Pembangunan yang Terhenti di Persimpangan Jalan

Industri konstruksi Afghanistan berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, negara ini membutuhkan pembangunan masif dari infrastruktur dasar hingga fasilitas publik modern untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Di sisi lain, proyek-proyek konstruksi di Afghanistan kerap terguncang oleh tantangan besar: ketidakpastian politik, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya sistem manajemen.

Ini terjadi karena selama dua dekade terakhir, Afghanistan melakukan banyak Pembangunan, dari jalan raya yang menghubungkan kota-kota besar, jembatan penghubung desa, hingga gedung pemerintahan, rumah sakit, dan sekolah, negara ini berusaha bangkit dari keterpurukan panjang akibat perang. Namun, meski miliaran dolar telah digelontorkan baik dari pemerintah maupun lembaga donor internasional, banyak proyek yang berjalan tersendat, bahkan gagal mencapai targetnya.

Salah satu akar persoalan yang jarang dibicarakan adalah kualitas manajemen di balik proyek-proyek tersebut. Bukan hanya soal kurangnya dana atau material, melainkan keterbatasan kompetensi manajer proyek konstruksi. Penelitian berjudul “Proposed Competencies Required for Construction Project Managers in Afghanistan” yang dilakukan oleh Mohammad Najim Wahedy dan Amanullah Faqiri (2021) menegaskan bahwa di Afghanistan, keberhasilan proyek konstruksi sangat ditentukan oleh kompetensi orang-orang yang memimpin dan mengelola proyek.

Artikel ini mencoba mengurai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kompetensi itu, mengapa ia penting dalam konteks Afghanistan, apa temuan riset terkait, dan bagaimana kompetensi tersebut bisa membentuk masa depan pembangunan di negara tersebut.

Kompleksitas Proyek dan Beban Afghanistan

Proyek konstruksi di mana pun selalu identik dengan kompleksitas. Tetapi di Afghanistan, kompleksitas itu berlipat ganda. Negara ini bukan hanya menghadapi tantangan teknis seperti keterlambatan material atau kekurangan tenaga kerja terampil, melainkan juga problem keamanan, birokrasi yang sering berubah, serta kondisi politik yang tidak stabil.

Banyak proyek jalan raya, misalnya, terpaksa dihentikan karena jalur distribusi material tidak aman. Ada pula proyek sekolah yang terhenti akibat kontraktor mundur setelah menghadapi kendala keamanan. Situasi seperti ini menuntut manajer proyek bukan hanya bisa membaca gambar teknik atau menghitung anggaran, tetapi juga mampu mengelola risiko dalam situasi penuh ketidakpastian.

Wahedy dan Faqiri menegaskan, proyek konstruksi di Afghanistan sering kali gagal bukan karena kesalahan teknis, melainkan karena lemahnya kapasitas manajemen. Proyek yang seharusnya selesai dalam dua tahun bisa molor hingga lima tahun. Anggaran yang semula dihitung 10 juta dolar melonjak menjadi 15 juta atau bahkan 20 juta dolar. Lebih parah lagi, kualitas bangunan yang dihasilkan sering tidak sesuai standar, sehingga umur infrastruktur menjadi pendek. Semua itu menunjukkan perlunya standar kompetensi yang jelas bagi manajer proyek konstruksi.

Mengapa Kompetensi Manajer Proyek Jadi Sorotan?

Banyak orang beranggapan bahwa seorang manajer proyek hanya perlu menguasai aspek teknis: tahu bagaimana membuat jadwal, membaca gambar arsitektur, atau menghitung anggaran. Namun penelitian ini memperlihatkan bahwa kompetensi jauh lebih luas daripada itu. Manajemen proyek pada dasarnya adalah seni mengubah rencana menjadi kenyataan. Namun di sektor konstruksi, proses ini tidak pernah sederhana. Ada tiga faktor utama yang membuat kompetensi manajer proyek krusial:

• Kompleksitas Proyek. Proyek konstruksi melibatkan ratusan bahkan ribuan pekerja, vendor, serta kontraktor. Satu kesalahan kecil dalam koordinasi bisa berakibat penundaan besar.
• Risiko dan Ketidakpastian. Di Afghanistan, risiko lebih tinggi karena faktor keamanan, regulasi yang sering berubah, serta keterbatasan logistik.
• Keterlibatan Multi-Stakeholder. Banyak proyek dibiayai lembaga internasional. Artinya, manajer proyek harus memahami standar global, melaporkan secara transparan, dan menjaga kepercayaan donor.

Bayangkan seorang manajer proyek di Kabul yang harus mengawasi pembangunan gedung pemerintah. Ia tidak hanya berurusan dengan kontraktor lokal, tetapi juga dengan insinyur asing, pemerintah kota, bahkan warga sekitar. Tanpa kemampuan komunikasi lintas budaya, negosiasi, dan kepemimpinan yang adaptif, konflik akan segera muncul. Di sinilah kompetensi memainkan peran yang menentukan. Dalam kondisi seperti itu, seorang manajer proyek bukan hanya pengawas teknis, melainkan pemimpin yang menyatukan visi dan strategi.

Tiga Pilar Kompetensi: IQ, MQ, dan EQ

Penelitian Wahedy dan Faqiri membagi kompetensi manajer proyek dalam tiga pilar utama: Intellectual Quotient (IQ), Managerial Quotient (MQ), dan Emotional Quotient (EQ).

IQ berkaitan dengan kemampuan analitis dan pengetahuan teknis. Seorang manajer proyek dituntut mampu berpikir kritis, merancang strategi, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Dalam konteks Afghanistan, IQ diperlukan untuk membaca situasi pasar material yang sering tidak stabil. Misalnya, ketika harga semen melonjak drastis karena hambatan impor, manajer proyek harus segera mencari solusi alternatif tanpa menurunkan kualitas bangunan.

MQ atau kecerdasan manajerial lebih menekankan pada keterampilan mengatur orang dan sumber daya. Seorang manajer proyek dengan MQ tinggi mampu mengoordinasikan ratusan pekerja dengan berbagai latar belakang, memastikan setiap bagian dari proyek berjalan sesuai jadwal, dan menjaga anggaran tetap terkendali. Di Afghanistan, tantangan MQ sering terlihat ketika proyek melibatkan subkontraktor lokal yang kurang berpengalaman. Manajer proyek harus pintar membagi tugas, melakukan supervisi, dan memberikan arahan yang jelas agar hasil tetap sesuai standar.

EQ atau kecerdasan emosional, menurut penelitian, sama pentingnya dengan IQ dan MQ. EQ menentukan bagaimana seorang manajer mengendalikan emosinya sendiri sekaligus memahami emosi orang lain. Dalam proyek-proyek Afghanistan, konflik antar kontraktor, tekanan dari pemerintah lokal, hingga kekecewaan masyarakat sering kali menjadi hambatan. Seorang manajer proyek dengan EQ rendah mudah terpancing emosi, kehilangan kendali, dan akhirnya memperburuk situasi. Sebaliknya, manajer dengan EQ tinggi bisa menjadi penengah, meredakan konflik, dan menjaga semangat tim tetap tinggi meski proyek menghadapi hambatan besar.

Dengan kata lain, ketiga aspek ini saling melengkapi. IQ memberikan fondasi pengetahuan, MQ menggerakkan roda organisasi, dan EQ menjaga harmoni dalam perjalanan proyek.

Studi Kasus: Proyek yang Tertunda karena Lemahnya Kompetensi

Penelitian ini mengungkap sejumlah studi kasus yang menggambarkan bagaimana lemahnya kompetensi manajer proyek berujung pada kegagalan. Salah satu contohnya adalah pembangunan sebuah gedung pemerintahan di Kabul. Proyek yang semula direncanakan selesai dalam tiga tahun justru molor hingga lebih dari lima tahun.

Penyebabnya bukan semata-mata persoalan dana, tetapi keputusan manajer proyek yang kurang tepat. Ketika impor material tertahan di perbatasan, manajer proyek memilih menggunakan material lokal yang tidak sesuai standar. Akibatnya, konstruksi harus diulang di beberapa bagian, menambah biaya jutaan dolar. Keputusan darurat yang seharusnya menyelamatkan proyek justru memperburuk keadaan karena tidak dilandasi analisis mendalam.

Ada pula proyek pembangunan sekolah di pedesaan yang gagal total. Konflik antar subkontraktor tidak ditangani dengan baik, sehingga pekerjaan terbengkalai. Ratusan anak akhirnya harus belajar di tenda darurat. Kasus ini memperlihatkan betapa pentingnya kompetensi komunikasi, negosiasi, dan mediasi dalam tugas seorang manajer proyek.

Mengapa Afghanistan Membutuhkan Standar Kompetensi?

Di banyak negara maju, seorang manajer proyek tidak bisa begitu saja diangkat tanpa melalui proses sertifikasi. Ada standar internasional yang harus dipenuhi, seperti PMI (Project Management Institute) atau IPMA (International Project Management Association). Sertifikasi ini memastikan bahwa seorang manajer proyek benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

Namun di Afghanistan, mekanisme seperti itu belum berjalan optimal. Banyak manajer proyek ditunjuk berdasarkan pengalaman lapangan semata, tanpa uji kompetensi yang memadai. Akibatnya, proyek sering ditangani oleh orang-orang yang tidak siap menghadapi kompleksitas sebenarnya.

Wahedy dan Faqiri berargumen bahwa Afghanistan harus segera mengembangkan sistem sertifikasi dan pelatihan yang terstandar internasional. Dengan begitu, manajer proyek lokal tidak hanya bisa menangani proyek dalam negeri, tetapi juga bersaing di tingkat global. Langkah ini penting bukan hanya untuk kualitas proyek, tetapi juga untuk meningkatkan kredibilitas Afghanistan di mata investor dan donor internasional.

Rekomendasi Penelitian: Jalan Menuju Profesionalisme

Penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi konkrit. Pertama, pemerintah dan universitas perlu memperkuat pendidikan manajemen proyek dengan kurikulum yang berbasis standar global. Mata kuliah tentang komunikasi, kepemimpinan, dan resolusi konflik harus menjadi bagian utama, bukan tambahan.

Kedua, perusahaan konstruksi perlu berinvestasi dalam program pelatihan dan mentoring. Manajer proyek junior sebaiknya didampingi oleh mentor senior agar proses transfer pengetahuan berjalan. Hal ini penting mengingat banyak manajer proyek muda di Afghanistan belum memiliki pengalaman menghadapi krisis nyata di lapangan.

Ketiga, lembaga donor internasional yang membiayai proyek di Afghanistan harus ikut mendorong penerapan standar kompetensi. Mereka bisa mensyaratkan sertifikasi tertentu bagi manajer proyek, sehingga proyek yang didanai benar-benar ditangani oleh orang yang tepat.

Langkah-langkah ini, menurut penelitian, akan membantu menciptakan generasi baru manajer proyek yang lebih profesional, berdaya saing global, dan mampu memimpin pembangunan di tengah tantangan Afghanistan.

Catatan Kritis: Apa yang Belum Terjawab?

Meski penelitian ini memberikan kerangka yang jelas, ada beberapa catatan kritis. Pertama, studi ini masih terbatas pada analisis konseptual dan persepsi, belum banyak data kuantitatif yang bisa mengukur secara pasti sejauh mana kompetensi tertentu berpengaruh terhadap keberhasilan proyek.

Kedua, penelitian ini belum sepenuhnya mengakomodasi konteks lokal Afghanistan. Misalnya, bagaimana cara menyesuaikan standar internasional dengan kondisi lapangan yang penuh ketidakpastian? Bagaimana menghadapi keterbatasan dana untuk pelatihan? Pertanyaan-pertanyaan ini masih perlu kajian lanjutan.

Namun demikian, penelitian ini tetap memberi sumbangan penting sebagai pijakan awal. Ia membuka diskusi tentang pentingnya kompetensi manajer proyek, sebuah tema yang selama ini kurang mendapat perhatian di Afghanistan.

Dari Afghanistan untuk Dunia

Meskipun berfokus pada Afghanistan, temuan penelitian ini sejatinya relevan untuk banyak negara berkembang lain. Keterbatasan manajer proyek kompeten juga dialami oleh negara-negara lain di Asia, Afrika, bahkan Amerika Latin. Banyak proyek pembangunan gagal karena pemimpinnya tidak siap menghadapi kompleksitas.

Afghanistan, dengan segala tantangannya, bisa menjadi cermin global. Ia menunjukkan betapa pentingnya investasi pada sumber daya manusia, bukan hanya pada material dan dana. Tanpa manajer proyek yang kompeten, pembangunan sebesar apa pun akan mudah runtuh.

Kesimpulan: Menyusun Fondasi Masa Depan

Penelitian yang dilakukan Wahedy dan Faqiri menegaskan satu hal sederhana tetapi krusial: kompetensi manajer proyek adalah jantung dari keberhasilan pembangunan. Afghanistan tidak cukup hanya membangun gedung, jalan, atau jembatan. Negara ini harus membangun kapasitas manusia yang mampu memimpin proyek-proyek tersebut dengan standar profesional.

Jika rekomendasi penelitian ini dijalankan, dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan Afghanistan bisa memiliki generasi manajer proyek yang lebih terlatih, lebih adaptif, dan lebih siap bersaing di tingkat internasional. Hasilnya tidak hanya infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga kepercayaan publik dan donor yang meningkat.

Dengan kata lain, kompetensi manajer proyek bukan sekadar isu teknis, melainkan fondasi bagi masa depan pembangunan Afghanistan.

Sumber Artikel:

Wahedy, M. N., & Faqiri, A. (2021). Proposed competencies required for construction project managers in Afghanistan. International Journal of Advanced Academic Studies, 3(1), 192-203.

Di industri konstruksi yang dikenal kompleks dan berlapis, komunikasi antara semua pihak terkait menjadi kunci keberhasilan proyek. Sebuah studi komprehensif terbaru menegaskan bahwa tanpa komunikasi dan kolaborasi yang efektif, proyek konstruksi hampir mustahil mencapai targetnya. Industri ini melibatkan banyak pemangku kepentingan—mulai dari klien, konsultan, kontraktor utama, subkontraktor, hingga pekerja lapangan—yang semuanya terikat dalam kontrak dan janji profesional untuk menghadirkan infrastruktur.

Lebih jauh, konstruksi bukan sekadar bisnis. Ia adalah wajah paling nyata dari pembangunan yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Dari rumah tempat keluarga berteduh, sekolah tempat anak-anak belajar, rumah sakit tempat orang berobat, hingga jalan raya dan jembatan yang menghubungkan wilayah, semua itu lahir dari sebuah proyek konstruksi. Maka, apa pun yang terjadi di balik layar industri ini akan cepat atau lambat berimbas pada kehidupan banyak orang.

Namun di balik megahnya gedung pencakar langit dan kokohnya infrastruktur publik, ada persoalan mendasar yang sering luput dari perhatian: komunikasi yang rapuh di antara para aktor proyek. Proyek konstruksi bukan hanya soal beton, baja, atau arsitektur canggih. Ia adalah orkestrasi besar, di mana puluhan bahkan ratusan pihak harus bergerak selaras. Setiap fase pembangunan—dari perencanaan, desain, pengadaan material, hingga eksekusi lapangan—menuntut pertukaran informasi yang lancar. Begitu komunikasi tersendat, konflik mudah muncul, desain bisa keliru diterjemahkan, pekerjaan terhambat, dan tenggat waktu meleset.

Itulah sebabnya, memperbaiki mekanisme komunikasi dianggap krusial agar proyek konstruksi dapat sukses. Sebuah penelitian terbaru menyoroti bahwa kegagalan komunikasi bukan hanya memperlambat pekerjaan, tetapi juga sering menjadi “biang keladi” membengkaknya biaya dan menurunnya kualitas konstruksi. Lebih jauh lagi, miskomunikasi dapat merusak kepercayaan antar-pihak, menimbulkan konflik berlarut, bahkan menggagalkan tujuan proyek sepenuhnya.

Komunikasi sebagai “urat nadi” konstruksi

Bayangkan sebuah proyek membangun stadion berkapasitas 50 ribu penonton. Di atas kertas, perencanaannya rapi: ada desain arsitektur, perhitungan struktur, jadwal pengadaan material, dan rencana anggaran biaya. Tetapi di lapangan, ratusan pekerja dari berbagai disiplin terlibat. Ada yang bertugas memasang rangka baja, ada yang mengurus sistem listrik, ada yang memastikan beton dicetak sesuai standar, dan ada pula yang menyiapkan kursi penonton satu per satu.

Semua pekerjaan ini terhubung melalui komunikasi. Jika arsitek mengganti desain atap tapi pesan tidak sampai ke pemasang baja, maka pekerjaan harus dibongkar ulang. Jika kontraktor listrik tidak menerima informasi soal perubahan tata ruang, kabel bisa terpasang di tempat yang salah. Jika pekerja lapangan tidak diberi instruksi keselamatan dengan jelas, risiko kecelakaan meningkat drastis.

Artinya, komunikasi adalah “urat nadi” yang menghubungkan seluruh organ proyek. Ketika aliran informasi macet, seluruh sistem terganggu.

Kompleksitas proyek, kompleksitas komunikasi

Mengapa komunikasi di konstruksi begitu rumit? Karena proyek konstruksi bersifat multidisiplin dan multipihak.

Pertama, ada dimensi teknis. Bahasa insinyur sipil berbeda dengan bahasa arsitek, berbeda pula dengan bahasa pekerja lapangan. Istilah “beam,” “column,” atau “formwork” mungkin jelas bagi seorang ahli, tetapi membingungkan bagi tukang yang sehari-hari lebih terbiasa dengan istilah lokal. Perbedaan istilah ini saja bisa menimbulkan miskomunikasi serius.

Kedua, ada dimensi organisasi. Proyek biasanya terdiri dari kontraktor utama yang memimpin, dengan subkontraktor yang menangani bagian tertentu: struktur, instalasi listrik, mekanikal, hingga finishing interior. Setiap pihak punya kepentingan sendiri, kadang bersaing, kadang tumpang tindih. Komunikasi yang buruk bisa memicu ketegangan antar-subkontraktor, yang akhirnya menghambat proyek.

Ketiga, ada dimensi budaya dan bahasa. Pada proyek internasional, pekerja bisa datang dari berbagai negara. Perbedaan bahasa, aksen, hingga gaya komunikasi sering menjadi sumber salah paham. Bahkan dalam konteks domestik seperti Indonesia, perbedaan latar belakang daerah dan budaya juga memengaruhi cara orang menyampaikan pesan.

Keempat, ada dimensi waktu dan biaya. Proyek konstruksi hampir selalu dikejar tenggat ketat dan tekanan anggaran. Dalam kondisi tertekan, komunikasi kerap dianggap sebagai “biaya tambahan” yang bisa dipangkas. Rapat dipersingkat, laporan tidak lengkap, atau instruksi disampaikan seadanya. Hasilnya, masalah kecil yang tidak dikomunikasikan dengan baik membesar menjadi persoalan besar.

Mengapa komunikasi sering diabaikan?

Pertanyaan besar muncul: jika komunikasi begitu vital, mengapa ia sering diabaikan?

Jawabannya, karena komunikasi dianggap “tidak terlihat.” Berbeda dengan beton atau baja yang bisa diukur volumenya, komunikasi bersifat abstrak. Perusahaan lebih mudah menghitung harga semen daripada menghitung kualitas rapat koordinasi. Akibatnya, investasi untuk memperbaiki komunikasi sering dianggap tidak penting.

Selain itu, banyak manajer proyek terjebak dalam paradigma lama: yang penting proyek berjalan, detail komunikasi bisa menyusul. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dihemat dengan memotong waktu komunikasi, bisa berlipat ganda kerugiannya saat miskomunikasi terjadi.

Penelitian ini menegaskan betapa besar dampak miskomunikasi. Tidak hanya menunda pekerjaan, tetapi juga menguras anggaran. Biaya tambahan akibat miskomunikasi bisa mencapai puluhan persen dari total proyek. Misalnya, jika proyek senilai Rp 1 triliun, kerugian bisa mencapai ratusan miliar rupiah.

Selain itu, mutu pekerjaan juga menurun. Banyak detail teknis dikorbankan demi mengejar jadwal yang molor akibat miskomunikasi. Gedung mungkin selesai tepat waktu, tetapi kualitas finishing menurun, atau lebih buruk lagi, umur bangunan jadi lebih pendek dari rencana.

Yang lebih mengkhawatirkan, miskomunikasi juga menurunkan kepercayaan antar-pihak. Klien merasa kontraktor tidak transparan, kontraktor menyalahkan subkontraktor, pekerja lapangan merasa tidak didengar. Situasi ini menciptakan lingkaran konflik yang sulit diputus.

Mengapa isu komunikasi di konstruksi penting hari ini? Karena dunia sedang menghadapi lonjakan pembangunan infrastruktur.

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, proyek-proyek besar bermunculan: pembangunan ibu kota baru, jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga perumahan rakyat. Semua proyek ini melibatkan dana publik yang sangat besar. Kegagalan komunikasi berarti pemborosan uang rakyat.

Di sisi lain, di negara maju pun tantangannya sama. Proyek-proyek berteknologi tinggi seperti terowongan bawah laut atau gedung pencakar langit supermodern membutuhkan komunikasi lintas disiplin yang lebih rumit daripada sebelumnya. Tanpa sistem komunikasi yang baik, inovasi yang hebat bisa gagal di tahap implementasi

Akar Masalah: Mengapa Komunikasi Mudah Retak?

Penelitian yang menjadi dasar artikel ini menyoroti beragam faktor yang membuat komunikasi di proyek konstruksi kerap bermasalah. Sebagian besar berakar dari dalam perusahaan itu sendiri, bukan faktor eksternal.

Pertama, dokumentasi yang tidak konsisten. Industri konstruksi masih banyak bergantung pada dokumen fisik atau versi digital yang tersebar di berbagai pihak. Tidak jarang, arsitek mengirim revisi gambar yang tidak segera sampai ke kontraktor lapangan. Akibatnya, tim bekerja berdasarkan versi lama. Kesalahan sekecil satu sentimeter bisa berujung pada pekerjaan ulang yang mahal.

Kedua, hierarki komunikasi yang kaku. Dalam struktur proyek yang biasanya berbentuk piramida, informasi mengalir dari atas ke bawah. Manajer puncak memberi instruksi, lalu diteruskan hingga ke pekerja lapangan. Masalah muncul ketika arus balik—informasi dari bawah ke atas—terhambat. Banyak pekerja merasa tidak punya ruang untuk menyampaikan kendala. Akibatnya, masalah kecil membesar sebelum sampai ke telinga pengambil keputusan.

Ketiga, kesenjangan keterampilan komunikasi. Penelitian menemukan bahwa banyak pekerja dan manajer proyek ahli dalam aspek teknis, tetapi kurang terlatih menyampaikan informasi secara efektif. Instruksi yang disampaikan tidak jarang membingungkan atau ambigu, membuat tim di lapangan salah menafsirkan.

Keempat, tekanan biaya dan waktu. Proyek konstruksi hampir selalu berjalan dalam tekanan tenggat dan anggaran. Untuk “menghemat waktu,” rapat koordinasi sering dipangkas, laporan dipersingkat, bahkan beberapa prosedur komunikasi diabaikan. Dalam jangka pendek, hal ini tampak efisien. Namun, dalam jangka panjang, efek domino keterlambatan justru lebih besar.

Kelima, keterbatasan teknologi. Meski ada teknologi komunikasi canggih seperti Building Information Modeling (BIM), tidak semua perusahaan mampu berinvestasi. Banyak proyek masih mengandalkan telepon, email, atau kertas. Ketika dokumen tercecer atau email terlewat, seluruh alur kerja bisa terganggu.

Studi di Nigeria: Potret Global Masalah Komunikasi

Penelitian yang menjadi fokus utama kali ini dilakukan di Nigeria, salah satu negara berkembang dengan industri konstruksi yang tengah tumbuh pesat. Hasilnya mengejutkan: komunikasi di industri konstruksi Nigeria dinilai tidak efektif.

Masalah utamanya datang dari dalam organisasi. Kemampuan manajerial yang rendah, minimnya pelatihan komunikasi bagi pekerja, serta kurangnya dukungan teknologi, semuanya memperparah situasi. Banyak perusahaan masih menggunakan metode komunikasi usang, yang tidak mampu mengikuti kompleksitas proyek modern.

Dampaknya sangat nyata. Studi ini mencatat beberapa konsekuensi serius akibat komunikasi yang buruk:

• Pembengkakan biaya (cost overrun). Proyek yang seharusnya sesuai anggaran akhirnya memerlukan dana tambahan karena pekerjaan ulang, material terbuang, dan waktu yang molor.
• Keterlambatan waktu (time overrun). Setiap informasi yang tersendat menimbulkan efek domino. Satu minggu keterlambatan di awal bisa berubah menjadi dua bulan di akhir.
• Meningkatnya angka kecelakaan. Instruksi keselamatan yang tidak jelas membuat pekerja terpapar risiko. Kurangnya komunikasi mengenai prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) menjadi penyebab kecelakaan di lapangan.
• Kesalahan pelaksanaan pekerjaan. Instruksi yang tidak lengkap atau ambigu menyebabkan desain tidak dijalankan sesuai spesifikasi. Akibatnya, hasil akhir jauh dari standar.

Penelitian tersebut bahkan mencatat bahwa komunikasi buruk sering disalahkan sebagai penyebab utama kegagalan proyek. Dampaknya bukan hanya teknis, tetapi juga bisnis: keuntungan menurun, klien tidak puas, reputasi perusahaan hancur, bahkan kontrak batal.

Kasus Global: Pola yang Sama di Banyak Negara

Nigeria bukan satu-satunya negara yang menghadapi krisis komunikasi di industri konstruksi. Studi internasional lain menunjukkan pola serupa di berbagai belahan dunia, baik negara maju maupun berkembang.

Di Inggris, proyek konstruksi besar seperti pembangunan pusat kota di Durham pernah mengalami keterlambatan enam bulan akibat miskomunikasi dan hambatan logistik. Subkontraktor memasang material sementara karena bahan utama tertahan di perbatasan pasca-Brexit. Akibatnya, pekerjaan harus dibongkar ulang, biaya membengkak, dan kualitas akhir tidak maksimal.

Di Amerika Serikat, penelitian serupa menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk bisa menyumbang hingga 30% dari total pemborosan biaya proyek. Bayangkan sebuah gedung senilai Rp 1 triliun, yang Rp 300 miliar di antaranya hilang hanya karena miskomunikasi.

Di Asia, proyek infrastruktur skala besar juga sering menghadapi masalah serupa. Perbedaan bahasa, budaya kerja, dan kepemilikan lintas negara membuat komunikasi semakin rumit.

Dampak Nyata: Biaya, Waktu, dan Nyawa

Yang membuat isu komunikasi begitu krusial adalah dampaknya yang langsung terasa di lapangan. Penelitian di Nigeria dan studi internasional sama-sama menegaskan bahwa komunikasi yang buruk membawa konsekuensi berlapis:

• Biaya proyek melonjak. Kesalahan kecil bisa berarti pekerjaan ulang yang mahal. Jika analoginya smartphone, miskomunikasi adalah seperti aplikasi yang diam-diam menguras baterai: tidak terlihat, tapi membuat daya cepat habis.
• Waktu pembangunan molor. Setiap instruksi yang terlambat bisa menggeser jadwal keseluruhan. Dalam konstruksi, waktu adalah uang. Semakin lama proyek selesai, semakin tinggi biaya bunga pinjaman, sewa alat, dan gaji pekerja.
• Kualitas menurun. Demi mengejar ketertinggalan, standar mutu sering dikorbankan. Hasil akhirnya mungkin terlihat bagus, tetapi umur bangunan lebih pendek dan risiko kerusakan lebih tinggi.
• Keselamatan terancam. Ketika komunikasi soal prosedur K3 tidak jelas, pekerja menjadi korban. Kecelakaan kerja bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan biaya hukum dan ganti rugi.
• Reputasi hancur. Klien yang kecewa bisa beralih ke perusahaan lain. Reputasi yang rusak sulit dipulihkan, terutama di industri yang sangat kompetitif.

Relevansi bagi Indonesia: Menghindari “Nigeria Syndrome”

Mengapa temuan penelitian di Nigeria penting untuk Indonesia? Karena pola masalahnya sangat mirip.

Indonesia saat ini sedang menjalankan proyek pembangunan besar-besaran, mulai dari Ibu Kota Nusantara (IKN), jalan tol Trans-Sumatera, hingga pembangunan ribuan rumah rakyat. Semua proyek ini melibatkan banyak kontraktor, subkontraktor, dan ribuan pekerja dengan latar belakang berbeda.

Tantangan komunikasi sangat nyata:

• Fragmentasi proyek. Banyak subkontraktor lokal dengan standar kerja berbeda. Koordinasi antar mereka sulit dijaga.
• Keragaman tenaga kerja. Tingkat pendidikan pekerja bervariasi, sehingga pemahaman instruksi tidak selalu seragam.
• Keterbatasan teknologi. Meski BIM mulai diperkenalkan, sebagian besar proyek masih mengandalkan metode manual.
• Budaya kerja yang beragam. Di Indonesia, perbedaan gaya komunikasi antar daerah juga memengaruhi kelancaran koordinasi.

Jika komunikasi tidak dibenahi, proyek-proyek besar Indonesia bisa menghadapi risiko serupa: molor, membengkak biayanya, dan kualitas tidak sesuai harapan.

Solusi: Dari Teknologi hingga Budaya

Penelitian yang dibahas dalam artikel ini tidak hanya berhenti pada diagnosis masalah, tetapi juga menawarkan resep perbaikan.

Pertama, memperkuat kemampuan manajerial. Pemimpin proyek harus mampu menyampaikan arahan dengan jelas, terbuka, dan responsif. Komunikasi bukan sekadar perintah, tetapi dialog dua arah.

Kedua, pelatihan komunikasi bagi pekerja. Tidak semua orang terbiasa menyampaikan laporan atau keluhan. Pelatihan bisa membantu pekerja merasa lebih percaya diri dan mengurangi risiko salah paham.

Ketiga, adopsi teknologi modern. BIM dan aplikasi manajemen proyek digital memungkinkan semua pihak bekerja pada platform yang sama. Dokumen selalu terbarui, semua pihak bisa mengakses informasi real-time, dan risiko kesalahan interpretasi berkurang.

Keempat, budaya keterbukaan. Perusahaan harus menumbuhkan lingkungan di mana pekerja tidak takut menyampaikan masalah. Transparansi bisa menjadi “rem darurat” yang mencegah masalah kecil membesar.

Kelima, standarisasi komunikasi. Dari rapat mingguan, laporan harian, hingga instruksi keselamatan, semuanya harus mengikuti standar baku. Dengan demikian, tidak ada ruang abu-abu yang memicu salah tafsir.

Kritik dan Keterbatasan

Meski penelitian ini kaya temuan, ada batasan yang perlu dicatat. Fokusnya masih pada proyek berskala besar di kawasan urban, sehingga belum tentu mencerminkan kondisi proyek kecil di daerah. Selain itu, rekomendasi seperti penggunaan BIM membutuhkan biaya besar yang tidak semua perusahaan mampu penuhi.

Namun keterbatasan ini justru membuka peluang riset lanjutan: bagaimana menerapkan prinsip komunikasi efektif dengan biaya rendah, misalnya melalui pelatihan berbasis komunitas atau aplikasi sederhana yang bisa diakses lewat ponsel.

Dari Krisis ke Harapan

Industri konstruksi adalah wajah nyata pembangunan sebuah bangsa. Jalan tol, jembatan, rumah sakit, dan sekolah tidak akan berdiri tanpa koordinasi ribuan orang di baliknya.

Penelitian dari Nigeria, Inggris, hingga studi internasional memberi satu pesan yang sama: komunikasi adalah fondasi dari konstruksi yang berhasil. Gedung setinggi apa pun bisa runtuh jika dibangun di atas miskomunikasi.

Bagi Indonesia, pesan ini sangat relevan. Saat kita memasuki era pembangunan masif, komunikasi bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penentu keberhasilan. Dengan memperkuat manajemen, melatih pekerja, memanfaatkan teknologi, dan membangun budaya keterbukaan, industri konstruksi bisa melangkah dari krisis menuju harapan.

Jika langkah ini ditempuh dengan serius, dalam lima tahun ke depan Indonesia berpotensi menikmati pembangunan yang lebih efisien: proyek selesai tepat waktu, biaya terkendali, dan kualitas infrastruktur yang membanggakan.

Sumber Artikel:

Boadu, E. F., Wang, C. C., & Sunindijo, R. Y. (2020). Characteristics of the construction industry in developing countries and its implications for health and safety: An exploratory study in Ghana. International journal of environmental research and public health, 17(11), 4110.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Profesi SDM memiliki peran krusial dalam membentuk kompetensi dan produktivitas angkatan kerja. Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan persaingan global, memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi menjadi instrumen penting untuk memastikan standar kualitas dan etika. Paper ini mengungkap dilema yang relevan bagi banyak negara berkembang: kecenderungan pasar kerja untuk lebih menghargai sertifikasi asing dibandingkan sertifikasi lokal. Di Nigeria, temuan menunjukkan adanya preferensi yang jelas terhadap sertifikasi asing, yang dianggap memiliki nilai lebih tinggi dan pengaruh lebih besar terhadap pengembangan karier, meskipun sertifikasi lokal lebih terjangkau dan mudah diakses.

Temuan ini sangat penting untuk kebijakan publik karena menyentuh beberapa aspek vital:

• Daya Saing Tenaga Kerja Domestik: Jika sertifikasi lokal dianggap inferior, profesional dalam negeri akan terus mencari sertifikasi asing. Hal ini berpotensi menyebabkan arus dana keluar dan melemahkan lembaga-lembaga profesional domestik.
• Perlindungan Konsumen dan Standar Industri: Sistem sertifikasi yang lemah dapat berdampak pada kualitas layanan. Jika badan sertifikasi lokal tidak mampu menetapkan dan menjaga standar yang diakui, kepercayaan publik dan industri terhadap profesional dalam negeri bisa menurun.
• Kemandirian Profesional: Ketergantungan pada sertifikasi asing berisiko membuat suatu negara terombang-ambing oleh tren dan standar yang ditetapkan di luar negeri, tanpa mempertimbangkan konteks lokal.
• Peningkatan Produktivitas Nasional: Penelitian ini mengonfirmasi bahwa sertifikasi profesional, baik lokal maupun asing, sangat memengaruhi pengembangan karier. Mengabaikan temuan ini berarti mengabaikan instrumen strategis untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja secara keseluruhan.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui kuesioner survei terhadap 221 praktisi SDM di Lagos, Nigeria. Hasilnya memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak, hambatan, dan peluang dalam ekosistem sertifikasi profesional.

Dampak Positif:

• Pengaruh yang Kuat: Sertifikasi profesional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan karier para praktisi SDM. Ini membuktikan bahwa memiliki sertifikasi dapat meningkatkan prospek kerja.
• Ketersediaan Talenta: Perusahaan di Nigeria memprioritaskan kandidat yang memiliki sertifikasi profesional saat merekrut posisi di bidang SDM. Hal ini menciptakan permintaan yang sehat akan profesional yang kompeten.

Hambatan:

• Persepsi Inferior: Temuan kunci dari penelitian ini adalah bahwa sertifikasi asing secara signifikan lebih berpengaruh pada pengembangan karier dibandingkan sertifikasi lokal. Penelitian ini bahkan menyimpulkan bahwa sertifikasi lokal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan karier. Persepsi ini menunjukkan bahwa ada masalah mendasar dalam pengakuan dan nilai yang diberikan pada sertifikasi lokal.
• Tingginya Biaya & Waktu: Meskipun penelitian tidak membahas biaya secara detail, penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa biaya dan waktu menjadi pertimbangan penting bagi profesional saat memilih sertifikasi. Ketersediaan dan harga terjangkau sertifikasi lokal sayangnya tidak cukup untuk mengimbangi persepsi negatif ini.

Peluang:

• Tinjauan Ulang & Revitalisasi: Temuan ini memberikan kesempatan emas untuk meninjau ulang dan merevitalisasi badan sertifikasi lokal. Dengan menyesuaikan kurikulum dan standar, sertifikasi lokal bisa mendapatkan kembali pengakuan dan nilai yang setara dengan sertifikasi asing.
• Kolaborasi Industri-Akademisi: Ada peluang untuk menjembatani kesenjangan antara praktik profesional dan riset akademis. Lembaga sertifikasi lokal dapat bekerja sama dengan universitas untuk memastikan kurikulum mereka relevan dengan tuntutan industri saat ini dan praktik terbaik internasional.
• Penelitian Lanjutan: Penelitian ini menggunakan desain studi potong lintang (cross-sectional), yang memiliki keterbatasan. Penelitian lanjutan dengan desain longitudinal direkomendasikan untuk mengamati perkembangan karier dalam jangka panjang.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

Berdasarkan temuan dari studi ini, berikut adalah lima rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat sistem sertifikasi profesional lokal:

1. Revitalisasi Kurikulum Sertifikasi Lokal: Lembaga sertifikasi lokal harus merevisi kurikulum mereka agar selaras dengan standar global dan praktik terbaik internasional, serupa dengan yang ditawarkan oleh lembaga asing. Mekanisme pelaksanaannya bisa melalui pembentukan komite ad hoc yang melibatkan perwakilan dari industri, akademisi, dan praktisi SDM senior untuk merancang ulang silabus dan materi ujian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kredibilitas sertifikasi lokal di mata perusahaan dan profesional.

2. Skema Insentif Pajak dan Subsididi: Pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang mendukung karyawan mereka mendapatkan sertifikasi lokal, baik melalui subsidi biaya atau penggantian biaya ujian. Kebijakan ini akan mendorong perusahaan untuk secara aktif mempromosikan sertifikasi lokal, sehingga meningkatkan permintaan dan pengakuan di pasar kerja.

3. Kampanye Peningkatan Kesadaran Publik: Lembaga profesional lokal perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk meluncurkan kampanye publik yang menyoroti nilai dan relevansi sertifikasi lokal. Kampanye ini harus secara jelas menunjukkan bagaimana sertifikasi lokal membekali profesional dengan pengetahuan yang relevan dengan konteks sosial dan ekonomi domestik. Kampanye dapat dilakukan melalui seminar, webinar, dan publikasi di media massa.

4. Digitalisasi Penuh Proses Sertifikasi: Banyak sertifikasi asing menawarkan proses pendaftaran dan ujian yang efisien secara digital. Lembaga sertifikasi lokal harus mengadopsi platform digital yang canggih untuk mempermudah pendaftaran, pembayaran, dan pelaksanaan ujian. Digitalisasi akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya tarik bagi generasi profesional muda yang familiar dengan teknologi.

5. Penguatan Kemitraan dengan Sektor Industri dan Akademis: Pemerintah harus memfasilitasi kemitraan yang lebih erat antara lembaga sertifikasi, universitas, dan perusahaan. Kemitraan ini dapat mencakup:

• Integrasi Kurikulum: Memasukkan persiapan sertifikasi lokal ke dalam kurikulum universitas.
• Program Magang Bersertifikasi: Mewajibkan peserta magang untuk mendapatkan sertifikasi dasar lokal sebagai bagian dari program mereka.
• Forum Tahunan: Mengadakan forum rutin untuk membahas tren industri dan bagaimana sertifikasi lokal dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Kritik dan Risiko Jika Kebijakan Tidak Diterapkan

Jika rekomendasi kebijakan ini tidak diterapkan, tren yang terungkap dalam penelitian ini akan terus berlanjut. Sertifikasi lokal akan semakin kehilangan relevansinya, dan profesional dalam negeri akan terus mengeluarkan biaya besar untuk mengejar sertifikasi asing. Risiko yang muncul antara lain:

• Krisis Kepercayaan: Persepsi bahwa sertifikasi lokal memiliki nilai yang rendah akan merusak kredibilitas seluruh profesi SDM di Nigeria.
• Ketidaksesuaian Konteks: Ketergantungan pada standar asing dapat menyebabkan penerapan praktik yang tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi unik pasar kerja dan regulasi lokal.
• Terhambatnya Pengembangan Karier: Meskipun sertifikasi asing memiliki pengaruh, profesional yang hanya memiliki sertifikasi lokal akan menghadapi tantangan dalam pengembangan karier mereka di dalam negeri. Hal ini dapat menciptakan dua kelas profesional, yang berpotensi menghambat pertumbuhan kolektif.
• Arus Keluar Modal: Biaya untuk mendapatkan sertifikasi asing berarti ada aliran dana yang keluar dari perekonomian domestik, padahal seharusnya bisa diinvestasikan kembali untuk menguatkan sistem pendidikan dan profesional di dalam negeri.

Kesimpulan

Studi ini memberikan wawasan yang tak ternilai tentang bagaimana persepsi terhadap sertifikasi profesional memengaruhi pengembangan karier di Nigeria. Temuan utamanya adalah bahwa sertifikasi profesional secara umum sangat memengaruhi kemajuan karier, tetapi sertifikasi asing dianggap lebih superior dibandingkan sertifikasi lokal.

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan—mulai dari revitalisasi kurikulum, pemberian insentif, kampanye kesadaran, digitalisasi, hingga penguatan kemitraan—dapat menjadi fondasi strategis bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengubah narasi ini. Dengan bertindak cepat dan tegas, sistem sertifikasi lokal dapat diperkuat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas profesionalisme, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun kepercayaan publik terhadap kompetensi angkatan kerja domestik.

🔗 Sumber Paper: Adeosun, O. T., & Adegbite, W. M. (2022). Professional Certification and Career Development: A Comparative Analysis between Local and Foreign Certifications. Management & Economics Research Journal, 5(1), 1-14. Baca selengkapnya tentang kursus terkait di sini: dasar manajemen kontrak konstruksi

Pendahuluan

Profesi insinyur memiliki posisi vital dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari bendungan, jembatan, hingga sistem kelistrikan, semua berhubungan langsung dengan keselamatan publik. California, melalui Board for Professional Engineers, Land Surveyors, and Geologists (BPELSG), telah membangun sistem lisensi yang ketat guna memastikan hanya insinyur kompeten yang berpraktik. Paper “Professional Engineering Licensure in California” oleh Mike Donelson, PE (Electrical), dan Natalie King, PE (Civil), menjadi referensi penting dalam memahami bagaimana kebijakan lisensi ini bekerja serta implikasinya bagi masyarakat.

Resensi ini menyoroti relevansi temuan tersebut untuk kebijakan publik, sekaligus menawarkan rekomendasi nyata bagi perbaikan sistem regulasi profesi insinyur.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Lisensi profesional di bidang teknik bukan sekadar prosedur administratif, tetapi instrumen kebijakan yang dirancang untuk:

1. Melindungi masyarakat dari risiko kegagalan infrastruktur akibat praktik insinyur yang tidak kompeten.
2. Menjaga standar etika dan profesionalitas dalam praktik teknik.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pembangunan infrastruktur.
4. Mendorong inovasi dan respons terhadap perubahan zaman, misalnya melalui adopsi sistem digitalisasi aplikasi lisensi.

Kasus historis seperti runtuhnya Saint Francis Dam pada 1928 menjadi pengingat tragis bahwa lemahnya regulasi insinyur bisa menelan korban jiwa besar. Oleh karena itu, BPELSG menjadikan perlindungan publik sebagai prioritas tertinggi, bahkan mengesampingkan kepentingan lain jika bertentangan dengan misi tersebut.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak Positif

• Peningkatan kualitas insinyur: melalui mekanisme ujian nasional Fundamentals of Engineering (FE) dan Principles and Practice of Engineering (PE), hanya kandidat dengan kompetensi terbukti yang dapat memperoleh lisensi.
• Transparansi publik: masyarakat dapat mengakses informasi tentang insinyur berlisensi, sehingga ada akuntabilitas profesional.
• Keseragaman standar: definisi profesi di bidang Civil, Electrical, Mechanical, dan Chemical Engineering memberikan kejelasan ruang lingkup kerja.

Hambatan

• Biaya ujian tinggi (FE = USD 175, PE = USD 375) berpotensi menjadi penghalang bagi lulusan baru atau insinyur muda.
• Proses administratif kompleks: dokumen pendidikan, pengalaman kerja, serta referensi sering menjadi sumber kekurangan dalam aplikasi.
• Kesenjangan akses informasi: tidak semua calon insinyur familiar dengan sistem digital BPELSG Connect.

Peluang

• Digitalisasi penuh proses perizinan: sistem BPELSG Connect yang terus berkembang dapat mempercepat layanan dan mengurangi kesalahan administrasi.
• Kolaborasi dengan universitas: mahasiswa dapat dipersiapkan sejak dini menghadapi FE exam.
• Penerapan internasional: model California bisa dijadikan acuan di negara atau wilayah lain untuk meningkatkan standar profesi insinyur.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Subsidi Biaya Ujian bagi Insinyur Muda

Berdasarkan data, biaya ujian FE dan PE cukup tinggi. Pemerintah dapat mengalokasikan subsidi atau beasiswa khusus agar mahasiswa atau insinyur pemula tidak terbebani. Mekanisme ini dapat diintegrasikan dengan program pendidikan vokasi dan universitas teknik.

2. Integrasi Kurikulum Universitas dengan Persiapan Ujian

Ujian FE dan PE mencakup aspek fundamental hingga praktik nyata. Kebijakan pendidikan tinggi dapat mendorong universitas menyiapkan mata kuliah khusus persiapan lisensi, sehingga tingkat kelulusan meningkat.

3. Digitalisasi Penuh Melalui Sistem Nasional Terintegrasi

Model BPELSG Connect bisa dijadikan blueprint untuk sistem digital lisensi nasional yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Melalui portal seperti California Civil Exam Prep Courses—yang membantu calon insinyur mempersiapkan diri secara daring dengan tingkat kelulusan yang lebih tinggi—pemerintah dapat bekerja sama dengan platform online untuk menyediakan materi belajar dan ujian simulasi bersertifikat. Ini akan meningkatkan kesiapan dan tingkat kelulusan ujian lisensi.

4. Program Monitoring dan Audit Profesi

Selain lisensi awal, kebijakan perlu mencakup monitoring berkelanjutan. Insinyur berlisensi wajib mengikuti pelatihan rutin atau continuous professional development (CPD) agar kompetensinya tetap relevan dengan perkembangan teknologi.

5. Kolaborasi dengan Lembaga Publik dan Industri

Pemerintah dapat melibatkan asosiasi profesi, universitas, serta industri dalam penyusunan standar lisensi. Misalnya, kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum atau lembaga pengawas infrastruktur untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan konsisten.

Kritik dan Risiko Jika Kebijakan Tidak Diterapkan

Tanpa penerapan kebijakan berbasis data dari sistem lisensi ini, risiko yang muncul antara lain:

• Kegagalan infrastruktur publik yang berpotensi menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi.
• Menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga profesi.
• Brain drain: insinyur muda bisa enggan berlisensi dan memilih berkarier di luar jalur formal, sehingga standar kompetensi sulit dikontrol.
• Ketertinggalan global: tanpa standar lisensi yang kuat, daya saing tenaga kerja teknik dari suatu negara akan kalah dibanding negara yang sudah menerapkan sistem ketat seperti California.

Kesimpulan

Sistem lisensi insinyur profesional di California menegaskan pentingnya regulasi ketat demi perlindungan publik. Temuan dalam paper ini menunjukkan bahwa lisensi bukan hanya soal pengakuan formal, melainkan strategi kebijakan publik untuk menjamin keselamatan, kepercayaan masyarakat, dan kualitas infrastruktur.

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan — mulai dari subsidi biaya ujian, integrasi kurikulum, digitalisasi penuh, monitoring profesi, hingga kolaborasi multi-sektor — dapat menjadi langkah nyata bagi pemerintah dan lembaga kebijakan untuk memperkuat regulasi profesi insinyur.

Dengan demikian, kebijakan publik berbasis lisensi insinyur bukan hanya memastikan kompetensi profesional, tetapi juga meletakkan dasar bagi pembangunan yang aman, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

📖 Sumber Paper: Professional Engineering Licensure in California, Mike Donelson, PE & Natalie King, PE (2023). Baca selengkapnya di sini

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Industri konstruksi, baik di Inggris maupun secara global, masih menghadapi tingkat kecelakaan kerja dan fatalitas yang tinggi. Data menunjukkan bahwa tingkat fatalitas pekerja konstruksi tiga kali lebih tinggi dibanding rata-rata industri lain. Selain risiko kesehatan pekerja, kerugian finansial akibat kecelakaan diperkirakan mencapai lebih dari £1,2 miliar per tahun di Inggris.

Penelitian Xu dkk. (2022) menegaskan bahwa pendekatan reaktif berbasis lagging indicators (misalnya, jumlah kecelakaan yang sudah terjadi) tidak lagi cukup. Yang dibutuhkan adalah pendekatan proaktif melalui safety leading indicators (SLI), yaitu indikator yang dapat mendeteksi potensi risiko lebih awal sehingga tindakan pencegahan bisa dilakukan.

Dengan mengadopsi SLI, pemerintah dan pemangku kebijakan dapat mendorong transformasi budaya keselamatan di sektor konstruksi: dari sekadar mematuhi regulasi, menuju pembangunan kapasitas organisasi yang berkelanjutan. Bagi pembaca yang ingin memperdalam praktik penerapan sistem keselamatan, dapat mengikuti Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi untuk Mencegah Kegagalan Bangunan.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, Peluang

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada 17 safety leading indicators penting, dengan yang paling krusial adalah:

• Komitmen organisasi (khususnya keterlibatan manajemen senior).

• Keterlibatan klien, desainer, dan kontraktor dalam siklus proyek.

• Pelatihan & orientasi pekerja.

• Iklim keselamatan (safety climate).

• Kompetensi tenaga kerja.

Namun, terdapat hambatan implementasi di tiga level:

1. Operasional → perusahaan cenderung memilih indikator yang mudah diukur (jumlah inspeksi, jumlah rapat keselamatan), tetapi kurang fokus pada kualitas praktik.

2. Organisasional → lemahnya organizational learning; pembelajaran keselamatan sering hanya berlaku di satu proyek, tidak menyebar lintas organisasi.

3. Strategis → model bisnis konstruksi yang transaksional menekan biaya, membuat investasi jangka panjang dalam budaya keselamatan kurang mendapat prioritas.

Peluangnya adalah: jika pemerintah dan regulator membuat kebijakan yang mewajibkan penggunaan SLI secara terstruktur, maka perubahan paradigma bisa lebih cepat tercapai.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Integrasi SLI ke dalam Regulasi Nasional Keselamatan Konstruksi

   • Pemerintah perlu memperbarui regulasi agar tidak hanya menilai kecelakaan yang terjadi (lagging indicators), tetapi juga mewajibkan perusahaan melaporkan leading indicators.

   • Mekanisme ini bisa diadopsi dalam standar kontrak publik, misalnya mensyaratkan laporan SLI pada tender proyek pemerintah.

2. Penguatan Kewajiban Keterlibatan Multi-Stakeholder

   • Kebijakan harus mewajibkan keterlibatan klien, desainer, kontraktor, dan subkontraktor sejak tahap perencanaan proyek.

   • Proses front-end investment (investasi awal) harus diarahkan untuk membangun budaya keselamatan lintas rantai pasok.

3. Insentif dan Sanksi untuk Komitmen Organisasi

   • Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal atau pengakuan resmi bagi perusahaan yang konsisten menunjukkan komitmen tinggi pada SLI.

   • Sebaliknya, perusahaan yang hanya berorientasi kepatuhan minimum perlu dikenakan penalti administratif atau pembatasan akses tender publik.

4. Pembangunan Sistem Pembelajaran Keselamatan Nasional (Safety Learning System)

   • Dibentuk pusat data nasional yang mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan praktik terbaik berbasis SLI.

   • Sistem ini harus memfasilitasi knowledge sharing antar proyek, bukan hanya pelaporan insiden.

5. Peningkatan Kompetensi melalui Program Nasional Pelatihan dan Sertifikasi

   • Wajibkan sertifikasi kompetensi keselamatan bagi pekerja, mandor, hingga manajer proyek.

   • Program pelatihan harus berfokus pada pencegahan, bukan hanya penanganan pasca-insiden.

   • Kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi dan politeknik dapat memperkuat integrasi SLI dalam kurikulum teknik sipil dan manajemen konstruksi.

Kritik: Risiko Jika Kebijakan Tidak Diadopsi

Tanpa perubahan kebijakan, industri konstruksi akan tetap berada pada “plateau keselamatan” seperti 15 tahun terakhir: angka kecelakaan tinggi, biaya sosial-ekonomi besar, dan reputasi industri menurun. Selain itu, praktik tick-box compliance (sekadar memenuhi syarat di atas kertas) akan terus mendominasi, sehingga transformasi budaya keselamatan tidak tercapai.

Kesimpulan Strategis

Artikel ini menegaskan bahwa SLI bukan sekadar alat ukur teknis, tetapi instrumen transformasi budaya dan organisasi. Pemerintah memiliki peran sentral untuk mendorong perubahan, melalui regulasi, insentif, sistem pembelajaran nasional, dan penguatan kompetensi.

Jika rekomendasi ini diimplementasikan, bukan hanya angka kecelakaan yang turun, tetapi juga tercipta industri konstruksi yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

📌 Sumber asli: Xu, J., Cheung, C., Manu, P., Ejohwomu, O., & Too, J. (2022). Implementing safety leading indicators in construction: Toward a proactive approach to safety management. Safety Science, 105929. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2022.105929

Pendahuluan: Rob, Bencana yang Pelan Tapi Mematikan

Berbeda dari banjir bandang atau luapan sungai yang datang cepat, banjir rob terjadi secara perlahan, didorong oleh pasang air laut yang kian tinggi, dan diperarah oleh penurunan permukaan tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Fenomena ini kini menjadi ancaman serius untuk berbagai kota besar pesisir Indonesia, termasuk Jakarta Utara, Semarang Timur, Brebes, dan Pekalongan.

Penelitian karya Annisa Widya Syafitri dan Agus Rochani dari Universitas Islam Sultan Agung ini menyajikan analisis komprehensif mengenai penyebab dan dampak banjir rob melalui pendekatan studi pustaka terhadap empat kota utama.

Akar Masalah: Kombinasi Alam dan Ulah Manusia

1. Penurunan Muka Tanah (Penurunan Tanah)

Fenomena ini terjadi ketika akuifer di bawah tanah mengering karena kelebihan pemompaan air tanah berlebih. Di Jakarta Utara, penurunan muka tanah mencapai 20–28 cm per tahun, angka yang sangat tinggi di skala global.

Hal serupa juga tercatat di Semarang Timur dengan angka 5,58 cm per tahun, menunjukkan korelasi erat antara pengambilan air tanah, pembangunan gedung tinggi tanpa kajian geoteknik, dan amblesan tanah.

2. Kenaikan Muka Air Laut (Kenaikan Permukaan Laut)

Pemanasan global menyebabkan suhu laut meningkat, memperluas volume udara dan menaikkan permukaan laut. Di Semarang Timur, muka laut naik hingga 5 mm/tahun, sementara di Brebes tercatat 3,87 cm/tahun. Dalam jangka panjang, hal ini membuat daratan di pesisir pantai semakin tenggelam.

3. Topografi dan Jenis Tanah

Wilayah dengan kontur datar dan jenis tanah aluvial seperti di Pekalongan dan Brebes sangat rentan terhadap cakupan yang bertahan lama. Tanah lempung jenuh di Semarang, misalnya, membuat udara sulit meresap sehingga menampung lebih sulit pasang surut.

Dampak Sosial dan Ekonomi: Saat Air Menenggelamkan Harapan

Banjir rob lebih disebabkan oleh sekadar menampung. Dampaknya meliputi:

• Kerusakan Infrastruktur : Jalan cepat rusak karena sering tergenang, drainase tersumbat akibat sedimentasi lumpur dan sampah.
• Kelumpuhan Ekonomi : Aktivitas pelabuhan Tanjung Priok terganggu akibat mencapai ketinggian 30–50 cm.
• Degradasi Sosial-Lingkungan : Wilayah yang terdampak lama-lama menjadi kumuh dan sarang penyakit seperti diare, iritasi kulit, hingga demam berdarah.
• Menurunnya Nilai Tanah : Studi Kurniawan (2013) menunjukkan harga lahan di kawasan penampungan rob menurun drastis hingga 30% dalam lima tahun.

Studi Kasus Empat Kota: Satu Gejala, Empat Wajah

Jakarta Utara

Wilayah ini berada di ketinggian 0–3 meter di atas permukaan laut. Rob mencapai 100 cm saat pasang. Parahnya, reklamasi pantai utara Jakarta justru menikmati situasi dengan mengurangi penutupan hutan bakau yang sejatinya berfungsi sebagai benteng alami.

Semarang Timur

Tanah aluvial yang jenuh membuat rob di sini bertahan lama. Infrastruktur seperti tanggul dan drainase rusak dan tidak terawat, serta pendangkalan sungai karena sedimentasi memperparah genangan.

Kabupaten Brebes

Topografi datar dengan kemiringan hanya 0–3% membuat udara laut mudah merangsek ke daratan. Diperkirakan pada tahun 2022, lebih dari 5.000 hektar lahan terendam.

Pekalongan

Terjadi banjir rob di lima kecamatan dan dua puluh desa. Penyebabnya meliputi sedimentasi sungai, penurunan tanah, serta rusaknya tanggul.

Solusi Struktural: Polder dan DAM Lepas Pantai

Sistem Polder

Polder bekerja dengan mengisolasi kawasan dari air laut menggunakan tanggul, dilengkapi pompa untuk membuang air keluar. Namun polder sering gagal karena:

• Kurang perawatan
• Tidak cukup luas
• Drainase internal tidak mendukung

Studi oleh Nugroho (2016) menyebut bahwa sistem polder hanya efektif bila dibarengi pendidikan dan perencanaan jangka panjang.

DAM Lepas Pantai (DLP)

DLP bisa menahan gelombang pasang dan sekaligus mengeluarkan air laut untuk didestilasi menjadi air tawar. Bahkan potensinya dikembangkan sebagai sumber energi dari gelombang laut. Namun tantangan biaya dan teknologi masih tinggi untuk diterapkan secara massal.

Rekomendasi Strategi: Kombinasi Pendekatan Adaptif dan Struktural

1. Moratorium Pengambilan Air Tanah
   Jakarta sempat mengeluarkan kebijakan ini, namun implementasinya masih lemah. Solusi: perbanyak instalasi udara permukaan dan PAM.
2. Rehabilitasi Infrastruktur Pesisir
   Termasuk pengerukan sungai, perbaikan drainase, dan pemeliharaan tanggul.
3. Restorasi Jalur Hijau
   Rehabilitasi mangrove harus menjadi prioritas. Selain sebagai penahan rampasan, mangrove menyimpan karbon dan menjadi habitat ikan.
4. Edukasi Masyarakat Pesisir
   Tanpa pemahaman dan keterlibatan warga, teknologi apapun akan gagal. Literasi risiko dan adaptasi harus ditingkatkan.
5. Penggunaan Data DEM dan Monitoring Satelit
   Digital Elevation Model (DEM) berguna untuk prediksi wilayah rawan rob. Kolaborasi dengan lembaga geospasial dapat memperkuat kebijakan tata ruang.

Opini: Dari Banjir Rob ke Reformasi Tata Kota

Banjir rob bukan sekedar bencana, tetapi gejala dari rusaknya sistem tata kelola kota pesisir. Kota-kota seperti Jakarta dan Semarang dibangun tanpa pertimbangan ekologisnya. Kini, setiap rob yang datang menjadi "nota protes" dari alam terhadap ekspansi tanpa batas.

Kebijakan harus bertransformasi dari reaktif menjadi proaktif. Pendekatan berbasis risiko, konservasi wilayah hulu, serta manajemen terpadu wilayah pesisir (ICZM) harus menjadi standar.

Kesimpulan: Tenggelam Jika Diam, Terselamatkan Jika Bergerak

Penelitian ini membuktikan bahwa banjir rob adalah fenomena multidimensi yang membutuhkan solusi lintas sektor. Mengandalkan tanggul saja tidak cukup. Solusinya harus bersifat sistemik mulai dari pengaturan tata ruang, konservasi udara tanah, hingga manajemen partisipatif berbasis komunitas.

Jika tidak segera ditangani, hal ini akan menghancurkan lebih dari sekedar tanah tetapi juga kehidupan, ekonomi, dan harapan kota-kota pesisir kita.

Sumber:

Syafitri, AW, & Rochani, A. (2021). Analisis Penyebab Banjir Rob di Kawasan Pesisir (Studi Kasus: Jakarta Utara, Semarang Timur, Kabupaten Brebes, Pekalongan) . Jurnal Kajian Ruang, 1(1), 16–28.