Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung penuh pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata di Indonesia. Sebagai wujud dukungan dalam mengembangkan infrastruktur kawasan Pariwisata di Indonesia dibutuhkan tenaga kerja konstruksi Indonesia yang dituntut berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur ke depan.
Mengingat arahan Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menginstruksikan untuk terus mendorong dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada para tenaga kerja konstruksi di Indonesia demi meningkatkan kapasitas kerja dan hasil pembangunan infrastruktur yang menjadi lebih baik.
Upaya tersebut di implementasikan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dilakukannya kegiatan Sertifikasi Tukang Bangunan Umum (TBU) Sarana Hunian Wisata (Sarhunta) Super Prioritas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di kawasan Borobudur, Jawa Tengah. Rabu, (24/6) s.d Jumat 26 Juni 2020.
Direktur Jenderal Perumahan Khalawi secara resmi memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan tersebut menyampaikan besarnya manfaat pembangunan infrastruktur terpadu (hunian, jalan, dll) di kawasan wisata Borobudur dan kawasan wisata strategis super prioritas lainnya di Indonesia sebagai upaya dari pemerintah memunculkan pusat-pusat ekonomi baru berbasis wisata berkelas internasional. Selanjutnya ia juga mengatakan pentingnya penerapan protokol COVID-19 dalam setiap pelaksanaan proyek bagi seluruh PPK demi menjaga keberlangsungan kesehatan pekerja dan seluruh pihak yang terlibat di dalam proyek tersebut.
“Saya mengapresiasi peran PPK dan Tenaga Kerja Konstruksi dalam membangun pekerjaan besar infrastruktur di tengah wabah pandemi Covid – 19, ini bukanlah pekerjaan yang mudah, untuk itu saya berpesan seluruh protocol harus dilakukan dengan baik ” Ujar Khalawi.
Dikesempatan yang sama Kepala Balai Jasa Konstruksi Wil IV Surabaya Edy Irwanto juga menyampaikan sambutannya mengatakan untuk menekankan pentingnya sertifikasi mengingat adanya sanksi bagi pengguna dan penyedia jasa yang tidak mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yg tidak bersertifikat.
“Dalam meningkatkan kemampuan SDM konstruksi memerlukan upaya pembinaan yang berkelanjutan agar menghasilkan tenaga-tenaga yang produktif dan kompeten, sehingga perlu dilakukan peningkatan keterampilan dan keahlian melalui pelatihan, pengujian, termasuk juga program praktik di lapangan berbasis kompetensi” Ujar Edy Irwant
Program besar pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan tanpa dukungan para tenaga kerja konstruksi yang bekerja di lapangan, oleh karenanya harapan besar dari kegiatan peningkatan skill dan Kompetensi tenaga kerja konstruksi berdampak kepada kesejahteraan tenaga kerja konstruksi karena besaran upah yang diterima mengacu billing rate atau standar upah yang sudah ditetapkan berdasarkan sertifikat yang dimiliki melalui program sertifikasi tenaga kerja konstruksi.
Kegiatan ini diikuti total +/- 174 orang peserta untuk jabatan kerja Tukang Bangunan Umum dari 5 desa (desa Mendut, Wanurejo, Borobudur, Karangrejo, Ngadiharjo, Tuksongo, Kembanglimus).
Pembukaan kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Ngadirejo Kab Magelang dengan dihadiri oleh Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan melalui video conference, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Edy Irwanto, Kabalai Pelaksana Perumahan Jawa III, Kasatker SNVT Perumahan Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan LPJK Provinsi Jawa Tengah hadir di lokasi kegiatan. Kegiatan dilaksanakan di dua (2) lokasi yaitu desa Ngadirejo dengan 32 orang peserta dan desa Karangrejo 20 orang peserta. (Har)
Sumber: pu.go.id