Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap agar penggantian Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa bisa tuntas sebelum pergantian kabinet 2020-2024. "Jadi pada saatnya pergantian kabinet, semua jembatan di Jawa sudah lebih baik lagi," terang Basuki dalam pidatonya pada penandatanganan perjanjian kerja sama jembatan tersebut. Basuki menuturkan, konstruksi fisik penggantian jembatan CH di Jawa akan dimulai tahun 2022 hingga 2023. Awalnya, sebanyak 38 jembatan CH yang akan diganti. Namun, sebelum ditandatanganinya perjanjian kerja sama tersebut, satu jembatan telah runtuh.

Dia mengungkapkan, penggantian jembatan CH di Jawa dilakukan karena rata-rata sudah berusia 40 tahun.
Proyek Kerja sama dengan Badan Usaha (KPBU) penggantian 37 Jembatan CH ini menelan investasi sebesar Rp 2,199 triliun. Masa kerja penggantian dan/atau duplikasi jembatan ini memakan waktu selama 12 tahun, terdiri dari dua tahun masa konstruksi dan 10 tahun masa layanan. Ke-37 jembatan yang dirombak ini ada tiga di Banten, 16 di Jawa Barat, dan masing-masing 9 di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Berikut ini rinciannya:

Banten

• Batuceper
• Cisadane A dan B Tawang I

Jawa Barat

• Cilamaya
• Ciasem III A
• Cipangaritan B
• Cigadung I B
• Karang Sembung
• Sigranela B
• Kalijaga A
• Kanci IB
• Citanduy
• Ciputra Haji
• Cikao A
• Cisomang
• Cimanuk
• Ciletung
• Cikeruh
• Batujajar

Jawa Tengah

• Juana I
• Pedes B
• Pang I A
• Jurug B
• Pemali Brebes B
• Tajum Karang Bawang
• Tajum II Margasana
• Kalibanger A
• Wonokerto II A

Jawa Timur

• Jetak
• Bandar Ngalim
• Ngujang
• Munjungan
• Teleng
• Kangkung
• Trisula Lama
• Wirolegi Kalitakir

Pemerintah memfokuskan pembangunan proyek nasional pada serangkaian program berupa pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan untuk menggunakan produk lokal dalam menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur dan perumahaan rakyat.
Dalam pengerjaan proyek infrastruktur dan perumahan nasional, pemerintah melalui Kementerian PUPR mewajibkan penggunaan material produksi dalam negeri, termasuk baja.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menilai, selain untuk mendukung proyek nasional, produk lokal berstandar nasional Indonesia atau SNI lebih unggul dari produk impor.

Dalam webinar 'Pembangunan Infrastruktur & Perumahan Indonesia: Antara Target dan Perlindungan Konsumen' yang ditayangkan CNN Indonesia TV, Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kementerian PUPR, Kimron Manik menyatakan, pihaknya akan terus berkomitmen dan konsisten menggunakan produk-produk dalam negeri yang bersertifikat SNI, tak terkecuali penggunaan material baja lapis.

"Jadi jelas, PUPR terus berkomitmen akan menggunakan produk-produk material yang berstandar dan ada keberpihakan produk dalam negeri dengan TKDN-nya," ujar Kimron.

Kimron menegaskan, penggunaan produk dalam negeri, termasuk baja lapis, harus bersertifikat SNI karena memiliki keunggulan. Yaitu memiliki kualitas yang dapat memperkuat struktur bangunan atau konstruksi.

Selain itu juga dapat menghindari dari resiko atau kemungkinan kecelakaan kerja maupun kegagalan konstruksi.

"Jelas jika sudah tidak masuk standar nasional barang materialnya, di lapangan itu pasti sangat rawan sekali. Kalau kami dari sisi pelaksana, ketakutannya adalah kecelakaan konstruksi atau kegagalan bangunan akibat tidak memenuhi standar nasional," kata Kimron.

Karena itu, dalam proyek-proyek infrastruktur nasional, Kementerian PUPR selalu menekankan dan mewajibkan kepada kontraktor agar menggunakan bahan-bahan berstandar SNI, termasuk dalam produk-produk baja lapis.

Kemudian, Kementerian PUPR juga mewajibkan para kontraktor agar memasukkan daftar material yang digunakan ke dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) di simpk.pu.go.id.

"Dari sisi perencanaan sudah kita well informed terhadap produk material berstandar tadi. Jadi waktu mereka membuat spesifikasi harus mengadopsi ke produk-produksi SNI dan TKDN," ujarnya.

Di dalam SIMPK itu, lanjut Kimron, masyarakat yang ingin mengerjakan proses pembangunan seperti rumah, juga dapat melihat daftar bahan-bahan material yang direkomendasikan Kementerian PUPR sesuai SNI. Sehingga masyarakat tidak salah dalam memilih bahan-bahan bangunan yang digunakan.

"Kalau sudah ber-SNI wajib masuk ke sistem informasi kami, supaya masyarakat bisa paham mana yang bisa dipakai mana yang tidak 'layak' digunakan," ucapnya.

BlueScope Jadi Rantai Pasokan Baja Lapis Nasional

Penggunaan produk lokal pada proyek infrastruktur dan perumahan nasional di bawah naungan Kementerian PUPR turut memberikan peluang bagi pelaku usaha, khususnya di sektor industri baja lapis nasional agar bisa bangkit setelah terpuruk akibat pandemi.

Selain itu, penggunaan baja berstandar SNI mampu meningkatkan kualitas proyek infrastruktur nasional serta memperpanjang ketahanan dan usia proyek pemerintah.

Salah satu perwakilan produsen baja lapis nasional yang bermitra dengan pemerintah adalah PT NS BlueScope Indonesia. Sebagai pelopor produsen baja lapis ringan sejak 1994 di Indonesia, PT NS BlueScope Indonesia (BlueScope) mendukung percepatan pembangunan perumahan dan infrastruktur Indonesia melalui inovasi-inovasinya khususnya pada material baja lapis aluminium seng (BJLAS) yang memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Bluescope sebagai pelopor inovasi bajal lapis aluminium seng (Bj.LAS), sudah berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur maupun perumahan di Indonesia. Kami sudah menjadi bagian rantai pasokan baja lapis nasional," kata Direktur Pemasaran dan Penjualan PT NS BlueScope Indonesia, Irfan Fauzie dalam kesempatan yang sama.

Irfan menjelaskan, sejumlah proyek infrastruktur pemerintah yang menggunakan produk-produk berkualitas dari NS Bluescope. Mulai dari Jakarta Internasional Stadium (JIS), Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang, Stasiun KA Cisauk, Terminal Intermoda BSD, hingga Kantor Gubernur NTT di Kupang.

"Sudah banyak proyek-proyek prestisius di Indonesia yang menggunakan inovasi dari Bluescope. Jadi produk kami seperti COLORBOND®, ZINCALUME® yang sekarang ini digunakan di banyak proyek-proyek prestisius nasional dan BlueScope Zacs® untuk sektor perumahan atau residential," ucap Irfan.

Terdapat beberapa tantangan dalam pemenuhan kebutuhan baja lapis dalam negeri yaitu diantaranya penerapan SNI di Indonesia seperti SNI Struktur 8399:2017, melengkapi SNI yang masih dalam tahap belum wajib seperti SNI BJLAS Warna 8305:2019, dan juga butuhnya peningkatan edukasi khususnya para tukang/mandor yang bekerja umumnya pada sektor informal.

SNI mengatur tidak hanya bentuk profil tetapi juga spesifikasi material yang direkomendasikan untuk struktur bangunan. Struktur bangunan sangat penting karena terkait dengan aspek keselamatan penghuni, ketika struktur mengalami kegagalan bangunan akan rawan ambruk. Misalnya dalam hal ini SNI 8399:2017 mengatur bahwa minimum untuk struktur adalah menggunakan BJLAS dengan lapisan AZ100 dimana saat ini di Indonesia kita tahu bahwa yang beredar di pasaran banyak didominasi oleh AZ70 bahkan lebih rendah.

Selain itu terdapat juga SNI BJLAS Warna 8305:2019 yang mengutamakan perlindungan konsumen khususnya terkait dengan keekonomisan bangunan untuk penggunaan penutup atap dan dinding. Di Indonesia saat ini banyak terdapat produk-produk dengan lapisan aluminium-zinc (AZ) dibawah standar untuk atap yaitu dibawah AZ70 untuk BJLAS Warna. Hal ini akan menyebabkan tingkat keekonomisan atap sangat buruk karena atap mudah berkarat dan dampaknya konsumen akan lebih sering mengganti atap. Sementara, kita tahu bahwa mengganti atap bukan perkara yang mudah dan murah bagi konsumen khususnya untuk perumahan rakyat.

NS Bluescope berkomitmen mendukung pemerintah dengan memproduksi bahan-bahan berkualitas berstandar SNI untuk kepuasan dan perlindungan konsumen.

Irfan menyebut, penggunaan produk-produk dari NS Bluescope yang berstandar SNI dapat mencegah potensi kegagalan konstruksi dalam proyek-proyek nasional maupun pembangunan lain yang dilakukan masyarakat umum. Pun demikian, produk-produk berlisensi SNI yang dikeluarkan NS Bluescope seperti baja lapis, juga memiliki daya tahan dan keawetan yang bisa digunakan dalam jangka waktu panjang.

"Mengenai standar produksi dalam negeri, ini menyangkut keselamatan untuk proyek itu sendiri pada saat pembangunan, mencegah kegagalan konstruksi terjadi. Tetapi juga keawetan produk itu sendiri. Jadi kalau sudah memenuhi standar SNI pastinya menjamin semua aspek itu," katanya.

Lebih lanjut Irfan berharap, ke depannya NS Bluescope dapat terus berperan aktif bersama pemerintah dalam memprioritaskan dan menggalakkan produk-produk berstandar SNI demi perlindungan, kepuasan, dan keamanan konsumen.

"Bagi kami pelaku industri baja, bersama-sama pemerintah menggalakkan perlindungan konsumen dari segi keselamatan maupun keekonomisan sebuah proyek," ujar Irfan.
 

Sumber: cnnindonesia.com

Peristiwa kecelakaan tunggal yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya, Febri Andriansyah masih hangat diperbincangkan. Salah satunya terkait kalaikan konstruksi jalan Tol Jombang dari arah Jakarta menuju Surabaya, Jawa Timur.

Pemerhati konstruksi jalan raya dan rel kereta api Gatot Rusbintardjo menilai kecelakaan maut itu bukti kontruksi jalan tol di Indonesia tidak aman.

"Jalan tol di Indonesia tidak aman," kata Gatot dalam keterangan tertulis

Gatot menjelaskan kontruksi jalan tol menggunakan perkerasan beton semen yang tidak memiliki atau minim tahanan gelincir (skid resistance). Skid resistance merupakan daya cengkeram ban dengan permukaan perkerasan jalan.

"Karena skid resistennya kecil atau bahkan nol, maka apabila mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan mengerem, mobil tidak segera berhenti karena tidak ada daya cengkeram yang memadai antara ban dan permukaan perkerasan jalan," terang Gatot.

Akibatnya, lanjut dia mobil akan meluncur cukup jauh sebelum berhenti. Sehingga sering terdengar mobil menabrak truk atau mobil lain yang ada didepannya. Untuk itu dia mengingatkan jalan yang menggunakan perkerasan beton semen tidak digunakan untuk kecepatan tinggi.

"Perhatikan, jalan beton bukan jalan untuk kecepatan tinggi! Sehingga salah membangun jalan tol dengan perkerasan kaku," kata Gatot.

Lebih lanjut dia menjelaskan di tengah jalan tol diberi pembatas berupa dinding beton yang tebal dan kokoh. Sehingga bila ada mobil yang mengalami selip atau kemudinya berbelok, maka akan menabrak beton. Bila saat terjadi hal tersebut mobil dalam kecepatan tinggi, akibatnya bisa fatal. Sebagaimana yang terjadi pada mobil yang ditumpangi Vanessa Angel.

"Jika ada mobil yang selip atau kemudinya berbelok maka akan menabrak tembok beton dan karena kecepatannya tinggi. Akibatnya fatal seperti yang dialami mobil VA dan juga dosen Fakultas Teknik Sipil UNDIP beberapa waktu yang lalu," kata dia.

Seharusnya kata Gatot, pembatas ruas jalan terbuat dari rumput dengan lebar minimal 2 meter x 5 meter. Lalu memiliki kelandaian 5 persen seperti jalan tol Jagorawi saat pertama kali dibuat. Sehingga bila ada pengemudi yang mengantuk atau terjadi ban pecah, dampaknya bisa diminimalisir.

"Jika ada sopir mengantuk atau mobil pecah ban, mobil tidak menabrak tembok beton, tetapi meluncur di atas rumput yang landai dan akhirnya berhenti dengan selamat," kata dia.

Untuk itu dia mengingatkan, kepada para pengemudi untuk tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi di tol. Dia meminta masyarakat untuk menaati rambu lalu lintas.

"Sekali lagi ingat!! Jalan Tol di Indonesia adalah jalan yang tidak aman terutama untuk kecepatan tinggi. Taatilah rambu pembatas kecepatan," kata dia.

Keberlanjutan dan kualitas pembangunan infrastruktur tentunya harus didukung dengan aspek keselamatan proses konstruksi yang matang dan mumpuni. Sistem yang digunakan dalam aspek tersebut diciptakan, dikelola, dan ditaati oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten. Berupaya menghadirkannya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Ahli Muda di Jayapura, Senin (8/11), secara daring.

Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK. Karena SMKK merupakan bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerja konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Hal tersebut telah diamanatkan pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Saat membuka secara resmi pelatihan, Kepala Pusbangkom Manajemen diwakili Kepala Bidang Manajemen dan Sistem Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Catherine Sihombing, menyampaikan “Kita perlu terus menjaga integritas, bersikap jujur, konsisten, dan tegas dalam menjalankan aturan salah satunya salah satunya penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)”.

Kerugian material, korban jiwa, gangguan Kesehatan, dan mengganggu produktivitas. Dampak serius dari kecelakaan kerja tersebut mendorong pemerintah melakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara maksimal. “Pemerintah turut bertanggungjawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan kerja dan untuk itu diperlukan SDM yang kompeten untuk menciptakan sistem manajemen keselamatan konstruksi,”tutur Catherine.

Untuk menjaga mutu peserta pelatihan, Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) PUPR Wilayah IX Jayapura berkomitmen tinggi untuk memfasilitasi pelatihan yang akan berlangsung hingga 16 November secara daring. Para pengajar yang berasal dari Widyaiswara, Pejabat Struktural, dan Perhimpunan Ahli Keselamatan dan Konstruksi Indonesia (PAKKI) akan memaparkan materi terkait SMKK. 25 orang peserta pun siap menjalani pelatihan dengan total 58 Jam Pelajaran (JP) ini.

Sumber: pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), tahun ini akan memulai pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci). Di mana pembangunan tahap pertama ditargetkan rampung pada 2024.

Saat ini, progres sudah sampai pada penetapan lokasi (penlok) tahap pertama oleh Gubernur Jawa Barat dan sedang dalam pengurusan penlok dari Pemda Jawa Tengah. Setelah penlok, akan dilakukan proses pengadaan tanah seperti sosialisasi dan musyawarah.

“Dalam pelaksanaan pembangunan Tol Getaci saya ingin mengingatkan cepat is a must but not sufficient. Saya berharap untuk tetap menjaga kaidah-kaidah lingkungan hidup agar tidak merusak bukit-bukit yang ada. Selain itu juga agar menghindari memotong pohon yang tidak perlu. Ini merupakan perintah bapak Presiden Jokowi, pesannya adalah dalam membangun jangan merusak lingkungan,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan pers.

Jalan Tol Getaci (Gede Bage-Tasik Malaya-Cilacap).

Basuki melanjutkan, selama proses konstruksi juga harus tetap memperhatikan kualitas pembangunan. Sehingga hasilnya bukan hanya tersambung tapi juga agar lebih nyaman yang merupakan tuntutan untuk digunakan masyarakat.

"Jalan Tol Getaci khususnya di wilayah Gedebage ini struktur geologinya cukup rumit dengan banyak batuan gunung yang rawan longsoran, sehingga perlu penanganan khusus selama proses konstruksi," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, pembangunan Tol Getaci dilakukan untuk memperlancar konektivitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di selatan Jawa Barat.

Sumber:  viva.co.id

Program Padat Karya Tunai (PKT) pengelolaan sampah Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS-3R) telah menyerap tenaga kerja sebanyak 4.098 orang tenaga kerja. Artinya, serapan tenaga kerja ini melebihi target yang ditentukan pada tahun ini yaitu 2.430 orang. PKT TPS-3R ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pembangunan TPS-3R ini melibatkan masyarakat yang diharapkan tidak hanya mengurangi kuantitas sampah dari sumbernya, tetapi juga memberikan pembelajaran serta praktik langsung. Selain itu, juga terjadi penyerapan tenaga kerja untuk mendukung daya beli masyarakat pada masa Pandemi Covid-19.

"Adanya program TPS-3R ini masyarakat diajak untuk mengubah perilakunya agar membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pengelolaan 3R terhadap sampah yang mereka hasilkan,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dikutip dari laman Kementerian PUPR. Tahun ini, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR menyalurkan anggaran program TPS-3R di 162 lokasi sebesar Rp 97,2 miliar. Pekerjaan fisik Program TPS-3R yang telah tuntas salah satunya di Provinsi Jawa Tengah tersebar di 13 kabupaten/kota. Ke-13 wilayah tersebut adalah Kabupaten Boyolali, Cilacap, Kebumen, Magelang, Purworejo, Sragen, Temanggung, Wonosobo, Blora, Grobogan, Pati, Semarang, serta Kota Semarang.

Pada beberapa lokasi penerima bantuan Program TPS-3R, sampah yang telah dipilah dan diolah juga dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar atau bahan campuran aspal. Misalnya, sampah organik berupa ranting dan dedaunan dapat diolah menjadi bahan bakar berbentuk pelet atau briket. Sementara sampah non-organik berupa kantong plastik bisa dicacah untuk menjadi bahan campuran aspal plastik. Inovasi pengelolaan sampah ini membuat TPS-3R juga dapat menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis dari sampah yang diolah tersebut.

 

Sumber: kompas.com