Perdana Menteri Cina Li Qiang pada hari Rabu mengatakan bahwa negaranya terbuka untuk bekerja sama dengan Malaysia untuk menjadikan proyek East Coast Rail Link sebagai segmen utama dari tujuan besar Cina untuk membangun sistem kereta api pan-Asia yang akan memperluas konektivitas darat antara Cina dan sebagian besar Asia Tenggara.
Beijing telah lama memiliki rencana untuk membangun jalur kereta api langsung yang akan menghubungkan kota Kunming di provinsi Yunnan, Tiongkok, dengan Singapura melalui jaringan kereta api yang luas yang melintasi Laos, Thailand, dan Malaysia - dengan cabang-cabang ke Vietnam dan Kamboja.
Li, yang sedang melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Malaysia, mengatakan bahwa East Coast Rail Link (ECRL) dapat menjadi bagian terakhir dalam teka-teki konektivitas mereka.
"Malaysia terletak di tengah-tengah Asia Tenggara dan memiliki keunggulan lokasi yang unik," kata Li dalam pidatonya di sebuah acara di ibu kota Kuala Lumpur, di mana ia dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bersama-sama meluncurkan pembangunan terminal penumpang terintegrasi untuk ECRL.

"Tiongkok bersedia bekerja sama dengan Malaysia untuk secara aktif mempelajari Jalur Kereta Api Pantai Timur, menghubungkan bagian tengah Jalur Kereta Api Tiongkok-Laos, dan membawa Jalur Kereta Api Pan-Asia dari konsep menjadi kenyataan."

ECRL diluncurkan dengan meriah pada tahun 2017 sebagai proyek unggulan dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) China yang ambisius di Malaysia. Proyek ini disebut-sebut sebagai pengganti sistem kereta api era kolonial, dengan meningkatkannya menjadi jalur kereta api listrik yang menjanjikan untuk mengurangi separuh waktu tempuh angkutan barang dan penumpang dari dan ke ibu kota Kuala Lumpur.

Namun proyek ini dihentikan sementara ketika pemerintahan baru Malaysia berusaha untuk merevisi turun biayanya karena negara ini sedang bergulat dengan lonjakan utang nasional, yang sebagian disebabkan oleh skandal miliaran dolar pada dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Acara peluncuran pada hari Rabu menandai dimulainya tahap akhir pembangunan ECRL sepanjang 655 km, di mana jalur kereta api memasuki pantai barat melalui distrik Gombak di Selangor, negara bagian terkaya dan paling maju di Malaysia.

Anwar mengatakan bahwa ECRL dalam bentuknya yang sekarang merupakan bukti bahwa Tiongkok merupakan "kolaborator yang hebat" bagi pembangunan regional, seiring dengan semakin mantapnya proyek kereta api yang ambisius ini setelah serangkaian penundaan.

SETIAP SABTU
Rangkuman mingguan yang telah dikurasi tentang kisah-kisah sosial, politik, dan ekonomi dari Tiongkok dan bagaimana dampaknya terhadap dunia.
Dengan berlangganan, Anda setuju untuk menerima email pemasaran dari SCMP. Jika Anda tidak menginginkannya, centang di sini

DAPATKAN BULETIN KAMI
Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan T&C dan Privasi kami
"Saya pikir dengan laju yang kita tempuh, kemitraan strategis komprehensif dengan Tiongkok ini... adalah sebuah pameran tentang bagaimana Tiongkok dapat menjadi kolaborator yang hebat di bidang ekonomi dan semua bidang pembangunan manusia," kata Anwar dalam pidatonya.

Sebelumnya pada hari Rabu, Malaysia dan Cina memperbarui pakta ekonomi dan perdagangan lima tahun dan memperluas kerja sama di berbagai sektor seperti teknologi hijau dan kejahatan lintas batas, menandai kunjungan resmi pertama Li ke negara Asia Tenggara dalam rangka ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik kedua negara.

Anwar menggambarkan kunjungan Li sebagai "tonggak penting" dalam hubungan Malaysia-Tiongkok, dan juga menyampaikan "terima kasih dan penghargaan yang mendalam" kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping atas dukungannya dalam mewujudkan proyek ECRL.

Terminal terpadu di distrik Gombak akan berfungsi sebagai titik akhir untuk lalu lintas penumpang di ECRL dan diharapkan akan selesai pada akhir 2026.

Menteri transportasi Malaysia mengincar kemitraan dengan Tiongkok untuk mendorong tujuan infrastruktur
Rute ECRL akan diperpanjang lebih jauh ke Port Klang untuk pengiriman kargo, dengan tahap terakhir dari proyek ini diharapkan akan selesai pada bulan Desember 2027, menurut sebuah pernyataan bersama oleh pemilik proyek Malaysia Rail Link dan kontraktor utama China Communications Construction Co (CCCC).

Proyek ini, yang pada awalnya bernilai 55 miliar ringgit (US$11,6 miliar), merupakan salah satu dari sejumlah kesepakatan BRI yang telah diambil oleh Malaysia dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Namun, Malaysia menangguhkan proyek ini setelah para pemilih mencampakkan pemerintahan perdana menteri saat itu, Najib Razak, yang dituduh menggunakan miliaran dolar investasi dari Tiongkok untuk menutup lubang-lubang keuangan yang disebabkan oleh skandal 1MDB yang menghancurkan keuangan negara.

Penangguhan ini merupakan bagian dari kalibrasi ulang investasi Tiongkok secara luas di Malaysia pada saat itu. Pemerintah kemudian membatalkan tiga proyek jaringan pipa yang sedang dibangun oleh China Petroleum Pipeline Engineering dengan total biaya US$1,8 miliar.

ECRL dilanjutkan pada tahun 2019, dengan pemerintah dan China Communications Construction Company (CCCC) menyetujui penataan ulang rute dan biaya yang lebih rendah.

Bulan lalu, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke Siew Fook mengajukan rencana untuk menghubungkan ECRL ke selatan Thailand dengan membangun kembali perlintasan kereta api yang sudah lama tidak berfungsi di negara bagian Kelantan, Malaysia utara, menjadi titik penghubung utama untuk Kereta Api Pan-Asia.

Dalam sebuah wawancara dengan This Week in Asia minggu lalu, Loke mengatakan bahwa ia yakin bahwa Malaysia akan mampu mendorong agenda infrastrukturnya dengan dukungan dari Cina sebagai mitra pembangunan.

Disadur dari: www.scmp.com

Pada bulan Desember 2022, sebuah persimpangan jalan tol baru dibuka di pinggiran selatan Jakarta, yaitu persimpangan Krukut, yang menghubungkan Jalan Tol Cinere - Jagorawi dan Jalan Tol Antasari - Depok1. Persimpangan ini menciptakan alternatif baru bagi para komuter dari Depok dan Bogor menuju Jakarta untuk menghindari jalur yang sudah macet di Jalan Tol Jagorawi sepanjang Cibubur hingga Cawang.

Setelah pembukaannya, beberapa pengemudi menyatakan bahwa jalur baru ini tidak secara signifikan meningkatkan waktu tempuh dibandingkan dengan perjalanan komuter yang biasa dilakukan melalui Jalan Tol Jagorawi2,3. Selain itu, beberapa pengemudi yang menggunakan Jalan Tol Antasari-Depok sebelum pengoperasian simpang susun baru mengalami kondisi lalu lintas yang lebih buruk4. Meskipun pemerintah telah memutuskan untuk membuka gerbang di Gerbang Tol Cilandak untuk pengemudi yang menuju ke Antasari5, kemacetan lalu lintas masih belum dapat dicegah.

Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mengapa para komuter tidak mengalami peningkatan setelah jalur baru dibuka?
Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditemukan dalam fenomena "Tragedi Kesamaan "6 . Kita semua ingin pergi ke tempat yang kita tuju dengan cepat dan nyaman; bagi banyak dari kita, itu berarti menggunakan mobil atau sepeda motor. Namun, ketika semua orang berpikir dan melakukan hal yang sama, yaitu menggunakan kendaraan bermotor pribadi, dan semua orang menggunakan sumber daya bersama, dalam hal ini jalan raya, maka akan mengakibatkan penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang berlebihan, yang menyebabkan kemacetan, peningkatan polusi udara, dan risiko terhadap kesehatan serta keselamatan pengguna jalan lainnya.

Kemacetan sering dianggap sebagai biaya tambahan dalam hal waktu dan bahan bakar yang dihabiskan, dan risiko kesehatan merupakan eksternalitas7 yang tidak diperhitungkan oleh kota-kota yang tidak menerapkan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Konsekuensi eksternal dari kemacetan mungkin tidak dirasakan secara langsung oleh mereka yang mengemudikan kendaraan. Namun, pengguna jalan lainnya akan merasakannya - termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan masyarakat miskin, yang sering terpapar polusi knalpot di pinggir jalan. Studi terbaru menunjukkan polusi udara menyebabkan lebih dari 10.000 kematian, 5.000 rawat inap, dan 7.000 anak-anak mengalami berbagai masalah kesehatan setiap tahunnya di Jakarta, dengan biaya triliunan rupiah.

Menghitung biaya eksternal menggunakan road pricing

Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya? Salah satu solusinya adalah dengan membuat kota lebih sadar akan biaya eksternal dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang berlebihan, seperti emisi dan risiko kesehatan. Di sinilah road pricing berperan. Sebagai salah satu contoh dari "kebijakan pendorong" dalam strategi Manajemen Permintaan Transportasi (TDM), road pricing adalah sebuah kebijakan ekonomi yang menambahkan biaya eksternal dari penggunaan kendaraan pribadi ke dalam biaya transportasi secara keseluruhan, sehingga menjadi pilihan yang kurang menarik. Tujuannya adalah untuk memberikan insentif kepada pengendara kendaraan bermotor untuk memilih moda transportasi alternatif, yang dapat mengurangi kemacetan dan polusi.

Pendekatan ini telah berhasil diterapkan di Singapura, Stockholm, Gothenburg, London, dan Milan. Membebankan biaya kepada pengendara kendaraan bermotor untuk menggunakan jalan tertentu atau memasuki zona tertentu akan mendorong mereka untuk berpikir dua kali untuk menggunakan mobil dan motor. Hal ini akan mengurangi jumlah kendaraan bermotor di jalan, mengurangi kemacetan, dan menciptakan sistem transportasi yang lebih lancar dan sehat bagi semua orang.

Tabel 1. Dampak dari kebijakan jalan berbayar di Singapura, London, Stockholm, Milan, dan Gothenburg
*ALS: Skema Perizinan Area, adalah kebijakan pembatasan kendaraan di area CBD dimana kendaraan yang memasuki area tersebut diwajibkan untuk memiliki izin tambahan dengan membayar biaya tertentu. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang mendahului ERP pada tahun 1998.

Namun demikian, kebijakan road pricing sering kali mendapat penolakan dari masyarakat, khususnya pengguna mobil dan sepeda motor. Pada kebanyakan kasus, penolakan ini terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan konsep biaya eksternal dan persepsi bahwa jalan raya adalah barang publik. Sebuah studi oleh Gu dkk. (2018) mengidentifikasi empat alasan mengapa masyarakat menolak skema jalan berbayar8:

Road pricing secara langsung meningkatkan biaya transportasi bagi pengendara kendaraan bermotor
Road pricing dianggap sebagai bentuk pengucilan sosial, karena membatasi akses ke area atau layanan tertentu berdasarkan kemampuan membayar, sehingga lebih berdampak pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi
Adanya kekhawatiran mengenai privasi dan kompleksitas sistem penetapan harga, termasuk kekhawatiran mengenai pengumpulan data dan pengawasan yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan kemacetan dan kesulitan untuk memahami dan mematuhi skema penetapan harga yang kompleks
Ketidakpastian tentang bagaimana pendapatan dari road pricing akan digunakan
Persepsi Keadilan dan Kemauan Politik

Isu-isu di atas menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap skema road pricing terkait erat dengan persepsi kesetaraan dan keadilan sosial. Untuk meningkatkan penerimaan, penting untuk memahami manfaat dari road pricing. Perencanaan jalan berbayar harus mempertimbangkan analisis dampak sosial-ekonomi. Idealnya, kebijakan road pricing mengikuti pendekatan biaya sosial marjinal, namun hal ini sulit untuk diimplementasikan karena kompleksitasnya. Oleh karena itu, metode lain yang menjunjung tinggi prinsip keadilan namun praktis biasanya digunakan. Proses politik juga mempengaruhi pengembangan kebijakan road pricing. Perencanaan harus menyelaraskan manfaat sosial dengan pertimbangan politik.

Langkah pertama adalah menetapkan tujuan konkrit dari kebijakan road pricing. Diskusi antara pembuat kebijakan dan tim teknis harus dilakukan untuk menentukan fokus utama, seperti mengatasi kemacetan atau polusi udara. Tim teknis harus menilai validitas dari isu-isu tersebut.

Selanjutnya, rancang skenario kebijakan road pricing, termasuk lokasi, tarif, dan jenis kendaraan yang terkena biaya. Area tersebut harus mempertimbangkan moda alternatif dan batas-batas yang ada. Penetapan tarif juga harus dioptimalkan, misalnya, tarif jalan harus lebih tinggi dari angkutan umum untuk mendorong perpindahan moda.

Analisis dampak sosial-ekonomi sangat penting dalam merancang kebijakan yang adil. Hal ini termasuk memperkirakan dampak lalu lintas, emisi gas rumah kaca, dan distribusi manfaat di berbagai kelompok sosial-ekonomi.

Setelah skenario yang sesuai diidentifikasi, pendapatan dari road pricing harus dialokasikan untuk meningkatkan layanan transportasi umum. Hal ini akan meningkatkan aksesibilitas dan dukungan publik.

Road pricing adalah salah satu dari banyak solusi untuk masalah mobilitas perkotaan. Kebijakan jalan berbayar yang berhasil harus berfokus pada keadilan, kesetaraan, dan investasi pada transportasi umum yang berkualitas tinggi.

1Uji Coba Fungsional Tol Cijago Seksi 3A Kukusan-Krukut, Gratis Selama Nataru. Republika (Desember, 2022).

2Potret Jalur Neraka ke Jakarta. Kompas (Februari, 2023).

3Macet Jakarta Pagi Ini Sudah Lebih Buruk dari 2019. DetikOto (Februari, 2023).

4Macet Panjang di Tol Desari, Tersendat di Gerbang Pembayaran. Kumparan (Januari, 2023). 

5Tol Depok-Antasari Pakai Sistem Terbuka, Cek Tarif Terbarunya! Bisnis (Maret, 2023). 

6Tragedi The Commons: Apa Itu dan 5 Contohnya. Harvard Business School Online.

7Eksternalitas: Apa Artinya dalam Ekonomi, dengan Contoh Positif dan Negatif. Investopedia.

8Studi Baru: Aksi Udara Bersih di Jakarta Dapat Melindungi 10.000 Jiwa dan Menghemat Miliaran Pengeluaran Kesehatan. Strategi Vital (Februari, 2023).
 

Disadur dari:  itdp-indonesia.org

Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) menggelar Kuliah Umum Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Program Studi Program Profesi Insinyur pada Sabtu (27/04) di Kampus FTUI Salemba. Kuliah ini mengusung narasumber tamu Ir. Kusumo Drajad Sutjahjo, ST., Msi., CSP., IPU., ASEAN Eng. yang merupakan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia (PAKKI) dan dihadiri oleh Prof. Dr. Ir. Fitri Yuli Zulkifli, S.T., M.Sc., IPU., Ketua Program Studi PPI FTUI beserta para mahasiswa PPI, 15 dari program reguler dan 9 dari program RPL.

Ir. Kusumo memaparkan topik tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Pada pemaraparannya, beliau menjabarkan pentingnya keselamatan konstruksi berikut sasarannya. ”Yang pertama, menjamin dipenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam pengkajian, perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan konstruksi. Sasaran berikutnya adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dan orang lainnya di tempat kerja konstruksi (formal & informal); menjamin setiap material dan alat konstruksi digunakan dengan selamat, sehat, efisien, dan efektif; menjamin proses konstruksi berjalan lancar; dan menjamin produk konstruksi dapat digunakan, dirawat, dan dibongkar dengan selamat dan efisien,” jelasnya.

Ir. Kusumo menceritakan SMKK merupakan ilmu baru yang dilatarbelakangi oleh berbagai kejadian kecelakaan kerja di Palembang selama tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut, beliau merumuskan hal yang melatarbelakangi keselamatan konstruksi. Di antaranya, keinginan untuk selamat dan terhindar dari bahaya, keinginan untuk terhindardari kerugian materi akibat kecelakaan, memenuhi ketentuan hukum, dan desakan dari pihak luar dan tuntutan masyarakat.

”Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4) yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi merupakan pemenuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dengan menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan Kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan,” lanjut Ir. Kusumo.

Beliau juga menekankan, bahwa selain SMKK, terdapat juga SMK3, yaitu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Keduanya sangat penting untuk dilakukan dan kita harus paham kapan kita melakukannya.

Pada kesempatan terpisah, Dekan FTUI, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU menyampaikan, “Kuliah keselamatan konstruksi ini diharapkan memperkaya ilmu bagi para mahasiswa PPI, terutama pada program RPL. Semoga pengalaman yang dimiliki oleh Ir. Kusumo dapat semakin membuka wawasan para mahasiswa.”

Sumber: eng.ui.ac.id

Dalam rangka meningkatkan literasi informasi kepada masyarakat, Politeknik Pekerjaan Umum menyelenggarakan program rutin Bedah Buku yang diselenggarakan pada  Maret 2024 bertempat di Auditorium Politeknik Pekerjaan Umum. Acara dihadiri oleh Balai Kementerian PUPR, dan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, dosen dari Perguruan Tinggi, antara lain Politeknik Negeri Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Semarang. Selain itu dihadiri pula oleh beberapa Guru SMK 7 Semarang dan SMAN 3 Semarang, serta 500 peserta dari masyarakat umum, anggota FPPTI, praktisi dan akademisi yang mengikuti secara daring melalui Zoom dan Youtube Live.

Bedah Buku ini membahas tentang “ Manajemen Keselamatan Konstruksi “ yang merupakan Karya Ilmiah Ir. Brawijaya, S.E., M.Eng.I.E, MSCE, Ph.D. selaku Direktur Politeknik Pekerjaan Umum, berdasarkan pengalaman beliau di bidang konstruksi selama lebih dari 30 tahun di Kementerian PUPR. Dalam Bukunya, beliau menyampaikan Latar Belakang Keselamatan Konstruksi dan Sejarahnya; Kebijakan Pemerintah tentang Keselamatan Konstruksi; Peraturan Perundangan terkait Keselamatan Konstruksi; PP Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021; Tata Cara Penjaminan Muta dan Pengandalian Mutu; dan Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Kepala LKPP.

“Dalam dunia konstruksi, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ( SMKK ) penting diterapkan pada berbagai proyek konstruksi, terutama mengingat berbagai kecelakaan konstruksi yang terjadi antara tahun 2016 – 2018. Untuk itu ada 5 ( lima ) elemen SMKK yang harus dipenuhi oleh pelaku konstruksi yaitu : kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja, perencanaan, dukungan, operasi, dan evaluasi kinerja” ujar Wakil Direktur III Politeknik Pekerjaan Umum dalam sambutannya.

Pada acara menghadirkan 5 orang penanggap sekaligus narasumber yaitu Ir. Harsono Wuryanto, M.Sc, selaku Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Jawa Tengah; Ir. Kusumo Drajad Sutjahjo, ST.,Msi, CSP., IPU., ASEAN Eng, selaku Sekretaris Jenderal Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia; Dr. Harya Muldianto S.T., M.T, selaku Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidrolika Indonesia Jawa Tengah; Dr. Ar Resza Riskiyanto, S.T, M.T, selaku Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Tengah; Suwondo, S.Hum., M.Kom, selaku Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia serta sebagai moderator DR.Raditya Hari Murti, ST.M.SC, selaku Dosen dan Ketua Unit Perpustakaan Politeknik Pekerjaan Umum. Bedah Buku yang akan diisi oleh pemaparan Penulis juga akan ada sesi diskusi interaktif dengan moderator dan peserta.

Acara Bedah Buku di Politeknik Pekerjaan Umum diharapkan diselenggarakan secara rutin, sehingga dapat menambah literasi buku khususnya untuk para mahasiswa dan tenaga pendidik sebagai bahan pembelajaran.

Sumber: politeknikpu.ac.id

Konstruksi merupakan salah satu sektor yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, pada tahun 2023, terdapat 1.175 kasus kecelakaan kerja di sektor konstruksi. Dari jumlah tersebut, 285 kasus di antaranya mengakibatkan kematian.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja di sektor konstruksi, antara lain:

1. Penggunaan alat berat dan peralatan berbahaya
2. Lingkungan kerja yang tidak aman
3. Kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja
4. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi K3

Apa Itu Zero Accident?

Zero accident merupakan kondisi di mana tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi di suatu tempat kerja. Kondisi ini penting untuk dicapai di sektor konstruksi karena dapat memberikan manfaat yang besar, antara lain:

• Mengurangi risiko kematian dan cedera para pekerja
• Meningkatkan produktivitas kerja
• Menjaga reputasi perusahaan
• Meningkatkan kepercayaan konsumen

Untuk mencapai zero accident di sektor konstruksi, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, mulai dari pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, hingga pekerja. Komitmen ini dapat diwujudkan dengan cara membuat peraturan dan prosedur K3 yang jelas, serta memastikan bahwa semua pihak mematuhinya.

Tips Mewujudkan Zero Accident

Berikut adalah beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mencapai zero accident di sektor konstruksi secara lebih rinci:

1. Memiliki komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi

Selain membuat peraturan dan prosedur K3 yang jelas, komitmen yang kuat dari semua pihak juga perlu diwujudkan dengan cara melakukan inspeksi rutin untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan dan prosedur K3 tersebut. Inspeksi rutin juga dapat membantu untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi bahaya di tempat kerja.

2. Menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja (SMK3) yang terintegrasi

SMK3 adalah sistem yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian K3 di tempat kerja. SMK3 yang terintegrasi dapat membantu perusahaan untuk mengelola risiko K3 secara efektif dan efisien.

3. Melakukan pelatihan dan sosialisasi K3 secara rutin

Pelatihan dan sosialisasi K3 perlu dilakukan secara rutin agar pekerja selalu ingat dan menerapkannya dalam bekerja. Pelatihan dan sosialisasi K3 juga dapat membantu pekerja untuk memahami potensi bahaya di tempat kerja dan cara untuk menghindarinya.

4. Menyediakan peralatan keselamatan kerja yang memadai

Peralatan keselamatan kerja merupakan salah satu sarana untuk melindungi pekerja dari bahaya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyediakan peralatan keselamatan kerja yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan pekerja.

5. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman

Lingkungan kerja yang aman dan nyaman dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan kerja. Perusahaan perlu melakukan inspeksi rutin untuk memastikan bahwa lingkungan kerja selalu dalam kondisi aman dan nyaman.

Kesimpulan

Zero accident merupakan tujuan yang penting untuk dicapai di sektor konstruksi. Dengan menerapkan tips-tips di atas, perusahaan dapat meningkatkan peluang untuk mencapai zero accident dan mendapatkan manfaat yang besar bagi semua pihak yang terlibat.

Mari mulai langkah pertama hari ini, wujudkan zero accident, ciptakan masa depan konstruksi yang lebih aman dan sejahtera bagi semua.

Tingkatkan Zero Accident di lingkungan kerja Anda bersama Japang Consulting Group. Hubungi kami sekarang dan dapatkan penawaran terbaik!

Sumber: japang.co.id

Kesadaran akan pentingnya aspek K3 dan budaya berkeselamatan belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Kasus kecelakaan kerja di sektor konstruksi masih terus terjadi, meski secara kuantitas dan kualitas mengalami penurunan sejak pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan aneka regulasi plus pembentukan Komite Keselamatan Konstruksi.

Direktur Keberlanjutan Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Kimron Manik tak memungkiri berbagai kasus kecelakaan kerja di sektor konstruksi yang masih saja terjadi di berbagai proyek konstruksi di Tanah Air.

Hal ini, kata dia, menjadi indikasi kurangnya implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Kesadaran akan pentingnya aspek K3 dan budaya berkeselamatan belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi oleh masyarakat jasa konstruksi.

Namun berdasar catatan dari Komite Keselamatan Konstruksi pada 2019 sampai dengan 2023, jumlah kejadian kecelakaan menurun dibandingkan dengan tahun sebelum mulai dicanangkannya Gerakan Nasional Keselamatan Konstruksi pada tahun 2018.

“Dengan lahirnya SMKK, potret kasus kecelakaan konstruksi di Indonesia sudah bergeser dari kecelakaan yang menimbulkan korban pekerja, baik injured atau fatality, menjadi kecelakaan konstruksi yang menimbulkan kerugian asset, properti, lingkungan dan publik,” kata Kimron kepada Konstruksi Media di Jakarta.

Dalam SMKK, dilakukan perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan pendampingan untuk mewujudkan pekerjaan konstruksi zero accident, yaitu meliputi pemenuhan aspek manajemen manajemen administratif, teknis dan perilaku kerja di tiap tahap pekerjaan konstruksi mulai dari perancangan hingga FHO.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu pelaksanaan workshop, pelatihan serta pendampingan SMKK yang melibatkan seluruh stakeholder konstruksi, seperti asosiasi penyedia jasa, asosiasi profesi, praktisi penyedia jasa kontraktor, pengawas, perencana, akademisi, hingga pekerja.

Dengan beberapa upaya tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian perusahan, manajemen, maupun individu terhadap budaya berkeselamatan yang memberikan warna baru yang lebih sehat dan aman serta menciptakan konstruksi yang berkeselamatan pada setiap bangunan.

“Namun tidak dapat dupungkiri bahwa kami memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh masyarakat jasa konstruksi di Indonesia. Kami harap seluruh masyarakat jasa konstruksi dapat lebih peduli terhadap budaya berkeselamatan dan kami akan terus berkolaborasi dan berinovasi bersama seluruh masayarakat jasa konstruksi tentunya dengan proses yang bertahap untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat jasa konstruksi guna menciptakan pembangunan yang berkeselamatan dan berkelanjutan,” Kimron menegaskan.

Terkait Direktorat Keberlanjutan Konstruksi yang dikomandaninya, Kimron menjelaskan bahwa pembentukan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi didasari atas maraknya kasus kecelakaan konstruksi yang terjadi di sepanjang 2017-2018. Selama kurun waktu itu, pihak Kementerian PUPR mencatat setidaknya terjadi 36 kasus kecelakaan konstruksi terutama pada pekerjaan jalan dan jembatan atau elevated.

Selain itu, terbentuknya Direktorat Keberlanjutan Konstruksi pada tahun 2020 ini sesuai Undang-Undang No2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas terselenggaranya pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (Pasal 4 ayat 1.c).

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan bahwa Menteri PUPR memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan jasa konstruksi (Pasal 3).

Untuk itu, kata dia, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi posisinya menjadi strategis guna melakukan pembinaan jasa konstruki terutama pada aspek pemenuhan Standar K4 termasuk penyusunan kebijakan dan melakukan pemantauan terhadap pemenuhan Standar K4.

Menurut dia, hal ini dilakukan tidak hanya untuk menghasilkan bangunan yang handal dan berkualitas namun juga mencegah  terjadinya kegagalan bangunan akibat tidak terpenuhinya Standar K4 pada pelaksanaan pembangunan.

“Masyarakat jasa konstruksi harus mulai menanamkan kepedulian terhadap pengendalian kualitas lingkungan hidup sekitar lokasi proyek, serta manfaat ekonomi dan sosial dari pembangunan proyek yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar,” ujarnya.

Sementara itu, terkait penerapan Konstruksi Berkelanjutan pada beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) Kementerian PUPR, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi memiliki beberapa goals yang ingin dicapai, yaitu seluruh masyarakat jasa konstruksi di Indonesia dapat melaksanakan prinsip Konstruksi Berkelanjutan yang memiliki kebermanfaatan terhadap ekonomi masyarakat.

Kemudian, pengurangan timbulan limbah dan emisi pada kegiatan konstruksi, optimalisasi penggunaan energi baru terbarukan, konservasi air, perlindungan keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat lokal dan pengarusutamaan gender, serta efisiensi kegiatan konstruksi melalui inovasi teknologi dalam sektor konstruksi.

“Harapan kami dari goals tersebut dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat jasa konstruksi, untuk dapat beradaptasi, mengikuti perkembangan, serta mulai menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, bahkan dapat berinovasi dalam penerapannya,” ucap Kimron. (Reza/Hasanuddin).

Sumber: konstruksimedia.co.id