Di dunia yang semakin terdampak oleh perubahan iklim dan pertumbuhan populasi, sungai lintas negara menjadi titik panas bagi konflik dan kerja sama antarnegara. Terdapat 310 sungai lintas batas di dunia, dan banyak di antaranya menjadi sumber ketegangan karena dianggap sebagai zerosum game—di mana keuntungan satu pihak berarti kerugian pihak lain. Artikel oleh Wei et al. (2021) menawarkan sebuah kerangka sociohydrology yang mengintegrasikan proses sosial yang lambat dan tersembunyi ke dalam model hidrologiekonomi yang sudah ada, untuk mengungkap mekanisme di balik konflik dan kerja sama ini.

 Mengapa Pendekatan Multidisiplin Diperlukan?

Konflik dan kerja sama dalam pengelolaan sungai lintas negara tidak bisa dijelaskan hanya dari satu disiplin. Artikel ini mengulas kontribusi dari berbagai bidang:

•  Hidrologi: Menyediakan dasar biofisik untuk memahami dampak perubahan aliran air.
•  Ekonomi Neoklasik: Menjelaskan perilaku kerja sama berdasarkan manfaat ekonomi.
•  Ekonomi Institusional: Menyoroti pentingnya kapasitas kelembagaan dan perjanjian hukum.
•  Psikologi Sosial & Sosiologi Budaya: Mengungkap motivasi sosial dan nilainilai kolektif.
•  Ilmu Politik & Hubungan Internasional: Menjelaskan dinamika kekuasaan dan diplomasi air.

Namun, integrasi antardisiplin ini masih lemah. Sebagian besar model hanya menggabungkan hidrologi dan ekonomi, sementara dimensi sosial dan politik masih belum terwakili secara eksplisit.

 Kerangka SocioHydrology: Menyatukan Proses Cepat dan Lambat

Wei et al. mengusulkan kerangka yang membagi proses menjadi dua:

 🔹 Proses Cepat 

•  Perubahan manajemen air (misalnya operasi bendungan) 
•  Manfaat langsung: ekonomi, ekologi, politik 
•  Status kerja sama (variabel biner: 0 atau 1)

 🔹 Proses Lambat 

 Willingness to cooperate (variabel kontinu: 0–1) 

 Dipengaruhi oleh:

•    Motivasi sosial (proself vs prosocial)
•    Status kekuasaan (lokasi geografis & kekuatan politik)
•    Kapasitas kelembagaan (kemampuan adaptif terhadap perubahan)

Kerangka ini memungkinkan analisis umpan balik antara perubahan sosial dan hidrologi, serta menjadikan kerja sama sebagai proses dinamis, bukan sekadar status tetap.

 Studi Kasus: Columbia, Mekong, dan Nile

 🏞️ Columbia River (AS–Kanada) 

•  Tahap I (1948): Banjir besar memicu kerja sama. 
•  Tahap II (1964): Columbia River Treaty ditandatangani, AS membayar $64,4 juta untuk penyimpanan air di Kanada. 
•  Tahap III (1990–sekarang): Perubahan sosial dan lingkungan (hak suku, konservasi ikan) memicu renegosiasi. 
•  Konflik baru muncul karena persepsi ketidakadilan dalam pembagian manfaat listrik dan ekologi.

 🌊 Mekong River (6 negara Asia Tenggara) 

•  Tahap I (1999–2003): Kerja sama awal melalui Mekong River Commission. 
•  Tahap II (2004–2005): Kekeringan memicu konflik. 
•  Tahap III (2006–2009): China berbagi data hidrologi. 
•  Tahap IV (2010–2016): Pembangunan bendungan besar oleh China dan Laos memicu degradasi ekologi di Vietnam. 
•  Tahap V (2017–sekarang): China mulai mempertimbangkan manfaat diplomatik, meningkatkan willingness to cooperate.

 🌍 Nile River (11 negara Afrika) 

•  Tahap I (1956–1989): Perjanjian bilateral antara Mesir dan Sudan, Ethiopia terpinggirkan. 
•  Tahap II (1989–1998): Ethiopia mulai menuntut hak atas air. 
•  Tahap III (1999–2010): Inisiatif Nile Basin dan CFA gagal karena ketimpangan kekuasaan. 
•  Tahap IV (2011–sekarang): Ethiopia membangun Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), Sudan bergeser mendukung Ethiopia, Mesir menolak.

 Analisis Variabel Kunci dari Studi Kasus

•  Columbia: Kerja sama tinggi, motivasi sosial homogen, kapasitas kelembagaan kuat.
•  Mekong: Fluktuatif, motivasi sosial beragam, kekuatan politik tidak seimbang.
•  Nile: Kerja sama rendah, konflik kuat, kapasitas kelembagaan lemah.

Kerangka ini memungkinkan analisis perbandingan antar sungai dan membantu mengidentifikasi mode kerja sama yang bisa direplikasi.

 Tantangan dan Peluang Implementasi

 ⚠️ Tantangan:

•  Sulitnya mengukur variabel sosial seperti motivasi dan reputasi politik.
•  Keterbatasan data sosial jangka panjang.
•  Kompleksitas sistem adaptif yang nonlinear dan multiskala.

 💡 Peluang:

•  Pemanfaatan big data dan analisis media untuk melacak evolusi nilai sosial.
•  Penggunaan content coding untuk mengkuantifikasi narasi sosial.
•  Integrasi data kualitatif ke dalam model hidrologi melalui pendekatan campuran.

 Kesimpulan: Diplomasi Air yang Berbasis Sistem

Kerangka sociohydrology yang ditawarkan oleh Wei et al. membuka jalan bagi pendekatan yang lebih holistik dan adaptif dalam pengelolaan sungai lintas negara. Dengan menjadikan kerja sama sebagai proses dinamis yang dipengaruhi oleh motivasi sosial, kekuasaan, dan kapasitas kelembagaan, kita bisa memahami mengapa kerja sama berhasil di satu tempat dan gagal di tempat lain.

Di era krisis iklim dan geopolitik yang kompleks, pendekatan ini bukan hanya relevan, tapi mendesak. Sungai bukan sekadar aliran air, tapi juga aliran nilai, kekuasaan, dan harapan.

Sumber Asli Artikel: 

Wei, Y., Wei, J., Li, G., Wu, S., Yu, D., Tian, F., & Sivapalan, M. (2021). A sociohydrologic framework for understanding conflict and cooperation in transboundary rivers. Hydrology and Earth System Sciences Discussions. https://doi.org/10.5194/hess2021522

Pendahuluan
Krisis iklim memperparah intensitas banjir dan kekeringan, terutama di negara berkembang. Handbook dari Japan International Cooperation Agency (JICA), berjudul "Handbook on Climate Change Adaptation in the Water Sector" (2010), merancang pendekatan resilien yang menggabungkan pengelolaan air dengan pembangunan masyarakat. Buku ini penting sebagai pedoman praktis dalam merancang proyek adaptasi sektor air dengan mempertimbangkan ketidakpastian iklim masa depan.

Lima Prinsip Dasar Adaptasi Resilien
JICA mengedepankan lima prinsip dasar adaptasi:

1. Keamanan manusia – Perlindungan bagi individu yang rentan, bukan sekadar efisiensi proyek.
2. Keterlibatan masyarakat – Pelibatan pemangku kepentingan lokal dan nasional.
3. Membangun masyarakat adaptif – Dorongan membangun sistem sosial yang siap menghadapi perubahan iklim.
4. Manajemen risiko bencana – Pengurangan kerentanan, bukan hanya bahaya fisik.
5. Target nol korban – Pendekatan bertingkat dalam pengendalian banjir, termasuk relokasi dan manajemen komunitas.

Perencanaan Adaptasi Berbasis Proyeksi Iklim
Panduan ini menjelaskan metode proyeksi iklim menggunakan data GCM dan AGCM20. Misalnya, dalam studi di Malaysia, 13 model GCM menghasilkan proyeksi curah hujan yang bervariasi antara 90% hingga 270% dari kondisi saat ini. Pendekatan adaptasi diarahkan dengan menggabungkan model dinamis, koreksi bias, dan penurunan skala statistik.

Penilaian Risiko dan Dampak
Analisis dilakukan dengan memperkirakan dampak banjir, kekeringan, dan perlindungan pesisir:

• Banjir: Penentuan curah hujan desain menggunakan beberapa skenario.
• Kekeringan: Afrika menjadi studi kasus kritis dengan prediksi kekeringan ekstrem meningkat 10–30 kali pada tahun 2090-an.
• Pesisir: Perlindungan terumbu karang dan mangrove penting untuk komunitas pesisir rentan.
• Danau gletser: Di Himalaya, pembentukan danau akibat pencairan es menciptakan risiko banjir mendadak.

Perencanaan Adaptasi Komprehensif
Perencanaan adaptasi berbasis wilayah sungai menekankan:

• Tata kelola DAS melalui dewan lintas sektor
• Pengamatan meteorologi dan evakuasi
• Pengendalian banjir berbasis komunitas (CBDRM)
• Perencanaan tata ruang dan zona risiko
• Pengelolaan terpadu sumber daya air (IWRM)

Contoh studi dari Kenya (2009) menunjukkan pembentukan forum DAS Nyando sebagai wadah kolaboratif lintas sektor dalam menyusun masterplan banjir.

Inovasi dan Infrastruktur Adaptif
Pembangunan infrastruktur dilakukan bertahap dan fleksibel, termasuk:

• Waduk, tanggul berlapis, dan jalur evakuasi
• Kawasan retensi alami seperti sawah dan rawa
• Penggunaan green belt dan peraturan bangunan zona pesisir (seperti Nagoya, Jepang)

Fokus Sosial dan Komunitas Rentan
Buku ini menekankan perhatian khusus terhadap:

• Komunitas miskin dan rentan terhadap bencana
• Kebutuhan sistem asuransi bencana
• Pemantauan dan pemeliharaan sistem adaptasi

Kesimpulan
Handbook dari JICA menjadi referensi penting bagi negara berkembang untuk merespons tantangan perubahan iklim di sektor air. Dengan menekankan integrasi sains, partisipasi komunitas, dan strategi fleksibel seperti zero victim policy, buku ini memperluas pendekatan adaptasi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Sumber : Japan International Cooperation Agency (JICA). (2010). Handbook on Climate Change Adaptation in the Water Sector: A Resilient Approach that Integrates Water Management and Community Development. Global Environment Department, Japan.

Pendahuluan
Finlandia merupakan salah satu negara dengan kualitas air minum publik terbaik di dunia. Di balik prestasi ini terdapat kebijakan air tanah yang matang, didukung riset geologi dan teknologi penyediaan air yang adaptif terhadap kondisi iklim boreal. Artikel "Groundwater use and policy in community water supply in Finland" oleh Katko, Lipponen, dan Ränkä (2006) memaparkan evolusi kebijakan, tantangan teknis, dan pengalaman historis Finlandia selama lebih dari 100 tahun.

Sejarah dan Evolusi Air Tanah di Finlandia
Sejak awal 1900-an, masyarakat Finlandia menghadapi dilema antara memilih air tanah atau air permukaan untuk penyediaan air. Beberapa kota seperti Turku dan Vyborg mulai menggunakan air tanah sejak 1890-an. Namun, banyak kota lain beralih ke air permukaan akibat kesulitan menemukan sumber air tanah yang memadai. Baru pada 1950-an, penggunaan air tanah meningkat pesat, didukung oleh kemajuan teknologi sumur dan kebutuhan akan air berkualitas tinggi.

Teknologi dan Inovasi Recharge Buatan
Recharge buatan (artificial recharge) menjadi andalan dalam meningkatkan ketersediaan air tanah, khususnya di kota-kota pesisir yang minim akuifer alami. Pada awal 2000-an, sekitar 13–15% dari pasokan air publik berasal dari recharge buatan. Teknologi seperti infiltrasi permukaan, penyaringan cepat, dan pengeboran ke pusat esker menjadi solusi inovatif yang disesuaikan dengan geologi lokal Finlandia.

Proyek besar seperti Virttaankangas dan Tavase menunjukkan skala pengembangan sistem air buatan, dengan kapasitas pasokan hingga 110.000 m³/hari untuk ratusan ribu penduduk. Namun, isu lingkungan dan partisipasi publik menjadi tantangan penting dalam proses izin dan kajian dampak.

Kualitas Air dan Tantangan Geokimia
Air tanah Finlandia umumnya berkualitas tinggi, dengan pH rendah (rata-rata 6,4), jenis Ca-HCO₃, dan kelembutan tinggi akibat dominasi batuan granit. Meski demikian, beberapa masalah muncul:

• Kadar fluor tinggi di wilayah granit
• Kontaminasi garam akibat penyemprotan jalan
• Sulfur dan arsenik di beberapa lokasi pesisir

Untuk mengatasi hal ini, digunakan teknologi seperti reverse osmosis, pemantauan kualitas air in-situ, serta metode biologis dan geofisika untuk rehabilitasi akuifer.

Kebijakan, Regulasi, dan Strategi Nasional
Finlandia menerapkan klasifikasi zona air tanah menjadi tiga kelas (I, II, III) untuk memastikan perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan. Kebijakan ini didukung oleh:

• Dukungan keuangan untuk pengembangan jaringan antarkota
• Pemetaan geofisika dan pemodelan aliran air tanah
• Kerja sama regional dan antarnegara seperti dalam program EU "Artificial Recharge of Groundwater"

Finlandia juga menanggapi EU Water Framework Directive (WFD) dengan serius, menerapkan pengawasan kuantitas dan kualitas untuk setiap area yang memasok lebih dari 100 m³/hari.

Implikasi Sosial dan Lingkungan
Perhatian terhadap air tanah tidak hanya aspek teknis, tetapi juga sosial dan lingkungan. Partisipasi publik dan transparansi dalam pengambilan keputusan sangat ditekankan, terutama dalam proyek besar seperti recharge buatan. Di sisi lain, isu konflik antara ekstraksi agregat dan perlindungan air tanah menjadi perhatian serius karena eskers digunakan untuk keduanya.

Indeks Air dan Reputasi Internasional
Dalam Water Poverty Index dan UN WWDR, Finlandia menempati peringkat teratas untuk ketersediaan dan pengelolaan air. Capaian ini mencerminkan keberhasilan sistem berbasis air tanah dan komitmen kebijakan lingkungan nasional.

Kesimpulan
Finlandia menunjukkan bagaimana negara dengan kondisi geologi unik dapat membangun sistem penyediaan air komunitas yang andal melalui kombinasi sains geologi, kebijakan jangka panjang, dan inovasi lokal. Recharge buatan, klasifikasi zona, pemantauan kualitas, serta keterlibatan masyarakat menjadi pilar dalam mempertahankan kualitas dan kuantitas air untuk masa depan.

Sumber : Katko, T. S., Lipponen, M. A., & Ränkä, E. K. T. (2006). Groundwater use and policy in community water supply in Finland. Hydrogeology Journal, 14(1), 69–78.

Pendahuluan
Banjir merupakan salah satu bencana alam paling mematikan di dunia, dengan lebih dari 2 miliar orang terdampak dan 150.000 kematian antara tahun 1995 dan 2015. Dalam konteks ini, penting memahami bagaimana masyarakat belajar dari pengalaman banjir dan bagaimana memori kolektif membentuk strategi mitigasi risiko. Artikel "Modeling flood memory and human proximity to rivers" oleh Ridolfi, Mondino, dan Di Baldassarre (2021) menyajikan pendekatan sistem dinamik sosio-hidrologi yang mengeksplorasi hubungan antara banjir, memori masyarakat, dan penempatan permukiman di sekitar Sungai Vltava, Republik Ceko.

Model Sosio-Hidrologi dan Logika Simulasi
Peneliti membangun model berbasis sistem dinamis yang menggabungkan:

• F (Flood Severity): tingkat kerusakan akibat banjir
• M (Flood Memory): memori kolektif masyarakat terhadap banjir
• H (Vertical Distance): jarak vertikal pusat permukiman dari sungai

Model menunjukkan bahwa ketika banjir besar terjadi, memori kolektif meningkat dan masyarakat cenderung pindah ke lokasi lebih tinggi. Namun, seiring waktu, memori memudar dan pemukiman kembali dibangun mendekati sungai karena manfaat ekonomisnya (air, transportasi, pertanian).

Studi Kasus: Republik Ceko (1118–1845)
Penelitian ini menggunakan data historis dari 1.293 desa dan kota yang tersebar sepanjang Sungai Vltava. Tujuh banjir besar yang terjadi dalam kurun waktu 1118, 1342, 1432, 1501, 1655, 1784, dan 1845 dianalisis untuk melihat dampaknya terhadap pola pembangunan permukiman.

Beberapa temuan penting:

• Setelah banjir besar tahun 1118, permukiman baru dibangun rata-rata 13 meter lebih tinggi dari sungai.
• Namun setelah 25-50 tahun (dua generasi), lokasi pemukiman mulai mendekat kembali ke sungai.
• Siklus ini berulang tiap kali terjadi banjir besar, menunjukkan pola "ingat-lupa" kolektif.

Simulasi Model dan Validasi Data
Model mencerminkan tren historis yang teramati, seperti:

• M(t) meningkat tajam setelah banjir, lalu turun eksponensial (setengah nilai dalam 5–15 tahun)
• Pemukiman cenderung mengikuti kurva naik-turun terhadap sungai seiring perubahan memori masyarakat
• Parameter α (kedalaman kerusakan banjir) bervariasi antara 0.01 hingga 10, sedangkan parameter λ (jarak kritis) antara 4–24 meter

Analisis Sosial dan Budaya
Penelitian ini menyimpulkan bahwa memori kolektif adalah pendorong utama perubahan spasial masyarakat dalam menanggapi risiko banjir. Namun faktor lain seperti perang, aktivitas tambang, dan nilai budaya juga turut memengaruhi.

Rekomendasi dan Relevansi Global

• Kampanye edukasi publik dan dokumentasi sejarah penting untuk mempertahankan kesadaran banjir.
• Pendekatan lunak (relokasi, pendidikan) lebih efektif jangka panjang dibanding infrastruktur keras seperti tanggul, yang bisa menimbulkan rasa aman semu.
• Pengambilan keputusan berbasis memori kolektif dapat memperkuat resiliensi masyarakat terhadap banjir masa depan.

Kesimpulan
Model ini berhasil mensimulasikan pengaruh memori banjir terhadap lokasi permukiman secara akurat. Kajian ini menegaskan pentingnya memori sosial dalam memahami dinamika risiko banjir. Dengan mempertahankan dan mewariskan pengalaman banjir secara kolektif, masyarakat dapat membangun strategi adaptasi yang lebih bijak dan tahan lama terhadap bencana air.

Sumber :
Ridolfi, E., Mondino, E., & Di Baldassarre, G. (2021). Modeling flood memory and human proximity to rivers. Hydrology Research, 52(1), 241–252.

Pendahuluan
Kota-kota modern menghadapi tantangan besar dari perubahan iklim dan urbanisasi yang pesat. Salah satu risiko utama yang terus mengancam adalah banjir ekstrem, terutama di kawasan perkotaan yang tumbuh di sekitar daerah aliran sungai. Pori, kota industri di Finlandia dengan penduduk sekitar 85.000 jiwa, menjadi contoh nyata dari kompleksitas hubungan antara masyarakat dan air. Penelitian "An Empirical Study on Socio-Hydrology and the Historical Evolution of Flood Risk in Pori, Finland" oleh Konstantinos Mandilaris (2016) menggambarkan bagaimana transformasi kota dan pengelolaan risiko air berkembang secara historis dan sosial.

Urbanisasi dan Tantangan Hidrologi
Pori tumbuh dari kota kecil abad ke-16 menjadi kota industri modern. Namun, kedekatannya dengan Sungai Kokemäenjoki dan delta yang luas membuatnya sangat rawan banjir. Mandilaris mencatat bahwa sejak tahun 1924, setidaknya enam banjir besar telah terjadi. Urbanisasi mengubah permukaan tanah alami menjadi permukaan kedap air seperti beton dan aspal, yang meningkatkan limpasan permukaan hingga 75% dan menurunkan infiltrasi hingga hanya 5%. Akibatnya, banjir bandang perkotaan menjadi lebih sering dan parah.

Peran Sosio-Hidrologi dalam Analisis Banjir
Sosio-hidrologi adalah pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu air dan perilaku sosial. Studi ini mengadopsi kerangka kerja umpan balik yang menyoroti hubungan dinamis antara:

• Banjir (frekuensi, intensitas, durasi)
• Dampak dan Persepsi (kerugian ekonomi, kesadaran masyarakat)
• Kebijakan dan Infrastruktur (tanggul, sistem drainase, zonasi)
• Masyarakat (pola pemukiman, reaksi terhadap bencana)

Data dan Temuan Penting

• Debit maksimum Sungai Kokemäenjoki: 918 m³/detik
• Proyeksi skenario iklim menunjukkan potensi peningkatan debit hingga 1537 m³/detik pada 2100
• Banjir dengan periode ulang 1/250 tahun berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi €300 juta dan penghentian produksi 3 bulan
• Risiko banjir meningkat di kawasan industri dan pemukiman sepanjang sungai
• Hampir seluruh wilayah Pori bisa terendam banjir dalam skenario banjir 1/1000 tahun

Studi Kasus Banjir Pori 2007
Banjir besar tahun 2007 menunjukkan betapa rentannya kota ini terhadap kerusakan infrastruktur dan gangguan kehidupan sosial. Warga terpaksa menggunakan perahu darurat, akses jalan terputus, dan aktivitas ekonomi lumpuh selama berminggu-minggu. Gambar-gambar dari kejadian ini menunjukkan bagaimana masyarakat harus beradaptasi secara cepat dengan kondisi ekstrem.

Perubahan Persepsi dan Kebijakan
Dalam respon terhadap meningkatnya risiko, Finlandia memperkenalkan proyek EXTREFLOOD II, menghasilkan peta bahaya banjir rinci dengan periode ulang hingga 1000 tahun. Namun, sebagaimana dicatat oleh Mandilaris, perlindungan struktural seperti tanggul dapat menimbulkan "efek ilusi aman", mendorong warga tinggal lebih dekat ke sungai dan menurunkan kesiapsiagaan terhadap banjir ekstrem.

Transformasi Sosial dan Ekologi Sungai
Studi ini juga menyoroti perubahan lingkungan akibat kegiatan industri. Sebelas pembangkit listrik tenaga air telah mengubah karakter sungai dan memusnahkan populasi ikan salmon yang dahulu menopang ekonomi lokal. Urbanisasi pascaperang juga menghapus sebagian besar area hijau di sepanjang sungai.

Kontribusi Sosio-Hidrologi pada Perencanaan Kota
Mandilaris menyarankan agar perencanaan kota di masa depan mengintegrasikan:

1. Model umpan balik sosial-air untuk memahami reaksi jangka panjang masyarakat
2. Data historis dan geospasial (seperti peta 1895–1987) untuk memprediksi risiko
3. Infrastruktur berbasis alam seperti taman resapan dan kolam retensi
4. Peningkatan literasi risiko masyarakat melalui edukasi dan keterlibatan komunitas

Kesimpulan dan Relevansi Global
Studi ini memberikan pelajaran penting bagi kota-kota di seluruh dunia. Risiko banjir tidak hanya bergantung pada curah hujan atau morfologi sungai, tetapi juga pada cara masyarakat merespons, membangun, dan hidup berdampingan dengan air. Dengan pendekatan sosio-hidrologi, kita dapat melihat bahwa solusi teknis semata tidak cukup tanpa memahami dimensi sosial dan perilaku manusia.

Sumber : Mandilaris, K. (2016). An Empirical Study on Socio-Hydrology and the Historical Evolution of Flood Risk in Pori, Finland. Department of Earth Sciences, Uppsala University, Examensarbete Nr. 374, ISSN 1650-6553.

Pendahuluan
Air adalah kebutuhan dasar dan hak asasi manusia, namun di Palestina, akses terhadap air dipolitisasi dan dibatasi secara sistematis. Artikel Water at the intersection of human rights and conflict: a case study of Palestine karya Muratoglu dan Wassar (2024) mengkaji krisis air Palestina dalam kerangka pelanggaran HAM dan ketimpangan geopolitik, dengan fokus khusus pada wilayah Gaza dan Tepi Barat.

Latar Belakang Konflik dan Ketimpangan Air
Meskipun Resolusi PBB 64/292 menetapkan air sebagai hak asasi, realita di Palestina sangat jauh dari prinsip tersebut. Di Gaza, 89% penduduk tidak memiliki akses terhadap air minum yang dikelola secara aman, dibandingkan dengan 95% di pemukiman Israel. Ketimpangan ini mencerminkan apa yang disebut sebagai hidro-hegemoni, di mana Israel menguasai 79% sumber daya air di Palestina.

Fakta Penting:

• Rata-rata konsumsi air di Palestina: 82 liter/orang/hari, jauh di bawah Israel (320 liter/orang/hari).
• 20% kebutuhan air Palestina harus dibeli dari Israel, sebesar 90 juta m³/tahun.
• Sumber air utama: Akuifer Pegunungan (di Tepi Barat) dan Akuifer Pesisir (Gaza), namun keduanya terancam karena eksploitasi berlebih dan intrusi air laut.

Dampak Langsung di Gaza

• 97% air di Gaza tidak layak konsumsi karena kandungan klorida dan nitrat yang tinggi.
• Hanya 4,1% rumah tangga di Gaza yang mendapatkan air lewat pipa langsung.
• Mayoritas warga bergantung pada truk air swasta mahal dan tidak higienis.
• Masalah ini diperparah oleh blokade politik dan penghancuran infrastruktur oleh Israel.

Dimensi Gender dan Kesehatan Masyarakat

• Wanita dan anak-anak paling terdampak: beban pengambilan air, penyakit akibat air tercemar, dan hilangnya waktu belajar atau bekerja.
• Penyakit bawaan air menyumbang hampir 25% kasus kesakitan anak.
• Di kamp pengungsi, sanitasi buruk menyebabkan penyebaran E. coli dan infeksi saluran pencernaan.

Perspektif Hukum Internasional dan Ketidakmampuan Implementasi
Meski banyak deklarasi internasional menyebut air sebagai hak asasi (Dublin 1992, MDGs, SDG 6), Palestina tidak mendapatkan perlindungan efektif. Beberapa kesenjangan yang dicatat:

• Sistem Joint Water Committee dalam Kesepakatan Oslo justru memberikan hak veto pada Israel.
• Perintah Militer 158 melarang Palestina mengebor sumur tanpa izin Israel.
• Pengadilan internasional seperti ICJ tidak memiliki yurisdiksi wajib untuk menindak pelanggaran tersebut.

Studi Kasus dan Data Sosioekonomi

• Di Tepi Barat, meskipun 86,5% penduduk memiliki akses pipa, distribusinya tidak merata.
• Di distrik Bethlehem dan Hebron, konsumsi hanya sekitar 55 liter/orang/hari.
• Tingkat kemiskinan di Gaza mencapai 53%, dengan pengangguran 45,3%.
• 64% rumah tangga mengonsumsi air yang terkontaminasi nitrat, melebihi batas WHO.

Implikasi Sosial dan Ekonomi
Krisis air berdampak langsung pada:

• Pertanian: hanya 1/3 lahan subur yang bisa diairi.
• Industri: minimnya air bersih dan limbah tidak terkelola.
• Kesehatan masyarakat: tingginya angka penyakit dan beban ekonomi untuk beli air.
• Keamanan pangan: lebih dari 50% warga Gaza mengalami rawan pangan sedang hingga parah.

Perbandingan Global
Kondisi Palestina bahkan lebih parah dari negara krisis air lain seperti Suriah dan Yaman. Jika Suriah mengalami penurunan infrastruktur akibat perang sipil, Palestina menghadapi blokade struktural dan kontrol politik eksternal atas air.

Rekomendasi Penulis

1. Bangun infrastruktur air mandiri di Gaza dan Tepi Barat.
2. Kembangkan sistem pengolahan air limbah untuk industri dan pertanian.
3. Reformasi mekanisme internasional agar lebih bisa menindak pelanggaran hak atas air.
4. Libatkan perempuan dan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber air.
5. Terapkan pendekatan keadilan lingkungan dan sosial, bukan hanya efisiensi teknis.

Kesimpulan
Krisis air di Palestina bukan sekadar akibat alam, tapi produk dari konflik panjang, diskriminasi kebijakan, dan pembiaran sistemik. Menghadirkan keadilan air di Palestina memerlukan reformasi struktural, pengakuan hak, dan tekanan internasional yang nyata. Artikel ini memperlihatkan bahwa akses terhadap air adalah gambaran paling nyata dari ketimpangan kekuasaan di wilayah konflik.

Sumber : Muratoglu, A., & Wassar, F. (2024). Water at the intersection of human rights and conflict: a case study of Palestine. Frontiers in Water, 6, Article 1470201.