Sebuah proyek dari Charles Sturt University dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) membantu Pemerintah Indonesia untuk menjembatani kesenjangan informasi mengenai dampak hambatan sungai terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati.

• Sebuah proyek penelitian Charles Sturt University di Indonesia bertujuan untuk mengatasi kesenjangan informasi mengenai dampak hambatan sungai terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati.
• Proyek bersama Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Pemerintah Indonesia ini didanai oleh Australian Water Partnership (AWP).
• Proyek ini akan memungkinkan para pembuat kebijakan nasional dan petugas teknis untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah konektivitas sungai secara tepat.

Sebuah proyek dari Charles Sturt University dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) membantu Pemerintah Indonesia untuk menjembatani kesenjangan informasi mengenai dampak hambatan sungai terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Proyek ini didanai oleh Australian Water Partnership (AWP) melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia (DFAT).

Koordinator proyek dan Dosen Senior Ilmu Geospasial Dr Ana Horta (foto, inset) di Charles Sturt School of Agricultural, Environmental and Veterinary Sciences dan peneliti di Charles Sturt Gulbali Research Institute of Agriculture, Water and Environment mengatakan bahwa kesenjangan informasi ini membatasi kemampuan pihak berwenang dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah konektivitas sungai secara tepat.

"Infrastruktur daerah aliran sungai di Indonesia telah meningkat pesat selama 20 tahun terakhir," kata Dr Horta.

"Hal ini dilakukan untuk memenuhi perluasan pertanian, peningkatan permintaan energi, dan perlindungan banjir dengan pembangunan bendungan, pembangkit listrik tenaga air, tanggul, sistem kanal, tidal barrages, pintu air, struktur pengendali banjir, dan jembatan.

Sumber: news.csu.edu.au

Dr Horta mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang memecah daerah aliran sungai memiliki konsekuensi besar bagi ekosistem, keanekaragaman hayati, sumber daya air dan masyarakat lokal.

"Salah satu akibat utamanya adalah hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati, karena habitat alami dihancurkan atau terdegradasi oleh infrastruktur seperti bendungan, penyeberangan jalan, dan struktur irigasi," katanya.

"Fragmentasi ini mengganggu konektivitas antara berbagai bagian sungai, mencegah pergerakan spesies dan secara genetik dan berdampak negatif pada populasi ikan, pertukaran spesies yang bermigrasi, dan organisme air lainnya.

Dr Horta mengatakan bahwa gangguan ini memiliki efek berjenjang pada seluruh jaringan makanan dan ekosistem, dan implikasi sosial ekonomi juga sama pentingnya.

Masyarakat yang bergantung pada sungai dan bergantung pada perikanan untuk ketahanan pangan menghadapi berkurangnya populasi ikan dan terbatasnya akses ke sumber daya. Perubahan aliran dan ketersediaan air menjadi tantangan bagi sektor-sektor seperti pertanian, irigasi, dan pembangkit listrik tenaga air, yang menyebabkan tekanan ekonomi dan potensi konflik sumber daya.

"Saat ini, data mengenai fragmentasi daerah aliran sungai di Indonesia masih sangat terbatas, dan sebagian besar basis data hanya mendata penghalang-penghalang yang lebih besar seperti bendungan," ujar Dr Horta. "Meskipun hal ini umum terjadi di sebagian besar negara Asia Tenggara, pendekatan ini mengabaikan pentingnya memahami dampak kumulatif dari hambatan-hambatan yang lebih kecil terhadap konektivitas sungai.

Sumber: news.csu.edu.au

Dr Horta mengatakan bahwa untuk menjembatani kesenjangan informasi ini, otoritas air nasional memerlukan data yang komprehensif tentang semua jenis penghalang, karena hal ini dapat meningkatkan pemahaman tentang konektivitas daerah aliran sungai dan memberikan para pembuat kebijakan pemahaman yang komprehensif tentang dampak dari proyek-proyek infrastruktur di masa depan.

Untuk membantu Pemerintah Indonesia menjembatani kesenjangan informasi ini, Charles Sturt University (Gulbali Institute) telah bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) untuk mengimplementasikan proyek 'Pengembangan kapasitas untuk perencanaan tata ruang sebagai komponen utama pengelolaan sumber daya air di Indonesia'.

Tim proyek yang dipimpin oleh Charles Sturt University dan manajer program FAO, Caroline Turner, terdiri dari para ahli dari organisasi Australia dan Indonesia (Australasian Fish Passage Services dan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional), yang berkolaborasi erat dengan Kementerian PPN/BAPPENAS (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Sumber Daya Air dan Pengairan).

Proyek ini bertujuan untuk memanfaatkan perencanaan tata ruang untuk membantu otoritas pengairan dalam menemukan hambatan yang ada di daerah aliran sungai, dan untuk mengevaluasi dampak dari setiap hambatan terhadap konektivitas sungai.

Sebagai studi kasus, proyek ini sedang melakukan pemetaan di Daerah Aliran Sungai Citarum. Menurut database publik, terdapat 15 hambatan di Daerah Aliran Sungai Citarum, namun kegiatan pemetaan proyek ini telah mengidentifikasi hampir 300 hambatan. Peta ini merupakan peta infrastruktur sungai komprehensif pertama di Daerah Aliran Sungai Citarum yang mencakup bendungan besar dan infrastruktur yang lebih kecil.

Sumber: news.csu.edu.au

Proyek ini telah bekerja sama dengan para pemangku kepentingan regional dan lokal dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia untuk memvalidasi temuan-temuannya. Validasi lapangan dilakukan pada bulan Juli 2023 yang berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi para pemangku kepentingan pengelolaan air di tingkat regional dan lokal, untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan perangkat spasial untuk menganalisis konektivitas sungai.

Salah satu peserta dalam validasi lapangan, Indah Lestari, dari lembaga swadaya masyarakat Yayasan Diversitas Lestari Nusantara, mengatakan bahwa kegiatan ini bermanfaat bagi pertumbuhan keahlian organisasi lokal yang peduli dengan semua aspek keanekaragaman hayati.

"Saya sangat senang dapat menyumbangkan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang topik pemetaan spasial untuk jalur ikan dan memberikan informasi baru tentang metode yang mudah dan tepat untuk memvalidasi hambatan yang ada di lapangan," kata Indah.

Setelah kegiatan validasi lapangan selesai dan temuan pemetaan divalidasi, proyek ini akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan nasional untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan berisiko tinggi yang memiliki dampak paling besar terhadap konektivitas sungai.

Hal ini akan dilakukan melalui sistem pendukung prioritas penghalang ikan (FBPSS) yang dikembangkan oleh Mr Tim Marsden melalui kolaborasi antara Charles Sturt University dan Australasian Fish Passage Services.

"FBPSS adalah alat pendukung keputusan berbiaya rendah yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan penghalang lintasan ikan untuk perbaikan," kata Dr Horta.

"Untuk memastikan keberlanjutan hasil proyek, proyek ini akan memberikan dua pelatihan peningkatan kapasitas tentang pemetaan dan pendekatan FBPSS untuk memungkinkan para pemangku kepentingan pengelolaan air melakukan penilaian serupa di cekungan lain di Indonesia di masa depan."

Proyek ini akan selesai pada bulan Maret 2024 dan akan menghasilkan alat penilaian konektivitas sungai untuk memprioritaskan infrastruktur sungai untuk direhabilitasi sesuai dengan penggunaan air. Sumber daya ini akan dapat diakses oleh pengelola sumber daya air dan kelompok konservasi lokal di Indonesia.

Disadur dari: news.csu.edu.au

Di Kabupaten Malaka, akses terhadap air minum yang bersih dan aman menjadi tantangan bagi banyak masyarakat, terutama di daerah-daerah seperti Boen, Wekeke, Nanin, Bisesmus, dan Biau. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus berjalan kaki sejauh beberapa kilometer setiap hari, sebuah pekerjaan yang memakan waktu dan menuntut fisik yang mengurangi produktivitas secara keseluruhan serta menghalangi akses anak-anak ke pendidikan ketika mereka dibutuhkan untuk membantu mengambil air dan mengelola pertanian keluarga. Kelangkaan air juga menghambat upaya sanitasi yang layak dan menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan, termasuk berkembangnya penyakit yang ditularkan melalui air. 

Sejak tahun 2017, Solar Chapter telah membangun 15 sistem pompa bertenaga surya yang dipimpin oleh masyarakat di wilayah tersebut, yang berdampak pada lebih dari 16.100 orang. Pompa-pompa ini menghilangkan kebutuhan penduduk untuk berjalan berjam-jam untuk mengakses air, sehingga menghasilkan penghematan waktu yang meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat serta meningkatkan produktivitas dan ekonomi mereka.

Sebagai bagian dari proyek baru ini, Arup sedang mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pasokan air pedesaan yang sudah ada di Solar Chapter. Area fokus utama meliputi kualitas dan pengelolaan sumber air, transmisi dan distribusi air, serta penyimpanan air, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sistem dan memastikan operasi yang tahan lama dan berkelanjutan.

Arup telah melakukan penilaian ekstensif di lapangan di Nusa Tenggara Timur untuk menganalisis sistem air dan operasinya di Kabupaten Malaka, yang meliputi desa Boen, Wekeke, Biau, dan Nanin. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan data dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai konteks lokasi, latar belakang, dan tantangan yang dihadapi. Informasi ini akan menjadi masukan penting dalam mengembangkan rekomendasi untuk Solar Chapter.

Mustika Wijaya, Direktur Eksekutif Solar Chapter, mengatakan, "Kemitraan antara Arup dan Solar Chapter merupakan langkah penting untuk meningkatkan akses dan kualitas air bersih di daerah pedesaan di Nusa Tenggara Timur. Arup telah menjadi mitra yang hebat yang sangat percaya pada misi kami."

"Keterlibatan kami dalam proyek ini memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dua arah: belajar dari cara-cara masyarakat menghadapi tantangan akses air dan juga berbagi pengetahuan kami dalam merencanakan, mendesain, dan memberikan solusi air bersih yang berkelanjutan," ujar Pimpinan Perencanaan dan Desain Kota dan Direktur Proyek Arup, Safiah Moore.

Community Engagement Officer dan Project Manager Arup, Davin Iskandar Harjatanaya, menambahkan, "Kami sangat senang dapat mendukung program-program Solar Chapter di Nusa Tenggara Timur dan kami berharap upaya bersama kami akan memberikan dampak yang signifikan dalam mempromosikan akses air bersih yang berkelanjutan dan merata di NTT dan sekitarnya."

Solusi air bertenaga surya yang inovatif ini akan memenuhi kebutuhan mendesak akan air bersih dan mudah diakses, sekaligus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang di Nusa Tenggara Timur. 

Kemitraan ini menunjukkan keefektifan kolaborasi pemerintah-swasta dalam mengatasi tantangan global dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Dalam menghadapi tekanan sumber daya air global yang semakin meningkat, sangat penting bagi pemerintah, perusahaan swasta, dan organisasi nirlaba untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi inovatif yang memastikan akses air bersih bagi semua.

Disadur: www.arup.com

Penyediaan air minum dan sanitasi di Indonesia ditandai dengan rendahnya tingkat akses dan kualitas layanan. Lebih dari 16 juta orang tidak memiliki akses terhadap sumber air bersih dan hampir 33 juta dari 275 juta penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap sanitasi dasar. Hanya sekitar 2% orang yang memiliki akses ke saluran pembuangan air limbah di daerah perkotaan; angka ini merupakan salah satu yang terendah di dunia di antara negara-negara berpenghasilan menengah. Polusi air tersebar luas di Bali dan Jawa. Wanita di Jakarta melaporkan bahwa mereka menghabiskan US$11 per bulan untuk merebus air, yang menyiratkan beban yang signifikan bagi masyarakat miskin.

Sumber: en.wikipedia.org

Perkiraan tingkat investasi pemerintah yang hanya sebesar US$2 per kapita per tahun pada tahun 2005 tidak cukup untuk memperluas layanan secara signifikan dan memelihara aset dengan baik. Selain itu, tanggung jawab kebijakan terfragmentasi antar Kementerian. Sejak desentralisasi diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2001, pemerintah daerah (kabupaten) telah memperoleh tanggung jawab atas penyediaan air dan sanitasi. Namun, hal ini belum menghasilkan peningkatan akses atau kualitas layanan, terutama karena pelimpahan tanggung jawab tidak diikuti oleh mekanisme penyaluran dana yang memadai untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Utilitas lokal masih lemah.

Sayangnya, penyediaan air minum bersih belum menjadi prioritas pembangunan, khususnya di tingkat pemerintah provinsi. Kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi masih menjadi tantangan serius, terutama di daerah kumuh dan pedesaan. Hal ini menjadi perhatian utama karena kurangnya air bersih mengurangi tingkat kebersihan masyarakat dan juga meningkatkan kemungkinan tertular penyakit kulit atau penyakit yang ditularkan melalui air lainnya . Kegagalan untuk mendorong perubahan perilaku secara agresif , khususnya di kalangan keluarga berpenghasilan rendah dan penduduk daerah kumuh, telah memperburuk dampak kesehatan dari situasi air dan sanitasi di Indonesia.

Disadur dari: en.wikipedia.org

Mengingat krisis air bersih yang akan segera terjadi di calon Ibu Kota Nusantara (IKN), PDAM Danum Taka, sebuah perusahaan air keran yang berkantor pusat di Kabupaten Penajam Paser Utara, telah meluncurkan cetak biru ekstensif yang bertujuan untuk mengatasi masalah mendesak ini.

Sistem Penyediaan Air Minum Daerah (SPAM) Mahakam muncul sebagai inti dari inisiatif strategis ini, yang diharapkan dapat menjadi jalur penyelamat bagi masyarakat yang mengalami kekeringan di wilayah ibu kota yang diharapkan.

Proyek SPAM, yang dirancang untuk menjangkau beberapa wilayah administratif dan memanfaatkan air Sungai Mahakam yang berlimpah, merupakan momen penting dalam upaya mengurangi kelangkaan air yang melanda daerah-daerah seperti Kota Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Abdul Rasyid, Direktur PDAM Danum Taka, menjelaskan pentingnya membina sinergi regional dalam mengelola sumber daya air yang berharga secara efisien.

Inti dari konstelasi infrastruktur SPAM adalah pendirian Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang canggih di Samarinda, yang siap menjadi mercusuar kehebatan teknik modern. Selain itu, jaringan pipa rumit yang menghubungkan Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Penajam Paser Utara akan berfungsi sebagai saluran arteri untuk mengalirkan air minum ke pelosok kota yang luas.

Proyeksi mencakup upaya transformatif ini mencakup perkiraan pengeluaran investasi sekitar Rp 1,5 triliun (US$94,9 juta), yang menunjukkan besarnya sumber daya keuangan yang diperlukan agar upaya tersebut dapat menghasilkan hasil. Dengan perkiraan kapasitas produksi WTP yang melonjak hingga 1.000 liter per detik, kemanjuran SPAM dalam meredakan krisis udara yang semakin meningkat menjadi hal yang sangat penting.

Dalam upaya bersama untuk mendapatkan izin pemerintah dan menggalang kolaborasi antarlembaga, PDAM Danum Taka dijadwalkan untuk menyampaikan proposal SPAM yang komprehensif kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 25 Maret 2024. Perundingan yang akan datang siap menandai babak baru dalam perekonomian Indonesia. lanskap infrastruktur, yang melambangkan komitmen tegas negara untuk mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya air minum untuk semua.

Sumber: indonesiabusinesspost.com

James Zulfan, seorang pegawai negeri sipil dan peneliti di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bercita-cita untuk membangun Indonesia yang lebih baik melalui infrastruktur air yang dirancang untuk menjadi lebih murah dan lebih ramah lingkungan.

Setelah lebih dari sepuluh tahun bekerja di bidang sumber daya air, James memahami banyak masalah pengelolaan air yang kompleks di Indonesia yang membutuhkan inovasi taktis. Dia telah mengembangkan desain dan teknologi bendungan modular untuk mengurangi durasi dan biaya pembangunan infrastruktur air.

Dengan teknologi ini, bendungan terbuat dari modul blok beton dengan dimensi dan berat yang dirancang khusus yang dapat diangkut dan dipasang secara manual. Bulan lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan paten untuk teknologi ini.

"Ini seperti bermain dengan Lego," jelas James. "Setelah dipasang, bendungan ini tetap memiliki kekuatan dan fungsinya sebagai bendungan pada umumnya. Anda bisa membongkarnya jika Anda perlu memindahkannya, atau sudah melewati masa berlakunya."

James mengakui bahwa membangun dengan Lego adalah hobi yang sangat cocok dengan pekerjaannya. "Siapa yang tidak suka bermain game atau Lego? Itu meningkatkan kreativitas kita, bukan?" jawabnya sambil tertawa.

Prototipe bendungan modular pertama dibangun pada tahun 2013 di Sungai Cikarang di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, bendungan ini dipasang di Sungai Kalisade di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016. Bendungan modular ketiga dibangun di Morotai, Provinsi Maluku Utara, di Sungai Gugubali, dan mulai beroperasi pada tahun 2019.

Ketika mengerjakan idenya, ia terpilih sebagai pemenang Falling Walls Lab Jakarta dengan idenya yang berjudul 'Mendobrak Tembok Konstruksi Bendungan'. Ia memenangkan kesempatan untuk pergi ke Berlin untuk mengikuti Final Falling Walls Lab tingkat global pada tahun 2019 untuk berbagi desainnya.

Falling Walls Lab adalah kompetisi pitching kelas dunia dan forum jaringan yang menyatukan kelompok mahasiswa dan profesional yang beragam dan interdisipliner. Acara ini menyediakan panggung untuk ide-ide terobosan baik secara global maupun lokal.

"Ketika di Jerman, saya menerima undangan dari beberapa kedutaan besar. Saya mengunjungi beberapa kampus. Ada di Prancis, Belanda, dan Austria untuk presentasi. Saat itu, sudah ada tawaran untuk kolaborasi. Masalahnya, saat itu patennya belum keluar," kata James.

Memperluas Jaringan dan Memulai Penelitian

James meraih gelar sarjana dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, pada tahun 2009 dan gelar master dari IHE Delft Institute for Water Education di Belanda pada tahun 2017.

Dia segera menyadari pentingnya membangun jaringan untuk mendukung studinya tentang teknologi konstruksi air dan kebutuhan akan penelitian tentang desain yang berkelanjutan. Pada bulan Mei 2023, James melanjutkan pendidikan doktoralnya di University of New South Wales, Sydney, setelah memperoleh Beasiswa G20 "Recover Together, Recover Stronger" yang berfokus pada Transisi Energi Berkelanjutan.

"Topik saya adalah merancang atau mengembangkan struktur air yang berkelanjutan yang juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air," jelasnya. "Selama ini bangunan air atau bendungan di Indonesia lebih banyak difungsikan sebagai irigasi. Saya juga ingin mengembangkannya untuk fungsi lain untuk sungai-sungai berskala besar."

Selain untuk memperluas jaringan, keputusannya untuk melanjutkan studi PhD di Australia juga dipengaruhi oleh para profesor yang berkualitas dan fasilitas laboratorium penelitian air yang sangat baik. "Awalnya saya mendekati profesor yang sering saya jadikan referensi dan pernah saya temui di perkuliahan," ujar James, yang bekerja sama dengan Profesor Stefan Felder.

Ada sekitar 300 bendungan besar dan sekitar 2.000 bendungan kecil di Indonesia. James mengatakan bahwa bendungan-bendungan tua yang masih berfungsi harus terus digunakan. "Alih-alih membuat bendungan baru, keberlanjutan lebih menekankan pada penggunaan bendungan yang sudah ada atau menentukan apakah bendungan tersebut dapat direnovasi dan ditingkatkan. Jadi, jangka panjang adalah tujuannya. Kita harus melihat lebih jauh ke depan," katanya.

Membangun bendungan yang berkelanjutan memberikan penekanan khusus pada dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan atau relokasi bendungan merupakan hal yang menantang. Indonesia memiliki berbagai jenis sungai. Interaksi dengan para pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan konstruksi yang tepat dan aman, termasuk penjangkauan kepada masyarakat.

James mengatakan bahwa meskipun sebuah lokasi dianggap cocok untuk bendungan, isu-isu lain dapat muncul dari konsultasi. "Misalnya, kami memastikan bahwa lokasi tersebut cocok. Namun ternyata hal ini berpotensi bertentangan dengan tradisi budaya setempat atau bahkan mengganggu lingkungan pendukung perikanan. Koordinasi harus dilakukan dengan kementerian terkait."

Penerima penghargaan Anugerah Aparatur Sipil Negara 2021 ini juga menikmati sistem koordinasi dan dukungan untuk penelitian selama di Australia. "Di kementerian yang terbiasa dengan birokrasi, ada banyak tahapan untuk mencapai suatu tujuan. Di sini (di Australia), semuanya lebih langsung dan terbuka. Ini mungkin budaya yang berbeda," kata James.

James berharap karyanya untuk meningkatkan pembangunan bendungan dan penggunaan air secara bijak dapat bermanfaat bagi masyarakat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Disadur: www.australiaawardsindonesia.org

Saat ini, banyak masyarakat yang sulit mendapatkan air karena kemarau berkepanjangan. Baca selengkapnya di sini. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan air perlu diupayakan dengan menggunakan sumber air baku yang bervariasi, salah satunya dengan memanfaatkan air laut. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki paparan yang begitu tinggi terhadap air laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019). Karenanya, pemanfaatan air laut untuk memenuhi kebutuhan air harian sangat mungkin dilakukan.

Air laut dapat diubah menjadi air minum melalui proses desalinasi. Desalinasi adalah suatu proses menghilangkan kandungan garam dari air laut atau air payau untuk menghasilkan air minum (Smart Water Magazine, 2023). Kadar garam dalam suatu sumber air dapat terukur melalui parameter Total Dissolved Solid (TDS) (Lianda dkk., 2015). Di Indonesia, nilai TDS air laut berkisar antara 18.000 – 35.000 ppm (Mapurna, 2022). Namun, nilai TDS dari air minum yang dapat dikonsumsi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 harus lebih kecil dari 300 ppm. Oleh sebab itu, desalinasi dilakukan agar air laut memiliki kualitas yang baik untuk diminum.

Meski bisa menjadi alternatif dalam penyediaan air minum, pemanfaatan desalinasi masih terbilang kecil. Voutchkov (2016) mengemukakan bahwa desalinasi baru menyediakan 1% dari seluruh air minum di dunia. Namun, penggunaan desalinasi senantiasa meningkat seperti terlihat pada gambar 2. Pada tahun 2022, terdapat lebih dari 21.000 instalasi desalinasi di seluruh dunia (Eyl-Mazzega dan Cassignol, 2022). Secara global, produksi air desalinasi dipimpin oleh Arab Saudi dengan kapasitas produksi harian sebesar 35,7 juta m3. Negara ini memiliki 27 instalasi desalinasi yang tersebar di sepanjang garis pantainya (Sawe, 2017).

Pertumbuhan desalinasi secara global

Sumber: nuwsp.web.id

Desalinasi di Indonesia

Tak hanya Arab Saudi, Indonesia pun telah menerapkan desalinasi dalam penyediaan air minum, salah satunya di Kepulauan Seribu. Pada tahun 2022, sebanyak 8 instalasi desalinasi telah tersedia di Kepulauan Seribu (Putri, 2023). Instalasi desalinasi ini dioperasikan dengan konsep Sea Water Reverse Osmosis sehingga sering disebut dengan nama SWRO. Skema pengolahan air laut menjadi air minum menggunakan SWRO

Skema pengolahan air laut menggunakan SWRO di Kepulauan Seribu

Sumber: nuwsp.web.id

Secara keseluruhan, SWRO di Kepulauan Seribu dapat menghasilkan air minum dengan kapasitas 17 liter/detik (PAM Jaya, 2022). Sebaran serta kapasitasnya dapat dilihat pada gambar 4. Air minum yang diproduksi diestimasikan dapat melayani 13.770 sambungan rumah (Berita Jakarta, 2021; Media Indonesia, 2017). Angka ini dapat bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah SWRO. Pada tahun 2023, Pemerintah DKI Jakarta membangun 1 SWRO tambahan di Pulau Sebira, Kepulauan Seribu 

Sebaran instalasi desalinasi (SWRO) di Kepualauan Seribu dan kapasitasnya

Sumber: nuwsp.web.id

Instalasi desalinasi di Kepulauan Seribu

Sumber: nuwsp.web.id

Itulah sekilas pembahasan mengenai desalinasi. Semoga ke depannya, pemanfaatan desalinasi dapat meningkat untuk mendukung variasi penggunaan sumber air baku, baik secara global maupun secara lokal di Indonesia

Sumber: nuwsp.web.id