Mahasiswa baru harus tetap mengikuti perkuliahan daring hingga kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia membaik. Meski tidak bisa mengunjungi universitas dan bertemu dengan sesama mahasiswa, namun mahasiswa baru tetap antusias mengikuti perkuliahan online. Akun Instagram resmi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada Senin (8 September 2021) membagikan tips seru menghadapi perkuliahan daring bagi mahasiswa baru. Yuk simak ikhtisarnya berikut ini.

Tips kuliah online bagi mahasiswa baru

1. Datang tepat waktu untuk perkuliahan

Datang tepat waktu untuk perkuliahan adalah wajib bagi mahasiswa. Tentu saja hal ini lebih mudah dilakukan, apalagi di iklim perkuliahan daring seperti sekarang ini, karena tidak perlu bepergian ke ruang kelas. Hal ini juga menunjukkan rasa hormat terhadap guru. Pastikan untuk melengkapi partisipasi Anda.

2. Ciptakan suasana yang nyaman

Karena situasi pandemi saat ini, perkuliahan diadakan secara online, sehingga penting untuk menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar.

Pastikan ruang belajar rapi dan bersih sehingga suasana hati Anda baik Anda juga bisa mencari suasana baru dengan mengunjungi kedai kopi atau ruang kerja lainnya. Namun pastikan perkuliahan online tidak terganggu oleh suara.

3. Hilangkan gangguan

Kuliah online mengharuskan kita memperhatikan penjelasan dosen melalui layar gawai atau laptop. Hal ini memerlukan fokus khusus karena komunikasi online tidak bisa sama dengan komunikasi tatap muka. Jadi hilangkan gangguan yang tidak perlu seperti menelusuri timeline media sosial dan melakukan hal-hal membosankan lainnya. Anda tetap perlu fokus memperhatikan penjelasan dosen agar dapat menyerap informasi yang diberikan secara maksimal.

Sumber: kompas.com

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di masa pandemi Covid-19. SKB ini memberikan arahan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat melibatkan hingga 100% siswa mulai semester kedua tahun ajaran 2021/2022.

Meskipun izin PTM hingga 100% diberikan, orang tua tetap memiliki kelonggaran untuk memilih tidak mengizinkan anaknya mengikuti PTM jika masih khawatir dengan penularan Covid-19. SKB ini ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 21 Desember 2021.

Dalam SKB tersebut, diatur bahwa seluruh satuan pendidikan pada wilayah PPKM level 1, 2, dan 3 wajib melaksanakan PTM terbatas mulai Januari 2022. Pembelajaran tatap muka terbatas tetap dapat dipilih oleh orang tua hingga akhir tahun ajaran 2021/2022.

Berikut adalah aturan PTM berdasarkan tingkat vaksinasi di wilayah PPKM:

Aturan PTM untuk tiap wilayah PPKM

1. Kondisi Capaian Vaksinasi Tinggi (80% - 100%):

• Pendidikan tatap muka dilaksanakan setiap hari.

• Jumlah peserta didik maksimal 100% dari kapasitas ruang kelas.

• Lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari.

• Kondisi Capaian Vaksinasi Menengah (50% - 80%):

2. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari secara bergantian.

• Jumlah peserta didik maksimal 50% dari kapasitas ruang kelas.

• Lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari.

• Kondisi Capaian Vaksinasi Rendah (<50%):

3. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari secara bergantian.

• Jumlah peserta didik maksimal 50% dari kapasitas ruang kelas.

• Lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari.

Aturan PTM di Wilayah PPKM Level 3 berdasarkan SKB 4 Menteri:

1. Kondisi Capaian Vaksinasi Menengah (40% - 100%):

• Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan setiap hari secara bergantian.

• Jumlah peserta didik maksimal 50% dari kapasitas ruang kelas.

• Lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari.

2. Kondisi Capaian Vaksinasi Rendah (<40%):

• Dilaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Aturan PTM di Wilayah PPKM Level 4 berdasarkan SKB 4 Menteri:

1. Kondisi Capaian Vaksinasi Tinggi (40% - 100%):

• Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan setiap hari secara bergantian.

• Jumlah peserta didik maksimal 50% dari kapasitas ruang kelas.

• Lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari.

2. Kondisi Capaian Vaksinasi Rendah (<40%):

• Dilaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Dalam aturan terbaru ini, kantin sekolah belum diperbolehkan beroperasi. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai pengaturan pembelajaran di ruang kelas. Adapun syarat mengikuti PTM termasuk kondisi kesehatan dan ketidakmampuan menunjukkan gejala Covid-19. Selain itu, dijelaskan pula penghentian sementara PTM apabila terjadi klaster penularan atau angka positivity rate yang tinggi. Tetap patuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama!

Sumber: kontan.co.id

Meski Sidang Orientasi Lingkungan Sekolah (MPLS) dilakukan secara daring, namun siswa baru dan lama tetap antusias mengikuti. Salah satu guru SMPN 1 Rongkop, Gunungkidul, Tutik Suprapti menjelaskan, pelaksanaan MPLS berjalan lancar meski dilakukan secara online. Karena Kapanewon Rongkop merupakan daerah pegunungan, sinyal internet tidak merata.

Siswa mencari sinyal

Siswa yang berada di daerah yang sulit sinyalnya, mereka akan secara mandiri berusaha mencari tempat yang ada sinyal internet. “Rongkop dekat dengan laut dan medannya bergunung-gunung. Hingga saat ini, anak-anak terpapar kondisi tersebut sehingga mereka terpacu untuk terus beraktivitas,” jelas Tutik kepada Kompas.com, Sabtu (17/06/2021). Tutik menjelaskan, pada awal pandemi, siswa sangat merindukan pembelajaran tatap muka. Alasannya, banyak siswa dan guru yang tidak siap menghadapi perubahan situasi yang tiba-tiba. Namun Dinas Pendidikan Gunungkidul dan instansi terkait banyak melakukan pelatihan dari waktu ke waktu tentang bagaimana penerapan pembelajaran daring yang baik. “Akhirnya siswa dan guru dapat menikmati proses yang ada. Banyak keberhasilan dan kemajuan yang dicapai selama ini. “Saya termasuk guru yang awalnya belum bisa membuat video e-learning,” kata Tutik.

Berikan pelatihan melalui

Youtube. Karena semangatnya, Tutik malah belajar sendiri membuat video edukasi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ). Tutik Suprapti Gunungkidul mengunggah video pembelajaran matematika untuk siswanya melalui saluran YouTube. Hanya dalam setahun, channel YouTube guru berusia 53 tahun ini sudah mengumpulkan 2,62 ribu subscriber. Video edukasi yang menarik ini penting, karena dalam pembelajaran matematika tatap muka tidak semua siswa langsung memahami mata pelajaran tersebut, oleh karena itu Tutik berusaha agar semua siswa memahami materi yang disampaikannya. "Saya membuat video edukasi yang mengajarkan metode praktis. Baik pemahaman maupun pemecahan masalah. Bukan sekadar materi baku. Saya mengajak siswa memahami metode praktis yang diperoleh dengan menurunkan rumus," jelas Tutik.

Menginspirasi guru lain

Kepada Tutik, di mana saja dan pada usia berapa pun, siapa pun bisa terinspirasi. Sejak Tutik membuat pembelajaran di YouTube, rekan-rekannya pun sudah bisa membuat video serupa. “Pembelajaran saya saya upload ke YouTube, karena saat menonton YouTube anak-anak merasa saya jelaskan secara langsung. Sedangkan tugas saya kirim melalui aplikasi WhatsApp. Tugas itu mengambil materi dari YouTube, LKS atau buku pelajaran,” kata Tutik. Terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, Tutik mengaku SMPN 1 Rongkop mengharapkan lebih banyak kebijakan dari pemerintah daerah.

Pada saat pelaksanaan PJJ, beberapa siswa SMPN 1 Rongkop datang ke sekolah untuk menyelesaikan tugas yang tidak terselesaikan karena kendala sinyal. “Pada saat pembelajaran luring berlangsung, SMPN 1 Rongkop telah mempersiapkan segala dukungan baik sarana prasarana maupun sosialisasi siswa untuk mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di masa pandemi Covid-19,” tambah Tutik

Sumber: kompas.com

Indonesia telah mengalami peningkatan dalam hal kualitas pendidikan dan ketenagakerjaan kaum muda, namun masih berada di bawah rata-rata Asia Tenggara, demikian hasil survei ASEAN baru-baru ini.

Dengan jumlah penduduk usia muda yang besar dan secara signifikan kurang kompetitif dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di negara-negara tetangga, para ahli memperingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi rintangan besar jika tidak segera mengatasi masalah ini.

Peningkatan ini tercatat dalam Indeks Pembangunan Pemuda ASEAN 2022 yang diterbitkan pada akhir Juli. Laporan yang dibuat oleh Sekretariat ASEAN ini membandingkan data-data penting yang relevan bagi kaum muda di kawasan ini, yang berusia 15 hingga 35 tahun, yang bersumber dari berbagai organisasi termasuk Bank Dunia dan Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Indonesia memperoleh skor 0,544 untuk Indeks Pembangunan Pemuda (Youth Development Index/YDI) dalam kategori pendidikan, lebih tinggi dari Kamboja (0,24) dan Laos (0,239), namun berada di peringkat ke-7 di antara 10 negara anggota ASEAN, dan masih berada di bawah rata-rata kawasan sebesar 0,56.

Sementara itu, dalam kategori ketenagakerjaan kaum muda, Indonesia berada di peringkat ke-8 dengan YDI sebesar 0,437, di atas Brunei Darussalam (0,413) dan Filipina (0,341). Namun, Indonesia masih berada di bawah rata-rata regional (0,54).

Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan termasuk tingkat melek huruf kaum muda, tingkat pencapaian pendidikan, dan kefasihan digital. Sementara itu, indeks untuk kategori ketenagakerjaan diukur dengan menggunakan tingkat pengangguran kaum muda, partisipasi angkatan kerja, dan persentase kaum muda yang tidak berada dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan (NEET).

Indonesia juga mendapat nilai di bawah rata-rata dalam beberapa indikator lain, termasuk kesetaraan dan inklusi untuk fasilitas dasar dan partisipasi kewarganegaraan pemuda.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih dapat mengambil manfaat dari kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan persentase NEET. Untuk mengatasi isu-isu lain, Indonesia juga dapat mengambil manfaat dari peraturan yang ditargetkan untuk penyandang disabilitas berat dan pernikahan anak.

Kebutuhan yang tidak terkait 

Para ahli dan pejabat sepakat bahwa terdapat korelasi yang kuat antara sistem pendidikan Indonesia yang buruk dan tingkat ketenagakerjaan yang rendah.

Menurut mereka, sistem pendidikan di Indonesia merupakan inti dari masalah ini. Model pendidikan yang ada saat ini dianggap tidak cukup untuk mempersiapkan generasi muda beradaptasi dengan dunia modern yang berubah dengan cepat, yang kemudian mendorong naiknya tingkat pengangguran.

Dengan hanya 6 persen dari populasi yang memiliki gelar sarjana, sebagian besar orang Indonesia memasuki dunia kerja dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas atau lebih rendah. Namun, sistem pendidikan dasar di negara ini penuh dengan masalah dan tidak cukup untuk membekali para siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan agar dapat bersaing di pasar kerja.

"Ada banyak masalah, termasuk akses pendidikan yang buruk di banyak daerah di Indonesia, kompetensi guru yang di bawah standar, dan kegagalan untuk mengadaptasi sistem pendidikan ke dunia pasca-digital," ujar Feriansyah, Kepala Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Asosiasi Pendidikan dan Pengajar (P2G).

Sistem sekolah, lanjutnya, masih mengutamakan cara belajar lama yang berbasis pada hafalan, tes standar dan sistem peringkat. Sistem ini telah membuat sebagian besar generasi muda Indonesia tidak kompetitif dalam menghadapi dunia kerja modern yang lebih mengutamakan pemikiran kritis dan kolaborasi.

Triyono, seorang ahli tenaga kerja dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), juga sependapat dengan Feriansyah: "Kita hidup di masa 'revolusi industri 4.0', dan sistem sekolah tidak mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan tersebut."

Dita Indah Sari, staf ahli Kementerian Ketenagakerjaan, setuju bahwa kurangnya pendidikan dan pelatihan kejuruan yang layak telah menyebabkan Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga.

Setengah populas​​​​​​i

Kenyataannya mungkin lebih suram dari angka resmi yang ada. Tingkat pengangguran resmi saat ini kurang dari 6 persen, tetapi sebagian besar dari mereka yang bekerja terjebak dalam profesi yang tidak kompetitif, berketerampilan rendah, dan informal.

"Sektor-sektor ini sangat terbatas dalam hal kreativitas dan produktivitas, dan tidak dapat sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan pekerjanya," kata Dita. "Pekerjaan-pekerjaan ini hanya cukup untuk bertahan hidup."

Generasi milenial, yang secara resmi mengacu pada mereka yang lahir dari awal 1980-an hingga akhir 1990-an, dan Generasi Z, atau mereka yang lahir pada akhir 1990-an dan seterusnya, terdiri dari lebih dari separuh populasi Indonesia, menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemerintah perlu mulai berpikir untuk membuat sistem pendidikan yang lebih inklusif dan produktif, demikian Feriansyah memperingatkan P2G. "Jika kita tidak melakukan intervensi sekarang, anak-anak muda ini akan menjadi demografi yang membawa masalah bagi negara."

Disadur dari: asianews.network

Pendidikan merupakan tempat belajar yang dapat dilakukan dimana saja. Setiap manusia pasti mengalami atau menjalankan pendidikan. Peran pendidikan sangat penting bagi manusia saat ini. Pendidikan juga berguna untuk membangun karakter manusia sejak dini. Untuk menyelesaikan pendidikan dasar di Indonesia membutuhkan waktu 12 tahun.

Manusia membutuhkan pendidikan untuk kehidupannya agar manusia dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui proses kegiatan belajar. Dimana ada pendidikan disitu pasti ada pembelajaran. Belajar sendiri dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan dilakukan oleh siapa saja. Proses belajar tidak hanya bisa dilakukan di sekolah atau di universitas atau perguruan tinggi. Belajar juga dapat dilakukan di rumah, yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya.

Pendidikan adalah proses transfer. Transfer di sini berarti guru menyandikan ilmu kepada murid. Selain itu, kita sebagai murid saling berbagi ilmu satu sama lain untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang semakin hari semakin berkembang. Pendidikan juga merupakan proses pembentukan warga negara yang baik. Dengan pendidikan, kita sebagai mahasiswa dapat membentuk moral bangsa yang bermartabat, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, inovatif, mandiri, dan cakap sehingga menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan juga merupakan penentuan nasib sendiri atau yang sering disebut dengan character building. Pendidikan merupakan dasar untuk membentuk perilaku yang baik dalam diri manusia. Semakin tinggi pendidikan yang ia tempuh, semakin banyak pengetahuan yang ia dapat maka ia dapat berpikir lebih sistematis seperti dalam contoh pendidikan karakter. Orang yang lebih berpendidikan dapat dengan mudah memahami karakter yang baik yang harus ia terapkan sebagai kepribadian, perilaku dan moral yang baik, serta cara-cara menghargai orang lain dengan cara memanusiakan manusia.

Namun berbeda dengan orang yang berpendidikan rendah, dimana mereka lebih sulit untuk menganalisa sebuah situasi karena kurangnya pengetahuan tentang karakter. Akan menganggap semua hal harus diperlakukan sama tanpa terlebih dahulu mengetahui situasi dan kondisi yang tepat seperti berbicara kasar, tidak dapat menghargai orang lain dengan menganggap semua orang sama tanpa melihat dari segi bahasa yang ia ucapkan dan kepada siapa ia berbicara, apakah lebih muda atau lebih tua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan selain untuk menambah pengetahuan, pengetahuan juga dapat dijadikan untuk terus memperbaiki individu dan melatih kemampuan diri menuju kehidupan yang lebih baik.

Tentunya, pasti ada beberapa masalah dalam dunia pendidikan. Salah satu masalah pendidikan di Indonesia adalah kurikulum pendidikan yang sering berubah-ubah. Hal ini membuat implementasinya selalu membutuhkan pelatihan dan training. Hingga saat ini, Kurikulum 2013 masih membutuhkan banyak pelatihan. Artinya, dalam 7 tahun penerapannya, penguasaan kurikulum ini belum final. Sehingga kurikulum ini sangat rumit untuk diimplementasikan di sekolah-sekolah.

Perubahan kurikulum yang berulang-ulang ini karena setiap kali menteri pendidikan diganti, selalu berganti pula kurikulumnya. Siswa yang menjadi korban, mereka sering dibuat bingung. Tidak hanya siswa, guru pun juga akan merasa bingung, hal ini terlihat dari gaya dan cara mengajar guru yang sama seperti cara mengajar dengan kurikulum sebelumnya. Mengapa guru juga merasa bingung? Karena jika kurikulum sering berganti, guru akan membuat ulang model-model perangkat pembelajaran, pengembangan silabus, dll.

Selain masalah kurikulum, masalah pendidikan di Indonesia adalah lamanya waktu belajar setiap harinya. Siswa diwajibkan untuk belajar setidaknya selama 12 tahun. Setiap harinya, siswa menghabiskan waktu 7-9 jam di sekolah. Siswa juga dibebani dengan tugas-tugas sekolah dan pekerjaan rumah.

Seringkali, tugas-tugas tersebut terlihat tidak masuk akal karena jumlahnya yang sangat banyak. Siswa harus bisa menguasai banyak mata pelajaran. Akhirnya siswa menerima lebih dari sepuluh mata pelajaran. Hal ini membuat pemahaman menjadi tidak fokus. Siswa mengetahui banyak hal namun dangkal. Berbeda jika mata pelajaran dipangkas menjadi sedikit mata pelajaran saja. Maka siswa akan mengetahui sedikit hal namun pengetahuannya mendalam dan terfokus.

Masalah lain dari pendidikan di Indonesia adalah infrastruktur yang buruk, program yang kurang berkembang, kualitas guru yang rendah. Beberapa kali kita dikejutkan dengan peristiwa runtuhnya gedung sekolah. Sayangnya, kejadian tersebut merenggut nyawa siswa dan guru. Ada juga seorang guru yang mengajar dengan mengenakan helm di kepalanya. Ia khawatir tertimpa benda-benda yang jatuh dari atap yang sudah rapuh. Perhatian terhadap infrastruktur perlu ditingkatkan.

Masalah lainnya adalah kualitas guru yang masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya peningkatan kapasitas guru dan pelatihan yang dapat meningkatkan pemahaman guru tentang proses belajar mengajar. Masih ada juga guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Misalnya, guru Matematika dipaksa mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris.

Disadur dari: beritalima.com

Sepertiga dari populasi Indonesia adalah anak-anak - sekitar 85 juta jiwa, terbesar keempat di antara negara-negara lain di dunia. Pendidikan memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan dan etika kepada manusia untuk mengetahui, memahami, dan menghargai kewajiban kita terhadap masyarakat, keluarga, dan bangsa, serta membantu kita untuk lebih maju.

Pendidikan adalah cara hidup di mana seseorang dapat belajar dan berbagi pengetahuan dengan orang lain. "Pendidikan adalah mesin yang hebat untuk pengembangan pribadi. Melalui pendidikan, anak perempuan seorang petani dapat menjadi dokter, anak laki-laki seorang pekerja tambang dapat menjadi kepala tambang, dan anak seorang buruh tani dapat menjadi presiden sebuah negara yang besar," kata mantan presiden Afrika Selatan Nelson Mandela.

Di Indonesia, seperti halnya di sebagian besar negara lain di dunia, anak-anak harus menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun, yang terdiri dari sekolah dasar (kelas 1-6), sekolah menengah pertama (kelas 7-9), sekolah menengah atas (kelas 10-12), dan pendidikan tinggi.

Anak-anak muda dapat memilih antara sekolah negeri nonsektarian yang dikelola oleh pemerintah dan diawasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) atau sekolah swasta atau semi-swasta yang dikelola dan dibiayai oleh Kementerian Agama.

Lebih dari dua tahun setelah pandemi COVID-19, para siswa dan pendidik di Indonesia dan di seluruh dunia masih bergulat dengan krisis pembelajaran yang masif. Sebuah laporan pada bulan Juni 2022 dari UNICEF, UNESCO, Bank Dunia, dan lainnya mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen anak usia 10 tahun di seluruh dunia tidak dapat memahami teks tertulis sederhana, naik dari 57 persen sebelum pandemi.

Sumber: brokenchalk.org

Akibat Covid-19

Pembelajaran di Indonesia sudah berada di bawah ekspektasi kurikulum sebelum terjadinya COVID-19, dengan kesenjangan yang lebar berdasarkan gender, wilayah, disabilitas, dan dimensi marjinalisasi lainnya. Sebagian besar siswa yang diuji memiliki nilai dua tingkat di bawah nilai mereka saat ini. Sebagai contoh, siswa kelas 5 SD rata-rata membaca di tingkat kelas 3 SD.

Menurut penelitian dan survei yang dilakukan di lapangan, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan, yang menyebabkan siswa dan pendidik tidak mengetahui 'tujuan' apa yang akan dihasilkan sehingga tidak memiliki gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Di beberapa daerah di negara ini, terdapat bukti adanya peningkatan persentase siswa kelas awal yang tidak dapat membaca.

Banyaknya penutupan sekolah dan hilangnya pekerjaan akibat COVID-19 telah memperburuk situasi. Kinerja di bawah standar lebih parah terjadi pada anak-anak yang berada dalam situasi rentan, termasuk anak-anak dari rumah tangga berpenghasilan rendah, anak-anak dengan disabilitas, dan anak-anak yang tinggal di daerah tertinggal di negara ini, yang paling berisiko dikeluarkan dari sekolah.

Bahkan sebelum pandemi, pernikahan anak merupakan masalah di beberapa daerah miskin. Bukti menunjukkan bahwa pernikahan anak telah melonjak selama pandemi karena keluarga berpenghasilan rendah ingin mengurangi beban ekonomi mereka.

Pekerja anak sekarang lebih mungkin terjadi di rumah atau mendukung mata pencaharian rumah tangga (misalnya, bertani dan menangkap ikan) karena tindakan karantina wilayah membatasi kesempatan kerja.

Anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar. Penelitian menunjukkan bahwa disabilitas yang dialami anak-anak dan orang tua mempengaruhi pembelajaran mereka dan kemungkinan mereka untuk kembali ke sekolah.

Fasilitas pendidikan dan ifrastruktur yang buruk

Tujuh puluh lima persen sekolah di Indonesia berada di daerah berisiko bencana; negara seluas hampir 800.000 mil persegi ini rentan terhadap gempa bumi, tsunami, angin kencang, gunung berapi, tanah longsor, dan banjir.

Akses yang tidak merata ke internet, serta perbedaan dalam kualifikasi guru dan kualitas pendidikan, muncul sebagai tantangan terbesar dalam mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh untuk anak-anak dan keragaman tingkat akses digital di Indonesia menyebabkan kesenjangan yang lebih jauh bagi anak-anak yang terpinggirkan.

Kualitas guru yang rendah

Salah satu penyebab utama rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas guru yang disebabkan oleh proses rekrutmen guru yang tidak berfokus pada pemilihan tenaga kependidikan yang profesional, tetapi lebih pada pemenuhan kebutuhan pegawai negeri sipil.

Sebagian besar guru tidak memiliki profesionalisme yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 UU No. 20 Tahun 2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari proses rekrutmen pegawai negeri sipil, proses rekrutmen guru pada umumnya tidak memperhatikan kemampuan kerja yang dibutuhkan oleh seorang guru yang profesional.

Dalam sebuah survei baru-baru ini, guru-guru dalam sistem pendidikan yang mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG), yang mengukur kompetensi dalam pembelajaran dan pemahaman mata pelajaran yang diajarkan, bahkan tidak memenuhi skor minimum.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa guru yang berpendidikan di bawah standar yang ditetapkan pemerintah cukup tinggi, yaitu 64,09% untuk sekolah menengah pertama, 61,5% untuk sekolah menengah atas, dan 10,14% untuk sekolah menengah kejuruan.

Profesi guru membutuhkan keterampilan kerja yang kompleks. Guru harus mampu mengajar secara efektif dan memiliki komitmen serta motivasi yang tinggi untuk mencerdaskan anak didiknya.

Sementara itu, rekrutmen guru dalam sistem rekrutmen pegawai negeri sipil umumnya lebih mengutamakan nasionalisme dan pengetahuan umum dan bukan kompetensi mengajar.

Calon guru dengan nilai tertinggi pada seleksi kompetensi dasar akan mengikuti tes tertulis yang menguji kemampuan manajemen pembelajaran dan pengetahuan tentang mata pelajaran yang mereka ajarkan. Tidak ada cara untuk mengetahui kompetensi seorang guru profesional melalui tes pengetahuan umum tertulis.

Secara umum, perekrutan guru dalam proses pegawai negeri sipil tidak dapat memilih calon guru terbaik - sistem ini lebih mengutamakan nasionalisme dan pengetahuan umum, bukan pengajaran.

Disadur dari: brokenchalk.org