Palu - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan kembali/rekonstruksi Jembatan Palu IV Ponulele atau dikenal Jembatan Kuning di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang rusak akibat gempa dan tsunami pada 28 September 2018 silam.  

Rekonstruksi ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Chief Representative Japan International Cooperation Agency (JICA) Takehiro Yasui, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, dan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto pada Rabu (20/7/2022). 

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna saat menyampaikan sambutan Menteri PUPR mengatakan, program rekonstruksi Jembatan Palu IV diinisiasi sebagai upaya untuk memulihkan aksesibilitas dan mobilitas Kota Palu yang terdampak gempa bumi dan tsunami pada 2018 lalu . 

"Dengan dibangunnya kembali jembatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi dan pembangunan wilayah Kota Palu, serta menjadi ikon Kota Palu sehingga dapat menarik wisatawan baik dari Sulawesi Tengah maupun dari luar," kata Herry. 

Program rekonstruksi Jembatan Palu IV mendapatkan bantuan dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Coorporation Agency (JICA) yakni berupa dana hibah senilai 2,5 miliar Yen atau sekitar Rp325 miliar. Konstruksinya dilaksanakan oleh kontraktor Jepang Tokyu Construction dengan menggandeng PT Waskita Karya.

"Penandatanganan hibah tersebut sudah dilaksanakan pada 21 Juni 2019 lalu antara Dirjen Bina Marga dan JICA. Kegiatan rekonstruksi semula direncanakan dimulai pembangunannya pada tahun 2020, namun akibat adanya Pandemi dan penyelesaian pembebasan lahan yang membutuhkan waktu lebih lama, pelaksanaan rekonstruksi Jembatan Palu IV baru dimulai Juli 2022 dan direncanakan selesai pada Juni 2024," kata Herry.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, Jembatan Palu IV yang baru akan terkoneksi dengan jalan elevated  yang merupakan bagian dari sistem mitigasi bencana tsunami, sehingga diharapkan akan terwujud kawasan Silebeta yang tangguh bencana. 

"Pondasi dan ketinggian Jembatan Palu IV didesain dengan mempertimbangkan nilai seismik gempa dan tsunami berdasarkan peta risiko gempa dengan bentang total 250 meter. Desain Jembatan Palu IV telah mendapatkan persetujuan rekomendasi dari Menteri PUPR pada 5 Maret 2020, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ)  pada 3 Maret 2020," kata Arie.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengatakan, rekonstruksi jembatan ini sudah lama dinanti masyarakat Palu, karena jembatan ini merupakan ikon Kota Palu dan sangat berperan dalam konektivitas yang menghubungkan kecamatan Palu Timur dan Palu Barat. "Hari ini adalah jawaban dari penantian masyarakat. Untuk Kementerian PUPR dan JICA kami mengucapkan terima kasih atas dukungan bantuan pembangunan kembali Jembatan Palu IV, karena jembatan ini bagi masyarakat Palu memiliki cerita dan kenangan tersendiri,"ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly Akman, Direktur Pembangunan Jembatan  Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Yudha Handita Pandjiriawan, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Thomas Setiabudi Aden, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tengah Arief Syarif Hidayat, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah Sahabuddin, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi II Bakhtiar, dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulteng Ronny Adriandri. (Jay)

Sumber: pu.go.id

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan memulai pembangunan Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Getaci) pada tahun ini. Saat ini progresnya sudah penetapan lokasi (penlok) tahap pertama oleh Gubernur Jawa Barat, sekarang sedang mengurus penlok dari Pemda Jawa Tengah. Setelah penlok, ada proses pengadaan tanah seperti sosialisasi lalu musyawarah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan Tol Getaci yang dimulai pada 2022 ini diharapkan dapat rampung pada 2024 untuk pembangunan tahap pertama. “Dalam pelaksanaan pembangunan Tol Getaci saya ingin mengingatkan cepat is a must but not sufficient. Saya berharap untuk tetap menjaga kaidah-kaidah lingkungan hidup agar tidak merusak bukit-bukit yg ada. Selain itu juga agar menghindari memotong pohon yang tidak perlu. Ini merupakan perintah bapak Presiden Jokowi pesannya adalah dalam membangun jangan merusak lingkungan," kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menambahkan, selama proses konstruksi juga harus tetap memperhatikan kualitas pembangunan. Sehingga hasilnya bukan hanya tersambung tapi juga agar lebih nyaman yang merupakan tuntutan untuk digunakan masyarakat.

"Jalan Tol Getaci khususnya di wilayah Gedebage ini struktur geologinya cukup rumit dengan banyak batuan gunung yang rawan longsoran, sehingga perlu penanganan khusus selama proses konstruksi," tambah Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, pembangunan Tol Getaci untuk memperlancar konektivitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di selatan Jawa Barat. 

“Konektivitas ke daerah selatan (Jawa Barat) makin lama makin menurun karena kepadatan lalu lintas, seperti sekarang dari Tasik ke Bandung yang jaraknya hanya 100 km bisa mencapai 3 jam. Maka, kebutuhan akan jalan bebas hambatan ini merupakan suatu keniscayaan karena di wilayah selatan itu banyak sekali pusat-pusat pertumbuhan, namun konektivitasnya masih kurang bagus,” ujar Hedy.

Tol Getaci melintasi dua provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat sepanjang 171,40 km dan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 35,25 km dengan total panjang 206,65 km, yang menjadikan jalan tol ini sebagai ruas jalan tol terpanjang di Indonesia. Tol ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage – Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara - Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya – Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan – Cilacap (34,35 km). Pembangunan jalan Tol dengan nilai investasi Rp56 triliun ini akan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama Gedebage – Tasikmalaya rencananya akan mulai dibangun pada tahun 2022 dan selesai di tahun 2024. Sementara untuk tahap kedua yakni Tasikmalaya – Cilacap konstruksinya dimulai pada 2027 dan selesai di 2029.

Tol ini akan memiliki 9 buah simpang susun dan 1 buah junction, yaitu junction Gedebage yang akan terkoneksi dengan jalan tol Padalarang – Cileunyi (Padaleunyi). Jalan tol ini akan memiliki 2x2 lajur dengan lebar lajur 3,6 meter, serta akan dibangun dengan desain struktur at grade sepanjang 175,27 km, struktur elevated sepanjang 22,26 km, dan pile slab sepanjang 9,12 km.

Sebelumnya, telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol Getaci di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (31/1/2022). Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Basuki, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Danang Parikesit, Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo serta Direktur Utama PT Jasamarga Gedebage Cilacap Johannes Mancelly. (Mes)

Sumber: pu.go.id

Memenuhi persyaratan aksesibilitas bagi semua pengguna jalan termasuk kelompok difabel atau berkebutuhan khusus adalah salah satu prinsip perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki.

Namun sayangnya, fakta yang kerap terjadi di lapangan tidak demikian. Masih banyak fasilitas pedestrian yang belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya pembangunan jalur pemandu atau guiding block berbentuk zig-zag di Solo yang sempat viral pada tahun 2019 hingga guiding block di Jakarta Selatan yang terhalang oleh truck yang sedang parkir pada awal tahun 2021.

Belum lagi beberapa ramp atau jalur landai yang terlalu curam sehingga bisa membahayakan pengguna kursi roda. Padahal, pembangunan jalur pedestrian yang aman untuk difabel telah diatur dalam Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2018.

Ruang gerak pedestrian difabel

Sesuai dengan pedoman yang ada, lebar ruang gerak yang diatur untuk pengguna kruk adalah minimal 95 sentimeter dari sisi kanan ke kiri dan minimal 120 sentimeter dari depan ke belakang. Sedangkan untuk tuna netra, lebar ruang gerak minimal dari sisi kanan ke kiri adalah minimal 90 sentimeter, dari depan ke belakang minimal 95 sentimeter dan tinggi minimal bangunan adalah 210 sentimeter. Sementara untuk pengguna kursi roda, lebar ruang gerak minimal dari sisi kanan ke kiri adalah 160 sentimeter dengan tinggi minimal bangunan sebesar 130 sentimeter.

Ramp atau jalur landai

Ramp adalah fasilitas yang digunakan untuk memudahkan pengguna jalan untuk berpindah ke area yang lebih tinggi maupun rendah. Fasilitas ini sangat membantu pengguna kursi roda untuk mobilisasi. Untuk syaratnya, tingkat kelandaian tidak boleh melebihi 8 persen dan dilengkapi dengan pegangan tangan minimal di salah satu sisi, meskipun sangat direkomendasikan untuk dimiliki kedua sisi. Selain itu, pegangan tangan harus dibuat dengan ketinggian 0,8 meter yang diukur dari permukaan tanah serta panjangnya harus melebihi ujung jalur landai.

Passing place

Passing place adalah area yang digunakan untuk mendahului pengguna jalan lain. Fasilitas tersebut biasanya digunakan pada trotoar yang lebarnya kurang dari 1,5 meter. Karenanya, untuk menambah kenyamanan pedestrian khususnya bagi difabel, disarankan area passing place ini untuk ada pada minimal setiap jarak 50 meter. Penyediaan informasi Bagi tuna netra atau low vision, mereka akan mengandalkan pemberian informasi dengan suara atau merasakannya ketika sedang berjalan.

Sumber: kompas.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menuntaskan penataan Ruang Terbuka Publik (RTP) Pantai Bebas Parapat di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Kepala Balai Pengembangan Prasarana Wilayah (BPPW) Sumatera Utara Syafriel Tansier mengatakan, Pantai Bebas Parapat memiliki daya tarik keindahan pemandangan Danau Toba, dilansir dari laman resmi Kementerian PUPR. Penataan RTP ini dikerjakan di atas lahan seluas sekitar 10.150 meter persegi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Adapun pekerjaan dimulai sejak bulan Oktober 2020 dan baru berhasil dirampungkan pada bulan November 2021. Proyek yang dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya Bangun Gedung (WIKA) dengan PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Saranabudi Prakarsaripta sebagai konsultan ini menelan dana sebesar Rp 84,6 miliar.

“Lingkup pekerjaannya meliputi, penataan kawasan pantai bebas, penataan ruang terbuka publik Parapat, pembangunan gerbang KSPN arah Medan, dan pembangunan gerbang KSPN arah Silangit,” ujar Syarief. Sedangkan untuk fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung, meliputi wahana skateboard, jogging area, spot selfie yang tentunya dipadukan dengan hamparan semenanjung Pantai Parapat. Lebih lanjut, Pantai Bebas Parapat yang berlokasi di Kota Wisata Parapat tersebut berjarak sejauh 186 kilometer dari Kota Medan atau sekitar 3 jam 25 menit waktu tempuh melalui Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

Tidak hanya itu, Syarief kembali menjelaskan bahwa saat ini juga terdapat sejumlah penataan kawasan di Danau Toba yang direncanakan selesai pada akhir tahun ini. Salah satu proyek yang masih dikejar penyelesaiannya tersebut adalah penataan Kampung Ulos Huta Raja dan Huta Siallagan di Kabupaten Samosir.

Terkait hal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun Program Pengembangan KSPN Danau Toba secara terpadu. “Untuk pariwisata, pertama yang harus diperbaiki infrastrukturnya, kemudian amenities dan event, baru promosi besar-besaran. Itu yang harus kita jaga betul. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan akan datang sekali saja dan tidak kembali lagi,” jelas Basuki. Oleh karena itu, prinsip penataan yang diterapkan di kawasan ini adalah dengan merubah wajah kawasan dengan cepat, terpadu dan memberikan dampak bagi ekonomi lokal hingga nasional.

Sumber: kompas.com

Ruang Terbuka Publik (RTP) Pantai Bebas Parapat di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah tuntas ditata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini merupakan komitmen Kementerian PUPR untuk terus mempercantik Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), termasuk Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan.

Penataan RTP Pantai Bebas Parapat di Kabupaten Simalungun merupakan salah satu pekerjaan  yang telah rampung dilakukan hingga akhir tahun 2021. Kepala Balai Pengembangan Prasarana Wilayah (BPPW) Sumatera Utara Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Syafriel Tansier mengungkapkan, RTP Pantai Bebas Parapat ini memiliki daya tarik keindahan pemandangan Danau Toba.

"Pekerjaannya dilakukan di atas lahan seluas kurang lebih 10.150 meter persegi oleh BPPW Sumut Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR," kata Syafriel dikutip dari laman Kementerian PUPR.

Penataan RTP Pantai Bebas Parapat ini dimulai sejak bulan Oktober 2020 hingga bulan November 2021 dengan biaya sebesar Rp 84,6 miliar oleh penyedia jasa PT Wijaya Karya Bangun Gedung. Sementara konsultan supervisinya adalah PT Yodya Karya (Persero) dan PT Saranabudi Prakarsaripta dengan skema kerja sama operasi (KSO). Lingkup pekerjaan yang dilakukan berupa penataan kawasan pantai bebas, penataan ruang terbuka publik Parapat, pembangunan gerbang KSPN arah Medan, dan pembangunan gerbang KSPN arah Silangit.

Penataan RTP Pantai Bebas Parapat tersebut menghadirkan wahana bermain dan olahraga seperti, skateboard, jogging area, selfie dengan paduan hamparan semenanjung Pantai Parapat. Adapun Pantai Bebas Parapat berada di Kota Wisata Parapat, letaknya di seberang Danau Toba di Kabupaten Simalungun atau berjarak 186 kilometer dari Kota Medan. Sementara itu, waktu tempuh yang dibutuhkan sekitar 3 jam 25 menit melalui Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT).

 

Sumber: kompas.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai konstruksi dua Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan skema Kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di tahun 2022. Dua SPAM tersebut yakni SPAM Regional Jatiluhur I (SPAM Jatiluhur) memanfaatkan air baku dari Bendungan Jatiluhur, di Provinsi Jawa Barat melalui Saluran Tarum Barat, dan SPAM Regional Karian-Serpong, memanfaatkan air baku dari Bendungan Karian di Provinsi Banten.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan SPAM Regional Jatiluhur I akan menyediakan pasokan air minum sebesar 4.750 liter/detik, yang akan didistribusikan kepada sekitar 380.000 sambungan rumah (SR) atau sekitar 1,9 juta jiwa yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Untuk pembangunan SPAM Regional Karian-Serpong, dikatakan Menteri Basuki merupakan salah satu proyek terintegrasi pengelolaan sumber daya air, yaitu pembangunan Bendungan Karian, Saluran Air Baku Karian-Serpong (Karian-Serpong Conveyance System), dan SPAM Regional.

“Ini sumbangan yang tidak sedikit untuk melayani air bersih dan menjamin kualitas air yang lebih baik. Kementerian PUPR sudah melakukan beberapa pembangunan di bidang air minum melalui KPBU misalnya SPAM Umbulan, Semarang Barat, dan Bandar Lampung. Dengan KPBU ini banyak sekali yang mengawasi, sehingga tata kelolanya diharapkan lebih baik. Ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak terus-terusan dibiayai dengan APBN,” ujarnya dalam siaran pers.

Penandatanganan perjanjian KPBU pembangunan dua SPAM tersebut telah dilaksanakan pada awal tahun 2021 lalu. Proyek SPAM Regional Jatiluhur I diprakarsai oleh Konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Tirta Gemah Ripah dengan nilai investasi sebesar Rp1,7 triliun dalam masa kerjasama 30 tahun. Konstruksinya dimulai pada Januari 2022 dan ditargetkan rampung Juni 2024.

Sumber: ekonomi.bisnis.com