Apa itu PT Pertamina?

PT Pertamina (Persero) merupakan perusahaan milik negara Indonesia yang terutama bergerak di bidang minyak dan gas. PT Pertamina memiliki beberapa subholding yang masing-masing bergerak di bidang hulu, kilang dan petrokimia, komersial dan perdagangan, gas, listrik dan energi terbarukan, dan pengapalan untuk menjalankan operasi utamanya. Selain itu, perusahaan ini juga beroperasi di bidang asuransi, layanan kesehatan, penerbangan, dan pengembangan properti melalui anak-anak usahanya yang lain.

Visi, misi, dan tujuan perusahaan

PT Pertamina memiliki misi yaitu menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat". Misi dari PT Pertamina diserati dengan visi yaitu "Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia".

Sejarah perusahaan

PT Perusahaan Minyak Nasional (Permina) didirikan oleh pemerintah Indonesia pada 10 Desember 1957 untuk mengelola ladang minyak di Aceh Timur dan Aceh Tamiang. PN Pertambangan Minyak Nasional (Permina) didirikan sebagai perusahaan negara (PN) pada tahun 1961. Pada tahun 1968, perusahaan ini digabung dengan PN Pertambangan Minyak Indonesia (Pertamin) untuk membentuk PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN Pertamina). Pada tanggal 1 Januari 1972, nama perusahaan ini kemudian diubah menjadi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina). Perusahaan ini diubah menjadi sebuah persero pada bulan September 2003 sebagai pelaksanaan UU No 22 Tahun 2001. Namanya juga diubah menjadi yang sekarang.

Anak perusahaan

• Hulu
  PT Pertamina Hulu Energi bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis hulu minyak dan gas bumi serta energi, baik di dalam maupun di luar negeri, serta kegiatan bisnis yang terkait dan atau mendukung bisnis ini.

• Gas

  PT Pertamina Gas Negara Tbk berurusan dengan gas alam dan produk turunannya, termasuk transportasi, distribusi, pemrosesan, dan operasi lainnya.

• Komersial & Perdagangan

  PT Pertamina Patra Niaga menyediakan layanan penyimpanan, transportasi, dan perdagangan minyak bumi serta layanan konstruksi fasilitas minyak dan gas.

• Listrik & Energi Terbarukan

  PT Pertamina Power Indonesia melakukan pekerjaan di PLTU Jawa-1 dan mengelola FSRU PLTU Jawa-1.

• Kilang & Petrokimia

  PT Kilang Pertamina Internasional mengawasi enam kilang minyak Pertamina yang ada di Indonesia.

• Pengapalan

  PT Pertamina International Shipping melakukan pengiriman barang dari dan ke luar Indonesia.
  
  Adapun beberapa perusahaan pendukung seperti PT Tugu Pratama Indonesia yang mengatasi asuransi kerugian untuk operasi migas dan kapal laut.

Apa itu PT Pertamina Gas Negara?

PT Pertamina Gas Negara Tbk, juga dikenal sebagai Pertamina Gas Negara, adalah anak usaha Pertamina yang bergerak di bidang gas alam. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan memiliki pipa distribusi gas alam sepanjang 5.703 kilometer dan pipa transmisi gas alam sepanjang 5.073 kilometer, yang terutama terletak di wilayah Jawa dan Sumatra.

Perusahaan ini didirikan dengan nama NV Nederlandsch-Indische Gasmaatschappij (NIGM) pada tahun 1863. NIGM mendirikan pabrik gas berbasis kokas di Surabaya dan Jakarta pada tahun 1879. Setelah berkembang menjadi perusahaan pembangkit listrik, NIGM mengubah namanya menjadi NV Overzeese Gas en Elektriciteitsmaatschappij (OGEM) pada tahun 1950. Perusahaan pembangkit listrik dan produksi gas yang ada di Indonesia, termasuk milik OGEM, dinasionalisasi oleh pemerintah pada tahun 1959. Pada tahun 1961, pemerintah juga membentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU PLN) untuk mengelola aset tersebut. Pada tahun 1965, bisnis produksi gas BPU PLN diubah menjadi sebuah perusahaan negara (PN).

Perusahaan berhenti menyalurkan gas berbasis kokas pada tahun 1974 dan mulai menyalurkan gas alam. Perusahaan ini diubah menjadi perusahaan umum (Perum) pada tahun 1984 dan kembali menjadi persero pada tahun 1994. Perusahaan menyelesaikan pembangunan pipa transmisi gas alam ruas Grissik-Duri pada tahun 1998. Pada tahun 2002, perusahaan mendirikan PT Transportasi Gas Indonesia (Transgasindo) untuk mengoperasikan pipa tersebut. Pada tahun 2003, perusahaan berhasil menyelesaikan pembangunan pipa transmisi gas alam ruas Grissik-Batam-Singapura, yang kemudian juga dioperasikan oleh Transgasindo. Perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada bulan Desember 2003.

Pembangunan pipa transmisi gas alam South Sumatera-West Java, yang terdiri dari SSWJ I (ruas Stasiun Penerima Gas Pagardewa-Bojonegara) dan SSWJ II (ruas Grissik-Muara Bekasi), telah selesai pada Oktober 2007. PT PGAS Telekomunikasi Nusantara juga didirikan pada tahun 2007 untuk mengelola dan memelihara jaringan kabel serat optik yang dibangun di bawah pengoperasian SCADA. Ini dilakukan untuk memastikan keandalan transmisi gas alam di jalur Grissik-Batam-Singapura. Perusahaan ini mendirikan PT PGAS Solution pada tahun 2009 untuk melakukan bisnis EPC dan operasi dan pemeliharaan. Perusahaan ini juga mendirikan PT Nusantara Regas bersama Pertamina setahun kemudian untuk bekerja di bidang regasifikasi gas alam.

Perusahaan membentuk PT Saka Energi Indonesia dan PT Gagas Energi Indonesia pada tahun 2011 untuk beroperasi di bidang hulu dan hilir gas alam. Setahun kemudian, perusahaan juga membentuk PT PGN LNG Indonesia untuk beroperasi di bidang pengadaan dan regasifikasi LNG. Pada tahun 2014, perusahaan membentuk PT Permata Graha Nusantara untuk beroperasi di bidang manajemen aset, penyediaan tenaga kerja, dan manajemen fasilitas. PT Kalimantan Jawa Gas menyelesaikan pembangunan pipa transmisi gas alam Kalija I, yang membentang sepanjang 210 kilometer dari Blok Kepodang ke PLTG Tambak Lorok di Semarang, pada Agustus 2015.

Dalam upaya untuk membentuk holding BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas, pemerintah secara resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Pertamina pada bulan April 2018. Pada bulan Desember 2018, perusahaan ini mengambil alih mayoritas saham PT Pertamina Gas yang sebelumnya dipegang oleh Pertamina. Untuk menegaskan statusnya sebagai bagian dari Pertamina, perusahaan mengumumkan bahwa mereka akan mulai berbisnis dengan nama "Pertamina Gas Negara" pada bulan Desember 2021.

Sumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina

https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Gas_Negara

Depok- Sebagai negara yang dominan dengan wilayah perairan, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomian melalui sektor perikanan dan kemaritiman. Vindaniar Yuristanda Putri, S.I.A., M.M., dosen Program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan, Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia (UI), mengatakan pengembangan model ekonomi biru dapat menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Konsep ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk laju pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut.

Menurutnya, model bisnis ekonomi biru dapat diterapkan oleh masyarakat Indonesia yang memanfaatkan sektor perikanan dan kelautan sebagai mata pencaharian. “Model bisnis ini tidak hanya melibatkan nelayan, tetapi juga pengusaha yang mengembangkan produk olahan hasil perikanan dan kelautan,” kata Vinda.

Pada awalnya, konsep ekonomi biru hanya mencakup semua produk perikanan yang bernilai ekonomis, namun kini konsep tersebut berkembang dan mencakup keberlanjutan ekosistem laut sebagai salah satu penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Keberlanjutan dalam ekonomi biru mengintegrasikan triple bottom line pembangunan berkelanjutan, yaitu antara lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST).

“Implikasinya bagi produsen produk kelautan adalah agar produk kelautan yang dihasilkan juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut, mengelola produk kelautan yang zero waste, dan melarang praktik eksploitasi yang berlebihan,” kata Vinda. Saat ini, kata dia, penerapan ekonomi biru di Indonesia tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia mencontohkan salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh Kemenparekraf, yaitu program desa wisata. Setiap desa di Indonesia diakomodir untuk mengeksplorasi karakteristik daerahnya masing-masing, yang berkontribusi pada penerapan ekonomi biru.

Vinda menambahkan, “Masyarakat pesisir yang awalnya hanya berfokus pada kegiatan menangkap ikan, kini mampu mengembangkan potensi sektor perikanan dan kelautan.” Tidak hanya diversifikasi hasil laut, tetapi juga kerajinan tangan yang dapat menjadi ciri khas daerah. Di beberapa desa atau daerah, mereka bahkan sudah mulai 'mempercantik' diri untuk menarik minat wisatawan lokal maupun internasional.

Depok- Sebagai negara yang dominan dengan wilayah perairan, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomian melalui sektor perikanan dan kemaritiman. Vindaniar Yuristanda Putri, S.I.A., M.M., dosen Program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan, Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia (UI), mengatakan pengembangan model ekonomi biru dapat menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Konsep ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk laju pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut.

Menurutnya, model bisnis ekonomi biru dapat diterapkan oleh masyarakat Indonesia yang memanfaatkan sektor perikanan dan kelautan sebagai mata pencaharian. “Model bisnis ini tidak hanya melibatkan nelayan, tetapi juga pengusaha yang mengembangkan produk olahan hasil perikanan dan kelautan,” kata Vinda.

Pada awalnya, konsep ekonomi biru hanya mencakup semua produk perikanan yang bernilai ekonomis, namun kini konsep tersebut berkembang dan mencakup keberlanjutan ekosistem laut sebagai salah satu penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Keberlanjutan dalam ekonomi biru mengintegrasikan triple bottom line pembangunan berkelanjutan, yaitu antara lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST).

“Implikasinya bagi produsen produk kelautan adalah agar produk kelautan yang dihasilkan juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut, mengelola produk kelautan yang zero waste, dan melarang praktik eksploitasi yang berlebihan,” kata Vinda. Saat ini, kata dia, penerapan ekonomi biru di Indonesia tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia mencontohkan salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh Kemenparekraf, yaitu program desa wisata. Setiap desa di Indonesia diakomodir untuk mengeksplorasi karakteristik daerahnya masing-masing, yang berkontribusi pada penerapan ekonomi biru.

Vinda menambahkan, “Masyarakat pesisir yang awalnya hanya berfokus pada kegiatan menangkap ikan, kini mampu mengembangkan potensi sektor perikanan dan kelautan.” Tidak hanya diversifikasi hasil laut, tetapi juga kerajinan tangan yang dapat menjadi ciri khas daerah. Di beberapa desa atau daerah, mereka bahkan sudah mulai 'mempercantik' diri untuk menarik minat wisatawan lokal maupun internasional.

(Vindaniar Yuristamanda Putri, dosen program studi Administrasi Keuangan dan Perbankan)

Meskipun demikian, katanya, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapan ekonomi biru di Indonesia. Pertama, eksploitasi sumber daya alam oleh nelayan yang menangkap hasil laut secara berlebihan dan mengganggu ekosistem laut. Dengan demikian, perlu adanya inovasi dalam menghasilkan produk yang optimal tanpa merusak lingkungan.

Kedua, masalah database kinerja ekonomi biru untuk industri perikanan di setiap daerah yang belum memenuhi standar. Masih banyak pelaku industri yang berfokus pada produksi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan pengolahan hasil laut. Ketiga, industri perikanan di sebagian besar setiap daerah hanya dilakukan pada level usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga volume produksinya masih dapat dikatakan cukup rendah. Minimnya pengetahuan dan bahan baku yang masih sulit, menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan produk olahan laut masyarakat.

Peran akademisi sangat penting untuk mengisi kekosongan pengetahuan masyarakat pesisir terkait penerapan ekonomi biru. “Selain itu, kondisi saat ini menunjukkan bahwa hasil olahan laut Indonesia, seperti berbagai jenis ikan hingga rumput laut, lebih banyak diekspor ke luar negeri dibandingkan di dalam negeri,” kata Vinda. Ia berharap kesejahteraan masyarakat pesisir melalui konsep ekonomi biru dapat meningkat. Diharapkan dengan meningkatnya kesejahteraan, taraf hidup dan pengetahuan pengelolaan hasil laut akan berdampak pada peningkatan kualitas hasil laut di Indonesia.

Disadur dari: vokasi.ui.ac.id

Pernyataan iklim investasi
Laporan iklim investasi departemen luar negeri AS memberikan informasi mengenai iklim bisnis di lebih dari 170 negara dan disiapkan oleh para pejabat ekonomi yang ditempatkan di kedutaan dan pos di seluruh dunia.  Mereka menganalisis berbagai negara yang merupakan atau dapat menjadi pasar bagi bisnis AS.

Topik-topik yang dibahas meliputi Keterbukaan terhadap Investasi, Sistem Hukum dan Regulasi, Penyelesaian Sengketa, Hak Kekayaan Intelektual, Transparansi, Persyaratan Kinerja, Badan Usaha Milik Negara, Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab, dan Korupsi.

Pernyataan-pernyataan ini menyoroti hambatan-hambatan yang masih ada terhadap investasi AS.  Mengatasi hambatan-hambatan ini akan memperluas investasi berkualitas tinggi yang dipimpin oleh sektor swasta di bidang infrastruktur, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan memfasilitasi lingkungan bisnis yang sehat untuk ekonomi digital. 

Ringkasan eksekutif
Populasi Indonesia yang mencapai 276 juta jiwa, perekonomian senilai USD 1 triliun, pertumbuhan kelas menengah, sumber daya alam yang melimpah, dan ekonomi yang stabil merupakan daya tarik tersendiri bagi para investor AS; namun demikian, berinvestasi di Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri, menurut para pelaku bisnis. Presiden Joko (atau “Presiden Jokowi”) Widodo, yang kini berada di masa jabatan lima tahun keduanya, telah memprioritaskan pemulihan pandemi, investasi infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia.

Upaya reformasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah - Omnibus Law Cipta Kerja (Omnibus Law) tahun 2020 - telah disahkan pada bulan Maret 2023. Ketika diimplementasikan sepenuhnya, Omnibus Law disebut-sebut akan meningkatkan daya saing dengan menurunkan pajak perusahaan, mereformasi undang-undang ketenagakerjaan, dan mengurangi hambatan birokrasi dan peraturan. Amerika Serikat tidak memiliki perjanjian investasi bilateral (BIT) dengan Indonesia.

Pada Februari 2021, Indonesia mengganti Daftar Negatif Investasi (DNI) tahun 2016, yang meliberalisasi hampir semua sektor untuk investasi asing, kecuali tujuh sektor “strategis” yang dicadangkan untuk pengawasan pemerintah pusat. Pada tahun 2021, pemerintah membentuk Sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko untuk merampingkan proses perizinan usaha dan perizinan impor. Indonesia membentuk sovereign wealth fund (Otoritas Investasi Indonesia, yaitu INA) pada tahun 2021 yang bertujuan untuk menarik investasi asing untuk proyek-proyek infrastruktur pemerintah di berbagai sektor seperti transportasi, minyak dan gas, kesehatan, pariwisata, dan teknologi digital, dengan keterkaitan yang erat dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Investor asing menemukan bahwa peraturan yang membatasi, ketidakpastian hukum dan peraturan, nasionalisme ekonomi, proteksionisme perdagangan, dan kepentingan pribadi memperumit iklim investasi. Perusahaan-perusahaan asing diharapkan untuk bermitra dengan perusahaan-perusahaan Indonesia dan memproduksi atau membeli barang dan jasa secara lokal. Serikat-serikat buruh telah memprotes kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan baru di bawah Omnibus Law yang mereka anggap telah melemahkan hak-hak buruh. Serikat-serikat buruh melaporkan bahwa pembatasan-pembatasan yang diberlakukan terhadap wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebabkan penurunan yang signifikan dalam investigasi dan penuntutan sebagai pengganti pendidikan dan pencegahan. Para investor menyebut korupsi sebagai hambatan untuk mengejar peluang di Indonesia.

Beberapa investor AS menggambarkan iklim investasi yang jauh lebih baik selama dekade terakhir, namun menunjukkan bahwa, hambatan-hambatan lain masih ada, termasuk inefisiensi birokrasi, penundaan pembebasan lahan dan proses tender untuk proyek-proyek infrastruktur, lemahnya penegakan kontrak, dan penundaan dalam menerima pengembalian dana untuk kelebihan pembayaran pajak perusahaan. Para investor khawatir bahwa peraturan-peraturan baru terkadang tidak tepat dan kurang melibatkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Perusahaan-perusahaan melaporkan bahwa sektor energi dan pertambangan masih menghadapi hambatan investasi, dan semua sektor tidak memiliki perlindungan dan penegakan Hak Kekayaan Intelektual yang memadai, serta masih adanya pembatasan arus data lintas batas.

Meskipun demikian, Indonesia terus menarik investasi asing yang signifikan dan kamar dagang asing melaporkan pandangan optimis tentang perluasan ekonomi. Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Belanda, dan Tiongkok (RRT, Hongkong) merupakan beberapa negara yang menjadi sumber investasi asing terbesar pada tahun 2022. Konsumsi swasta mendorong perekonomian Indonesia yang merupakan yang terbesar di ASEAN, menjadikannya tujuan yang menjanjikan bagi berbagai perusahaan, mulai dari produk konsumen dan layanan keuangan hingga perusahaan rintisan digital dan e-commerce.

Indonesia memiliki rencana ambisius untuk memperluas akses ke energi terbarukan, membangun industri hilir pertambangan dan mineral (berfokus pada kendaraan listrik dan komponen terkait), meningkatkan produksi pertanian, dan meningkatkan infrastruktur, termasuk membangun jalan raya, pelabuhan, rel kereta api, dan bandara, serta jaringan telekomunikasi dan broadband. Indonesia terus menarik minat perusahaan-perusahaan teknologi digital Amerika, perusahaan rintisan teknologi keuangan, waralaba, produsen layanan kesehatan, dan produsen produk konsumen.

Pemerintah Indonesia menerapkan pajak dan peraturan harga baru selama beberapa tahun terakhir untuk mengurangi emisi karbon dan mengelola emisi dari sektor hutan dan penggunaan lahan. Pada tahun 2022, Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) Indonesia berjanji untuk mendukung transisi sektor energi yang ambisius dan adil di Indonesia, sesuai dengan target pemanasan global internasional.

Invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan gangguan pasokan, termasuk kenaikan harga energi dan pangan global. Indonesia terkena dampaknya melalui kenaikan harga barang-barang yang diperdagangkan. Pemerintah Indonesia menaikkan harga bahan bakar bersubsidi pada bulan September 2022, yang menyebabkan kenaikan harga transportasi dan makanan serta memicu lonjakan tingkat inflasi menjadi 5,95 persen pada bulan September.

Menanggapi hal tersebut, Bank Indonesia (BI) meningkatkan suku bunga kebijakan mereka menjadi 5,75 persen untuk menahan ekspektasi inflasi. BI meyakini bahwa tingkat suku bunga 5,75 persen cukup untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 2-4 persen pada paruh pertama tahun 2023, dan inflasi indeks harga konsumen (IHK) kembali ke koridor target 2-4 persen pada paruh kedua tahun 2023.

Disadur dari: trade.gov

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII berpartisipasi dalam Roundtable Discussion dengan tema “Breaking barriers - Scaling the sustainable finance agenda in Asia-Pacific” yang diselenggarakan oleh The Assets pada tanggal 5 Mei 2023 di Incheon, Korea Selatan. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari pertemuan tahunan ke-56 bank pembangunan Asia (ADB) yang diselenggarakan pada tanggal 2-5 Mei 2023 di kota yang sama.

Dalam kesempatan ini, Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo menjadi salah satu panelis bersama dengan Suzanne Gabour - Direktur Jenderal Departemen Operasi Sektor Swasta ADB, Kavita Sinha - Direktur Fasilitas Sektor Swasta Green Climate Fund, Jeffrey Lee - Vice Presiden Sustainable Finance Regional Manajer APAC Moody's Investors Service, Rajeev Kannan - Managing Executive Officer & Co-Head SMBC Asia Pasifik dan Jason Brett Pellmar - Regional Head Of Infrastructure, Asia Selatan, Internasional Finance Corporation.

Kegiatan Assets Roundtable Discussion dengan tema “Mendobrak hambatan - menerapkan agenda keuangan - berkelanjutan di Asia Pasifik” ini menjadi wadah diskusi mengenai perekonomian di Asia-Pasifik yang dalam 3 tahun terakhir ini merasakan dampak terberat dari kondisi darurat kesehatan global pasca pandemi Covid-19 dan tengah bangkit dengan melakukan kerja sama yang efektif antara pemerintah dan swasta untuk merancang pemulihan ekonomi guna mengembalikan predikat kawasan ini sebagai kawasan dengan pertumbuhan pembangunan tercepat di dunia.

Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo mengatakan sesuai mandatnya sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT PII terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang saat ini masih menjadi tantangan, seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Salah satu cara untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan mendukung pembiayaan inovatif tidak hanya untuk proyek-proyek infrastruktur besar namun juga untuk proyek-proyek daerah berskala kecil di tingkat kabupaten, yang telah direalisasikan di Kabupaten Madiun dengan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ). Proyek skala kecil APJ ini merupakan bentuk komitmen PT PII dalam mendukung keuangan berkelanjutan, di mana proyek ini memenuhi aspek ESG dengan energi hijau yang diusungnya.

“Dengan adanya kisah sukses ini, PT PII mengajak pemerintah kota dan kabupaten lainnya untuk dapat turut serta melaksanakan pembangunan proyek-proyek kecil lainnya dengan skema KPBU. Kami terus berupaya untuk membantu pemerintah daerah, pihak swasta, investor/lender dan pemangku kepentingan terkait dalam peningkatan kapasitas hingga pendekatan dari sisi regulasi untuk terus melaksanakan KPBU skala kecil.” Kata Sutopo.

Selain itu, Sutopo juga menyampaikan bahwa potensi dan peluang kerjasama dari pembiayaan hijau di Indonesia sangat besar, sehingga PT PII berkomitmen untuk terus meningkatkan pemahaman melalui berbagai program peningkatan kapasitas untuk menarik minat calon investor untuk berinvestasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Dalam rangka mendukung pembiayaan berkelanjutan, PT PII selalu memastikan bahwa setiap proyek yang akan didukung dapat memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan, dimana kami memiliki indikator-indikator dari sisi lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) yang perlu dipenuhi oleh suatu proyek untuk membantu menjamin hal tersebut. “Dengan memperhatikan pemenuhan kriteria ESG sejak awal, diharapkan hal ini akan menarik lebih banyak investor dan mempermudah serta mempermurah dalam memperoleh pembiayaan,” tambahnya.

Selain mengikuti agenda diskusi, dalam rangkaian pertemuan tahunan ke-56 bank dunia, Direktur Utama PT PII juga melakukan beberapa pertemuan dengan para pemangku kepentingan, salah satunya dengan ADB Indonesia, di mana ADB telah berperan aktif dalam mendukung pembiayaan di berbagai proyek infrastruktur, untuk mendiskusikan berbagai potensi ke depan, khususnya untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Disadur dari: ptpii.co.id

Jakarta (Antara) - “Banyak yang sedikit, lama-lama jadi banyak” adalah pepatah yang mungkin bisa menggambarkan upaya pemerintah Indonesia dalam membangun infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir. Namun, “sedikit” bukanlah kata yang tepat karena pemerintah telah membangun infrastruktur dalam skala besar di seluruh negeri - dari Sabang sampai Merauke.

Upaya pembangunan infrastruktur Indonesia yang cepat dan signifikan ini mendapat pujian dari Kaushik Chakraborty, wakil presiden dan eksekutif Asia Pasifik sistem bentley, sebuah perusahaan perangkat lunak rekayasa infrastruktur. Pujian tersebut disampaikannya kepada Indonesia dalam sebuah wawancara dengan antara di sela-sela acara 2023 penghargaan tahun infrastruktur dan penghargaan pergi digital di Singapura.

Menurut Chakraborty, Indonesia adalah negara besar dengan populasi yang besar. Besarnya jumlah penduduk telah mendorong pemerintah untuk terus membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat, tambahnya. Menurutnya, semua infrastruktur bermanfaat karena para pembuat kebijakan harus membuat perhitungan yang komprehensif sebelum memutuskan untuk memulai pembangunan infrastruktur tertentu.

Wajar jika ada pro dan kontra dalam pembangunan infrastruktur, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di hampir semua negara di dunia, katanya. Ia kemudian mengutip proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai contoh. Meskipun berhasil meraih penghargaan proyek terbaik 2022 dari sistem bentley , mega proyek transportasi massal ini tidak lepas dari sorotan yang kurang baik dari beberapa pihak.

Sebagai seorang profesional di bidang infrastruktur, Chakraborty mengatakan bahwa pandangan sinis seperti itu bukanlah hal yang baru karena biasanya dibutuhkan waktu sekitar lima tahun bagi sebuah proyek untuk mencapai puncaknya. Dia menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah Indonesia akan menghubungkan kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini dengan infrastruktur dan sistem transportasi lainnya.

Rencana Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sistem kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya, Jawa Timur, merupakan bukti komitmen para pemimpinnya untuk memajukan perekonomian negara melalui pembangunan infrastruktur, kata Chakraborty.

Dia membuat pernyataan tersebut berdasarkan fakta bahwa Jakarta dan Surabaya merupakan pusat-pusat ekonomi Indonesia. Masyarakat harus menanamkan pandangan bahwa setiap infrastruktur dibangun untuk kepentingan mereka, katanya. Insinyur yang berpengalaman ini kemudian menggarisbawahi pentingnya mengembangkan apa yang disebutnya “infrastruktur untuk rakyat” - infrastruktur yang terkait dengan pasokan air dan listrik, transportasi, dan perumahan - dengan mengatakan bahwa ia percaya bahwa semua itu adalah fondasi dari perjalanan sebuah bangsa menuju kemajuan.

Sementara itu, direktur senior sistem bentley untuk solusi industri energi, Marc Biagi, mengatakan bahwa ia percaya bahwa pembangunan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Biagi, saat ini dunia kekurangan insinyur dari berbagai disiplin ilmu yang mampu mengikuti tren terbaru pembangunan infrastruktur yang lebih canggih.

Ia mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang tepat waktu dan hemat biaya membutuhkan keterlibatan tidak hanya arsitek dan ahli teknik sipil, tetapi juga talenta yang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai geoteknik, logistik, lingkungan, perangkat lunak, komunikasi, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin.

Kolaborasi antara talenta multidisiplin tersebut dapat dilihat pada proyek pembangunan Jalan Tol 3A di ibu kota masa depan Indonesia, Nusantara, di Kalimantan Timur. Greg bentley, kepala eksekutif sistem bentley, mengatakan bahwa perusahaannya telah memilih perusahaan konstruksi milik negara PT Hutama Karya sebagai salah satu penerima Penghargaan Penghargaan Pendiri 2023 untuk proyek “Rekayasa Geoteknik untuk Mendukung Keberlanjutan di Kota Nusantara di Jalan Tol IKN 3A”.

Dalam membangun jalan tol ini, Hutama Karya menggunakan teknologi digital untuk menentukan desain yang optimal untuk mengurangi risiko longsor, yang jika terjadi dapat secara signifikan mengganggu pasokan listrik di Nusantara. Selain itu, penerapan wawasan dari para pekerja multidisiplin juga tercermin dari penggunaan teknologi untuk mengamati kondisi bawah tanah di lokasi proyek.

Penggunaan teknologi telah meniadakan kebutuhan Hutama Karya untuk mendapatkan lahan tambahan untuk penimbunan lokasi proyek seluas 1,5 juta meter persegi dan membantu perusahaan membangun tanggul anti longsor. Selain Hutama Karya, penghargaan penghargaan pendiri juga diberikan kepada PT Waskita Karya, perusahaan konstruksi milik negara lainnya, untuk proyek yang disebut “berevolusi ke ekosistem digital untuk ibu kota baru Indonesia”. Jika ditelusuri lebih jauh, masih banyak lagi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia yang telah menerima penghargaan internasional.

Pencapaian-pencapaian tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengerjakan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong perekonomian dengan harapan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Disadur dari: en.antaranews.com

Pengejaran proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur, yang juga dikenal sebagai proyek IKN, telah ditanggapi dengan hati-hati oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah.  Rahadiansyah percaya bahwa pemerintah Indonesia harus bersabar dan tidak terburu-buru dalam merealisasikan upaya ambisius ini.

Rahadiansyah mengungkapkan keprihatinannya mengenai pendekatan pemerintah untuk menarik investor dengan menawarkan insentif yang besar. Ia menyarankan agar tidak membuat kebijakan yang menawarkan insentif yang berlebihan atau terlalu bersemangat untuk mendatangkan investor.

Rahadiansyah memperingatkan bahwa strategi seperti itu dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga dan menjadi bom waktu bagi pemerintah. “Kebijakan ini bisa menjadi bom waktu. Ini bisa menimbulkan masalah baru bagi pemerintah,” kata Rahadiansyah, Minggu (11/6).

Mengevaluasi insentif HGU dan HGB untuk investor IKN
Pendekatan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan memberikan insentif berupa pembebasan pajak, hak guna usaha (HGU) hingga 95 tahun, dan hak guna bangunan (HGB) hingga 80 tahun. Insentif-insentif ini diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2023.

Meskipun langkah-langkah ini bertujuan untuk menarik investor dan memfasilitasi pembangunan ibu kota baru, Rahadiansyah percaya bahwa langkah-langkah ini dapat menimbulkan potensi masalah di masa depan. Rahadiansyah menyoroti bahwa Indonesia akan memilih presiden baru tahun depan, yang kemungkinan akan membawa perubahan dalam lanskap politik dan dinamika negara. Akibatnya, peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan selama masa jabatan Presiden Jokowi mungkin akan mengalami revisi. 

Contohnya, hak guna usaha (HGU), yang awalnya diberikan hingga 95 tahun, mungkin akan dipersingkat di bawah pemerintahan yang baru.

Rahadiansyah menyarankan pemerintah untuk bersabar dan mengadopsi pendekatan selangkah demi selangkah dalam pengembangannya. Dengan menghindari ketergesa-gesaan dan fokus pada kemajuan bertahap, pemerintah dapat menavigasi proyek dengan lebih efektif dan mengurangi potensi risiko. “Tidak masalah untuk membangun (IKN). Tapi, lebih baik pemerintah bersabar. Kembangkan saja selangkah demi selangkah,” pungkasnya.

Menjawab kebutuhan investor di luar pembebasan pajak
Senada dengan hal tersebut, Direktur pusat studi ekonomi dan hukum (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai insentif pembebasan pajak yang ditawarkan pemerintah untuk menarik minat calon investor di IKN kurang tepat.  Bhima menilai sudah banyak proyek pembangunan pemerintah yang menawarkan tax holiday, namun tidak berhasil menarik minat investor, seperti di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Bhima menyatakan bahwa isu yang diinginkan oleh investor tidak melulu terkait dengan diskon pajak. Mereka lebih mempertimbangkan faktor permintaan dan kedekatan lokasi dengan bahan baku yang dibutuhkan.  Misalnya, dalam proyek industri, kedekatan lokasi dengan bahan baku menjadi pertimbangan krusial. Sementara itu, untuk kota pintar yang dijanjikan di ibu kota baru, investor akan menilai aspek infrastruktur dasar seperti akses internet. “Kondisi ekonomi makro dan situasi politik menjelang pemilu sebenarnya menjadi pertimbangan utama,” kata Bhima pada Senin, 24 Oktober 2022.

Biaya logistik dan lokasi jadi pertimbangan investor IKN
Bhima menambahkan bahwa investor juga mempertimbangkan pembengkakan biaya, terutama menyangkut masalah pembebasan lahan. Hal ini karena 40 persen dari biaya infrastruktur adalah pembebasan lahan. Tingkat suku bunga pinjaman adalah aspek lain yang mempengaruhi keputusan investasi. Investor tidak hanya mengandalkan modal inti mereka, tetapi juga pinjaman, termasuk melalui obligasi. Jika suku bunga meningkat, beban proyek juga bertambah.

Selain itu, Bhima mengatakan bahwa biaya logistik untuk pengiriman material juga menjadi perhatian investor karena sebagian besar bahan baku proyek IKN diperoleh dari daerah di luar Kalimantan. “Itu juga menjadi pertimbangan, seperti material pasir dan besi yang mungkin didatangkan dari Sulawesi atau Surabaya yang merupakan lokasi terdekat. Biaya-biaya seperti itu perlu diperhitungkan,” kata Bhima.

DPR juga mengkritik insentif pemerintah untuk investor IKN
Selain dari kalangan ekonom dan pengamat kebijakan publik, insentif yang diberikan pemerintah kepada investor proyek IKN juga mendapat kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan mengkritik pemerintah yang terkesan mengobral insentif untuk pembangunan ibu kota negara. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap pendekatan pemerintah yang dianggap berpotensi mengabaikan hak-hak rakyat.

“Kita menggunakan segala cara untuk menarik dana. Akibatnya, hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, keadilan, perlindungan lingkungan, dan prioritas kesejahteraan rakyat bisa dikesampingkan. Itu yang tidak kita inginkan,” ujar Marwan, Senin (13/2). Marwan menegaskan bahwa pemerintah harus berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan terhadap masyarakat lokal ketika memberikan insentif bagi investor. Oleh karena itu, ia mengimbau agar pemerintah berhati-hati dan lebih cermat dalam menyuntikkan dana untuk pembangunan IKN.

Disadur dari: indonesiabusinesspost.com