Kamboja tetap menjadi salah satu pasar yang tumbuh cepat di Asia Tenggara, tetapi lingkungan regulasinya masih penuh tantangan bagi pelaku usaha internasional. Laporan 2025 National Trade Estimate menunjukkan bahwa negara ini mempertahankan tarif tinggi, proses pengadaan pemerintah yang sering tidak transparan, ekosistem kekayaan intelektual yang lemah, serta potensi hambatan digital yang dapat memengaruhi perdagangan dan investasi. Hambatan-hambatan tersebut menjadikan Kamboja pasar yang menarik tetapi berisiko, terutama bagi perusahaan yang membutuhkan stabilitas regulasi dan perlindungan hukum yang kuat.
Tarif: Struktur Relatif Tinggi dan Ketidakpastian Klasifikasi HS
Kamboja memiliki tarif MFN rata-rata 9,4%, dengan rincian:
-
11,9% untuk produk pertanian,
-
9,0% untuk produk non-pertanian.
Semua garis tarif telah diikat di WTO dengan bound rate rata-rata 19,3%, memberikan stabilitas nominal. Namun, tarif tertinggi mencapai 35% dan dikenakan pada berbagai kategori produk seperti:
-
makanan olahan,
-
minuman kaleng,
-
kosmetik dan produk perawatan kulit,
-
kaca dan produk gelas,
-
perabotan rumah,
-
peralatan listrik,
-
video game,
-
mobil dan furnitur.
Penerapan tarif ini sering diperumit oleh ketidakjelasan klasifikasi HS. Banyak importir menyampaikan bahwa otoritas bea cukai kerap memilih klasifikasi dengan tarif tertinggi ketika suatu barang berpotensi masuk beberapa HS code berbeda. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan meningkatkan biaya perdagangan.
Pengadaan Pemerintah: Proses Tidak Transparan dan Minim Penegakan
Pengadaan pemerintah di Kamboja dikenal tidak transparan dan sarat ketidakpastian. Beberapa persoalan utama:
-
pengumuman tender sering diberikan dengan waktu respons sangat singkat,
-
hanya kontraktor yang terdaftar pada Kementerian Perekonomian dan Keuangan yang dapat berpartisipasi untuk proyek konstruksi,
-
tuduhan penyimpangan dan manipulasi tender kerap muncul,
-
ketentuan audit sering tidak ditegakkan,
-
penerapan Law on Public Procurement 2023 belum menunjukkan perubahan signifikan.
Kamboja juga bukan pihak dan bukan pengamat dalam perjanjian pengadaan pemerintah WTO (GPA), sehingga tidak berkewajiban mengikuti standar transparansi global.
Kekayaan Intelektual: Penegakan Lemah dan Peredaran Produk Palsu Masif
Meskipun pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran publik mengenai IP, penegakan hukum tetap sangat terbatas. Peredaran barang palsu marak terjadi, terutama di lokasi wisata seperti Central Market Phnom Penh, yang masuk daftar Notorious Markets tahun 2024.
Beberapa isu utama:
-
tingkat pembajakan siaran TV dan kabel sangat tinggi,
-
bioskop ilegal masih memutar film bajakan,
-
banyak situs digital yang mengunggah musik, film, e-book, dan software secara ilegal,
-
lembaga penegak IP memiliki tanggung jawab yang tumpang tindih, mengurangi efektivitas investigasi,
-
rancangan undang-undang rahasia dagang masih ditunda,
-
aparat penegak sering kekurangan sumber daya untuk melakukan penyidikan.
Pemerintah menyatakan mendukung peningkatan penegakan IP, tetapi bukti implementasi masih minim.
Hambatan Digital dan E-Commerce: Potensi Sentralisasi Akses Internet
Kamboja mengesahkan undang-undang e-commerce pada 2019, yang mulai berlaku penuh 2020. Undang-undang ini mengatur transaksi digital baik domestik maupun dari luar negeri. Namun kekhawatiran utama pelaku usaha berkaitan dengan National Internet Gateway (NIG).
Sub-decree tahun 2021 mengusulkan agar seluruh lalu lintas internet dilewatkan melalui satu titik yang dikendalikan operator yang ditunjuk pemerintah. Walaupun penerapannya ditunda, rencana tersebut belum dibatalkan.
Jika diterapkan, NIG dapat mengakibatkan:
-
kendali besar pemerintah terhadap data,
-
risiko sensor atau pemblokiran konten,
-
meningkatnya biaya dan keterlambatan akses internet,
-
potensi gangguan serius pada operasi bisnis digital internasional.
Hambatan Investasi: Pembatasan Kepemilikan Tanah dan Sektor Tertentu
Konstitusi Kamboja melarang kepemilikan tanah oleh asing, kecuali untuk unit di atas lantai dasar dan maksimal 70% dari total kepemilikan gedung. Selain itu:
-
properti dalam radius 30 km dari perbatasan tidak boleh dimiliki orang asing,
-
kepemilikan tanah hanya dimungkinkan melalui badan usaha yang 51% dimiliki warga Kamboja,
-
beberapa sektor—film, penggilingan beras, pertambangan batu mulia—mewajibkan adanya partisipasi lokal.
Di sisi perpajakan, beberapa perusahaan asing mengeluh tentang:
-
audit pajak mendadak,
-
penilaian pajak yang tidak dijelaskan,
-
pembekuan aset terkait tuduhan pajak,
-
kurangnya konsultasi publik sebelum aturan pajak baru diberlakukan.
Hambatan Transparansi: Minim Konsultasi Publik dan Prosedur yang Tidak Konsisten
Meskipun pemerintah menyerukan konsultasi publik mengenai rancangan peraturan, banyak pelaku usaha menyatakan bahwa:
-
proses konsultasi sering sekadar formalitas,
-
pengumuman dilakukan terlalu mepet,
-
prosedur masukan publik tidak jelas,
-
regulasi multi-kementerian (Joint-Prakas) tidak memiliki pembagian wewenang yang jelas.
Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian tinggi bagi bisnis yang bergantung pada regulasi produk makanan, farmasi, dan kosmetik.
Korupsi: Hambatan Struktural dalam Iklim Usaha
Korupsi masih menjadi hambatan besar dalam lingkungan usaha Kamboja. Kalangan bisnis mencatat bahwa:
-
pembayaran “fasilitasi” masih sering diminta,
-
lembaga peradilan dianggap sangat korup,
-
investigasi oleh Anti-Corruption Unit tidak konsisten,
-
publikasi resmi biaya layanan publik tidak diperbarui sehingga memberi ruang pungutan liar,
-
meskipun platform pendaftaran daring telah diperluas pada 2023, banyak kementerian belum sepenuhnya mengadopsinya.
Korupsi berdampak langsung pada biaya operasi dan kepastian usaha bagi perusahaan asing.
Penutup: Pasar yang Tumbuh Cepat tetapi Masih Membutuhkan Reformasi Sistemik
Kamboja memiliki potensi besar sebagai pasar konsumsi dan lokasi manufaktur berbiaya rendah. Namun hambatan tarif, ketidakpastian klasifikasi HS, transparansi pengadaan yang lemah, rezim IP yang rapuh, risiko regulasi digital, serta pembatasan investasi membuat lingkungan usaha tetap menantang.
Progres Kamboja dalam mengadopsi sistem digital untuk perizinan dan pendaftaran merupakan langkah ke arah yang benar, tetapi reformasi struktural yang lebih dalam diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan akses pasar yang lebih terbuka.
Daftar Pustaka
2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers – Cambodia Section.