Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono hadir di pembukaan acara ARCH:ID 2022 yang diadakan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Kamis(14/7/2022). Kegiatan konferensi dan pameran arsitektur yang diselenggarakan pada 14 - 17 Juli 2022 ini dengan tema “Sebentang, Serentang, Segendang” sebagai refleksi dari keberagaman praktek dan produk arsitektur yang terdapat di Indonesia.

“Saya ucapkan selamat atas berlangsungnya acara ARCH:ID 2022 ini yang sempat tertunda selama dua tahun disebabkan pandemi. Diharapkan acara ARCH:ID ini bisa terus berlangsung setiap tahun dalam rangka menciptakan perkembangan profesi arsitek di Indonesia,” ungkap Menteri Basuki dalam sambutannya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Basuki mengungkapkan apresiasinya kepada IAI yang selama ini terus bekerja sama dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurutnya, arsitektur memegang peran penting dalam pembangunan infrastruktur.

“Saya sadar bahwa ilmu arsitektur merangkum seluruh fungsi bangunan, struktur bangunan, serta estetika atau nilai seninya. Jadi ke depan, semua pembangunan infrastruktur harus melibatkan arsitek, termasuk pembangunan jalan. Contohnya pada perkerasan tebing di Tol Cisumdawu, saya meminta arsitek terlibat agar lebih bagus dan estetik,” ungkap Menteri Basuki.

Menteri Basuki menyampaikan peran dan dukungan arsitek Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan bisa dilihat pada upaya pelestarian pada bangunan dan kawasan cagar budaya, yaitu rehabilitasi Gelora Bung Karno dalam rangka Asian Games 2018, rehabilitasi Pasar Johar, renovasi Masjid Istiqlal, dan rehabilitasi Rumah Gadang di Solok Selatan. Upaya pelestarian ini dilaksanakan untuk memelihara bangunan atau kawasan cagar budaya baik secara fisik maupun non-fisik agar tradisi budaya lokal tetap terpelihara.

Arsitek juga memiliki peran dalam pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang dilakukan pada 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Manado-Likupang-Bitung, Mandalika, dan Labuan Bajo. Peran arsitek bukan hanya merubah wajah kawasan itu dengan tetap menjaga kearifan lokal, namun mengangkat pula harkat dan martabat masyarakat lokal secara sosial-ekonomi.

Menteri PUPR menegaskan pula, kini pihaknya juga bekerja sama dengan IAI dalam persiapan infrastruktur untuk men-support presidensi G20, yaitu penataan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), penataan beberapa titik wisata di Labuan Bajo, penataan Kawasan Mandalika, penataan kawasan Hutan Mangrove Tahura Ngurah Rai di Bali, dan revitalisasi VVIP Bandara Ngurah Rai Bali.

"Kita juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keterlibatan IAI baik sebagai juri maupun peserta dalam Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” ujar Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, support serta sumbangsih ide, gagasan, dan karya dari para arsitek Indonesia dalam mengembangkan pusat pemerintahan baru yaitu IKN Nusantara yang meliputi Kompleks Istana, Kompleks Perkantoran Eksekutif, Legislatif, Perkantoran Yudikatif, Kompleks Peribadatan, serta Sumbu Kebangsaan IKN Nusantara sangat dibutuhkan guna menciptakan kota yang hijau, cerdas, dan berkelanjutan.

Turut hadir Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dewi Chomistriana, Ketua Umum IAI Georgius Budi Yulianto, Ketua ARCH:ID 2022 Theresia Asri Purnomo, serta Ketua Kurator ARCH:ID 2022 Ary Indra yang didampingi co-kurator Doni Dwipayana dan Hermawan Daswanto.

Sumber: sumber pu.go.id/berita

Jayapura - Hal itu diungkapkan Direktur Perjanjian Jasa Konstruksi sekaligus Kepala Pusat Pengembangan Pembangunan Abdul Muis saat melakukan kunjungan kerja Panitia V RI DPR RI ke Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (12 Juli 2022). Hari ini, Komite V DPR RI yang dipimpin Robert Rouw dan rekan-rekannya melakukan kunjungan kerja singkat dan pertemuan dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kawasan Kumuh, BMKG dan Kementerian. dari PDT. , Pemprov Papua, Kapolda Papua, Pangdam Cendrawasih dan GAPENSI..

Seiring dengan terus mendukung Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur di Papua, Komite V DPR RI perlu mendengarkan pandangan Kementerian PUPR terhadap tantangan pembangunan di wilayah tersebut. Dari definisi yang dibagikan Pusat Kementerian PUPR dalam Amsal. Papua mengatakan pemerintah menghadapi banyak tantangan, termasuk pengadaan barang dan jasa, pembebasan lahan dan langkah-langkah keamanan..

Direktur Pelayanan Prasarana dan Direktur Pembangunan Infrastruktur yang mendampingi kunjungan kerja ini mengungkapkan dalam TA. Pada tahun 2022, diharapkan terkirim sebanyak 209 parsel, 143 parsel telah dikontrak, dan 63 parsel masih dijual. Oleh karena itu, Kementerian PUPR melalui Kementerian Konstruksi berupaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan dari peristiwa dan kegiatan di provinsi Papua. “Khusus Papua, melalui Perpres Nomor 17 Tahun 2019 sudah ada peraturan pemerintah tentang Pemberi Kerja Warga Negara Papua (OAP) dan ini coba kita laksanakan, kontrak kecil dan besaran perlu OAP, OAP dan KSO. OAP diperbolehkan,” kata Muis..

Dari total 173 portofolio yang diperingkat, 64 portofolio pemenang merupakan perusahaan OAP dan dana IDR. 445,01 juta dolar. Sedangkan satu perusahaan di Papua mendapat 112 pinjaman di wilayah Rp. 1,1 miliar won. Kementerian PUPR menyampaikan informasi dan saran kepada LKPP yang saat ini sedang mempersiapkan perubahan Perpres Nomor 4. Muis meminta dukungan Komisi V DPR RI terhadap LKPP 16/2018 untuk memastikan reformasi tersebut dapat berjalan dengan baik. dikoreksi oleh presiden. Keputusan tersebut sesuai dengan kondisi negara..

Sementara itu, di bidang pembangunan infrastruktur, Direktur Pengelolaan dan Strategi Bangunan Kementerian Dalam Negeri Edward Abdurrahman mengatakan kepada Subkomite II Komisi V bahwa Komisi V RI dapat membantu Pemprov Papua untuk membeli. Tanah ini untuk pembangunan gedung. “Kalau lahannya sudah siap dan ada pembiayaan, masih bisa dibangun,” kata Edwards..

Sementara itu, Edward juga mengatakan Komisi V DPR RI bisa membantu pemerintah daerah ketika anggaran pertahanan diperketat. Menteri PUPR memerintahkan agar bangunan di seluruh kawasan tetap dirawat dengan baik selama pembangunan tahun 2015 hingga 2021, kata Edward..

Sementara itu, Robert Rouw mengatakan, kunjungan kerja Komite V DPR RI ini dilakukan dalam rangka menjalankan misi pengawasan infrastruktur di wilayah provinsi Papua dan menjaring aspirasi masyarakat Papua. “Kami di Komisi V DPR RI ini fokus pada pembangunan infrastruktur di Papua,” jelas Roberth..

Perwakilan kontraktor yang tergabung dalam GAPENSI kali ini menjelaskan bahwa mereka berharap kedepannya penjualan barang dan jasa di Papua akan lebih baik dan keuntungan bagi kontraktor di Papua juga akan lebih baik..

Sumber: sumber pu.go.id/berita

Moody's, lembaga pemeringkat kredit multinasional, memperkirakan industri farmasi global akan terus tumbuh meskipun wabah COVID-19 telah melanda banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Menurut Moody's, pertumbuhan EBITDA industri farmasi akan meningkat sebesar 2 hingga 4 persen selama 12 hingga 18 bulan ke depan, naik sedikit dari perkiraan sebelumnya sebesar 1 hingga 3 persen.

Meskipun durasi dan tingkat keparahan epidemi masih sulit diprediksi, penggunaan intervensi medis terus meningkat. Selain itu, meskipun banyak perusahaan mengembangkan berbagai produk yang dapat menyembuhkan atau mencegah penyebaran virus corona, situasi keuangan mereka masih belum menentu karena banyak faktor terkait, termasuk tingkat harga, persaingan, dan durasi epidemi.

Terkait industri farmasi dalam negeri, Mantan Anggota Komite ke-9 DPR RI Sri Wulan meminta industri farmasi dalam negeri tetap menggunakan bahan baku lokal. “Kita kaya akan bahan mentah, tapi kita tidak memanfaatkannya dengan baik karena kita mengimpor hampir 95% bahan mentah kita. “Kandungan lokal hanya menyumbang 4-5%,” ujarnya. kata Sri Wulan.
Menurut Sri Wulan, menjadi tantangan bagi industri farmasi Indonesia untuk memproduksi obat dari sumber daya lokal. Untuk itu diharapkan kebijakan pemerintah dapat mengatasi kendala tersebut.

Pulau Madura, dekat Kota Surabaya dan terkenal dengan produksi garamnya, dijadikan contoh, namun permasalahannya adalah kurangnya akses terhadap teknologi yang dapat membuat garam Madura memenuhi standar medis. Bahan baku .
Ia mengatakan pemerintah dapat meningkatkan peluang penelitian untuk memanfaatkan berbagai obat-obatan dalam negeri dengan tepat.

Saat ini Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Energi sedang melakukan penelitian obat dan kosmetika berbasis sumber daya alam lokal untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku Balai Besar Pengemasan Kimia (BBKK) Jakarta. Direktur Institut Ekonomi dan Perdagangan Industri Korea mengatakan, "Kami akan melakukan ini dengan membangun struktur pengembangan obat tanaman yang sesuai dengan standar CPOTB menggunakan komputer sederhana dan teknologi 4.0 sebagai model industri obat alami." (BPPI) Doddy Rahadi, Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja industri kimia, farmasi, dan oriental pada triwulan I tahun 2020 mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik yaitu sebesar 5,59%. “Namun, kami terus bekerja keras untuk mengurangi impor dari sektor farmasi,” kata Doddy.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Farmasi dan Kesehatan Indonesia, departemen dan instansi terkait harus bersinergi untuk mengembangkan industri farmasi yang mandiri dan berdaya saing.

Sumber: ekonomi.republika.co.id

Direktur Utama PT Biofarma (Persero) Honesti Basyir mengatakan industri farmasi dalam negeri kurang baik, terutama dari segi penyakit. Hal ini tidak lepas dari besarnya impor bahan baku medis hingga 90%.
“Di masa pandemi, tentu semua negara punya produk yang sama. Ya, negara yang punya teknologi untuk memproduksi bahan baku, akan punya barang untuk negaranya,” kata e Honesti pekan lalu. Ia mengatakan, Indonesia harus banyak belajar mengenai kemandirian kesehatan nasional. Honesti yakin masih banyak ruang untuk perbaikan di sektor kesehatan Indonesia.

"Di masa pandemi ini kita merasakan betapa terisolasinya kita di bidang kesehatan. Banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Pelayanan kesehatan tidak hanya terkait dengan kesehatan, tetapi dengan perekonomian, dengan masyarakat dan dengan kehidupan," Honesti dikatakan. Anda dapat mengendalikan COVID-19. Dia mengatakan epidemi ini memotivasi dirinya untuk bekerja keras mempercepat kemandirian kesehatan.
“Baru setahun yang lalu pembatasan ini dilakukan, dan kemudian epidemi pecah. Selain reformasi, kita juga berada di garda depan dalam pengendalian epidemi,” ujarnya.

Honesti Pharmaceutical Holding mengumumkan mulai membuat portofolio dengan membagi fokus masing-masing BUMN: Biopharma fokus pada produksi vaksin dan antisera, India Pharma fokus pada produksi alat kesehatan dan herbal, Kimia Pharma fokus pada bahan kimia dan jasa farmasi. mulai memproduksi obat untuk pengobatan COVID-19. Honesti mengatakan perusahaan obat tersebut berupaya mendukung kemandirian kesehatan nasional.
“Kemandirian pelayanan kesehatan harus kita ciptakan agar tidak terus bergantung pada bahan baku impor. Lanjut Honesti.
Honesti menghargai upaya mewujudkan kemandirian negara dapat dicapai melalui kerjasama berbagai pihak. kelompok,". Perusahaan pemerintah dan swasta, hingga 200 perusahaan farmasi di Indonesia, berdasarkan impor bahan baku farmasi dari 90% menjadi 70% pada tahun 2024, kata Honesti.

Honesti tidak bisa melepaskan tingginya impor bahan baku medis dengan mentalitas lebih murah mendatangkan investasi sendiri. Mahalnya biaya produksi obat memang bisa ditekan jika kita menggandeng industri kimia dasar di sektor hulu.
“Kami berharap dapat memberikan dukungan agar bahan kimia dasar dapat digunakan untuk memproduksi bahan baku obat-obatan,” ujarnya.

Sumber: www.republika.co.id

Kementerian Keuangan, Perindustrian, dan Energi mengumumkan industri farmasi dalam negeri siap menggunakan bahan baku farmasi (BBO) yang diproduksi lima perusahaan dalam negeri, termasuk Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP). “Industri manufaktur farmasi siap menggunakan BBO in-house berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain stabilitas BBO, keakuratan persyaratan BBO, konsistensi BBO, evaluasi, lead time dan harga yang kompetitif”. Muhammad Khayam, Direktur Jenderal Departemen Industri Kimia, Material dan Tekstil (IKFT), menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya di Jakarta, Minggu (12/12).

Khayam melaporkan bahwa KFSP mampu memproduksi 11 molekul BBO komersial, antara lain Clopidogrel, Simvastatin, Atorvastatin, Rosuvastatin, Entecavir, Lamivudine, Zidovudine, Efavirenz, Tenofovir, Remdesivir, dan Povidone Iodine. Saat ini, 11 BBO lainnya sedang disempurnakan, termasuk candesartan, valsartan, amlodipine, glimepiride, bisoprolol, RIFampin, paracetamol, pantoprazole, risperidone, meloxicam, dan telmisartan. Saat ini industri BBO lainnya adalah PT Ferron Par Pharmaceutical yang memproduksi BBO Omeprazole Injection, PT Riasima Abadi Farma yang memproduksi BBO Paracetamol, PT Kalbio Global Medika, dan PT Daewoong Infion yang memproduksi BBO Erythropoietin. Banyak industri yang sudah memulai pengujian BBO oleh KFSP sehingga dapat mengubah sumber BBO dari impor ke lokal.

Tindakan lain yang akan dilakukan antara lain menetapkan prioritas pengembangan dan mendukung implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 bagi industri farmasi, menetapkan insentif yang lebih baik untuk mendorong investasi di sektor farmasi, dan membangun fasilitas baru manufaktur farmasi Indonesia. (OMAI) .) pengembangan, dll. Barang Milik Industri Kimia (BBKK) Kementerian Perindustrian. Selain itu, kami menata lokasi industri untuk sektor industri farmasi untuk mendukung terciptanya ekosistem yang lebih baik.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Perdagangan, Perindustrian dan Energi No. 16 Tahun 2020 tentang Aturan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Obat. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, statistik TKDN obat tidak lagi menggunakan metode berbasis harga, melainkan menggunakan metode berbasis proses. Penghitungan nilai TKDN obat olahan dilakukan dengan pembobotan 50% untuk kandungan bahan baku bahan aktif farmasi (API), 30% untuk proses penelitian dan pengembangan, dan 15% untuk proses produksi. persen dan nilai defaultnya adalah 5 persen.

"Langkah ini tidak hanya mendorong pengembangan industri BBO, tetapi juga membantu meningkatkan penelitian dan pengembangan obat-obatan baru dan mempercepat program pengurangan impor untuk mendukung kesehatan obat"; kemudian berhenti.

Sumber: news.republika.co.id

Pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur untuk menciptakan pusat perekonomian baru yang lebih terpusat dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pembangunan Daerah Bappena Rudy Prawiradinata dalam obrolan Hejma Nusantara yang disiarkan online, Rabu.

Menurut Rudy, langkah IKN ini juga merupakan strategi untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045, dimana Indonesia bisa menjadi negara maju kelima di dunia. Bappenas telah menyusun 8 prinsip dan 24 KPI terkait pengembangan IKN yang fokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Rudy menambahkan, Bappenas memutuskan untuk mengembalikan fungsi hutan di kawasan IKN agar 75 persen kawasannya menjadi kawasan hijau. Bappenas juga menambahkan Soeharto Mt. sebagai kawasan IKN untuk memudahkan pemeliharaannya. Dalam jangka panjang, Bappenas memperkirakan IKN bersama Balikpapan dan Samarinda akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan metropolitan pada tahun 2045.

Sumber: antaranews.com