Air sebagai Sumber Kehidupan dan Tantangan Peru

Air adalah fondasi utama bagi pembangunan ekonomi, kesehatan masyarakat, pertanian, dan kelestarian lingkungan. Namun, Peru—meski menjadi salah satu negara terkaya air di dunia—menghadapi tantangan besar dalam distribusi, akses, dan pengelolaan air. Laporan “Water Governance in Peru” yang diterbitkan OECD (2021) menawarkan analisis komprehensif tentang kompleksitas tata kelola air di Peru, mengidentifikasi kesenjangan, serta merekomendasikan solusi berbasis data dan pengalaman internasional.

Artikel ini mengupas temuan utama laporan tersebut, mengaitkannya dengan tren global, menyajikan studi kasus nyata, serta memberikan kritik dan rekomendasi untuk masa depan tata kelola air di Peru.

Peta Masalah: Ketimpangan Distribusi dan Ancaman Krisis Air

Fakta dan Angka Kunci

• Peru adalah negara ke-8 terkaya air tawar di dunia, ke-3 di Amerika Latin. Namun, 97% air tawar berada di wilayah Amazon (31% populasi), sementara 65% penduduk dan pusat ekonomi berada di wilayah Pasifik yang hanya memiliki 1,77% air tawar nasional1.
• Lima, ibukota Peru, mengalami pertumbuhan populasi 51,8% dalam 25 tahun terakhir dan konsumsi air per kapita mencapai 163 liter/hari—jauh di atas rekomendasi WHO (100 liter/hari)1.
• Pertanian menyerap 74,8% konsumsi air, sementara 81% listrik Peru berasal dari tenaga air1.
• 51% gletser Peru mencair dalam 50 tahun terakhir akibat perubahan iklim, memperburuk kelangkaan air di wilayah Pasifik1.

Studi Kasus: Ketimpangan Wilayah

Perbedaan distribusi air menciptakan ketegangan sosial dan ekonomi. Wilayah Amazon kaya akan air, namun minim infrastruktur dan akses, sedangkan wilayah Pasifik (termasuk Lima) mengalami defisit air kronis. Ketergantungan pada air tanah di wilayah Pasifik menyebabkan beberapa akuifer mengalami over-ekploitasi.

Dampak Ekonomi dan Sosial: Ketergantungan Sektor Kunci pada Air

Pertanian dan Industri

• Pertanian menyumbang 7% PDB nasional dan mempekerjakan sepertiga tenaga kerja1.
• Komoditas ekspor utama seperti asparagus (USD 384 juta), alpukat (USD 724 juta), dan kopi (USD 680 juta) sangat bergantung pada irigasi di wilayah pesisir1.
• Pertumbuhan ekonomi Peru didorong sektor yang intensif air, seperti pertanian dan pertambangan. Namun, permintaan air di wilayah pesisir kini melebihi ketersediaan sumber daya jangka panjang.

Konflik Sosial dan Masyarakat Adat

• 143 konflik sosial teridentifikasi pada 2019, 8,4% terkait air. Dalam periode 2011–2014, 28,36% konflik nasional berhubungan dengan air1.
• 20% populasi Peru adalah masyarakat adat, dengan akses air dan sanitasi jauh di bawah rata-rata nasional (78% akses air, 68% sanitasi vs. 89% dan 73% nasional)1.
• Kontaminasi air akibat pertambangan ilegal dan limbah menjadi pemicu utama konflik, terutama di wilayah Andes dan Amazon.

Tantangan Akses dan Kualitas: Kesenjangan Urban-Rural

Akses Air dan Sanitasi

• 3 juta orang (9,2% populasi) tidak memiliki akses air bersih, dan 8,2 juta (25,2%) tanpa sanitasi layak1.
• Hanya 50% populasi menggunakan layanan air minum aman (SDG 6.1.1), dan 43% layanan sanitasi aman (SDG 6.2.1a); jauh dari target SDG 20301.
• Disparitas besar antara kota dan desa: 25,3% penduduk desa tanpa akses air publik, dibandingkan 4,7% di kota. Untuk sanitasi, hanya 17% penduduk desa yang memiliki akses jaringan publik, dibandingkan 89% di kota1.

Kualitas Air

• 46,5% penduduk kota mendapat air terklorinasi, hanya 2,2% di desa. Di 41 unit hidrogeografi, parameter kualitas air melampaui standar nasional akibat limbah, pertambangan ilegal, dan pengelolaan sampah yang buruk1.
• 50% kasus anemia anak dikaitkan dengan kurangnya akses air dan sanitasi1.

Lingkungan dan Ketahanan: Ancaman Perubahan Iklim dan Degradasi Ekosistem

• 40% wilayah Peru adalah lahan kering, 25,75% mengalami desertifikasi1.
• Deforestasi Amazon: rata-rata kehilangan 118.081 hektar hutan per tahun (2000–2014), mengancam siklus hidrologi dan keanekaragaman hayati1.
• Banjir dan kekeringan: antara 2000–2020, banjir memengaruhi 4,43 juta orang, menyebabkan 787 kematian dan kerugian ekonomi miliaran dolar1.
• El Niño Costero 2017: banjir besar berdampak pada 1,8 juta orang dan kerugian USD 3,1 miliar di 6 departemen, termasuk Lima1.

Kerangka Kebijakan dan Tata Kelola: Kekuatan dan Kelemahan

Pilar Hukum dan Kelembagaan

• Konstitusi Peru 1993 dan Undang-Undang Sumber Daya Air 2009 menjadi dasar hukum utama1.
• Sistem Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (SNGRH) mengintegrasikan berbagai kementerian, otoritas regional, dan organisasi masyarakat sipil di bawah koordinasi Autoridad Nacional del Agua (ANA)1.
• Kebijakan Air Nasional 2015 menetapkan 5 pilar: manajemen kuantitas, kualitas, peluang, budaya air, dan adaptasi perubahan iklim1.

Tantangan Tata Kelola

• Fragmentasi kelembagaan: Banyak lembaga dengan peran tumpang tindih, koordinasi lemah, dan kapasitas teknis tidak merata.
• Desentralisasi administratif: 24 departemen, 196 provinsi, dan ribuan distrik menciptakan kerumitan dalam implementasi kebijakan dan pengawasan1.
• Kesenjangan data dan informasi: Sistem informasi air dan sanitasi (SIAS) dan DATASS masih dalam tahap pengembangan, dengan kualitas dan cakupan data belum optimal1.
• Krisis politik: Empat kali pergantian presiden dan menteri lingkungan sejak 2018 berdampak pada kesinambungan kebijakan dan pendanaan sektor air1.

Instrumen Ekonomi: Inovasi dan Hambatan

Mekanisme Pembayaran Jasa Ekosistem (PES/MERESE)

• MERESE digunakan untuk melindungi hulu DAS, dengan dana dialokasikan dari tarif air dan hibah internasional.
• Studi kasus: FORASAN (Chira-Piura)—regional water fund yang mengelola investasi konservasi dan infrastruktur alami, namun belum optimal karena keterbatasan dana dan partisipasi1.
• Tantangan utama: Skala dana PES masih kecil, adopsi oleh masyarakat hulu rendah, dan insentif ekonomi belum cukup kuat untuk perubahan perilaku.

Tarif dan Pajak Air

• Tarif pengambilan air (REUA) dan pembuangan limbah (REVART) sudah diterapkan, namun tarif sangat rendah sehingga tidak menutup kebutuhan investasi (gap USD 46 juta hingga 2035)1.
• Keterbukaan penggunaan dana hasil pungutan masih minim, sehingga masyarakat sulit menilai manfaat langsung dari pembayaran tersebut.

Studi Kasus: Tata Kelola DAS Ica dan Olmos

DAS Ica

• Wilayah pesisir kering dengan pertanian intensif (anggur, asparagus, alpukat) sangat bergantung pada air tanah.
• Over-ekploitasi akuifer: Pengambilan air melebihi recharge alami, menyebabkan penurunan muka air tanah dan konflik antar pengguna.
• Pemerintah membentuk Dewan DAS dan rencana pengelolaan, namun implementasi masih lemah akibat keterbatasan data, kapasitas, dan koordinasi antar lembaga1.

DAS Olmos

• Proyek transfer air lintas DAS (Olmos Irrigation Project/PEOT) memindahkan air dari Amazon ke pesisir untuk irigasi dan energi.
• Dampak ekonomi positif: perluasan lahan pertanian dan peningkatan ekspor.
• Isu lingkungan dan sosial: perubahan ekosistem, konflik lahan, dan distribusi manfaat yang tidak merata1.

Perbandingan Internasional dan Tren Global

• Peru telah mengadopsi banyak praktik terbaik internasional (misal: pengelolaan berbasis DAS, mekanisme PES, keterlibatan masyarakat), namun masih tertinggal dalam hal integrasi kebijakan, transparansi pendanaan, dan inovasi teknologi.
• Negara seperti Belanda dan Brasil telah berhasil mengintegrasikan tata kelola air lintas sektor dan level pemerintahan dengan platform koordinasi tetap dan sistem monitoring berbasis data.
• Tren global: Digitalisasi, nature-based solutions, dan pembiayaan inovatif (green bonds, blended finance) semakin diadopsi untuk mempercepat pencapaian SDG 6.

Kritik, Opini, dan Rekomendasi

Kritik

• Terlalu banyak fokus pada pendekatan peningkatan suplai (infrastruktur besar, transfer air) dan kurang pada efisiensi permintaan dan konservasi.
• Desentralisasi tidak diimbangi penguatan kapasitas daerah, sehingga banyak program gagal di tingkat implementasi.
• Keterlibatan masyarakat dan kelompok rentan (terutama masyarakat adat) masih bersifat formalitas, belum menjadi aktor utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Rekomendasi

1. Perkuat koordinasi multi-level: Bentuk platform tetap lintas kementerian, lembaga, dan masyarakat sipil untuk perencanaan dan monitoring kebijakan air.
2. Redesain instrumen ekonomi: Tingkatkan tarif air dan insentif PES agar sesuai dengan kebutuhan investasi dan perubahan perilaku pengguna.
3. Digitalisasi dan transparansi data: Integrasikan SIAS, DATASS, dan sistem monitoring lain untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.
4. Prioritaskan inklusi sosial: Libatkan masyarakat adat dan kelompok rentan secara substantif dalam tata kelola air.
5. Dorong inovasi teknologi dan pembiayaan: Adopsi solusi berbasis alam, teknologi efisiensi air, dan mekanisme pembiayaan baru untuk mempercepat pencapaian SDG 6.

Menuju Tata Kelola Air yang Adaptif dan Inklusif

Peru menghadapi tantangan kompleks dalam tata kelola air, mulai dari ketimpangan distribusi, krisis kualitas, hingga fragmentasi kelembagaan dan minimnya investasi. Namun, dengan kerangka hukum yang sudah mapan, adopsi instrumen ekonomi, dan komitmen pada SDG 6, Peru memiliki fondasi kuat untuk bertransformasi.

Keberhasilan masa depan sangat bergantung pada keberanian melakukan reformasi tata kelola, penguatan kapasitas lokal, inovasi pembiayaan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Dengan demikian, air tidak hanya menjadi sumber daya, tetapi juga katalisator pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Sumber Artikel:

OECD (2021), Water Governance in Peru, OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris, ISBN 978-92-64-95569-1 (print), ISBN 978-92-64-42988-8 (pdf).

Pengantar: Air, Iklim, dan Masa Depan Umat Manusia

Krisis air dan perubahan iklim adalah dua tantangan terbesar abad ke-21 yang saling terkait erat. Laporan “United Nations World Water Development Report 2020: Water and Climate Change” (WWDR 2020) yang diterbitkan UNESCO atas nama UN-Water, menjadi salah satu referensi paling komprehensif untuk memahami dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air dunia, sekaligus menawarkan solusi lintas sektor yang berbasis sains, kebijakan, dan aksi nyata1.

Artikel ini akan membedah temuan utama laporan, menyajikan data dan studi kasus aktual, serta mengaitkannya dengan tren global, kritik, dan peluang inovasi. Dengan gaya penulisan yang SEO-friendly dan mudah dicerna, artikel ini ditujukan bagi pembaca umum, pemerhati lingkungan, pembuat kebijakan, dan pelaku industri yang ingin memahami kenapa air adalah “jantung” dari aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Dampak Perubahan Iklim terhadap Sumber Daya Air: Fakta Global

Gambaran Umum Krisis Air Dunia

• Konsumsi air global meningkat 6 kali lipat dalam 100 tahun terakhir dan terus bertambah sekitar 1% per tahun akibat pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan perubahan pola konsumsi1.
• Empat miliar orang mengalami kelangkaan air fisik setidaknya satu bulan setiap tahun. Sekitar 1,6 miliar orang menghadapi kekurangan air karena infrastruktur yang buruk1.
• Perubahan iklim memperburuk variabilitas air, menyebabkan banjir dan kekeringan yang lebih sering dan ekstrem, serta menurunkan kualitas air akibat suhu yang lebih tinggi dan polusi1.
• Pada tahun 2050, 52% populasi dunia diproyeksikan tinggal di wilayah dengan tekanan air tinggi1.

Studi Kasus: Kota-Kota Besar Terancam Krisis Air

Diperkirakan pada 2050, sebanyak 685 juta penduduk di lebih dari 570 kota akan mengalami penurunan ketersediaan air bersih minimal 10% akibat perubahan iklim. Beberapa kota seperti Amman, Cape Town, dan Melbourne bisa kehilangan 30–49% pasokan airnya, sementara Santiago di Chile bahkan lebih dari 50%1.

Kerentanan Wilayah Tertentu

• Negara kepulauan kecil (SIDS): Terancam kekurangan air akibat kenaikan muka air laut dan curah hujan yang menurun. Contoh: Tuvalu pernah mengalami krisis air total selama 6 bulan pada 2011, memaksa 1.500 dari 11.000 penduduknya hidup tanpa akses air tawar1.
• Daerah semi-kering: Sekitar 20–35% lahan kering dunia sudah mengalami degradasi dan diperkirakan akan bertambah, memperburuk risiko kelaparan dan kemiskinan1.
• Wilayah pesisir: Lebih dari 600 juta orang tinggal di dataran rendah pesisir yang rawan banjir dan intrusi air laut1.
• Daerah pegunungan: Pencairan gletser mempercepat perubahan pola aliran sungai, mengancam jutaan orang di Asia Selatan, Andes, dan pegunungan lainnya1.

Air, Iklim, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Air adalah penghubung utama antara berbagai tujuan pembangunan global:

• SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi): Terancam gagal tercapai tanpa adaptasi iklim yang efektif.
• SDG 2 (Tanpa Kelaparan): 69% air tawar dunia digunakan untuk irigasi. Perubahan pola curah hujan dan kekeringan mengancam produksi pangan, terutama di negara tropis dan berkembang1.
• SDG 13 (Aksi Iklim): Air belum menjadi prioritas eksplisit dalam Perjanjian Paris, padahal hampir semua strategi adaptasi dan mitigasi iklim sangat bergantung pada pengelolaan air yang baik1.

Dampak Sektoral: Dari Pertanian, Energi, hingga Permukiman

Pertanian dan Ketahanan Pangan

• Pertanian menyerap 69% air tawar global. Proyeksi FAO: kebutuhan air irigasi naik 5,5% dari 2008 hingga 20501.
• Wilayah tropis dan lintang rendah akan mengalami penurunan produktivitas pangan akibat kekeringan, sementara lintang tinggi bisa mendapat manfaat dari curah hujan yang bertambah1.
• Studi kasus Australia: 28% lahan gandum diprediksi akan lebih kering antara 2020–2060. Afrika Selatan: 99% lahan jagung akan lebih kering pada 2030–20701.
• Solusi: Climate-Smart Agriculture (CSA), pengelolaan air irigasi efisien, dan pergeseran kalender tanam1.

Energi dan Industri

• Dua pertiga emisi gas rumah kaca berasal dari energi. Sektor energi sangat tergantung pada air untuk pendinginan dan proses industri1.
• Risiko bisnis: Kekurangan air dapat menghentikan produksi listrik dan industri. Perusahaan mulai mengadopsi teknologi efisiensi air dan energi, serta mengukur jejak air (water footprint) dalam rantai pasoknya1.
• Tren: Peralihan ke energi terbarukan seperti surya dan angin yang minim kebutuhan air, serta pemanfaatan biogas dari pengolahan air limbah1.

Permukiman dan Urbanisasi

• Urbanisasi memperbesar risiko kekurangan air. Infrastruktur air dan sanitasi di kota-kota besar rentan rusak akibat banjir, kekeringan, dan polusi1.
• Penyakit menular: Banjir menyebabkan lonjakan penyakit seperti malaria, leptospirosis, dan demam berdarah1.
• Solusi: Kota spons (sponge city), sistem drainase adaptif, dan prioritas air domestik di atas pertanian/industri1.

Ekosistem Air dan Biodiversitas: Krisis yang Sering Terlupakan

• 84% spesies air tawar punah sejak 1970. Separuh lahan basah dunia hilang dalam 100 tahun terakhir1.
• Wetlands menyimpan dua kali lipat karbon dibanding hutan. Degradasi lahan basah mempercepat emisi gas rumah kaca dan menghilangkan fungsi penahan banjir serta penjernihan air1.
• Contoh nyata: Lebih dari 60% danau di Tiongkok mengalami eutrofikasi dan ledakan alga beracun akibat kombinasi polusi dan pemanasan air1.

Banjir, Kekeringan, dan Bencana Air Lainnya: Tren Meningkat

• Banjir dan hujan ekstrem meningkat lebih dari 50% sejak 1980. Kekeringan, badai, dan gelombang panas naik lebih dari sepertiga1.
• Dalam 20 tahun terakhir, banjir dan kekeringan menyebabkan 166.000 kematian, memengaruhi 3 miliar orang, dan kerugian ekonomi hampir US$700 miliar1.
• Studi kasus: Pada 2017, hampir seluruh Amerika Utara mengalami kekeringan ekstrem, sementara Asia Tenggara dan Afrika Selatan dilanda banjir parah1.

Kualitas Air: Ancaman Ganda dari Polusi dan Iklim

• Lebih dari 80% air limbah dunia dibuang tanpa pengolahan. Pencemaran organik, patogen, logam berat, dan polutan baru (emerging pollutants) meningkat pesat1.
• Eutrofikasi dan ledakan alga: Pemanasan air memperburuk masalah ini, menyebabkan air minum beracun dan kerusakan ekosistem1.
• Studi kasus Tiongkok: 60% danau tercemar, menyebabkan krisis air minum dan perikanan1.

Adaptasi dan Mitigasi: Solusi Terintegrasi untuk Masa Depan

Adaptasi

• Adaptasi air mencakup solusi alami, teknologi, dan kelembagaan: Perlindungan lahan basah, pertanian konservasi, sistem peringatan dini, asuransi banjir/kekeringan, dan pelibatan komunitas1.
• Teknologi baru: Sensor nirkabel, satelit, dan big data untuk pemantauan air dan iklim, serta crowdsourcing data dari masyarakat1.
• Pendekatan kota spons: Kota-kota seperti Shanghai dan Rotterdam membangun taman, danau buatan, serta sistem drainase adaptif untuk menahan banjir dan menyimpan air hujan1.

Mitigasi

• Pengelolaan air dapat mengurangi emisi: Pengolahan air limbah menghasilkan biogas, lahan basah menyerap karbon, dan efisiensi air mengurangi kebutuhan energi1.
• Konservasi lahan basah dan hutan: Penting untuk penyerapan karbon dan perlindungan biodiversitas1.
• Inovasi industri: Perusahaan mengadopsi teknologi hemat air dan energi, serta mengurangi jejak air dalam rantai pasok global1.

Studi Kasus: Kota Cape Town, Afrika Selatan

Pada 2018, Cape Town hampir menjadi kota besar pertama yang kehabisan air (“Day Zero”). Kombinasi kekeringan parah, pertumbuhan penduduk, dan buruknya manajemen air membuat bendungan utama hanya terisi 13%. Pemerintah melakukan pembatasan air ekstrem, mempercepat adopsi teknologi efisiensi air, dan mengedukasi masyarakat. Hasilnya, konsumsi air turun dari 1,2 juta m³/hari menjadi 500 ribu m³/hari, menyelamatkan kota dari krisis total1.

Tata Kelola, Pembiayaan, dan Keadilan Sosial

Tata Kelola Air

• Fragmentasi kelembagaan dan birokrasi menghambat integrasi kebijakan air dan iklim1.
• Solusi: Pendekatan Integrated Water Resources Management (IWRM), pelibatan publik, dan penguatan kapasitas lokal1.
• Keadilan sosial: Kelompok rentan (perempuan, minoritas, masyarakat miskin) paling terdampak dan harus diprioritaskan dalam kebijakan air dan iklim1.

Pembiayaan

• Kebutuhan investasi air global hingga 2050 mencapai US$22,6 triliun. Untuk SDG 6 saja, investasi perlu tiga kali lipat dari saat ini1.
• Akses ke climate finance: Hanya sebagian kecil dana iklim global yang dialokasikan untuk proyek air, padahal mitigasi dan adaptasi air menawarkan co-benefits besar (kesehatan, gender, ekonomi)1.
• Inovasi pembiayaan: Proyek air yang “bankable” harus jelas mengaitkan aksi dengan dampak iklim dan manfaat lintas sektor1.

Inovasi Teknologi dan Partisipasi Warga

• Big data, sensor, dan satelit: Memungkinkan pemantauan curah hujan, debit sungai, kualitas air, dan anomali iklim secara real-time1.
• Crowdsourcing dan citizen science: Masyarakat dapat melaporkan banjir, kekeringan, atau pencemaran melalui aplikasi, mempercepat respons pemerintah1.
• Edukasi dan literasi air: Penting untuk membangun budaya hemat air dan kesiapsiagaan bencana1.

Kritik dan Opini: Tantangan dan Peluang

Kelemahan dan Tantangan

• Ketidakpastian model iklim: Proyeksi curah hujan dan pola ekstrem masih bervariasi tinggi, terutama di zona transisi1.
• Kesenjangan data: Hanya 10% negara berkembang punya sistem pemantauan air memadai1.
• Kurangnya integrasi air dalam kebijakan iklim global: Air jarang disebut dalam Perjanjian Paris dan SDG 13, padahal sangat krusial1.

Peluang dan Rekomendasi

• Integrasi penuh air dalam aksi iklim nasional (NDCs).
• Investasi pada solusi berbasis alam dan teknologi digital.
• Kolaborasi lintas sektor dan negara, terutama di wilayah sungai lintas batas.
• Pemberdayaan komunitas dan kelompok rentan sebagai aktor utama adaptasi.

Kesimpulan: Air sebagai Kunci Masa Depan Berkelanjutan

Laporan WWDR 2020 menegaskan bahwa tanpa pengelolaan air yang adaptif, inklusif, dan inovatif, upaya melawan perubahan iklim dan mencapai pembangunan berkelanjutan akan gagal. Air bukan sekadar korban perubahan iklim, melainkan solusi utama—dari pertanian, energi, kesehatan, hingga tata kota.

Aksi nyata, investasi, dan inovasi lintas sektor harus segera dilakukan. Dengan mengintegrasikan air ke dalam seluruh kebijakan iklim dan pembangunan, dunia punya peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih tangguh, adil, dan lestari.

Sumber Artikel :

UNESCO, UN-Water, 2020: United Nations World Water Development Report 2020: Water and Climate Change, Paris, UNESCO.

Air dan energi adalah dua pilar utama pembangunan yang sangat saling bergantung. Laporan “Energy and Water: The Vital Link for a Sustainable Future” (SIWI, 2014) menyoroti bagaimana hubungan keduanya menjadi kunci dalam mencapai masa depan yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya permintaan global atas air dan energi, serta tantangan perubahan iklim, keterpaduan pengelolaan kedua sektor ini menjadi semakin krusial. Artikel ini akan membedah isi laporan tersebut, menghadirkan studi kasus, data penting, serta analisis kritis yang relevan dengan tren global dan tantangan nyata di lapangan.

Mengapa Keterkaitan Air-Energi Semakin Penting?

Fakta Global yang Mengkhawatirkan

• 1,3 miliar orang di dunia masih belum memiliki akses listrik.
• 800 juta orang bergantung pada sumber air yang tidak layak.
• Sebagian besar kelompok ini adalah masyarakat miskin yang juga mengalami kekurangan gizi.

Angka-angka ini menegaskan bahwa tantangan air dan energi saling terkait erat dengan isu kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Jika salah satu sektor gagal, maka sektor lainnya pun akan terdampak, memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat1.

Paradoks dan Tantangan Tata Kelola

Silo Mentality: Hambatan Menuju Kolaborasi

Salah satu tantangan utama yang diangkat laporan ini adalah “silo mentality”, di mana sektor air dan energi sering berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang memadai. Padahal, air dibutuhkan untuk hampir semua proses produksi energi (biofuel, pembangkit listrik, pendinginan), sementara energi sangat penting untuk pengolahan, distribusi, dan pemurnian air1.

Contoh nyata:

• Di sektor energi, efisiensi menjadi prioritas utama karena harga energi sangat sensitif di pasar.
• Di sektor air, harga cenderung tidak terlalu diperhatikan, sehingga efisiensi sering diabaikan.

Studi Kasus dan Data Kunci

1. Hidroelektrik: Antara Solusi dan Ancaman

Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sering dianggap solusi energi ramah lingkungan. Namun, laporan ini menyoroti bahwa pembangunan PLTA juga membawa risiko besar terhadap ekosistem sungai dan masyarakat sekitar.

• Data: Satu dari lima orang di dunia masih belum memiliki akses listrik, sehingga pembangunan PLTA terus didorong di negara berkembang.
• Dampak: Jika tidak dikelola dengan baik, PLTA dapat mengurangi aliran air alami, merusak habitat, dan mengancam ketahanan air di hilir sungai.

Studi kasus:
Di beberapa negara Asia dan Afrika, pembangunan bendungan besar memang meningkatkan kapasitas listrik, namun juga menyebabkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Laporan ini menekankan pentingnya penilaian lingkungan yang komprehensif sebelum pembangunan1.

2. Shale Gas dan Fracking: Solusi Energi atau Ancaman Air?

Fracking untuk shale gas menjadi kontroversi besar, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Proses ini membutuhkan air dalam jumlah besar dan berisiko mencemari air tanah.

• Data: Dalam satu sumur fracking, bisa digunakan hingga 20 juta liter air.
• Risiko: Cairan kimia yang digunakan dapat bocor dan mencemari sumber air bawah tanah.

Studi kasus:
Di beberapa negara bagian AS, fracking telah menyebabkan penurunan kualitas air tanah, memicu protes masyarakat dan regulasi yang lebih ketat. Laporan ini menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut dan regulasi yang ketat untuk menyeimbangkan kebutuhan energi dan perlindungan air1.

3. Urbanisasi: Tekanan Ganda pada Air dan Energi

Kota-kota besar menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan air dan energi yang terus meningkat.

• Data: Lebih dari 50% populasi dunia kini tinggal di perkotaan, dan angka ini terus meningkat.
• Masalah: Kebocoran air di jaringan distribusi kota bisa mencapai 30–50%, menyebabkan pemborosan energi untuk pemompaan dan pengolahan.

Solusi:
Pendekatan terpadu dalam pengelolaan permintaan air dan energi, serta pemanfaatan air limbah sebagai sumber energi, menjadi strategi penting yang disarankan dalam laporan ini1.

Analisis Kritis dan Perbandingan dengan Tren Global

Keterpaduan Kebijakan: Masih Jauh dari Harapan

Laporan ini mengkritisi kurangnya integrasi kebijakan antara sektor air dan energi, baik di level nasional maupun internasional. Meski sudah ada kemajuan sejak Konferensi Rio+20 (2012), dimana keterkaitan air dan energi mulai diakui dalam agenda pembangunan global, namun implementasi di lapangan masih lemah.

Perbandingan:

• Di Eropa, beberapa negara sudah mulai menerapkan kebijakan “water-energy nexus” dalam perencanaan infrastruktur.
• Di negara berkembang, seperti Indonesia dan India, kebijakan masih cenderung sektoral dan belum terintegrasi.

Peran Teknologi dan Inovasi

Teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.

• Contoh: Penggunaan smart grid dan sensor kebocoran untuk mengurangi pemborosan air dan energi di perkotaan.
• Bioenergi: Pengembangan biofuel generasi kedua yang lebih hemat air.

Namun, laporan ini menekankan bahwa inovasi teknologi harus diiringi dengan perubahan kebijakan dan insentif ekonomi yang tepat.

Dampak Perubahan Iklim: Ancaman Ganda

Perubahan iklim memperparah tantangan air dan energi:

• Kekeringan mengurangi ketersediaan air untuk PLTA dan pendinginan pembangkit listrik.
• Banjir merusak infrastruktur energi dan sistem distribusi air.

Laporan ini menekankan pentingnya strategi adaptasi dan mitigasi yang terintegrasi, termasuk perlindungan ekosistem hutan sebagai penyangga air dan penyerap karbon1.

Rekomendasi Strategis dari Laporan

1. Kolaborasi Lintas Sektor

Diperlukan kerjasama erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan kebijakan air dan energi saling mendukung.

2. Penetapan Harga yang Adil dan Transparan

Harga air dan energi harus mencerminkan biaya produksi dan dampak lingkungannya, agar mendorong efisiensi dan investasi pada teknologi bersih.

3. Inovasi Kebijakan dan Teknologi

• Insentif untuk penggunaan energi terbarukan dan efisiensi air.
• Investasi pada teknologi pengolahan air limbah dan pemanfaatan energi dari limbah.

4. Penguatan Data dan Riset

Pengambilan keputusan harus didasarkan pada data yang akurat tentang konsumsi air dan energi, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Opini dan Kritik: Menuju Tata Kelola yang Lebih Adaptif

Laporan SIWI 2014 memberikan kontribusi penting dalam mendorong integrasi kebijakan air dan energi. Namun, tantangan utama tetap pada implementasi di tingkat lokal dan nasional. Banyak negara masih terjebak pada pendekatan sektoral, sehingga peluang kolaborasi sering terhambat oleh ego sektoral dan regulasi yang tumpang tindih.

Dibandingkan dengan laporan-laporan serupa, seperti UN Water Development Report atau World Energy Outlook, SIWI lebih menekankan pada pentingnya dialog lintas sektor dan perlunya perubahan paradigma dalam tata kelola sumber daya alam.

Mengaitkan dengan Tren Industri dan Contoh Nyata

Industri: Menuju Circular Economy

Banyak perusahaan multinasional kini mulai menerapkan prinsip circular economy, di mana limbah air dan energi didaur ulang untuk mengurangi jejak lingkungan. Contohnya, pabrik-pabrik di sektor makanan dan minuman mulai memanfaatkan air limbah untuk menghasilkan biogas yang digunakan kembali sebagai energi.

Kebijakan Nasional: Indonesia dan Negara Berkembang

Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya air melimpah namun distribusi energi yang belum merata, bisa mengambil pelajaran dari laporan ini. Integrasi kebijakan air-energi dapat mempercepat pencapaian target SDGs, khususnya dalam akses air bersih dan energi terjangkau.

Masa Depan Berkelanjutan Butuh Sinergi Air dan Energi

Laporan “Energy and Water: The Vital Link for a Sustainable Future” menegaskan bahwa masa depan berkelanjutan hanya bisa dicapai jika sektor air dan energi dikelola secara terpadu. Tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan pertumbuhan penduduk menuntut solusi inovatif, kolaboratif, dan berbasis data. Negara-negara berkembang seperti Indonesia perlu segera mengadopsi pendekatan ini untuk memastikan pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Sumber Artikel

Jägerskog, A., Clausen, T. J., Holmgren, T. and Lexén, K., (eds.) 2014. Energy and Water: The Vital Link for a Sustainable Future. Report Nr. 33. SIWI, Stockholm.

Ketahanan Air di Era Perubahan Iklim

Ketahanan atau resilience kini menjadi salah satu tema sentral dalam diskusi tata kelola sumber daya air. Di tengah ancaman perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan tekanan pada ekosistem, pengelolaan air yang tahan guncangan dan mampu beradaptasi menjadi kebutuhan mendesak. Artikel “Bringing resilience-thinking into water governance: Two illustrative case studies from South Africa and Cambodia” karya A. Fallon, R.W. Jones, dan M. Keskinen (2022) menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan pemikiran ketahanan ke dalam tata kelola air, serta mengujinya lewat dua studi kasus nyata: Danau Tonle Sap di Kamboja dan sub-DAS Limpopo di Afrika Selatan.

Artikel ini sangat relevan dengan tren global, di mana isu krisis air dan keadilan akses air semakin sering menjadi sorotan. Dengan mengangkat contoh konkret dari dua benua berbeda, penulis menyoroti bahwa ketahanan bukan sekadar soal bertahan dari bencana, tetapi juga kemampuan sistem sosial-ekologis untuk beradaptasi dan bahkan bertransformasi menuju tata kelola air yang lebih adil dan berkelanjutan.

Menyatukan Sistem Sosial-Ekologis, Ketahanan, dan Tata Kelola

Sistem Sosial-Ekologis (SES): Kompleksitas dan Keterhubungan

Penulis mengawali dengan konsep sistem sosial-ekologis, yaitu sistem yang terdiri dari komponen manusia (sosial) dan lingkungan (ekologis) yang saling terhubung. Dalam konteks air, ini berarti pengelolaan air tidak bisa dilepaskan dari interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Sistem ini bersifat dinamis, adaptif, dan rentan terhadap perubahan mendadak.

Ketahanan: Lebih dari Sekadar Bertahan

Ketahanan dalam artikel ini dipahami sebagai kemampuan sistem untuk:

• Menyerap gangguan tanpa kehilangan fungsi inti (kapasitas absorptif)
• Beradaptasi terhadap perubahan (kapasitas adaptif)
• Bertransformasi menuju sistem yang lebih baik (kapasitas transformatif)

Ketahanan juga dipandang sebagai properti (ciri khas sistem), proses (cara sistem berubah), dan hasil (tingkat keberhasilan bertahan/adaptasi).

Tata Kelola Interaktif: Keadilan dan Dinamika Kekuasaan

Tata kelola air tidak hanya soal aturan formal, tetapi juga soal siapa yang punya suara, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana keputusan diambil. Penulis menekankan pentingnya memperhatikan dinamika kekuasaan, keadilan, dan partisipasi dalam tata kelola air.

Kerangka Resilience-Governance

Dari ketiga teori di atas, penulis membangun kerangka “resilience–governance” yang menekankan pentingnya:

• Tiga kapasitas ketahanan (absorptif, adaptif, transformatif)
• Tiga cara memandang ketahanan (properti, proses, hasil)
• Integrasi aspek kekuasaan dan keadilan
• Analisis lintas-skala (lokal hingga nasional)

Kerangka ini menjadi alat analisis untuk memahami dan memperbaiki tata kelola air di berbagai konteks.

Studi Kasus 1: Danau Tonle Sap, Kamboja

Latar Belakang

Danau Tonle Sap merupakan danau terbesar di Asia Tenggara dengan siklus air unik: air mengalir masuk dan keluar danau mengikuti musim, menyebabkan banjir musiman yang sangat penting bagi ekosistem dan ekonomi lokal. Lebih dari 1,2 juta orang bergantung pada danau ini, terutama dari sektor perikanan dan pertanian.

Tantangan Tata Kelola

Penurunan volume air akibat pembangunan bendungan di hulu, perubahan iklim, dan konversi lahan basah menjadi ancaman utama. Selain itu, persaingan antar pengguna air dan eksploitasi berlebihan memperparah tekanan pada sistem. Tata kelola air di kawasan ini sangat kompleks, melibatkan banyak lembaga dan sering kali tumpang tindih kewenangan.

Analisis Ketahanan

• Kapasitas absorptif: Komunitas lokal selama bertahun-tahun mampu bertahan dari fluktuasi musiman. Namun, perubahan jangka panjang seperti penurunan debit air mulai menggerus ketahanan ini.
• Kapasitas adaptif: Masyarakat mulai mencoba diversifikasi mata pencaharian, namun akses terhadap modal, teknologi, dan informasi masih terbatas.
• Kapasitas transformatif: Upaya reformasi tata kelola, misalnya lewat pembentukan Komite Pengelolaan Tonle Sap, masih menghadapi tantangan politik dan minimnya partisipasi masyarakat.

Data dan Fakta

• Luas danau: 2.500 km² di musim kering, hingga 15.000 km² di musim hujan.
• Populasi terdampak: lebih dari 1,2 juta jiwa.
• Penurunan hasil tangkapan ikan: sekitar 20% dalam 10 tahun terakhir.

Pelajaran dari Tonle Sap

Ketahanan komunitas sangat bergantung pada fleksibilitas sosial dan jaringan informal. Namun, intervensi eksternal seperti pembangunan bendungan di hulu dapat mengganggu keseimbangan sistem dan memperburuk kerentanan masyarakat lokal. Keadilan dalam distribusi manfaat dan beban menjadi isu sentral yang belum terselesaikan.

Studi Kasus 2: Sub-DAS Limpopo, Afrika Selatan

Latar Belakang

Doringlaagte, salah satu sub-catchment di DAS Limpopo, menghadapi masalah penurunan air tanah akibat irigasi intensif dan perubahan iklim. Sistem tata kelola di sini merupakan campuran antara aturan formal yang lemah dan mekanisme informal berbasis komunitas.

Tantangan Tata Kelola

Kekurangan air menjadi masalah utama, dengan penurunan air tanah hingga 2 meter dalam satu dekade terakhir. Konflik antar pengguna air, khususnya antara petani besar dan kecil, makin sering terjadi. Pemerintah daerah kurang efektif, sehingga komunitas mengembangkan mekanisme swakelola.

Analisis Ketahanan

• Kapasitas absorptif: Komunitas masih mampu bertahan dari kekeringan jangka pendek, namun kapasitas ini terus menurun seiring penurunan cadangan air tanah.
• Kapasitas adaptif: Sebagian petani mulai mengadopsi teknologi irigasi hemat air, namun adopsinya masih terbatas akibat keterbatasan modal dan pengetahuan.
• Kapasitas transformatif: Ada potensi transformasi melalui kolaborasi lintas aktor, namun terhambat oleh ketidaksetaraan akses dan kurangnya kepercayaan antar kelompok.

Data dan Fakta

• Penurunan air tanah: rata-rata 0,2 meter per tahun selama 10 tahun terakhir.
• Jumlah petani yang bergantung pada air tanah: sekitar 150 keluarga.
• Proporsi air yang digunakan untuk irigasi: lebih dari 80% dari total pengambilan air.

Pelajaran dari Limpopo

Ketahanan sistem sangat dipengaruhi oleh interaksi antara tata kelola formal dan informal. Ketidaksetaraan dalam akses air memperparah kerentanan kelompok kecil. Transformasi tata kelola membutuhkan perubahan struktur kekuasaan dan insentif yang lebih adil.

Kritik dan Perbandingan dengan Penelitian Lain

Artikel ini memberikan kontribusi penting dengan mengintegrasikan dimensi kekuasaan dan keadilan ke dalam diskusi ketahanan air, aspek yang sering diabaikan dalam penelitian sebelumnya. Banyak studi masih terfokus pada aspek teknis atau ekologi, sementara aspek sosial-politik dan distribusi manfaat/beban kurang diperhatikan.

Dibandingkan pendekatan Integrated Water Resources Management (IWRM) yang lebih normatif dan struktural, kerangka resilience–governance lebih menekankan dinamika proses, pembelajaran, dan kemungkinan transformasi. Namun, tantangan utama tetap pada implementasi: bagaimana memastikan partisipasi yang bermakna, mengatasi ketimpangan kekuasaan, dan mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam tata kelola formal.

Relevansi dengan Tren Global dan Industri

• Perubahan iklim: Kedua studi kasus menunjukkan bahwa ketahanan air tidak bisa dipisahkan dari adaptasi terhadap perubahan iklim.
• SDGs dan keadilan air: Isu distribusi manfaat dan keadilan sangat relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi) dan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan).
• Teknologi dan inovasi sosial: Transformasi tata kelola air membutuhkan kombinasi inovasi teknologi (misal: irigasi hemat air) dan inovasi sosial (misal: mekanisme kolaboratif dan partisipatif).

Opini dan Rekomendasi

Kerangka resilience–governance yang dikembangkan penulis sangat relevan untuk konteks Indonesia, di mana tata kelola air juga menghadapi tantangan kompleks, mulai dari konflik antar pengguna, perubahan iklim, hingga ketimpangan akses. Pendekatan ini dapat diadaptasi untuk memperkuat ketahanan sistem air di DAS kritis seperti Citarum atau Brantas.

Namun, perlu diingat bahwa transformasi tata kelola tidak cukup hanya dengan perubahan struktur formal. Diperlukan upaya membangun kepercayaan, memperkuat kapasitas lokal, dan mengatasi hambatan politik yang seringkali menjadi akar masalah.

Kesimpulan: Menuju Tata Kelola Air yang Tangguh dan Inklusif

Artikel ini berhasil menunjukkan bahwa ketahanan dalam tata kelola air bukan sekadar soal bertahan dari gangguan, tetapi juga tentang kemampuan beradaptasi dan bertransformasi menuju sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan teori sistem sosial-ekologis, ketahanan, dan tata kelola interaktif, penulis menawarkan kerangka analisis yang komprehensif dan aplikatif.

Studi kasus dari Kamboja dan Afrika Selatan mempertegas bahwa tantangan utama bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada dinamika sosial-politik, keadilan, dan kekuasaan. Transformasi tata kelola air membutuhkan perubahan paradigma, dari pendekatan “command and control” menuju tata kelola yang lebih partisipatif, inklusif, dan adaptif.

Bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti, kerangka resilience–governance ini dapat menjadi referensi penting dalam merancang intervensi yang tidak hanya tahan terhadap gangguan, tetapi juga mampu menciptakan perubahan positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Sumber artikel asli:

Fallon, A., Jones, R.W., & Keskinen, M. (2022). Bringing resilience-thinking into water governance: Two illustrative case studies from South Africa and Cambodia. Global Environmental Change, 75, 102542.

Mengapa Manajemen Kualitas Air Jadi Isu Strategis?

Air adalah kebutuhan dasar manusia. Namun, dari seluruh air di Bumi, hanya sekitar 0,003% yang tersedia dalam bentuk air tawar berkualitas baik dan layak dikonsumsi langsung oleh manusia. Indonesia, meski dikenal sebagai negara dengan sumber daya air melimpah, menghadapi kenyataan pahit: kualitas air permukaan—sungai, danau, dan air tanah—kian menurun drastis akibat pencemaran dan tata kelola yang buruk.

Makalah Hefni Effendi yang disampaikan dalam Indonesia-Japan Business Matching Seminar for Water Issues pada 10 September 2015 di Tangerang, membedah akar persoalan ini dengan pendekatan sistematis. Ia tidak hanya menyoroti pencemaran sungai seperti Citarum, tetapi juga mengkaji kebijakan, kapasitas daya tampung beban pencemar, serta solusi teknis dan sosial yang diperlukan untuk menyelamatkan air Indonesia.

Sungai Citarum: Simbol Krisis Nasional

Salah satu fokus utama dalam makalah ini adalah Sungai Citarum—sering disebut sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Citarum membentang sejauh 300 kilometer dari Gunung Wayang hingga Laut Jawa dan menjadi sumber air bagi 30 juta penduduk, serta memasok 80% air permukaan Jakarta. Namun ironisnya, sungai ini tak pernah memenuhi standar kualitas air nasional sejak tahun 1989.

Fakta Mencengangkan di Citarum:

• Lebih dari 200 pabrik tekstil beroperasi di sepanjang sungai, membuang limbah pewarna, logam berat (seperti timbal, arsenik, dan merkuri), serta senyawa kimia berbahaya lainnya langsung ke air tanpa pengolahan memadai.
• Limbah domestik dari warga dan permukiman padat turut mencemari sungai, termasuk limbah manusia dan sampah rumah tangga.
• Intrusi limbah pertanian, seperti pupuk dan pestisida, memperparah kondisi biologis sungai.
• Citarum menjadi “tempat sampah raksasa”, dengan tumpukan plastik dan sampah organik yang menghambat aliran air dan memicu banjir.

Lebih parah lagi, di daerah Sukamaju, air dari sungai langsung dipompa ke rumah-rumah warga untuk mandi dan mencuci, dengan penyaringan seadanya menggunakan handuk atau kaus kaki. Air ini bahkan digunakan untuk memasak setelah direbus, meski proses perebusan hanya membunuh bakteri, bukan logam berat atau racun kimia.

Krisis Nasional: Masalah Air Tak Hanya di Citarum

Krisis kualitas air terjadi secara luas di Indonesia, baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan. Beberapa akar penyebab utamanya adalah:

1. Sanitasi Buruk

Air limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian bercampur tanpa pengolahan memadai, baik di permukaan maupun air tanah.

2. Intrusi Air Laut

Penurunan muka air tanah menyebabkan air laut meresap ke dalam akuifer, terutama di wilayah pesisir seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya.

3. Deforestasi di Hulu

Pembalakan liar dan perubahan tutupan lahan menyebabkan erosi tinggi dan membawa sedimen berlebihan ke badan air.

4. Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi

Kepadatan penduduk memperberat beban pencemar dan tekanan terhadap infrastruktur air yang sudah usang.

Konsep Kunci: Daya Tampung Beban Pencemar (DTBP)

Makalah ini menekankan pentingnya konsep Water Pollution Load Capacity, yakni kemampuan badan air untuk menerima beban pencemar tanpa melampaui ambang batas kualitas air. DTBP dihitung dengan dua metode utama:

1. Metode Neraca Massa (Mass Balance)

Menggunakan perhitungan kuantitatif dari setiap aliran air yang masuk (debit dan konsentrasi parameter pencemar), untuk menentukan beban total yang diterima sungai.

2. Metode Streeter–Phelps

Model matematis untuk menghitung penurunan kadar oksigen terlarut (DO) sepanjang sungai akibat pencemaran BOD (Biochemical Oxygen Demand).

Contoh Kasus:

Pada satu studi, aliran sungai di empat lokasi menunjukkan:

• DO menurun dari 5,7 mg/L menjadi 3,4 mg/L di lokasi yang menerima limbah industri dan domestik.
• BOD meningkat dari 7,4 menjadi 9,8 mg/L, melewati ambang batas nasional (3 mg/L).
• Di lokasi keempat, sungai tidak lagi memiliki kapasitas untuk menurunkan beban BOD, artinya limbah tambahan akan langsung mencemari air.

Jika ada limbah dari industri baru yang hanya mengandung Cl⁻ (klorida) tanpa BOD, maka masih bisa dibuang—dengan catatan kadar Cl⁻ tidak melebihi 600 mg/L.

Standar Regulasi dan Kategori Kualitas Air

Berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001:

• Kelas I: Air minum
• Kelas II: Rekreasi air, berenang
• Kelas III: Perikanan, peternakan
• Kelas IV: Irigasi pertanian

Berdasarkan Kepmen LH No. 51 Tahun 2004 (untuk air laut):

• Air laut untuk pelabuhan
• Rekreasi dan penyelaman
• Habitat biota laut

Selain itu, KLHK menetapkan standar kualitas air limbah (effluent) yang wajib dipenuhi industri, tergantung jenis usaha (misalnya: pabrik tekstil, makanan, farmasi, hotel, rumah sakit, dll.).

Contohnya:

• BOD maksimal: 125 mg/L
• COD maksimal: 250 mg/L
• TSS maksimal: 100 mg/L
• pH: antara 6 – 9
• Beban polusi dihitung per ton produk industri

Kebijakan Strategis Pemerintah

Hefni Effendi menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis, meskipun belum sepenuhnya berhasil:

1. Penetapan Baku Mutu Air dan Limbah

Melalui regulasi seperti PP No. 82/2001, Kepmen LH No. 51/2004, dan Permen LH No. 5/2014.

2. Panduan Beban Pencemar

Ditentukan berdasarkan Kepmen LH No. 110/2003, untuk menghitung daya tampung sungai dan menentukan apakah pembuangan limbah masih diperbolehkan.

3. Program Aksi Lapangan

• PROKASIH (Program Kali Bersih): Program nasional untuk pembersihan sungai.
• Rehabilitasi DAS: Oleh Kementerian PUPR dan Kehutanan, termasuk reboisasi hulu sungai.
• Kolaborasi dengan ADB (Asian Development Bank): Pendanaan hingga 500 juta USD untuk rehabilitasi Sungai Citarum selama 15 tahun, termasuk peningkatan sanitasi dan pengelolaan limbah.

Kritik dan Tantangan Implementasi

Meski regulasi sudah lengkap, penerapan di lapangan masih menghadapi tantangan besar:

1. Pengawasan Lemah

Banyak industri kecil dan menengah membuang limbah langsung tanpa IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) karena pengawasan longgar.

2. Koordinasi Lintas Sektor

Kebijakan air masih tersebar di berbagai kementerian: lingkungan, pekerjaan umum, kesehatan, dan kehutanan—tanpa sinergi kuat.

3. Kurangnya Partisipasi Publik

Kesadaran masyarakat masih rendah. Banyak warga membuang limbah domestik langsung ke sungai karena minimnya fasilitas sanitasi.

Menuju Solusi: Apa yang Harus Dilakukan?

Makalah ini merekomendasikan strategi manajemen kualitas air yang terintegrasi:

• Pemetaan daya tampung sungai secara nasional, dan penggunaan data tersebut dalam perizinan industri.
• Pembangunan infrastruktur IPAL komunal di kota-kota padat penduduk dan kawasan industri.
• Edukasi publik tentang sanitasi dan pencemaran, khususnya di daerah aliran sungai besar.
• Restorasi kawasan hulu untuk mencegah erosi dan sedimentasi.
• Kolaborasi dengan sektor swasta untuk green investment di sektor air dan lingkungan.

Penutup: Menyembuhkan Sungai-Sungai Indonesia

Makalah Hefni Effendi menyoroti krisis air Indonesia secara menyeluruh—dari data teknis, regulasi, hingga solusi strategis. Ia menyampaikan bahwa krisis air bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena kegagalan tata kelola.

Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus melihat air sebagai aset ekologis dan ekonomi. Tanpa air bersih, tidak akan ada industri, pertanian, pariwisata, atau kesehatan yang berkelanjutan.

Kini saatnya untuk bergerak dari reaktif ke preventif. Dari wacana ke aksi. Dan dari retorika ke pemulihan konkret.

Sumber asli:
Hefni Effendi. 2015. Water Quality Management in Indonesia. Dipresentasikan pada Indonesia–Japan Business Matching Seminar for Water Issues, Tangerang, 10 September 2015, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) IPB.

Krisis Air Bersih di Perkotaan Pesisir: Tantangan Global, Solusi Lokal

Di tengah meningkatnya urbanisasi dan perubahan iklim, akses terhadap air bersih menjadi tantangan utama, terutama di wilayah pesisir. Kota Banda Aceh, seperti banyak kota lainnya di Indonesia, menghadapi masalah serius: kualitas air sumur dan sungai terus menurun akibat pencemaran limbah domestik dan intrusi air laut. Permasalahan ini bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tapi juga mengancam ketahanan air jangka panjang.

Melalui pendekatan inovatif dan lokal, artikel ini menyajikan solusi yang sangat relevan—pemanfaatan bentonit sebagai bahan alami untuk perbaikan kualitas air masyarakat. Penelitian ini membandingkan efektivitas bentonit aktif dan non-aktif dalam menurunkan parameter penting kualitas air seperti TDS (Total Dissolved Solids), konduktivitas, salinitas, dan pH, baik untuk sumber air sungai maupun air sumur.

Mengapa Bentonit?

Bentonit adalah jenis tanah liat yang mengandung mineral montmorillonit dengan daya serap tinggi. Sifat fisik dan kimianya memungkinkan bentonit menyerap ion-ion logam berat, zat organik, dan berbagai kontaminan air lainnya. Di Aceh sendiri, bentonit mudah ditemukan dan sangat murah, sehingga cocok untuk diaplikasikan secara massal oleh masyarakat tanpa perlu infrastruktur canggih.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, bentonit bahkan terbukti mampu menurunkan bakteri E. coli dalam air tanpa proses aktivasi—menunjukkan potensi luar biasa sebagai media adsorben alami.

Metodologi: Studi Empiris di Kota Banda Aceh

Penelitian dilakukan di sembilan titik pengambilan sampel:

• Enam titik di dua cabang Sungai Krueng Aceh (menuju Alue Naga dan Lampulo)
• Tiga titik di sumur warga di Lampriet, Kampung Laksana, dan Beurawe

Air dari masing-masing titik dianalisis untuk parameter:

• pH (tingkat keasaman)
• TDS (total zat padat terlarut)
• Konduktivitas (kemampuan menghantarkan listrik)
• Salinitas (kadar garam)

Setelah pengukuran awal, air diuji kembali setelah perlakuan bentonit aktif dan non-aktif, untuk mengukur efektivitas penurunan nilai-nilai tersebut. Bentonit aktif diperoleh melalui pemanasan pada suhu 120°C, sedangkan bentonit non-aktif digunakan langsung setelah digerus dan diayak.

Temuan Utama: Kualitas Air Sebelum Perlakuan Bentonit

1. pH Air

Nilai pH seluruh sampel masih dalam rentang aman untuk air bersih, yaitu antara 6,5 hingga 8,5. Sungai dan sumur menunjukkan pH bervariasi antara 7,4 hingga 8,1.

2. TDS: Masalah Serius di Sumur

TDS sungai bervariasi dari 1,87 hingga 18,92 g/L, sedangkan sumur menunjukkan angka ekstrem:

• Sumur di Lampriet: 19,97 g/L
• Laksana: 88,55 g/L
• Beurawe: 68,53 g/L

Standar maksimum TDS untuk air bersih hanya 1 g/L. Ini artinya air sumur warga sangat jauh dari kategori aman untuk dikonsumsi.

3. Konduktivitas & Salinitas

Nilai konduktivitas dan salinitas tinggi ditemukan pada titik-titik dekat muara, seperti Alue Naga (22,65 mV & 49,83‰). Sebaliknya, sumur menunjukkan konduktivitas rendah, artinya belum terkena intrusi air laut, tapi terkontaminasi dari sumber lain seperti limbah domestik.

Perbandingan Efektivitas Bentonit Aktif dan Non-Aktif

Setelah perlakuan menggunakan bentonit, hasilnya menunjukkan:

• Peningkatan pH terutama pada air sumur, yang semula lebih rendah dari air sungai. Peningkatan ini disebabkan pelepasan karbonat dari bentonit ke dalam air.
• Penurunan TDS sangat signifikan. Untuk sumur dengan TDS awal >60 g/L, nilai menurun drastis setelah ditambahkan bentonit non-aktif.
• Konduktivitas menurun, terutama pada sampel sungai.
• Salinitas juga turun signifikan, baik pada sungai maupun sumur.

Kunci Temuan:

• Bentonit non-aktif lebih efektif untuk air sungai, karena mempertahankan lebih banyak gugus fungsi aktif untuk menyerap garam dan ion logam.
• Bentonit aktif lebih cocok untuk air sumur, karena tidak menyebabkan lonjakan pH yang terlalu tinggi.

Analisis dan Implikasi Praktis

Penelitian ini membuktikan bahwa bentonit merupakan alternatif ekonomis dan ekologis untuk pengolahan air skala rumah tangga. Tidak hanya murah, penggunaannya pun sederhana: cukup dengan mencampur bentonit ke dalam air, diaduk selama dua jam, lalu disaring.

Potensi aplikasi langsung:

• Wilayah pesisir dengan kontaminasi air laut dan limbah pasar
• Permukiman padat penduduk tanpa sistem sanitasi terpadu
• Kondisi darurat, seperti pascabanjir atau bencana alam

Selain itu, karena bentonit tersedia lokal, tidak diperlukan impor bahan kimia atau teknologi mahal. Ini sangat sesuai dengan prinsip kemandirian air masyarakat dan teknologi tepat guna.

Kritik dan Saran: Apa yang Perlu Dikembangkan?

Walaupun temuan ini sangat menjanjikan, ada beberapa tantangan dan peluang pengembangan:

• Belum diuji terhadap parameter mikrobiologi seperti bakteri patogen. Perlu studi lanjut apakah bentonit juga efektif dalam menurunkan coliform atau E. coli.
• Tidak semua kontaminan bisa diadsorpsi, misalnya senyawa organik kompleks dari pestisida atau bahan kimia rumah tangga.
• Skalabilitas perlu diuji dalam skala komunal, misalnya untuk kebutuhan satu RT atau kelurahan.
• Perlu edukasi masyarakat dalam prosedur penggunaan yang benar, agar efektivitas tidak berkurang.

Penelitian lanjutan juga bisa mengeksplorasi kombinasi bentonit dengan bahan lain seperti arang aktif atau zeolit untuk hasil yang lebih optimal.

Relevansi Global dan Nasional

Kajian ini sangat relevan dengan konteks Indonesia dan dunia:

• SDG 6 (Clean Water and Sanitation): menjamin akses air bersih yang terjangkau
• Adaptasi perubahan iklim: bentonit membantu menangani dampak intrusi air laut
• Ketahanan air perkotaan: terutama di kota pesisir yang rentan seperti Semarang, Makassar, dan Surabaya

Bahkan secara global, konsep "nature-based solutions" kini didorong oleh UNEP dan WHO sebagai solusi air masa depan. Bentonit sebagai bahan alam berada di garis depan solusi ini.

Penutup: Dari Laboratorium ke Rumah Tangga

Melalui pendekatan ilmiah yang kuat dan orientasi solusi nyata, artikel ini menunjukkan bahwa bentonit bukan sekadar tanah liat biasa. Dengan karakter adsorptifnya, bentonit dapat menjadi "penyaring alami" yang andal dalam meningkatkan kualitas air, bahkan di wilayah yang paling tertekan oleh polusi dan perubahan iklim.

Yang terpenting, teknologi ini bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat—tidak butuh alat canggih atau anggaran besar. Bila diterapkan secara luas dan konsisten, bentonit bisa menjadi salah satu kunci ketahanan air bersih Indonesia di masa depan.

Sumber asli:
Muhammad Zia Ulhaq, Dafif Hanan, Athaya Salsabila, Andi Lala, Muslem Muslem, Zulhiddin Akbar, dan Zahriah Zahriah. 2023. Utilizing Bentonite as a Natural Material to Enhance the Quality of Community Water Resources in the Urban Area. Leuser Journal of Environmental Studies, Vol. 1, No. 2.