Pendahuluan: Pentingnya Regulasi dalam Dunia Konstruksi

Industri konstruksi memiliki karakteristik risiko yang tinggi karena menyangkut aspek teknis, keselamatan, dan investasi besar. Maka dari itu, kegagalan bangunan bukan hanya persoalan teknis, tapi juga berdampak hukum yang signifikan. Artikel ini menyoroti bagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur pertanggungjawaban penyedia jasa bila terjadi kegagalan bangunan—baik dalam bentuk fisik, fungsi, maupun keamanan.

Tulisan ini menguraikan proses ganti rugi, peran penilai ahli, serta tanggung jawab hukum berdasarkan kontrak konstruksi yang berlaku. Dengan pendekatan normatif, penulis melakukan telaah mendalam terhadap pasal-pasal kunci dalam UU tersebut, serta menggambarkan implikasi praktis di lapangan.

 

Dasar Hukum: Struktur Tanggung Jawab dalam UU Jasa Konstruksi

UU No. 2 Tahun 2017 menjadi payung hukum utama yang menggantikan UU No. 18 Tahun 1999. Di dalamnya, istilah “kegagalan bangunan” dijelaskan sebagai keadaan bangunan yang tidak berfungsi secara teknis, manfaat, atau keselamatan akibat kesalahan pihak penyedia atau pengguna jasa. Beberapa poin kunci dari UU ini:

• Pasal 60–67: Mengatur mekanisme tanggung jawab dan ganti rugi

• Pasal 65: Menyatakan penyedia jasa bertanggung jawab maksimal 10 tahun setelah serah terima akhir

• Pasal 61–62: Menyebutkan bahwa kegagalan hanya dapat ditetapkan oleh penilai ahli yang ditunjuk oleh Menteri
   

Penegasan ini menempatkan tanggung jawab sebagai komponen hukum utama dalam pelaksanaan proyek.

 

Analisis Faktor Hukum: Ganti Rugi sebagai Bentuk Pertanggungjawaban

Kapan Ganti Rugi Wajib Diberikan?

Berdasarkan Pasal 1248 KUH Perdata dan pasal dalam UU No. 2 Tahun 2017, ganti rugi wajib diberikan jika:

• Terjadi kegagalan bangunan akibat kelalaian penyedia jasa

• Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak

• Terdapat wanprestasi (ingkar janji) berupa:

  • Tidak melakukan apa yang dijanjikan

  • Melakukan tapi tidak sesuai janji

  • Melakukan terlalu lambat

  • Melakukan sesuatu yang dilarang
     

Contoh praktis:

Apabila kontraktor membangun fondasi tidak sesuai dengan RKS (Rencana Kerja dan Syarat), sehingga menyebabkan keretakan dalam waktu enam bulan, maka kontraktor tetap berkewajiban mengganti kerugian atas kerusakan tersebut, meskipun pekerjaan telah diserahterimakan.

 

Peran Kontrak dan Klausul Kegagalan Bangunan

Kontrak konstruksi menjadi instrumen penting dalam pembagian tanggung jawab. Beberapa hal yang harus dimuat:

• Jangka waktu pertanggungjawaban

• Risiko yang ditanggung masing-masing pihak

• Skema ganti rugi dan penghentian kontrak

Namun praktik di lapangan sering menunjukkan bahwa banyak kontrak tidak memasukkan klausul kegagalan bangunan secara rinci, atau hanya menyalin format standar tanpa penyesuaian proyek.

 

Peran Penilai Ahli: Menjamin Objektivitas dan Keadilan

Penentu utama kegagalan bangunan bukan pemilik proyek atau kontraktor, tapi penilai ahli yang ditunjuk Menteri. Berdasarkan Pasal 61 UU No. 2/2017, penilai ahli harus:

• Memiliki sertifikat keahlian sesuai jenis bangunan

• Terdaftar secara resmi di kementerian terkait

• Bekerja secara independen dan objektif
   

Tugas utama penilai ahli antara lain:

• Menetapkan tingkat kerusakan dan penyebabnya

• Menilai apakah standar keselamatan dan keberlanjutan dilanggar

• Mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab

• Memberikan rekomendasi untuk mencegah kegagalan serupa
   

 

Kritik dan Refleksi terhadap Implementasi UU

1. Kelemahan dalam Implementasi di Lapangan

Banyak pelaksana jasa konstruksi, khususnya di daerah, belum memahami struktur tanggung jawab ini secara utuh. Masih sering ditemukan:

• Proyek berjalan tanpa dokumen kontrak yang lengkap

• Penanggung jawab bangunan kabur setelah pekerjaan selesai

• Penilaian kegagalan dilakukan tanpa penunjukan ahli resmi

2. Belum Optimalnya Pengawasan Teknis

Seringkali proyek tetap berjalan meski kualitas pelaksana rendah. Kurangnya pengawasan saat pengerjaan fisik memicu kegagalan struktur di masa mendatang.

 

Komparasi dengan Regulasi Negara Lain

Negara seperti Singapura dan Jepang menerapkan sistem tanggung jawab berjenjang:

• Konsultan, kontraktor, dan pemilik proyek sama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban

• Skema asuransi decennial liability (10 tahun) wajib diterapkan

• Pengujian kelayakan dilakukan rutin, bahkan setelah proyek selesai
   

Indonesia masih dalam tahap transisi menuju model ini, terutama dalam hal pendanaan dan kapasitas teknis SDM.

 

Kasus Terkini dan Relevansi Penelitian

Salah satu contoh kegagalan bangunan di Indonesia adalah runtuhnya balkon gedung sekolah di Malang tahun 2022. Penyelidikan mengungkap bahwa bahan yang digunakan tidak sesuai spesifikasi dan pemasangan tidak mengikuti standar. Akibatnya, pihak kontraktor diminta menanggung perbaikan total dan dikenakan denda.

 

Penelitian ini menjadi sangat relevan karena mempertegas bahwa:

• Penegakan tanggung jawab bukan hanya melalui pidana, tetapi juga perdata melalui mekanisme kontrak

• Mekanisme ganti rugi harus dimuat jelas sejak awal kontrak, bukan diselesaikan saat sengketa muncul

 

Rekomendasi Strategis

Bagi Pemerintah:

• Perkuat peran penilai ahli melalui sistem sertifikasi digital dan pengawasan independen

• Sosialisasi intensif kepada kontraktor kecil dan menengah tentang pasal-pasal kunci dalam UU No. 2/2017
   

Bagi Pengguna Jasa (Owner Proyek):

• Pastikan kontrak memuat klausul kegagalan bangunan secara terpisah dari risiko umum

• Gunakan kontrak berbasis kinerja (performance-based contract)
   

Bagi Penyedia Jasa:

• Miliki asuransi pertanggungjawaban konstruksi (liability insurance)

• Dokumentasikan setiap tahap pelaksanaan sebagai bukti pengendalian mutu
   

 

Kesimpulan

Kegagalan bangunan tidak lagi bisa dipandang sebagai risiko yang bisa dinegosiasi, tetapi harus menjadi tanggung jawab penuh berdasarkan hukum. UU No. 2 Tahun 2017 menegaskan bahwa penyedia jasa wajib memberikan ganti rugi maksimal 10 tahun sejak proyek diserahterimakan. Penilaian oleh ahli yang independen adalah jantung dari penentuan kesalahan dan skema pertanggungjawaban.

Penerapan regulasi ini secara disiplin akan melindungi tidak hanya kepentingan pengguna jasa, tetapi juga membentuk ekosistem konstruksi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan.

 

Sumber:

Swita Bella, Said Aneke-R, & Frits Marannu Dapu.
Ganti Kerugian oleh Penyedia Jasa Apabila Terjadi Kegagalan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
Jurnal Lex Privatum, Vol.XI/No.5/Jun/2023.
Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum.

 

Pendahuluan: Keterlambatan Proyek, Fenomena Sistemik di Industri Konstruksi

 

Keterlambatan proyek konstruksi merupakan persoalan klasik yang terus berulang, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Di Provinsi Aceh, masalah ini bahkan menjadi hal rutin yang terjadi hampir setiap akhir tahun anggaran. Tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada keterlambatan pelayanan publik dan kepercayaan terhadap tata kelola pemerintah daerah.

Penelitian oleh Rauzana dan Dharma berupaya menjawab pertanyaan mendasar: apa saja faktor risiko utama yang memicu keterlambatan proyek konstruksi di Aceh? Melalui pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner dan analisis deskriptif statistik, mereka mengidentifikasi dan mengklasifikasikan 60 indikator keterlambatan berdasarkan pengaruhnya terhadap proyek.

 

Metodologi: Survei Lapangan dan Analisis Statistik

Penelitian ini mengandalkan data primer dari 68 responden, seluruhnya berasal dari perusahaan kontraktor yang memiliki pengalaman mengelola proyek konstruksi antara tahun 2012–2020 di Aceh. Responden sebagian besar memiliki kualifikasi perusahaan M1 (92,65%) dengan rentang biaya proyek di bawah Rp10 miliar.

Data dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas (dengan Cronbach Alpha > 0,6 untuk semua variabel), dan distribusi frekuensi. Indikator dinilai menggunakan skala Likert 1–5, dan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori pengaruh: sangat berpengaruh (mode = 5), berpengaruh tinggi (mode = 4), dan pengaruh sedang (mode = 3).

 

Temuan Utama: 30 Faktor Risiko Paling Dominan

Dari 60 indikator, terdapat 30 faktor yang dikategorikan sebagai sangat berpengaruh terhadap keterlambatan proyek. Faktor-faktor ini diklasifikasikan ke dalam sepuluh kelompok utama:

1. Material

Masalah seperti perubahan spesifikasi, kerusakan penyimpanan, keterlambatan pengiriman, dan kesalahan perhitungan kebutuhan material menjadi penyebab utama.
Contoh: 91,2% responden menyebut “perubahan spesifikasi material” sebagai faktor keterlambatan tertinggi (mode = 5).

2. Peralatan

Kerusakan alat berat dan rendahnya produktivitas alat menjadi pemicu utama. Efisiensi penggunaan alat menjadi krusial agar pekerjaan tidak stagnan.

3. Keuangan

Kondisi keuangan kontraktor yang lemah, keterlambatan pembayaran oleh pemilik proyek, serta tingginya biaya overhead berkontribusi besar terhadap kegagalan progres proyek.

4. Tenaga Kerja

Kelangkaan tenaga kerja terampil, kelelahan akibat lembur, dan rendahnya motivasi karyawan menjadi perhatian utama.

5. Pelaksanaan Proyek

Perubahan desain, kesalahan perencana, dan pekerjaan tambahan yang tidak terencana menambah beban waktu pengerjaan.

6. Manajemen

Kesalahan dalam memahami dokumen kontrak, tidak adanya SOP, dan metode pelaksanaan yang keliru termasuk faktor internal paling kritis.

7. Faktor Politik

Persoalan seperti lambatnya pengesahan anggaran, intervensi organisasi massa, dan ketidakharmonisan antar instansi pemerintah sangat berdampak pada kelancaran proyek.

8. Faktor Kriminalitas

Kehilangan material, pemakaian narkoba oleh pekerja, hingga pungutan liar menciptakan kerugian tidak hanya secara finansial tapi juga moral.

9. Kepemimpinan Proyek

Kurangnya pengalaman manajer proyek dalam menyusun jadwal dan membagi tugas menjadi pemicu langsung keterlambatan.

10. Lingkungan

Cuaca ekstrem dan aksesibilitas yang buruk ke lokasi proyek seringkali diabaikan dalam perencanaan awal, padahal sangat memengaruhi progres fisik lapangan.

 

Analisis Tambahan dan Studi Kasus Relevan

Tren Nasional: Kasus Serupa di Daerah Lain

Penelitian oleh Yap et al. (2021) di Malaysia menunjukkan bahwa 80% proyek mengalami keterlambatan akibat faktor serupa, seperti masalah keuangan, ketidaksiapan tenaga kerja, dan lemahnya koordinasi.

Data Proyek Aceh (2012–2020):

Menurut laporan BPK Aceh, hampir 72% proyek APBA 2019 tidak selesai tepat waktu. Ini menunjukkan betapa strukturalnya persoalan ini di provinsi tersebut.

Studi Banding Internasional:

• Di Mesir, Aziz & Abdel-Hakam (2016) menyatakan bahwa 88% keterlambatan disebabkan oleh desain ulang dan manajemen waktu yang buruk.

• Di UEA, studi Mpofu et al. (2017) mencatat keterlambatan besar karena minimnya komunikasi antar stakeholder.
   

Kritik dan Rekomendasi: Menuju Solusi Berbasis Data

Kelebihan Penelitian:

• Cakupan data yang luas dan analisis mendalam berdasarkan 68 responden.

• Klasifikasi variabel sangat rinci, mencakup aspek teknis hingga politik.

Namun, terdapat beberapa keterbatasan:

• Fokus wilayah hanya di Aceh membuat generalisasi terbatas.

• Data hanya berasal dari pihak kontraktor. Perspektif pemilik proyek dan konsultan belum diwakili.
   

Rekomendasi Strategis:

1. Penguatan Manajemen Risiko di Tahap Awal Proyek.
   Identifikasi risiko seharusnya dilakukan sebelum kontrak ditandatangani, termasuk penilaian kapasitas finansial dan teknis kontraktor.
    

2. Integrasi Teknologi Informasi.
   Mengadopsi sistem manajemen proyek berbasis digital (seperti BIM atau PMIS) untuk meningkatkan koordinasi dan pelacakan real-time.
    

3. Peningkatan Kompetensi SDM Konstruksi.
   Pelatihan intensif bagi manajer proyek dan pengawas lapangan dalam hal time management dan pengendalian mutu.
    

4. Kolaborasi Antarlembaga Pemerintah.
   Diperlukan SOP yang seragam dan harmonisasi lintas instansi agar birokrasi tidak menjadi penghambat.

 

Kesimpulan

Studi ini memperjelas bahwa keterlambatan proyek konstruksi bukan sekadar akibat teknis di lapangan, tapi mencerminkan kegagalan sistemik dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian proyek. Dengan mengidentifikasi 60 faktor penyebab keterlambatan dan mengelompokkan 30 di antaranya sebagai sangat berpengaruh, penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data dalam industri konstruksi, khususnya di Aceh.

Dampak keterlambatan tidak hanya finansial, tetapi juga sosial, terutama jika menyangkut infrastruktur dasar yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, penanganan persoalan ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, pendekatan preventif berbasis data, serta penerapan manajemen proyek yang lebih adaptif terhadap risiko.

 

Sumber:

Rauzana, A., & Dharma, W. (2022). Causes of delays in construction projects in the Province of Aceh, Indonesia. PLOS ONE, 17(1): e0263337.
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263337

Korupsi dalam Proyek Konstruksi: Masalah Lama, Wajah Baru

Proyek konstruksi di Indonesia, terutama yang dibiayai oleh pemerintah, telah lama menjadi ladang subur bagi praktik korupsi. Tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga membahayakan keselamatan publik karena berdampak pada kualitas bangunan dan infrastruktur. Paper karya Felix Hidayat dan Sherly Mulyanto mengangkat urgensi isu ini dengan pendekatan empiris, menganalisis 15 kasus nyata yang ditangani Mahkamah Agung. Hasilnya memberikan gambaran konkret tentang anatomi korupsi yang sistemik mulai dari pola, aktor, hingga besaran kerugian.

 

Mengapa Sektor Konstruksi Rentan Terhadap Korupsi?

Sektor konstruksi memiliki karakteristik unik: melibatkan anggaran besar, jangka waktu yang panjang, serta banyak pihak dengan kepentingan yang tumpang tindih. Kombinasi inilah yang menciptakan celah besar bagi praktik manipulasi, baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Data dari Transparency International tahun 2014 menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-107 dari 175 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Bandingkan dengan Singapura di peringkat 7 dan Malaysia di peringkat 52. Artinya, korupsi di Indonesia tidak hanya akut, tetapi juga bersifat struktural, terutama di proyek-proyek pemerintah yang melibatkan kontraktor swasta.

 

Metodologi: Grounded Theory sebagai Alat Bedah Kasus

Penelitian ini menggunakan pendekatan grounded theory, yaitu teknik analisis kualitatif melalui proses open coding, axial coding, dan selective coding. Data utama diambil dari situs resmi Mahkamah Agung RI, yaitu www.putusan.mahkamahagung.go.id, dengan fokus pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan proyek konstruksi.

Analisis dilakukan terhadap 15 kasus nyata yang mewakili beragam jenis proyek infrastruktur, dengan karakteristik yang beragam dalam hal lokasi, jenis proyek, nilai kontrak, dan tahapan proyek saat korupsi terjadi.

 

Karakteristik Proyek Konstruksi yang Terlibat Korupsi

Dari 15 kasus yang dianalisis, ditemukan pola-pola umum yang menjadi ciri khas proyek-proyek yang rawan korupsi:

Pelaksana swasta, pemberi kerja pemerintah: Pola ini mendominasi. Sebagian besar proyek adalah milik instansi pemerintah yang menunjuk kontraktor swasta melalui lelang atau penunjukan langsung.

Proyek infrastruktur di Jawa dan Sumatera: Lokasi proyek paling sering berada di dua pulau ini, meskipun nilai kerugian terbesar justru ditemukan di wilayah terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara.

Nilai kontrak tinggi dan waktu pengerjaan singkat: Rata-rata nilai proyek sebesar USD 195.000 dengan durasi pelaksanaan sekitar 166 hari, menciptakan tekanan waktu yang tinggi dan peluang untuk manipulasi.

 

Vulnerabilitas: Di Mana Korupsi Paling Sering Terjadi?

Penelitian ini membagi tahap proyek ke dalam tiga fase:

1. Pra-konstruksi: Tahap perencanaan, penganggaran, dan pengadaan.

2. Konstruksi: Tahap pelaksanaan fisik di lapangan.

3. Pasca-konstruksi: Tahap pemeliharaan dan audit.

Dari ketiganya, fase konstruksi merupakan fase paling rentan, terutama karena:

• Adanya perbedaan antara volume pekerjaan di lapangan dengan laporan progres.
• Banyak terjadi rekayasa berita acara (BA) untuk memalsukan progres.
• Penyimpangan spesifikasi teknis dan penggunaan material di bawah standar.

 

Pola Korupsi: Volume Kerja Fiktif dan Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dari hasil analisis, ditemukan pola korupsi yang berulang:

• Volume kerja fiktif menjadi modus utama. Pekerjaan yang dilaporkan dalam progres tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selisih inilah yang menjadi celah untuk menilap anggaran.
• PPK sebagai aktor utama. Sebanyak 80% kasus melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen, karena mereka memiliki kewenangan dalam memverifikasi progres dan mencairkan pembayaran.

 

Studi Kasus: Kerusakan Jalan dan Proyek Gagal di Wilayah Terpencil

Salah satu contoh nyata ditemukan di Papua, di mana kerugian mencapai hingga 80% dari nilai kontrak. Ini disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal seperti sulitnya akses material, intervensi masyarakat adat, serta lemahnya pengawasan dari pusat.

Sebaliknya, proyek di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya cenderung mengalami penyimpangan dalam bentuk "penggelembungan harga" atau mark-up biaya non-fisik.

 

Kerugian Finansial dan Dampak Hukum

Besaran kerugian dalam kasus-kasus korupsi yang diteliti bervariasi dari 16,7% hingga 33,4% dari nilai proyek, dengan satu kasus ekstrem mencapai 80%. Dari segi hukum:

• Rata-rata hukuman penjara adalah 44,8 bulan.
• Denda rata-rata hanya USD 10.716.
• Kompensasi kerugian (uang pengganti) jarang diputuskan, bahkan di tingkat Mahkamah Agung.

 

Hal ini memunculkan pertanyaan besar tentang efek jera dan proporsionalitas hukuman terhadap kerugian negara yang ditimbulkan.

 

Dampak Korupsi: Dari Bangunan Runtuh hingga Hilangnya Kepercayaan

Korupsi dalam proyek konstruksi tidak hanya soal uang, tetapi juga menyangkut nyawa dan kualitas hidup masyarakat. Dari 15 kasus yang diteliti:

• Empat proyek mengalami kegagalan konstruksi, seperti bangunan roboh atau jalan cepat rusak.
• Satu proyek gagal mencapai usia desain bangunan.
• 73% kasus naik banding ke pengadilan tinggi, dan 33% ke Mahkamah Agung, mencerminkan kompleksitas dan perlawanan hukum dari para terdakwa.

 

Opini Kritis: Apakah Sistem Lelang Transparan Cukup?

Selama ini, pemerintah telah menerapkan e-procurement dan tender terbuka. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur formal telah diperbaiki, substansi pengawasan dan akuntabilitas tetap lemah. Lelang yang terlihat "transparan" bisa jadi hanya formalitas belaka ketika dokumen dan laporan dipalsukan.

 

Kelemahan Sistemik: Pengawasan Lemah dan Insentif Salah Kaprah

Beberapa kelemahan yang diidentifikasi dari studi ini antara lain:

• Kurangnya pelatihan integritas dan teknis untuk PPK dan pengawas.
• Insentif proyek berbasis hasil kuantitatif, bukan kualitas.
• Minimnya sanksi bagi kontraktor yang melanggar.
• Tidak adanya blacklist nasional yang efektif bagi pelaku korupsi di sektor konstruksi.
•  

Rekomendasi dan Solusi Strategis

1. Reformasi Proses Seleksi PPK dan Pengawas: Mereka harus melalui pelatihan dan sertifikasi integritas serta teknis.

2. Audit Independen dan Forensik Konstruksi: Audit harus berbasis inspeksi lapangan, bukan hanya pada dokumen.

3. Sistem Blacklist Kontraktor Nasional: Semua kontraktor dan konsultan yang terlibat kasus hukum harus dilarang mengikuti tender selama minimal 5 tahun.

4. Pelibatan Masyarakat dan Teknologi: Gunakan drone, AI, dan pelibatan LSM untuk memantau progres proyek secara real time.

 

Kesimpulan: Korupsi Bukan Sekadar Pelanggaran, Tapi Krisis Sistemik

Makalah ini berhasil membongkar kerangka sistemik dari praktik korupsi di sektor konstruksi Indonesia. Korupsi bukan hanya akibat moral individu, tetapi hasil dari sistem yang membiarkan celah hukum, lemahnya pengawasan, dan minimnya efek jera. Dibutuhkan perubahan menyeluruh, dari proses tender, pelatihan SDM, hingga reformasi hukum, untuk mengubah wajah sektor konstruksi dari ladang korupsi menjadi pilar pembangunan berkelanjutan.

 

 

Referensi:

Felix Hidayat & Sherly Mulyanto. (2017). Analysis Characteristic of Corruption in Construction Project in Indonesia. MATEC Web of Conferences, SICEST 2016. DOI: 10.1051/matecconf/201710105018

Pendahuluan: Tantangan Strategis di Tengah Pertumbuhan Industri Konstruksi

 

Industri konstruksi Indonesia saat ini tengah berada di titik persimpangan antara peluang besar dan tantangan sistemik. Meskipun tercatat sebagai salah satu pasar konstruksi terbesar di dunia dengan nilai investasi mencapai USD 120,1 miliar pada 2010 dan pertumbuhan 567%, kenyataannya banyak perusahaan lokal masih terjebak dalam performa rendah dan profitabilitas yang minim. Hal ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam memanfaatkan peluang pertumbuhan secara strategis.

Tesis ini meneliti akar persoalan tersebut dengan pendekatan yang mendalam melalui lensa Dynamic Capabilities Framework, yakni kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dan berevolusi di tengah perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Fokus utama adalah pada bagaimana perusahaan konstruksi Indonesia dapat merancang strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

 

Permasalahan Struktural dalam Industri Konstruksi Nasional

Salah satu isu utama yang diangkat adalah rendahnya daya saing perusahaan lokal. Berdasarkan data LPJK tahun 2006, dari total 116.460 perusahaan konstruksi, hanya 1% yang dikategorikan sebagai perusahaan besar. Ironisnya, kelompok kecil inilah yang mendominasi pasar nasional, sering kali melalui afiliasi asing.

Di sisi lain, perusahaan kecil dan menengah (UKM) menghadapi hambatan seperti:

• Persaingan tidak sehat dalam tender proyek publik.
• Ketergantungan pada jaringan informal dan kolusi.
• Keterbatasan akses modal dan teknologi.
• Kurangnya tenaga kerja profesional terlatih.

Suraji (2007) bahkan mencatat bahwa banyak perusahaan terjebak dalam sistem pengadaan publik yang tidak efisien dan penuh transaksi biaya tinggi.

 

Urgensi Manajemen Strategis dan Dynamic Capabilities

Berbeda dengan pendekatan strategi tradisional seperti Five Forces Porter yang bersifat eksternal dan VRIO yang fokus pada internal, kerangka Dynamic Capabilities yang dikembangkan oleh Teece, Pisano, dan Shuen (1997) memadukan kedua perspektif tersebut. Tesis ini memanfaatkan framework ini untuk membangun model strategis yang relevan bagi konteks Indonesia.

Dynamic Capabilities mencakup tiga elemen kunci:

• Sensing: Kemampuan mendeteksi peluang dan ancaman.
• Seizing: Kemampuan memanfaatkan peluang melalui sumber daya dan proses internal.
• Transforming/Reconfiguring: Kemampuan menyesuaikan struktur organisasi dan kompetensi dengan lingkungan bisnis yang dinamis.

Dengan model ini, perusahaan tidak hanya bereaksi terhadap perubahan tetapi juga mampu menciptakan perubahan pasar.

 

Analisis Data: Studi Kasus dan Temuan Kunci

Penulis melakukan survei empiris terhadap perusahaan konstruksi Indonesia untuk memverifikasi model konseptual yang dikembangkan. Temuan penting dari studi ini antara lain:

• Sebagian besar perusahaan masih memiliki orientasi jangka pendek, lebih memilih keuntungan cepat dibanding strategi pertumbuhan berkelanjutan.
• Ketiadaan strategi korporat jangka panjang menjadi penghambat utama dalam menghadapi persaingan global dan dampak krisis keuangan.
• Kinerja organisasi tidak selalu mencerminkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Banyak perusahaan yang unggul secara performa keuangan namun rentan secara strategis.

Dalam konteks ini, competitive advantage tidak boleh disamakan dengan performance. Keduanya adalah dua konstruk berbeda yang saling berkaitan, namun perlu dikelola secara terpisah.

 

Kritik terhadap Praktik Strategi Konvensional

Salah satu kekuatan tesis ini adalah kritiknya terhadap praktik strategi konvensional di sektor konstruksi. Banyak peneliti terdahulu cenderung menggunakan pendekatan tunggal (single-based strategy) yang tidak mencerminkan kompleksitas nyata di lapangan. Padahal, lingkungan bisnis konstruksi sangat dinamis dan memerlukan pendekatan multi-tahap seperti dynamic capabilities.

Model Porter (1990) memang memberikan kerangka awal melalui teori klaster industri, namun belum menyentuh aspek transformasi organisasi dan inovasi strategis yang lebih mendalam sebagaimana difasilitasi oleh Dynamic Capabilities.

 

Implikasi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan

Tesis ini menyarankan beberapa langkah strategis yang dapat diadopsi oleh pemerintah dan pelaku industri:

• Penerapan strategi berbasis pengetahuan (knowledge-based management) untuk memperkuat daya saing jangka panjang.
• Revitalisasi peran lembaga pengatur seperti NCSDB agar lebih transparan dan tidak didominasi oleh aktor-aktor besar.
• Pengembangan SDM dan manajemen proyek berbasis inovasi untuk mengatasi ketimpangan antara perusahaan lokal dan asing.

Lebih lanjut, pembuat kebijakan perlu mengurangi hambatan institusional dan memperbaiki ekosistem bisnis agar investasi domestik dan asing dapat berjalan seimbang.

 

Nilai Tambah: Relevansi dengan Tren Industri Global

Dari sudut pandang global, pendekatan Dynamic Capabilities sangat relevan dengan tren industri konstruksi masa kini yang makin terdigitalisasi dan bergantung pada efisiensi teknologi. Negara-negara maju seperti Jepang dan Jerman telah menerapkan strategi berbasis kapabilitas dinamis dalam menangani proyek infrastruktur berskala besar.

 

Indonesia pun mulai mengikuti tren ini melalui skema Public-Private Partnership (PPP), namun tanpa fondasi strategis yang kuat, perusahaan lokal akan sulit bersaing dengan perusahaan asing yang lebih siap.

 

Kesimpulan: Dinamika Kapabilitas sebagai Jawaban atas Ketimpangan Strategis

Tesis Muhammad Pamulu memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur dan praktik strategi manajemen di sektor konstruksi Indonesia. Dengan pendekatan dynamic capabilities, tesis ini mampu menjawab pertanyaan kunci: bagaimana perusahaan lokal bisa tetap relevan dan unggul dalam lingkungan yang terus berubah?

Model yang dibangun tidak hanya menjadi panduan teoritis, tetapi juga menyediakan kerangka kerja praktis bagi pelaku industri, regulator, hingga akademisi. Jika diimplementasikan secara menyeluruh, pendekatan ini bisa menjadi titik balik dalam transformasi industri konstruksi Indonesia.

 

Sumber

Pamulu, M. (2010). Strategic Management for Indonesian Construction Enterprises: A Dynamic Capabilities Approach. Curtin University. Diakses dari https://espace.curtin.edu.au/handle/20.500.11937/476

Pendahuluan: Urgensi Konstruksi Berkelanjutan di Indonesia

 

Di tengah geliat pembangunan infrastruktur nasional, isu kegagalan bangunan di Indonesia, khususnya proyek-proyek milik pemerintah daerah, masih menjadi tantangan serius. Paper yang disusun oleh Hermawan dkk. (2013) berjudul "Toward Sustainable Practices in Indonesian Building Projects: Case Studies of Construction Building Failures and Defects in Central Java" menyajikan sebuah studi penting mengenai penyebab dan pola kegagalan bangunan di Jawa Tengah, serta mendorong perbaikan menyeluruh menuju praktik konstruksi yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan studi kasus mendalam pada proyek-proyek lokal, penelitian ini memperlihatkan secara nyata bahwa praktik tak berkelanjutan sering kali berakar dari kombinasi antara kegagalan teknis dan kelemahan sistemik dalam pengelolaan proyek konstruksi.

 

Definisi dan Konteks Kegagalan Bangunan

Kegagalan bangunan dalam penelitian ini merujuk pada malfungsi atau ketidaksesuaian kondisi bangunan pasca serah terima akhir (Final Handover/FHO), baik secara teknis, fungsional, maupun keselamatan sebagaimana tertuang dalam UU Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 dan PP No. 29 Tahun 2000. Sedangkan kegagalan konstruksi (defect) didefinisikan sebagai ketidaksempurnaan atau kesalahan dalam desain, proses konstruksi, maupun pemasangan material yang menyebabkan penurunan kualitas dan nilai bangunan. Kedua definisi ini menyoroti rentang waktu yang berbeda, di mana defect dapat muncul bahkan sebelum proyek diserahterimakan, sementara failure lebih mengacu pada performa bangunan pasca-penyerahan.

Dalam konteks keberlanjutan, definisi ini memiliki peran penting karena membantu mengidentifikasi titik-titik kritis dalam siklus hidup proyek konstruksi yang dapat dievaluasi dan diperbaiki untuk mencegah kerugian jangka panjang, baik dari sisi ekonomi maupun keselamatan pengguna bangunan.

 

Metodologi: Studi Kasus Multi-Proyek di Jawa Tengah

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus eksploratif dengan metode observasi langsung, dokumentasi kontrak, pengujian material lapangan dan laboratorium, serta tinjauan analitis terhadap lima proyek dari total 34 proyek yang dianalisis. Keunikan pendekatan ini terletak pada perpaduan data kualitatif dan kuantitatif yang memberikan pemahaman mendalam terhadap dinamika proyek konstruksi lokal di Indonesia. Proyek-proyek yang dikaji mewakili berbagai jenis bangunan seperti puskesmas, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.

Data dikumpulkan melalui lima tahapan: pengumpulan data administrasi (termasuk dokumen kontrak, gambar desain, notulen rapat), observasi lapangan, inventarisasi bangunan, pengambilan dan pengujian sampel material, serta analisis laboratorium. Studi ini tidak hanya mendokumentasikan kegagalan secara fisik, tetapi juga menelusuri akar penyebab melalui perbandingan antara spesifikasi kontrak dan realisasi di lapangan.

 

Temuan Utama: Tingkat Kegagalan dan Elemen Rawan

Dari total 34 proyek bangunan, 12 proyek mengalami kegagalan atau cacat konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga proyek pemerintah daerah di Jawa Tengah menghadapi permasalahan serius dalam hal kualitas bangunan. Rata-rata deviasi anggaran dari estimasi pemilik proyek mencapai 7–8%, sebuah angka yang cukup signifikan dalam konteks proyek-proyek berskala kecil hingga menengah.

Elemen bangunan yang paling sering mengalami kegagalan antara lain:

• Struktur: 11,91% (tertinggi), mencakup keretakan beton, pelat lantai yang melengkung, hingga kegagalan sambungan kolom.
• Atap: 4,68%, termasuk kebocoran dan keruntuhan ringan.
• Pondasi: 0,66%, seperti penurunan tanah dan ketidakseimbangan beban.
• Utilitas: 0,48%, seperti kerusakan sistem pipa air atau listrik.
• Finishing: 0,25%, berupa pengerjaan akhir yang tidak rapi atau cepat rusak.

 

Hal ini menandakan bahwa permasalahan bukan hanya terletak pada aspek estetika, namun lebih serius menyangkut keselamatan dan keberlangsungan fungsi bangunan.

 

Akar Masalah: Sistemik, Bukan Sekadar Teknis

Penelitian ini mengungkap berbagai faktor penyebab kegagalan bangunan yang bersifat sistemik:

1. Kurangnya tenaga ahli bersertifikat: Ketersediaan SDM profesional sangat timpang antar wilayah. Di luar Kota Semarang, jumlah tenaga ahli bangunan dan tukang bersertifikat kurang dari 500 orang. Ini menyebabkan banyak proyek dikerjakan tanpa keahlian teknis memadai.

2. Dokumentasi proyek yang tidak lengkap: Banyak proyek tidak memiliki laporan bulanan, buku arahan, dan catatan komunikasi antara pihak-pihak terkait. Minimnya dokumentasi menghambat proses pengawasan dan evaluasi proyek.

3. Pengadaan berbasis harga terendah: Lelang proyek pemerintah yang dimenangkan dengan penawaran 70–80% dari estimasi nilai pemilik proyek sering kali menghasilkan kompromi terhadap kualitas material dan pengerjaan.

4. Waktu pelaksanaan yang sempit dan tidak realistis: Banyak proyek dimulai pada musim hujan, mempersulit pelaksanaan lapangan. Pekerjaan lembur yang dilakukan untuk mengejar ketertinggalan justru menurunkan produktivitas dan meningkatkan risiko kegagalan.

5. Jenis kontrak yang kaku dan tidak adaptif: Mayoritas proyek menggunakan kontrak harga tetap (lump-sum/fixed price) tanpa fleksibilitas untuk mengakomodasi perubahan kondisi lapangan.

 

Analisis Statistik dan Korelasi: Kuantifikasi Risiko

Hasil analisis korelasi dalam studi ini memperkuat hubungan antara faktor manajerial dan hasil akhir proyek:

• Periode konstruksi berkorelasi negatif dengan tingkat keberhasilan proyek (r = -0.562; p < 0.001), menunjukkan bahwa waktu yang terlalu singkat meningkatkan risiko kegagalan.
• Durasi proyek berkorelasi positif terhadap peningkatan biaya (r = +0.497; p < 0.003), menandakan bahwa semakin lama waktu pengerjaan, semakin besar risiko pembengkakan anggaran.
• Jenis kontrak tidak menunjukkan hubungan signifikan terhadap waktu penyelesaian (r = +0.025; tidak signifikan), yang menunjukkan bahwa struktur kontrak saja tidak cukup menentukan kesuksesan proyek jika tidak didukung oleh sistem pengelolaan yang adaptif.

 

Tiga Rekomendasi Strategis untuk Konstruksi Berkelanjutan

Dari hasil temuan di atas, Hermawan dkk. mengajukan tiga proposisi sebagai arah perbaikan:

1. Hindari jadwal proyek yang terlalu padat: Penjadwalan yang realistis, terutama dengan mempertimbangkan musim dan kondisi lokal, sangat penting untuk menghindari tekanan waktu yang memicu kompromi kualitas.

2. Kelola durasi proyek secara efisien untuk menghindari pembengkakan biaya: Pemantauan proyek secara berkala dan sistematis harus dilakukan untuk menjaga kesesuaian antara progres dan anggaran.

3. Revisi sistem kontrak agar lebih fleksibel dan adaptif: Kontrak harus disusun dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul di lapangan dan memberikan ruang negosiasi jika diperlukan.

 

Opini Kritis dan Perbandingan dengan Praktik Global

Jika dibandingkan dengan studi serupa dari negara lain, seperti Malaysia (Ahzahar et al., 2011) atau Inggris (Richardson, 2001), ditemukan bahwa Indonesia belum optimal dalam menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan proyek konstruksi. Faktor iklim, perubahan fungsi bangunan, serta korupsi dalam sistem pengadaan menjadi tantangan serius yang perlu ditangani dengan pendekatan sistemik dan multisektoral.

Contohnya, pendekatan post-occupancy evaluation yang umum dilakukan di negara maju, hampir tidak ditemukan dalam proyek konstruksi pemerintah Indonesia. Padahal, pendekatan ini penting untuk mengukur kinerja bangunan secara jangka panjang dan menjadi bahan evaluasi kebijakan pengadaan.

 

Studi Kasus Nyata: Refleksi Praktis Temuan Penelitian

Kita dapat melihat implikasi langsung dari temuan ini dalam berbagai kejadian aktual. Misalnya, kasus ambruknya bangunan SDN Genteng, Banyumas pada 2018, mengindikasikan kegagalan struktural akibat rendahnya kualitas material dan pengawasan. Sementara itu, keberhasilan proyek RSUD Kota Semarang yang menerapkan manajemen mutu berbasis ISO menunjukkan bahwa penerapan sistem pengawasan yang ketat, disertai tenaga kerja yang profesional, dapat memastikan proyek berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang diharapkan.

Hal ini membuktikan bahwa upaya menuju konstruksi berkelanjutan bukan hal mustahil, asalkan didukung dengan kebijakan yang tepat dan pelaksanaan teknis yang profesional.

 

Strategi Praktis Menuju Konstruksi Berkelanjutan di Indonesia

Untuk mewujudkan sistem konstruksi publik yang berkelanjutan, berikut strategi yang disarankan:

• Peningkatan kapasitas SDM konstruksi: Melalui pelatihan, sertifikasi, dan kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri.
• Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan proyek: Seperti Building Information Modeling (BIM) dan sistem pelaporan berbasis digital.
• Reformasi regulasi pengadaan: Menyusun ulang kebijakan tender agar berbasis kualitas dan bukan semata harga terendah.
• Penegakan hukum yang tegas: Memberikan sanksi nyata kepada kontraktor atau konsultan yang gagal memenuhi kewajiban teknis sesuai kontrak.
• Audit pasca-proyek dan publikasi laporan evaluasi: Agar transparansi dan akuntabilitas proyek dapat terukur secara objektif dan menjadi acuan bagi proyek selanjutnya.

 

Kesimpulan: Mendorong Konstruksi yang Tangguh dan Tanggung Jawab

Studi Hermawan dkk. memberikan sumbangan berharga dalam diskursus konstruksi berkelanjutan di Indonesia. Dengan menunjukkan secara empiris bagaimana praktik buruk dalam pengadaan dan pelaksanaan proyek berdampak langsung terhadap kegagalan bangunan, studi ini mendorong pergeseran paradigma menuju sistem konstruksi yang lebih tangguh dan bertanggung jawab.

Dengan mendorong praktik pengawasan yang transparan, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta reformasi sistem kontrak dan pengadaan, sektor konstruksi Indonesia dapat mencapai kualitas dan keberlanjutan yang setara dengan standar internasional.

 

Sumber Asli Paper:

Hermawan, F., Wahyono, H.L., Wibowo, M.A., Hatmoko, J.U.D., & Soetanto, R. (2013). Toward Sustainable Practices in Indonesian Building Projects: Case Studies of Construction Building Failures and Defects in Central Java. Conference Paper. https://www.researchgate.net/publication/259466449

Pentingnya Kompetensi dalam Proyek Konstruksi Jalan

Dalam dunia konstruksi, khususnya proyek jalan raya, kualitas tidak hanya ditentukan oleh bahan bangunan atau teknologi semata, tetapi juga oleh manusia di balik pengerjaan proyek. Manajer lapangan memegang peran krusial dalam menjamin proyek berjalan sesuai rencana dan bebas dari kegagalan. Namun, sayangnya, banyak proyek yang mengalami keterlambatan, pembengkakan biaya, bahkan kegagalan teknis karena kurangnya kompetensi pada level manajerial.

Paper karya Wahyudi P. Rahadi dkk., yang dipublikasikan dalam MATEC Web of Conferences pada ajang ICDM 2018, mengangkat urgensi pelatihan kompetensi bagi manajer lapangan di proyek jalan. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penulis menyusun daftar prioritas topik pelatihan yang dinilai paling berdampak dalam mencegah kegagalan konstruksi. Artikel ini akan membedah temuan tersebut, membandingkannya dengan praktik industri, serta menawarkan opini dan nilai tambah untuk pembaca yang ingin memahami bagaimana pelatihan bisa menjadi senjata utama mencegah kerugian besar dalam proyek jalan.

 

Latar Belakang: Kenapa Proyek Jalan Rentan Gagal?

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam sektor konstruksi jalan. Menurut data BPS, hanya 61% dari total jaringan jalan nasional dalam kondisi baik pada tahun 2017. Sisanya rusak ringan hingga berat, sering kali disebabkan oleh kesalahan teknis, spesifikasi tak terpenuhi, hingga lemahnya pengawasan.

Faktor manusia, terutama kemampuan manajerial di lapangan, menjadi penyumbang utama. Para manajer lapangan sering kali dipromosikan karena pengalaman, bukan karena pelatihan formal atau sertifikasi teknis. Di sinilah urgensi pelatihan kompetensi menjadi penting tidak hanya sekadar formalitas, tetapi sebagai alat mitigasi risiko proyek.

 

Metodologi Penelitian: Gabungan Survei dan Analytical Hierarchy Process (AHP)

 

Rahadi dan tim menggunakan pendekatan AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk menyusun prioritas topik pelatihan. Sebanyak 30 narasumber dari berbagai latar belakang kontraktor, konsultan, akademisi, dan pemilik proyek dilibatkan dalam proses penilaian. Mereka diminta untuk mengevaluasi topik pelatihan berdasarkan tiga kriteria utama:

• Tingkat keterkaitan topik dengan penyebab kegagalan konstruksi
• Urgensi pelatihan dalam mendukung performa proyek
• Efektivitas topik dalam mengurangi risiko lapangan

 

Proses ini menghasilkan urutan prioritas pelatihan berdasarkan bobot komparatif. Hasilnya cukup mengejutkan dan memberikan arah strategis baru bagi industri konstruksi jalan.

 

Topik Pelatihan Prioritas Tinggi: Fokus pada Teknis & Supervisi

Dari total topik yang disusun, tiga yang paling diprioritaskan adalah:

 

1. Manajemen Mutu Konstruksi (Construction Quality Management)

Topik ini menempati posisi tertinggi karena berkaitan langsung dengan hasil akhir proyek. Kegagalan banyak terjadi karena kurangnya kontrol mutu, tidak sesuai spesifikasi, atau lemahnya pengujian.

2. Pemeriksaan Kualitas Material di Lapangan (On-Site Material Inspection)

Banyak kerusakan jalan terjadi akibat material di bawah standar. Pelatihan ini membantu manajer memahami karakteristik material seperti agregat, aspal, dan stabilisasi tanah.

3. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

K3 tidak hanya mencegah kecelakaan kerja, tetapi juga menjamin proses berjalan tanpa gangguan. Kecelakaan yang mengakibatkan penghentian proyek dapat berdampak langsung pada kualitas dan waktu penyelesaian.

 

Kritik terhadap Temuan: Di Mana Pelatihan Soft Skill?

Menariknya, pelatihan soft skill seperti komunikasi tim, negosiasi, atau kepemimpinan berada pada prioritas menengah hingga rendah. Hal ini patut dikritisi. Di lapangan, kegagalan komunikasi antara kontraktor, subkontraktor, dan pemilik proyek sering menyebabkan miskomunikasi spesifikasi atau jadwal. Dalam konteks ini, pelatihan seperti “manajemen konflik” atau “koordinasi antar-pihak” justru memiliki nilai strategis yang tinggi.

 

Kemungkinan bias terjadi karena mayoritas responden berasal dari latar teknis, yang cenderung menilai tinggi pelatihan teknis dibandingkan interpersonal. Penelitian lanjutan seharusnya mempertimbangkan pandangan psikolog industri atau praktisi HRD proyek konstruksi.

 

Studi Kasus: Jalan Nasional di Jawa Tengah

Salah satu contoh nyata terjadi pada proyek perbaikan Jalan Nasional Semarang–Surakarta tahun 2016, yang mengalami kerusakan kembali hanya enam bulan pasca selesai. Audit menunjukkan bahwa penyebab utamanya adalah kualitas material agregat di bawah standar dan ketidaksesuaian campuran aspal. Jika manajer lapangan saat itu memiliki kompetensi kuat dalam pengawasan material, kerugian negara miliaran rupiah bisa dihindari.

 

Nilai Tambah: Integrasi Pelatihan dengan Sertifikasi

Salah satu implikasi praktis dari studi ini adalah pentingnya mengintegrasikan pelatihan kompetensi ke dalam skema sertifikasi resmi. LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) bisa menggunakan hasil studi ini untuk menyusun modul pelatihan yang wajib diikuti sebelum manajer lapangan menerima Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).

 

Lebih lanjut, perusahaan konstruksi bisa menyusun KPI (Key Performance Indicators) berbasis kompetensi. Misalnya, manajer lapangan yang telah mengikuti pelatihan “Manajemen Mutu” harus mampu menunjukkan penurunan rasio cacat proyek minimal 30% dalam satu tahun.

 

Kaitkan dengan Tren Industri: Digitalisasi dan Pelatihan Berbasis Teknologi

Di tengah gelombang transformasi digital, industri konstruksi mulai memanfaatkan Building Information Modeling (BIM), Internet of Things (IoT), hingga drone untuk pengawasan proyek. Maka dari itu, topik pelatihan baru seperti “Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pengawasan Jalan” seharusnya mulai dimasukkan dalam daftar prioritas pelatihan masa depan.

 

Perusahaan seperti PT Waskita Karya bahkan sudah mulai menggunakan dashboard digital untuk memantau progres proyek. Maka kompetensi manajer lapangan juga harus naik kelas—tidak hanya mampu memeriksa material secara manual, tapi juga mengoperasikan perangkat pemantauan digital.

 

Kesimpulan: Investasi Pelatihan Adalah Investasi untuk Mencegah Kegagalan

Artikel ini memberikan kontribusi penting dalam perencanaan pelatihan tenaga kerja konstruksi, khususnya manajer lapangan. Dengan pendekatan sistematis menggunakan AHP, penulis berhasil memetakan topik-topik pelatihan yang memiliki dampak langsung terhadap pengurangan risiko kegagalan proyek jalan.

Namun untuk menjawab tantangan industri masa depan, pelatihan harus terus dievaluasi, diperluas cakupannya, dan diintegrasikan dengan sertifikasi serta teknologi. Pelatihan bukan sekadar formalitas, tapi strategi utama dalam menjaga mutu, keselamatan, dan keberlanjutan proyek konstruksi jalan di Indonesia.

 

 

Referensi:

Rahadi, W. P., Huda, M. K., Arifianto, E., & Azis, N. (2018). Priority Setting for Competency Development Training Topics for Road Construction Site Managers to Reduce the Risk of Construction Failure. MATEC Web of Conferences, 229, 01003. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201822901003