Green Supply Chain Management

Perbandingan Green Supply Chain Management dan Sustainable Supply Chain Management: Pendekatan untuk Keberlanjutan dalam Rantai Pasok

Dipublikasikan oleh Dewi Sulistiowati pada 21 Februari 2025


Pendahuluan

Artikel ini membahas perbandingan antara Green Supply Chain Management (GSCM) dan Sustainable Supply Chain Management (SSCM), mengulas perbedaan utama terkait faktor keberlanjutan dan manajemen rantai pasok. Penelitian ini memanfaatkan 20 definisi dari kedua konsep, menganalisis tiga pilar keberlanjutan (ekonomi, lingkungan, sosial) serta lima faktor manajemen rantai pasok (aliran, koordinasi, pemangku kepentingan, hubungan, dan nilai).

Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah:

  1. Mengidentifikasi definisi GSCM dan SSCM dalam literatur.
  2. Menganalisis persamaan dan perbedaan faktor keberlanjutan dan rantai pasok di kedua konsep.
  3. Memberikan panduan bagi perusahaan manufaktur untuk memilih pendekatan yang sesuai guna mencapai tujuan keberlanjutan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR), dengan empat tahap analisis:

  1. Pencarian kata kunci di basis data seperti Scopus dan WOS.
  2. Penyaringan judul dan abstrak (dari 1013 artikel menjadi 198).
  3. Penyaringan teks penuh (102 artikel).
  4. Seleksi akhir (45 artikel).

Periode penelitian mencakup publikasi antara tahun 2000–2020. Artikel yang dianalisis mencakup berbagai sektor dan negara, seperti Jerman, Maroko, AS, dan Inggris.

Temuan Utama

1. Definisi dan Fokus GSCM

  • Lingkungan sebagai fokus utama: Semua definisi GSCM (100%) mencakup faktor lingkungan, tetapi hanya 10% yang membahas faktor ekonomi dan tidak ada yang mencakup faktor sosial.
  • Faktor aliran dominan: 90% definisi GSCM menyoroti manajemen aliran material, informasi, dan produk.

2. Definisi dan Fokus SSCM

  • Pendekatan holistik: SSCM mencakup ketiga pilar keberlanjutan (lingkungan 100%, ekonomi 80%, sosial 90%).
  • Faktor aliran dan pemangku kepentingan penting: Masing-masing mencakup 80% dan 70% dari definisi SSCM.

3. Perbedaan Utama GSCM vs. SSCM

  • GSCM berfokus pada pengurangan dampak lingkungan melalui pengelolaan aliran dan efisiensi.
  • SSCM mengintegrasikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh.
  • Persamaan: Kedua pendekatan mengutamakan faktor aliran dan pemangku kepentingan.

Studi Kasus

Industri Otomotif di Korea Selatan

  • Praktik GSCM: Pengurangan emisi karbon melalui teknologi ramah lingkungan.
  • Hasil: Penurunan emisi hingga 20%, peningkatan efisiensi produksi sebesar 15%.

Industri Tekstil di India

  • Praktik SSCM: Peningkatan kondisi kerja dan standar etika di rantai pasok.
  • Hasil: Peningkatan citra merek sebesar 25%, pengurangan limbah produksi sebesar 30%.

Rekomendasi Strategis

  1. Implementasi GSCM: Cocok untuk perusahaan yang fokus pada efisiensi lingkungan dan pengurangan biaya.
  2. Adopsi SSCM: Ideal bagi organisasi yang ingin mencapai keberlanjutan menyeluruh, termasuk tanggung jawab sosial.
  3. Pelatihan dan Edukasi: Perlu untuk meningkatkan kesadaran karyawan dan manajer tentang pentingnya keberlanjutan.
  4. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Kerja sama strategis dengan pemasok dan pelanggan untuk mencapai tujuan keberlanjutan bersama.

Kesimpulan

Perbandingan ini menunjukkan bahwa GSCM lebih cocok untuk tujuan lingkungan, sedangkan SSCM memberikan dampak lebih luas pada tiga pilar keberlanjutan. Perusahaan perlu mempertimbangkan kebutuhan spesifik dan sumber daya yang tersedia sebelum memilih pendekatan. Penggabungan keduanya juga dapat memberikan keuntungan strategis dalam manajemen rantai pasok yang berkelanjutan.

Sumber:
Tronnebati, I., Jawab, F. (2023). Green and Sustainable Supply Chain Management: A Comparative Literature Review. Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering, 17(1), pp. 115–126.

 

Selengkapnya
Perbandingan Green Supply Chain Management dan Sustainable Supply Chain Management: Pendekatan untuk Keberlanjutan dalam Rantai Pasok

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Transformasi Menuju Indonesia Maju, Menteri PUPR: Pembangunan IKN Usung Konsep Future Smart Forest City

Dipublikasikan oleh Raynata Sepia Listiawati pada 21 Februari 2025


Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini Ibu Kota Negara (IKN) akan menjadi kota yang mewakili negara dan menjadi model pembangunan melalui smart city, membangun kota yang lebih modern dan menjaga standar internasional. Kota-kota besar lainnya di Indonesia..

Ia mengatakan dalam konferensi Beranda Nusantara, Rabu (23) lalu, “Relokasi IKN bukanlah relokasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembangunan gedung-gedung pemerintahan, melainkan sebuah lompatan transformasi negara menuju negara maju. Indonesia. . . " Februari 2022) di kantor RRI Jakarta..

Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Ketua Komite II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Dirjen Koordinasi Hukum Tata Negara I dan Dirjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. . Kementerian Dalam Negeri Benny Irawan, Wakil Menteri Pembangunan Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata, Arsitek Istana Negara IKN Nyoman Nuarta..

Menurut Presiden Jokowi, IKN Nusantara akan memiliki 70% RTH, 80% angkutan umum, dan penurunan suhu sebesar 2 derajat. Jarak tempuh satu tempat ke tempat lain di kompleks IKN sebaiknya hanya 10 menit. Oleh karena itu, IKN akan menjadi kota yang inklusif, terbuka, dan ramah dimana semua lapisan masyarakat dapat hidup bersama..

Menteri Basuki menjelaskan, IKN akan melaksanakan proyek kota hutan masa depan Indonesia, dan membangunnya secara bertahap hingga tahun 2045 dengan selalu memperhatikan aspek lingkungan. Pembangunan yang mulai dikelola Kementerian PUPR pada tahun ini pada tahap pertama 2022-2024 adalah Kelompok Pemerintahan Pusat (KIPP) yang memiliki luas 6.671 hektar..

“KIPP dibagi menjadi tiga kelompok: pemerintah pusat, pemerintah pendidikan, pemerintah kesehatan. Menteri Basuki mengatakan: “Luas yang akan dibangun hanya 24,5% (1.633 ha) dari seluruh KIPP (6.671 ha) dan KIPP. sisanya 75,5% (“5.038 ha) akan dialokasikan untuk ruang hijau,” katanya..

“KIPP dibagi menjadi tiga kelompok: pemerintah pusat, pemerintah pendidikan, pemerintah kesehatan. Menteri Basuki mengatakan: “Luas yang akan dibangun hanya 24,5% (1.633 ha) dari seluruh KIPP (6.671 ha) dan KIPP. sisanya 75,5% (“5.038 ha) akan dialokasikan untuk ruang hijau,” katanya..“Kami sekarang sedang merevitalisasi hutan di kawasan IKN. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR dan Dirjen Kehutanan sedang di lapangan untuk mempercepat nursery (pembibitan pohon),” ucap Menteri Basuki. 

Melalui diundangkannya UU IKN, Menteri Basuki akan memastikan Kementerian PUPR dan pemangku kepentingan lainnya mencapai tiga pilar visi IKN, yakni mencerminkan jati diri bangsa, kesehatan masyarakat, kesehatan ekonomi dan lingkungan, serta mewujudkan global baru dan cerdas. kota .

Turut mendampingi Menteri Basuki, Direktur Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Jalan Hedy Rahadian, Ketua Satgas Perencanaan Konstruksi IKN Imam Santoso Ernawi dan Arsitek IKN Sibarani Sofian..


Sumber: pu.go.id

Selengkapnya
Transformasi Menuju Indonesia Maju, Menteri PUPR: Pembangunan IKN Usung Konsep Future Smart Forest City

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditargetkan Rampung Akhir April 2022, Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan Huntap Korban Erupsi Semeru secara Bertahap

Dipublikasikan oleh Raynata Sepia Listiawati pada 21 Februari 2025


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempercepat pembangunan rumah tetap (huntap) berbentuk rumah pribadi (rusus) sebanyak 1.951 rumah di Kabupaten Rumajang, Provinsi Jawa Timur. Pembangunan gedung tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kerusakan pasca erupsi Gunung Semeru pada Desember 2021..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah terdampak bencana tidak hanya sekedar membangun rumah rusak, namun juga kemampuan membangun rumah baru yang kuat terhadap kecelakaan..

“Pendekatan ini bukan tentang membangun dan mengembalikan kerentanan terhadap bencana, tapi tentang membangun yang lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” kata Menteri Basuki..

Kementerian PUPR dan BUMN Karya PT Brantas Abipraya dan PT Hutama Karya melalui Direktorat Jenderal Perumahan atas instruksi Presiden Jokowi mulai membangun shelter bagi korban letusan Gunung Semeru berupa rumah berteknologi RISHA . (Rumah Instan Sehat Sederhana), cepat Struktur prefabrikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan ..

Huntap RISHA mengirimkan Tipe 36 ke Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, untuk mengevakuasi warga terdampak letusan gunung berapi di tujuh desa di wilayah Lumajang, yakni Desa Sumbersari, Desa Kebondeli Utara, dan Desa Kebondeli Utara. Desa Kebondeli Selatan, Desa Curah Koboan, Desa Gumukmas, dan Desa Kamarkrajan. Kami bangun rumah di desa Desa Khazar Kuning,” kata Iwan Suprijanto, Kepala Dinas Perumahan Kementerian PUPR..

Berdasarkan data, hingga saat ini pekerjaan pondasi, perakitan rangka RISHA sebanyak 631 unit, pekerjaan pemasangan dinding sebanyak 344 unit, dan pekerjaan penutup atap sebanyak 88 unit..

Targetnya unit 126 selesai akhir Februari 2022 dan unit 1.825 akhir April 2022. kata Lee Wan..

Selain gedung, kawasan Huntop juga akan menjadi tempat beraktivitas sehari-hari warga, antara lain ruang publik, gereja, sekolah, taman bermain, taman olah raga, ruang terbuka hijau (RTH), dan pasar..

Untuk mendukung keputusan tersebut, Dinas PUPR juga akan membangun titik air bersih dari Sungai Tunggeng dengan debit 10 liter/detik dan hutan bambu dengan debit 134 liter/detik, 2.000 sambungan tetap (SR). )..

Sumber: : pu.go.id

 

Selengkapnya
Ditargetkan Rampung Akhir April 2022, Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan Huntap Korban Erupsi Semeru secara Bertahap

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kemensos Gandeng Kementerian PUPR Bangun Rusun bagi PPKS di Solo

Dipublikasikan oleh Raynata Sepia Listiawati pada 21 Februari 2025


Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Kementerian Pembangunan dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menyelesaikan pembangunan bangunan tempat tinggal (rusun) di Surakarta..Koordinasi pembangunan rumah kebutuhan pekerjaan kesejahteraan (PPKS) dikelola oleh Kementerian Kemanusiaan melalui Direktorat Jenderal Kesejahteraan (Rehsos)..

Menurut Idit Supriadi Priatna, Direktur Jenderal (Ditjen) Departemen Kesehatan, pembangunan hunian tersebut dilakukan untuk meningkatkan kekuasaan dan status PPKS dengan menyediakan hunian yang nyaman dan sehat..“Dengan hidup sejahtera, mereka (PPKS) bisa fokus pada peningkatan kesejahteraan,” kata Idit, dilansir Antara, Senin (1 Maret 2022)..

Idit mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas PUPR untuk melanjutkan pembangunan perumahan, mengingat banyaknya PPKS di Indonesia..Menurutnya, kebijakan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada awal tahun 2021 adalah menyikapi dengan cepat PPKS yang ditinggalkan dan memberikan layanan dukungan pemulihan sosial (ATENSI) pada keluarga, komunitas, dan tempat tinggal..

Dalam beberapa hari ke depan, berdasarkan hasil peninjauan, Kementerian Kesehatan akan membuka program lain untuk PPKS, seperti Program Keluarga Keluarga (PKH), Penukaran Pangan Gratis (BPNT), dan Proyek Kewirausahaan (Prokus)..Untuk itu diperlukan peran serta dan kerjasama semua pihak termasuk pemerintah daerah (Pemda) terhadap proyek perumahan PPKS di Surakarta, agar perumahan tersebut menjadi simbol kota Surakarta, kata Idit. ..

Yuri Hermawan, Kepala Bidang Desain Teknis Dinas PUPR menjelaskan, pemanfaatan rumah PPKS diperuntukkan bagi petugas kebersihan, gelandangan, pengemis, pengangkut barang, lansia, dan warga miskin lainnya..Kementerian Kemanusiaan meminta Kementerian PUPR membangun 16 tower hunian di 11 wilayah kelurahan..

Sedangkan pembangunan PPKS Jakarta dan Bekasi telah selesai pada tahun anggaran (TA) 2021..Hingga 24 Desember 2021, progres pembangunan gedung di Jakarta telah mencapai 50,48% dan di Bekasi 77,48% dengan target selesai pada awal tahun 2022..

Sumber: kompas.com

Selengkapnya
Kemensos Gandeng Kementerian PUPR Bangun Rusun bagi PPKS di Solo

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ini Rincian Program Perumahan Rakyat 2022 Senilai Rp 5,1 Triliun

Dipublikasikan oleh Raynata Sepia Listiawati pada 21 Februari 2025


Kementerian Pekerjaan Umum dan Bangunan Umum (PUPR) mendapat kesepakatan anggaran sebesar 5,1 triliun franc untuk tahun anggaran (TA) 2022..Tahun ini Ditjen Perumahan mendapat Rp 5,1 triliun. Hal itu diungkapkan Iwan Surpijanto, Direktur Perumahan (Dirjen) Kementerian PUPR saat rapat (RDP) dengan Komite V DPR RI, Rabu (16 Februari 2022)..

Iwan menjelaskan, dana sebesar Rp 1,98 triliun akan dialokasikan untuk membangun 5.141 unit rumah (rusun)..Meliputi perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pekerja, organisasi nirlaba (ASN), mahasiswa, dan fasilitas pendidikan keagamaan..

Anggaran pembangunan rumah khusus (rusus) sebesar Rp 341 miliar untuk proyek pemerintah, masyarakat terdampak bencana, daerah rawan dan daerah terluar (3T)..

Dengan subsidi ini, rencananya akan membangun 1.823 rumah..Berikutnya, di sektor perumahan rakyat dan komersial (RUK), Otoritas Perumahan mengalokasikan dana senilai 185 miliar untuk pembangunan prasarana, sarana dan perlengkapan (PSU) umum..

Iwan mengatakan, dana telah dicairkan untuk pembangunan PSU sebanyak 20.500 rumah..Sedangkan untuk perumahan sendiri, Direktorat Jenderal Perumahan mengalokasikan anggaran sebesar 2,29 miliar untuk pembangunan total 101.250 rumah. Rumah yang dibangun tersebar di 34 wilayah Indonesia..

Saat itu, dana yang diberikan untuk dukungan lain meliputi administrasi, hukum, pelatihan, dan pengawasan mencapai Rp 295 miliar.Pada tahun 2021, Otoritas Perumahan mencapai anggaran sebesar Rp7,31 triliun atau setara dengan 81,03% pendapatan yang diterima atau senilai Rp9,23 triliun.

Tahun lalu, anggaran nonkeuangan sebesar Rp 1,711 triliun yang sebagian besar berasal dari penanaman modal asing (PHLN)..

Sumber: kompas.com

Selengkapnya
Ini Rincian Program Perumahan Rakyat 2022 Senilai Rp 5,1 Triliun

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sejarah Waduk Jatiluhur, Lokasi, dan Manfaat

Dipublikasikan oleh Raynata Sepia Listiawati pada 21 Februari 2025


Waduk Jatiluhur berjarak 9 km dari kota Purwakarta.Bendungan Jatiluhur merupakan bendungan yang dibangun di atas Sungai Citarum dengan luas daerah tangkapan air 4.500 kilometer persegi.Pembangunan bendungan dimulai pada tahun 1957 ketika Presiden Sukarno meletakkan batu pertama, dan Presiden Soeharto membukanya pada tanggal 26 Agustus 1967.
Biaya pembangunan Bendungan Jatiluhur sebesar 230 juta dolar. Nama bendungannya adalah Ir. H. Juanda kesulitan membiayai pembangunan Bendungan Jatiluhur.Pada saat itu, Ir Juanda adalah presiden terakhir Pemerintahan dan menjabat sebagai ketua kabinet buruh (1957-1959) dan Ir. Sedijatmo terus memperjuangkan realisasi proyek Jatiluhur bersama pemerintah India dan organisasi internasional..

Akibat pembangunan Bendungan Jatiluhur, 14 desa dengan jumlah penduduk 5.002 jiwa terendam.Akibatnya penduduk berpindah ke kabupaten Bandungan dan sebagian lagi ke Kabupaten Karawang. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani..

Waduk Jatiluhur berfungsi sebagai penyedia air irigasi dan listrik yang dikelola setiap tahunnya oleh Perum Jasa Tirta II.Bendungan Jatiluhur dilengkapi enam turbin dengan daya 187 MW, listrik sekitar 2.700 kWh per hari.Selain itu, Bendungan Jatiluhur juga berfungsi sebagai irigasi seluas 242.000 ha dan juga digunakan untuk penyediaan air permukaan, pertanian, dan pencegahan banjir..
    
Bendungan Jatiluhur sebagai Objek Wisata

Bendungan pertama di Indonesia ini menyuguhkan panorama danau seluas 8.300 ha. Resor ini memiliki banyak fasilitas rekreasi, termasuk hotel dan apartemen, bar dan restoran, lapangan tenis, ruang biliar, tempat perkemahan, kolam renang, ruang pertemuan, tempat hiburan dan olahraga air, taman bermain dan fasilitas lainnya.

Waduk Jatiluhur juga memiliki peternakan ikan terapung yang patut diacungi jempol.Siang dan malam, para tamu dapat menikmati ketenangan memancing dan memanggang.Di situs ini Anda juga dapat melihat peta satelit bumi yang dioperasikan oleh PT Indosat sebagai alat komunikasi global..

Berbagai layanan yang ditawarkan adalah Layanan Internasional gratis (ITFS), Kartu Telepon IndoSat (ICC), Langsung Internasional, dll. Lokasi Observatorium Satelit Bumi berjarak 7 km dari kota Purwakarta.Biaya masuk Kolam Air Jatiluhur Rp 25.000 per orang, biaya sepeda motor Rp 3.000 dan biaya mobil Rp 5.000. Biaya sewa perahu Rp 350.000 sekali putaran..

Sumber: bandung.kompas.com

Selengkapnya
Sejarah Waduk Jatiluhur, Lokasi, dan Manfaat
« First Previous page 755 of 1.271 Next Last »