Jakarta - Sebagai upaya untuk menata Kawasan Borobudur sebagai destinasi wisata prioritas di Tanah Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembangunan infrastruktur terpadu yang berkelanjutan, serta serasi dengan upaya pelestarian kawasan Borobudur sebagai Situs Warisan Budaya Dunia (World Heritage Site) . Infrastruktur yang dibangun diharapkan dapat mengubah wajah kawasan Borobudur dan meningkatkan layanan bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR mendukung Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan. 

Tercatat pada tahun 2020-2022 dilaksanakan sebanyak 42 paket kegiatan dengan total biaya sebesar Rp2,27 triliun. Hingga saat ini terdapat 25 kegiatan yang telah selesai, 16 kegiatan tengah berlangsung (Ongoing) dan 1 kegiatan dalam persiapan.

"Infrastruktur yang telah selesai dilaksanakan antara lain di bidang Sumber Daya Air yakni Penyediaan Air Baku Kawasan Borobudur dan Prambanan, dan Pembangunan Groundsill Sungai Opak serta Penataan KSPN Kawasan Borobudur," kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja.

Selanjutnya pembangunan yang telah selesai di bidang Jalan dan Jembatan yakni Pembangunan Jembatan Kali Progo, Rehabilitasi Jalan KSPN Borobudur, Preservasi Jalan Keprekan – Borobudur, Preservasi Jalan Pringsurat - Secang - Keprekan, Jalan Keprekan - Muntilan - Salam (Bts. DIY), Jalan Yogyakarta-Tempel-Pakem-Prambanan, dan Jalan Sentolo - Nanggulan – Dekso.

"Di bidang Permukiman telah diselesaikan Program Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R) KSPN Borobudur, Pengembangan KSPN Borobudur Gerbang Klangon Kabupaten Kulon Progo, Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Mendukung KSPN Borobudur dan Penataan Kawasan Permukiman KSPN Borobudur," ujar Endra. 

Di bidang perumahan, Kementerian PUPR telah melakukan Pengembangan Sarana Hunian Pendukung Kawasan Pariwisata (Sarhunta) melalui program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya. Terdapat 821 rumah yang mendapat bantuan Sarhunta. Bantuan tersebut berupa peningkatan kualitas rumah dengan fungsi homestay dan usaha pariwisata lainnya untuk 382 unit rumah di 15 desa. Kemudian bantuan untuk peningkatan kualitas rumah swadaya tanpa fungsi usaha untuk 439 unit rumah di empat desa.

Untuk pembangunan infrastruktur yang sedang dalam tahap penyelesaian diantaranya Pembangunan Sarana Pengendalian Banjir Kawasan Strategis YIA pada DAS Serang dengan progres 50,7%, Pembangunan Sarana Pengendalian Banjir Sungai Bogowonto (52%), Pengaman Muara Sungai Bogowonto Sisi Barat (70%), Pengaman Muara Sungai Bogowonto Sisi Timur (89,5%), dan Peningkatan Kapasitas TPA Regional Piyungan (98,8%). 

Jubir Endra mengatakan Kementerian PUPR merencanakan beberapa pekerjaan untuk penataan kawasan dan persampahan di Kawasan Borobudur. Untuk penataan kawasan direncanakan Penataan Kampung Seni Borobudur di Kujon serta Pembangunan Jembatan dan Jalur Pejalan Kaki/ Boardwalk Tepi Kali Progo, Penataan Lansekap dan Fasad pada koridor Palbapang (Jl. Mayor Kusen). "Intinya kami ingin menata dan meningkatkan kualitas kawasan Borobudur ini dengan sebaik-baiknya sesuai prinsip-prinsip pelestarian situs pusaka dunia yang berkelanjutan," tutup Endra.

Untuk persampahan direncanakan Peningkatan TPA Pasuruhan dengan pengembangan perluasan sekitar 2 hektare menggunakan model replikasi TPST SAMTAKU Bali dengan teknologi Refused Derived Fuel (RDF). Untuk melayani Kabupaten Magelang dan Kota Magelang direncanakan pembangunan TPST Regional dengan penyusunan Feasibility Study, dokumen perencanaan dan pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh Pemprov Jawa Tengah. 

Tercatat hingga saat ini, telah dibangun 12 TPS 3R di KSPN Borobudur, di mana TPS 3R Tuk Songo telah berfungsi optimal, sedangkan pengelolaan 11 TPS 3R lainnya akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Desa PDTT. (jay)

Sumber: pu.go.id

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang merupakan visi Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk 5 tahun ke depan. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelesaian pembangunan gedung kuliah, laboratorium dan bengkel berbagai Politeknik Negeri di Indonesia, salah satunya adalah Politeknik Negeri Madura.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rehabilitasi fasilitas pendidikan merupakan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi 10.000 sekolah, madrasah, dan lanjutan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

“Kita lanjutkan pembangunan sarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas SDM. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri Basuki.

Pembangunan fasilitas pendidikan Politeknik Negeri Madura meliputi gedung bengkel Teknik Listrik Industri dan gedung kuliah Teknik Mesin Alat Berat. Pembangunan meliputi pekerjaan arsitektur, struktur serta mekanikal, dan elektrikal. Pekerjaan konstruksi dilaksanakan sejak 13 Maret 2020-5 Februari 2021 senilai Rp30 miliar oleh kontraktor pelaksana PT. Tureloto Battu Indah. 

Kedua gedung ini sudah diserahterimakan pengelolaannya dari Kementerian PUPR kepada Wakil Direktur Politeknik Negeri Madura pada 7 September 2021 yang disaksikan oleh Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo.

Bupati Sampang Slamet Junaidi mengapresiasi pembangunan bengkel dan gedung kuliah Politeknik Negeri Madura. “Kehadiran Politeknik Negeri Madura ini memudahkan masyarakat Sampang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga kehadiran bengkel dan gedung kuliah ini bisa bermanfaat,” ujarnya.

Di samping itu, Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan renovasi Stadion Gelora Bangkalan di Kabupaten Bangkalan. Renovasi ini meliputi pekerjaan penggantian rumput FOP, pengecatan area terbuka arah lapangan, saluran tembereng, pasangan plafond gypsum, epoxy dan keramik. Renovasi ini dilaksanakan pada 2020-2021 dengan anggaran Rp10,11 miliar.

Pekerjaan rehabilitasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Kriteria pembangunan PTN dan PTKIN adalah tanah milik PTN, PTKIN atau Lembaga dan Kementerian terkait, bangunan tidak dalam sengketa atau masalah hukum, diprioritaskan bangunan yang kondisi tidak rampung lebih dari 50%, memiliki Amdal dan IMB, telah dilakukan audit dari BPKP dan audit kelayakan bangunan.

Sumber: pu.go.id

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjalin kerja sama terkait uji kompetensi asesor badan usaha jasa konstruksi. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas asesor, sehingga membantu mempercepat proses penilaian kelayakan sebuah badan usaha. 

Kegiatan uji kompetensi tersebut telah digelar pada 29 September hingga 2 Oktober. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan juga untuk mendukung peresmian operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) melalui Online Single Submission (OSS) yang rencananya digelar pada 5 Oktober 2021. 

Sebagai percepatan operasional penyelenggaraan sertifikasi badan usaha oleh LSBU, seluruh kelengkapan struktur LSBU harus mendapat legalitas. Ia menjelaskan, Undang-Undang (UU) Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya mengamanatkan reformasi tata cara sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja. 

Sistem sertifikasi badan usaha dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakreditasi. Sesuai PP Nomor 14 tahun 2021, struktur organisasi LSBU terdiri atas pengarah, pelaksana dan asesor badan usaha. 

“Di sini dapat kita lihat ketersediaan asesor berkualitas dan menguasai substansi sesuai peraturan perundang-undangan sangatlah penting. Yang akhirnya akan membantu mempercepat proses penilaian kelayakan badan usaha. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan sertifikasi badan usaha oleh LSBU dapat segera terlaksana," ujar Yudha Mediawan dalam keterangannya, Ahad (3/10). 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41H, asesor badan usaha wajib memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh lembaga independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai asesor badan usaha, bukan pengurus LPJK, dan bukan bagian dari sekretariat LPJK. 

Yudha mengatakan, Kementerian PUPR telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan legalitas asesor badan usaha jasa konstruksi. Salah satu upaya itu adalah penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) khusus asesor badan usaha jasa konstruksi yang mengakomodasi unit kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan. 

Kedua, Penetapan Pembentukan Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) asesor badan usaha berdasarkan surat keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor: KEP.1831/BNSP/IX/2021. Pengawalan oleh BNSP telah dimulai dari pembentukan dan penetapan PTUK asesor badan usaha (ABU) jasa konstruksi, pelatihan asesor, hingga uji coba materi uji kompetensi. 

“Kami sangat mengapresiasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang dari awal telah bekerja sama dan mengawal bersama Kementerian PUPR serta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dalam proses legalisasi asesor badan usaha jasa konstruksi ini," kata Yudha. 

Ketua BNSP Kunjung Masehat menyambut baik adanya kerja sama ini. “Kami berharap sinergi yang baik antara Kementerian PUPR, BNSP, dan LPJK dapat dilanjutkan, terutama untuk melahirkan badan usaha jasa konstruksi yang sehat dalam mendukung pembangunan infrastruktur," ujarnya. 

Sumber: republika.co.id

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meluncurkan katalog elektronik (e-catalog) Sektoral pengadaan barang dan jasa konstruksi. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan salah satu manfaat dari katalog elektronik (e-catalog) sektoral yaitu lebih hemat waktu dalam hal penyediaan barang dan jasa.

Menurutnya, setiap unit organisasi di Kementerian PUPR kini dapat dengan mudah belanja barang dan jasa melalui e-catalog tersebut. "Ini lebih singkat waktunya, jadi kalau lelang konvensional pengadaan barang dan jasa konstruksi itu 42 hari dan konsultan itu 72 hari, ini nggak sampai seminggu, cukup 3 hari, lihat barang pilih, bikin kontran selesai. Jadi seperti di marketplace," kata Yudha di Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Yudha menjelaskan katalog elektronik didesain seperti marketplace, di mana setiap barang dan jasa yang tersedia memiliki harga yang pasti. Dengan begitu, akan memudahkan terutama bagi Kementerian PUPR dalam kebutuhan memesan barang dan jasa dengan harga yang kompetitif. Hal ini tentu berbeda dengan model pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui lelang atau secara konvensional.

"Kebutuhan barang dan jasa konstruksi jadi bisa langsung dibeli di e-catalog ini tanpa perlu melalui lelang. Sehingga secara waktu bisa lebih efisien," ujarnya. Yudha menuturkan bahwa Kementerian PUPR juga telah menyeleksi seluruh penyedia barang dan jasa yang terdaftar di e-catalog sektoral tersebut.

Dengan begitu harga yang ditawarkan pada setiap produk telah melalui proses kontrol terlebih dahulu sehingga sesuai dengan harga pasar. Hal itu pula yang memungkinkan belanja barang dan jasa konstruksi di e-catalog tentu jauh lebih hemat biaya.

"Karena modelnya itu marketplace maka semua harga yang ditawarkan oleh penyedia barang dan jasa itu bisa kita kontrol. Kalau dia terlalu mahal maka ada korektifnya, dan juga sebaliknya. Sehingga proses untuk harga itu benar-benar realiable," tuturnya.

Untuk diketahui, Kementerian PUPR menandatangani kontrak payung katalog elektronik (e-catalog) Sektoral pengadaan barang dan jasa Bidang Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan, Selasa (16/11/2021).

Terdapat sebanyak 18 penyedia jasa yang telah ditetapkan memenuhi syarat terdaftar di e-catalog sektoral yaitu :

1. Dua penyedia yaitu PT. Epoxyndo Art Lestari dan PT. Triasindomix masing-masing untuk produk Tambalan Cepat Mantap (TCM) di Direktorat Jenderal Bina Marga

2. PT. United Tractors Tbk. Untuk produk Excavator 5,5 ton dan 20 Ton di Direktorat Jenderal Bina Marga.

3. PT. Summitama Intinusa untuk produk Cold Paving Hot Mix Asbuton / CPHMA di Direktorat Jenderal Bina Marga

3. Dua penyedia yaitu PT. Komuneka Jaya, PT. Tunas Makmur Abadi dan PT. Tri Putra Anugrah masing-masing untuk produk Rosin Ester dan Cat Termoplastik berbahan rosin ester

4. Sepuluh penyedia yaitu PT. Mahakarya Lima, PT. Mohandas Oeloeng, PT. Ridatama Bahtera Construction, PT. Tripalindo Trans Mix, PT. Cahaya Indah Madya Pratama, PT. Modern Makmur Mandiri, PT. Setio Budi Putera, PT. Wijaya Graha Prima, PT. Anugrah Nuansa Kasih, PT. Agung Sarana Persada masing-masing untuk produk kegiatan preservasi jalan di Direktorat Jenderal Bina Marga

5. PT. Indopipe untuk produk pipa air di Direktorat Jenderal SDA dan Direktorat Jenderal Cipta Karya

6. CV. Rumah Panel Bangun Mandiri untuk produk RISHA di Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan.
 

Sumber: kompas.com

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi kembali menggelar Sosialisasi Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Jasa Konstruksi yang dilaksanakan pada Rabu, (16/6) di Makassar secara hybrid.

Melalui sosialisasi ini diharapkan percepatan reformasi struktural dan transformasi ekonomi dapat segera tercapai, mengingat UU Cipta Kerja diharapkan akan mendorong penyediaan lapangan kerja, kemudahan bagi masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penyederhanaan sistem perizinan.

“UU Cipta Kerja diharapkan juga memberikan dampak positif untuk kemajuan sektor Jasa Konstruksi, seperti: kemudahan perizinan berusaha, penguatan peran masyarakat jasa konstruksi, dan inovasi proses bisnis. Tentunya untuk melaksanakannya kita butuh Peraturan Pelaksana yang menguraikan lebih detail dan lebih lengkap berbagai norma aturan di dalamnya,” demikian disampaikan Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widianto saat membuka acara Sosialisasi ini.

Terdapat tujuh Undang-Undang Sektor PUPR yang terdampak UU Cipta Kerja, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK). Sedangkan pada UUJK terdapat 33 Pasal yang terkait kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten, Perizinan Berusaha, Kualifikasi Usaha, Penghapusan Usaha Penyediaan Bangunan, dan Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.

Dari pasal-pasal yang diubah tersebut, terdapat 10 Pasal UU tentang Jasa Konstruksi yang diamanatkan untuk diatur ke dalam peraturan pelaksanaan UU tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, terdapat lima Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja yang terkait sektor Jasa Konstruksi, yaitu; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek ; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; dan Raperpres Hak Keuangan dan Fasilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021.

Substansi utama pengaturan ini meliputi: Kemudahan perizinan berusaha melalui Penghapusan Izin Usaha Jasa Konstruksi ; Pengajuan Perizinan Berusaha, yang meliputi Sertifikasi Badan Usaha, sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (SKK Konstruksi), dan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui satu pintu Online Single Submission (OSS); Penguatan peran Masyarakat Jasa Konstruksi melalui akreditasi asosiasi, pembentukan Lembaga sertifikasi, dan keterwakilan Masyarakat Jasa Konstruksi dalam unsur Pengurus Lembaga (LPJK); Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Konstruksi (LPPK) nasional.

Penyelenggaraan jasa konstruksi yang efisien, transparan, dan akuntabel melalui Integrasi Data Jasa Konstruksi ; Upaya mewujudkan infrastruktur berkualitas melalui penerapan Konstruksi Berkelanjutan, penerapan SMKK, dan pemenuhan standar K4 ; serta perkuatan rantai pasok jasa konstruksi yaitu pengujian atas sumber daya material dan peralatan konstruksi, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, dan pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi.

Sumber: industri.kontan.co.id 

Serang - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Direktur Utama PT PP Novel Arsyad meresmikan Bendungan Sindangheula yang berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kamis (4/3/2021). 

Presiden mengatakan, Bendungan Sindangheula yang dibangun 2015 sudah selesai dan siap difungsikan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. "Dengan kapasitas 9,3 juta m3, bendungan ini akan memberikan manfaat irigasi terhadap 1.280 hektare (ha) sawah di Serang dan pada umumnya di Provinsi Banten. Sehingga kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah bagi petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup agar semakin produktif dalam menjaga ketahanan pangan," kata Presiden. 

Ditambahkan Presiden Jokowi, manfaat kedua Bendungan Sindangheula juga untuk menyediakan air baku bagi daerah-daerah industri yang berkembang di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. "Bendungan ini mampu menyediakan air baku hingga 0,80 m3/detik. Ini sudah mulai digunakan oleh Provinsi Banten sebesar 0,40 m3/detik," ujarnya. 

Manfaat ketiga Bendungan Sindangheula dikatakan Presiden, juga bermanfaat untuk  mereduksi banjir hingga 50 m3/detik dari Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian yang biasa meluap menggenangi Kabupaten Serang dan sekitarnya saat intensitas hujan tinggi. "Keempat bendungan ini juga berfungsi sebagai pembangkit listrik sebesar 0,40 MW sehingga dapat dimanfaatkan oleh Provinsi Banten," tutur Presiden. 

Presiden juga menyatakan bendungan ini memiliki potensi besar untuk destinasi wisata baru di Provinsi Banten. "Saya minta Pemerintah Daerah dan masyarakat memanfaatkan serta menjaga bendungan ini untuk kesejahteraan masyarakat," pesan Presiden. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan selain untuk memenuhi kebutuhan air baku, keberadaan Bendungan Sindangheula perlu dimanfaatkan sebagai destinasi pariwisata air di Banten. "Saya kira nanti Bendungan Sindangheula akan menjadi area wisata karena dekat sekali dengan Kota Serang. Mudah-mudahan dengan adanya tol dari Serang ke Panimbang pasti akan lebih mudah dijangkau,” kata Menteri Basuki. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko menyatakan, Bendungan Sindangheula merupakan satu dari 18 bendungan yang telah selesai konstruksinya dan diresmikan pada periode 2015-2020. "Untuk fungsi irigasinya sendiri sudah dimanfaatkan sejak 2020 lalu, dan berhasil menaikkan Indeks Pertanaman (IP) dari 120% ke 180%," ujarnya. 

Jarot juga menyatakan terima kasih kepada Pemprov Banten yang telah berinisiatif membangun instalasi pengolahan air baku (water treatment) yang bersumber dari Bendungan Sindangheula. "Pemprov sudah membangun water treatment berkapasitas 400 liter/detik dan membangun intakenya di bendungan ini," tuturnya. 

Pembangunan Bendungan Sindangheula  dikerjakan dari tahun 2015 hingga 2019 oleh PT PP dan PT Hutama Karya (Persero) dengan total biaya sebesar Rp 458 miliar. 

Turut mendampingi Menteri Basuki, Dirut PT Hutama Karya Budi Harto, Direktur Operasi II PT. PP M. Toha Fauzi, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Airlangga Mardjono, Kepala Biro Komunikasi Publik Krisno Yuwono, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung,  Cidurian (BBWSC 3) Banten Sahroni Soegiharto, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wida Nurfaida, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Banten Rozali Indra Saputra dan Kepala BP2JK Hamdi.

Sumber: pu.go.id