Pembentukan bank tanah di Indonesia merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi berbagai permasalahan pertanahan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Menteri Pertanian dan Perencanaan Daerah/Direktur Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A Djalil, bank tanah ini bertujuan untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien dan adil. Hal ini dilakukan dengan mendukung inisiatif seperti pembangunan perumahan umum, pengembangan ruang publik, dan peningkatan sektor pertanian.

Pada tahap awal, bank tanah ini diharapkan bisa mulai beroperasi pada akhir tahun ini atau paling lambat awal Januari 2022. Sofyan A Djalil menyatakan bahwa pemerintah akan memulai dari skala yang kecil dan secara bertahap akan memperluas operasinya seiring berjalannya waktu. Hal ini menandai langkah awal dalam mengelola cadangan tanah negara untuk kepentingan masyarakat secara efisien.

Bank tanah memiliki peran penting dalam perencanaan dan pengelolaan pertanahan di Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah terkait, bank ini dikelola oleh suatu komite yang ditunjuk oleh CEO dan dikendalikan oleh dewan direksi. Diharapkan bahwa bank tanah ini dapat mengoptimalkan penggunaan lahan untuk kepentingan umum, sehingga mampu meminimalisir potensi terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan pertanahan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Selain itu, perintah pemerintah mengenai pengalihan modal BPR diharapkan selesai pada akhir tahun 2021, setelah itu akan ditunjuk pengurus bank tersebut. Proses ini menandai langkah signifikan dalam memastikan keberlangsungan operasional dan pengelolaan bank tanah secara efektif. Dengan adanya pengaturan yang jelas terkait pengalihan modal dan pengelolaan bank tanah, diharapkan bahwa bank ini dapat berfungsi secara optimal untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan di Indonesia.

Melalui bank tanah, diharapkan bahwa pemanfaatan lahan di Indonesia dapat menjadi lebih efisien dan adil. Ini akan mendukung berbagai sektor seperti perumahan, pertanian, dan pengembangan ruang publik. Dengan demikian, bank tanah menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sumber: kompas.com

Direktur BWS NT II Agus Sosiawa bersama Direktur Bidang Pelaksana Costandji Naiti, Kasatkeri Bendungan Fery Moun Hapy, PPK Bendungan I (Temef) Frengky Welkis, PPK Perencanaan dan Program Willem Sidharno melakukan kunjungan ke Bendungan Temef di Kabupaten TTS pada tanggal 20 Juli 2020. Mereka bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan di lapangan dan melakukan inspeksi terhadap gedung putar yang sedang dibangun oleh PT. Waskita Karya (KSO) PT. Bahagia Bangun Nusa Paket I dan II yang dikerjakan oleh PT. Nindya Karya KSO PT. Selama periode pelaksanaan Bina Nusa Lestar 2018-2022.

Kunjungan lapangan ini penting untuk memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan. Meskipun terjadi situasi pandemi Covid-19, pekerjaan konstruksi tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk melindungi kesehatan semua pihak yang terlibat dalam proyek.

Frengky Welkis, selaku PPK Bendungan I, menjelaskan bahwa progres pembangunan Bendungan Temef hingga tanggal 7 Agustus 2020 mencapai 41% pada paket I dan 64% pada paket II. Saat ini, fokus pekerjaan adalah pada pembangunan bypass yang telah mencapai progres 80%, dengan target penyelesaian 100% pada minggu kedua bulan Juli. Setelah selesai dibangunnya saluran bypass, pekerjaan pada bangunan induk bendungan atau rangka bendungan akan segera dimulai.

Terowongan sirkulasi yang memiliki panjang 490 meter dan dimensi 2 x 5,50 x 5,50 menjadi salah satu bagian kunci dari pembangunan ini. Bangunan terowongan berbentuk lingkaran ini memiliki fungsi penting sebagai saluran sungai utama selama proses konstruksi, khususnya pada pembangunan tanggul bendungan. Data teknis mengenai rangkaian terowongan ini menjadi informasi penting dalam proses pengawasan dan evaluasi proyek pembangunan Bendungan Temef.

Sumber : pu.go.id

Kanwil Sungai Sulawesi Kabupaten Gorontalo telah menetapkan Struktur Pertahanan Pantai Tanggul Laut Atinggola di Wilayah Administratif Daerah Gorontalo Utara sebagai salah satu destinasi pariwisata provinsi tersebut. Dibutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk mencapai lokasi pembangunan Keselamatan Pantai Atinggola dari pusat kota Gorontalo, terletak tepat di Desa Malagoso, Desa Dumolodo, Subbagian di kawasan Gentuma Raya, Pohjois Gorontalo, Kabupaten Gorontalo.

Awalnya, proyek pekerjaan ini bertujuan untuk mencegah erosi gelombang di Pantai Atinggola yang terus mengikis pemukiman dan ruang publik di Dusun Malagoso. Proyek ini dilaksanakan selama 2 tahun anggaran, dimulai pada tahun 2019 dan dilanjutkan kembali pada tahun 2020 dengan perpanjangan reflektor sepanjang total ±700 meter.

Saat ini, kondisi Beach Guard atau Seawall Atinggola terlihat semakin indah dan manusiawi setelah dilakukan pengecatan aktivitas padat karya di sepanjang reflektor dan jalan inspeksi. Jadi selain dapat melindungi masyarakat dari kerusakan, shelter pantai ini juga dapat dijadikan sebagai destinasi wisata baru di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian, hal ini tidak hanya membawa manfaat untuk menjaga kelestarian alam tetapi juga meningkatkan ekonomi lokal dengan menarik wisatawan.

Tentunya, keberadaan destinasi pariwisata baru ini dapat membawa kemajuan perekonomian bagi masyarakat setempat. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, akan tercipta peluang usaha baru seperti homestay, warung makan, toko suvenir, dan lain sebagainya. Ini akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk sekitar.

Kedepannya, peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga dan melestarikan kondisi bangunan keamanan pantai ini agar tetap bermanfaat dan menarik wisatawan baik lokal maupun luar wilayah Gorontalo. Dengan demikian, pembangunan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo Utara.

Sumber: pu.go.id

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyelesaikan pembangunan Bendungan Sadawarna di Kabupaten Subang, Jawa Barat dengan mengedepankan daur ulang alam yang ramah lingkungan. Prinsip infrastruktur yang berorientasi ekologi dan berkelanjutan digunakan dalam pembangunan Bendungan Sadawarna, mulai dari tahap pemetaan, survei, perencanaan, pembebasan lahan, konstruksi hingga operasi dan pemeliharaan (SIDLACOM).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur yang berorientasi ekologi dan berkelanjutan sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup dan perubahan iklim. Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan semakin didorong untuk menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan sehingga manfaat infrastruktur dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

“Untuk meminimalisir dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan, daya dukung lingkungan harus diperhitungkan secara matang dan pengembangan seluruh potensi daerah yang ada harus dioptimalkan, seperti penggunaan material lokal untuk mengurangi konsumsi karbon dioksida,” kata Menteri Basuki.

Sehubungan dengan pembangunan Bendungan Sadawarna, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air mengoptimalkan potensi efisiensi bendungan dengan mengedepankan 7 konsep daur ulang alam yang hijau. Pertama, pada tahap pembangunan Bendungan Sadawarna telah memiliki laboratorium mekanika tanah dan geoteknik yang mandiri, sehingga mengurangi waktu pengujian laboratorium karena hanya ada 2 (dua) laboratorium di Indonesia yang menguji parameter umum tanggul.

Kedua, Bendungan Sadawarna mengoptimalkan operasionalnya sebagai sumber produksi energi surya (solar panel), sehingga tidak hanya mempunyai manfaat ketahanan pangan, namun juga kemandirian energi operasional. Pembangunan bendungan yang telah selesai dihitung dengan asumsi luas maksimum bendungan yang dimanfaatkan PLTS adalah 5% dan 1 hektar dapat menghasilkan potensi listrik sebesar 1 megawatt (MW). Selanjutnya ditentukan lokasi banjir dan dipilih lokasinya.

“Saat ini kami sedang menghitung kebutuhan penjualan energi surya. Apalagi yang digunakan saat ini sebagai input pekerjaan sekitar 70 ribu watt, namun ke depan tidak hanya internal tapi juga eksternal,” kata Direktur Utama. perusahaan.BBWS Citarum Dinas PUPR Bastar.

Bendungan Sadawarna Cipunagara - daerah aliran sungai sepanjang 137 km yang mengalir dari gunung Bukit ngul di pegunungan Bandung utara dan mengalir ke Laut Jawa, tepat di bagian utara Barat. Jawa Dengan luas daerah tangkapan air 695,61 hektar, aliran bendungan ini juga dapat digunakan untuk turbin yang dapat diubah menjadi listrik sebesar 2 MW

Ketiga, Bendungan Sadawarna akan dilengkapi dengan tangki kecil sebagai saluran pembuangan air. sistem pengelolaannya, mengadopsi konsep pengolahan air kolam secara alami. Kolam alami ini pada akhirnya akan memenuhi kebutuhan air lingkungan dari fasilitas bendungan UPB dengan mengolah pasokan air alami menggunakan ruang untuk menampung limpasan untuk penyaringan dan penempatan biologis dan kemudian mengolah kerikil di dasar kolam. Air di kolam kemudian dipompa ke menara air setinggi 7 meter, yang diarahkan secara gravitasi ke bangunan dan rumah, dan air drainase kembali ke ruangan dan kolam.

Keempat, tanggul bendungan induk Bendungan Sadawarna akan dilengkapi dengan bentuk geometris dan akan ditanami rumput lebat di bagian hilir bendungan untuk perawatan agar lebih alami. Terletak di Desa Sadawarna, Kecamatan Cibogo, Subang, bendungan ini memiliki tinggi 40 meter, panjang 933 meter, dan lebar puncak 10 meter.

Kelima, pengutamaan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan juga didukung dengan penyiapan zona hijau di sepanjang jalan lingkar yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat sekitar dalam forum masyarakat pengelolaan bendungan dan di bawah pimpinan IPPU dan BBWS Citarum. izin dan persetujuan Kementerian PUPR panjangnya 21,3 km, dimana tanaman keras produktif akan ditanam sehingga masyarakat setempat dapat menikmati hasil panennya. Selain itu, pohon-pohon ditanam di kawasan lanskap seperti baobab, abara, kelor, gayami bodhi, jengkol, kecap dan semua pohon mangga yang terdapat di Indonesia.

Tugas zona hijau tidak hanya menghiasi estetika dan lanskap, tetapi juga menyerap karbon. Selain itu, pengelolaan ruang terbuka hijau juga diintegrasikan sebagai sumber daya konservasi sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat tanpa mengurangi fungsi utama bendungan sebagai waduk. RTH yang disiapkan tersebar di lahan seluas 93 hektar yang ditanami pohon-pohon bernilai ekonomi antara lain mangga, nangka, alpukat, matoa, petai, duku, kelengkeng, sirsak, dan jengkol.

Konsep daur ulang alam hijau keenam dan ketujuh adalah pembangunan dekorasi pelimpah dan bangunan pendukung bendungan, dengan mengutamakan dekorasi seni dan budaya lokal seperti helikopter, julang ngapak dan rumah leuit Batu Curie di berbagai fasilitas pendukung bendungan, termasuk kantor administrasi dan gudang bahan , rumah generator, musala, tempat parkir, alun-alun, rumah dinas, dek observasi, taman kanak-kanak, gerbang utama, tugu Kujang dan jembatan pelabuhan.

Bendungan Sadawarna telah dibangun sejak dimulainya kontrak pada November 2018 dengan total biaya APBN sebesar Rp 2 triliun. Bangunan ini terbagi menjadi dua unit, yang pertama merupakan paket yang dilaksanakan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) PT. Wijaya Karya - PT Daya Mulia Turangga - PT Barata Indonesia, progres pekerjaan sampai 04/07/2022 93,76% dan paket II diselesaikan oleh KSO PT. Nindya Karya - PT Adhi Karya, progres 87,50%.

Dengan kapasitas efektif 41,03 juta m3, bendungan ini mampu mereduksi debit banjir pada kala ulang Q25 dari 535 m3/s 202 m3/s dengan melewati cekungan Cipunagara yang mempunyai tampungan banjir sebesar 26,90 juta m3. Waduk ini juga siap menyuplai air baku sebanyak 1,20 m3/s ke wilayah Subang, Indramayu, dan Sumedang. 4.444 4.444 Bendungan Sadawarna juga mampu mengairi lahan seluas 4.284 hektar di Kabupaten Subang (2.517 ha) dan Indramayu (1.767 ha). Air irigasi dari Bendungan Sadawarna diharapkan dapat membantu petani meningkatkan intensitas tanam dibandingkan dengan cara tadah hujan yang hanya dilakukan setahun sekali. (tiga).

Sumber: pu.go.id

Keindahan Pantai Namosain di Kupang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar bahkan luar kota. Pantai di pinggir kota dengan panorama matahari terbenam ini terancam erosi pasang surut setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Kanwil Sungai II Nusa Tenggara membangun coast guard sepanjang 0,15 kilometer yang merupakan perpanjangan tangan dari Coast Guard Namosain.

Penjaga Pantai Namosain sepanjang 0,20 km dibangun pada tahun 2015 (pasca bencana pulau Timor), kemudian 0,20 km pada tahun 2017 dan 0,40 km pada tahun 2019 untuk Pantai Namosain - Kota Kupang. Khusus tahun 2020 akan dibangun 0,15 km dengan anggaran Rp 4 miliar yang dilaksanakan oleh PT. Dwi Padma Anantha, jangka waktu pelaksanaannya adalah 180 hari kalender yaitu 12 Maret hingga 7 September 2020.

Tahun 2015 hingga 2019, Dirjen SDA PUPR melalui BWS NT II membangun pertahanan pantai di Namosain – Kota Kupang sepanjang 0,80 km. PPK Sungai Pantai I (Supan I) di simpul pekerjaan non vertikal tertentu, pembangunan jaringan sumber air, Edixon S. Nufninu, ST, M.Si menyampaikan, pembangunan pelindung pantai sudah dilakukan sejak pemberian kontrak.

Sesuai kesepakatan, per 17 Juli 2020, progres fisik telah tercapai sebesar 86,21%. Dengan kemajuan ini, diharapkan pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Dalam pelaksanaannya, di tengah pandemi Covid-19, baik pekerja maupun supervisor tetap berpedoman pada praktik kesehatan seperti penggunaan masker, penjarakan sosial, dan pengukuran suhu tubuh dengan thermal scanning sebelum mulai bekerja di area proyek.

Sumber: pu.go.id

Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II) Departemen Umum, Kementerian PUPR SDA sedang mempersiapkan kegiatan penghijauan jalur hijau bendungan untuk penanaman berbagai pohon menjelang perayaan hari bakti PU ke-75 pada 3 Desember 2020. Untuk menjamin kelancaran kegiatan tersebut, Kepala BWS NT II, Agus Sosiawan, terlibat dalam berbagai tahapan bersama rekan-rekannya.

Pengurus Satker PJPA Bendungan PPK-1, Serikat Pensiunan PUPR (IPPU) Perwakilan Wilayah NTT Yopi Manudima, melakukan kunjungan ke salah satu perkebunan pohon Bendungan Raknamo pada tanggal 29 November. Direktur BWS NT II, Agus Sosiawan, menjelaskan bahwa pohon-pohon tersebut akan ditanam di area hijau Bendungan Raknamo di Kabupaten Luas wilayah Kupang serta bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu.

Penanaman bibit dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2020. Kegiatan penanaman ini dilakukan bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan akan dipusatkan di kawasan Bendungan Gondang, Karanganyar, Jawa Tengah, serta akan menggunakan konferensi telepon sebagai sarana komunikasi.

Penanaman pohon ini merupakan bagian dari upaya untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam konservasi dan pengembangan potensi ekonomi lokal di sekitar bendungan, tanpa mengganggu fungsi utama bendungan sebagai reservoir. Selain manfaat utama seperti irigasi, air baku, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik, kehadiran bendungan juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Selain itu, BWS NT.II-IPPU Wilayah NTT dan BUMDes Desa Raknamo berencana untuk bersinergi dalam menjaga dan melestarikan tanaman selama musim tanam berlangsung.

Sumber: pu.go.id