Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, untuk pertama kalinya melaksanakan Pelatihan Operator Launching Girder/Launcher Gantry. Inisiasi pelatihan ini telah ada sejak tahun 2016 sebagai solusi atas terjadinya beberapa kecelakaan kerja di pekerjaan konstruksi layang, yang disebabkan oleh minimnya kompetensi dan kelelahan dari para operator.

“Di tahun 2022 ini peralatan launcher gantry sudah tersedia, sehingga kini saatnya dilaksanakan Pelatihan Operator Launcher Gantry, dengan harapan kita dapat mencetak SDM  Konstruksi yang kompeten khususnya di bidang konstruksi layang, serta untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN)”, demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan saat membuka acara ini, Selasa (8/11), di Citeureup Bogor Jawa Barat.

Lebih lanjut Yudha menambahkan bahwa Kementerian PUPR berinvestasi tidak sedikit di peralatan ini, sebagai bukti keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi SDM bidang konstruksi sekaligus mendorong penggunaan teknologi material peralatan konstruksi. Keseluruhan kelengkapan peralatan ini untuk dipergunakan dan disiapkan kelengkapan kelembagaan sertifikasinya sampai dengan LSP nya sehingga memudahkan proses sertifikasi tenaga kerja pada pekerjaan infrastruktur Kementerian PUPR.

Tidak hanya itu, peserta pelatihan perdana kali ini yang berasal dari daerah di sekitar lokasi IKN, diharapkan akan mendorong kesejahteraan tenaga kerja konstruksi, terutama bagi tenaga terampil daerah.

“Kami berharap para peserta kegiatan ini nantinya mampu meningkatkan profesionalisme dalam bekerja dan pada akhirnya dapat meningkat pula kesejahteraannya. Dan tidak lupa harus tetap melaksanakan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, sehingga kecelakaan kerja dan kegagalan pekerjaan konstruksi dapat dihindari”, ujar Dirjen Bina Konstruksi.

Disampaikan oleh Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Samuel EDP Tampubolon, pelatihan ini diikuti oleh 20 orang peserta yang telah lulus Seleksi Administrasi, Kesehatan (Medical Check Up) dan Wawancara yang dilakukan di Balikpapan pada tanggal 31 Oktober s.d 1 November 2022 lalu. Para peserta seluruhnya merupakan Warga Kalimantan Timur (Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara, Paser, Bontang, dan Kutai Kertanegara).

Tahap pertama pelatihan ini berlangsung mulai 7 hingga 12 November 2022. Setelah Tahap Pertama ini, masih akan diikuti oleh tahap berikutnya dengan peserta yang telah terseleksi sebelumnya. Seleksi Calon Peserta Pelatihan dilaksanakan juga oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah (I Aceh, II Palembang, IV Surabaya, V Banjarmasin, VI Makasar, dan VII Jayapura), dengan pelaksanaan Pelatihan dilaksanakan di Kampus Citeureup ini.

Turut hadir pada kegiatan ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kimron Manik, dan Pengurus LPJK Bidang VI Syarif Burhanuddin.

Dikutip dari situstekniksipil.com, Launching Gantry adalah alat angkat khusus yang digunakan dalam konstruksi jembatan pemasang girder pracetak. Proses perakitan Launching Gantry, contohnya pada proyek pembangunan Tol 6 Ruas Dalam Kota, diawali dengan mendatangkan komponen rangka utama (main truss) ke lapangan. Setibanya di lapangan, main truss akan ditempatkan di atas pier menggunakan alat bantu crane. *

Sumber: pu.go.id

Sebagai salah satu modal utama dalam mendukung pembangunan nasional, Pemerintah fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk itulah berbagai kebijakan pemerintah didorong untuk mewujudkan pembangunan SDM yang berkualitas, termasuk di sektor konstruksi.

Salah satu kebijakan tersebut, dilakukan oleh Kementerian PUPR berupa pemberian kompetensi tambahan yang  dilanjutkan dengan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, sebagai bentuk implementasi dari SE Dirjen Bina  Konstruksi No. 59/SE/DK/2022. Sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur di  Indonesia terlebih dengan adanya pembangunan Ibukota Negara (IKN).

“Dengan adanya kebijakan ini diharapkan akan mengurangi gap akibat adanya ketidaksesuaian kompetensi lulusan Perguruan Tinggi/Politeknik dengan kebutuhan industri. Sebagaimana data dari BPS yang mengungkapkan masih tingginya jumlah pengangguran dari tingkat pendidikan Diploma I, Diploma II, dan Diploma III sebanyak 2.3%, dan Sarjana sebanyak 9.3% dari keseluruhan total pengangguran sebanyak 9,1 juta”, demikian disampaikan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Pemberian  Kompetensi Tambahan dan Uji Sertifikasi Kompetensi SDM Vokasional D3 Politeknik dan Perguruan Tinggi serta Lulusan dan Calon Lulusan D4/S1 Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, Kamis (28/7) di Jakarta.

Kebijakan pemberian kompetensi tambahan ini, merupakan salah satu dari beberapa strategi percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas  tenaga kerja konstruksi yang dilaksanakan Kementerian PUPR. Beberapa strategi tersebut adalah : Pertama, Distance Learning SIBIMA konstruksi  yaitu metode pembelajaran jarak jauh kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan internet. Kedua, Building Information Modelling (BIM) yaitu teknologi pembuatan desain bangunan menggunakan prinsip model 3 dimensi yang dikerjakan secara digital dengan keunggulan membantu terciptanya efisiensi biaya terutama material konstruksi, serta dapat memperkecil risiko terjadinya pengerjaan ulang. Penerapan BIM dalam  pembangunan infrastruktur merupakan arahan Presiden RI, yang akan meningkatkan kebutuhan SDM dengan kemampuan pengoperasian BIM. Ketiga, Pemberian kompetensi tambahan sebanyak 24 JPL untuk tingkat D3 dan Pemberian Kompetensi tambahan sebanyak 32 JPL untuk tingkat S1/D4 sesuai dengan SE Dirjen Bina Konstruksi No. 59/SE/DK/2022.

Dirjen Bina Konstruksi selanjutnya mengingatkan kembali terkait Perubahan beberapa kebijakan uji sertifikasi SDM Vokasional SMK, Politeknik dan Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi Tahun 2022 (pasca masa transisi) juga telah mengubah mekanisme pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) seperti Kepmen PUPR Nomor 713/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.

“Bapak/Ibu bisa mempelajari mengenai pelaksanaan proses sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bidang Konstruksi  sesuai dengan standar bakuan  kompetensi yang  berlaku. Kementerian PUPR melalui Balai- balai Jasa Konstruksi Wilayah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendorong proses ini dengan pencetakan instruktur dan asesor”, ungkap Yudha.

Hal ini disadari mengingat pentingnya peran Asesor dalam pelaksanaan uji sertifikasi, sekaligus menjadi personil inti dalam LSP. Oleh karenanya para asesor harus menjaga integritas agar dapat melahirkan tenaga kerja konstruksi yang berkualitas demi menjaga hasil pembangunan infrastruktur. Tidak hanya itu, dukungan dari sektor pendidikan seperti SMK, Politeknik, Perguruan Tinggi, Balai Latihan Kerja (BLK) serta LSP bidang konstruksi dalam pelaksanaan  uji sertifikasi sangatlah signifikan dalam melahirkan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.

“Saya meminta dukungan berkelanjutan serta mendorong seluas-luasnya kesempatan bagi para lulusan dan calon lulusan program vokasional untuk segera turut serta dalam proses pembangunan infrastruktur”, ujar Dirjen Bina Konstruksi.*

Sumber: pu.go.id

Pemerintah saat ini tengah fokus pada persiapan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia Tahun 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan kawasan timur Indonesia. Pembangunan IKN, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara, menekankan keberlanjutan pembangunan sebagai prinsip mewujudkan kota hemat energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan rendah emisi karbon.    

“Sebagai salah satu Kementerian yang diberi tugas untuk pembangunan IKN, Kementerian PUPR membutuhkan tambahan modal sebesar Rp 43,73 Triliun. Namun pemanfaatan modal tersebut juga perlu didukung seluruh stakeholder industri konstruksi untuk menyiapkan pasokan sumber daya material dan peralatan konstruksi berbasis industri dalam negeri yang mampu mendukung prinsip pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.” demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi yang diwakili oleh Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud saat membuka Seminar Nasional Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan dan Optimalisasi Material lokal dalam medukung Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Kamis (4/8) di Jakarta.

Hal ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua untuk menyusun strategi dan kolaborasi bersama untuk mendorong penggunaan dan produksi material dan peralatan yang berkelanjutan di dalam negeri. Dan disini saya sampaikan kembali bahwa pada Undang – Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 telah mengamanatkan terkait pengembangan rantai pasok jasa konstruksi, ujar Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Nicodemus Daud bahwa estimasi kebutuhan Material dan Peralatan Konstruksi di IKN periode tahun 2022-2024 sebesar: Material Semen: 1,94 juta ton; Material Beton Pracetak dan Prategang; 748 ribu ton; Material Baja Konstruksi: 425 ribu ton, Material Aspal minyak: 396 ribu ton dan Peralatan Konstruksi; 2.761 unit. Kebutuhan tersebut tetap perlu memperhatikan standar Material dan Peralatan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena kualitas menjadi salah satu faktor penting yang harus direncanakan terlebih dahulu, dipenuhi persyaratan dan selanjutnya diimplementasikan sehingga dapat menghasilkan suatu produk konstruksi/ infrastruktur yang berkualitas dan sesuai umur rencana. Untuk menjaga kualitas tersebut maka standarisasi dan sertifikasi terhadap suatu barang/jasa menjadi sangat penting dengan tetap mengedepankan ketersediaan sumber daya dalam negeri dan kepentingan nasional.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendorong pemenuhan kualitas tersebut melalui pengidentifikasian material dan peralatan konstruksi dengan pelaksanaan pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi harus telah lulus uji dan mengoptimalkan produk dalam negeri, sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021, tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi. Pencatatan dilaksanakan secara sederhana, mudah, cepat, akurat, informatif, dan tanpa dipungut biaya. Pencatatan tersebut selain untuk menjaga kualitas juga berperan penting dalam menyiapkan pangkalan data untuk mendukung satu data sebagai bagian dari transformasi industri konstruksi 4.0, meminimalisir ketidakpastian informasi material dan peralatan, mendukung pemenuhan standar K4, serta mendorong peningkatan penggunaan sumber daya material dan peralatan konstruksi dalam negeri. (tw)

Sumber: pu.go.id

Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi telah melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. Trimble Solution SEA Pte. Ltd pada Senin, 5 September 2022 tepatnya pada pukul 13.30 WIB di Ruang Rapat Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Lantai 2. Penandatanganan PKS ini sebagai bentuk tindak lanjut atas MoU yang sudah disepakati dan ditandatangani pada 27 Agustus lalu di Bendungan Sepaku Semoi. Pada kesempatan ini pihak Trimble Solutions dihadiri langsung oleh Bapak Pamadaraji, MBA selaku Country Manager Kantor Perwakilan Trimble Solutions (SEA) Pte. Ltd. di Indonesia untuk proses penandatanganan PKS.

Adanya kerja sama ini merupakan bentuk keseriusan DJBK dalam memfasilitasi pelatihan terkait teknologi pemodelan informasi bangunan atau Building Information Modelling (BIM). Seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono terkait dengan pelaksanaan pembangunan konstruksi di masa depan yang mulai menerapkan teknologi sebagai fokus utama pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memfokuskan pelatihan bagi para calon instruktur, aparatur sipil negara, calon tenaga kerja konstruksi, dan para pekerja konstruksi untuk mempersiapkan diri terhadap teknologi konstruksi mendatang yang diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang telah berlangsung.

Dalam PKS ini dibahas terkait 450 lisensi yang akan diberikan oleh pihak Trimble Solution dalam pelatihan BIM yang akan dibagikan kepada Balai Jasa Konstruksi Wilayah dan Politeknik Pekerjaan Umum. Selain itu, juga dibahas terkait dengan jumlah peserta pelatihan BIM yang ditargetkan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi mencapai 2000 tenaga kerja konstruksi untuk keahlian BIM. Angka 2000 tersebut terbagi menjadi 500 peserta sebagai calon instruktur, dan 1500 tenaga kerja konstruksi yang terdiri dari ASN PUPR, tenaga kerja konstruksi dari program vokasional, serta tenaga kerja dari penyedia jasa yang terkontrak dengan PUPR.

Saat ini, Balai Jasa Konstruksi Wilayah sedang melaksanakan pelatihan BIM baik bagi aparatur sipil negara maupun kepada calon tenaga kerja konstruksi. Dimulai secara serentak pada tanggal 27 Agustus yang lalu, Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, serta Politeknik Pekerjaan Umum menyelenggarakan pelatihan ini dengan menggandeng perguruan tinggi. Setelah menerima materi BIM Awareness, peserta akan menerima materi teknis pemodelan BIM level basic untuk calon tenaga kerja konstruksi serta level intermediate dan advance untuk calon instruktur.  Kerja sama ini dilaksanakan selama 2 tahun.

“Sesuai dengan arahan Pak Menteri, kedepannya proyek – proyek pembangunan di Indonesia akan menerapkan digitalisasi sehingga diharapkan pelatihan – pelatihan BIM yang akan segera dilaksanakan ini dapat berjalan dan terdistribusi dengan baik,” ungkap Dedy Natrifahrizal selaku Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi.

Pada sambutannya, Dedy juga menyampaikan bahwa kesiapan para pekerja konstruksi dalam menghadapi digitalisasi merupakan hal yang penting. Maka dari itu, diharapkan pelatihan BIM ini dapat menjadi bekal sekaligus pengalaman bagi para tenaga kerja konstruksi untuk kedepannya menghadapi kemajuan teknologi konstruksi.

Medan – Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) I Banda Aceh memfasilitasi 21 mahasiswa dari empat Perguruan Tinggi Sumatera Utara untuk mengikuti pemagangan vokasi pada proyek-proyek konstruksi Kementerian PUPR di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Mahasiswa tersebut terdiri dari 13 mahasiswa Politeknik Negeri Medan; 6 mahasiswa Universitas Negeri Medan; 1 Mahasiswa Universitas Harapan Medan; 1 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. mengikuti pemagangan vokasi pada proyek-proyek konstruksi Kementerian PUPR di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

“Peserta yang telah lulus seleksi pemagangan ini akan mengisi 5 jenis jabatan teknis yang sesuai dengan kebutuhan penyedia jasa meliputi pengawas lapangan, petugas laboratorium konstruksi, surveyor, HSE (safety man), dan asisten teknik sipil.” Ungkap  Direktur Jenderal Bina Konstruksi yang diwakili oleh Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) I Banda Aceh Indra Suhada pada kegiatan Fasilitasi Serah Terima Calon Peserta Pemagangan Vokasi Pada Proyek-proyek Konstruksi Kementerian PUPR Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Jumat (2/9/2022) di Sumatera Utara.

Para calon peserta pemagangan vokasi ini, akan di tempatkan pada proyek-proyek konstruksi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang meliputi 6 buah paket pekerjaan konstruksi terpilih. Diantaranya, 4 paket pekerjaan dari BBPJN Sumatera Utara yaitu Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Bts. Kab. Dairi Dolok Sanggul (MYC) dengan Penyedia Jasa PT. Seneca Indonesia; Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Aek Natolu – Ajibata (MYC) dengan Penyedia Jasa PT. JO-MTJ-DAYA; Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Bandara Silangit – SP. Silangit – Parapat – Pelabuhan Ajibata (MYC) dengan Penyedia Jasa PT. Nindya Karya dan Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Bts. Prov. Aceh – Tanjung Pura – Lingkar Luar Binjai – Sukarno Hatta (Binjai) dengan Penyedia Jasa PT. Pirimbilo Permai.

Selain itu, satu Paket Pekerjaan dari BWS Sumatera II yaitu Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sei Ular (Perbaungan) Daerah Irigasi Kab. Serdang Bedagai dengan Penyedia Jasa PT. Nindya Karya. Serta satu paket pekerjaan dari BPPW Sumatera Utara yaitu paket pekerjaan pembangunan IPA Kap. 50 L/Det dan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu dengan Penyedia Jasa PT. Citra Prasasti Konsorindo.

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai fasilitasi dalam rangka Link and Match antara dunia pendidikan dan dunia industri melalui pelaksanaan program pemagangan bidang konstruksi pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50 M di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing. Siap bekerja sesuai kebutuhan industri konstruksi; dan memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang konstruksi,” Ujar Indra Suhada Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana yang mengikuti secara daring menyampaikan pada 2021 terdapat jumlah potensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik dan Perguruan Tinggi sebesar 48.559 peserta didik. Namun demikian, Data BPS 2019 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran dari tingkat pendidikan SMK sebanyak 8,3 persem, Diploma I/II/III sebanyak 6,9 persen, dan Sarjana sebanyak 6,2 persen.

“Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakselarasan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi dengan kebutuhan Industri,” Ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana.

Lebih lanjut Dewi Chomistriana menambahkan Ditjen Bina Konstruksi perlu melaksanakan kegiatan serah terima peserta pemagangan dan penandatanganan perjanjian pemagangan yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu antara Ditjen Bina Konstruksi, Balai-Balai Teknis di Kementerian PUPR, Politeknik/Universitas pada Wilayah kerja BJKW I Banda Aceh di Provinsi Sumatera Utara, Perwakilan Penyedia Jasa Konstruksi, dan Peserta Pemagangan.

“Kami berharap bahwa kegiatan ini dapat mendukung atau menjadi cikal bakal harmonisasi terhadap program Pemagangan,” tambahnya.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi kembali melakukan pembinaan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi pada 2022 dengan target 46.790 orang. Target ini terdiri dari 17.800 tenaga kerja konstruksi reguler (11.000 TKK usulan Anggota Komisi V dan 6.800 TKK reguler) dan 28.990 tenaga kerja vokasional (pelatihan vokasional 27.590 orang, ToT instruktur 700 orang dan asesor 700 orang) tersebar di tujuh wilayah balai jasa konstruksi wilayah.

“Pada TA 2021 lalu, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi melebih target sebesar 141 persen, melebihi target awal 52.857 orang,” imbuh Dewi.

Sementara itu, Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kimron manik menyampaikan kepada para peserta agar mengikuti kegiatan pemagangan ini dengan bersungguh-sungguh karena ini merupakan implementasi yang sangat berarti dari penerapan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama ini di Universitas.

Beliau berpesan kepada para penyedia jasa yang menjadi tempat pemagangan agar mampu memberikan contoh yang baik pada proses kegiatan pembangunan konstruksi di lapangan, karena apa yang mereka kerjakan akan menjadi pelajaran yang akan dicontoh oleh para mahasiswa/i yang mengikuti pemagangan tersebut.

Sedangkan Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumatera Utara Ir. Brawijaya, S.E., M.Eng.I.E., MSCE., Ph.D berpesan, calon peserta pemagangan ini adalah mahasiswa/i pilihan yang telah melalui serangkaian tes, baik itu administrasi maupun wawancara yang menyaring sebanyak 21 orang peserta dari puluhan yang melamar.

“Oleh karena itu, saya berharap para peserta pemagangan ini jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan, karena ditangan kalianlah masa depan konstruksi yang berkualitas   untuk membangun negeri ini,” tegasnya.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Dr. Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazaroeddin SE, M.S i; Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Ir. Brawijaya, S.E., M.Eng.I.E, MSCE, Ph.D; Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan Mohammad Firman, S.T., M.T; Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara: Syafriel Tansier, S.T., M.T.

Hadir pula dalam acara tersebut Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Munawar Alfansury Siregar, ST., MT beserta Wakil Dekan I Ade Faisal, ST., M.Sc, Ph.D; Dekan Fakutas Teknik Universitas Negeri Medan Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd.; Dekan Fakultas Teknik dan Komputer UniversitasHarapan Medan Abdul Jabbar Lubis, S.T, M.Kom dan Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik Negeri Medan Dr Roslina MT. Perwakilan dari penyedia jasa PT Seneca Indonesia, PT Jo-MTJ-Daya KSO, PT Nindya Karya (Persero), PT Primbilo Permai, PT Citra Prasasti Konsorindo. (SC03)

Sumber: pu.go.id

Makassar – BJKW VI Makassar mengadakan Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Kabupaten Luwu pada tanggal 14 September 2022.Target peserta dari kegiatan ini yaitu tukang pasang bata, tukang kayu, dan tukang rangka baja ringan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pembekalan dan Uji Sertifikasi yang terselenggara dilatih oleh instruktur – instruktur handal yang dilatih oelh Kementerian PUPR.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan pendukung dalam kemajuan bangsa, tak terkecuali dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab utama Kementerian PUPR. Pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan target, tepat mutu, waktu dan biaya dapat dicapai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk itu perlu adanya bakuan kompetensi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.

Data BPS Tahun 2019 menunjukkan bahwa total tenaga kerja konstruksi yang mencapai 8,5 juta orang, namun hanya sekitar 6,06% dari data Dashboard Tenaga Kerja Konstruksi pada Agustus 2022 yang telah tersertifikasi atau secara angka mencapai 515.795 sertifikat yang dimiliki oleh 404.279 orang dari total keseluruhan tenaga kerja konstruksi. Melihat adanya kesenjangan tersebut, Kementerian PUPR mengambil peran dalam memaksimalkan Tenaga Kerja Konstruksi yang ada melalui pembekalan dan uji sertifikasi. Target pembangunan Sumber Daya Manusia Bidang Konstruksi adalah SDM yang berkompeten dan berdaya saing. Berkompeten disini merupakan pemenuhan persyaratan atas aspek Pengetahuan/knowledge, Keterampilan/skill dan Pengetahuan/ attitude yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) melalui kepemilikan sertifikat kompetensi baik kualifikasi operator, teknisi/analisis maupun ahli.

Pembekalan dan Uji Sertifikasi yang berlangsung terdiri dari pembekalan teori, pembekalan teknis, praktek serta uji asesmen. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung selama dua hari yaitu pada tanggal 14 September 2022 sampai dengan 15 September 2022. Perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, yaitu Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Bapak Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazaroeddin se, M.Si menyampaikan bahwa secara bukti tertulis, kegiatan uji sertifikasi seperti pada kegiatan ini, yang berujung pada kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi merupakan pemenuhan persyaratan dari aspek legalitas yaitu kepemilikan Sertifikat Kompetensi yang merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

“Besarnya kebutuhan atas tenaga kerja ini kami harapkan juga ditindaklanjuti melalui kegiatan pada pagi hari ini. Rangkaian kegiatan dari pembekalan dan uji sertifikasi, peserta yang dinyatakan kompeten dapat ditampung pada Program – program padat karya secara lokal. Sehingga secara aspek sosial juga, pembangunan infrastruktur sudah menjamin tenaga kerja lokal dipekerjakan sesuai kompetensinya,” ungkap Dedy Natrifahrizal dalam sambutannya.

Kegiatan pembekalan dan uji sertifikasi ini dibuka langsung oleh Anggota DPR Komisi V DPR – RI, Bapak Muhammad Fauzi, S.E. yang hadir di lokasi kegiatan secara langsung. Turut hadir dalam kegiatan ini Bapak Zulkifli selaku Wakil II DPRD Kabupaten Luwu, Bapak Ikhsan Asaad selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Luwu, serta Bapak Ismail Abdul Muttalib selaku Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar. (An)