Waspadai Gagal Konstruksi Proyek Infrastruktur Nasional Tanpa SNI

Dipublikasikan oleh Natasya Anggita Saputri

20 Mei 2024, 08.41

sumber: cnnindonesia.com

Pemerintah memfokuskan pembangunan proyek nasional pada serangkaian program berupa pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan untuk menggunakan produk lokal dalam menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur dan perumahaan rakyat.
Dalam pengerjaan proyek infrastruktur dan perumahan nasional, pemerintah melalui Kementerian PUPR mewajibkan penggunaan material produksi dalam negeri, termasuk baja.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menilai, selain untuk mendukung proyek nasional, produk lokal berstandar nasional Indonesia atau SNI lebih unggul dari produk impor.

Dalam webinar 'Pembangunan Infrastruktur & Perumahan Indonesia: Antara Target dan Perlindungan Konsumen' yang ditayangkan CNN Indonesia TV, Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kementerian PUPR, Kimron Manik menyatakan, pihaknya akan terus berkomitmen dan konsisten menggunakan produk-produk dalam negeri yang bersertifikat SNI, tak terkecuali penggunaan material baja lapis.

"Jadi jelas, PUPR terus berkomitmen akan menggunakan produk-produk material yang berstandar dan ada keberpihakan produk dalam negeri dengan TKDN-nya," ujar Kimron.

Kimron menegaskan, penggunaan produk dalam negeri, termasuk baja lapis, harus bersertifikat SNI karena memiliki keunggulan. Yaitu memiliki kualitas yang dapat memperkuat struktur bangunan atau konstruksi.

Selain itu juga dapat menghindari dari resiko atau kemungkinan kecelakaan kerja maupun kegagalan konstruksi.

"Jelas jika sudah tidak masuk standar nasional barang materialnya, di lapangan itu pasti sangat rawan sekali. Kalau kami dari sisi pelaksana, ketakutannya adalah kecelakaan konstruksi atau kegagalan bangunan akibat tidak memenuhi standar nasional," kata Kimron.

Karena itu, dalam proyek-proyek infrastruktur nasional, Kementerian PUPR selalu menekankan dan mewajibkan kepada kontraktor agar menggunakan bahan-bahan berstandar SNI, termasuk dalam produk-produk baja lapis.

Kemudian, Kementerian PUPR juga mewajibkan para kontraktor agar memasukkan daftar material yang digunakan ke dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) di simpk.pu.go.id.

"Dari sisi perencanaan sudah kita well informed terhadap produk material berstandar tadi. Jadi waktu mereka membuat spesifikasi harus mengadopsi ke produk-produksi SNI dan TKDN," ujarnya.

Di dalam SIMPK itu, lanjut Kimron, masyarakat yang ingin mengerjakan proses pembangunan seperti rumah, juga dapat melihat daftar bahan-bahan material yang direkomendasikan Kementerian PUPR sesuai SNI. Sehingga masyarakat tidak salah dalam memilih bahan-bahan bangunan yang digunakan.

"Kalau sudah ber-SNI wajib masuk ke sistem informasi kami, supaya masyarakat bisa paham mana yang bisa dipakai mana yang tidak 'layak' digunakan," ucapnya.

BlueScope Jadi Rantai Pasokan Baja Lapis Nasional

Penggunaan produk lokal pada proyek infrastruktur dan perumahan nasional di bawah naungan Kementerian PUPR turut memberikan peluang bagi pelaku usaha, khususnya di sektor industri baja lapis nasional agar bisa bangkit setelah terpuruk akibat pandemi.

Selain itu, penggunaan baja berstandar SNI mampu meningkatkan kualitas proyek infrastruktur nasional serta memperpanjang ketahanan dan usia proyek pemerintah.

Salah satu perwakilan produsen baja lapis nasional yang bermitra dengan pemerintah adalah PT NS BlueScope Indonesia. Sebagai pelopor produsen baja lapis ringan sejak 1994 di Indonesia, PT NS BlueScope Indonesia (BlueScope) mendukung percepatan pembangunan perumahan dan infrastruktur Indonesia melalui inovasi-inovasinya khususnya pada material baja lapis aluminium seng (BJLAS) yang memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Bluescope sebagai pelopor inovasi bajal lapis aluminium seng (Bj.LAS), sudah berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur maupun perumahan di Indonesia. Kami sudah menjadi bagian rantai pasokan baja lapis nasional," kata Direktur Pemasaran dan Penjualan PT NS BlueScope Indonesia, Irfan Fauzie dalam kesempatan yang sama.

Irfan menjelaskan, sejumlah proyek infrastruktur pemerintah yang menggunakan produk-produk berkualitas dari NS Bluescope. Mulai dari Jakarta Internasional Stadium (JIS), Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang, Stasiun KA Cisauk, Terminal Intermoda BSD, hingga Kantor Gubernur NTT di Kupang.

"Sudah banyak proyek-proyek prestisius di Indonesia yang menggunakan inovasi dari Bluescope. Jadi produk kami seperti COLORBOND®, ZINCALUME® yang sekarang ini digunakan di banyak proyek-proyek prestisius nasional dan BlueScope Zacs® untuk sektor perumahan atau residential," ucap Irfan.

Terdapat beberapa tantangan dalam pemenuhan kebutuhan baja lapis dalam negeri yaitu diantaranya penerapan SNI di Indonesia seperti SNI Struktur 8399:2017, melengkapi SNI yang masih dalam tahap belum wajib seperti SNI BJLAS Warna 8305:2019, dan juga butuhnya peningkatan edukasi khususnya para tukang/mandor yang bekerja umumnya pada sektor informal.

SNI mengatur tidak hanya bentuk profil tetapi juga spesifikasi material yang direkomendasikan untuk struktur bangunan. Struktur bangunan sangat penting karena terkait dengan aspek keselamatan penghuni, ketika struktur mengalami kegagalan bangunan akan rawan ambruk. Misalnya dalam hal ini SNI 8399:2017 mengatur bahwa minimum untuk struktur adalah menggunakan BJLAS dengan lapisan AZ100 dimana saat ini di Indonesia kita tahu bahwa yang beredar di pasaran banyak didominasi oleh AZ70 bahkan lebih rendah.

Selain itu terdapat juga SNI BJLAS Warna 8305:2019 yang mengutamakan perlindungan konsumen khususnya terkait dengan keekonomisan bangunan untuk penggunaan penutup atap dan dinding. Di Indonesia saat ini banyak terdapat produk-produk dengan lapisan aluminium-zinc (AZ) dibawah standar untuk atap yaitu dibawah AZ70 untuk BJLAS Warna. Hal ini akan menyebabkan tingkat keekonomisan atap sangat buruk karena atap mudah berkarat dan dampaknya konsumen akan lebih sering mengganti atap. Sementara, kita tahu bahwa mengganti atap bukan perkara yang mudah dan murah bagi konsumen khususnya untuk perumahan rakyat.

NS Bluescope berkomitmen mendukung pemerintah dengan memproduksi bahan-bahan berkualitas berstandar SNI untuk kepuasan dan perlindungan konsumen.

Irfan menyebut, penggunaan produk-produk dari NS Bluescope yang berstandar SNI dapat mencegah potensi kegagalan konstruksi dalam proyek-proyek nasional maupun pembangunan lain yang dilakukan masyarakat umum. Pun demikian, produk-produk berlisensi SNI yang dikeluarkan NS Bluescope seperti baja lapis, juga memiliki daya tahan dan keawetan yang bisa digunakan dalam jangka waktu panjang.

"Mengenai standar produksi dalam negeri, ini menyangkut keselamatan untuk proyek itu sendiri pada saat pembangunan, mencegah kegagalan konstruksi terjadi. Tetapi juga keawetan produk itu sendiri. Jadi kalau sudah memenuhi standar SNI pastinya menjamin semua aspek itu," katanya.

Lebih lanjut Irfan berharap, ke depannya NS Bluescope dapat terus berperan aktif bersama pemerintah dalam memprioritaskan dan menggalakkan produk-produk berstandar SNI demi perlindungan, kepuasan, dan keamanan konsumen.

"Bagi kami pelaku industri baja, bersama-sama pemerintah menggalakkan perlindungan konsumen dari segi keselamatan maupun keekonomisan sebuah proyek," ujar Irfan.
 

Sumber: cnnindonesia.com