Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia,memiliki posisi geografis yang sangat luas. Ukuran geografisnya lebih besar daripada Eropa Tengah, yang membawa banyak kompleksitas.  Pemerintah berurusan dengan pengelolaan hak-hak 278 juta orang.  Penting untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan nilai-nilai budaya dan tradisi. Pertumbuhan Indonesia yang cepat telah menyebabkan perubahan signifikan dalam penggunaan lahan, yang terkadang mengganggu masyarakat dan menggusur sumber daya budaya dan alam.  Inisiatif untuk mengatasi investasi asing dapat berbenturan dengan program-program untuk melestarikan warisan budaya.  Menemukan solusi yang berkelanjutan tetap menjadi tantangan yang berat bagi para pembuat kebijakan dan aktivis. 

Pemerintah mengambil pendekatan komprehensif untuk mengatasi kerawanan pangan, yang berfokus pada peningkatan kesadaran gizi dan kesehatan, serta akses yang adil terhadap pangan bagi populasi yang paling rentan. Negara ini telah membuat langkah maju dalam memerangi kelaparan dan kekurangan gizi.  Kemajuan yang signifikan telah dicapai sejak tahun 2000, seperti yang ditunjukkan dalam peningkatan 32 poin pada indeks kelaparan global.  Inisiatif-inisiatif utama, seperti rencana nasional pangan 2021-2024, bertujuan untuk mengurangi kasus kelaparan dan malnutrisi, dengan melibatkan beberapa kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan.   

Konstitusi mengakui masyarakat adat sebagai komunitas lokal yang bersifat adat.  Tanah mereka dilindungi oleh setidaknya sembilan undang-undang yang berbeda dari deforestasi dan pemerasan.  Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi di seluruh negeri terus menjadi prioritas utama dalam agenda nasional.  Pemerintah telah mengesahkan beberapa kerangka kerja legislatif, termasuk satu undang-undang tentang kesehatan reproduksi.

Terkait dengan isu aborsi, Indonesia berkomitmen untuk melindungi perempuan dan anak-anak.  Praktik aborsi dilakukan sesuai dengan hukum untuk memastikan keamanan dan kepentingan terbaik bagi pasien.  Tidak ada standar internasional tentang aborsi.  Dalam hal kesehatan mental, dukungan diberikan kepada guru dan siswa, sementara pelatihan kesehatan mental terpadu diberikan kepada para pekerja di unit-unit kesehatan di seluruh Indonesia.  Pemerintah terus memperluas layanan kesehatan jiwa, dan telah membuka lebih dari 400 pusat kesehatan jiwa di 326 kota sejak tahun 2022. 

Program pendaftaran tanah secara sistematis telah mendaftarkan sekitar 82 persen tanah di Indonesia.  Reformasi agraria dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, termasuk pendaftaran dan distribusi tanah.  Reformasi akses dilakukan dengan memberdayakan masyarakat.  Benih, sarana dan prasarana pupuk akan diberikan kepada lebih dari 130 keluarga.  Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.  Diperkirakan pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia akan terdaftar.

Pada tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan anggaran negara sebesar 9,25 juta USD untuk perumahan.  Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan akses terhadap air minum dan sanitasi yang aman.  Akses terhadap air minum telah disediakan di lebih dari 400 desa di seluruh Indonesia.  Indonesia juga telah melakukan upaya restorasi ideologi di seluruh negeri.

Pertanyaan dari para pakar komite

Ahli Komite dan Ketua Gugus Tugas, mengatakan bahwa undang-undang penciptaan lapangan kerja bermasalah karena melonggarkan sejumlah persyaratan untuk keberlanjutan, termasuk perlindungan dari bencana alam.  Pendekatan hak asasi manusia harus selalu dihormati.  Hukuman atas penyebaran alat kontrasepsi juga menjadi masalah bagi Komite.  Tidak perlu mengkriminalisasi pengetahuan dan penyebaran kontrasepsi. Apakah puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat merupakan titik fokus untuk menyediakan langkah-langkah pengurangan dampak buruk HIV? 

Seorang Ahli Komite mengatakan bahwa tiga dari 10 anak di Indonesia mengalami stunting, yang berarti mereka mengalami kelaparan akut.  Apa yang dilakukan oleh negara untuk menangani situasi ini?  Banyak dari hal ini terkait dengan akses terhadap air bersih dan akses terhadap layanan kesehatan primer.  Sangat mengesankan bahwa jumlah pendaftaran tanah meningkat dua kali lipat.  Pendaftaran tanah saja dapat memicu beberapa konflik; bagaimana keberhasilan ini dinilai? 

Seorang Ahli Komite bertanya tentang pedoman perawatan aborsi.  Dapatkah Negara berpikir untuk mengadopsi langkah-langkah untuk meninjau peraturan yang membatasi?  Langkah-langkah apa yang telah diadopsi oleh Negara untuk memverifikasi apakah Negara telah mematuhi rekomendasi-rekomendasi mengenai para penyandang disabilitas? Bagaimana dampak program terhadap hak atas pangan bagi masyarakat adat dan komunitas petani dinilai?  Apakah masyarakat telah diajak berkonsultasi mengenai program tersebut?  Apakah hak-hak perempuan di daerah pedesaan telah diperhitungkan dalam program tersebut? Seorang pakar lain mengatakan bahwa ketahanan pangan anak dapat berdampak pada kinerja siswa dan perkembangan kapasitas kognitif mereka. Apakah ada program-program khusus di sekolah-sekolah untuk memastikan perkembangan tersebut? 

Tanggapan dari delegasi

Delegasi mengatakan bahwa undang-undang penciptaan lapangan kerja menjamin kepastian hukum.  Tidak ada satu standar internasional tentang aborsi.  Aborsi diizinkan di beberapa negara anggota PBB hanya di bawah berbagai kondisi hukum, biasanya untuk menyelamatkan nyawa perempuan.  Pemerintah Indonesia tidak mengkriminalisasi penyebaran informasi tentang kontrasepsi.  Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi tersebut disebarkan melalui saluran yang tepat, termasuk melalui tenaga medis yang terampil.  Hal ini dilakukan untuk melindungi anak-anak dari paparan dini terhadap materi seksual, yang dapat membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi atau pelecehan seksual.  Obat dan metode kontrasepsi hanya dapat diberikan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Pemerintah terus meningkatkan infrastruktur untuk memastikan akses ke layanan kesehatan di semua wilayah. 

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelaparan, termasuk diversifikasi sumber pangan dan gizi serta meningkatkan distribusi pangan. Akan tetapi, tantangan tetap ada.  Skala pengalaman kerawanan pangan meningkat antara tahun 2021 dan 2022, begitu pula dengan tingkat kekurangan gizi di Indonesia.  Enam puluh dua dari 86 kasus sengketa lahan telah diselesaikan melalui kerja sama dengan kementerian, kejaksaan, dan partisipasi masyarakat.  Ketahanan pangan merupakan isu penting bagi Indonesia. 

Beberapa langkah telah diambil untuk melindungi petani skala kecil, termasuk dengan menyediakan pupuk bersubsidi, asuransi, dan dukungan untuk penanaman terencana.  Implementasi program food estate memastikan keterlibatan petani kecil.  Pertemuan-pertemuan telah diadakan di berbagai kabupaten dengan para petani lokal dalam rangka persiapan program lumbung pangan di daerah tersebut.  Sebuah rencana induk juga menetapkan tujuan untuk mendukung petani skala kecil dan menyediakan model bisnis yang lebih baik bagi mereka.  Program lumbung pangan telah berhasil, meningkatkan produksi beras hampir 20 persen di berbagai daerah. 

Pertanyaan dari ahli komite

Seorang Ahli Komite bertanya tentang upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam hal layanan pendidikan, sebagai akibat dari kesenjangan digital dan buta huruf digital?  Apakah informasi terkini dari Desember 2020 dapat diberikan terkait zona pendidikan?  Berapa banyak orang yang telah menerima manfaat dari program beasiswa digital?  Bagaimana penerima manfaat dipilih?  Apa rencana Pemerintah untuk terus mendorong investasi di sektor ini?  Komite mendapatkan informasi yang mengkhawatirkan tentang hasil penilaian Pisa 2022, yang menunjukkan penurunan kinerja siswa di Indonesia.  Langkah-langkah apa yang direncanakan Pemerintah untuk mengatasi hal ini? 

Tingkat putus sekolah di kalangan anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan. Apakah ada bukti bahwa putus sekolah terjadi karena pekerja anak atau remaja?  Mungkinkah hal ini disebabkan oleh pernikahan dini di kalangan remaja?  Apakah pendidikan secara universal gratis dan mudah diakses?  Apakah tersedia informasi spesifik mengenai penyebab putus sekolah?  Berapa jumlah yang dialokasikan untuk memperbaharui dan membangun kembali sekolah?  Apakah pendidikan di Papua Timur telah meningkat?  Langkah-langkah apa yang akan diambil Pemerintah untuk mengaktifkan kembali kegiatan pendidikan di daerah-daerah yang terkena dampak konflik? 

Apakah ketentuan pendidikan yang ada saat ini sudah memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas?  Langkah-langkah apa yang telah diambil oleh Pemerintah untuk memastikan akses terhadap ilmu pengetahuan, khususnya bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan mereka yang hidup dalam kemiskinan? Langkah-langkah apa yang telah diambil oleh Negara untuk memastikan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari masyarakat adat?  Apa saja langkah-langkah hukum dan prosedural untuk menjamin hak ini?  Apakah hak-hak atas pelestarian, tanah, dan identitas budaya terjamin?  Apakah hak-hak ini tercakup dalam undang-undang baru tentang masyarakat adat?

Tanggapan dari delegasi

Delegasi mengatakan bahwa layanan internet sedang ditingkatkan di fasilitas umum di seluruh Indonesia.  Pada tahun 2022, akses internet tersedia di lebih dari 15.000 lokasi di seluruh Indonesia, termasuk di fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kantor-kantor pemerintah.  Pada tahun 2020, 58.000 orang berpartisipasi dalam kelas beasiswa pelatihan digital.  Kelas-kelas yang ditargetkan untuk perempuan juga disediakan, serta kelas-kelas yang dapat diakses oleh para penyandang disabilitas.  Indonesia telah membuat langkah besar dalam meningkatkan kesempatan pendidikan di negara ini.  Lebih dari 4,6 juta anak di negara ini terdaftar dalam pendidikan pra-sekolah.  Pada tahun 2023, Pemerintah telah mendistribusikan dana kepada lebih dari 9 juta siswa untuk mendukung biaya pendidikan mereka, termasuk perlengkapan sekolah dan transportasi.

Proses pendidikan di Papua terus dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk memastikan anak-anak di Papua menikmati pendidikan yang berkualitas sama seperti anak-anak di daerah lain di Indonesia.  Dalam kurun waktu lima tahun, Pemerintah telah membangun 34 sekolah menengah pertama yang disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing daerah. Beasiswa diberikan kepada anak-anak Papua untuk mendukung pendidikan mereka. 

Pemerintah akan menyediakan lahan seluas 500 meter persegi bagi mereka yang setuju untuk direlokasi untuk alasan pembangunan. Setiap individu di masyarakat setempat akan menerima 1,2 juta rupiah sebagai kompensasi.  Masyarakat setempat adalah pihak yang paling terkena dampak dari situasi ini, dan kekhawatiran mereka akan dipertimbangkan dalam proses penyelesaian.  Pada tahun 2022, inspeksi terhadap norma-norma pekerja anak dilakukan. Sanksi dijatuhkan kepada mereka yang melanggar ketentuan pekerja anak.

Pertanyaan oleh ahli komite

Seorang Ahli Komite bertanya tentang dampak dari inisiatif untuk mengatasi anak putus sekolah?  Berapa gaji guru di Indonesia; apakah mereka kompetitif?  Bagaimana perbandingannya dengan upah minimum di Indonesia?  Apa gunanya hanya mencerminkan salah satu dari enam agama selama pernikahan?  Apakah seseorang dapat berpindah agama dengan mudah?  Pilihan apa yang dimiliki oleh mereka yang berasal dari kelompok agama lain? Ahli Komite lainnya mengatakan bahwa diplomasi Indonesia telah menunjukkan kinerja yang baik di bidang hak asasi manusia. 

Tanggapan dari delegasi Indonesia

Delegasi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap pendidikan yang berkualitas.  Peluncuran Program Indonesia Pintar dan Program Wajib Belajar 12 Tahun bertujuan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan rentan dapat menyelesaikan pendidikan mereka.  Sekitar 48 juta siswa terdaftar di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Selama pandemi, Indonesia berhasil mempertahankan tingkat pendidikan. 

Konstitusi Indonesia menjamin hak asasi manusia yang mendasar untuk memeluk agama.  Pemerintah Indonesia mengakui enam agama resmi, serta kepercayaan tradisional.  Sebagaimana diamanatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, para penganut sistem kepercayaan tradisional dapat mendaftarkan identitas agama mereka di kartu identitas mereka, yang telah mencegah diskriminasi karena keyakinan agama.  Hal ini memungkinkan mereka untuk mengakses semua layanan publik. Tidak ada undang-undang nasional yang melarang penggunaan jilbab dalam sistem pendidikan di Indonesia. 

Penutup

Ahli Komite dan Ketua Gugus Tugas, mengatakan ada dua isu utama yang perlu disoroti untuk Indonesia. Keseimbangan antara kesejahteraan dan pembangunan tampaknya menjadi kompromi besar.  Isu besar lainnya adalah alokasi sumber daya.  Dalam kedua kasus tersebut, penting untuk menggarisbawahi pengarusutamaan partisipasi dan pendekatan berbasis hak asasi manusia.  Nonthasoot berterima kasih kepada delegasi Indonesia atas minat dan partisipasinya selama dialog berlangsung.

Tri Tharyat, Wakil Menteri luar negeri untuk kerjasama multilateral di kementerian luar negeri Indonesia dan ketua delegasi Indonesia, menyampaikan penghargaan kepada Komite atas kesempatan untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif.  Partisipasi aktif Indonesia merupakan indikasi dari komitmen Indonesia yang teguh untuk meningkatkan hak asasi manusia.  Indonesia sangat yakin bahwa keterlibatan dan dorongan akan lebih konstruktif daripada tuduhan yang tidak berdasar.  Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa hasil dari dialog tersebut dapat diwujudkan dan berkontribusi pada perubahan positif dalam meningkatkan hak asasi manusia.

Disadur dari: ungeneva.org

Tempo.co, Jakarta - Pemerintah berencana mempercepat privatisasi badan usaha milik negara. Menghentikan penggelontoran dana APBN untuk perusahaan-perusahaan negara. Upaya pemerintah melakukan konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) merupakan langkah yang rasional di saat banyak perusahaan negara yang menjadi beban keuangan pemerintah. Sudah saatnya pemerintah berhenti menggelontorkan dana negara untuk BUMN.

Kementerian BUMN kembali menggulirkan rencana untuk mengurangi jumlah perusahaan negara. Saat ini, ada 41 perusahaan BUMN, namun hanya 25 perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Sisanya telah menjadi 'parasit' yang bertahan hidup berkat dana dari BUMN lain atau mengandalkan suntikan modal dari negara-sebesar Rp57 triliun yang diusulkan untuk tahun 2024 dan 2025. Targetnya, hanya akan ada sekitar 30 perusahaan BUMN pada akhir tahun depan.

Transformasi yang telah berlangsung sejak tahun 2020 tidak hanya bertujuan untuk membentuk perusahaan induk. Ada juga rencana privatisasi BUMN. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa hotel adalah salah satu sektor ekonomi yang tidak perlu dikelola langsung oleh negara. Kita tidak perlu alergi terhadap privatisasi, apalagi mengaitkannya dengan nasionalisme. Privatisasi sering kali membawa banyak manfaat, mulai dari efisiensi operasional dan insentif untuk inovasi hingga peningkatan kualitas produk. Pemerintah dapat mengalokasikan dana hasil penjualan BUMN untuk meningkatkan pelayanan publik.

Privatisasi perusahaan negara merupakan langkah korporasi yang telah terjadi di banyak negara. Di Jepang dan Inggris, misalnya, Japan Airlines dan British Airways telah lama menjadi perusahaan swasta. Nama negara masih dipertahankan oleh perusahaan-perusahaan tersebut meskipun keduanya tidak lagi menjadi maskapai penerbangan.

Sebaliknya, mempertahankan perusahaan di bawah kendali pemerintah harus diakhiri. Kerugian yang paling jelas adalah kontrol pemerintah atas apa yang mereka lakukan. BUMN sering kali diwajibkan untuk menangani proyek-proyek pemerintah meskipun proyek-proyek tersebut tidak layak secara komersial. Akibatnya, perusahaan-perusahaan ini merugi. Pada akhirnya, negara yang harus menanggung kerugian ini. Contohnya adalah perusahaan konstruksi dan infrastruktur Hutama Karya, yang mengalami kerugian tahunan hingga Rp2 triliun sebagai akibat dari bunga pinjaman dan amortisasi jalan tol Trans Sumatera.

Masalah-masalah ini tidak akan muncul jika perusahaan ini dikelola oleh swasta. Oleh karena itu, privatisasi BUMN merupakan langkah yang tepat. Substansi dari privatisasi BUMN ada dalam bunyi Pasal 1 angka 12 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, tentang peningkatan kinerja dan nilai perusahaan, peningkatan manfaat bagi negara dan masyarakat, serta perluasan kepemilikan saham publik. Oleh karena itu, sebelum melakukan penjualan saham, harus ada kajian yang komprehensif untuk memastikan manfaat tersebut dapat tercapai. Pelaksanaannya harus adil dan transparan. Privatisasi tidak boleh hanya sekedar memindahkan kepemilikan kepada kroni-kroni pemerintah.

Selain itu, pemerintah perlu memikirkan kembali kebijakan pengelompokan BUMN. Ada usulan agar Garuda Indonesia bergabung dengan InJourney, sebuah perusahaan induk BUMN di sektor pariwisata. Kelompok perusahaan ini terlalu besar. Di dalamnya terdapat operator bandara Angkasa Pura, Pengembangan Pariwisata Indonesia, dan peritel Sarinah. Alih-alih mengarah pada persaingan yang sehat, pengelompokan BUMN ini lebih menyerupai monopoli. Kelompok besar ini didirikan pada tahun 2021 dengan suntikan modal negara lebih dari Rp10 triliun, termasuk dana untuk menanggung biaya penyelenggaraan MotoGP 2022 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, sekitar Rp200 miliar.

Sudah saatnya negara tidak lagi dibebani dengan urusan-urusan korporasi. Pemerintah harus membatasi perannya sebagai regulator, bukan operator bisnis. Ibarat sebuah turnamen olahraga, memiliki pemain yang merangkap sebagai wasit akan menghasilkan pertandingan yang tidak berkualitas.

Disadur dari: en.tempo.co

Ada tiga perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia yang punya Jurusan Teknik Pertambangan terbaik. Jurusan Teknik Pertambangan di tiga PTN ini dikatakan terbaik karena berdasarkan akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), kampus ini sudah mengantongi akreditasi Unggul dan A.

Jurusan Teknik Pertambangan termasuk salah satu jurusan kuliah dengan prospek kerja cerah dan gaji yang menjanjikan. Terlebih di Indonesia punya sumber daya alam cukup banyak dan membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola sumber daya alam tersebut.

Jurusan Teknik Pertambangan terbaik di Indonesia Dilansir dari laman resmi BAN PT, Sabtu (28/10/2023) 

berikut Jurusan Teknik Pertambangan terbaik yang bisa kamu pilih beserta biaya kuliah mengacu pada biaya kuliah pada tahun ajaran 2023/2024. 

1. Institut Teknologi Bandung (ITB)

Berdasarkan laman BAN-PT, Jurusan Teknik Pertambangan di ITB telah terakreditasi Unggul. Dilansir dari laman ITB, Program Studi Teknik Pertambangan mempelajari berbagai macam hal yang berhubungan dengan proses penambangan. 

Terutama mineral, batubara, batuan, logam dan non logam. Selain itu, Program Studi Teknik Pertambangan juga mempelajari ilmu ekonomi yang berkaitan dengan proses penambangan mineral seperti eksplorasi, eksploitasi, dan pemrosesan.

Prospek kerja lulusan Teknik Pertambangan di industri pertambangan: 

• ‌Batubara: PT. Tambang Batubara Bukit Asam, PT. Kaltim Prima Coal, PT. Arutmin Indonesia, PT. Adaro Indonesia, PT. Berau Coal, PT. Tanito Harum, BHP, dan lain-lain.
• ‌Tembaga/Emas: PT. Aneka Tambang, PT. Freeport Indonesia, PT. Nusa Halmahera Minerals PT. J resources, PT. Indo Muro Kencana, PT. Amman Mineral, dan lain-lain. 
• ‌Nikel: PT. Aneka Tambang (Pomalaa), PT. Vale Indonesia, dan lain-lain. 
• ‌Panas Bumi: PT. Geo Dipa Energi, PT. Star Energy. 
• ‌Timah: PT. Tambang Timah dan lain-lain Pasir Besi: PT. Aneka Tambang (Cilacap), dan lain-lain.
• ‌Mineral Industri: Perusahaan-perusahaan yang mengusahakan komoditas: kaolin, fosfat, granit, marmer, gipsum, lempung, feldspar, bentonit, kuarsa, batu kapur, zeolit, trass, barit, batu andesit, sirtu, pasir, belerang. 

Selain bisa bekerja di industri pertambangan, lulusan Teknik Pertambangan juga bisa bekerja di industri lain, antara lain: 

• ‌Kontraktor/Alat Berat: PT. Thiess Indonesia, PT. United Tractor, PT. Pamapersada Nusantara, PT. Trakindo Utama, PT. Cipta Kridatama, dan lain-lain. 
• ‌Semen: PT. Semen Cibinong, PT. Semen Gresik, PT. Indocement, PT. Semen Padang, dan lain-lain. 
• ‌Pertamina 
• ‌Perusahaan Pembangkit Listrik
• Jasa Umum/Konsultan: PT. Geoservices PT. Intertek Utama Service, dan lain-lain.
• ‌Perbankan, Bursa Efek 
• ‌Konsultan Pertambangan 
• ‌Pemerintahan
• ‌Birokrat
• ‌Pengajar, Peneliti (BRIN, Litbang Industri, dan lain-lain.)

Biaya kuliah di Teknik Pertambangan ITB, bagi yang diterima melalui SNBP maupun SNBT (dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal/UKT) adalah sebagai berikut: 

Selain Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) 
UKT 1: Rp 0 
UKT 2: Rp 1.000.000
UKT 3: Rp 5.000.000 
UKT 4: Rp 8.750.000 
UKT 5: RP 12.500.000.

Sedangkan yang lolos di Teknik Pertambangan lewat jalur mandiri, maka ada biaya lain berupa Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang dibayarkan satu kali saja. 

UKT 5 per semester: Rp12.500.000 
IPI minimum Rp 25 juta. 

2. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta 

Jurusan Teknik Pertambangan UPN Veteran Jogja memiliki akreditasi Unggul. Dilansir dari laman resminya, kelebihan Teknik Pertambangan UPN adalah merupakan teknik Pertambangan yang umum dan menjabarkan keseluruhan tahapan dalam kegiatan pertambangan mulai dari kegiatan ekplorasi hingga pasca tambang. 

Adanya mata kuliah Perencanaan Tambang yang proses pembelajarannya juga dilakukan dengan langsung praktek dilapangan mulai dari penentuan lokasi, pemetaan, ekploras, perencanaan tambang hinmgga kegiatan penutupan tambang. Selain itu terdapat 4 kuliah lapangan yang terdiri:

• ‌Praktek Lapangan 1 pengenalan Lapangan Kebumian 
• ‌Praktek Lapangan 2 Eskursi Industri Tambang 
• ‌Praktek Lapangan 3 Praktek Tambang Terbuaka 
• ‌Praktek Lapangan 4 Praktek Tambang Bawah Tanah 

Perlu kamu tahu bahwa kategori pengelompokan UKT Program Diploma dan Sarjana untuk jalur penerimaan SNBP, SNBT dan Seleksi Mandiri bagi setiap mahasiswa ditentukan berdasarkan penghasilan kotor orangtua, penghasilan tambahan, pengeluaran rutin (listrik, air, ponsel), PBB, jumlah tanggungan, dan lain-lain.

Jadi besaran nilai UKT setiap mahasiswa dapat berbeda sesuai dengan indikator. Besaran UKT untuk jurusan Teknik Pertambangan di UPN Jogja yakni:

UKT kelompok I: Rp 500.000
UKT kelompok II: Rp 1 juta 
UKT kelompok III: Rp 2,5 juta
UKT kelompok IV: Rp Rp 4 juta
UKT kelompok V: Rp 5,5 juta 
UKT kelompok VI: Rp 7 juta
UKT kelompok VII: Rp 8,5 juta 
UKT kelompok VIII: Rp 9.932.000

Sedangkan besaran biaya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi calon mahasiswa yang mendaftar di UPN Jogja lewat jalur Mandiri diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta.

 3. Universitas Hasanuddin (Unhas) 

Satu lagi Jurusan Teknik Pertambangan terbaik di Indonesia adalah di Universitas Hasanuddin atau Unhas. Jurusan Teknik Pertambangan Unhas memiliki akreditasi A. 

Mahasiswa Teknik Pertambangan Unhas memiliki kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan kegiatan pertambangan, keterampilan pengendalian permasalahan kerekayasaan pertambangan, konsep pertambangan berwawasan lingkungan, dan sistem penambangan yang efektif dan efisien.

 Lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja pada berbagai bidang yang terkait dengan industri pertambangan di tingkat nasional dan internasional. 

Bagi calon mahasiswa yang mengincar Teknik Pertambangan Unhas, berikut biaya kuliah bagi yang lolos lewat jalur SNBP, SNBT dan Jalur Mandiri. 

‌BKT Rp 13.397.000 
‌UKT Kelompok I Rp 0 
‌Kelompok II Rp1.000.000 
‌Kelompok III Rp 2.000.000 
‌Kelompok IV Rp 3.250.000 
‌Kelompok V Rp 4.250.000 
‌Kelompok VI Rp 5.500.000 
‌Kelompok VII Rp 6.500.000 
‌Kelompok VIII Rp 7.750.000.

Sedangkan yang diterima di jalur mandiri, berikut biaya kuliah yang dibutuhkan: 

UKT per semester: Rp 7.750.000 
Dana Pengembangan: Rp 70.000.000 

Demikian informasi mengenai 3 Jurusan Teknik Pertambangan terbaik di Indonesia dan biaya kuliah yang diperlukan. 

Calon mahasiswa yang mengincar Jurusan Teknik Pertambangan bisa memilih salah satu dari tiga PTN terbaik ini agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas pula.

Sumber: kompas.com

Sesuai dengan namanya Program Studi (prodi) Teknik Pertambangan akan mempelajari berbagai macam hal yang berhubungan dengan proses penambangan terutama mineral, batubara, batuan, logam dan non logam. Untuk melakukan proses penambangan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti ilmu tentang mineral yang akan ditambang, metode eksplorasi, mempelajari  sifat mineral yang akan ditambang , kegunaannya untuk apa saja ? Bagaimana cara mengolahnya agar bisa dimanfaatkan oleh manusia?
Misalkan, saat ini ketika kita akan menambang emas maka selain mengetahui hal-hal penting yang telah disebutkan diatas, perlu diketahui pula apakah proses penambangan yang akan dilakukan itu menguntungkan atau tidak. Maksudnya? Sifat mineral, kegunaannya, cara menambangnya, juga cara mengolahnya agar bisa dipergunakan oleh manusia harus diperhitungkan sisi ekonominya. Oleh sebab itu, pada prodi Teknik Pertambangan, teman-teman juga akan mempelajari ilmu ekonomi yang berkaitan dengan proses penambangan mineral.

Dalam proses penambangan, ada tiga hal utama yang dilakukan yaitu: eksplorasi, eksploitasi, dan pemrosesan. Eksplorasi merupakan proses pencarian mineral berharga. Eksploitasi adalah proses penambangan mineral tersebut. Sedangkan pemrosesan adalah kegiatan memisahkan mineral berharga dari partikel-partikel lain yang menyatu dengan mineral tersebut.

Nah, disini teman-teman juga akan belajar banyak tentang mengeksploitasi mineral berharga. Apa sih yang disebut dengan mineral berharga ? Kenapa Teknik Pertambangan hanya menambang mineral berharga ? Bagaimana dengan minyak bumi ? Mineral berharga itu terdiri dari emas, perak, platina, dll. Nah, jangan bingung antara pertambangan dan perminyakan. Teknik Perminyakan berfokus pada minyak bumi dan gas alam, kalau ini dilakukan oleh prodi Teknik Perminyakan. Kalau kegiatan eksplorasi dan penambangan material , ini yang akan dipelajari di Teknik Pertambangan. Sifat yang berbeda antara minyak bumi dan mineral berharga menyebabkan proses penambangannya pun berbeda.

Prodi Teknik Pertambangan akan membantu mahasiswanya untuk mengembangkan ilmu pertambangan dengan penyediaan fasilitas yang mendukung dan metode belajar yang bervariasi. Mahasiswa Teknik Pertambangan memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan ilmunya melalui Kerja Praktek dan atau Tugas Akhir. Keduanya bisa dilakukan di lokasi penambangan. Di tingkat akhir, mahasiswa akan mengerjakan project dalam capstone design.

Pada intinya prodi Teknik Pertambangan akan mempelajari bagaimana cara mengambil mineral berharga se-ekonomis mungkin.

Prospek kerja

• Industri Pertambangan
  • Batubara : PT. Tambang Batubara Bukit Asam, PT. Kaltim Prima Coal, PT. Arutmin Indonesia, PT. Adaro Indonesia, PT. Berau Coal, PT. Tanito Harum, BHP, dll.
  • Tembaga/Emas : PT. Aneka Tambang, PT. Freeport Indonesia, PT. Nusa Halmahera Minerals PT. J resources, PT. Indo Muro Kencana, PT. Amman Mineral, dll
  • Nikel : PT. Aneka Tambang (Pomalaa), PT. Vale Indonesia, dll.
  • Panas Bumi : PT. Geo Dipa Energi, PT. Star Energy.
  • Timah : PT. Tambang Timah dll.
  • Pasir Besi : PT. Aneka Tambang (Cilacap), dll.
  • Mineral Industri : Perusahaan-perusahaan yang meng-usahakan komoditas: kaolin, fosfat, granit, marmer, gipsum, lempung, feldspar, bentonit, kuarsa, batu kapur, zeolit, trass, barit, batu andesit, sirtu, pasir, belerang.

• Industri Lain
  • Kontraktor/Alat Berat : PT. Thiess Indonesia, PT. United Tractor, PT. Pamapersada Nusantara, PT. Trakindo Utama, PT. Cipta Kridatama, dll.
  • Semen : PT. Semen Cibinong, PT. Semen Gresik, PT. Indocement, PT. Semen Padang, dll.
  • Pertamina
  • Perusahaan Pembangkit Listrik
• Jasa Umum/Konsultan: PT. Geoservices PT. Intertek Utama Service, dll
  • Perbankan, Bursa Efek
  • Konsultan Pertambangan
• Pemerintahan
  • Birokrat
• Pengajar, peneliti (BRIN,  Litbang Industri,  dll.)

Sumber: www.fttm.itb.ac.id

Delegasi mengatakan bahwa beberapa sesi pelatihan telah dilakukan mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk 1.672 hakim pada tahun 2021-2022.  Undang-undang tentang komite pemberantasan korupsi telah diamandemen dua kali untuk membuatnya lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan mencegahnya menjadi alat politik. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dan telah menyelesaikan 173 proyek nasional. Proyek-proyek tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan konektivitas, dan memungkinkan arus ekonomi dari pusat ke daerah. Sebuah keputusan presiden telah diimplementasikan, yang memberikan lebih banyak kepastian hukum seputar kompensasi Pemerintah dalam hukum pertanahan.  

Indonesia berdiri teguh dalam memastikan bahwa kerangka hukumnya selaras dengan standar hak asasi manusia internasional.  Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip non-diskriminasi, Indonesia melindungi semua warganya dari kekerasan.  Mengenai Konvensi Penghilangan Paksa, proses nasional sedang berlangsung, dan Pemerintah telah mengajukan RUU ratifikasi kepada DPR.  Mengenai peraturan tentang hubungan seks di luar nikah dan perzinahan, proses hukum hanya akan dimulai jika ada pengaduan dari anggota keluarga terdekat.  Negara tidak dapat mencampuri urusan pribadi seseorang tanpa permintaan mereka.  Konstitusi Indonesia menjamin perlindungan bagi semua orang, termasuk para aktivis, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia.  Indonesia sangat yakin bahwa pembela HAM adalah mitra penting dalam memajukan HAM.   

Strategi nasional tentang bisnis dan hak asasi manusia bertujuan untuk memastikan tanggung jawab perusahaan dalam melindungi hak asasi manusia, dan menyediakan akses terhadap pemulihan.  Penyebarluasan strategi nasional ini merupakan prioritas pada tahun 2024. Pemerintah terus memperluas penerapan penilaian risiko dan hak asasi manusia.  Pelatihan telah diselenggarakan di delapan kota di Indonesia, dengan lebih dari 70 perusahaan yang menggunakan aplikasi ini. Sejak diluncurkan pada Februari 2021, lebih dari 200 perusahaan telah berpartisipasi.  Kementerian Dalam Negeri telah membentuk mekanisme peninjauan untuk memastikan peraturan daerah mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.  Pada tahun 2019, Kemendagri mengeluarkan surat yang meminta pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah untuk mengubah undang-undang yang diskriminatif. 

Omnibus law merupakan seperangkat kerangka kerja yang komprehensif, yang diformulasikan untuk menstimulasi perekonomian Indonesia dan menarik investasi asing.  Undang-undang ini memberikan kepastian hukum untuk ketenagakerjaan, sekaligus mencakup serangkaian ketentuan ketenagakerjaan yang luas.  Pemberlakuan Undang-undang ini telah berhasil meningkatkan investasi asing di Indonesia. Undang-undang tersebut telah mengalami peninjauan kembali. Sesuai dengan Undang-undang tersebut, Pemerintah dapat membatalkan izin usaha sama sekali ketika sebuah perusahaan terbukti melanggar persyaratan lingkungan. 

Pertanyaan dari para ahli komite

Ahli Komite dan Ketua Gugus Tugas, mengatakan bahwa Komite menganggap korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia.  Apa yang telah dilakukan Pemerintah untuk menangani konflik di masyarakat agraria?  Komite prihatin dengan situasi pekerja rumah tangga.  Apakah Negara peserta berniat untuk meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional 189?  Apakah sudah ada undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap pekerja rumah tangga?

Seorang Ahli Komite mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terkena dampak perubahan iklim. Apakah ada rencana untuk mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil? Ahli lain bertanya tentang metodologi penyusunan laporan; apakah itu termasuk partisipasi organisasi masyarakat sipil?  Apakah Pemerintah memiliki struktur yang tetap untuk memberikan tindak lanjut terhadap implementasi? 

Mengenai kesenjangan perempuan di pasar tenaga kerja dibandingkan dengan laki-laki, apa yang telah dilakukan Negara dengan tujuan untuk mendistribusikan kembali pekerjaan yang tidak dihitung kepada perempuan?  Langkah-langkah apa yang telah diambil Negara untuk meratifikasi instrumen 109 tentang kekerasan dan pelecehan?

Tanggapan dari delegasi

Delegasi mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah setuju untuk mengusulkan RUU tentang pekerja rumah tangga. RUU ini akan melindungi hak-hak pekerja rumah tangga, termasuk jam kerja yang adil.  Sejak tahun 2019, Indonesia memiliki moratorium permanen atas pembukaan hutan dan Pemerintah telah merehabilitasi sejumlah besar lahan yang terdegradasi.  Pada tahun 2024, Pemerintah menargetkan 650.000 hektar lahan terdegradasi.  Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060, atau lebih cepat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik agraria.

Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah pengungsi internal di Papua. Berbagai langkah telah diambil untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban kekeringan, termasuk dengan menyediakan beras, makanan instan, dan kebutuhan dasar lainnya kepada lebih dari 5.000 orang yang terdampak. Pemerintah telah mengidentifikasi delapan komunitas di Papua yang telah mengungsi akibat kegiatan teroris, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka.  

Pemerintah akan terus bekerja sama dengan gereja-gereja untuk memastikan bahwa mereka dapat membantu komunitas-komunitas ini.  Insentif fiskal telah dialokasikan kepada daerah-daerah yang kurang beruntung untuk mengembangkan infrastruktur dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.  Penurunan yang signifikan terlihat pada jumlah desa tertinggal dan daerah tertinggal, dari 33.000 di tahun 2016 menjadi 7.000 di tahun 2023. Upaya Pemerintah dalam mengatasi kesenjangan antarwilayah dipandu oleh beberapa kerangka kerja, termasuk alokasi dana desa. 

Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi perempuan, termasuk melalui penerbitan pedoman pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Pengesahan undang-undang tentang kejahatan seksual dan kekerasan merupakan pencapaian penting dalam perlindungan perempuan di Indonesia.  Pemerintah sedang merumuskan tiga prosedur tindak lanjut untuk memastikan peraturan undang-undang tersebut. RUU tentang pengawasan obat dan makanan terus diprioritaskan sebagai salah satu program legislasi nasional untuk tahun 2024. 

Pertanyaan dari ahli komite

Seorang Ahli Komite mengakui bahwa peningkatan lapangan kerja formal di Indonesia menjadi lebih dari 35 juta sebesar 14,2 persen sejak tahun 2021, yang merupakan pencapaian besar.  Komite menghargai usulan resmi DPR tentang RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, tetapi mencatat adanya penundaan yang signifikan dalam memajukan legislasi ini.  Apa kemajuan yang telah dicapai dalam pengesahan RUU tersebut?  Langkah-langkah sementara apa yang akan dilakukan untuk mendukung pekerja rumah tangga dan pekerja informal lainnya, jika RUU tersebut ditunda lagi?

Apakah legislasi omnibus law berdampak buruk pada masyarakat adat Papua?  Bagaimana Negara pihak akan menangani konflik semacam ini?  Kaum muda menyumbang lebih dari separuh pengangguran di Indonesia.  Bagaimana Indonesia berencana untuk mengatasi masalah tersebut?  Langkah-langkah apa yang diambil untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran di dalam negeri? Ahli Komite prihatin bahwa undang-undang penciptaan lapangan kerja yang baru dilaporkan telah meningkatkan penggunaan kontrak sementara.  Perlindungan apa yang tersedia untuk menegosiasikan pemutusan kontrak yang adil? 

Dapatkah informasi diberikan mengenai reformasi pengawasan ketenagakerjaan yang direncanakan untuk memastikan efektivitas dan pemantauan kepatuhan berbasis data?  Apa saja langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang fatal dan sektor mana yang menjadi fokus utama?  Komite tetap prihatin bahwa pegawai negeri tidak memiliki hak untuk mogok kerja sesuai dengan standar internasional.  

Tindakan apa yang diambil untuk mengizinkan pegawai negeri bergabung dengan serikat pekerja independen?  Undang-undang penciptaan lapangan kerja tampaknya mengancam hak-hak serikat pekerja untuk berunding secara kolektif.  Bisakah hal ini diklarifikasi?  Bagaimana Negara peserta memastikan bahwa anggota serikat pekerja dapat mengekspresikan hak mereka atas kebebasan berpendapat dan berserikat tanpa takut akan intimidasi dan pembalasan?

Hak untuk mogok tampaknya dibatasi melalui persyaratan prosedural yang ketat dan dalam prakteknya.  Seberapa sering pembatasan ini digunakan dan seberapa sering pekerja yang mogok diserang oleh aparat keamanan?  Apakah tunjangan uang tunai pengangguran melindungi dari kemiskinan dan apakah ada rencana untuk melindungi pekerja sektor informal?   Komite prihatin dengan tantangan yang sedang berlangsung dalam memasukkan pekerja sektor informal dan kelompok rentan ke dalam sistem jaminan sosial dan bantuan sosial.  Apa saja yang menjadi prioritas di sana, termasuk dalam menangani eksklusi regional?

Tanggapan dari delegasi

Delegasi mengatakan bahwa Pemerintah telah memberlakukan beberapa peraturan untuk memperbaiki situasi pekerja paruh waktu, termasuk peraturan untuk mengatur upah, dan menyediakan akses ke layanan kesehatan dan rehabilitasi medis.  Untuk mengatasi pengangguran kaum muda, Pemerintah telah memberlakukan peraturan presiden tentang pelatihan kejuruan, serta strategi nasional tentang pelatihan kejuruan.  

Program kartu pra-kerja memberikan pelatihan bagi para pengangguran untuk meningkatkan kemampuan kerja dan keterampilan kewirausahaan mereka.  Program ini telah menjangkau lebih dari 17 juta penerima, dan 80 persen dari penerima telah berhasil meningkatkan kemampuan kerja mereka.  Pada tahun 2022, Indonesia telah mengerahkan 1.600 pengawas ketenagakerjaan. Pelatihan diberikan kepada para pengawas ketenagakerjaan melalui kerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO).  

Pekerja asing di Indonesia diatur di bawah Undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja.  Pekerja di Indonesia memiliki hak untuk bergabung dan mendirikan serikat pekerja dan serikat buruh.  Pekerja dapat memutuskan untuk membentuk serikat pekerja atas kehendak mereka sendiri.  Hak untuk mogok kerja dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan. Undang-undang memberikan persyaratan prosedural yang mudah untuk melakukan mogok kerja, seperti mengirimkan pemberitahuan tertulis setidaknya tujuh hari sebelum rencana mogok kerja. 

Pertanyaan dari para pakar komite

Ahli Komite dan Ketua Gugus Tugas, bertanya tentang posisi Negara dalam memformalkan jumlah orang yang tinggi di sektor informal?  Bagaimana para pekerja dalam ekonomi platform diperlakukan? Ahli lain bertanya tentang undang-undang penciptaan lapangan kerja; apakah ada data tentang bagaimana hal ini berdampak pada sektor pekerjaan formal?  Apa prioritas kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja? 

Seorang Ahli menanyakan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk memastikan bahwa semua pekerja migran dapat memiliki akses ke layanan kesehatan dan layanan kesehatan masyarakat tanpa diskriminasi? Langkah-langkah legislatif apa yang telah diadopsi untuk menjamin akses tepat waktu bagi para pekerja migran untuk mendapatkan perawatan medis yang berkualitas tinggi? Langkah-langkah apa yang telah diambil oleh Negara untuk mengimplementasikan program perekrutan dari luar negeri?  Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk melarang mereka yang mempekerjakan pekerja rumah tangga dan memungut komisi?    

Tanggapan dari delegsi

Delegasi mengatakan bahwa Pemerintah akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan untuk mengatasi dampak polusi di Jakarta.  Hal ini akan menciptakan pusat pertumbuhan baru di Kalimantan.  Ibu kota baru ini telah dikembangkan dengan mempertimbangkan lingkungan; lebih dari 50 persen akan dipertahankan sebagai hutan.  Hal ini akan mendistribusikan pertumbuhan ekonomi ke pulau lain.

Kementerian Tenaga Kerja saat ini sedang menyusun kebijakan untuk para pengemudi yang menjadi bagian dari sistem platform.  Menurut UU No. 18, Pemerintah memberikan perlindungan di semua fase migrasi.  Antara tahun 2014 dan 2023, Pemerintah Indonesia telah berhasil memulihkan hak-hak keuangan pekerja migran Indonesia, dengan nilai total sekitar 68 juta USD.  Lebih dari 53.000 kasus telah ditangani.  

Selama kurun waktu tersebut, lebih dari 18.000 pekerja migran telah berhasil dievakuasi dari daerah konflik, atau selama pandemi. Berbagai langkah telah dilakukan untuk menangani polusi udara di wilayah Jabodetabek.  Langkah-langkah ini termasuk melakukan kegiatan penanaman pohon, dan memastikan kepatuhan oleh pabrik-pabrik, di antara langkah-langkah lainnya.  Jakarta berencana untuk memasang sembilan stasiun pemantau udara tambahan pada tahun 2024.  Pemerintah akan terus mengambil pendekatan jangka panjang dan berkelanjutan untuk mengatasi polusi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Pertanyaan dari ahli komite

Seorang Ahli Komite mengatakan bahwa Indonesia bukan merupakan negara peserta Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi.  Apa alasannya?  Menyebarkan informasi mengenai alat kontrasepsi dikriminalisasi di Indonesia; mengapa hal ini terjadi?

Tanggapan dari delegasi

Delegasi mengatakan bahwa DPR telah setuju untuk mengajukan RUU PRT.  Pembahasan ini akan dilakukan dalam waktu dekat.  Hal ini merupakan prioritas Pemerintah untuk memiliki RUU PRT. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 198 tentang Pekerja Rumah Tangga. Batasan penyebaran informasi tentang kontrasepsi dalam KUHP didasarkan pada perlindungan anak dari pelecehan dan eksploitasi. 

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam keterlibatannya dalam perlindungan pencari suaka dan pengungsi.  Pengalaman Indonesia dalam perang Vietnam telah menunjukkan komitmen yang kuat dan bahwa Indonesia telah berusaha keras dalam melindungi para pengungsi dan pencari suaka.  Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia telah menerima lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya yang dilindungi.  Hal ini menunjukkan komitmen kuat negara ini untuk melindungi, terlepas dari apakah negara tersebut merupakan negara peserta Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi.  Diskusi akan diadakan mengenai apakah Negara akan meratifikasi Konvensi tersebut. 

Pertanyaan dari seorang ahli komite 

Seorang Ahli Komite bertanya tentang kemajuan yang telah dicapai dalam menghapus pengecualian hukum yang memperbolehkan perkawinan anak di bawah usia 18 tahun? Kampanye peningkatan kesadaran dan langkah-langkah legislatif apa yang telah dilakukan?  Bagaimana Indonesia telah memperkuat kerangka hukumnya untuk memerangi kawin paksa dan menegakkan keadilan bagi individu-individu yang terkena dampaknya?  Apakah teks-teks hukum yang melanggengkan ketidaksetaraan gender, termasuk yang berkaitan dengan poligami, telah diperbarui?  Selama tiga tahun terakhir, terdapat kurangnya konsistensi dalam menangani masalah-masalah agama, termasuk pendekatan diskriminatif terhadap dokumentasi pernikahan beda agama.  Dapatkah Negara pihak mengklarifikasi situasi ini?  Apa dasar pemikiran di balik peraturan-peraturan tersebut?   Langkah-langkah apa saja yang telah dilaksanakan untuk memastikan pencatatan kelahiran universal? 

Bagaimana Indonesia menangani hak atas ketahanan pangan, di tengah-tengah pengaruh korporasi di bidang pertanian dan menjamurnya makanan olahan yang tidak sehat?  Beberapa laporan menarik perhatian pada dampak buruk dari kegiatan industri yang telah merusak sumber air.  Langkah-langkah apa yang telah diambil Pemerintah untuk memastikan akses air bersih, dan memulihkan sumber air yang terkena dampak?  Apakah ada rencana kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak pencemaran air? Langkah-langkah legislatif dan kebijakan apa yang telah diberlakukan untuk mengatasi sengketa tanah dan relokasi paksa?  Tindakan apa yang telah diambil untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut?  Bagaimana Pemerintah menangani masalah transparansi dan koordinasi di antara kementerian dan lembaga yang mengelola tanah dan sumber daya alam?  Langkah-langkah apa yang telah diambil Indonesia untuk mengakui dan melindungi hak-hak tanah masyarakat adat dan lokal? 

Dapatkah data terpilah mengenai akses penduduk terhadap layanan kesehatan disediakan?  Bagaimana Indonesia berencana untuk memastikan akses yang komprehensif terhadap sistem asuransi publik bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas intelektual atau psikososial? KUHP yang baru pada tahun 2022 tetap mempertahankan kriminalisasi aborsi; apakah Negara pihak akan mempertimbangkan reformasi hukum untuk memperluas akses terhadap aborsi?  Apakah informasi dapat diberikan mengenai situasi anak-anak dengan disabilitas psikososial yang ditahan di rumah sakit?  Beberapa laporan mengindikasikan tantangan perawatan kesehatan yang unik di Papua Barat. Apa saja program bantuan yang tersedia untuk individu yang terkena dampak konflik? 

Tanggapan dari delegasi

Indonesia memiliki strategi nasional untuk mencegah perkawinan anak.  Pemerintah melakukan upaya untuk mencegah pernikahan anak melalui program sekolah dan melalui kegiatan penjangkauan dan pendidikan.  Program ini telah menurunkan angka pernikahan anak di Indonesia sebesar 20 persen antara tahun 2020 dan 2022.  Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan topik diskusi yang kompleks. Pernikahan di Indonesia tidak hanya merupakan peristiwa sipil, tetapi juga peristiwa keagamaan.  Indonesia mengakui enam agama resmi, dan undang-undang perkawinan bertujuan untuk mendorong keberagaman agama. 

Disadur dari: ungeneva.org

Teknik pertambangan adalah disiplin teknik yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengekstraksi mineral dari bumi. Teknik pertambangan dikaitkan dengan banyak disiplin ilmu lainnya, seperti geologi, pengolahan mineral dan metalurgi, serta rekayasa geoteknik dan survei. Seorang insinyur pertambangan dapat mengelola setiap tahap operasi penambangan. Mulai dari eksplorasi dan penemuan sumber daya mineral, studi kelayakan, desain tambang, pengembangan rencana, produksi dan operasi, hingga penutupan tambang.

Dengan proses ekstraksi Mineral, sejumlah limbah dan material tidak ekonomis akan dihasilkan. Limbah dan material tersebut merupakan sumber utama pencemaran di sekitar tambang. Aktivitas penambangan menurut sifatnya menyebabkan terganggunya lingkungan alam di sekitar mineral tersebut berada. Oleh karena itu, para insinyur pertambangan tidak hanya bertanggung jawab terhadap proses eksplorasi, produksi dan pengolahan komoditas mineral, namun juga bertanggung jawab terhadap penanganan mitigasi kerusakan lingkungan baik selama maupun setelah kegiatan penambangan sebagai hasil dari perubahan di wilayah pertambangan.

Seorang insinyur pertambangan bekerja untuk mendapat komoditas tambang mineral dan batubara yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan berikut:

• Mineral radioaktif meliputi: uranium, radium, thorium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya
• Mineral logam meliputi: emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, mangaan, platina, bismuth,molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit,antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi,galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium,dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium,neodymium, hafnium,scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium,selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin.
• Mineral bukan logam meliputi: intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa,fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika,magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit,gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batukuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen
• Batuan meliputi: pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome,tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit,basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert,kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas,batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikilsungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu),bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit),batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau darisegi ekonomi pertambangan
• Batubara meliputi batubara, bitumen padat, batuan aspal, dan gambut.

Penyelenggara

Perguruan tinggi penyelenggara teknik pertambangan di Indonesia (disusun berdasarkan abjad) yaitu:

Universitas

1. Universitas 19 November Kolaka
2. Universitas Bangka Belitung
3. Universitas Bung Hatta Padang
4. Universitas Cordova
5. Universitas Hasanuddin
6. Universitas Haluoleo
7. Universitas Islam Bandung
8. Universitas Islam Negeri Jakarta
9. Universitas Jambi
10. Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong
11. Universitas Lambung Mangkurat
12. Universitas Muara Bungo
13. Universitas Muhammadiyah Mataram
14. Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
15. Universitas Mulawarman
16. Universitas Muslim Indonesia
17. Universitas Negeri Padang
18. Universitas Negeri Papua
19. Universitas Nusa Cendana
20. Universitas Nusa Tenggara Barat
21. Universitas Palangka Raya
22. Universitas Pembangunan Nasional Veteran
23. Universitas Sains Dan Teknologi Jayapura
24. Universitas Sriwijaya
25. Universitas Syiah Kuala
26. Universitas Trisakti
27. Universitas Veteran Republik Indonesia

Institut

1. Institut Teknologi Sumatera
2. Institut Sains Dan Teknologi Td Pardede
3. Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
4. Institut Teknologi Bandung
5. Institut Teknologi Medan
6. Institut Teknologi Sains Bandung
7. Institut Teknologi Yogyakarta

Sekolah tinggi

1. Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (PTK AKAMIGAS-STEM)
2. Sekolah Tinggi Ilmu Teknik Prabumulih
3. Sekolah Tinggi Ilmu Teknik Trisula
4. Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang
5. Sekolah Tinggi Teknologi Mineral Indonesia
6. Sekolah Tinggi Teknologi Nasional

Akademi

1. Akademi Pertambangan Makassar
2. Akademi Teknik Pembangunan Nasional

Politeknik

1. Politeknik Amamapare
2. Politeknik Geologi Dan Pertambangan Agp
3. Politeknik Halmahera
4. Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau
5. Politeknik Ketapang
6. Politeknik Muara Teweh
7. Politeknik Negeri Banjarmarmasin
8. Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung

Pranala luar

• Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung
• Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta
• Teknik Pertambangan Universitas Islam Bandung
• Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya Diarsipkan 2010-08-21 di Wayback Machine.
• Teknik Pertambangan Universitas Trisakti
• Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin Diarsipkan 2018-01-30 di Wayback Machine.
• Referensi Ilmu Pertambangan
• SME (Society for Mining Metallurgy and Exploration), publishes the monthly magazine Mining Engineering
• U.S. Department of Labor: Mining and geological engineers Diarsipkan 2005-02-06 di Wayback Machine. Diarsipkan 2005-02-06 di Wayback Machine.
• British Geological Survey Mineral Processing
• Turkısh Mining Engineers Diarsipkan 2019-03-22 di Wayback Machine.
• Mineral Exploration Properties of Turkey Diarsipkan 2009-05-25 di Wayback Machine.
• Mining Science and Technologies in Russia

Disadur dari: https://id.wikipedia.org/