Jakarta – Masa transisi berlaku setelah pelantikan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Periode 2021-2024. Sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 1792/KPTS/M/2020 tentang pengurus LPJK Periode 2021-2024 dan berakhir setelah ditetapkannya pedoman pemberian lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), rekomendasi lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta dilakukannya registrasi LSBU dan LSP yang sudah mendapatkan lisensi atau paling lambat akhir Desember 2021.

Setelah 1 tahun masa kerja LPJK, pada tanggal 3 Desember 2021 telah diberlakukan Pengakhiran Masa Transisi Layanan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK-K). Berakhirnya Penyelenggaraan Sertifikasi pada Masa Transisi ditandai dengan terbitnya Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, dimana menjadi landasan teknis bagi LSBU dan LSP jasa konstruksi dalam melaksanakan operasionalisasi tugas dan fungsinya.

Masa transisi dihentikan terhitung mulai tanggal 7 Desember 2021, maka permohonan SBU dan SKK selanjutnya akan dilayani oleh LSBU dan LSP melalui OSS RBA yang terhubung dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJK T) serta portal perizinan Kementerian PUPR untuk pemenuhan persyaratan.

Setelah pengakhiran masa transisi berakhir, masih terdapat permohonan SBU dan SKK-K yang sedang berproses di LPJK sehingga belum dapat diterbitkan sertifikatnya, khususnya untuk permohonan perpanjangan serta untuk kebutuhan pelaksanaan proses tender/seleksi barang/jasa TA 2022 yang saat ini sedang dan akan berlangsung diperlukan proses validasi terhadap masa berlaku dari SBU dan SKK-K yang disampaikan oleh penyedia jasa. Sehubungan dengan hal – hal tersebut terdapat pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) setelah Masa Transisi berakhir.

Maka diterbitkan surat Menteri PUPR yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Bina Konstruksi Nomor: BK0301-Mn/2289 tentang Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) Setelah Masa Transisi tanggal 27 Desember 2021. Dan juga surat Nomor BK0301-Mn/2290 tentang tindak lanjut Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) Setelah Masa Transisi.

Menindaklanjuti kedua surat tersebut LPJK merespon dengan mengeluarkan surat Nomor BK 0401-Lk/1319 yang di dalamnya terdapat beberapa poin keputusan antara lain;

1. SBU dan SKK-K yang sedang dalam proses perpanjangan dan/atau perubahan oleh LPJK yang dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022merupakan permohonan sertifikasi untuk perpanjangan dan/atau perubahan yang tertayang pada SIKI LPJK; dan
2. SBU dan SKK-K yang sedang dalam proses perpanjangan dan/atau perubahan oleh LSBU dan LSP dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022 dengan kriteria telah memenuhi persyaratan dokumen secara lengkap dan dibuktikan dengan surat perjanjian sertifikasi.
3. Permohonan validasi kepada LPJK dapat melalui Sekretariat LPJK (sekretariatlpjk@pu.go.id)
4. Keabsahan SBU dan SKK-K dapat dilakukan dengan pindai/scan QR Code yang memuat nomor pencatatan SBU dan SKK melalui Aplikasi LPJK Scanner (hingga 31 Desember 2021) dan Aplikasi Jakontrust mulai 1 Januari 2021

Sumber: lpjk.pu.go.id

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mengakui tiga isu strategis pengelolaan air di Indonesia: ketersediaan air, bencana air, dan produktivitas air. Kelangkaan air diperkirakan akan semakin parah pada tahun 2045 akibat perubahan iklim, degradasi lahan, dan penggunaan air yang tidak berkelanjutan (Republik Indonesia, 2020).

Pada tahun 2016, sebagian besar wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi mengalami kekurangan air (BAPPENAS, presentasi 2022). Kelangkaan air dapat menghambat pembangunan ekonomi karena 67% kegiatan ekonomi diproyeksikan berada di wilayah yang mengalami kelangkaan air pada tahun 2045 (Bank Dunia, 2021).

Indonesia termasuk dalam sepuluh negara konsumen air tanah terbesar (berdasarkan volume pengambilan air tanah), yang mengambil air tanah terutama untuk keperluan rumah tangga (ADB, 2016). Indonesia merupakan salah satu negara paling rawan bencana di dunia (Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, 2021). Lebih dari 75% bencana di negara ini diklasifikasikan sebagai bencana meteorologi atau hidrologi.

Frekuensi kejadian banjir meningkat dalam 20 tahun terakhir (Bank Dunia, 2021). Terjadinya banjir tidak terbatas pada wilayah tertentu saja; ini adalah fenomena nasional. Peristiwa banjir dengan periode ulang 50 tahun diperkirakan akan menyebabkan penurunan PDB hingga 1,65 persen.

Produktivitas air termasuk yang terendah di Asia. Sekitar 80 persen air dikonsumsi oleh irigasi, sebagian besar oleh tanaman bernilai rendah. Selain itu, kehilangan air pada irigasi relatif tinggi, hampir separuh sistem irigasi tergolong “rusak” (Republik Indonesia, 2020). Selain ketiga isu strategis pengelolaan air tersebut, penurunan kualitas air seringkali dimunculkan sebagai ancaman terhadap sumber daya air.

Lebih dari separuh sungai di negara ini sangat tercemar, yang disebabkan oleh berbagai aktivitas seperti buang air besar sembarangan, infrastruktur pengolahan air limbah yang buruk, perluasan perkebunan kelapa sawit, penggundulan hutan, dan emisi polutan dari pertanian dan sanitasi (Bank Dunia, 2021) .

Intrusi air asin semakin mengancam kualitas air. Indonesia menghadapi risiko iklim yang tinggi, menempati peringkat ke-59 dari 191 negara pada Indeks Risiko INFORM 2019 (Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, 2021). Menyajikan beberapa risiko terkait perubahan iklim di Indonesia. Proyeksi paparan risiko banjir sungai dan pesisir di negara ini adalah salah satu yang tertinggi di dunia (peringkat ke-17).

Perubahan iklim juga kemungkinan besar akan memicu kekurangan air dan kekeringan, meskipun kekeringan tidak merata dalam hal intensitas (episode kekeringan akibat El Niño, pergeseran musim hujan) dan geografi (beberapa wilayah lebih terkena dampak dibandingkan wilayah lainnya). Defisit air diperkirakan terjadi di wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian wilayah Sulawesi.

Pasokan air ke rumah tangga

Indonesia telah mencapai hasil yang mengesankan dalam meningkatkan akses terhadap ‘peningkatan pasokan air’ dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2018, 20,14 persen dari seluruh rumah tangga di Indonesia memiliki akses terhadap pasokan air pipa (Republik Indonesia, 2020). Tantangan-tantangan penting tetap ada untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada semua pengguna.

Kurangnya layanan pasokan air yang dapat diandalkan mendorong pengguna untuk menggunakan sumber daya air tanah. Pengambilan air tanah untuk keperluan rumah tangga merupakan masalah besar yang mempunyai dampak lingkungan dan ekonomi.

Dampak dari pengambilan air tanah yang berlebihan diperkirakan akan menurunkan PDB hingga 1,42 persen pada tahun 2045.Saat ini, hanya 9 persen dari total kebutuhan air domestik disediakan oleh perusahaan air minum; sumur air tanah pribadi merupakan sumber air yang dominan. Bahkan dengan adanya akses terhadap air pipa, pelayanan seringkali terputus-putus.

Banyak perusahaan utilitas perkotaan (PDAM) tidak dapat menyediakan layanan 24/7 dan gangguan layanan dapat berlangsung selama beberapa hari (Bank Dunia, 2021). Kesenjangan antara pasokan dan permintaan air dalam jumlah besar menimbulkan tantangan bagi penyedia layanan air.

Secara nasional, 24 persen dari jumlah air baku yang tersedia untuk penyediaan air tidak digunakan, sementara – secara paradoks – hanya 30 persen dari total kebutuhan air baku nasional yang dapat dipenuhi dengan infrastruktur curah yang ada saat ini. Banyak perusahaan air minum menyediakan layanan yang terputus-putus karena kurangnya pasokan dalam jumlah besar. Pada saat ini, sistem pasokan air curah lainnya tidak digunakan karena tidak ada permintaan (Bank Dunia, 2021). Laporan ini akan mendalami masalah ini lebih dalam di Bab 3.

Tanah dan air

Keterhubungan antara tanah dan air membuat pengelolaan air semakin menantang. Hutan dan ekosistem lain yang memiliki fungsi hidrologis penting, seperti lahan basah, lahan gambut, dan bakau, mengalami penurunan. Total tutupan hutan Indonesia diperkirakan akan berkurang dari 50 persen total luas lahan pada tahun 2017 menjadi 38 persen pada tahun 2045 (Republik Indonesia, 2020).

Tren deforestasi yang terus berlanjut berdampak pada sumber daya air dan dapat memperburuk bahaya terkait air seperti tanah longsor dan kelangkaan air, serta berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca yang signifikan jika terjadi hilangnya lahan gambut. Namun demikian, setelah mencapai puncaknya pada tahun 2015, laju deforestasi telah menurun secara signifikan.

Reformasi kebijakan

Pemerintah telah menerapkan beberapa reformasi pengelolaan air. Reformasi tersebut mencakup revisi kerangka hukum dan peraturan setelah diundangkannya UU Air tahun 2019 dan Omnibus Law tahun 2020. Empat rancangan peraturan pemerintah tentang air minum, sumber air, pengelolaan sumber daya air dan irigasi direncanakan akan disahkan pada tahun 2021 namun proses reformasi masih berlangsung. Setelah keempat peraturan tersebut disahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengisi rinciannya melalui peraturan teknis (Kuesioner, 2022).

Disadur dari: www.oecd.ilibrary.org

Pakar UGM Bahas Tantangan Urbanisasi Ibu Kota Negara

Pembangunan ibu kota baru Indonesia, Nusantara, dapat memicu gelombang urbanisasi. Gelombang urbanisasi ini akan membawa perubahan dalam pemanfaatan ruang, pergerakan manusia, gaya hidup, dan pengelolaan kota. 

Profesor Rini Rachmawati dari Fakultas Geografi UGM menyampaikan beberapa hal terkait dampak urbanisasi yang ditimbulkan dari pembangunan Nusantara. 

Hal ini meliputi perencanaan tata ruang, penyediaan permukiman, infrastruktur yang mencakup aspek fisik, sosial, dan digital, penyiapan wilayah penyangga untuk mengantisipasi urban sprawl dan menumbuhkan pembangunan baru, penciptaan lapangan kerja, serta antisipasi dampak sosial dari kehidupan kota modern.

"Pengelolaan kota yang cerdas dan berkelanjutan juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan untuk Nusantara," ujarnya dalam sebuah diskusi daring pada Selasa (24/10).

Profesor Rachmawati mengungkapkan bahwa konsep kota pintar yang diterapkan di Nusantara haruslah layak huni dan cerdas bagi penghuninya. 

Selain itu, kota pintar Nusantara dapat meningkatkan kualitas hidup dengan mempercepat pembangunan ekonomi dan membuat kota menjadi lebih cerdas dalam berbagai aspek seperti administrasi, masyarakat, kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

Pengembangan kota pintar Nusantara juga memungkinkan kota untuk mengintegrasikan berbagai layanan di bawah satu atap dengan integrasi TIK.

Profesor Rachmawati menyebutkan bahwa konsep smart city dapat dilihat sebagai alternatif untuk mengembangkan Nusantara. Elemen yang paling penting dari kota pintar adalah terkait dengan tata kelola pemerintahan yang cerdas. 

Selain merancang smart branding terkait dengan citra kota dalam mengembangkan ekosistem pariwisata dan industri kreatif, konsep smart living dan smart environment juga harus dipikirkan sejak dini untuk menciptakan kota yang nyaman, tertib, dan aman. 

"Rencana tata ruang dan rencana induk Nusantara telah dirumuskan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Namun, ke depannya, perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut mengenai implementasi pembangunan kota Nusantara yang cerdas dan berkelanjutan," jelas Profesor Rachmawati.

"Pembangunan yang cerdas dan berkelanjutan melibatkan pemerintah sebagai regulator, pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan program, dan masyarakat dalam memperkuat pembangunan kapasitas."

Sementara itu, pakar migrasi dan kependudukan dari Fakultas Geografi UGM, Profesor Sukamdi, menyampaikan bahwa dalam pengembangan Nusantara, kota-kota sekunder dapat didorong untuk mencegah pertumbuhan penduduk di sekitar Nusantara. Kota-kota ini akan menyerap para pendatang untuk menghindari pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Profesor Sukamdi mengatakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara akan menyebabkan perubahan demografi, seperti peningkatan jumlah penduduk yang cepat, kepadatan penduduk yang tinggi, dan penumpukan penduduk di sekitar ibu kota.

"Rasio ketergantungan akan rendah karena migrasi penduduk usia kerja, dan persentase penduduk usia lanjut juga akan rendah," katanya.

Dampak potensial lainnya adalah marjinalisasi penduduk lokal. Banyaknya pendatang baru dapat menggusur penduduk lokal.

"Efek migrasi ini juga dapat menyebabkan segmentasi pasar tenaga kerja dan ketegangan atau konflik sosial," jelasnya.

Muhammad Sani Roychansyah, pakar perencanaan wilayah dan kota dari Fakultas Teknik UGM, memfokuskan pembahasan pada bentuk-bentuk perencanaan kota yang mendukung terwujudnya kota yang cerdas dan hijau. 

Beliau menyebutkan bahwa perencanaan kota menawarkan beragam pilihan yang bergantung pada berbagai faktor, seperti lingkungan fisik, dinamika sosial, demografi, dan ekonomi.

Dr. Roychansyah menambahkan bahwa meskipun kota kompak sering diklaim sebagai bentuk kota yang berkelanjutan, penguatan aksesibilitas, konektivitas, dan mobilitas dengan menggunakan teknologi informasi pada kota yang berbentuk polinuklir juga sangat mungkin dilakukan.

"Proses, prosedur, dinamika, dan pengembangan yang inovatif untuk mencapai tujuan selama 20 tahun ke depan adalah kunci keberhasilan Nusantara, terutama dalam mengintegrasikan wilayah yang luasnya lima kali lipat lebih besar dari Jakarta," jelasnya.

Disadur dari: ugm.ac.id

Jakarta Akan Tetap Menjadi Pusat Ekonomi di Tengah Persiapan Pemindahan Ibu Kota

Parlemen Indonesia pada hari Kamis menetapkan status khusus untuk Jakarta, mempertahankan kota metropolitan ini sebagai pusat ekonomi negara, di tengah-tengah rencana pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan.

Indonesia berencana untuk memindahkan ibu kotanya dari Jakarta yang padat dan tenggelam, ke Nusantara, sebuah kota senilai $32 miliar yang sedang dibangun di hutan Kalimantan Timur di Kalimantan. 

Kota ini adalah proyek unggulan Presiden Joko Widodo, yang berjanji untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan pembangunan yang saat ini terkonsentrasi di Jawa, ke seluruh nusantara.

Sebuah dewan "aglomerasi" akan dibentuk untuk menyelaraskan rencana pembangunan antara Jakarta dan kota-kota satelitnya, menurut salinan undang-undang baru tertanggal 18 Maret yang dilihat oleh Reuters.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan setelah pembahasan di parlemen bahwa Jakarta masih harus ditingkatkan agar dapat bersaing dengan "kota-kota kelas dunia" lainnya setelah pusat pemerintahan dipindahkan ke Nusantara.

"Setelah tidak lagi menjadi ibu kota, Jakarta tetap harus diberi status khusus agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kontribusi terhadap PDB negara," katanya.

Di bawah peraturan yang berlaku saat ini, Jakarta akan tetap menjadi ibu kota Indonesia sampai presiden mengeluarkan keputusan yang secara resmi menamai Nusantara sebagai ibu kota baru, yang diperkirakan akan terjadi tahun ini.

Pemerintah diperkirakan akan mengadakan upacara hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024 di Nusantara dan ribuan pegawai negeri sipil diperkirakan akan pindah ke sana pada akhir tahun ini.

Disadur dari: english.kontan.co.id

​​​​​​

Indonesia memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Nusantara. Itulah mengapa hal ini tidak akan semudah itu

POIN-POIN UTAMA

• Indonesia berencana untuk memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur, namun para peneliti mengatakan bahwa pemindahan ini akan penuh dengan tantangan.
• Meskipun pemerintah telah berjanji untuk menginvestasikan 35 miliar dalam proyek ini, ini hanya 20 persen dari dana yang dibutuhkan dan beralih ke investor asing belum membuahkan hasil bagi pemerintahan Jokowi.
• Karena keberhasilan proyek ini belum diketahui, para peneliti sepakat bahwa pemerintah mungkin perlu meningkatkan pendanaan atau proyek ini akan ditunda.

Indonesia memiliki rencana ambisius untuk memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Pemindahan ini, yang diperkirakan akan dilakukan pada tahun 2045, merupakan bagian dari rencana Presiden Jokowi untuk memperluas aktivitas ekonomi di seluruh negeri dan mengurangi kepadatan penduduk dan lalu lintas di ibu kota. Jokowi sangat optimis dengan megaproyek ini. Ia percaya bahwa Nusantara akan membawa peluang bisnis dan investasi ke Indonesia. Pada sebuah konferensi di Singapura pada bulan Juni, presiden menggambarkan investasi di Nusantara sebagai "kesempatan emas". Ia ingin meyakinkan para investor bahwa proyek ini "akan tetap aman, terlepas dari siapa pun yang akan memenangkan pemilihan presiden tahun 2024.

Namun, beberapa peneliti telah menyatakan keraguannya tentang transfer modal. Pemerintah Indonesia berencana untuk merelokasi hingga 1,9 juta orang ke Nusantara pada tahun 2045, dengan beberapa pegawai pemerintah diperkirakan akan pindah paling cepat pada tahun 2024. Menurut Melinda Martinus, peneliti senior sosiokultural di ISEAS-Yusof Ishak Institute, rencana tersebut kemungkinan besar akan gagal karena proyek ini masih dalam tahap awal pengembangan. Orang harus tertarik untuk pindah ke tempat baru. Mereka harus terlebih dahulu melihat infrastruktur yang solid seperti sekolah, rumah sakit, dan perumahan, jika tidak, mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana, kata Martinus kepada CNBC. Otoritas Modal Nasional Nusantara, badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan membangun ibu kota baru, tidak segera menanggapi permintaan komentar dari CNBC.

Masalah Pendanaan

Pembangunan Nusantara diperkirakan akan menelan biaya sekitar 35 miliar, namun pemerintah telah berkomitmen untuk menginvestasikan hanya 20 dari dana yang dibutuhkan, menurut situs web resmi proyek tersebut. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum, prioritas akan diberikan pada pembangunan jalan-jalan utama, infrastruktur air dan sanitasi, istana kepresidenan dan kantor wakil presiden.

Pemerintah Jokowi berharap 80 sisa pendanaan akan datang dari investor asing, namun ada beberapa kekhawatiran tentang pengucuran dana ke dalam proyek ini dan hal ini dapat menghambat perkembangannya, kata para peneliti kepada CNBC. Pemerintah akan kesulitan untuk mendapatkan 80 investasi asing kecuali jika mereka dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek ini akan terus berlanjut bahkan jika pemerintah baru berkuasa tahun depan. kata Joo Ye Lee, ekonom di grup perbankan investasi Maybank. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak banyak mengeluarkan dana untuk infrastruktur.

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Nusantara akan menjadi kota pertama di Indonesia yang didukung oleh 100 energi terbarukan pada tahun 2045.

sumber dari: cnbc.com

Para peneliti yang berbicara dengan CNBC mengatakan bahwa pemerintah mungkin perlu meningkatkan pendanaannya hingga lebih dari 20% karena kurangnya informasi mengenai keberhasilan proyek ini. Ketika ditanya apakah pemerintah akan meningkatkan investasi lebih dari 20%, Agung Wicaksono, deputi bidang keuangan dan investasi di Otoritas Modal Nasional Nusantara, mengatakan hal ini belum dibahas. "Namun kami percaya bahwa infrastruktur dasar yang akan dibangun sebelum 2024 akan memberikan fondasi yang kuat untuk investasi swasta," ujar Agung kepada CNBC di bulan Juni.

Dalam permainan investasi, Anda harus menunjukkan beberapa kulit. Jadi pemerintah ini menunjukkan keberaniannya dalam permainan ini." Bruno Lanvin, presiden Smart Cities Observatory di IMD Business School, mengatakan bahwa para investor di kawasan Asia Pasifik harus memimpin sebelum negara-negara lain di dunia mengikutinya.

Investor itu seperti domba: Mereka suka pergi ke tempat orang lain pergi," kata Lanvin. "Ini adalah keputusan sektor publik dan diumumkan oleh Presiden, jadi setidaknya mereka yang berbicara tentang hal ini harus menjalankan apa yang mereka bicarakan," tambahnya.

Presiden Indonesia Joko Widodo sangat optimis dengan mega proyek ini dan percaya akan peluang bisnis dan investasi yang akan dibawa oleh Nusantara ke Indonesia.

sumber: cnbc.com

"Tidak diragukan lagi bahwa kawasan Asia Pasifik akan memimpin dunia dalam hal pertumbuhan, produksi, daya saing, demografi, dan talenta dalam satu dekade ke depan... Oleh karena itu, memobilisasi kepentingan kawasan ini untuk kesuksesan finansial Nusantara akan menjadi sangat penting," katanya. Pengembang Indonesia, Ciputra Development, adalah perusahaan terbaru yang mengumumkan niatnya untuk berinvestasi di Nusantara. Perusahaan ini berencana untuk membangun 300 hektar bangunan dengan perumahan, hotel dan kemungkinan lapangan golf. Ketidakpastian mengenai presiden Indonesia berikutnya adalah halangan utama yang menghambat investor.

Pemerintahan Jokowi menikmati peringkat persetujuan yang tinggi karena masyarakat Indonesia "sangat puas dengan proyek-proyek infrastruktur dan program-program pembangunan mereka," kata Martinus. "Namun ada perdebatan politik mengenai apa yang akan terjadi bila partai oposisi menang," katanya.

"Nafsu mereka untuk melanjutkan proyek ini sangat, sangat rendah - jadi ada kekhawatiran di sana." Namun, proyek ini akan terus berjalan jika pemerintahan saat ini terpilih kembali, katanya, dan menambahkan bahwa pemerintah saat ini "sangat, sangat serius dalam membangun ibu kota baru."

Apa yang akan terjadi pada Jakarta?​​​

Kurangnya dana hanyalah awal dari banyak masalah yang mungkin dihadapi Indonesia dalam memindahkan ibu kotanya ke Nusantara, dan pemindahan ini dapat menciptakan masalah baru bagi Jakarta. Para peneliti mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa pemindahan ibu kota akan mempengaruhi pembangunan di Jakarta dan penduduk yang tinggal di sana akan menanggung akibatnya. "Dalam konteks ini, muncul pertanyaan: Apa yang terjadi pada orang-orang yang tidak pindah?" Siapa yang akan berinvestasi dalam sumber daya untuk melindungi aset mereka jika mereka tetap tinggal di Jakarta? Hal ini dilaporkan oleh Diane Archer, peneliti senior di Stockholm Environmental Institute.

Pada kenyataannya, ia menjelaskan, kota ini rentan terhadap banjir dan tidak cukup banyak yang dilakukan untuk meringankan masalah tersebut. Menurut Archer, Jakarta memiliki banyak penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dan tidak memiliki sarana untuk pindah. Kalaupun mereka mau, mereka kemungkinan akan tinggal di tempat yang sama kecuali jika pemerintah menyediakan perumahan yang terjangkau di Nusantara.

Jika pemerintah tidak melanjutkan investasi untuk melindungi Jakarta, kondisi bagi mereka yang masih tinggal akan semakin memburuk," Archer memperingatkan. "Mereka akan menghadapi banjir yang lebih parah dan meningkatnya paparan penyakit yang ditularkan melalui air, serta kerusakan infrastruktur seperti gedung perkantoran, perumahan, dan pusat perbelanjaan."

Sebuah istana kepresidenan baru sedang dibangun di ibu kota baru Indonesia, Nusantara.

sumber: cnbc.com

Masalah lain yang diperkirakan Archer adalah kurangnya permintaan untuk pekerjaan di sektor jasa. Ia menjelaskan bahwa pekerja informal memiliki pendapatan yang tidak tetap dan mungkin tidak mampu membayar akomodasi di Nusantara. "Jika orang-orang di ibu kota baru membutuhkan pengantar makanan, supir taksi, dan petugas kebersihan, di mana mereka akan tinggal?". Selain itu, menurut Martinus, ada kesalahpahaman umum bahwa pemindahan ini akan menyelesaikan masalah kelebihan penduduk di Jakarta, tetapi Nusantara tidak akan mampu menampung cukup banyak orang untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Jakarta memiliki populasi sekitar 30 juta jiwa dan wilayah metropolitannya sangat padat... Merelokasi sebagian kecil penduduk tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan di kota ini," tegasnya.

Kota yang berkelanjutan

Pemerintah telah mengumumkan bahwa Nusantara akan menjadi kota pertama di Indonesia yang menggunakan 100 energi terbarukan pada tahun 2045, sebuah tujuan yang diharapkan oleh Lanvin dari IMD dapat tercapai. Sebuah kota baru akan lebih mudah mengadopsi energi terbarukan dibandingkan kota-kota lama yang mencoba mencapai nol emisi, jelas Lanvin. "Setiap infrastruktur baru dan setiap jalan baru akan menjadi netral karbon sejak awal - dan jika mereka memutuskan bahwa mobilitas didasarkan pada energi terbarukan, kita akan melihat mobil listrik, bus listrik, dan trem listrik." Di sisi lain, kota tanpa emisi dapat menghilangkan mata pencaharian para penambang batu bara di Kalimantan, Lee dari Maybank memperingatkan.

Indonesia menawarkan pemotongan pajak yang lebih besar dan persyaratan pembebasan lahan yang lebih longgar di bawah skema baru karena Indonesia sedang berjuang untuk menarik lebih banyak investor untuk proyek baru senilai 34 miliar dolar AS.

sumber: cnbc.com

Industri batu bara menyumbang sekitar 35% dari PDB Kalimantan Timur dan mempekerjakan hampir 9% dari populasi, ujarnya, seraya menambahkan bahwa provinsi ini sangat bergantung pada batu bara, yang meningkat pesat setelah perang di Ukraina. Meskipun pemerintah telah menyatakan bahwa Nusantara akan dibangun di atas "lahan hutan yang tidak produktif", pembangunannya masih menimbulkan masalah lingkungan. "Semen adalah sumber utama emisi gas rumah kaca, dan penebangan pohon untuk menggantikannya dengan bangunan melepaskan gas rumah kaca baru," kata Archer.

Disadur dari: www.cnbc.com

Nusantara: Ibu kota baru di dalam hutan

Sejak pertangahan tahun 2022, hutan di Kalimantan Timur telah berubah dengan cepat. Seiring dengan pembangunan ibu kota baru Indonesia, jalan raya telah diukir di lanskap dan gedung-gedung telah didirikan di dekat Teluk Balikpapan di Kalimantan Timur. Pembangunan ibu kota baru di pulau Kalimantan sebagian besar dimotivasi oleh berbagai masalah lingkungan yang dihadapi Jakarta, ibu kota Indonesia saat ini. Wilayah metropolitan kota ini adalah rumah bagi 30 juta orang dan telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Banjir yang sering terjadi, lalu lintas yang padat, polusi udara yang berbahaya, dan kekurangan air minum adalah hal yang biasa. Jakarta juga tenggelam dengan cepat. Pengambilan air tanah yang berlebihan telah menyebabkan penurunan permukaan tanah hingga 15 sentimeter per tahun, dan 40 persen dari kota ini sekarang berada di bawah permukaan laut.

Pada tahun 2019, presiden Indonesia mengumumkan bahwa pusat administrasi negara akan dipindahkan dari pulau Jawa yang padat penduduknya ke pulau Kalimantan yang jarang penduduknya. Pembangunan ibu kota baru Nusantara (istilah Jawa kuno untuk "pulau-pulau terluar" atau "kepulauan") dimulai pada bulan Juli 2022 di area hutan dan perkebunan kelapa sawit yang berjarak 30 kilometer (19 mil) ke arah daratan dari Selat Makassar. 

sumber dari: earthobservatory.nasa.gov

Gambar di atas menunjukkan lokasi Nusantara pada bulan April 2022 di sebelah kiri dan Februari 2024 di sebelah kanan. Gambar-gambar tersebut diambil oleh OLI 2 Operational Land Imager 2 pada Landsat 9 dan OLI pada Landsat 8. Gambar tahun 2024 menunjukkan tanah di bawah jaringan jalan yang membelah hutan. Menurut situs web proyek, tahap pertama pembangunan mencakup pembangunan fasilitas pemerintah dan bangunan lain untuk populasi awal yang diperkirakan mencapai 500.000 orang.

Rencana proyek ini adalah untuk menjadikan kota ini sebagai kota metropolitan yang hijau dan dapat dilalui dengan berjalan kaki yang ditenagai oleh energi terbarukan, dengan 75 persen wilayah kota yang masih tertutup hutan. Namun, beberapa peneliti khawatir perubahan penggunaan lahan seperti itu dapat membahayakan hutan dan satwa liar di wilayah tersebut. Wilayah daratan dan perairan pesisir yang dikembangkan kaya akan keanekaragaman hayati dan menjadi rumah bagi hutan bakau, bekantan, dan lumba-lumba Irrawadi.

Meskipun area ini telah berubah secara signifikan dalam satu setengah tahun terakhir, kota ini masih jauh dari selesai. Pembangunannya dijadwalkan selesai pada tahun 2045. Gambar-gambar dari NASA Earth Observatory yang diambil oleh Michala Garrison dengan menggunakan data Landsat USGS. Cerita oleh Emily Cassidy.

sumber dari: earthobservatory.nasa.gov