Bina Konstruksi

Pahami Perubahan Peraturan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Dipublikasikan oleh Admin pada 26 Mei 2022


Kementerian PUPR terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, yang menjadi fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur yang berkualitas, smart dan ramah lingkungan. Hal ini berdampak pada peran tenaga kerja konstruksi yang menjadi pihak pelaksana langsung dalam proses pekerjaan pembangunan infrastrutkur. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selaku pembina jasa konstruksi juga terus berupaya meningkatkan ketersediaan dan produktivitas tenaga kerja konstruksi.

“Sektor pendidikan dan pelatihan menjadi tumpuan dan sumber pencetak SDM Konstruksi, selanjutnya proses peningkatan kompetensi tambahan serta uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi diharapkan dapat memenuhi aspek hukum jika ingin terlibat langsung dalam proses pembangunan infrastruktur.” Ungkap Direktur Jenderal Bina Konstruksi saat memberikan sambuatan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Uji Sertifikasi SDM (tenaga kerja konstruksi) Melalui LSP-LPPK di Wilayah Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya (Rabu, 23 Maret 2022) di Surabaya.

Lebih lanjut Dirjen Bina Konstruksi Yudha Mediawan mengingatkan tentang perubahan peraturan yang kian dinamis. Perubahan tersebut mengubah mekanisme pelaksanaan uji sertifikasi untuk tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, jangan lupa untuk mempelajari juga melaksanakan proses sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bidang Konstruksi. Selain itu, untuk mendorong terbentuknya LSP sebagai pihak pertama Kementerian PUPR melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Ditjen Bina Konstruksi akan mencetak instruktur dan asesor.

Asesor memiliki peranan penting dalam pelaksanaan uji sertifikasi, sehingga seluruh asesor harus memiliki kompetensi yang bagi secara metodologis dan kompetensi khususnya bidang konstruksi. Para asesor nantinya akan menjadi personil inti dalam LSP sehingga diharapkan asesor-asesor yang terlibat telah memiliki sertifikat asesor sebagai bukti kompetensi yang ia miliki. Peran asesor pun sangat krusial, karena para asesor ini harus benar-benar menjaga integritas agar dapat melahirkan tenaga kerja konstruksi yang berkualitas dan kompeten demi menjaga hasil pembangunan infrastruktur.

“Dukungan dari sektor pendidikan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, Perguruan Tinggi serta Balai Latihan Kerja (BLK) bidang konstruksi dalam pelaksanaan uji sertifikasi sangatlah signifikan melalui LSP sebagai pihak pertama dan stakeholder pendidikan sebagai pihak kedua dalam melahirkan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Saya mengharapkan dukungan ini akan terus berlanjut demi melahirkan SDM-SDM konstruksi serta dapat memberikan peluang siswa/mahasiswa/pelajar untuk ikut serta dalam proses pembangunan infrastruktur.”Tambah Yudha Mediawan

Dalam kesempatan ini Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Edi Irwanto menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 91  LPPK  dan 310 peserta yang terdiri dari 190 SMK bidang konstruksi, 13 peserta Politeknik bidang Konstruksi, 73 peserta Universitas bidang Konstruksi dan 34 peserta dari Balai Latih Kerja Bidang Konstruksi.

“Perubahan peraturan dalam pelaksanaan uji sertifikasi harus diketahui oleh para peserta. Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) serta menjamin pelaksanaan kegiatan uji komptensi sesuai dengan standar bakuan kompetensi yang berlaku.” Ujar Kepala Balai Jakon Wilayah IV Surabaya

Terutama dalam kebijakan uji sertifikasi SDm Vokasional SMK dan Politeknik Bidang Konstruksi Tahun 2022 (pasca masa transisi) oleh Bapak Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; Kebijakan Sertifikasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko oleh Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; Kebijakan dan Tata Cara Registrasi LSP – LPPK ke LPJK melalui Website OSS (One Single Submission) oleh Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi; dan Mekanisme Pendaftaran LSP – LPPK Pasca Masa Transisi oleh Koordinator IT Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Turut hadir bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud, dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur Agus Kurniawan. (dri)

Sumber: pupr.go.id

 

Selengkapnya
Pahami Perubahan Peraturan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Bina Konstruksi

LPJK Menyelenggarakan Sosialisasi PerMen PUPR No. 8 Tahun 2021 Dan Tata Cara Pendaftaran Penilai Ahli Secara Reguler

Dipublikasikan oleh Admin pada 24 April 2022


Jakarta – Dalam rangka pendaftaran Penilai Ahli Kegagalan Bangunan secara reguler sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PUPR No.8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan maka, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menyelenggarakan Sosialisasi mengenai Permen PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan, dan juga Sosialisasi SE Ketua LPJK No. 06/SE/LPJK/2021 Tentang Pedoman Tata Cara Pendaftaran, Pelatihan, Uji Kompetensi, dan Pencatatan Penilai Ahli yang diselenggarakan pada Kamis, tanggal 7 April 2022 melalui video conference Zoom Meeting.

Saat membuka rapat Sosialisasi yang diikuti oleh sekitar 105 (seratus lima) Calon Penilai Ahli Reguler dari berbagai instansi, Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kimron Manik mengungkapkan bahwa, kehadiran kita dalam kegiatan ini tidak lain merupakan suatu proses bersama dalam melakukan kerja nyata, guna berupaya mewujudkan pencetakan Penilai Ahli yang profesional, kompeten, dan independent. Dengan terbitnya Permen PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli Kegagalan Bangunan dan Penilaian Kegagalan Bangunan, tentunya memberikan warna baru bagi Penilai Ahli.

“Penilai Ahli sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2017 merupakan tugas delegasi dari kewenangan Menteri kepada LPJK guna melakukan Penilaian Kegagalan Bangunan. Maka dalam penugasan tersebut seorang penilai ahli dituntut untuk memiliki integritas, kebijaksanaan, kepemimpinan, serta kejujuran. Peraturan menteri PUPR No. 8 Tahun 2021 diterbitkan sebagai pedoman pendaftaran dan penyelenggaraan Penilai Ahli serta menjadi kriteria penilaian suatu kegagalan bangunan. Dalam pelaksanaan kewenangan Menteri tersebut sebagaimana ayat 3 (tiga) Permen PUPR No. 8, LPJK diberikan delegasi untuk menerima laporan terjadinya kegagalan bangunan, pendaftaran calon penilai ahli, pelatihan calon penilai ahli, uji kompetensi penilai ahli, dan pembinaan penilai ahli”. Ungkap Kimron Manik.

Arahan selanjutnya disampaikan oleh Ketua LPJK Taufik Widjoyono, yang mengatakan ini merupakan suatu hal yang luar biasa, karena pada hari ini kita dapat melaksanakan Sosialisasi kepada para calon Penilai Ahli yang mendaftar secara reguler. Perlu disampaikan bahwa Penilai Ahli bukanlah suatu profesi, melainkan penugasan yang tentunya dengan pengetahuan yang sudah mumpuni.

“Nantinya seorang Penilai Ahli harus dapat menjawab 3 (tiga) permasalahan, yang pertama seorang Penilai Ahli harus dapat menjawab apa yang dimaksud dengan Kegagalan Bangunan, yang kedua dapat menghitung biaya atas Kegagalan Bangunan tersebut, dan yang ketiga adalah menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya Kegagalan Bangunan”. Kata Taufik Widjoyono.

Sementara Paparan mengenai penjelasan Permen PUPR No.8 Tahun 2021, tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan dijelaskan oleh Koordinator Bidang III LPJK Agus Taufik Mulyono, yang mengatakan tugas dan wewenang Penilai Ahli adalah, menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan, menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan, menetapkan besaran kerugian keteknikan, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab, menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian, melaporkan hasil penilaiannya kepada penanggung jawab bangunan dan Menteri melalui LPJK paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan.

Terdapat Syarat Umum dan Khusus untuk menjadi seorang Penilai Ahli. Syarat Umum, Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia, berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat pendaftaran sebagai calon Penilai Ahli, tidak terdaftar sebagai anggota atau pengurus dalam partai Politik, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan tidak terlibat dalam tindak pidana kejahatan yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara Syarat Khusus, memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan Klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan dengan sub kualifikasi paling kurang ahli madya atau jenjang 8 (delapan) dan/atau insinyur profesional madya, mempunyai pengalaman kerja sebagai perencana, pelaksana dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai dengan Klasifikasi dari bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun, mampu bekerja secara profesional, jujur, objektif, dan independen, memiliki pemahaman terhadap standar konstruksi, regulasi jasa konstruksi, keprofesian, dan peraturan perundang-undangan dan aspek hukum lainnya terkait Kegagalan Bangunan, melampirkan surat pengantar dari pimpinan asosiasi profesi pemohon untuk menjadi Penilai Ahli, diutamakan mempunyai Sertifikat Kompetensi Kerja konstruksi paling sedikit pada jenjang 8 (delapan) dan/atau telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, dam bersedia menandatangani pakta komitmen penugasan sebagai Penilai Ahli.

Form dan berkas yang perlu dipersiapkan untuk pendaftaran Penilai Ahli diantaranya, Form Pakta Integritas, Form Pernyataan Kebenaran Data, Form Ijin Pimpinan Lembaga, Lampiran-Lampiran (Foto Warna 4×6; KTP; NPWP), SKA (min. Madya) / SKK (min. level 8) atau Sertifikat Keinsinyuran  (Min. IPM), SKCK (Kepolisian), Surat Keterangan Sehat Jasmani & Rohani (Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit), Surat Pernyataan Bukan Anggota Parpol, Surat Rekomendasi / Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi ATAU Pimpinan Asosiasi Profesi, Bila dari Asosiasi Profesi (lampirkan KTA), dan Karya Tulis Tentang Permasalahan Konstruksi (Kegagalan Bangunan/Sengketa Konstruksi/Hukum Kontrak/Pengadaan Jasa Konstruksi/dll).  

Informasi lebih lanjut mengenai ketentuan pendaftaran Penilai Ahli dapat diakses pada laman berikut ini https://siki.pu.go.id/penilai-ahli/

Sumber: pu.go.id

 

Selengkapnya