Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan realisasi anggaran tahun 2021 mencapai 96,39 persen dengan nilai Rp 25,39 triliun. Adapun total dana pagu yang dialokasikan pada tahun 2021 adalah sejumlah Rp 26,34 triliun, dilansir dari laman resmi Ditjen Cipta Karya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari sejumlah program yang telah terlaksana. Program yang dimaksud, meliputi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, penanganan kawasan kumuh, pengembangan Pos Lintas Batas negara (PLBN) Terpadu hingga rehabilitasi atau revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga serta pasar.

Sementara itu, terkait program SPAM tercatat bahwa sejumlah 1.984 liter per detik SPAM untuk 480.073 sambungan rumah (SR) telah dilaksanakan.

Ini menunjukkan keberhasilan capaian yang melebihi target, yakni sebesar 2.012 liter per detik. Sedangkan untuk pengelolaan air limbah, Ditjen Cipta Karya telah mengelola sejumlah 272.431 kepala Keluarga (KK) dari target yang hanya sebanyak 131.342 KK. Tidak hanya itu, bentuk realisasi anggaran diberikan untuk pembangunan pengelolaan persampahan yang mencapai 979.927 KK dari target total 642.224 KK. Kawasan kumuh juga perlahan telah ditangani dengan capaian seluas 4.194 hektar, diikuti dengan 1.599 unit sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan pasar yang direhabilitasi atau direvitalisasi .

Selain itu, dana pagu yang telah dialokasikan itu juga dimanfaatkan untuk mengembangkan 4 pos Lintas Batas negara (PLBN) Terpadu. Juga turut berkontribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan, berdasarkan laporan bahwa Ditjen Cipta Karya pada tahun 2021 juga turut mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 5,58 triliun untuk program Padat Karya Tunai (PKT). Direncanakan program tersebut akan menyerap sebanyak 219.821 tenaga kerja di 15.936 lokasi.

Adapun hasil yang telah dicapai adalah sebesar 99,5 persen dengan total dana sejumlah Rp 5,53 triliun untuk penyerapan tenaga kerja sebesar 416.168 orang. Menjelaskan lebih lanjut terkait PKT, terdapat beberapa program yang dilaksanakan, antara lain Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan Sanitasi Pondok Pesantren.

Kemudian, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) juga termasuk dalam beberapa program PKT yang dikerjakan.

Sumber: kompas.com

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat penghargaan KPPU Award Tingkat Pratama dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk kategori Dukungan Persaingan Usaha Tingkat Pemerintah Pusat. Penghargaan ini diterima oleh Direktur Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Yudha Mediawan mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa (14/12/2021). 

Penganugerahan KPPU Award 2021 untuk Dukungan Persaingan Usaha Tingkat Pemerintah Pusat ini diberikan berdasarkan penilaian interaksi aktif antara Kementerian PUPR dengan unit kerja di KPPU. Hasil penilaiannya menunjukkan kinerja terbaik Kementerian PUPR dalam menciptakan iklim persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM.

Wakil Presiden (Wapres)  K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan, berkaca pada praktek di masa lalu, ketika monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat belum mendapat perhatian yang serius, mengakibatkan terjadinya ketimpangan pada pendapatan masyarakat dan komposisi jumlah pelaku usaha besar, menengah dan kecil.

“Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, potret ketimpangan terkini dari sekitar 64 juta pelaku usaha, jumlah usaha mikro mendominasi sebesar 98%, usaha kecil 1,2%, usaha menengah 0,09%, usaha besar 0,01%,” kata Wapres K.H. Ma’ruf Amin.

Ketika reformasi bergulir, Indonesia melahirkan dua lembaga penting yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KPPU. “KPK dan KPPU pada hakekat dibentuk untuk memperbaiki iklim usaha dan pelayanan publik yang baik, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wapres K.H. Ma’ruf Amin.

Wapres K.H. Ma’ruf Amin melanjutkan, selama lebih dari dua dekade KPPU telah menerapkan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat,”Tumbuhnya industri penerbangan yang berdampak pada peningkatan jumlah maskapai hingga penurunan tarif penerbangan merupakan buah dari hasil kerja keras KPPU,” kata Wapres K.H. Ma’ruf Amin.

Lebih lanjut, Wapres mengimbau kepada KPPU untuk meningkatkan pengawasan dan selalu berkoordinasi dan memberikan masukan kepada pemerintah atas berbagai kebijakan yang berpengaruh pada peta persaingan usaha. “Sinergi KPPU dan Kementerian/Lembaga harus terus dibangun, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19,” kata Wapres K.H. Ma’ruf Amin.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Yudha Mediawan saat ditemui seusai acara mengatakan, Award 2021 ini diberikan oleh KPPU kepada Kementerian PUPR karena terkait implementasi dibidang barang dan jasa maupun investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang telah dilaksanakan. 

Yudha Mediawan mengatakan, Kementerian PUPR juga senantiasa mengaplikasikan persaingan usaha yang sehat dan kompetitif, sehingga dunia usaha ini dapat tumbuh dengan baik,”Kementerian PUPR juga telah memiliki Peraturan Menteri (Permen) yang mendukung pelibatan dan pemberdayaan UMKM di bidang konstuksi. Ini yang menjadi koridor Kementerian PUPR untuk selalu menciptakan persaingan usaha yang sehat dan melibatkan UMKM,” ujar Yudha Mediawan.

Sementara Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih menekankan pentingnya persaingan usaha dalam pemulihan ekonomi ke depan. Sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) minggu lalu yang menyatakan bahwa globalisasi telah melahirkan dunia yang diwarnai kompetisi super ketat,” oleh karena itu, satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan adalah memenangkan kompetisi dan harus dilakukan dengan penemuan-penemuan baru atau inovasi,” ungkap Guntur.

Intensitas persaingan usaha nasional kata Guntur Syahputra Saragih, diukur dari indeks persaingan usaha nasional yang sudah dikembangkan KPPU sejak tahun 2018. Guntur memaparkan bahwa hasil penilaian indeks persaingan usaha Indonesia mengalami peningkatan dari angka 4,65 pada tahun 2020 menjadi 4,81 dari skala minimal 7,”Peningkatan indeks persaingan usaha tersebut dinilai positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia, terlebih pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19,” tandas Guntur.(Iwn)

Sumber: pu.go.id

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Jalan Nasional (BBPJN) VIII Surabaya Ditjen Bina Marga melaksanakan penanganan darurat Jembatan Kedungasem di Jalan Hasan Genggong, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo yang mengalami kerusakan di tiang penyangga tenggah pada 2 mei 2020 lalu.  

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, agar seluruh Balai Kementerian PUPR di daerah-daerah selalu siap siaga terhadap bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Menteri Basuki menambahkan, "terlebih saat Pandemi COVID 19, kondisi jalan dan jembatan harus terus kita jaga agar jalur logistik tidak terputus," katanya.

Kepala Balai Besar Jalan Nasional (BBPJN) VIII Surabaya Achmad Subkti, mengatakan nanti sore jam 17.00 Jembatan sudah dapat difungsikan kembali mengingat penanganan sementara sudah selesai dilakukukan dengan memasang jembatan bailley tipe Bakrie dengan lebar 4 meter dan panjang 30 meter diatas jembatan existing yang mengalami kerusakan. 

"Dengan kondisi dilakukan pemasangan, nantinya akan dilakukan rekayasa lalulintas dengan buka tutup dan dijaga petugas yang mengatur, " ujarnya. 

Subekti menambahkan, kendaraan yang dapat melewati Jembatan Kedungsalam yaitu kendaraan dengan tekanan gandar di bawah 5 ton seperti Cold Diesel, dan mobil pribadi. Sementara lainnya untuk kendaraan berat tidak diijinkan melewati jembatan. 

"Untuk perbaikan permanennya pihak BBPJN VIII masih menunggu kajian lebih lanjut dari Direktorat Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, " jelasnya. 

Jembatan Kedungasem dibangun pada tahun 1978. Jembatan dengan panjang 18 meter itu, merupakan jalan ring lintas selatan Probolinggo menuju Lumajang – Jember – Banyuwangi. Biasanya dimanfaatkan kendaraan berat dan bus antar Kota.

Meskipun konstruksi Jembatan Kedungasem tersebut sudah beton, namun abutmen dan pearnya masih memakai pasangan Batu Bata sehingga sudah tidak standar lagi.

Sumber: pu.go.id

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta industri konstruksi agar terus meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja. Menurut Menaker Ida, penerapan K3 di tempat kerja merupakan sesuatu yang prinsip dan tidak boleh ditolerir berbagai kekurangannya.

"Selalu menerapkan K3 di lokasi kerja itu sangat penting, apalagi sektor bangunan dan konstruksi ini termasuk sektor yang cukup berisiko dalam proses kerjanya," kata Menaker Ida.

Menaker menekankan peningkatan K3 di industri konstruksi saat membuka Munas VII Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP BPU-SPSI) di Jakarta. Ia mengingatkan berbagai kasus kecelakaan kerja setiap tahun terus mengalami penurunan.

Hal itu diketahui berdasarkan data dari Direktorat K3 Kemnaker yang menunjukkan bahwa 2019 terjadi 155.327 kecelakaan kerja, dan di 2020 terjadi 153.055 kasus. Namun demikian, sambungnya, penurunan yang terjadi sangat tipis, dan pemerintah sama sekali belum puas dengan penurunan angka tersebut.

"Oleh karena itu, jajaran pengawas agar tetap memantau dan mensupervisi pelaksanaan K3 di lokasi-lokasi pembangunan," ujarnya mengingatkan.

Menaker juga mengatakan, sebagai industri, sektor konstruksi dan pekerjaan umum berada di bawah naungan Kementerian PUPR. Tetapi dalam hal pekerja dan pelaksananya, menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan.

"Saya tidak akan rela jika banyak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, sehingga kemudian menjadi tidak produktif, menjadi difabel, bahkan kehilangan nyawa. Risiko itu terlalu berat untuk dipikul oleh keluarga-keluarga pekerja ini," terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, konstruksi merupakan sektor yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Konstruksi bukan hanya untuk mempercepat pembangunan ekonomi, ketersediaan akses dan pelayanan masyarakat. Namun, sektor ini juga penting mengingat begitu banyaknya industri turunannya.

Industri turunan yang dimaksud, yaitu industri semen, industri pengolahan besi, industri alat berat, bahkan sampai industri informal, seperti warung makanan, kos-kosan, dan makanan kaki lima menjadi hidup karena ada proyek-proyek konstruksi.

"Oleh karena itu, teman-teman pekerja semua, bersyukurlah dan tetaplah optimis. Akan banyak pekerjaan untuk teman-teman semua di sektor ini, sehingga bisa membawa pulang rezeki bagi keluarga," imbuhnya.

Sebagai informasi, data terbaru dari hasil pendataan dan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja sebanyak 3,2 juta pekerja. Mereka terbagi dalam 10.748 PUK/Serikat Pekerja, 161 federasi, dan 16 konfederasi.

Sumber: news.republika.co.id

Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti mendukung diterapkannya perkerjaan konstruksi dengan mengadopsi teknologi canggih seperti 3D Printing. Kehadiran tekonologi 3D printing ini sudah terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat pembangunan proyek. Seperti dikutip dari situs Ditjen Cipta Karya, Diana mengatakan adanya adopsi teknologi baru bisa mendorong inovasi baru di industri konstruksi. “Paling tidak penguasaan desain dengan 3D Printing bisa menjadi awal yang baik agar industri ini menerapkan revolusi industri 4.0,” kata Diana saat paparan 3D Concerate Printing PP di Jakarta.

Untuk mendorong transformasi teknologi, menurut Diana ada tiga hal penting yang harus diperhatikan, yakni Sumber Daya Manusia (SDM), regulasi, dan teknologi. Yang paling utama yaitu SDM yang berkualitas.

"Tanpa SDM mumpuni, mustahil bisa mencapai transformasi teknologi. Hampir seluruh negara maju saat ini berlomba-lomba untuk mendorong kualitas SDM mereka agar lebih aktif," jelasnya. Menurut Diana, penggunaan teknologi 3D ini selain menghemat bahan baku juga dapat irit biaya dalam mendirikan bangunan.

Sementara itu, Direktur Prasarana Stategis Iwan Suprijanto mengungkapkan, salah satu implementasi pengembangan Building Information Modeling (BIM) di Kementerian PUPR dilakukan oleh Direktorat Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya melalui rangkaian acara BIM Week 2021. Rangkaian kegiatannya meliputi Raker BIM, Webinar BIM, BIM Training for Owner dan acara puncak yaitu Uji Coba 3D Concrete Printing. 3D Concrete Printing menggunakan metode additive manufacturing yang menghasilkan cetakan objek 3 dimensi dari material mortar.

Proses pencetakan dilakukan secara layer by layer hingga bangunan terbentuk secara utuh. Metode ini akan mengubah ekosistem dalam dunia konstruksi menjadi lebih efektif dan efisien sehingga bisa menciptakan perumahan yang affordable bagi seluruh kalangan. Keunggulan teknologi ini yaitu mengurangi limbah material, menghemat biaya, waktu dan meningkatkan kualitas konstruksi, serta memungkinkan pekerjaan dengan desain yang kompleks untuk dikerjakan.

 

Sumber: kompas.com

Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya memfasilitasi para inventor untuk mengajukan empat paten kepada Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Empat paten yang diusulkan adalah paten instalasi pengolahan gambut mobile, paten rumah pengungsi (rumpi) cepat bangun untuk korban bencana alam, paten instalasi pengolahan air gambut non mobile, dan paten unit koagulator bertekanan. Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Dian Irawati berharap empat usulan paten ini dapat meningkatkan aset teknologi di Kementrian PUPR.

“Semoga empat usulan paten ini dapat menambah jumlah paten yang ada di Indonesia sebagai upaya meningkatkan aset teknologi yang dilindungi oleh hak kekayaan dan intelektual,” kata Dian Irawati saat membuka acara Pembahasan Naskah Paten di Bandung, beberapa waktu lalu. Naskah paten yang diajukan merupakan hasil penelitian dan pengembangan dari para peneliti dan perekayasa di lingkungan Pusat Litbang Permukiman dan Perumahan, berupa produk atau proses spesifik di bidang teknologi.

Pengajuan paten dilakukan untuk melindungi hasil litbang, mendapatkan pengakuan masyarakat dan memberikan perlindungan hukum terhadap kemungkinan terjadinya peniruan oleh pihak lain. Seperti diketahui, hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atas hasil inovasi di bidang teknologi. 

Para penemu ini, dengan batas waktu tertentu dituntut untuk melaksanakan sendiri hasil temuannya atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakannya. Melalui hak paten, maka seorang penemu dapat memberikan wawasan pengetahuan yang baru untuk kemajuan bagi masyarakat. “Kami mengharapkan para ASN muda untuk terus berkarya dan berinovasi, menghasilkan paten untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan infrastruktur Permukiman dan Perumahan,” tandas Dian. Berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 13 tahun 2016 tentang paten dikatakan mereka yang sengaja dan melanggar hak pemegang paten makan akan mendapat pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Sumber: kompas.com