TOL Bogor-Ciawi-Sukabumi (Tol Bocimi) longsor tepatnya di KM 64-600 Tol Parungkuda, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu malam, (3/4). Direktur eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menuding adanya kegagalan konstruksi pada pembangunan tol tersebut sehingga menyebabkan longsornya jalan

Ruas Tol Bocimi Seksi 2 yang terdampak longsor baru diresmikan delapan bulan lalu oleh Presiden Jokowi atau tepatnya pada 4 Agustus 2023. Deddy mempertanyakan perihal uji laik fungsi atau ULF jalan tol tersebut. ULF merupakan rangkaian terakhir yang dilaksanakan sebelum jalan tol dioperasikan.

"Ini masalah kegagalan konstruksi. Perlu ditanyakan lagi perihal ULF jalan tol itu," ujar kepada Media Indonesia.

engamat transportasi itu menegaskan seharusnya badan usaha jalan tol (BUJT) yang membangun dan mengelola Tol Bocimi memperhitungkan segala kemungkinan risiko terjadi, termasuk rawan longsor. 

Deddy menerangkan area rawan longsor umumnya berada di tepi sungai, sehingga bila terjadi curah hujan tinggi jalan tol bisa tergerus ke arah sungai. 

"Mengapa ULF jalan tol tidak mencermati lokasi longsor yg berada di tebing sungai. 

Area rawan longsor umumnya berada di tepi sungai. Sebaiknya, tim kerja ULF jalan tol Bocimi dievaluasi," ucapnya. 

Dengan adanya longsor di jalan Tol Bocimi, pengendara yang mau mudik dari dan ke Sukabumi diminta tidak melewati ruas tol tersebut. Pemerintah dan BUJT diminta untuk memastikan merombak konstruksi tol tersebut. 

"Tol Bocimi jangan digunakan dulu sebelum ada evaluasi total terkait konstruksi jalan tol. Otomatis nanti pemudik bisa pakaj pakai jalan non tol ke Sukabumi," pungkasnya. 

Dalam keterangan terpisah, PT Trans Jabar Tol selaku pemilik konsesi jalan tol Bocimi tengah melakukan pengamanan di lokasi kejadian dan melakukan pengalihan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. 

Corporate Secretary Waskita Toll Road Alex Siwu mengatakankendaraan dari arah Ciawi menuju Parungkuda dialihkan keluar di Cigombong. Adapun akses dari arah Parungkuda menuju Ciawi ditutup sementara guna menghindari potensi tanah longsor tambahan. 

"Diduga longsor terjadi karena gerusan air akibat curah hujan yang lebat di sekitar lokasi," urainya

Saat ini Manajemen PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Toll Road tengaj melakukan peninjauan lokasi untuk memastikan penanganan dan melihat kondisi keseluruhan ruas Tol Bocimi. (Z-10)

Sumber: mediaindonesia.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai konstruksi dua Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan skema Kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di tahun 2022. Dua SPAM tersebut yakni SPAM Regional Jatiluhur I (SPAM Jatiluhur) memanfaatkan air baku dari Bendungan Jatiluhur, di Provinsi Jawa Barat melalui Saluran Tarum Barat, dan SPAM Regional Karian-Serpong, memanfaatkan air baku dari Bendungan Karian di Provinsi Banten.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan SPAM Regional Jatiluhur I akan menyediakan pasokan air minum sebesar 4.750 liter/detik, yang akan didistribusikan kepada sekitar 380.000 sambungan rumah (SR) atau sekitar 1,9 juta jiwa yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Untuk pembangunan SPAM Regional Karian-Serpong, dikatakan Menteri Basuki merupakan salah satu proyek terintegrasi pengelolaan sumber daya air, yaitu pembangunan Bendungan Karian, Saluran Air Baku Karian-Serpong (Karian-Serpong Conveyance System), dan SPAM Regional.

“Ini sumbangan yang tidak sedikit untuk melayani air bersih dan menjamin kualitas air yang lebih baik. Kementerian PUPR sudah melakukan beberapa pembangunan di bidang air minum melalui KPBU misalnya SPAM Umbulan, Semarang Barat, dan Bandar Lampung. Dengan KPBU ini banyak sekali yang mengawasi, sehingga tata kelolanya diharapkan lebih baik. Ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak terus-terusan dibiayai dengan APBN,” ujarnya dalam siaran pers.

Penandatanganan perjanjian KPBU pembangunan dua SPAM tersebut telah dilaksanakan pada awal tahun 2021 lalu. Proyek SPAM Regional Jatiluhur I diprakarsai oleh Konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Tirta Gemah Ripah dengan nilai investasi sebesar Rp1,7 triliun dalam masa kerjasama 30 tahun. Konstruksinya dimulai pada Januari 2022 dan ditargetkan rampung Juni 2024.

Sumber: ekonomi.bisnis.com

Jakarta – Masa transisi berlaku setelah pelantikan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Periode 2021-2024. Sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 1792/KPTS/M/2020 tentang pengurus LPJK Periode 2021-2024 dan berakhir setelah ditetapkannya pedoman pemberian lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), rekomendasi lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta dilakukannya registrasi LSBU dan LSP yang sudah mendapatkan lisensi atau paling lambat akhir Desember 2021.

Setelah 1 tahun masa kerja LPJK, pada tanggal 3 Desember 2021 telah diberlakukan Pengakhiran Masa Transisi Layanan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK-K). Berakhirnya Penyelenggaraan Sertifikasi pada Masa Transisi ditandai dengan terbitnya Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, dimana menjadi landasan teknis bagi LSBU dan LSP jasa konstruksi dalam melaksanakan operasionalisasi tugas dan fungsinya.

Masa transisi dihentikan terhitung mulai tanggal 7 Desember 2021, maka permohonan SBU dan SKK selanjutnya akan dilayani oleh LSBU dan LSP melalui OSS RBA yang terhubung dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJK T) serta portal perizinan Kementerian PUPR untuk pemenuhan persyaratan.

Setelah pengakhiran masa transisi berakhir, masih terdapat permohonan SBU dan SKK-K yang sedang berproses di LPJK sehingga belum dapat diterbitkan sertifikatnya, khususnya untuk permohonan perpanjangan serta untuk kebutuhan pelaksanaan proses tender/seleksi barang/jasa TA 2022 yang saat ini sedang dan akan berlangsung diperlukan proses validasi terhadap masa berlaku dari SBU dan SKK-K yang disampaikan oleh penyedia jasa. Sehubungan dengan hal – hal tersebut terdapat pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) setelah Masa Transisi berakhir.

Maka diterbitkan surat Menteri PUPR yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Bina Konstruksi Nomor: BK0301-Mn/2289 tentang Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) Setelah Masa Transisi tanggal 27 Desember 2021. Dan juga surat Nomor BK0301-Mn/2290 tentang tindak lanjut Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) Setelah Masa Transisi.

Menindaklanjuti kedua surat tersebut LPJK merespon dengan mengeluarkan surat Nomor BK 0401-Lk/1319 yang di dalamnya terdapat beberapa poin keputusan antara lain;

1. SBU dan SKK-K yang sedang dalam proses perpanjangan dan/atau perubahan oleh LPJK yang dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022merupakan permohonan sertifikasi untuk perpanjangan dan/atau perubahan yang tertayang pada SIKI LPJK; dan
2. SBU dan SKK-K yang sedang dalam proses perpanjangan dan/atau perubahan oleh LSBU dan LSP dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022 dengan kriteria telah memenuhi persyaratan dokumen secara lengkap dan dibuktikan dengan surat perjanjian sertifikasi.
3. Permohonan validasi kepada LPJK dapat melalui Sekretariat LPJK (sekretariatlpjk@pu.go.id)
4. Keabsahan SBU dan SKK-K dapat dilakukan dengan pindai/scan QR Code yang memuat nomor pencatatan SBU dan SKK melalui Aplikasi LPJK Scanner (hingga 31 Desember 2021) dan Aplikasi Jakontrust mulai 1 Januari 2021

Sumber: lpjk.pu.go.id

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Jalan Nasional (BBPJN) VIII Surabaya Ditjen Bina Marga melaksanakan penanganan darurat Jembatan Kedungasem di Jalan Hasan Genggong, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo yang mengalami kerusakan di tiang penyangga tenggah pada 2 mei 2020 lalu.  

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, agar seluruh Balai Kementerian PUPR di daerah-daerah selalu siap siaga terhadap bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Menteri Basuki menambahkan, "terlebih saat Pandemi COVID 19, kondisi jalan dan jembatan harus terus kita jaga agar jalur logistik tidak terputus," katanya.

Kepala Balai Besar Jalan Nasional (BBPJN) VIII Surabaya Achmad Subkti, mengatakan nanti sore jam 17.00 Jembatan sudah dapat difungsikan kembali mengingat penanganan sementara sudah selesai dilakukukan dengan memasang jembatan bailley tipe Bakrie dengan lebar 4 meter dan panjang 30 meter diatas jembatan existing yang mengalami kerusakan. 

"Dengan kondisi dilakukan pemasangan, nantinya akan dilakukan rekayasa lalulintas dengan buka tutup dan dijaga petugas yang mengatur, " ujarnya. 

Subekti menambahkan, kendaraan yang dapat melewati Jembatan Kedungsalam yaitu kendaraan dengan tekanan gandar di bawah 5 ton seperti Cold Diesel, dan mobil pribadi. Sementara lainnya untuk kendaraan berat tidak diijinkan melewati jembatan. 

"Untuk perbaikan permanennya pihak BBPJN VIII masih menunggu kajian lebih lanjut dari Direktorat Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, " jelasnya. 

Jembatan Kedungasem dibangun pada tahun 1978. Jembatan dengan panjang 18 meter itu, merupakan jalan ring lintas selatan Probolinggo menuju Lumajang – Jember – Banyuwangi. Biasanya dimanfaatkan kendaraan berat dan bus antar Kota.

Meskipun konstruksi Jembatan Kedungasem tersebut sudah beton, namun abutmen dan pearnya masih memakai pasangan Batu Bata sehingga sudah tidak standar lagi.

Sumber: pu.go.id

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat penghargaan KPPU Award Tingkat Pratama dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk kategori Dukungan Persaingan Usaha Tingkat Pemerintah Pusat. Penghargaan ini diterima oleh Direktur Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Yudha Mediawan mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa (14/12/2021). 

Penganugerahan KPPU Award 2021 untuk Dukungan Persaingan Usaha Tingkat Pemerintah Pusat ini diberikan berdasarkan penilaian interaksi aktif antara Kementerian PUPR dengan unit kerja di KPPU. Hasil penilaiannya menunjukkan kinerja terbaik Kementerian PUPR dalam menciptakan iklim persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM.

Wakil Presiden (Wapres)  K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan, berkaca pada praktek di masa lalu, ketika monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat belum mendapat perhatian yang serius, mengakibatkan terjadinya ketimpangan pada pendapatan masyarakat dan komposisi jumlah pelaku usaha besar, menengah dan kecil.

“Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, potret ketimpangan terkini dari sekitar 64 juta pelaku usaha, jumlah usaha mikro mendominasi sebesar 98%, usaha kecil 1,2%, usaha menengah 0,09%, usaha besar 0,01%,” kata Wapres K.H. Ma’ruf Amin.

Ketika reformasi bergulir, Indonesia melahirkan dua lembaga penting yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KPPU. “KPK dan KPPU pada hakekat dibentuk untuk memperbaiki iklim usaha dan pelayanan publik yang baik, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wapres K.H. Ma’ruf Amin.

Wapres K.H. Ma’ruf Amin melanjutkan, selama lebih dari dua dekade KPPU telah menerapkan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat,”Tumbuhnya industri penerbangan yang berdampak pada peningkatan jumlah maskapai hingga penurunan tarif penerbangan merupakan buah dari hasil kerja keras KPPU,” kata Wapres K.H. Ma’ruf Amin.

Lebih lanjut, Wapres mengimbau kepada KPPU untuk meningkatkan pengawasan dan selalu berkoordinasi dan memberikan masukan kepada pemerintah atas berbagai kebijakan yang berpengaruh pada peta persaingan usaha. “Sinergi KPPU dan Kementerian/Lembaga harus terus dibangun, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19,” kata Wapres K.H. Ma’ruf Amin.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Yudha Mediawan saat ditemui seusai acara mengatakan, Award 2021 ini diberikan oleh KPPU kepada Kementerian PUPR karena terkait implementasi dibidang barang dan jasa maupun investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang telah dilaksanakan. 

Yudha Mediawan mengatakan, Kementerian PUPR juga senantiasa mengaplikasikan persaingan usaha yang sehat dan kompetitif, sehingga dunia usaha ini dapat tumbuh dengan baik,”Kementerian PUPR juga telah memiliki Peraturan Menteri (Permen) yang mendukung pelibatan dan pemberdayaan UMKM di bidang konstuksi. Ini yang menjadi koridor Kementerian PUPR untuk selalu menciptakan persaingan usaha yang sehat dan melibatkan UMKM,” ujar Yudha Mediawan.

Sementara Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih menekankan pentingnya persaingan usaha dalam pemulihan ekonomi ke depan. Sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) minggu lalu yang menyatakan bahwa globalisasi telah melahirkan dunia yang diwarnai kompetisi super ketat,” oleh karena itu, satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan adalah memenangkan kompetisi dan harus dilakukan dengan penemuan-penemuan baru atau inovasi,” ungkap Guntur.

Intensitas persaingan usaha nasional kata Guntur Syahputra Saragih, diukur dari indeks persaingan usaha nasional yang sudah dikembangkan KPPU sejak tahun 2018. Guntur memaparkan bahwa hasil penilaian indeks persaingan usaha Indonesia mengalami peningkatan dari angka 4,65 pada tahun 2020 menjadi 4,81 dari skala minimal 7,”Peningkatan indeks persaingan usaha tersebut dinilai positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia, terlebih pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19,” tandas Guntur.(Iwn)

Sumber: pu.go.id

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan memulai pembangunan Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Getaci) pada tahun ini. Saat ini progresnya sudah penetapan lokasi (penlok) tahap pertama oleh Gubernur Jawa Barat, sekarang sedang mengurus penlok dari Pemda Jawa Tengah. Setelah penlok, ada proses pengadaan tanah seperti sosialisasi lalu musyawarah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan Tol Getaci yang dimulai pada 2022 ini diharapkan dapat rampung pada 2024 untuk pembangunan tahap pertama. “Dalam pelaksanaan pembangunan Tol Getaci saya ingin mengingatkan cepat is a must but not sufficient. Saya berharap untuk tetap menjaga kaidah-kaidah lingkungan hidup agar tidak merusak bukit-bukit yg ada. Selain itu juga agar menghindari memotong pohon yang tidak perlu. Ini merupakan perintah bapak Presiden Jokowi pesannya adalah dalam membangun jangan merusak lingkungan," kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menambahkan, selama proses konstruksi juga harus tetap memperhatikan kualitas pembangunan. Sehingga hasilnya bukan hanya tersambung tapi juga agar lebih nyaman yang merupakan tuntutan untuk digunakan masyarakat.

"Jalan Tol Getaci khususnya di wilayah Gedebage ini struktur geologinya cukup rumit dengan banyak batuan gunung yang rawan longsoran, sehingga perlu penanganan khusus selama proses konstruksi," tambah Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, pembangunan Tol Getaci untuk memperlancar konektivitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di selatan Jawa Barat. 

“Konektivitas ke daerah selatan (Jawa Barat) makin lama makin menurun karena kepadatan lalu lintas, seperti sekarang dari Tasik ke Bandung yang jaraknya hanya 100 km bisa mencapai 3 jam. Maka, kebutuhan akan jalan bebas hambatan ini merupakan suatu keniscayaan karena di wilayah selatan itu banyak sekali pusat-pusat pertumbuhan, namun konektivitasnya masih kurang bagus,” ujar Hedy.

Tol Getaci melintasi dua provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat sepanjang 171,40 km dan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 35,25 km dengan total panjang 206,65 km, yang menjadikan jalan tol ini sebagai ruas jalan tol terpanjang di Indonesia. Tol ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage – Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara - Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya – Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan – Cilacap (34,35 km). Pembangunan jalan Tol dengan nilai investasi Rp56 triliun ini akan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama Gedebage – Tasikmalaya rencananya akan mulai dibangun pada tahun 2022 dan selesai di tahun 2024. Sementara untuk tahap kedua yakni Tasikmalaya – Cilacap konstruksinya dimulai pada 2027 dan selesai di 2029.

Tol ini akan memiliki 9 buah simpang susun dan 1 buah junction, yaitu junction Gedebage yang akan terkoneksi dengan jalan tol Padalarang – Cileunyi (Padaleunyi). Jalan tol ini akan memiliki 2x2 lajur dengan lebar lajur 3,6 meter, serta akan dibangun dengan desain struktur at grade sepanjang 175,27 km, struktur elevated sepanjang 22,26 km, dan pile slab sepanjang 9,12 km.

Sebelumnya, telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol Getaci di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (31/1/2022). Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Basuki, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Danang Parikesit, Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo serta Direktur Utama PT Jasamarga Gedebage Cilacap Johannes Mancelly. (Mes)

Sumber: pu.go.id