Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 12,51 triliun pada tahun 2022. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Pemberitahuan Penyusunan dan Penetapan Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA) Induk Kementerian/Lembaga (K/L) tertanggal 5 November 2020. Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengungkapkan hal ini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI.

"Pagu Ditjen Cipta Karya tahun 2022 sesuai dengan Surat Menkeu tanggal 5 November 2022 mengenai penetapan DIPA Induk Kementerian/Lembaga adalah sebesar Rp 12,51 triliun," tegas Diana. Tak jauh berbeda dengan program tahun 2021, anggaran yang diperoleh Ditjen Cipta Karya tahun ini akan diperuntukkan untuk beberapa sektor. 

Ini dimulai dari kebutuhan air minum sebesar Rp 2,34 triliun yang terdiri dari pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 1.637 liter per detik. Kemudian, perluasan SPAM sebesar 144.254 sambungan rumah (SR), optimalisasi SPAM 350 SR, serta SPAM berbasis masyarakat 276.600 SR.

Untuk penataan kawasan permukiman, anggaran yang dikucurkan senilai Rp 2,17 triliun, antara lain permukiman kumuh perkotaan yang ditangani secara terpadu seluas 802 hektar dan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat ini merupakan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dilaksanakan di 450 kecamatan, serta Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di 265 kelurahan. Lalu, pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana (sarpas) pendidikan Rp 2,53 triliun.

Ini terdiri dari rehabilitasi dan renovasi sarpas sekolah atau madrasah yang tersebar di 696 sekolah di seluruh Indonesia, serta pembanguna dan rehabilitasi 22 unit Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTN/PTKIN). Selanjutnya, pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana olahraga dan pasar dengan total nilai Rp 1,02 triliun.

Untuk sanitasi sebesar Rp 1,96 triliun akan digunakan untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebesar 8.410 kartu keluarga (KK), sistem pengelolaan persampahan 21.000 KK, dan sanitasi berbasis masyarakat 95.930 KK.

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran senilai Rp 1,26 triliun dalam pembangunan gedung. Ini antara lain dalam pembangunan penyelenggaraan bangunan gedung sebesar 65.458 meter persegi dan pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 19 kawasan. Adapun anggaran Rp 1,23 triliun dikucurkan bagi dukungan manajemen lainnya.

Sumber: kompas.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menuntaskan penataan Ruang Terbuka Publik (RTP) Pantai Bebas Parapat di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Kepala Balai Pengembangan Prasarana Wilayah (BPPW) Sumatera Utara Syafriel Tansier mengatakan, Pantai Bebas Parapat memiliki daya tarik keindahan pemandangan Danau Toba, dilansir dari laman resmi Kementerian PUPR.

Penataan RTP ini dikerjakan di atas lahan seluas sekitar 10.150 meter persegi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara Direktorat Jenderal Cipta Karya. Adapun pekerjaan dimulai sejak tanggal 21 Oktober 2020 dan baru berhasil dirampungkan pada tanggal 3 November 2021. Proyek yang dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya Bangun Gedung (WIKA) dengan PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Saranabudi Prakarsaripta sebagai konsultan ini menelan dana sebesar Rp 84,6 miliar.

“Lingkup pekerjaannya meliputi, penataan kawasan panarah Silangit,” ujar Syarief. Sedangkantai bebas, penataan ruang terbuka publik Parapat, pembangunan gerbang KSPN arah Medan, dan pembangunan gerbang KSPN untuk fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung, meliputi wahana skateboard, jogging area, spot selfie yang tentunya dipadukan dengan hamparan semenanjung Pantai Parapat.

Lebih lanjut, Pantai Bebas Parapat yang berlokasi di Kota Wisata Parapat tersebut berjarak sejauh 186 kilometer dari Kota Medan atau sekitar 3 jam 25 menit waktu tempuh melalui Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Tidak hanya itu, Syarief kembali menjelaskan bahwa saat ini juga terdapat sejumlah penataan kawasan di Danau Toba yang direncanakan selesai pada akhir tahun ini.

Salah satu proyek yang masih dikejar penyelesaiannya tersebut adalah penataan Kampung Ulos Huta Raja dan Huta Siallagan di Kabupaten Samosir. Terkait hal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun Program Pengembangan KSPN Danau Toba secara terpadu.

“Untuk pariwisata, pertama yang harus diperbaiki infrastrukturnya, kemudian amenities dan event, baru promosi besar-besaran. Itu yang harus kita jaga betul. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan akan datang sekali saja dan tidak kembali lagi,” jelas Basuki. Oleh karena itu, prinsip penataan yang diterapkan di kawasan ini adalah dengan merubah wajah kawasan dengan cepat, terpadu dan memberikan dampak bagi ekonomi lokal hingga nasional.

Sumber: kompas.com

Jakarta – Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelesaikan pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar serta sarana dan prasarana untuk mempersiapkan atlet di lingkungan UNESA.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pengembangan SDM telah menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Joko Widodo bersama Wapres Ma'ruf Amin. "Kami ditugaskan melanjutkan pembangunan prasarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas SDM. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih baik karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri Basuki.

Gedung Laboratorium FIO dibangun oleh Kementerian PUPR sejak September 2021 dan rampung pada Mei 2022. Pekerjaan konstruksi dilakukan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur bersama PT Diatasa Jaya Mandiri selaku kontraktor pelaksana dan PT Riau Multi Cipta Dimensi selaku konsultan manajemen konstruksi. 

“Pembangunan gedung ini sudah mengikuti standar dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, diharapkan UNESA bisa mengelola gedung ini dengan baik sesuai peruntukan. Kami harapkan ini bisa dimanfaatkan dengan baik dalam membina atlet-atlet Jawa Timur dan Indonesia sehingga bisa lebih berprestasi lagi,” ujar Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Essy Asiah. 

Gedung Laboratorium FIO terdiri dari empat lantai dan dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang yaitu ruang sauna, ruang whirlpool, ruang swim-max, ruang pengelola, ruang physical fitness test, ruang Latihan angkat berat, ruang aerobic, ruang studio, ruang micro teaching, ruang administasi, ruang dokter, ruang pelatih, ruang staff, ruang pengendali suhu, dan musholla. Sedangkan pada Gedung Laboratorium Eksisting terdapat fasilitas utama berupa fitness center dan kolam renang.

Selain fasilitas di dalam gedung, terdapat pula fasilitas di luar gedung diantaranya tartan track untuk latihan lari sprint jarak pendek, power house, rumah genset, ground water tank, area parkir dan landasan untuk kendaraan pemadam kebakaran. Gedung Laboratorium FIO ini dilengkapi juga dengan jembatan yang dapat menghubungkan lantai 3 Gedung Laboratorium FIO dengan lantai 3 Gedung Laboratorium Eksisting yang berada di sisi timur. 

Telah dilakukan serah terima pengelolaan dan pembangunan lanjutan gedung tersebut dari Kepala BPPW Muhammad Reva kepada Rektor UNESA Nurhasan di Kampus Lidah Wetan UNESA, Surabaya, Selasa (5/7/2022). 

“Setelah serah terima, gedung tersebut selanjutnya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan sehingga bisa langsung digunakan secara bertahap untuk pembinaan atlet DBON di UNESA yang program pembinaannya dimulai akhir Juli 2022,” kata Nurhasan.

Sumber: pu.go.id

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap terus menyelesaikan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) untuk mempercepat penanganan permukiman terdampak bencana Badai Siklon Tropis Seroja dan banjir bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), salah satunya di Kabupaten Alor sebanyak 386 unit. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana di NTT dan NTB tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi sebagai upaya untuk membangun kembali permukiman baru yang tangguh terhadap bencana.

"Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” kata Menteri Basuki.

Pembangunan huntap untuk Provinsi NTT meliputi Kabupaten Lembata 700 unit, Flores Timur (Adonara) 300 unit, Alor 386 unit, Sumba Timur 194 unit, Kota Kupang 173 unit, dan Kabupaten Kupang 169 unit. Sementara untuk NTB tersebar di Kabupaten Dompu 107 unit dan Bima 185 unit. 

Penyelesaian pembangunan Huntap Pasca Bencana di Provinsi NTT sebagaimana persetujuan Menteri PUPR, dilaksanakan dengan skema Kontrak Tahun Jamak (MYC) tahun 2021-2022. Kepala Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana di Provinsi NTT dan NTB Kementerian PUPR Widiarto mengatakan, khusus di Kabupaten Alor saat ini progres rata-ratanya sudah di atas 90%. 

"Di Kabupaten Alor pembangunan Huntap tersebar di lima desa, yakni Desa Nulle sebanyak 52 unit dengan progres 100%, Desa Bunga Bali 61 unit (100%), Desa Tamakh 50 unit (98,49%), Desa Kaleb 170 unit (97,78%), dan Desa Lalafang 53 unit (91,23%)," kata Widiarto. 

Direktur Rumah Khusus Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Yusniewati mengatakan,  dukungan hunian untuk masing - masing penerima bantuan berupa rumah tipe 36 dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dibangun oleh Ditjen Perumahan. "Diharapkan sampai Agustus 2022 seluruh pekerjaan di Kabupaten Alor sudah dapat diselesaikan termasuk pemasangan listrik sehingga dapat segera dihuni," katanya. 

Di kawasan pembangunan huntap juga dilengkapi prasarana pendukung seperti sarana air bersih dan sanitasi (komunal), fasilitas umum dan fasilitas sosial, jalan lingkungan dan drainase, sambungan listrik rumah dan Penerangan Jalan Umum (PJU), dan tempat sampah, yang disiapkan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya.

Sumber: pu.go.id

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya melakukan peningkatan kualitas permukiman kumuh di kawasan Puday-Lapulu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Program ini dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan penataan hunian dan fasilitas-fasilitas yang mendukung produktifitas, serta upaya mengurangi kawasan kumuh sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dimana kawasan kumuh di Indonesia ditargetkan berkurang hingga 0%.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

"Penataan kawasan kumuh seperti ini bukan hanya dilakukan pada permukiman di bantaran sungai, namun juga di tempat lain seperti permukiman di dekat tempat pembuangan sampah ataupun kampung padat penduduk di perkotaan," kata Menteri Basuki.

Peningkatan kualitas permukiman akan mencakup kawasan seluas 14,7 hektare yang dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tenggara. Proses pengerjaan dimulai sejak 15 September 2021 dan telah mencapai 85% dan diharapkan selesai pada bulan Agustus 2022.

Sementara lingkup pekerjaan kawasan meliputi, Pengaspalan Jalan, Penataan Jalan dan Tangga Dermaga Waterfront City, Jalan Setapak, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Tambatan bagi Perahu Masyarakat hingga Tempat MCK.

Kawasan yang berdekatan dengan Jembatan Teluk Kendari ini, juga akan ditata pada Sculpture dan Letter Kota, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Area Perbaikan Jaring Nelayan, Tempat Pengeringan Ikan, Gerbang Utama, dan Area Parkiran.

Saat selesai, KOTAKU Puday-Lapulu diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kota dan perekonomian lokal sehingga akan berdampak pada eskalasi kualitas hidup tiap individu di Kota Kendari, utamanya kawasan Puday-Lapulu. Selain itu, penataan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif tempat wisata hingga area olahraga masyarakat, layaknya KOTAKU di Bungkutoko dan Petoaha. 

Kepala BPPW Sulawesi Tenggara, I Wayan Krisna Wardana berharap keberadaan KOTAKU Puday-Lapulu dapat  terus dijaga sebagai kawasan yang tidak kumuh lagi, dengan menjaga kebersihan oleh semua pihak. “Harapan kami infrastruktur ini, harus dijaga dan terus terpelihara oleh kelompok pemelihara dan pemanfaat secara berkesinambungan, yang telah ada di tingkat masyarakat dan tingkat Kota Kendari, sehingga kawasan ini tetap bersih dan terpelihara dengan baik ” pungkasnya.

Sementara nilai anggaran pengerjaan KOTAKU Puday-Lapulu sebesar Rp49 milliar yang dilaksanakan oleh PT Lince Romauli Raya sebagai Kontraktor Pelaksana dan PT Kogas Driyap Konsultan sebagai Konsultan Pengawas.

Sebelumnya pada Maret 2022 BPPW Sulawesi Tenggara telah menyelesaikan Program KOTAKU Kolakaasi-Sea di Kolaka yang telah diserahterimakan kepada Pemda dengan lingkup pekerjaan peningkatan permukiman yang meliputi, Pengaspalan Jalan, Drainase, Pedestrian, Box Culver, dan RTP Mitigasi Bencana.

Sumber: pu.go.id

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat upaya pemulihan kerusakan infrastruktur pascabencana gempa bumi yang disertai tsunami dan likuifaksi yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu. Salah satu upayanya melalui penyelesaian pembangunan 1.679 hunian tetap (huntap) yang ditujukan bagi para masyarakat terdampak.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa penanganan pascabencana Sulteng meliputi tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. “Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama,” ucap Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan pihaknya akan terus berupaya menyediakan hunian layak layak bagi masyarakat di Sulawesi Tengah yang terdampak bencana alam melalui pembangunan huntap.

“Kami mendapatkan tugas untuk membangun huntap relokasi, dan memprioritaskan pembangunan Huntap di lahan yang sudah siap terlebih dulu. Kami target seluruh pekerjaan dapat selesai di akhir tahun 2023,” ujar Iwan.

Pembangunan huntap dilakukan di 3 kabupaten/kota yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Pada tahap pertama pembangunan huntap dilaksanakan di Duyu, kota Palu dan Pombewe, kab Sigi sebanyak 630 unit dan tahap kedua di lokasi satelit di kota palu, kab Sigi dan Donggala sebanyak 1.049 unit. 

1.679 unit huntap yang telah selesai ini merupakan merupakan bagian dari target awal sebanyak 8.788 unit huntap relokasi yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR. Di samping itu, Kementerian PUPR juga telah melakukan serah terima kunci huntap kepada masyarakat yang terdata sebagai penerima manfaat.

Ketua Harian Satuan Tugas Pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah sekaligus Ketua Project Management Unit Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project  (PMU CSRRP bidang Perumahan) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Dedy Permadi mengatakan pembangunan huntap akan dilanjutkan pada minggu ketiga Juli 2022 sebanyak 712 unit.

“Pembangunan ini kemudian disusul dengan paket berikutnya untuk mencapai total 4.633 unit yang calon penghuninya sudah terverifikasi dan akan dibangun hingga akhir tahun 2023,” ucap Dedy.

Huntap dibangun dengan menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). RISHA adalah teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat dengan menggunakan bahan beton bertulang pada struktur utamanya. Di samping itu, RISHA juga dirancang sebagai bangunan tahan gempa.

Diharapkan kehadiran RISHA di wilayah rawan gempa seperti Palu dan Donggala membuat masyarakat setempat tidak kehilangan rumah serta harta bendanya akibat bencana gempa bumi.

Sumber: pu.go.id