Indonesia adalah negara kepulauan indah yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Terletak di sepanjang garis khatulistiwa, negara ini tidak mengalami musim ekstrem baik di musim dingin maupun musim panas. Wilayahnya basah antara bulan Oktober dan April atau kering antara bulan Mei dan September. Indonesia tidak mempunyai wilayah di daratan Asia, namun Malaysia adalah negara daratan terdekat dan Semenanjung Malaya mengklaim daratan tersebut.

Wajib belajar di Indonesia

Wajib belajar Indonesia terdiri dari sembilan tahun dan seluruh warga negara Indonesia harus menjalani enam tahun di tingkat dasar dan tiga tahun di tingkat menengah. Pesantren tersebut tidak termasuk dalam kategori ini dan dikelola oleh Kementerian Agama.

Tahun ajaran di Indonesia

Sekolah ini rata-rata berlangsung selama 38 minggu untuk tingkat dasar dan menengah. Durasi kelas untuk tingkat SD adalah 30 menit di kelas 1 dan kelas 2, durasi 40 menit untuk kelas 3 hingga kelas 6, dan durasi 45 menit untuk SMP. Bahasa pengantar kelas di Indonesia disediakan dalam bahasa nasional Bahasa Indonesia

Sistem pendidikan di Indonesia

Pendidikan dasar

Pendidikan dasar di Indonesia dimulai setelah prasekolah, yang mungkin dimulai pada tahun ketiga seorang anak. Sebagian besar sekolah dasar di Indonesia dikelola oleh pemerintah dan beberapa sekolah menawarkan program yang dipercepat dan dikompres fasenya menjadi 5 tahun. Sistem pendidikan Islam juga berjalan paralel dengan sistem pendidikan ini.

Pendidikan menengah

Pendidikan Menengah berfungsi sebagai jembatan antara jenjang ringan pendidikan dasar diikuti dengan sekolah menengah atas yang lebih menantang. Sistem pendidikan ini juga memandu pendidik untuk menentukan kemungkinan arah masa depan bagi siswanya. Sistem pendidikan menengah Islam terus memberikan alternatif.

Pendidikan menengah

Pendidikan menengah memiliki dua jenis yang menyediakan dua aliran pendidikan yang berbeda. Yang satu diperuntukkan bagi mereka yang ingin melanjutkan studi ke universitas dan yang lainnya adalah bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan setelah lulus SMA.

Pendidikan kejuruan

Pelatihan kejuruan bagi siswa di Indonesia ditawarkan oleh lembaga pelatihan swasta yang diprakarsai oleh negara-negara donor.

Pendidikan tinggi

Pendidikan Tinggi di Indonesia terdiri dari empat jenis yaitu akademi, politeknik, universitas, dan institut. Ada yang didanai swasta, ada yang dikendalikan negara, dan ada yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan.

Disadur dari: www.indonesiaeducation.info

Perkenalan

Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah membuat langkah besar dalam meningkatkan akses pendidikan. Anak-anak Indonesia mulai bersekolah lebih awal dan bertahan di sekolah lebih lama daripada sebelumnya. Namun, Indonesia hanya membuat sedikit kemajuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran.

Penilaian terhadap sistem pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia masih terbebani oleh kualitas pendidikan yang buruk, hasil belajar yang buruk, fasilitas yang tidak memadai, dan masalah kedisiplinan. Hasil dari penilaian standar internasional terhadap prestasi siswa di negara ini relatif buruk dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara.

Pada bulan Desember 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Anies Baswedan, menyatakan secara terbuka bahwa kinerja pendidikan di Indonesia sangat buruk dan kekerasan di dalam sistem sekolah begitu meluas sehingga Indonesia menghadapi "keadaan darurat" pendidikan.

​​​​Sekilas tentang sistem pendidikan di Indonesia

Sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari empat jenjang pendidikan: sekolah dasar (kelas 1-6), sekolah menengah pertama (kelas 7-9), sekolah menengah atas (kelas 10-12), dan perguruan tinggi. Dua tingkat pertama merupakan 'pendidikan dasar' sebagaimana istilah tersebut digunakan dalam konteks Indonesia.

Institusi pendidikan negeri mendominasi sistem pendidikan, terutama di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Namun, sektor swasta juga memainkan peran yang signifikan, dengan jumlah sekitar 48 persen dari seluruh sekolah, 31 persen dari seluruh murid, dan 38 persen dari seluruh guru.

Sektor swasta juga menyumbang 96 persen dari seluruh institusi pendidikan tinggi (PT) dan hampir 63 persen dari seluruh pendaftaran pendidikan tinggi. Sistem pendidikan negeri sebagian besar tidak bersifat sektarian meskipun ada beberapa sekolah dan PT agama (umumnya, tetapi tidak hanya Islam).

Sebaliknya, sistem pendidikan swasta didominasi oleh sekolah dan perguruan tinggi yang berorientasi agama, khususnya yang terkait dengan dua organisasi sosial Islam utama di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, meskipun sistem pendidikan swasta juga mencakup lembaga-lembaga yang berorientasi komersial non-agama, terutama dalam pendidikan tinggi.

Secara umum, lembaga pendidikan negeri dianggap lebih berkualitas daripada lembaga pendidikan swasta meskipun terdapat variasi yang besar antara lembaga pendidikan negeri dan swasta.

Kinerja pendidikan

Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam meningkatkan akses pendidikan dalam beberapa dekade terakhir. Orde Baru berinvestasi besar-besaran untuk membangun sekolah-sekolah negeri baru, terutama sekolah dasar, dan merekrut guru-guru pada tahun 1970-an dan awal 1980-an ketika Indonesia kebanjiran petrodollar akibat lonjakan harga minyak internasional.

Pada saat yang sama, pemerintah juga mendorong perluasan sistem pendidikan tinggi dengan memfasilitasi pendirian dan pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Pemerintah pasca-Orde Baru terus membangun sekolah-sekolah baru (meskipun pada tingkat yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan tahun 1970-an dan awal 1980-an)

Dengan fokus pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, serta merekrut guru dalam jumlah besar. Pada tahun 2011, negara ini memiliki lebih dari 200.000 sekolah dan tiga juta guru. Mereka juga terus memfasilitasi perluasan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). 

Penyebab utama rendahnya kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran di Indonesia

Dalam menjelaskan rendahnya kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran di Indonesia, sebagian besar analisis - khususnya analisis yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pembangunan internasional seperti Bank Dunia, OECD, dan ADB - menunjukkan adanya pengaruh dari empat faktor utama.

Yang pertama adalah tingkat pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Meskipun pemerintah Orde Baru berinvestasi besar-besaran untuk memperluas sistem sekolah selama masa booming minyak, pemerintah memangkas pengeluaran pendidikan secara signifikan setelah jatuhnya harga minyak internasional pada pertengahan tahun 1980-an.

Ekonomi politik dari kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran di Indonesia

Buruknya kinerja lembaga pendidikan di Indonesia tidak bisa hanya dijelaskan oleh penyebab langsung yang diuraikan di atas. Hal ini juga mencerminkan bagaimana berbagai aktor elit, termasuk birokrat, pemimpin politik, dan pebisnis, sering kali menghalangi upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan.

Orde Baru yang dipimpin oleh mantan Presiden Suharto didominasi oleh aliansi pejabat birokrasi dan klien korporat mereka. Tanpa dibatasi oleh aturan hukum, para pejabat ini dapat menjual akses ke fasilitas negara, lisensi, konsesi, kredit, dan posisi untuk memperkaya diri mereka sendiri dan menghasilkan sumber daya untuk tujuan patronase. 

Implikasi bagi penyedia pendidikan di Australia

Dinamika politik ini dan dampaknya memiliki implikasi penting bagi penyedia pendidikan Australia, terutama universitas dan penyedia pendidikan dan pelatihan kejuruan (VET), yang keduanya sangat terlibat dalam pendidikan internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, universitas dan penyedia VET Australia telah berusaha untuk meningkatkan kualitas penawaran mereka, meningkatkan daya saing, dan mempertahankan kelangsungan finansial.

Mereka telah melakukan hal ini dengan, antara lain, menarik mahasiswa internasional, menciptakan peluang studi di luar negeri bagi mahasiswa Australia, menjalin hubungan penelitian internasional, dan mendirikan kampus di luar negeri.

Disadur dari: www.lowyinstitute.org

Indonesia berada di tengah-tengah krisis pembelajaran. Meskipun telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan akses pendidikan dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia hanya melakukan sedikit hal untuk meningkatkan penguasaan keterampilan dasar dalam hal literasi, berhitung, dan sains.

Indonesia secara umum berada di urutan terbawah dari daftar negara yang dinilai dan berada di belakang negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand dalam tes-tes pembelajaran siswa berstandar internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), dan Progress in International Literacy Reading Study (PIRLS), sejak Indonesia mulai berpartisipasi dalam tes-tes ini pada awal tahun 2000-an.

Krisis pembelajaran diperparah oleh COVID-19, yang membuat sekolah-sekolah ditutup di seluruh negeri selama kurang lebih dua tahun. Menurut sebuah studi Bank Dunia, pandemi ini mengakibatkan 'perkiraan hilangnya waktu belajar antara 0,9 hingga 1,2 tahun dan penurunan kompetensi membaca sebesar 25 hingga 35 poin pada skor membaca [PISA] hingga pertengahan 2021, dan kemungkinan akan ada lebih banyak lagi kehilangan waktu belajar sebagai akibat dari berlanjutnya penutupan sekolah setelah titik tersebut.

Namun, seburuk apapun dampak pandemi terhadap sistem sekolah di Indonesia, pandemi bukanlah penyebab utama dari krisis pembelajaran di Indonesia. Krisis ini memiliki akar yang lebih dalam.

Banyak analisis tentang hasil pembelajaran yang buruk di negara-negara berkembang telah menekankan pada faktor-faktor seperti tingkat pendanaan yang tidak memadai, defisit sumber daya manusia, struktur insentif yang tidak tepat, dan manajemen yang buruk. Hal-hal tersebut merupakan ciri khas dari sistem pendidikan di Indonesia.

Namun, krisis pendidikan di Indonesia pada dasarnya mencerminkan sifat 'penyelesaian politik' yang telah menjadi ciri ekonomi politik Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Penyelesaian politik adalah "keseimbangan atau distribusi kekuasaan antara kelompok-kelompok sosial dan kelas-kelas sosial yang saling bersaing, yang menjadi dasar dari sebuah negara".

Penyelesaian politik di Indonesia sedikit berbeda dari waktu ke waktu, yaitu lebih bersifat ekslusif pada masa Orde Baru yang otoriter (1966-1998) dan lebih bersifat inklusif pada masa pasca-Orde Baru yang demokratis dan terdesentralisasi (1998-sekarang). Namun, dalam kedua kasus tersebut, keduanya ditandai oleh dominasi politik dari elit politik, birokrasi, dan korporasi predatoris yang memiliki kepentingan dominan untuk memanfaatkan aparatur negara untuk mendapatkan rente dan mempertahankan kekuasaan.

Sesuai dengan kepentingan ini, mereka berusaha menggunakan sistem pendidikan untuk mengakumulasi sumber daya, mendistribusikan patronase, memobilisasi dukungan politik, dan melakukan kontrol politik daripada mempromosikan pembelajaran dan perolehan keterampilan.

Elemen-elemen progresif dalam masyarakat sipil yang berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial dan elemen-elemen teknokratis yang berkomitmen terhadap pasar bebas dan gagasan neoliberal tentang tata kelola pemerintahan yang baik, yang keduanya mendukung fokus yang lebih kuat pada pembelajaran dan akuisisi keterampilan dasar (meskipun dengan alasan politis dan ideologis yang berbeda), relatif terpinggirkan.

Dalam konteks ini, pemerintah telah gagal mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang mendorong pembelajaran di sekolah-sekolah di Indonesia sesuai dengan apa yang dinilai oleh tes-tes seperti PISA, TIMSS, dan PIRLS. Kontestasi agenda-agenda predatoris oleh elemen-elemen teknokratis dan progresif secara umum telah diselesaikan untuk kepentingan para elit predatoris.

Di bawah ini, kami mengilustrasikan poin-poin tersebut dengan melihat bagaimana penyelesaian politik dan proses-proses konflik dan kontestasi yang terkait telah membentuk salah satu area kunci dalam kebijakan pendidikan dan implementasinya di Indonesia, yaitu kurikulum sekolah.

Orde baru

Reformasi kurikulum selama 32 tahun Orde Baru yang otoriter sebagian besar merupakan latihan indoktrinasi. Walaupun kurikulum yang direvisi disusun dengan mengacu pada teori-teori pendidikan yang sedang populer saat itu (misalnya Manajemen Berdasarkan Tujuan (Kurikulum 1975), Pembelajaran Siswa Aktif (Kurikulum 1984), Otonomi Sekolah (Kurikulum 1994), perkembangan teknokratis semacam itu hanya diterima sejauh tidak bertentangan dengan agenda utama pemeliharaan rezim.

Agenda ini paling jelas terlihat dalam perubahan isi pelajaran yang dirancang untuk mengindoktrinasi siswa dengan seperangkat nilai dan norma perilaku yang melegitimasi negara otoriter. Kurikulum 1975 memperkenalkan pelajaran wajib Pancasila (PMP atau Pendidikan Moral Pancasila) untuk setiap tingkat sistem pendidikan.

Kurikulum 1984 memasukkan mata pelajaran wajib tentang 'Sejarah Perjuangan Bersenjata' yang menyajikan kisah pengorbanan dan jasa-jasa rezim. Pada tahun yang sama, siswa sekolah menengah atas dan mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan mata pelajaran ekstra kurikuler tambahan tentang Pancasila.

Sementara pembobotan unit-unit 'nilai' eksplisit (PMP dan Agama) dalam kurikulum merupakan hal yang umum terjadi di negara-negara berkembang yang majemuk secara etnis dan agama seperti Malaysia dan Filipina, pengajaran ideologi meresap ke dalam kurikulum dalam porsi yang lebih besar melalui mata pelajaran bahasa dan ilmu pengetahuan sosial.

Era reformasi

Tepat sekali, reformasi kurikulum pertama di era pasca-Suharto adalah untuk mengatasi warisan sejarahnya. Motivasi utama dari "Suplemen Kurikulum 1999" (amandemen dari Kurikulum 1994) adalah untuk merevisi konten yang berkaitan dengan kebangkitan Orde Baru dan peran militer dalam politik.

Ini merupakan tanda awal dari pergeseran ke arah penyelesaian politik yang inklusif di sekitar masalah desain kurikulum, karena keputusan tersebut merupakan pengakuan yang sangat simbolis terhadap peran koalisi progresif (terutama mahasiswa) dalam memaksa pengunduran diri Soeharto.

Reformasi yang jauh lebih substansial, bagaimanapun, adalah peluncuran kurikulum baru pada tahun 2004. Dikenal dengan sebutan KBK atau Kurikulum Berbasis Kompetensi, kurikulum ini dirancang untuk mengakomodasi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam paket otonomi daerah yang memberikan kontrol yang signifikan kepada daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003.

Rancangan kurikulum baru ini dipimpin oleh Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, yang mulai bekerja pada tahun 2000 sebagai kelanjutan dari reformasi kurikulum 1994. Kurikulum ini mengandung ciri khas agenda teknokratis, terutama teori Manajemen Publik Baru, karena hasil belajar siswa terkait dengan berbagai standar kompetensi yang ditetapkan dan indikator terkait.

Disadur dari: www.melbourneasiareview.edu.au

Pendidikan merupakan landasan pembangunan dan kesejahteraan suatu bangsa. Di Indonesia, negara dengan warisan budaya yang kaya dan populasi yang beragam, sistem pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan warga negaranya dan masyarakat luas. Namun, meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sistem pendidikan Indonesia menghadapi banyak tantangan yang menghambat kemajuannya.

Indonesia, dengan negara kepulauan yang luas dan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, sedang bergulat dengan berbagai kompleksitas dalam sistem pendidikannya. Ketika negara ini berupaya mencapai tujuan sosio-ekonominya, kualitas dan aksesibilitas pendidikan menjadi faktor penting.

10 tantangan besar pendidikan di Indonesia

1. Terbatasnya akses terhadap pendidikan

Salah satu tantangan paling signifikan adalah memastikan akses yang adil terhadap pendidikan, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Kesenjangan dalam infrastruktur, pendanaan, dan guru yang berkualitas seringkali menyebabkan banyak anak tidak memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas, sehingga melanggengkan siklus kemiskinan dan menghambat kemajuan nasional.

2. Mutu pendidikan

Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Indonesia masih menghadapi permasalahan berupa kurikulum yang ketinggalan jaman, pelatihan guru yang tidak memadai, dan sumber daya pembelajaran yang terbatas. Kurangnya penekanan pada pemikiran kritis dan keterampilan praktis menghambat kemampuan siswa untuk bersaing secara global dan berkontribusi secara efektif terhadap pertumbuhan bangsa.

3. Kekurangan dan kualitas guru

Kurangnya guru yang berkualitas dan termotivasi masih menjadi masalah yang terus-menerus terjadi di Indonesia. Selain itu, rendahnya gaji dan terbatasnya kesempatan pengembangan profesional menyebabkan demotivasi di kalangan pendidik, sehingga berdampak pada kualitas pengajaran secara keseluruhan.

4. Rendahnya alokasi anggaran pendidikan

Alokasi dana yang tidak mencukupi pada sektor pendidikan masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Indonesia perlu memprioritaskan pendidikan dalam anggarannya untuk meningkatkan infrastruktur, membayar guru dengan lebih baik, dan mengembangkan materi pembelajaran yang lebih maju.

5. Infrastruktur yang tidak memadai

Banyak sekolah di Indonesia yang kekurangan infrastruktur, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Kurangnya fasilitas dasar menghambat pengalaman belajar dan mempengaruhi kinerja akademik siswa.

​6. ​​Integrasi teknologi

Meskipun teknologi mempunyai potensi untuk merevolusi pendidikan, integrasinya di sekolah-sekolah di Indonesia masih belum merata. Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar kelas sosial ekonomi, membatasi akses siswa terhadap peluang pembelajaran berbasis teknologi.

7. Keanekaragaman budaya dan linguistik

Keberagaman budaya dan bahasa yang luas di Indonesia menghadirkan tantangan unik dalam pengembangan kurikulum dan praktik pengajaran. Kurangnya konten lokal dan pilihan pendidikan bilingual dapat menghambat pemahaman dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.

8. Disparitas gender

Meskipun ada upaya untuk mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan, kesenjangan gender masih terjadi, terutama di wilayah yang lebih konservatif. Norma sosial dan keyakinan budaya seringkali membatasi akses anak perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan untuk melanjutkan studi.

9. Angka putus sekolah dan pernikahan dini

Tingginya angka putus sekolah, khususnya di kalangan anak perempuan, terus menjadi kekhawatiran di Indonesia. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pernikahan dini, dan kurangnya sistem pendukung sering kali memaksa anak-anak untuk meninggalkan sekolah sebelum waktunya, sehingga membahayakan prospek masa depan mereka.

10. Pendidikan kejuruan dan teknik

Fokus pada pendidikan akademis seringkali membayangi pelatihan kejuruan dan teknis, sehingga menyebabkan kurangnya pekerja terampil di berbagai sektor. Menekankan pendidikan kejuruan dapat mengatasi masalah pengangguran dan memperkuat angkatan kerja di Indonesia.

Kesimpulan

Tantangan yang dihadapi sistem pendidikan Indonesia sangatlah kompleks dan memiliki banyak aspek, namun tantangan tersebut harus diatasi dengan urgensi dan komitmen. Dengan memastikan akses yang adil, meningkatkan kualitas pendidikan, dan berinvestasi pada guru dan infrastruktur, Indonesia dapat mengambil langkah signifikan menuju sistem pendidikan yang lebih inklusif dan kuat. Mengatasi hambatan-hambatan ini akan memberdayakan generasi muda untuk memimpin Indonesia menuju masa depan yang sejahtera dan berkelanjutan, serta memperkuat posisinya di kancah global.

Disadur dari: www.mizanurrmizan.info

Sebagai rumah bagi lebih dari 264 juta penduduk, Indonesia adalah negara dengan populasi terpadat keempat di dunia. Lanskap pendidikan di Indonesia telah berubah selama bertahun-tahun dari masa penjajahan Belanda dengan sekolah-sekolah yang sangat tradisional hingga saat ini dengan berbagai macam institusi yang tersedia.

Perubahan standar dan institusi pendidikan terkait dengan peningkatan kualitas hidup di negara ini. Hingga saat ini, terdapat sekitar 170.000 sekolah dasar, lebih dari 66.000 sekolah menengah dan 4378 institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

Bagi ekspatriat asing yang telah mendirikan perusahaan di Indonesia, dan ingin membawa anak-anak mereka untuk belajar, atau pelajar yang mencari peluang pendidikan di Indonesia, Anda akan membutuhkan visa yang valid.

Secara umum, ada tiga tingkatan pendidikan di Indonesia - pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Hal ini serupa dengan banyak negara lain.

Pendidikan dasar di Indonesia

Pendidikan di Indonesia berkisar pada kementerian pendidikan nasional yang mewajibkannya. Durasi sekolah dasar adalah 6 tahun dan sekolah menengah pertama adalah 3 tahun.

Fase dasar mengikuti kelompok bermain pra-sekolah opsional yang mungkin dimulai pada tahun ketiga seorang anak. Sebagian besar sekolah dasar dikendalikan oleh pemerintah. Beberapa menawarkan program akselerasi yang mempersingkat fase menjadi 5 tahun mengikuti sistem pendidikan Islam.

Seorang anak harus terdaftar di sekolah dasar pada bulan April dengan harapan dapat diterima pada bulan Juli. Untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan memasuki pendidikan menengah, siswa kelas enam harus menyelesaikan dua ujian akhir:

• Ujian akhir sekolah
• Ujian nasional

Pendidikan menengah di Indonesia 

Bagi siswa yang telah lulus sekolah dasar, mereka memulai tahapan kehidupan barunya di Sekolah Menahga Pertama (SMP), atau disebut juga sekolah menengah pertama. Hal-hal yang harus dipresentasikan pada saat pendaftaran antara lain:

• Formulir aplikasi
• Akta kelahiran
• Kartu Keluarga
• Surat keterangan keluar dari sekolah dasar
• Laporan akhir semester setahun terakhir untuk perpindahan siswa dari satu SMP ke SMP lainnya
• 2 foto ukuran paspor

Setelah menyelesaikan 3 tahun di SMP, siswa dapat memilih jalurnya, apakah akan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan yang disebut Sekolah Menahga Kejuruan (SMK) atau melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas, Sekolah Menahga Atas (SMA). dimana pada tahun ketiga mahasiswa akan dapat memilih 3 peminatan, yaitu:

• IPA (Ilmu Pengetahuan)
• IPS (Ilmu Sosial dan Ekonomi)
• Bahasa (Bahasa dan Sastra)

Pendidikan tinggi di Indonesia 

Terdapat total 5 jenis pendidikan tinggi di Indonesia yaitu:

• Politeknik
• Akademisi
• Institut
• Universitas
• Sekolah Tinggi Lanjutan (Sekolah Tinggi)

Beberapa sekolah yang disebutkan di atas didanai oleh pemerintah, ada pula yang berafiliasi dengan agama, dan ada pula yang didanai swasta.

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi sistem pendidikan tinggi dalam beberapa tahun terakhir untuk membantu mengatasi beberapa permasalahan yang ada. Keluarga berpenghasilan rendah menghadapi hambatan seperti terbatasnya akses, kurangnya ruang di lembaga publik, dan beban birokrasi pemerintah yang berlebihan.

Apa sekolah internasional terbaik di Indonesia

Jika Anda seorang ekspatriat yang tinggal di Indonesia bersama keluarga Anda, atau berpikir untuk pindah ke Indonesia , Anda juga dapat mempertimbangkan untuk mendaftarkan anak Anda ke sekolah internasional. Berikut beberapa sekolah internasional terbaik di Indonesia yang bisa Anda pertimbangkan!

Sumber: www.paulhypepage.co.id

​​​​​​Ekspatriat dengan anak-anak yang tinggal di Indonesia

Bagi ekspatriat yang membawa anaknya untuk bekerja di Indonesia atau ingin membawa keluarganya masuk, diperlukan surat tanggungan. Berikut beberapa persyaratan untuk mengajukan visa tanggungan di Indonesia:

• Paspor yang masih berlaku
• Wawancara visa Indonesia yang telah selesai
• Salinan paspor pemegang visa utama
• Foto pemegang visa utama dan pemohon bersama-sama
• Foto pemohon berukuran paspor
• Halaman konfirmasi pada formulir online DS-160

Disadur dari: www.paulhypepage.co.id

Pendidikan merupakan landasan fundamental bagi pembangunan nasional. Untuk memberlakukan peningkatan substansial dalam sistem pendidikan Indonesia, upaya kolaboratif yang terkoordinasi di antara semua pemangku kepentingan sangat penting. Upaya kolektif ini membutuhkan partisipasi aktif dari lembaga pendidikan, orang tua, serta pemerintah daerah.

Pertanyaan kritis yang muncul berkaitan dengan perbaikan di tingkat pusat. Hal ini mencakup sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dengan data yang kredibel serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang disesuaikan dengan masing-masing daerah.

Rapor Pendidikan untuk pemerintah daerah merupakan solusi teknologi mutakhir yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan pendidikan di tingkat pemerintah daerah. Platform ini dirancang untuk menyajikan data yang sesuai dengan realitas saat ini, sehingga memungkinkan pemanfaatannya dalam mengatasi tantangan pendidikan di masing-masing daerah.

Rapor Pendidikan Daerah kini menggabungkan data dari kementerian dan lembaga pemerintah terkait. Tidak hanya menampilkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, platform ini juga menyertakan Indeks Pendidikan SPM (nilai pencapaian) yang disinkronkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Kumpulan data yang komprehensif ini berfungsi sebagai referensi yang sangat berharga, memberdayakan para pemangku kepentingan pendidikan untuk terlibat dalam upaya perencanaan yang lebih komprehensif dan terinformasi.

Sumber: www.govtechedu.id

Pengembangan fitur dan halaman Rapor Pendidikan untuk pemerintah daerah

• Indeks SPM: Tolok Ukur Konkret Pencapaian Pendidikan

Iterasi yang disempurnakan, Rapor Pendidikan untuk pemerintah daerah, memperkenalkan Indeks SPM (skor pencapaian) sebagai instrumen pengukuran yang mencakup semua aspek untuk mengevaluasi pencapaian SPM di setiap wilayah geografis. Indeks ini berfungsi sebagai alat ukur pencapaian SPM yang menjelaskan pencapaian yang telah direalisasikan dan bidang-bidang yang masih perlu ditingkatkan. Pemahaman yang lebih baik tentang pencapaian pendidikan ini membekali pemerintah daerah dengan wawasan yang diperlukan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih terarah dan tepat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah mereka.

Sumber: www.govtechedu.id

• Halaman Akar Masalah (Root Problems Page): Indikator-indikator yang dianggap paling mempengaruhi indikator prioritas.

Bagian "Akar Masalah" dalam platform Rapor Pendidikan Daerah menawarkan analisis data mendalam yang menjelaskan faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi hasil kinerja satuan pendidikan. Proses analisis ini membantu mengidentifikasi tindakan korektif yang spesifik berdasarkan akar permasalahan yang teridentifikasi. Selain itu, halaman ini juga menampilkan empat indikator akar masalah utama, termasuk warna label capaian, peringkat terendah, penurunan paling besar atau peningkatan minimal, dan skor yang sesuai.

Sumber: www.govtechedu.id

• Inspirasi Benahi (Inspirasi Benahi): Langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan nilai sekolah berdasarkan akar masalah terendah.

Dalam laman khusus ini, Rapor Pendidikan Daerah berfungsi sebagai sumber inspirasi, yang menawarkan wawasan berharga untuk mengatasi akar masalah dan melakukan perbaikan. Unit pendidikan dapat dengan mudah mengakses dan mengasimilasi peningkatan yang direkomendasikan dari inspirasi yang disediakan.

Langkah-langkah yang disarankan ini telah dimasukkan ke dalam Platform Merdeka Mengajar dengan lancar, menyederhanakan proses implementasinya dan membuatnya lebih mudah diakses oleh satuan pendidikan yang ingin melakukan perubahan positif.

Sumber: www.govtechedu.id

Aspirasi yang mendasari platform ini adalah untuk memfasilitasi analisis data yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga pemerintah daerah dapat melihat prioritas utama mereka dan merumuskan strategi penganggaran yang lebih efisien yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan di setiap daerah di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, kami mengundang Anda untuk menjelajahi situs web kami di raporpendidikan.kemdikbud.go.id.

Disadur dari: www.govtechedu.id