Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memberikan dampak besar terhadap produktivitas dan daya saing industri. Di industri hulu migas misalnya, berkat sertifikasi TKDN, sektor industri kecil dan menengah (IKM) yang mendukung industri migas telah menghasilkan total nilai kontrak hingga lebih dari Rp11 triliun sepanjang tahun 2020 – 2021.

“Untuk meningkatkan nilai TKDN, Kementerian Perindustrian melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), telah memberikan sebanyak 9.470 sertifikat gratis hingga 10 Desember 2021. Jumlah tersebut akan terus berkembang hingga 31 Desember 2021,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya secara virtual pada acara Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Bandung, beberapa waktu lalu.

Menperin mengemukakan, jumlah fasilitasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebanyak 9.000 sertifikat secara gratis. “Melalui APBN, pemerintah juga telah memberikan fasilitas sertifikasi TKDN sebanyak 371 produk pada 10 Desember 2021. Ini pun telah melampaui target dari 314 produk. Sehingga total sertifikat TKDN telah diberikan untuk 9.841 produk hingga 10 Desember 2021,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenperin, Dody Widodo menyampaikan, jumlah produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN di atas 40% mencapai 10.061 produk, termasuk kategori barang wajib. Selain itu, produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN 25-40% mencapai 6.684 produk, yang memiliki potensi menjadi barang wajib jika dijumlahkan dengan nilai BMP mencapai 40%.

“Kemenperin terus melakukan pengawasan pada berbagai aspek untuk mewujudkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang tetap berjalan sesuai dengan aturannya, yaitu pada aspek instansi pengguna, pada produsen-produsen, serta pada proses verifikasi dan sertifikasi,” paparnya.

Guna mendukung optimalisasi program P3DN, lanjut Dody, Kemenperin juga telah melaksanakan kerja sama integrasi data TKDN dengan beberapa kementerian dan lembaga. Misalnya, kerja sama integrasi data TKDN ke dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Pada tampilan produk di e-katalog LKPP, tidak hanya menampilkan nilai TKDN saja, namun juga nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP). Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengguna produk dalam negeri dalam melihat apakah suatu produk sudah termasuk kategori barang wajib atau bukan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Pemprov Jabar selalu mendukung upaya pemerintah dalam menekan laju impor dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. “Acara Program P3DN ini memberi keuntungan untuk Jawa Barat karena bisa mendukung pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Acara Program P3DN di Bandung diikuti lebih dari 320 peserta, meliputi pelaku industri dan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat. Hadir juga dalam acara tersebut, Kepala Pusat P3DN Kemenperin, Nila Kumalasari dan Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero) M. Haris Witjaksono, sertaanggota Pokja Timnas P3DN dan perwakilan kementerian/lembaga.

“Sebagai salah satu verifikator sertifikasi TKDN, kami selalu siap menjalan tugas dengan meningkatkan kompetensi ribuan asesor kami dari waktu ke waktu,” ujar Haris.

PT. SI juga telah melakukan restrukturisasi organisasi dengan membentuk divisi khusus yang menangani TKDN. “Dengan begitu, kami berharap penggunaan TKDN ini bisa mengakselerasi tingkat produktivitas nasional dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca Covid 19,” imbuhnya.

Seperti diketahui bahwa penggunaan produk dalam negeri telah dicanangkan oleh pemerintah sejak 2014 melalui UU No. 3 Tahun 2014. Melalui UU tersebut, instansi pemerintah wajib menggunakan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD serta memberikan preferensi kepada barang/jasa produksi dalam negeri dalam proyek-proyek tersebut.

Manfaat dari produk yang telah bersertifikasi TKDN adalah memiliki peluang amat besar mengikuti tender di kalangan lembaga dan instansi pemerintah, khususnya bagi yang telah mencapai nilai TKDN 40% ke atas.

Kepala Pusat P3DN Kementerian Perindustrian Nila Kumalasari mengatakan, peluang itu terlihat dari data belanja barang dan modal dari lembaga dan instansi pemerintah pada 2021 mencapai Rp609,3 triliun. “Ini bisa dimanfaatkan bagi kalangan industri dalam negeri,” ujarnya.

Sumber Artikel: Kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu implementasi industri hijau di tanah air. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggelar berbagai kegiatan untuk menggandeng para pelaku industri dan para stakeholderlainnya, termasuk para akademisi agar berkolaborasi bersama-sama mewujudkan industri dalam negeri yang rendah emisi karbon dan ramah lingkungan.

“Dalam upaya memacu implementasi industri rendah karbon di antaranya kami melakukan berbagai kegiatan seminar seperti yang telah dilakukan oleh satuan kerja Kemenperin yakni Balai Riset dan Standardisasi Ambon beberapa waktu lalu,” kata Kepala Badan Stadardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Doddy Rahadi, di Jakarta.

Doddy menuturkan, dalam seminar tersebut salah satu agenda utamanya antara lain membuat sayembara penulisan karya ilmiah bagi satuan kerja BSKJI Kemenperin yang terkait dengan industri ramah lingkungan dengan topik yang telah ditetapkan, mulai dari circular economy, enegi terbaru dan terbarukan, hingga berkaitan dengan penggunaan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai. Hasilnya, diterima 38 karya tulis ilmiah dari seluruh satker daerah BSKJI sesuai dengan enam topik yang telah ditentukan.  

“Kagiatan-kegiatan seperti itu kami lakukan guna mendukung rumusan yang telah dibuat dalam konferensi tingkat tinggi perubahan iklim atau Conference of the Parties (COP) ke-26 United Nation Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) pada tanggal 31 Oktober - 12 November 2021 lalu di Glasgow, Skotlandia,“ sebut Doddy.

Ia menyampaikan, agenda utama dalam COP-26 adalah melakukan peninjauan target-target setiap negara terkait emisi yang dihasilkan. “Sejumlah hasil yang telah disepakati dalam COP-26, menjadi pekerjaan rumah untuk ditindaklanjuti semua negara termasuk Indonesia,” tutur Kepala BSKJI. 

Menurut Doddy, bekaitan dengan hal tersebut Indonesia siap menindaklanjuti hasil COP-26 dengan mulai mengimplementasikan kegiatan mitigasi dan adaptasi, untuk memenuhi target penurunan emisi yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29%.

“Terdapat lima sektor dalam NDC yang berperan dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tersebut, yaitu energi, limbah, industrial processes and production use (IPPU), pertanian, dan kehutanan,” ujarnya.

Selanjutnya, guna mendukung apa yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo pada pertemuan COP-26, pemerintah Indonesia telah menyiapkan tiga strategi utama Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sebagai bagian penting dari implementasi Ekonomi Hijau.

“Strategi tersebut adalah kebijakan net zero emissions untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), strategi stimulus hijau untuk pemulihan ekonomi dan implementasi kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,” papar Doddy.

Ia menambahkan, strategi pembangunan rendah karbon tidak hanya mendorong sektor industri untuk menghasilkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga dalam mendorong penurunan emisi GRK, yang berasal dari proses industri dan penggunaan produk (industrial processes and production use/IPPU), penggunaan energi, dan limbah yang dihasilkan. “Untuk itu, diperlukan adanya keseimbangan yang mampu menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan fungsi lingkungan salah satunya melalui pengembangan industri hijau,” imbuhnya.

Sumber Artikel: Kemenperin.go.id

Perkembangan industri halal di tanah air semakin tumbuh dan berkinerja gemilang dalam dua tahun terakhir, dan punya kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Merujuk data State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021, Indonesia saat ini ada di peringkat keempat di sektor makanan (halal food), naik delapan peringkat dibanding posisi sebelumnya.

“Di sektor halal pharmaceutical and cosmetics, kita naik 19 peringkat sehingga saat ini menjadi peringkat ke-6 dunia. Sementara itu, di sektor modest fashion muslim, sekarang Indonesia menempati di peringkat ke-3 dunia,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Dody Widodo di Jakarta.

Sekjen Kemenperin pun mengemukakan, realisasi investasi industri halal di indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Sepanjang tahun 2018-2021, tercatat sebanyak 80 transaksi dalam bentuk M&A (merger and accuisition), Private Equity (PE), dan Venture Capital (VC) yang terkait dengan industri halal. “Transaksi tersebut tersebar di setiap sektor, di mana paling besar terjadi di sektor halal food dan keuangan syariah,” ungkapnya.

Dody menegaskan, Kemenperin bertekad untuk lebih kerja keras dalam pengembangan industri halal nasional bisa berdaya saing global. “Karena itu, akselerasi sangat diperlukan agar kita bisa segera bertransformasi dari top consumer market ke top halal exporter,” tuturnya.

Sebagai upaya strategis dalam mendukung pembangunan ekosistem industri halal di Indonesia, Kemenperin telah mengambil beberapa inisiatif kebijakan terkait pengembangan industri halal, seperti percepatan proses sertifikasi halal bagi industri, khususnya sektor industri kecil dan menengah (IKM).

Selanjutnya, pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui fasilitasi pelatihan auditor halal. “Dengan pengalaman sebagai leading sector dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) industri, Kemenperin dapat turut berperan dan Sistem Jaminan Halal (SJH) di masa mendatang,” imbuhnya.

Selain itu, Kemenperin juga terus mendorong pembentukan kawasan industri halal. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.

“Kemenperin menerbitkan Surat Keterangan Kawasan Industri Halal untuk Halal Modern Valley yang dikelola oleh PT. Modern Industrial Estat, di Serang, Banten, untuk Halal Industrial Park Sidoarjo yang dikelola oleh PT. Makmur Berkah Amanda, Sidoarjo, dan untuk Bintan Inti Halal Hub yang dikelola oleh PT. Bintan Inti Industrial Estate, di Bintan Kepulauan Riau,” sebutnya.

Bahkan, Kemenperin telah sukss menyelenggarakan ajang penghargaan Indonesia Halal Industry Awards(IHYA)2021. Kegiatan ini dilaksanakansebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada para penggiat industri, akademisi serta pihak-pihak yang telah berperan aktif dalam memajukan pengembangan industri halal di Indonesia.

“Kata Ihya sendiri dalam bahasa Arab bermakna menghidupkan. Dengan makna tersebut, ada harapan ajang penghargaan ini dapat berkontribusi terhadap upaya menghidupkan, membangkitkan, dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara umum dan industri halal secara khusus,” papar Dody.

Sumber Artikel: Kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian bertekad untuk membangun ekosistem industri halal nasional yang terpadu sehingga mampu berdaya saing global. Langkah strategis ini memerlukan kolaborasi yang kuat di antara pemangku kepentingan terkait sehingga bisa memudahkan untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan.

“Indonesia diharapkan menjadi pusat produksi halal dunia pada tahun 2024 kelak. Kami optimistis target tersebut akan tercapai, dengan potensi yang dimiliki saat ini, mulai dari inovasi sektor industrinya hingga kompetensi sumber daya manusianya,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin, Dody Widodo di Jakarta.

Dody mengemukakan, setelah Kemenperin sukses menggelar Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2021, akan dilanjutkan dalam kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka kampanye dan promosi halal skala nasional dan internasional bersama dengan sekuruh pemangku ekonomi syariah dan halal di Indonesia.

“IHYA 2021 menjadi langkah awal atau momentum bersama antara pemerintah dengan seluruh stakeholder untuk membangun ekosistem industri halal di Indonesia,” ujarnya. Apalagi, dari ajang IHYA, muncul banyak inovasi dari individu, pengusaha, akademisi, dan perusahaan yang dapat mendukung dalam pengembangan industri halal di tanah air.

Salah satu upaya membangun ekosistem industri halal, yaitu menumbuhkan wirausaha industri baru di lingkungan pondok pesantren. Sejak tahun 2013, Kemenperin menggulirkan program Santripreneur. Hingga saat ini, telah membina sebanyak 88 pondok pesantren dengan 12.000 santri yang terlibat.

Pada rangkaian kegiatan IHYA 2021, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Tujuan MoU ini untuk menjalin sinergi dalam usaha penumbuhan dan pengembangan wirausaha mandiri di lingkungan pesantren.

Lebih lanjut, menurut Sekjen Kemenperin, penguatan wirausaha atau sektor industri kecil dan menengah (IKM) yang akan mengembangan produk halal, juga perlu ditunjang dengan penggunaan teknologi digital. Hal ini dapat memacu kualitas dan produktivitasnya secara lebih efisien sehingga bisa menghasilkan produk yang kompetitif.

“Selain itu dibutuhkan perluasan akses pasar dan kemudahan akses permodalan,” imbuhnya. Bahkan, gunamewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia, selain penguatan industri produk halal, juga perlu dilakukan peningkatan kapasitas produksi produk halal melalui pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH), pembentukan zona-zona halal, maupun sertifikasi halal.

Mengutip Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, perlu optimalisasi faktor-faktor yang mendukung Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah dunia. Pertama, Indonesia merupakan rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia (229,6 juta berdasarkan data 2020). Kedua, preferensi dan loyalitas masyarakat terhadap merek produk lokal yang cukup tinggi.

Ketiga, adalah fakta bahwa Indonesia merupakan net exporter produk makanan halal dan fesyen dengan total nilai ekspor masing-masing mencapai USD22,5 miliar USD10,5 miliar. Keempat, meningkatnya investasi di bidang ekonomi syariah. Selanjutnya, konsep ekonomi syariah bersifat universal dan inklusif.

“Kondisi tersebut merupakan cerminan bahwa terdapat ruang dan peluang bagi Indonesia untuk mampu memenuhi kebutuhan domestik yang begitu besar sekaligus menggaet share perdagangan produk halal di tingkat global,” pungkas Dody.

Sumber Artikel: kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian fokus untuk terus membangun sektor industri manufaktur yang berdaulat, mandiri, berdaya saing, dan inklusif. Namun demikian, pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap upaya dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional tersebut.

“Meski adanya gejolak dan tantangan akibat pandemi, sektor industri manufaktur konsisten memainkan peranan pentingnya sebagai penggerak dan penopang utama bagi perekonomian nasional. Bahkan, kami dapat menyatakan bahwa sektor industri manufaktur merupakan sektor pendorong utama bagi Indonesia untuk keluar dari resesi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Jumpa Pers Akhir Tahun 2021 Kementerian Perindustrian di Jakarta.

Menperin menyampaikan, pada tahun ini geliat sektor industri manufaktur mulai bangkit kembali. Hal terlihat dari sejumlah kinerja gemilangnya, antara lain realisasi investasi, capaian ekspor, kontribusi pajak, kontribusi terhadap PDB, dan peringkat Purchasing Managers Index (PMI).

Sepanjang Januari-September 2021, realisasi investasi di sektor manufaktur tercatat sebesar Rp236,79 triliun. Angka ini naik 17,3 persen jika dibandingkan dengan realisasi investasi pada periode yang sama di tahun 2020 sebesar Rp201,87 triliun.

Dari sisi capaian nilai ekspor, kontribusi sekor industri manufaktur terus meningkat meski di tengah himpitan pandemi. Nilai ekspor industri manufaktur pada Januari-November 2021 mencapai USD160 miliar atau berkontribusi sebesar 76,51 persen dari total ekspor nasional. Angka ini telah melampaui capaian ekspor manufaktur sepanjang tahun 2020 sebesar Rp131 miliar, dan bahkan lebih tinggi dari capaian ekspor tahun 2019.

“Jika dibandingkan dengan Januari-November 2020 (c-to-c), maka kinerja ekspor industri manufaktur pada Januari-November 2021 meningkat sebesar 35,36 persen. Kinerja ekspor sektor manufaktur ini sekaligus mempertahankan surplus neraca perdagangan yang dicetak sejak bulan Mei 2020,” ujar Agus.

Menperin menjelaskan, capaian sektor industri manufaktur dari sisi investasi dan ekspor mengiringi kontribusinya pada penerimaan negara dan terhadap pembentukan PDB nasional yang terus meningkat.“Untuk pajak sektor industri pengolahan sepanjang tahun secara rerata berkontribusi sebesar 29 persen, sementara penerimaan cukai sektor industri menyumbang 95 persen dari total penerimaan cukai nasional,” sebutnya.

Adapun dari aspek kontribusi dalam PDB, sumbangsih industri manufaktur pada triwulan III tahun 2021 sebesar 17,33 persen, di mana angka ini merupakan yang tertinggi di antara sektor ekonomi lainnya. Sempat tertekan hingga minus 2.52 persen di tahun 2020, pertumbuhan sektor industri manufaktur kembali bergairah pada tahun 2021, di mana angka pertumbuhannya meningkat signifikan di triwulan II-2021 sebesar 6,91 persen (y-o-y), sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga bangkit sebesar 7,07 persen (y-o-y).

Dinamika juga terjadi pada capaian Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia. Setelah sempat limbung akibat pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk di sektor industri manufaktur pada tahun 2020, PMI manufaktur Indonesia perlahan bangkit dan kembali ke level ekspansif.

Angka PMI manufaktur Indonesia di sepanjang tahun 2021 secara umum berada pada level ekspansif, kecuali pada bulan Juli dan Agustus akibat pembatasan aktivitas di masa PPKM Darurat dan PPKM Level 4. Di luar itu, PMI Manufaktur Indonesia bahkan beberapa kali memecahkan rekor angka tertinggi sepanjang sejarah, yakni berada pada peringkat 53,2 di bulan Maret, kemudian 54,6 di bulan April, 55,3 di bulan Mei, dan puncaknya 57.2 di bulan Oktober. Posisi ekspansif ini diyakini akan bertahan di akhir tahun ini.

Pada aspek ketenagakerjaan, seiring dengan bangkitnya sektor industri pengolahan dari dampak pandemi, ada tambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,2 juta orang di tahun 2021 sehingga jumlah total tenaga kerja di sektor ini kembali meningkat ke angka 18,64 juta orang.

“Dengan melihat berbagai indikator kinerja tersebut, di tengah hantaman pandemi Covid-19, industri manufaktur Indonesia secara keseluruhan masih menunjukkan kinerja yang sangat baik,” ucap Menperin. Kinerja makro sektor industri yang baik ini tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan gas dan rem, sehingga aktivitas industri manufatur tidak pernah benar-benar berhenti.

“Kebijakan gas dan rem di sektor industri manufaktur diturunkan dalam wujud kebijakan Ijin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) yang dikeluarkan oleh Kemenperin,” imbuhnya. Seiring waktu, kebijakan IOMKI berhasil mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi di sektor industri manufaktur dan memacu para pelaku industri untuk percaya diri dan segera beradaptasi dengan kondisi pandemi.

“Keseimbangan, kepercayaan diri, dan daya adaptasi ini yang membentuk resiliensi yang baik di sektor industri manufaktur dalam menghadapi situasi pandemi,” jelasnya. Selain itu, guna meningkatkan kinerja sektor industri, Kemenperin telah menjalankan program dan kebijakan strategisnya seperti program Peningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), pengembangan industri halal, dan program substitusi impor 35% tahun 2022.

Proyeksi 2022

Menperin pun mengemukakan, pandemi Covid-19 belum menunjukkan ujungnya dan kemungkinan besar masih akan menyertai perjalanan bangsa ini dalam mengakselerasi pembangunan industri manufaktur di tahun depan. Namun, dengan bekal pengalaman dan pelajaran yang diperoleh selama menghadapi pandemi Covid-19, optimisme menghadapi tahun 2022 dan masa depan tak akan pernah surut.

“Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional, kami menargetkan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 4-4,5 persen pada tahun 2021 ini, dan sebesar 4,5-5 persen pada tahun 2022,” ungkapnya. Sejalan hal tersebut, nilai ekspor industri manufaktur ditargetkan pada kisaran USD170-175 miliar pada tahun 2021, dan akan mencapai USD175-180 miliar pada tahun 2022.

Sementara pada nilai investasi, Kemenperin menargetkan sebesar Rp280-290 triliun pada tahun 2021, dan sebesar Rp300-310 triliun pada 2022. “Kami juga menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 20,84 juta orang di tahun 2022,” tandasnya.

Dalam upaya mencapai target-target tersebut, lanjut Menperin, telah diidentifikasi berbagai tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2022. Tantangan tersebut antara lain terkait disrupsi dari supply chain,  kelangkaan kontainer yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan perdagangan lewat laut, serta berbagai event internasional khususnya eksibisi atau pameran internasional yang diselenggarakan dalam bentuk virtual atau digital dinilai kurang mampu menarik bagi pengunjung.

Berikutnya, ketergantungan impor bahan baku serta bahan baku penolong, dan perlu adanya upaya mitigasi terhadap gelombang varian virus omicron pada sektor industri. “Kami juga mengkaji untuk adanya usulan pemberian insentif baru bagi sektor industri tertentu agar daya saing industri meningkat,” ujarnya.

Untuk mencapai target-target tersebut, Kemenperin akan menggulirkan beberapa program utama. Misalnya, sebagai kelanjutan partner country Indonesia pada Hannover Messe 2020: Digital Edition dan dalam rangka mempersiapkan Indonesia menjadi partner country Hannover Messe 2023, Kemenperin kembali berpartisipasi sebagai special guestpada Hannover Messe 2022.

“Event tersebut penting karena Indonesia akan menerima penyerahan status partner country dari Portugal yang menjadi partner country Hannover Messe 2022, sekaligus memantapkan langkah Indonesia menapaki era Industri 4.0 bersama negara-negara industri di dunia,” terangnya. Melalui partisipasi Hannover Messe 2022 ini, diharapkan adanya kesepakatan-kesepakatan baik G-to-G maupun B-to-B yang mendukung terciptanya investasi perusahaan multinasional maupun peluang ekspor.

Selanjutnya, Indonesia resmi memegang Presidensi G20 Tahun 2022 mulai 1 Desember 2021, di mana Pemerintah Indonesia menetapkan tema besar untuk presidensi ini, yaitu "Recover Together, Recover Stronger". Sebagai Presiden pada forum G20 tahun 2022, Pemerintah Indonesia mengusulkan penambahan isu industri dalam Trade and Investment Working Group menjadi Trade, Investment and Industri Working Group (TIIWG).

Pada Working Group ini akan dilakukan pembahasan isu-isu prioritas terkait industri, perdagangan dan investasi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dunia dari dampak pandemi Covid-19. Isu industri yang rencananya akan diusung dalam TIIWG adalah “Inclusive and Sustainable Industrialization via Industri 4.0” dalam tema besar penguatan SDGs untuk pemulihan ekonomi.

“Diharapkan hal ini dapat memantik diskusi negara Anggota G20 untuk mempercepat implementasi industri 4.0, meningkatkan pemerataan akses teknologi, memitigasi dampak negatif dari perubahan teknologi dan memperkuat kolaborasi untuk mendukung industri yang inklusif, berkelanjutan dan pemulihan ekonomi global,” paparnya.

Kemudian, melalui pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) akan dibangun fasilitas produksi fitofarmaka sebanyak 1 unit di Balai Besar Kimia Kemasan yang mendukung program substitusi impor. Ruang yang akan dibangun adalah Miniplant for Phytopharmaca Production, Smart Laboratory, Centre of Essential Oil, Soft Computing Room dan Satelite 4.0 for Phytopharmaca.

Pada tahun 2022 juga akan dilakukan pengembangan kerjasama dan ekosistem PIDI 4.0 serta pengisian atas fasilitas showcase, peralatan pelatihan dan laboratorium riset dan test bed di PIDI 4.0. PIDI 4.0 juga akan fokus pada penyiapan SDM untuk kelembagaan PIDI serta pengembangan talent pool dan expert pool industri 4.0. Serta akan dikembangkan juga satelit-satelit PIDI yang berada di satuan Pendidikan Politeknik Kemenperin dan perusahaan industri.

Program berikutnya dalam rangka mengurangi atau menghilangkan ketergantungan terhadap impor, Kemenperin mengambil inisiatif untuk membangun Indonesia Manufacturing Center (IMC). IMC akan menjembatani kesenjangan antara sisi demand dari industri terhadap permesinan dan sisi suplai permesinan dari hasil riset, pengembangan, dan inovasi baik oleh perguruan tinggi, lembaga riset, atau industri. Pada Tahun 2022 juga akan dilakukan Pengembangan Center Of Excellence Alat Kesehatan Fasilitasi Pendampingan Komersialisasi Hasil Riset Inovasi dan Fasilitasi Infrastruktur Center Of Excellence Alat Kesehatan .

Selain itu, sebagai upaya dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, pada tahun 2022, Kemenperin akan kembali memberikan fasilitasi sertifikasi secara gratis kepada perusahaan industri dalam negeri meliputi tidak terbatas terhadap produk industri alat kesehatan, alsintan, farmasi, permesinan, elektronika dan telematika, logam, kelistrikan, kimia, pupuk, otomotif dan komponennya, keramik, semen, tekstil, dan produk IKM. Fasilitasi sertifikasi TKDN pada tahun 2022 diberikan sekurang-kurangnya untuk 1.250 sertifikat produk.

Sumber Artikel : kemenperin.go.id

Society 5.0, juga dikenal sebagai Super Smart Society, adalah sebuah konsep untuk masyarakat masa depan yang diciptakan melalui revolusi industri baru, yang diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2016. Rencana ini mengusulkan untuk mengintegrasikan berbagai teknologi, seperti kecerdasan buatan, secara lebih efektif ke dalam masyarakat.

Rencana ini muncul sebagai wujud nyata dan adopsi dari Revolusi Industri Keempat dan pertama kali diperkenalkan oleh Dewan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi dari Kantor Kabinet pemerintah Jepang. Peresmian Society 5.0 dilakukan dalam kerangka Rencana Dasar Sains dan Teknologi ke-5, yang dipresentasikan oleh mendiang Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2019. Pendekatan ini membayangkan masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyelaraskan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian tantangan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keseimbangan ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik.  

Tujuan

Masyarakat 5.0, sebagaimana digariskan oleh pemerintah Jepang, bertujuan untuk mengintegrasikan ruang digital dan ruang fisik untuk mengatasi berbagai tantangan masyarakat. Strategi ini mengupayakan pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial secara simultan dengan menyediakan barang dan jasa yang disesuaikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, melampaui batas geografis, demografis, dan bahasa. Strategi ini mendorong pergeseran ke arah masyarakat yang berpusat pada manusia, padat pengetahuan, dan berbasis data. Berbeda dengan Industrie 4.0 Jerman, yang berfokus pada integrasi TI industri, Society 5.0 memperluas penerapan TI untuk meningkatkan ruang hidup dan kebiasaan masyarakat.

Kantor Kabinet Pemerintah Jepang mendeskripsikan Society 5.0 sebagai sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan bagi semua individu, memfasilitasi pengajaran gaya hidup yang diinginkan. Inisiatif ini mengatasi stagnasi yang ada dengan mempromosikan masyarakat yang merangkul kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Society 5.0 mengutamakan rasa saling menghormati antar generasi dan mendukung kemampuan setiap individu untuk menjalani kehidupan yang aktif dan memuaskan.

Sejarah

Istilah Society 5.0 berasal dari niat untuk menciptakan masyarakat baru kelima dengan memanfaatkan transformasi digital sebaik-baiknya, setelah melalui beberapa masyarakat seperti masyarakat berburu (Society 1.0), masyarakat agraris (Society 2.0), masyarakat industri (Society 3.0), dan masyarakat informasi (Society 4.0).

Masyarakat 1.0 (Masyarakat pemburu)

Masyarakat pemburu-pengumpul adalah konsep antropologi yang mencirikan cara hidup masyarakat yang bergantung pada perburuan dan pengumpulan hewan dan tumbuhan liar untuk bertahan hidup. Dipercaya bahwa semua masyarakat manusia mengikuti gaya hidup pemburu-pengumpul hingga munculnya pertanian selama era/periode Neolitikum.

Masyarakat 2.0 (Masyarakat Agraris)

Masyarakat agraris adalah struktur masyarakat yang ekonominya bergantung pada pertanian. Asal-usul masyarakat agraris dikaitkan dengan Revolusi Neolitikum, juga dikenal sebagai Revolusi Pertanian Pertama, yang terjadi pada zaman Neolitikum atau Zaman Batu. Masyarakat ini telah bertahan di berbagai belahan dunia selama ribuan tahun sejak saat itu, hingga hari ini, menjadikannya bentuk organisasi sosial dan ekonomi yang paling umum sepanjang sejarah kerja organisasi manusia di zaman pra-industri. 

Masyarakat 3.0 (Masyarakat Industri)

Masyarakat industri adalah masyarakat yang telah membuat kemajuan signifikan dalam industrialisasi, dan juga disebut sebagai masyarakat industri. Dalam banyak kasus, masyarakat industri mengikuti tahap sebelumnya yang dicirikan oleh masyarakat pertanian, termasuk memanfaatkan sepenuhnya teknologi di berbagai bidang untuk masyarakat yang berpusat pada manusia 

Masyarakat 4.0 (Masyarakat informasi)

Masyarakat informasi adalah masyarakat di mana kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan, pembuatan, penyebaran, dan penggabungan informasi menjadi sangat penting. Katalisator utama di balik fenomena ini adalah teknologi informasi dan komunikasi, yang telah menyebabkan perkembangan pesat mesin otomatis dan robot untuk revolusi industri dan informasi. 

Aplikasi teknologi

Laporan Institut Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Maju Jepang mencantumkan enam topik berikut sebagai teknologi dasar untuk mewujudkan Masyarakat 5.0:

• Teknologi untuk meningkatkan kemampuan manusia, menumbuhkan kepekaan, dan memungkinkan kontrol dalam Sistem Cyber-Fisik (CPS).

• Teknologi perangkat keras AI dan sistem aplikasi AI.

• Teknologi keamanan yang dikembangkan sendiri untuk aplikasi AI.

• Teknologi jaringan yang sangat efisien bersama dengan perangkat input dan output informasi yang canggih.

• Teknologi sistem manufaktur generasi berikutnya yang dirancang untuk memfasilitasi kustomisasi massal.

• Teknologi pengukuran baru yang disesuaikan untuk proses manufaktur digital.

Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) memprakarsai "Masyarakat 5.0 untuk SDGs" sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena kompatibilitas antara Masyarakat 5.0 dan SDGs.

Disadur dari: en.wikipedia.org