Konservasi Sumber Daya
Dipublikasikan oleh Viskha Dwi Marcella Nanda pada 21 Mei 2025
IWRM: Solusi Menyeluruh untuk Krisis Air Dunia
Di dunia yang krisis akibat pertumbuhan populasi, menghadapi perubahan iklim, dan eksploitasi berlebihan, pendekatan sektoral tidak lagi relevan. Integrated Water Resources Management (IWRM) hadir sebagai pendekatan ekologi holistik yang memadukan aspek, sosial, ekonomi, dan budaya dalam pengelolaan sumber daya air. Manual ini, disusun oleh Stockholm International Water Institute (SIWI), memberikan landasan kokoh bagi para pemangku kepentingan—baik teknisi, pembuat kebijakan, hingga masyarakat—untuk menerapkan IWRM secara praktis dan terarah.
Apa Itu IWRM dan Mengapa Penting?
IWRM adalah pendekatan yang menekankan koordinasi antarsektor dalam pengelolaan udara, dengan tujuan utama:
Dilihat dari Dublin Principles (1992) dan diperkuat dalam Agenda 21 (Rio Summit), IWRM menekankan bahwa udara:
Studi Kasus: Danau Hawassa di Ethiopia
Manual ini menggunakan Danau Hawassa sebagai studi utama. Danau ini merupakan sumber air utama bagi ±113.000 penduduk, dan menjadi pusat aktivitas ekonomi: pertanian, industri, pariwisata, serta perikanan. Namun, dalam 25 tahun terakhir, permukaan danau terus meningkat, menyebabkan banjir musiman dan kerusakan pertanian. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan IWRM untuk menyeimbangkan kebutuhan sosial dengan kapasitas ekologis.
Data Menarik:
Ancaman Sumber Daya Air: Ulah Manusia dan Tekanan Alam
Bab awal manual ini menjelaskan bahwa air tawar hanya 3% dari total air dunia , dan hanya kurang dari 1% yang dapat langsung dimanfaatkan manusia. Di Danau Hawassa, ancaman terbesar datang dari:
Akibatnya, kualitas air menurun, keanekaragaman hayati terancam, dan terjadi konflik antar pengguna.
Empat Pilar IWRM: Prinsip Dasar Pengelolaan Air Terpadu
1. Air adalah Sumber Daya Terbatas
Pengelolaan udara tidak boleh mengabaikan fakta bahwa udara tidak akan bertambah. Pemanfaatan berlebih dan polusi mempercepat krisis.
2. Pendekatan Partisipatif
IWRM menekankan perlunya partisipasi seluruh pemangku kepentingan: dari masyarakat adat, perempuan, petani, hingga pembuat kebijakan. Kebijakan kesuksesan tidak bisa tercipta dari atas saja.
3. Peran Sentral Perempuan
Perempuan, khususnya di komunitas pedesaan, adalah pengguna dan penjaga air utama. Ketika perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, efektivitas pengelolaan udara meningkat secara signifikan.
4. Air Sebagai Barang Ekonomi
Air perlu dikenakan biaya berdasarkan nilai penggunaan—tetapi harus tetap menjamin akses bagi masyarakat miskin. Penggunaan air yang tak terkendali sering terjadi karena menganggap air adalah barang gratis.
Pendekatan IWRM dalam Praktik: Mekanisme Intersektoral
Dalam bab praktik, manual ini menyoroti pentingnya kolaborasi antar sektor melalui pendekatan antar sektor dan antar tingkat . Ini terlihat dalam dua studi nyata:
Sukses: Komisi Sungai Mekong (Asia Tenggara)
Empat negara (Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam) membentuk badan pengelola bersama melalui dialog formal lintas sektor dan tingkat. Mekong menjadi contoh sukses implementasi IWRM multinasional .
Gagal: Sungai Tana di Kenya & Sungai Langat di Malaysia
Kegagalan IWRM disebabkan oleh tumpang tindih otoritas, minimnya partisipasi, dan perencanaan yang tidak berbasis data. Pembelajaran penting: IWRM gagal bukan karena konsepnya, tapi karena buruknya implementasi.
Manfaat IWRM: Dari Ekologi hingga Politik
IWRM tidak hanya menjaga udara, namun juga berdampak luas:
Kritik dan Refleksi: Apakah IWRM Selalu Efektif?
bahwa IWRMManual ini cukup realistis dalam mengakui bahwa IWRM bukan resep tunggal untuk semua lokasi . Tantangan implementasi antara lain:
Namun, pendekatan IWRM tetap relevan karena fleksibel. Hal ini dapat disesuaikan dengan konteks lokal, bersifat adaptif, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Kesimpulan: IWRM sebagai Arah Masa Depan Pengelolaan Air
Manual ini menyajikan panduan praktis dan konsep yang kuat untuk membangun sistem pengelolaan air yang adil, efisien, dan lestari. Dalam menghadapi krisis udara global, IWRM menawarkan cara untuk:
Sumber Referensi:
Air StockholmInstitut Air Internasional Stockholm. (2020). Prinsip dan Praktik Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu – Manual 1 SIWI.T. SIWI.
Kebijakan Publik
Dipublikasikan oleh pada 21 Mei 2025
Mengungkap Pola Risiko Stunting di Jawa Timur: Inovasi Visualisasi Spasial Temporal dengan Metode Fuzzy Mamdani
Stunting, sebuah kondisi terhambatnya pertumbuhan anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang mendesak di Indonesia. Tingkat prevalensi stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, bahkan melebihi standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20%. Data tahun 2019 menunjukkan prevalensi stunting nasional mencapai 27,67%, meskipun pada tahun 2021 angka ini sedikit menurun menjadi 24,4%. Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan angka prevalensi 23,5% pada tahun 2021, menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya skala nasional, melainkan juga menuntut perhatian serius di tingkat regional.
Pemerintah Indonesia, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah menetapkan target ambisius untuk menurunkan angka stunting balita hingga 14%. Pencapaian target ini memerlukan intervensi multidisiplin, dan salah satu kontribusi signifikan dapat datang dari ranah teknologi informasi. Paper berjudul "Visualisasi Spasial Temporal Tingkat Risiko Stunting di Jawa Timur Menggunakan Metode Fuzzy" oleh Arna Fariza, Rengga Asmara, dan Galuh Nurul Istiqomah, yang diterbitkan dalam Jurnal Teknologi dan Informasi edisi Maret 2023, menawarkan sebuah terobosan krusial dalam memahami dan mengatasi masalah ini. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem visualisasi pemetaan tingkat risiko stunting di Jawa Timur berbasis website yang memanfaatkan metode Fuzzy Mamdani serta analisis spasial temporal dari tahun 2017 hingga 2021. Pendekatan inovatif ini tidak hanya menyajikan data secara visual dan mudah diakses, tetapi juga memberikan analisis mendalam mengenai pola sebaran risiko stunting, yang sangat vital sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan kesehatan.
Analisis Mendalam Pendekatan Metodologis: Kekuatan Fuzzy Mamdani dalam Ketidakpastian Data Kesehatan
Penelitian ini mengadopsi metode action research yang komprehensif, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pusat dari metodologi ini adalah penerapan Logika Fuzzy, khususnya model Mamdani, untuk menentukan tingkat risiko stunting. Pemilihan metode Fuzzy didasari oleh kemampuannya dalam mengelola ketidakpastian dan kompleksitas data, menjadikannya sangat cocok untuk isu-isu kesehatan yang seringkali melibatkan variabel-variabel dengan interpretasi yang tidak selalu mutlak. Keunggulan Mamdani terletak pada kemampuannya menarik kesimpulan yang akurat dalam situasi yang tidak pasti, serta memberikan keputusan yang lebih spesifik dengan mempertimbangkan kondisi setiap himpunan daerah secara menyeluruh. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa salah satu kelemahan metode ini adalah keterbatasannya pada data kuantitatif pada tahap awal pemrosesan.
Variabel input kunci yang digunakan dalam penentuan tingkat risiko stunting didasarkan pada pendekatan ecological analysis, yang mengidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan berkaitan dengan kejadian stunting. Faktor-faktor tersebut meliputi:
Data untuk variabel-variabel ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku profil kesehatan Jawa Timur dari tahun 2019 hingga 2021 dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2017 dan 2018. Proses pengolahan data dengan Fuzzy Mamdani melalui tiga tahapan utama:
Studi Kasus dan Temuan Kunci: Dinamika Risiko Stunting 2017-2021
Analisis terhadap data stunting di Jawa Timur dari tahun 2017 hingga 2021 menghasilkan gambaran dinamis tentang tingkat risiko di berbagai kabupaten/kota. Hasil defuzzyfikasi menunjukkan bahwa pada tahun 2021, mayoritas wilayah (23 kabupaten/kota) memiliki tingkat risiko stunting yang rendah. Sementara itu, 6 kabupaten/kota berada pada tingkat risiko sedang, dan 2 kabupaten/kota masih menunjukkan tingkat risiko tinggi.
Data komparatif antara tahun 2017 dan 2021 memperlihatkan beberapa tren menarik:
Pentingnya peran variabel input terlihat jelas dalam penentuan hasil tingkat risiko. Sebagai contoh, jika dua atau lebih faktor berada pada himpunan fuzzy rendah, dan dua faktor lainnya berada pada himpunan rendah atau sedang, terutama jika kasus stunting berada pada himpunan tinggi, maka tingkat risiko yang dihasilkan akan tinggi. Sebaliknya, jika data masukan stunting berada pada himpunan rendah, maka secara otomatis akan menghasilkan tingkat risiko stunting yang rendah. Implikasi aturan yang tepat dan kurva keanggotaan yang akurat sangat menentukan akurasi hasil akhir.
Visualisasi Spasial Temporal: Memberi Warna pada Data untuk Pengambilan Keputusan
Salah satu kekuatan utama penelitian ini adalah visualisasi spasial temporal tingkat risiko stunting. Hasil perhitungan risiko pada setiap kabupaten/kota di Jawa Timur divisualisasikan menggunakan peta berbasis website, dengan pewarnaan yang intuitif: hijau untuk risiko rendah, kuning untuk sedang, dan merah untuk tinggi. Visualisasi ini memungkinkan pemantauan tren risiko stunting secara temporal dari tahun 2017 hingga 2021.
Analisis spasial, dalam konteks epidemiologi, sangat krusial untuk memahami pola geografis penyebaran penyakit. Dengan memvisualisasikan data pada peta, pembuat kebijakan dapat dengan cepat mengidentifikasi "zona merah" atau area prioritas yang memerlukan perhatian segera. Kemampuan untuk melihat perubahan tingkat risiko dari tahun ke tahun (analisis temporal) juga memberikan wawasan berharga tentang efektivitas program intervensi yang telah berjalan, serta membantu dalam perancangan strategi pencegahan di masa depan. Misalnya, penurunan risiko di Pacitan yang disebutkan sebelumnya akan terlihat jelas sebagai perubahan warna dari merah ke hijau pada peta, memberikan bukti visual keberhasilan program.
Nilai Tambah dan Kritik Konstruktif: Melangkah Lebih Jauh dari Sekadar Pemetaan
Penelitian ini memberikan nilai tambah yang signifikan dalam upaya penanggulangan stunting di Indonesia.
Meskipun demikian, ada beberapa area yang dapat menjadi fokus pengembangan dan kritik konstruktif:
Relevansi dengan Tren Industri dan Tantangan di Lapangan
Penelitian ini sangat relevan dengan tren global dalam e-health dan smart city, di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Visualisasi data kesehatan berbasis geografis adalah komponen kunci dari public health informatics, memungkinkan pemantauan penyakit, identifikasi hotspot, dan alokasi sumber daya yang efisien. Dalam konteks Indonesia, yang sedang gencar membangun infrastruktur digital dan mendorong pemanfaatan data untuk kebijakan publik, platform semacam ini memiliki potensi besar untuk direplikasi dan diadaptasi di berbagai provinsi lain.
Tantangan di lapangan terkait stunting sangat kompleks, mulai dari masalah gizi, sanitasi, akses layanan kesehatan, hingga faktor sosial budaya. Penelitian ini menyediakan sebuah alat diagnostik yang kuat untuk memahami dimensi spasial dan temporal dari masalah ini. Dengan mengetahui "di mana" dan "kapan" risiko stunting tinggi, pemerintah dapat menggeser fokus dari intervensi yang bersifat umum menjadi intervensi yang lebih bertarget dan presisi. Misalnya, di kabupaten/kota yang menunjukkan risiko tinggi secara konsisten, upaya dapat difokuskan pada peningkatan kualitas layanan puskesmas, program penyuluhan gizi intensif, atau pembangunan fasilitas sanitasi yang layak.
Kesimpulan: Masa Depan Pencegahan Stunting Berbasis Teknologi
Penelitian "Visualisasi Spasial Temporal Tingkat Risiko Stunting di Jawa Timur Menggunakan Metode Fuzzy" adalah langkah maju yang signifikan dalam upaya penanggulangan stunting. Dengan memadukan kekuatan Logika Fuzzy Mamdani dan Sistem Informasi Geografis (SIG), para peneliti telah berhasil menciptakan sebuah alat yang tidak hanya secara akurat mengidentifikasi tingkat risiko stunting, tetapi juga memvisualisasikannya secara intuitif dan temporal. Hasil penelitian ini, yang menunjukkan penurunan risiko di sebagian besar wilayah Jawa Timur namun juga menyoroti area dengan risiko yang tetap tinggi, memberikan peta jalan yang jelas bagi pembuat kebijakan.
Di masa depan, pengembangan lebih lanjut pada aspek validasi model, integrasi data yang lebih kaya, penambahan rekomendasi intervensi spesifik, serta kemampuan prediksi, akan semakin memperkuat peran teknologi dalam mengatasi masalah stunting. Pada akhirnya, penelitian ini bukan sekadar sebuah publikasi ilmiah, melainkan sebuah prototipe fungsional untuk masa depan pencegahan stunting yang lebih cerdas, lebih efisien, dan berbasis data. Dengan adopsi yang lebih luas dan pengembangan berkelanjutan, visi Indonesia bebas stunting dapat menjadi kenyataan yang semakin dekat.
Sumber Artikel:
Fariza, A., Asmara, R., & Istiqomah, G. N. (2023). Visualisasi Spasial Temporal Tingkat Risiko Stunting di Jawa Timur Menggunakan Metode Fuzzy. Jurnal Teknologi dan Informasi, 13(1), 83-91. DOI: 10.34010/jati.v13i1
Kontruksi Modern
Dipublikasikan oleh Sirattul Istid'raj pada 21 Mei 2025
Pendahuluan: Infrastruktur Hebat Butuh SDM Hebat
Pembangunan infrastruktur Indonesia, khususnya sejak 2014, mengalami lonjakan signifikan dari sisi anggaran maupun skala proyek. Namun, pertanyaan mendasarnya: apakah kualitas sumber daya manusia konstruksi kita sudah selaras dengan ambisi pembangunan tersebut?
Berangkat dari realitas ini, studi yang dilakukan oleh Dwifitra Jumas, Vivi Ariani, dan Asrini memfokuskan diri pada efektivitas pelatihan berbasis kompetensi, yang menjadi strategi utama pemerintah dalam mencetak tenaga kerja konstruksi yang andal. Evaluasi ini menggunakan pendekatan empat level model Kirkpatrick: reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil.
Konteks Masalah: Pelatihan Meningkat, Tapi Apakah Efektif?
Data dari LPJK Sumbar menunjukkan lonjakan pelatihan berbasis kompetensi dari hanya 5 kegiatan pada 2014 menjadi 17 kegiatan pada 2015. Ini merupakan peningkatan lebih dari tiga kali lipat. Namun, dengan tingginya investasi (sekitar Rp150 juta per kegiatan), evaluasi terhadap efektivitas program menjadi sangat penting.
Penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat dengan menyasar pelatihan yang diadakan antara 2017–2018. Total responden sebanyak 64 orang, yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, memberikan gambaran beragam terhadap persepsi dan dampak pelatihan.
Metodologi: Evaluasi Berbasis Model Kirkpatrick
Model evaluasi Kirkpatrick membagi efektivitas pelatihan dalam empat level:
Reaksi: sejauh mana peserta puas dengan pelatihan
Pembelajaran: seberapa besar pengetahuan/skill bertambah
Perilaku: apakah peserta menerapkan materi pelatihan
Hasil: dampak nyata pada performa kerja
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berisi 43 indikator, diuji validitas dan reliabilitasnya dengan SPSS. Uji hubungan dilakukan menggunakan analisis Kendall’s Tau-b dan chi-square untuk menilai kekuatan hubungan antar variabel.
Temuan Utama: Hanya 58% Indikator yang Efektif
Dari 43 indikator:
58,1% dinyatakan efektif (bernilai di atas cut-off poin ≥4)
Sisanya 41,9% tidak efektif, termasuk beberapa indikator penting seperti materi K3, kualitas waktu pelatihan, dan pengaruh pelatihan terhadap efisiensi waktu kerja
Temuan ini cukup mengejutkan, mengingat anggapan umum bahwa semua pelatihan berbasis kompetensi otomatis berkorelasi positif dengan peningkatan performa.
Detail Temuan Berdasarkan Level Kirkpatrick
Level 1: Reaksi
21 indikator digunakan, hanya 13 yang lolos cut-off. Yang gagal antara lain:
instruktur tidak menguasai materi secara maksimal
waktu pelatihan tidak cukup dan mengganggu pekerjaan
modul pelatihan tidak membantu memahami materi
Interpretasi: Banyak pelatihan dijalankan seperti “tugas administratif,” tanpa memperhatikan kenyamanan, waktu efektif, dan pendekatan instruktur yang komunikatif.
Level 2: Pembelajaran
6 indikator digunakan, dan hanya 3 yang efektif:
Materi komunikasi, K3, dan jadwal kerja dinilai belum cukup meningkatkan pembelajaran
Analisis tambahan: Materi teknis dan keselamatan seharusnya menjadi inti dari pelatihan konstruksi. Fakta bahwa hal ini justru kurang efektif menunjukkan adanya gap dalam metode pengajaran atau mungkin kekeliruan dalam penyampaian materi.
Level 3: Perilaku
5 indikator digunakan, hanya 2 yang efektif:
Peserta tidak merasa pelatihan membuat mereka lebih disiplin, mandiri, atau bertanggung jawab
Opini kritis: Ini adalah alarm serius. Jika pelatihan tidak mengubah perilaku kerja, maka pelatihan gagal mencapai tujuannya. Perubahan mindset dan attitude seharusnya jadi target utama dalam membentuk tenaga kerja profesional.
Level 4: Hasil
11 indikator digunakan, 7 dinilai efektif. Yang tidak efektif mencakup:
peserta tidak mempraktikkan materi
tidak membantu manajemen waktu kerja
tidak meningkatkan kemampuan membuat laporan
Catatan penting: Tanpa implementasi di lapangan, hasil pelatihan hanya tinggal di ruang kelas. Artinya, pelatihan perlu disertai sistem mentoring di proyek untuk memastikan transfer ilmu.
Evaluasi Kompetensi: Mana yang Terkait dengan Indikator Efektif?
Peneliti menghubungkan indikator pelatihan dengan 6 kompetensi utama:
Hanya 4 indikator yang signifikan:
Mengubah cara pandang & sikap (berpengaruh ke K2, S2, A2)
Meningkatkan keterampilan kerja (berpengaruh ke K1, A1)
Meningkatkan kemampuan membaca gambar (K1)
Materi sesuai unit kompetensi (A2)
Kesimpulan Penting: Dari 43 indikator, hanya 4 yang benar-benar berkorelasi dengan peningkatan kompetensi. Ini menunjukkan efektivitas pelatihan masih sangat terbatas dan perlu perombakan total.
Kritik dan Saran: Pelatihan Harus Relevan, Praktis, dan Evaluatif
Kritik Penulis:
Terlalu banyak pelatihan yang bersifat formalitas
Evaluasi hanya dilakukan dari sisi peserta, bukan juga dari pihak penyelenggara
Minim pemanfaatan teknologi pembelajaran (e-learning, simulasi proyek)
Rekomendasi Penguatan:
Libatkan pelaku industri dalam desain kurikulum pelatihan
Gunakan metode blended learning yang menggabungkan teori dan praktik lapangan
Lakukan evaluasi pasca-pelatihan di proyek nyata untuk mengukur dampak
Perbandingan dengan Studi Sebelumnya
Studi Lin et al. (2011) menunjukkan bahwa dalam sektor konstruksi di Taiwan, keberhasilan pelatihan sangat dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Sementara Kodri dkk. (2018) di Indonesia menemukan bahwa sertifikasi saja tidak cukup, tanpa diikuti perubahan proses kerja.
Penelitian ini memperkuat argumen bahwa proses pelatihan dan evaluasi harus lebih mendalam dan berkelanjutan, bukan hanya seputar penyampaian materi.
Kesimpulan Akhir: Pelatihan Tak Cukup, Harus Ada Transformasi
Penelitian ini memberikan gambaran gamblang tentang kondisi pelatihan SDM konstruksi di Indonesia, khususnya Sumatera Barat: belum cukup efektif. Hanya sebagian kecil indikator yang berkorelasi langsung dengan peningkatan kompetensi.
Untuk itu, pelatihan berbasis kompetensi harus mengalami revolusi—dari segi kurikulum, instruktur, metode evaluasi, hingga implementasi di lapangan.
Sumber
Penelitian ini dipublikasikan dalam:
Dwifitra Jumas, Vivi Ariani, dan Asrini (2021).
Analisis Hubungan Efektivitas Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi terhadap Level Kirkpatrick.
Rang Teknik Journal, Vol. 4 No. 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v4i1.2093
Infrastruktur Jalan
Dipublikasikan oleh Wafa Nailul Izza pada 21 Mei 2025
Pengantar
Industri konstruksi jalan berada dalam pusaran kebutuhan inovasi berkelanjutan. Meskipun pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan utama dalam kebijakan publik, proses adopsi teknologi di sektor ini kerap terhambat oleh kerangka regulasi, konservatisme desain, dan kurangnya insentif. Penelitian Jasper M. Caerteling secara komprehensif menyigi bagaimana pemerintah memainkan beragam peran dalam mendorong (atau justru menghambat) pengembangan teknologi baru dalam proyek infrastruktur jalan. Disertasi ini tidak hanya menganalisis teori, tetapi juga didukung oleh studi kasus dan survei skala besar.
Pergeseran Paradigma Pemerintah: Dari Manajer Proyek Menjadi Enabler Inovasi
Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi pergeseran besar dalam peran pemerintah, terutama di negara-negara seperti Belanda dan Amerika Serikat. Pemerintah tidak lagi sekadar sebagai manajer proyek, tetapi sebagai arsitek ekosistem inovasi. Langkah strategis seperti integrasi desain dan konstruksi, outsourcing fungsi teknis, serta kontrak berbasis kinerja telah menciptakan ruang lebih besar bagi perusahaan konstruksi untuk bereksperimen dan berinovasi.
Contoh nyatanya adalah program Roads to the Future di Belanda dan Corporate Master Plan for Research and Deployment of Technology and Innovation oleh FHWA di AS. Program-program ini memungkinkan sektor swasta menguji solusi baru melalui proyek percontohan yang didukung pemerintah.
Ragam Peran Pemerintah dalam Proyek Teknologi Konstruksi
Caerteling mengidentifikasi bahwa pemerintah berperan tidak hanya sebagai pembeli dan pengatur, tetapi juga sebagai sponsor, penyusun sistem, dan pengampu perubahan. Dalam penelitian ini, peran pemerintah dibagi menjadi dua kelompok utama:
1. Supply-side policies:
2. Demand-side policies:
Namun, adanya kebijakan yang terpisah antara sisi permintaan dan penawaran sering kali menciptakan inkonsistensi. Misalnya, ketika pemerintah mempromosikan teknologi tertentu melalui program R&D, namun pengadaan publik tetap netral (technology-blind), maka pasar untuk teknologi baru tidak terbentuk dengan jelas.
Hasil Studi Kasus dan Survei: Dampak Strategis Pemerintah
Studi kualitatif dilakukan terhadap tiga perusahaan konstruksi jalan yang mengembangkan delapan proyek teknologi. Di samping itu, survei kuantitatif melibatkan perusahaan di sektor konstruksi, manufaktur, dan farmasi di AS untuk membandingkan ketergantungan terhadap peran pemerintah.
Temuan utama meliputi:
Kritik dan Tantangan Nyata di Lapangan
Salah satu kritik menarik dari penelitian ini adalah ketidakefisienan dalam penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam proyek jalan. Posisi dominan pemerintah dan model tender kompetitif mengurangi nilai komersial dari paten karena tidak ada jaminan adopsi teknologi tersebut dalam proyek publik.
Selain itu, Caerteling menyoroti bahwa kebijakan subsidi untuk teknologi lama justru bisa menciptakan hambatan masuk bagi inovasi baru. Dengan kata lain, insentif pemerintah kadang mendukung status quo dan merugikan teknologi disruptif.
Nilai Tambah dan Relevansi Praktis
Disertasi ini memberikan kontribusi penting pada literatur dengan:
1. Model Konseptual Baru: Model dampak peran pemerintah terhadap performa proyek teknologi menunjukkan bahwa keberhasilan bukan hanya soal dana, tetapi juga konteks kebijakan dan struktur insentif.
2. Framework Strategi Bisnis: Analisis Caerteling membantu perusahaan memahami bagaimana menyelaraskan proyek R&D dengan strategi korporat dan tuntutan eksternal.
3. Pemahaman Baru tentang Infrastruktur Publik sebagai Sistem Teknis Besar: Pemerintah tidak sekadar pembeli, tetapi pencipta pasar untuk teknologi baru. Dalam sektor seperti energi atau telekomunikasi yang telah diprivatisasi, peran ini semakin berkurang. Namun di sektor jalan, pemerintah tetap menjadi sistem builder.
Studi Kasus Nyata dan Aplikasi Global
Contoh global dari peran aktif pemerintah dalam pengembangan teknologi jalan dapat dilihat di proyek SMART Motorways di Inggris yang mengandalkan teknologi pengaturan lalu lintas berbasis sensor dan AI. Di Jepang, ITS (Intelligent Transport Systems) menjadi prioritas nasional dalam strategi transportasi cerdas. Dalam konteks Indonesia, peluang ini terbuka lebar terutama dengan agenda transformasi digital dan proyek infrastruktur berskala besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rekomendasi Kebijakan dan Manajerial
Dari hasil penelitian, Caerteling menyarankan:
Kesimpulan
Disertasi ini memberikan gambaran tajam tentang bagaimana peran pemerintah sebagai pengatur, pembeli, dan fasilitator dapat mendorong—atau menghambat—adopsi teknologi di sektor konstruksi jalan. Bagi pemerintah, kunci keberhasilan bukan hanya pada alokasi anggaran, tetapi pada desain kebijakan yang terkoordinasi dan penciptaan iklim inovasi yang sehat. Sementara bagi pelaku industri, memahami dinamika ini menjadi keunggulan strategis dalam memenangkan proyek dan memimpin inovasi.
Sumber
Penelitian ini dapat diakses melalui Delft University of Technology dengan judul lengkap “Technology Development in Road Construction: The Role of Government in Technology Development and Commercialization” oleh Jasper M. Caerteling. Link resmi: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:1883a257-739e-4c7d-9e27-18334ed41862
Kegagalan Kontruksi
Dipublikasikan oleh Wafa Nailul Izza pada 21 Mei 2025
Pendahuluan: Kegagalan yang Berulang dan Jarang Dievaluasi Secara Menyeluruh
Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia mengalami lonjakan pembangunan infrastruktur, terutama proyek gedung publik yang didanai dari APBN/APBD. Meski kuantitas proyek meningkat, kualitasnya masih sering dipertanyakan. Tidak sedikit proyek mengalami kegagalan, baik dalam tahap pelaksanaan maupun pasca serah terima. Penelitian oleh Yustinus Eka Wiyana ini mengupas secara tajam apa saja faktor teknis yang secara langsung menyebabkan kegagalan konstruksi dan bangunan, khususnya dari proyek gedung pemerintahan di Jawa Tengah.
Berbekal studi lapangan pada 34 proyek antara tahun 1996 hingga 2008, artikel ini bukan hanya menjelaskan fakta, tetapi juga menyajikan model kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis hubungan antara variabel waktu, biaya, jenis kontrak, kualitas, dan kegagalan elemen bangunan.
Metode Penelitian: Pendekatan Ganda Kuantitatif dan Kualitatif
Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, model kuantitatif dengan metode Partial Least Square (PLS) untuk mengukur korelasi antar variabel. Kedua, model kualitatif yang digunakan untuk menangkap persepsi terhadap kualitas pengawasan pekerjaan, baik dari sisi internal maupun eksternal supervisi.
Sumber data terdiri dari dokumen kontrak proyek, investigasi teknis, serta kuesioner kepada 31 responden profesional yang terlibat langsung dalam proyek bangunan publik.
Temuan Utama: Struktur Bangunan Paling Rentan Gagal
Berdasarkan pengamatan terhadap proyek-proyek yang dianalisis, elemen struktur bangunan merupakan bagian paling sering mengalami kegagalan, dengan deviasi rata-rata mencapai 4,36% dari nilai kontrak. Selanjutnya disusul oleh elemen atap (2,53%), pondasi (0,15%), utilitas (0,12%), dan pekerjaan finishing (0,07%).
Temuan ini membuktikan bahwa permasalahan utama bukan terjadi di akhir, seperti pengecatan atau instalasi listrik, melainkan pada fondasi kekuatan utama dari bangunan itu sendiri. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kualitas pelaksanaan dari tahap paling awal.
Analisis Tambahan: Kontrak Murah, Mutu Hancur
Salah satu akar kegagalan yang paling mencolok adalah banyaknya proyek yang dimenangkan dengan harga penawaran di bawah 70% dari nilai pagu anggaran. Situasi ini mendorong kontraktor melakukan efisiensi berlebihan, mengorbankan mutu material, metode kerja, bahkan mengurangi volume pekerjaan secara diam-diam.
Studi juga menemukan bahwa proyek-proyek semacam ini umumnya minim dokumen pendukung untuk kontrol mutu. Ketiadaan gambar kerja rinci, tidak adanya Rencana Mutu Konstruksi (RMK), serta absennya briefing teknis rutin menjadi pola umum di proyek bermasalah.
Kasus Lapangan: Ketika “Asal Jadi” Jadi Standar Baru
Sebuah proyek pembangunan gedung sekolah di Jawa Tengah yang didanai APBD tahun 2006 mengalami keretakan struktur hanya dalam waktu satu semester. Penelusuran menunjukkan bahwa nilai kontraknya hanya 68% dari pagu dan jenis kontrak yang digunakan adalah lumpsum. Tim pelaksana memotong tinggi kolom dan menggunakan beton berkualitas rendah untuk mengejar efisiensi. Tidak ada supervisi lapangan harian dan pengawas dari konsultan hanya datang sekali dalam seminggu.
Dalam kasus lain, bangunan Puskesmas baru mengalami kebocoran parah di bagian atap saat musim hujan pertama setelah proyek rampung. Setelah diperiksa, ternyata kemiringan atap tidak sesuai gambar rencana, dan rangka baja ringan yang digunakan tidak memenuhi standar kekuatan minimum. Lagi-lagi, harga penawaran proyek jauh di bawah standar dan tidak ada kontrol mutu selama pelaksanaan.
Korelasi Variabel: Apa yang Sebenarnya Menyebabkan Kegagalan?
Dari hasil simulasi model SEM (Structural Equation Modeling), diperoleh kesimpulan penting:
1. Semakin pendek waktu pelaksanaan, semakin besar potensi kegagalan. Korelasi negatif sebesar -0,5289 antara durasi dan kegagalan menunjukkan bahwa percepatan jadwal tanpa penguatan manajemen teknis hanya akan memperbesar risiko rusaknya bangunan.
2. Jenis kontrak berpengaruh terhadap manajemen waktu dan kualitas. Kontrak dengan sistem swakelola cenderung lebih fleksibel dalam pengendalian mutu, sedangkan kontrak lumpsum rentan terhadap manipulasi karena fokus pada harga tetap.
3. Biaya rendah berbanding lurus dengan kualitas buruk. Penurunan biaya proyek (dengan memaksakan penawaran rendah) menghasilkan korelasi negatif terhadap kualitas sebesar -0,2081.
Dari sisi model kualitatif, ditemukan bahwa pengawasan internal dan eksternal memiliki kontribusi langsung terhadap kualitas hasil pekerjaan. Internal supervisi mencakup pelatihan, pengalaman, pendidikan, sertifikasi, hingga nilai proyek, sedangkan eksternal supervisi meliputi evaluasi mingguan, cek spesifikasi, briefing pagi, dan pengawasan harian.
Kritik dan Opini: Masalah Lama, Belum Ada Perubahan Signifikan
Meski penelitian ini dilakukan sebelum 2012, kenyataannya banyak proyek pemerintah hingga kini masih mengalami kegagalan teknis yang serupa. Masalah seperti “penawaran terendah jadi pemenang” masih dijadikan tolok ukur utama dalam proses lelang, tanpa menilai kemampuan teknis dan reputasi penyedia jasa secara menyeluruh.
Penerapan sistem supervisi juga belum maksimal. Banyak pengawas di lapangan yang terbatas jumlahnya, tidak kompeten, atau bahkan terafiliasi dengan kontraktor, sehingga tidak independen. Padahal, penelitian ini secara tegas menunjukkan bahwa tanpa supervisi yang kuat, kualitas tidak akan pernah bisa dikendalikan.
Implikasi Praktis: Langkah Nyata yang Bisa Dilakukan
Untuk menghindari kegagalan teknis pada proyek-proyek bangunan ke depan, berikut rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini:
1. Reformasi Sistem Lelang
Hapus penilaian berdasarkan harga terendah semata. Terapkan sistem evaluasi berimbang (quality-cost based selection) yang memperhitungkan kualitas teknis, pengalaman, dan kompetensi SDM kontraktor.
2. Wajibkan Supervisi Independen
Pastikan pengawas lapangan berasal dari pihak yang independen dan memiliki rekam jejak pengawasan yang baik. Lakukan audit berkala terhadap laporan supervisi.
3. Atur Batas Waktu yang Rasional
Tentukan durasi proyek berdasarkan beban kerja realistis, bukan kepentingan politik atau ambisi seremonial. Proyek cepat selesai tetapi penuh cacat hanya akan membuang anggaran publik.
4. Penguatan Kapasitas Pelaksana
Wajibkan pelatihan dan sertifikasi bagi semua tenaga kerja teknis yang terlibat dalam proyek bangunan publik, terutama yang menyangkut struktur, pondasi, dan atap.
Penutup: Pembangunan yang Bermutu Dimulai dari Komitmen Teknis
Artikel ini dengan gamblang menunjukkan bahwa kegagalan konstruksi bukan hanya disebabkan oleh faktor luar seperti cuaca atau bencana, tetapi lebih sering karena kesalahan dalam perencanaan teknis, pengawasan yang lemah, dan keinginan menekan harga secara berlebihan. Bangunan yang gagal bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kualitas pembangunan.
Reformasi sistem pengadaan dan supervisi harus menjadi prioritas jika Indonesia ingin keluar dari lingkaran kegagalan proyek infrastruktur. Pembangunan yang bermutu bukan soal cepat atau murah, tapi soal tepat, kuat, dan berkelanjutan.
Sumber Resmi:
Wiyana, Y. E. (2012). Analisis Kegagalan Konstruksi dan Bangunan dari Perspektif Faktor Teknis. Jurnal Wahana Teknik Sipil, Vol. 17 No. 2.
Diterbitkan oleh Politeknik Negeri Semarang.
Konstruksi
Dipublikasikan oleh Wafa Nailul Izza pada 21 Mei 2025
Mengapa Strategi Bisnis Jadi Kunci di Industri Konstruksi?
Di tengah pertumbuhan pasar konstruksi Indonesia yang pesat — dengan proyeksi mencapai USD 379,41 miliar pada 2028 — tidak semua perusahaan mampu merasakan dampaknya. PT Asia Civil Indonesia (ACI), salah satu pemain lokal di industri ini, menghadapi kenyataan pahit: pertumbuhan industri tidak otomatis berbanding lurus dengan performa perusahaan.
Melalui pendekatan kualitatif berbasis wawancara mendalam, penelitian ini berupaya menggali tantangan riil dan merumuskan strategi bisnis yang konkret dan aplikatif bagi PT ACI. Studi ini menjadi penting karena menggabungkan teori manajemen strategis dengan praktik lapangan dalam industri konstruksi yang kompleks dan kompetitif.
Potret Industri Konstruksi Indonesia: Peluang dan Realitas
Fakta dan Angka
Pertumbuhan ini ditopang oleh berbagai proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Negara (IKN), tol, LRT, dan fasilitas digital seperti pusat data. Namun, dominasi pasar belum serta merta menyentuh seluruh pemain industri. Banyak perusahaan — termasuk PT ACI — menghadapi stagnasi karena kurangnya strategi bisnis adaptif.
Masalah yang Dihadapi PT ACI
Beberapa hambatan utama yang ditemukan:
Penelitian ini merumuskan strategi untuk mengubah tantangan-tantangan tersebut menjadi peluang pertumbuhan jangka panjang. Caranya: melalui integrasi model bisnis baru, inovasi teknologi, dan optimalisasi jaringan (networking).
Pendekatan Teoritis: TOWS dan Strategy Diamond
TOWS Analysis
TOWS digunakan untuk menyusun strategi berdasarkan empat kategori:
Misalnya:
PT ACI yang memiliki kekuatan teknis dan finansial bisa menggunakan itu untuk masuk ke proyek infrastruktur pemerintah (SO).
Kekurangan manajemen proyek bisa diatasi dengan investasi pada software manajemen modern (WO).
Strategy Diamond
Model ini menggarisbawahi lima elemen strategis:
1. Arenas – Di mana perusahaan akan bersaing (residensial, komersial, infrastruktur).
2. Vehicles – Bagaimana cara bersaing (kemitraan, aliansi, investasi teknologi).
3. Differentiators – Keunikan perusahaan (kualitas layanan, sertifikasi, teknologi).
4. Staging – Urutan pelaksanaan strategi (jangka pendek, menengah, panjang).
5. Economic Logic – Bagaimana strategi menghasilkan laba (efisiensi biaya, volume proyek).
Model ini membantu PT ACI untuk menyusun rencana jangka panjang secara terstruktur, dari penguatan internal hingga penetrasi pasar baru.
Solusi dan Strategi: Langkah Konkret yang Direkomendasikan
1. Optimalisasi Manajemen Proyek Melalui Teknologi
Penggunaan Building Information Modeling (BIM) untuk efisiensi desain, estimasi biaya, dan koordinasi lintas disiplin.
Implementasi software manajemen proyek terintegrasi untuk monitoring real-time, dokumentasi, dan compliance otomatis.
Analisis tambahan: BIM bukan hanya alat visualisasi 3D, tetapi juga alat strategis untuk mengurangi rework dan meningkatkan akurasi biaya. Di negara maju, BIM sudah menjadi syarat tender. Indonesia juga menuju ke arah yang sama, dan PT ACI wajib mengikuti tren ini untuk tetap relevan.
2. Pembentukan Tim Ahli Multidisiplin
Merekrut atau melatih tenaga profesional di bidang teknik sipil, MEP, dan estimasi biaya.
Tujuannya: meningkatkan kualitas tender dan daya saing penawaran.
Catatan penting: Dalam kompetisi tender, kualitas proposal teknis sering kali lebih menentukan daripada sekadar harga. Tim internal yang andal menjadi investasi jangka panjang untuk reputasi dan kepercayaan pasar.
3. Diversifikasi Lini Proyek
Tidak hanya menggarap sektor infrastruktur, tapi juga merambah proyek perumahan, komersial, dan pusat data.
Langkah ini mengurangi risiko terhadap fluktuasi pasar sektor tertentu.
Konteks industri: Tingginya permintaan untuk hunian vertikal di Jakarta dan pusat data di wilayah industri seperti Bekasi dan Karawang adalah peluang yang bisa dioptimalkan.
4. Ekspansi Geografis dan Jejaring
Membangun koneksi di luar Jawa, terutama kawasan pertumbuhan seperti Kalimantan Timur (IKN), Sulawesi, dan Papua.
Aktif dalam forum bisnis, asosiasi konstruksi, dan kerja sama BUMN/swasta besar.
Insight tambahan: Networking bukan sekadar hubungan sosial — ia adalah modal strategis dalam mendapatkan informasi tender, kemitraan, dan akses logistik. PT ACI disarankan untuk membangun hubungan proaktif, termasuk dengan pemerintah daerah.
5. Transformasi Model Bisnis
Beralih dari model reaktif menjadi model proaktif berbasis strategi digital.
Mengintegrasikan CRM (Customer Relationship Management) dan digital marketing untuk menjangkau pasar baru dan klien korporat.
Relevansi tren: Era digital mendorong konstruksi menuju platform-based services. Klien semakin memilih kontraktor yang transparan, cepat respons, dan terhubung secara digital.
Studi Kasus Implementasi Strategi
Tantangan: PT ACI sering kalah tender meskipun memiliki portofolio bagus.
Analisis: Proposal kurang kompetitif dari sisi struktur biaya dan visualisasi teknis.
Nilai Tambah dan Perbandingan dengan Studi Lain
Penelitian ini memberikan kontribusi praktis yang jarang dimunculkan dalam riset konstruksi: integrasi antara strategi bisnis dan praktik manajemen proyek di perusahaan menengah.
Jika dibandingkan dengan studi sebelumnya seperti oleh Ulukan (2020) atau Melkonyan dkk. (2020), pendekatan Jeysen Wenas lebih aplikatif karena tidak hanya berhenti di tingkat teori tetapi menyusun rencana implementasi terukur yang cocok untuk pasar Indonesia.
Kritik terhadap Penelitian
Namun, pendekatan wawancara mendalam memberikan kekuatan dari sisi insight bisnis yang sering kali luput dalam studi kuantitatif.
Kesimpulan: Strategi adalah Jalan, Bukan Sekadar Tujuan
Penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan industri tidak otomatis berdampak pada semua pemain — kecuali mereka yang siap beradaptasi dan menyusun strategi. PT ACI, melalui pendekatan yang sistematis, bisa mentransformasi dirinya dari pemain menengah menjadi pemain utama dalam pasar konstruksi nasional.
Dengan menggabungkan teknologi, pengembangan SDM, ekspansi pasar, dan reformasi manajemen proyek, PT ACI dapat menavigasi tantangan industri konstruksi yang dinamis sekaligus menangkap peluang pertumbuhan jangka panjang.
Sumber Utama
Wenas, J., & Sunitiyoso, Y. (2024). Developing Business Strategies to Grow the Business of PT Asia Civil Indonesia. International Journal of Current Science Research and Review, 7(9), 7099–7107. DOI: 10.47191/ijcsrr/V7-i9-27