Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan tenaga kerja untuk program Infrastruktur Berbasis Masyarakat/Padat Karya Tunai (IBM/PKT) tahun 2022 sebanyak 60.466 orang. Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI. "Ini pelaksanaan PKT di tahun 2022 kami lakukan dengan pemberdayaan masyarakat atau swakelola. Ini dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebesar 60.466 orang," jelas Diana. Untuk program IBM/PKT tahun 2022, pagu anggaran yang dikucurkan sebanyak Rp 2,11 triliun. Ada beberapa program yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dalam IBM/PKT yakni Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) yang dilaksanakan di 1.156 lokasi. Untuk program ini, anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 578 miliar dengan target serapan tenaga kerja 17.340 orang.

Kemudian, program Sanitasi Pendidikan dan Keagamaan akan dilaksanakan di 1.387 lokasi yang menargetkan penyerapan tenaga kerja 8.286 orang dengan kucuran dana senilai Rp 290,2 miliar.

Selanjutnya, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang dilaksanakan di 1.061 lokasi. TPS3R membidik 1.590 orang dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 63,6 miliar. Lalu, Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang menyasar 6.000 orang tenaga kerja akan dilaksanakan di 265 kelurahan.

Adapun kucuran dananya sebesar Rp 254,7 miliar. Tak hanya itu, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 690 miliar di 1.725 desa dengan serapan tenaga kerja 17.250 orang. Anggaran tersebut dikucurkan untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Sementara program terakhir adalah Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW) dengan kucuran dana Rp 225 miliar. PISEW dilaksanakan di 450 kecamatan yang nantinya akan menyerap 10.000 tenaga kerja.


Sumber: kompas.com

Pemerintah pusat akan menata permukiman kumuh berskala kawasan minimal memenuhi kriteria luas lebih dari 15 hektar. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat (BPPW) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Oscar R H Siagian mengatakan hal ini dalam press tour. "Jadi, kalau mau skala kawasan oleh pusat, kita intervensi jika kawasan itu (memiliki luas) lebih dari 15 hektar," tutur Oscar. Namun, jika kawasan tersebut berada 5-15 hektar, penataan kawasan kumuh akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov). Sementara itu, luas kawasan kumuh kurang dari lima hektar, penanganan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot).

Misalnya, penataan kawasan kumuh Cipanyir yang telah tuntas dilakukan selama delapan bulan atau mulai akhir Desember 2020 hingga tuntas Agustus 2021. Kawasan kumuh Cipanyir dapat ditata oleh Pemerintah Pusat karena luas lahannya melebihi 15 hektar atau tepatnya 21 hektar. Asal tahu saja, Cipanyir merupakan singkatan dari Kelurahan Cimpedes di Kecamatan Cimpedes dengan Kelurahan Panyingkiran di Kecamatan Indihiang.

Sebelumnya, penataan kawasan Cipanyir telah dilakukan tahun 2019 lalu melalui program KOTAKU skala lingkungan yang dilaksanakan berbasis masyarakat. "Jadi, masyarakat merencanakan dan kemudian melaksanakan, tapi skalanya masih yang kecil-kecil, ada di Kelurahan Panyingkiran," lanjutnya. Lingkup pekerjaan KOTAKU ini berupa pembukaan akses jalan baru, penataan Sungai Ciloseh, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta drainase.

Tetapi, ada dua hal yang tidak diintervensi BPPW Jawa Barat Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dalam penataan kawasan Cipanyir yaitu bangunan dan ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran. Penataan bangunan seperti rumah merupakan tupoksi Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). "Namun, kita usulkan untuk Pemprov menangani, cuma waktunya (pelaksanaannya) belum tahu," lanjut Oscar. Sementara ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran tidak dilaksanakan oleh BPPW Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR karena Pemda tidak mengusulkan program tersebut menjadi prioritas.

Sumber: kompas.com

Kawasan kumuh Cipanyir d Kota Tasikmalaya kini telah selesai ditata dengan anggaran senilai Rp 6 miliar oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Oscar H Siagian mengungkapkan hal ini dalam press tour. "(anggaran) untuk kontraknya menjadi Rp 6 miliar dengan waktu pengerjaan selama delapan bulan," jelas Oscar. Oscar menjelaskan, penataan kawasan kumuh Cipanyir dilakukan mulai akhir Desember 2020 hingga tuntas Agustus 2021.

Perlu diketahui, Cipanyir merupakan singkatan dari Kelurahan Cimpedes di Kecamatan Cimpedes dengan Kelurahan Panyingkiran di Kecamatan Indihiang. Sebelumnya, penataan kawasan Cipanyir telah dilakukan tahun 2019 lalu melalui program KOTAKU skala lingkungan yang dilaksanakan berbasis masyarakat.

"Jadi, masyarakat merencanakan dan kemudian melaksanakan, tapi skalanya masih yang kecil-kecil, ada di Kelurahan Panyingkiran," lanjutnya. Lingkup pekerjaan KOTAKU ini berupa pembukaan akses jalan baru, penataan Sungai Ciloseh, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta drainase. Tetapi, ada dua hal yang tidak diintervensi BPPW Jawa Barat Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dalam penataan kawasan Cipanyir yaitu bangunan dan ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran. Penataan bangunan seperti rumah merupakan tupoksi Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). "Namun, kita usulkan untuk Pemprov menangani, cuma waktunya (pelaksanaannya) belum tahu," lanjut Oscar.
Sementara ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran tidak dilaksanakan oleh BPPW Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR karena Pemda tidak  mengusulkan program tersebut menjadi prioritas.
 

Wajah baru Kawasan Cipanyir

1. 1. Anggaran penataan kawasan Cipanyir Rp 6 miliar 
2. 2. Penataan mencakup pembukaan akses jalan baru, penataan Sungai Ciloseh, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta drainase.
3. 3. Sebelumnya, penataan kawasan Cipanyir telah dilakukan tahun 2019 lalu melalui program KOTAKU skala lingkungan yang dilaksanakan berbasis masyarakat.
    

Sumber: kompas.com

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yudha Mediawan menyebutkan, ada 33 paket pekerjaan untuk mendukung sejumlah acara internasional. Acara internasional tersebut yakni, Presidensi G20 Tahun 2022, ASEAN Summit, serta penyelanggaran sejumlah acara di kawasan Mandalika.

"Jadi kalo paket jumlahnya secara detail 33 paket (pekerjaan)," kata Yudha usai acara penandatanganan kontrak payung e-katalog dengan 41 penyedia jasa. Pembangunan Infrastruktur tersebut dilaksanakan seiring diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2021. Perpres tersebut mengatur terkait Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Yudha melanjutkan, sejumlah 33 paket pekerjaan tersebut itu terdiri dari bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, juga perumahan. Masing-masing kegiatan infrastruktur itu terbagi dalam beberpa paket baik fisik, dan non fisik.

Beberapa paket pekerjaan tersebut adalah jalan akses dari Labuan Bajo-Tana Mori, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan penataan kawasan di Mandalika. "Proses revitalisasi dan pembangunan sudah berjalan," terang Yudha. Dia menargetkan, beberapa pekerjaan infrastruktur tersebut akan ada yang rampung pada April atau Mei, lalu ada juga September.

"Dan ini makanya itu dilakukan percepatan-percepatan, termasuk prosesnya juga melalui pengadaan langsung," lanjut dia. Namun demikian, Yudha belum mengetahui pasti berapa total dana dalam pembangunan ke-33 infrastruktur tersebut. "Ini Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA) juga sedang diproses juga kan, (kira-kira) lebih dari Rp 1 triliun," pungkasnya.

Sumber: kompas.com

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menerima wakaf berupa paten konstruksi sarang laba-laba. BWI bisa menggunakan paten ini untuk pembangunan yang menggunakan dana wakaf. Ini adalah kali pertama BWI menerima wakaf dalam bentuk hak paten dari pemilik paten Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) sebagai pondasi ramah gempa. Penyerahan hak paten atas nama PT Katama Suryabumi itu diterima oleh Ketua BWI, Prof Mohammad Nuh. "Wakaf berupa paten ini kan bentuk lain dari pemahaman tentang wakaf yang ada di masyarakat. Selama ini masyarakat beranggapan wakaf itu hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah, dan biasanya diwakafkan untuk masjid, musala, makam dan tempat ibadah lain, padahal pengertian tentang wakaf sudah berkembang, salah satunya kepemilikan paten pun bisa diwakafkan dengan akad yang jelas," kata Ketua BWI Mohammad Nuh dalam keterangan tertulis.

Nuh berharap dengan pemahaman yang kini berkembang di masyarakat tentang wakaf, potensi wafak ke depan diharapkan terus berkembang dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Presiden Direktur PT Katama Suryabumi, Kris Suyanto, dalam akadnya sebagai wakif menyatakan, paten yang diwakafnya adalah 70 persen setiap biaya pemakaian paten KSLL yang digunakan untuk keperluan pembangunan proyek-proyek wakaf. "Sisanya atau 30 persennya digunakan untuk operasional pendampingan. Kami tergerak mewakafkan paten ini karena Indonesia berada di wilayah rawan gempa, karena itu bangunan atau gedung-gedung yang dibangun sebaiknya harus dilindungi dari kemungkinan musibah gempa," kata Kris.

Kris mengaku perlu mewakafkan paten itu, karena selama ini penggunaan desain paten tahan gempa dengan KSLL, masih dianggap cukup mahal. Dengan wakaf sebanyak 70 persen dari setiap biaya pemakaian paten KSLL, dia berharap makin banyak bangunan terutama yang dibiayai dari wakaf memanfaatkan desain tahan gempa. "Ditanya enggak 100 persen wakaf yang diberikan, karena biaya 30 persen disiapkan untuk fasilitasi pendampingan teknis di lapangan. Kami berkepentingan melakukan pendampingan teknis agar tidak terjadi kesalahan dalam desain dan pemakaian konstruksi ini," ucap Kris.

 

Sumber:  properti.kompas.com

Kementerian PUPR tengah menggenjot realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT) menjelang tutup tahun 2021. Salah satunya di bidang cipta karya atau permukiman. Program ini meruapakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seiring pandemi Covid-19, bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta mempertahankan daya beli masyarakat.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, pada 2021 program PKT bidang permukiman mendapat alokasi sebesar Rp 5,29 triliun. Direncanakan dapat menyerap 219.821 tenaga kerja tersebar di 15.936 lokasi.

"Tercatat hingga 15 November 2021 pukul 12.00 WIB realisasi padat karya yang sudah dilaksanakan sebesar 93,39 persen senilai Rp 5,21 triliun dan realisasi fisik sebesar 84,09 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 362.488 orang," ujarnya dalam keterangan resmi.

Adapun program PKT bidang permukiman seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Pondok Pesantren.3r

Kemudian, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), serta Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Pembangunan infrastruktur Pamsimas dilaksanakan di 4.525 lokasi dengan total anggaran sebesar Rp 943 miliar dan target 47.400 tenaga kerja.

Tercatat hingga 15 November 2021 penyerapan tenaga kerja Pamsimas sudah sebanyak 48.694 orang. Sedangkan untuk program Sanimas dialokasikan anggaran Rp 713 miliar untuk 23.100 tenaga kerja. Hingga saat ini progres penyerapan tenaga kerja PKT Sanimas sudah sebanyak 51.792 orang.

Kegiatannya seperti pembangunan prasarana mandi cuci kakus (MCK), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kombinasi dengan MCK dan Sambungan Rumah (SR). Selanjutnya yakni pembangunan 6.000 unit bangunan Sanitasi atau MCK di Pondok Pesantren/LPK yang tersebar di seluruh Indonesia.

Terdiri dari bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik, dengan Nilai anggarannya sebesar Rp 1,4 triliun dengan target 36.000 tenaga kerja. Progres saat ini sudah terlaksana di 4.819 lokasi dengan serapan 38.523 tenaga kerja. Kemudian, pembangunan TPS3R di 147 lokasi dengan anggaran Rp 90 miliar untuk menyerap 2.430 tenaga kerja. Saat ini realisasinya sudah melebihi target awal yaitu sebesar 4.198 tenaga kerja dengan anggaran yang tersalurkan 100 persen.

Sumber: kompas.com