Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Embung Poang di Desa Taenterong II NTT: Progres Pembangunan Capai 30,49% Menuju Manfaat Air Bersih dan Irigasi

Dipublikasikan oleh Dimas Dani Zaini pada 17 April 2024


Waduk seperti tangki sangat diperlukan, terutama di desa Taenterong II, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, peternakan, dan irigasi. Mata air yang mengalir terus menerus dari Pegunungan Inerie terbuang sia-sia karena tidak ada tempat penampungan.

Pada TA 2020, Kementerian PUPR membangun Waduk Serba Guna Poang di Desa Taenterong II dengan anggaran NTT sebesar €11,5 miliar dari APBN. Kontraktor yang mengerjakan pembangunan ini diatur oleh PT. Cipta Tiga Prima dan Konsultan PT. Cipta Wahana Nusantara Kupang KSO PT. Kencana Adya Daniswara. Waduk ini diharapkan mampu menghidupi 150 KK dan 350 hewan ternak serta mengairi lahan seluas 550 hektar. Selain waduk, dibangun juga 8 tangki hewan dan 6 tangki air murni untuk manusia.

PPK dalam pembangunan bendungan Danau Situ dan Embung II (Flores), Aprianus M. Y. Kale, menyampaikan bahwa pengerjaan sudah dimulai pada awal Agustus. Tahapan awal termasuk pembangunan tanggul setinggi 3 meter, penggalian tandon air, penggalian drainase, dan pengerjaan counter yang mencapai 30 meter. Bahan seperti batu, pasir, dan semen juga sudah dipersiapkan.

Pada 9 Agustus 2020, progres pembangunan Embung Poang sudah mencapai 30,49%, lebih cepat dari rencana. Diharapkan pembangunan selesai 100% pada 7 November 2020, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Sumber: pu.go.id

Selengkapnya
Embung Poang di Desa Taenterong II NTT: Progres Pembangunan Capai 30,49% Menuju Manfaat Air Bersih dan Irigasi

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Transformasi Infrastruktur di Indonesia: Mengejar Pertumbuhan dan Mengatasi Tantangan

Dipublikasikan oleh Kania Zulia Ganda Putri pada 17 April 2024


Mengembangkan Infrastruktur

​​​​​​Pendahuluan

Menyadari adanya kesenjangan infrastruktur yang besar di Indonesia dan dampak pertumbuhan yang cukup besar dari investasi infrastruktur yang lebih tinggi (sebagaimana diilustrasikan dalam Bab 3, "Mendorong Potensi Pertumbuhan"), bab ini berfokus pada isu-isu fiskal makro dan hambatan-hambatan struktural di sekitar pembangunan infrastruktur. Sejumlah literatur yang ada menyoroti bagaimana inefisiensi dalam proses investasi publik, yang merupakan masalah utama di negara berkembang, membatasi manfaat yang dapat diamati dari program-program infrastruktur publik (Pritchett 2000; Caselli 2005; Warner 2014; Bank Dunia 2014).

Kesenjangan infrastruktur di Indonesia, termasuk di bidang transportasi dan listrik, masih cukup besar dibandingkan dengan negara-negara lain. Terlepas dari kesenjangan infrastruktur, investasi infrastruktur masih kecil selama beberapa tahun terakhir, terkendala oleh terbatasnya anggaran dan hambatan struktural. Untuk menutup kesenjangan infrastruktur, pemerintah telah menyusun rencana ambisius untuk pembangunan infrastruktur. Sejalan dengan rencana ini, Pemerintah telah mempercepat belanja modal yang didukung oleh beberapa langkah reformasi dan telah mencapai keberhasilan awal dalam mempercepat belanja modal.

Kendala Infrastruktur dan Strategi Pembangunan

Kesenjangan infrastruktur di Indonesia masih cukup besar dibandingkan dengan negara-negara lain (Gambar 4.1 dan 4.2), terutama di bidang transportasi dan listrik. Sebagai contoh, biaya logistik merupakan salah satu yang tertinggi di Asia, diperkirakan mencapai rata-rata 25 persen dari PDB (dibandingkan dengan negara-negara lain yang hanya 13-20 persen), yang mencerminkan lemahnya konektivitas antarpulau dan terbatasnya jaringan jalan nasional. Kesenjangan infrastruktur yang besar telah meningkatkan biaya distribusi, menghambat daya saing industri, dan melemahkan kondisi ekonomi makro. Hasilnya adalah terbatasnya aliran investasi asing langsung dan berkurangnya daya saing ekspor (World Economic Forum 2014).

Infrastruktur Terkait Perdagangan dan Transportasi, 2016

sumber: www.elibrary.imf.org

Infestasi Publik

sumber: www.elibrary.imf.org

Untuk menutup kesenjangan infrastruktur, pemerintah telah menetapkan rencana ambisius untuk meningkatkan investasi infrastruktur sebesar US$323 miliar (32% dari PDB) selama 2015-22. Investasi-investasi ini termasuk membangun 3.650 kilometer jalan, 3.258 kilometer jalur kereta api, 24 pelabuhan laut baru, dan 15 bandar udara baru. Rencana ini juga mencakup pengembangan pembangkit listrik dengan total kapasitas 35 gigawatt, 33 bendungan baru, dan kilang minyak baru dengan kapasitas 600.000 barel per hari. Sebagian besar biaya diperkirakan akan ditanggung oleh sektor swasta (18% dari PDB) dan BUMN (10% dari PDB) (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015). Dari 247 proyek, 6 proyek telah selesai dibangun, 146 proyek sedang dibangun, dan 95 proyek sedang dipersiapkan.

Implikasi Fiskal Makro dari Pembangunan Infrastruktur

Peningkatan belanja infrastruktur memiliki implikasi fiskal makro yang signifikan. Pertama, hal ini akan meningkatkan pertumbuhan output dengan meningkatkan permintaan agregat dan juga kapasitas produksi ekonomi. Kedua, hal ini akan mempengaruhi neraca fiskal karena pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi perlu dibiayai oleh langkah-langkah peningkatan pendapatan, pemotongan pengeluaran, atau defisit yang lebih tinggi-atau ketiganya. Ketiga, guncangan kebijakan fiskal ini akan mempengaruhi sektor korporasi dan rumah tangga melalui perubahan variabel makroekonomi seperti inflasi, upah, tingkat suku bunga, dan nilai tukar. Terakhir, dalam perekonomian terbuka, guncangan-guncangan ini juga akan mempengaruhi keseimbangan eksternal, yang mungkin mengakibatkan defisit transaksi berjalan eksternal yang lebih tinggi.

Institusi Pengelolaan Investasi Publik di Indonesia

Negara-negara dengan lembaga manajemen investasi publik yang lebih kuat memiliki investasi yang lebih mudah diprediksi, kredibel, efisien, dan produktif. Untuk membantu negara-negara mengevaluasi kekuatan praktik manajemen investasi publik mereka, IMF telah mengembangkan Penilaian Manajemen Investasi Publik (Public Investment Management Assessment/PIMA).1 PIMA mengevaluasi 15 lembaga yang membentuk pengambilan keputusan investasi publik dalam tiga tahap utama (lihat Gambar 4.4): pertama, merencanakan investasi berkelanjutan di seluruh sektor publik; kedua, mengalokasikan investasi pada sektor dan proyek yang tepat; dan ketiga, mengimplementasikan proyek secara tepat waktu dan sesuai anggaran. PIMA mencakup siklus investasi publik secara keseluruhan, termasuk perencanaan nasional dan sektoral, penganggaran investasi, penilaian dan pemilihan proyek, serta pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan proyek.

Disadur dari: www.elibrary.imf.org

Selengkapnya
Transformasi Infrastruktur di Indonesia: Mengejar Pertumbuhan dan Mengatasi Tantangan

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bendungan Napun Gete Dimulai Pengisian Awal: Meningkatkan Irigasi, Ketersediaan Air, dan Potensi Wisata di NTT

Dipublikasikan oleh Dimas Dani Zaini pada 17 April 2024


Bendungan Napun Gete terletak di Desa Ilin Medo dan Desa Werangi di Kecamatan Waiblama, Kabi. Sikka diisi (disita) pertama kali pada 28 Desember. Tahun 2020 ditandai oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Alam PUPR, Airlangga Mardjono, ST, Direktur Bendungan dan Danau MT dengan menekan tombol serine yang sesuai. Direktur BWS NT II Ir. Agus Sosiawan, SAYA; Ketua DPRD Sikka, Donatus Davit; Asisten II Setda Sika, Frederik Kadjujen, ST; Direktur Produksi dan HSE PT Nindya Karya (Persero), Firmansyah dan General Manager Divisi Teknik 1, PT. Indra Karya (Persero), Gagah Guntur Ariwibowo, ST, MT. Meliputi dataran banjir seluas 99,78 hektar dan total volume 11,22 juta m3, rangkaian acara meliputi undangan terbatas sesuai protokol kesehatan Covid 19, antara lain penggunaan masker, social distance, dan rapid transit. tes antigen atau menunjukkan reaktivitas.

Airlangga Mardjono dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu penyelenggaraan penyitaan ini. Ternyata ada 61 bendungan yang menjadi program prioritas Kementerian PUPR. Sejak tahun 2015 hingga akhir tahun 2020, telah dibangun 18 bendungan, yang ke-18 di antaranya adalah Bendungan Napun Gete. Sementara itu, Airlangga Mardjono memastikan 43 bendungan masih rampung dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga tahun 2024. Dalam pesannya, Airlangga mengajak kita semua untuk menjaga sumber air, salah satunya bendungan, agar sumber air dapat dimanfaatkan dan lestari bagi masyarakat.

Kepala BWS NT II Agus Sosiawan mengumumkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam PUPR melalui Balai Daerah Aliran Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II) yakni. Pembangunan Bendungan SNVT telah memulai pembangunan Napu Gete. bendungan pada tanggal 9 Desember. 2016 dan diharapkan selesai pada tanggal 20 Agustus. Tahun 2021, pengerjaan akan dilakukan oleh PT. Nindya Karya dan Konsultan Manajemen PT. Indra Karya KSO dan merupakan salah satu dari enam bendungan yang dilaksanakan BWS NT II. Dijelaskan, sebanyak 2 bendungan telah selesai dibangun, termasuk Bendungan Kabin Raknamo. Kupang dan Rotiklot di Kabis. Lebih dari 3 bendungan dibangun yaitu Bendungan Temefi di Kab. TTS, Bendungan Mannekeen di Kab. Kupang dan Napun di Bendungan Gete Kab. Sikka kalau salah satu bendungannya ada di Mbay/Bendungan Lambo Kabis. Pembangunan Nagekeo akan dimulai pada tahun 2021. Selain itu, sumber air Bendungan Gete di Napu digunakan untuk memperoleh air baku sebesar 214 l/s dan untuk menambah irigasi di lahan seluas 300 hektar. Diumumkan juga bahwa Bendungan Napun Gete membutuhkan lahan seluas 175,74 hektar, yang telah dibayarkan kompensasi sebesar 161,61 ha dan tambahan 14,13 ha, dan saat ini sedang menunggu proses pembayaran dari Lembaga Manajemen Aset Nasional (LMAN). . . Perbendaharaan Negara. Pengisian pertama waduk ini disebut-sebut merupakan salah satu tahap terakhir pekerjaan yang harus dilakukan, selain karena masih ada beberapa tahap lagi yang harus diselesaikan sebelum pekerjaan Bendungan Napun Gete selesai. yaitu pekerjaan tambahan berupa fasilitas umum berupa SD, SD dan kapel serta pekerjaan akses jalan sepanjang kurang lebih 11 km.

Saat itu juga ditanam pohon durian di halaman Balai Bendungan Napun Gete menurut Direktur Bendungan dan Danau, Dirjen SDA PUPR, Airlangga Mardjono, ST, MT. Direktur BWS NT II Ir. Agus Sosiawan, SAYA; Ketua DPRD Sikka, Donatus Davit; Asisten II Setda Sika, Frederik Kadjujen, ST; Direktur Produksi dan HSE PT Nindya Karya (Persero), Firmansyah dan General Manager Divisi Teknik 1, PT. Indra Karya (Persero), Gagah Guntur Ariwibowo, ST, MT.

Dandim 1603 Sikka, Lekol (Inf) Zulnalendra Utama hadir pada saat itu; Adi Rusman, Kepala Seksi Bendungan dan Danau Subbagian II; Direktur Pembangunan Bendungan, Duki Malindo; Kepala Bagian Pelaksana BWS NT II, ​​Costandji Nait; Direktur KPI SDA BWS NT II Willem Sidharno; Direktur OP BWS NT II,Johanes Harapan; Manajer Unit Pembangunan Bendungan BWS NT II, ​​Fery Moun Hapy; Kasatker Sungai Pantai BWS NT II, ​​Alfred Lukas; Kasatker PJPA, Hendra Kurniawan; Camat Waiblama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan berbagai pejabat lainnya

Sumber: pu.go.id

 
Selengkapnya
Bendungan Napun Gete Dimulai Pengisian Awal: Meningkatkan Irigasi, Ketersediaan Air, dan Potensi Wisata di NTT

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bendungan Sindangheula di Serang, Banten, Diresmikan oleh Presiden Jokowi untuk Air Baku dan Irigasi

Dipublikasikan oleh Dimas Dani Zaini pada 17 April 2024


Serang - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Banten Wahidi Halim dan Dirjen PT PP Novel Arsyad meresmikan Bendungan Sindangheula di Wilayah Serang, Provinsi Banten , Kamis. (3 April 2021).

Presiden menyampaikan Bendungan Sindangheula yang dibangun pada tahun 2015 telah selesai dan siap digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Bendungan berkapasitas 9,3 juta meter kubik ini akan memberikan manfaat bagi 1.280 hektar (ha) sawah di Provinsi Serang dan Banten pada umumnya. Sehingga kami berharap bendungan ini dapat memberikan nilai tambah bagi petani Banten dengan menyediakan air yang cukup. ketersediaannya agar lebih produktif dalam menjaga ketahanan pangan,” ujarnya.

Presiden Jokowi menambahkan, manfaat lain dari Bendungan Sindangheula adalah untuk menyediakan air baku bagi kawasan industri Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. “Bendungan ini mampu menghasilkan air baku hingga 0,80 m3/s. Provinsi Banten sudah mulai memanfaatkannya dengan laju 0,40 m3/s,” ujarnya.

Menurut Presiden, keunggulan Bendungan Sindangheula yang ketiga adalah juga berguna untuk meredam banjir hingga 50 m3/s dari sungai Ciujung dan Cidurian yang biasanya meluap dan membanjiri Kabupaten Serang dan sekitarnya dengan curah hujan yang tinggi. Keempat bendungan ini juga akan berfungsi sebagai pembangkit listrik berkapasitas 0,40MW yang akan digunakan oleh Provinsi Banten, kata Presiden.

Presiden juga mencatat, bendungan ini memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata baru di Provinsi Banten. “Saya meminta kepada pemerintah provinsi dan masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara bendungan ini demi kesejahteraan masyarakat,”; Pesan dari Presiden.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan keberadaan Bendungan Sindangeula patut dijadikan destinasi wisata air di Banten selain untuk kebutuhan air baku. “Saya yakin Bendungan Sindangheula ke depan akan menjadi kawasan wisata karena letaknya yang sangat dekat dengan kota Serang. Mudah-mudahan nanti akses tol dari Serang sampai Panimbang pasti lebih mudah,” kata Menteri Basuki.

PUPR Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Jarot Widyoko mengatakan Bendungan Sindangheula merupakan salah satu dari 18 bendungan yang akan selesai dan dibuka antara tahun 2015 hingga 2020. Karena fungsi irigasinya, sudah dimanfaatkan sejak tahun 2020 dan berhasil meningkatkan indeks tanaman (IP) dari 120 persen menjadi 180 persen, ujarnya.

Jarot juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Banten atas inisiatif pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bendungan Sindangheula. “Pemerintah daerah membangun instalasi pengolahan air dengan kapasitas 400 liter per detik di bendungan ini dan membangun saluran masuk,”; dia berkata.

PT PP dan PT Hutama Karya (Persero) membangun Bendungan Sindangheula antara tahun 2015 hingga 2019 dengan total biaya Rp 458 miliar.

Turut hadir Menteri Basuki, CEO PT Hutama Karya Budi Harto, Direktur Operasi II PT. PP M. Toha Fauzi, Menteri Teknologi, Perindustrian dan Lingkungan Hidup, PUPR Endra S. Atmawidjaja, Dirjen Bendungan dan Danau, Kementerian Sumber Daya Air, PUPR (SDA) Airlangga Mardjono, Direktur Biro Komunikasi Publik Krisno Yuwono, Pengelola Daerah Sungai Cidanau , Ciujung , Cidurian (BBWSC 3) Banten Sahron Soegiharto, Direktur Balai Penyelenggaraan Jalan Nasional (BPJN) Wida Nurfaida, Direktur Balai Prasarana Permukiman Daerah (BPPW) Banten Rozali Indra Saputra dan Direktur BP2JK Hamdi. (Tujuan)

Sumber: pu.go.id

Selengkapnya
Bendungan Sindangheula di Serang, Banten, Diresmikan oleh Presiden Jokowi untuk Air Baku dan Irigasi

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bendungan Napun Gete Memasuki Tahap Terakhir: Progres 88,89% dan Persiapan Fasilitas Umum

Dipublikasikan oleh Dimas Dani Zaini pada 17 April 2024


Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, kian mendekati penyelesaiannya. Dibangun sejak Desember 2016, bendungan ini ditargetkan rampung dalam 1.470 hari kalender dan akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar.

Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 11,22 juta meter kubik, yang setara dengan 11.220 kolam renang olimpik. Kapasitas besar ini akan menunjang tiga fungsi utama bendungan, yaitu:

Irigasi: Bendungan Napun Gete akan mampu mengairi 300 hektar sawah di Kabupaten Sikka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Contohnya, petani dapat menanam padi dua kali setahun instead of only once, sehingga hasil panen mereka pun akan meningkat.

Air Baku: Bendungan ini akan menyediakan air baku 214 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di sekitar bendungan. Air ini akan diolah terlebih dahulu di Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA): Bendungan Napun Gete juga memiliki potensi untuk menghasilkan energi listrik sebesar 0,71 Megawatt-hour (MWh). Listrik ini akan disalurkan ke jaringan PLN dan dapat membantu mengatasi kekurangan pasokan listrik di Kabupaten Sikka.

Sumber: pu.go.id

Selengkapnya
Bendungan Napun Gete Memasuki Tahap Terakhir: Progres 88,89% dan Persiapan Fasilitas Umum

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penyelesaian Tiga Bendungan PSN: Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Kesejahteraan Masyarakat

Dipublikasikan oleh Dimas Dani Zaini pada 17 April 2024


Pemerintah Indonesia telah berhasil menyelesaikan pembangunan tiga bendungan besar yang terletak di Kabupaten Pringsewu, Lampung (Bendungan Way Sekampung), Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan (Bendungan Paselloreng) dan Kabupaten Kuningan di Jawa Barat (Bendungan Kuingan). Menurut Juru Bicara Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Endra S Atmawidjaja, proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air yang digunakan untuk irigasi di berbagai kantin nasional. Dengan dibangunnya jaringan irigasi yang menyertainya, berkat pasokan air yang lebih stabil dan berkesinambungan, para petani berharap dapat meningkatkan frekuensi tanam dari satu kali menjadi 2-3 kali dalam setahun. Informasi tersebut dimuat di situs resmi Sekretariat Pemerintah pada Kamis, 24 Juni 2021.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan akan dimulainya pengisian air pertama di tiga bendungan yang baru selesai dibangun. bulan ini. Bendungan ini terletak di Kabupaten Pringsewu, Lampung; Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; dan Kabupaten Kuningan di Jawa Barat harus memperkuat sistem irigasi nasional.

Dengan daya tampung air irigasi seluas 72.707 hektar – 55.373 hektar di Daerah Irigasi Sekampung dan 17.334 hektar di Daerah Irigasi Perluasan Rumbia – bendungan ini tidak hanya menunjang kebutuhan nutrisi masyarakat Lampung namun juga berperan dalam perjuangan tersebut. Integrasi dengan bendungan Batutegi dan Martagita akan memperkuat kapasitas pengelolaan air di wilayah tersebut sehingga memungkinkan petani meningkatkan intensitas tanam hingga 2-3 kali per tahun, yang sebelumnya dibatasi satu kali tanam per tahun dengan metode tadah hujan. Bendungan ini juga memiliki luas daerah tangkapan air sebesar 800 hektar sehingga menambah kapasitas tampungan air yang cukup besar pada kawasan tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan bahwa bendungan universal yang baru saja selesai dibangun tidak hanya mendukung irigasi tetapi juga menawarkan banyak manfaat lainnya. Bendungan ini menyuplai air baku ke Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Selatan dengan kapasitas hingga 2.482 liter per detik dan menghasilkan listrik sebesar 5,4 megawatt. Selain itu Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu juga dijadikan sebagai objek wisata. Bendungan Paselloreng 4.444 di Kabupaten Wajo mempunyai kapasitas tampung hingga 138 juta meter kubik dan luas cekungan 169 hektar, mengairi sawah seluas 8.510 hektar. Bendungan ini juga bisa menjadi sumber air baku empat kecamatan di Kabupaten Wajo hingga 200 liter per detik. Selain itu, bendungan ini berkontribusi terhadap infrastruktur pengendalian banjir di hilir Sungai Gilireng dengan kapasitas 1.000 meter kubik per detik, serta mendukung pengembangan perikanan air tawar, pariwisata, dan konservasi sumber daya air. sabuk hijau

Bendungan Kuningan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, berkapasitas 25,9 juta meter kubik dan luas cekungan 221,59 hektar, mengalirkan air ke daerah irigasi seluas 3.000 hektar di Jawa Barat bagian timur dan sebagian Jawa Tengah. . Bendungan ini juga menyediakan air baku bagi Kabupaten Kuningan sebesar 0,30 meter kubik per detik, meredam debit banjir hingga 213 meter kubik per detik dan dapat menjadi sumber listrik sebesar 0,50 megawatt.

Sumber: kompas.com

 
Selengkapnya
Penyelesaian Tiga Bendungan PSN: Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Kesejahteraan Masyarakat
« First Previous page 38 of 52 Next Last »