Di sebuah kawasan industri di pinggiran kota, deru mesin-mesin raksasa tak pernah berhenti berdenyut. Bagi mata awam, ini adalah simbol kemajuan ekonomi. Namun, bagi para pekerja di dalamnya, setiap detik adalah pertaruhan antara produktivitas dan keselamatan. Di sinilah K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) atau dalam bahasa global dikenal sebagai HSE (Health, Safety, and Environment), hadir bukan sekadar sebagai aturan formalitas, melainkan sebagai kontrak sosial yang menjaga martabat manusia di tengah mekanisasi.

K3 adalah sebuah ilmu dan metodologi yang dirancang untuk melindungi manusia, fasilitas, hingga lingkungan dari ancaman kecelakaan, penyakit akibat kerja, hingga pencemaran. Dalam dunia manufaktur yang keras, K3 adalah benteng terakhir yang memisahkan antara efisiensi kerja dengan tragedi kemanusiaan.

 

Anatomi Bahaya: Memahami Batas Antara Risiko dan Tragedi

Seringkali terjadi kekeliruan dalam memahami apa itu kecelakaan. Dalam arsitektur kebijakan keselamatan, kita harus mampu membedah perbedaan antara Bahaya (Hazard), Insiden, dan Kecelakaan (Accident). Sebuah beban berat yang tergantung dengan rantai yang nyaris putus adalah sebuah bahaya. Ketika rantai itu benar-benar putus, ia menjadi sebuah insiden. Namun, jika beban tersebut jatuh tepat di atas kepala pekerja hingga menimbulkan luka atau fatality, barulah ia dikategorikan sebagai kecelakaan.

Persoalannya, banyak industri di Indonesia hanya bereaksi saat kecelakaan telah terjadi. Padahal, inti dari kebijakan HSE adalah manajemen risiko sebelum rantai tersebut putus. Hal ini mencakup pengenalan terhadap 5M industri: Man (Manusia), Machine (Mesin), Method (Metode), Material (Bahan), dan Money (Uang). Kelima elemen ini harus terintegrasi dalam satu sistem pengawasan yang ketat agar tidak ada celah bagi malapetaka.

 

Hierarki Pengendalian: Mengapa APD Bukan Solusi Utama?

Ada kecenderungan salah kaprah di mana perusahaan merasa sudah "aman" hanya dengan membagikan helm dan sepatu keselamatan kepada pekerja. Padahal, dalam Hierarki Pengendalian Risiko, Alat Pelindung Diri (APD) berada di urutan paling buncit atau tingkat efektivitas terendah.

Strategi yang jauh lebih mumpuni adalah Eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya. Jika tidak memungkinkan, langkah berikutnya adalah Substitusi, seperti mengganti bahan kimia beracun dengan yang lebih aman. Selanjutnya adalah Rekayasa Teknik, misalnya memasang pelindung pada mesin yang berputar atau memasang sensor otomatis. Langkah keempat adalah Administrasi, melalui prosedur kerja yang ketat dan pelatihan berkala. Baru setelah semua langkah tersebut dilakukan, APD digunakan sebagai pelindung tambahan. Bergantung hanya pada APD tanpa melakukan eliminasi bahaya sama saja dengan mengirim prajurit ke medan perang hanya dengan rompi tanpa strategi tempur yang jelas.

 

Belajar dari Tragedi: Bedah Kasus Forklift dan Tekanan Manajemen

Investigasi mendalam terhadap kecelakaan industri seringkali mengungkap fakta pahit: kesalahan manusia (human error) biasanya hanyalah puncak gunung es dari kegagalan sistem manajemen. Mari kita bedah kasus klasik di gudang-gudang logistik, di mana seorang pekerja tertabrak forklift.

Secara kasat mata, operator forklift mungkin dianggap lalai. Namun, melalui analisis 5W (Root Cause Analysis), kita akan menemukan akar masalah yang lebih dalam. Mengapa operator tersebut tidak melihat ada orang di depannya? Ternyata karena beban yang dibawa terlalu tinggi hingga menutupi pandangan. Mengapa dia membawa beban setinggi itu? Karena ada perintah dari atasan untuk menyelesaikan pengiriman secepat mungkin. Mengapa atasan memaksa? Karena sistem target perusahaan yang tidak realistis mengabaikan protokol keselamatan demi mengejar profit.

Dalam konteks ini, petugas K3 harus memiliki keberanian untuk menjadi auditor internal yang fair, bukan sekadar mencari "kambing hitam" dari kalangan buruh, melainkan berani menyoroti kebijakan manajerial yang timpang.

 

Labirin Regulasi: Dari SMK3 hingga Standar Global

Indonesia telah mematok standar keselamatan melalui Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Di kancah internasional, industri kita juga mulai mengadopsi ISO 45001 untuk keselamatan kerja dan ISO 14001 untuk lingkungan.

Namun, penerapan standar ini bukan tanpa tantangan. Sektor-sektor dengan risiko tinggi seperti Minyak dan Gas (Oil & Gas), Petrokimia, dan Pertambangan biasanya memiliki kepatuhan yang jauh lebih ketat dibandingkan industri menengah-kecil. Seringkali, kendala biaya dan kurangnya dukungan dari pemilik perusahaan membuat departemen K3 seolah berjalan sendirian tanpa anggaran yang memadai. Padahal, kebijakan yang sehat seharusnya melihat biaya K3 sebagai investasi jangka panjang untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat klaim asuransi, kerusakan fasilitas, hingga sanksi hukum dari pemerintah.

 

Budaya 5R dan Etika Lingkungan: Melampaui Pagar Pabrik

Kebijakan HSE yang paripurna tidak hanya berhenti pada keselamatan fisik pekerja, tetapi juga mencakup kesehatan lingkungan sekitar. Kita tidak bisa menutup mata terhadap kasus pencemaran sungai oleh limbah industri. Industri yang sehat harus memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang dijalankan dengan jujur, bukan sekadar laporan di atas kertas.

Di dalam area kerja sendiri, disiplin dimulai dari hal kecil: 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin). Tempat kerja yang berantakan, kabel yang menjuntai tak beraturan, dan tumpahan minyak yang dibiarkan adalah benih-benih kecelakaan. Housekeeping yang baik adalah cermin dari mentalitas keselamatan sebuah organisasi. Jika merawat kebersihan saja gagal, bagaimana mungkin sebuah industri bisa merawat nyawa manusia?

 

Refleksi Akhir: Menuju Industri yang Manusiawi

Pada akhirnya, K3 adalah tentang peradaban. Sebuah bangsa yang maju bukan hanya dihitung dari berapa banyak pabrik yang berdiri, melainkan dari seberapa aman rakyatnya bekerja di dalam pabrik tersebut. Organisasi K3 seperti P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) harus diisi oleh personil yang memiliki kompetensi teknis sekaligus integritas moral.

Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Lingkungan Hidup harus lebih proaktif dalam melakukan inspeksi berkala. Tidak boleh ada ruang bagi industri "nakal" yang mengabaikan prosedur keselamatan hanya demi menekan biaya operasional. Karena pada setiap deru mesin yang berputar, ada harapan keluarga yang menanti kepulangan selamat sang pekerja di rumah.

Di tengah deru ketidakpastian gelombang pandemi yang kembali menghangat, sebuah ruang virtual menjadi saksi bisu pertemuan para pembelajar data. Di sana, narasi bukan lagi soal angka-angka mati, melainkan sebuah upaya investigatif untuk menggali pola yang terkubur di balik tumpukan informasi mentah. Fenomena ini membawa kita pada satu kesadaran fundamental: dalam ekonomi digital masa kini, data adalah mineral baru yang menunggu untuk ditambang. Namun, layaknya menambang emas, prosesnya tidaklah instan dan memerlukan ketajaman metodologi serta alat yang mumpuni.

 

Filosofi Penambangan: Bukan Sekadar Alat, Melainkan Cara Pandang

Seringkali, pelaku usaha maupun akademisi terjebak dalam perdebatan teknis mengenai perangkat lunak mana yang paling digdaya. Namun, esensi dari data mining bukanlah pada alatnya, melainkan pada pemahaman kita dalam mendesain pekerjaan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Penting untuk mengklarifikasi perbedaan antara ilmu penambangan data itu sendiri dengan alat bantunya, seperti Python. Keduanya adalah entitas yang berbeda; yang satu adalah bidang ilmunya, dan yang lain adalah sarana untuk mencapainya.

Penerapan data mining dalam dunia bisnis bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan untuk mengambil keputusan yang kuantitatif. Keputusan yang diambil bukan lagi berdasarkan intuisi semata, melainkan hasil dari proses "menambang" untuk mendapatkan pola-pola tersembunyi (hidden patterns) yang berperan besar dalam membantu pengambilan keputusan strategis. Proses ini jauh lebih rumit daripada sekadar mengurutkan data (sorting) atau menemukan nilai ekstrem; ia adalah upaya memahami perilaku di balik angka.

 

Anatomi Proses: Mengurai Kerangka Kerja dari Hulu ke Hilir

Untuk memahami bagaimana sebuah data mentah berubah menjadi wawasan (insight) yang bernilai, kita harus menengok kerangka kerja yang sistematis. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia diawali dengan persiapan data (data preparation) yang krusial, mencakup pemilihan variabel hingga penanganan data yang hilang (missing values). Tahap ini ibarat membersihkan bijih besi dari lumpur sebelum masuk ke tungku pembakaran; kualitas hasil akhirnya sangat bergantung pada kejernihan input yang diberikan.

Setelah data siap, langkah berikutnya adalah eksplorasi dan visualisasi. Di sinilah kita mulai melihat "wajah" dari data tersebut sebelum menerapkan teknik-teknis spesifik. Proses ini melibatkan evaluasi model yang ketat untuk memastikan akurasi dan meminimalisir kesalahan (error). Dalam dunia investigasi data, kita mengenal istilah supervised learning dan unsupervised learning. Perbedaan mendasarnya terletak pada keberadaan label atau target; apakah kita sedang melatih model dengan jawaban yang sudah diketahui, atau membiarkan algoritma menemukan strukturnya sendiri.

 

Klasterisasi: Mengelompokkan yang Tak Terlihat

Salah satu teknik yang paling reflektif dalam penambangan data adalah clustering atau klasterisasi. Tugas utamanya adalah memasukkan sejumlah objek ke dalam kelompok-kelompok tertentu, di mana setiap kelompok berisi objek yang memiliki kemiripan paling tinggi. Salah satu metode yang paling populer dibahas adalah K-Means. Secara teknis, K-Means bekerja dengan menciptakan pusat-pusat kelompok (centroids) dan menghitung jarak setiap data terhadap pusat tersebut.

Namun, hasil klasterisasi ini seringkali memberikan kejutan. Dalam sebuah eksperimen mengenai data kepemilikan mesin potong rumput, algoritma mencoba memisahkan antara pemilik (owner) dan bukan pemilik (non-owner) berdasarkan pendapatan dan luas lahan. Hasilnya tidak selalu sempurna; terkadang terjadi pencampuran yang menunjukkan bahwa satu metode tidak selalu cocok untuk semua jenis data. Di sinilah insting seorang analis diperlukan untuk memilih antara metode partisi atau metode hierarki.

 

Duel di Meja Hijau Digital: Python versus R

Dalam investigasi kita terhadap ekosistem pengolahan data, muncul dua nama besar yang mendominasi: Python dan R. Statistik menunjukkan bahwa saat ini Python menjadi perangkat lunak yang paling banyak digunakan, diikuti oleh R Studio. Mengapa Python begitu dominan? Jawabannya terletak pada fleksibilitasnya. Python adalah bahasa pemrograman bertujuan umum (general-purpose) yang sangat cepat untuk optimasi dan komputasi skala besar.

Python didukung oleh pustaka (library) raksasa yang memudahkan pekerjaan kita. Ada Pandas untuk analisis data yang mendalam, NumPy untuk pengolahan matriks dan vektor, Matplotlib untuk visualisasi grafik, hingga Scikit-learn (sklearn) yang menjadi jantung bagi implementasi mesin pembelajar. Di sisi lain, R Studio awalnya dikembangkan khusus untuk statistik, yang membuatnya sangat unggul dalam visualisasi data ilmiah.

Pilihan antara keduanya seringkali kembali pada masalah kenyamanan. Namun, dari sisi efisiensi, Python memiliki keunggulan sebagai interpreter yang dibangun di atas bahasa tingkat rendah seperti C. Hal ini menciptakan trade-off: Python lebih mudah digunakan karena banyak fungsi yang tinggal dipanggil, namun sedikit lebih lambat dibandingkan jika kita membangun program dari nol menggunakan bahasa C murni.

 

Lingkungan Kerja: Thonny, Spyder, dan Ekosistem IDE

Bagi seorang penambang data, lingkungan pengembangan terintegrasi (Integrated Development Environment atau IDE) adalah bengkel kerjanya. Pilihan IDE sangat beragam, mulai dari Spyder, Jupyter Notebook, hingga Thonny. Masing-masing memiliki karakteristik unik. Spyder, misalnya, sangat populer karena kemampuannya menampilkan variabel dan grafik secara berdampingan, mirip dengan lingkungan kerja di MATLAB atau R Studio.

Sementara itu, Thonny menawarkan kesederhanaan bagi pemula tanpa memerlukan sinkronisasi yang rumit. Penggunaan IDE ini memudahkan kita dalam melakukan coding, running, hingga melihat history dari perintah yang telah dijalankan. Hal ini krusial agar kita tidak kehilangan jejak dalam proses eksperimen data yang panjang.

 

Studi Kasus: Membedah Kepemilikan dan Pendapatan

Untuk memberikan gambaran nyata, mari kita tinjau data ekonomi mengenai kaitan antara pendapatan (income) dan kepemilikan aset. Dengan menggunakan Python, kita dapat dengan mudah membaca data dalam format CSV dan melakukan analisis statistik deskriptif. Kita bisa menghitung rata-rata pendapatan, varians, hingga melakukan visualisasi hubungan antar variabel.

Dalam pengujian data pemilik mesin potong rumput, ditemukan bahwa data seringkali tidak beraturan. Ada mahasiswa atau pekerja dengan pendapatan tertentu yang pola kepemilikannya sulit ditebak hanya dengan satu variabel. Di sinilah pentingnya multivariate analysis. Kita tidak hanya melihat satu dimensi, melainkan gabungan dari berbagai fitur untuk mendapatkan gambaran utuh. Akurasi sebuah model sangat bergantung pada bagaimana kita mengatur parameter dan membagi data menjadi data latih (training) dan data uji (testing).

 

Refleksi Akhir: Urgensi Pendidikan Data yang Intensif

Sebagai penutup dari analisis ini, ada satu benang merah yang harus ditarik: pendidikan data mining tidak bisa dilakukan secara instan melalui webinar singkat. Dibutuhkan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan untuk benar-benar menguasai metode-metode di dalamnya. Setiap metode, mulai dari klasterisasi, klasifikasi, hingga regresi, memerlukan waktu pendalaman setidaknya dua jam per sesi untuk memahami teori sekaligus prakteknya.

Di masa depan, kemampuan menambang data akan menjadi pembeda antara perusahaan yang sekadar bertahan dengan perusahaan yang memimpin pasar. Kita harus berhenti melihat data sebagai beban penyimpanan, dan mulai melihatnya sebagai aset strategis yang harus diolah dengan penuh ketelitian investigatif.

Di tengah rimba industri yang kian kompetitif, banyak organisasi terjebak dalam perlombaan mengejar selembar kertas bertajuk sertifikat ISO 9001:2015. Namun, bagi mereka yang memahami esensi dari tata kelola, sertifikat tersebut hanyalah artefak. Nyawa sebenarnya terletak pada satu proses yang sering kali dianggap menakutkan namun sangat krusial: audit.

Audit bukan sekadar inspeksi mendadak untuk mencari celah kesalahan karyawan. Jika kita membedahnya dengan kacamata analitis, audit adalah instrumen evaluasi yang sistematis, independen, dan terdokumentasi. Tujuannya sangat luhur, yakni memperoleh bukti audit yang objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria standar telah dipenuhi. Dalam narasi besar kebijakan organisasi, audit adalah mekanisme checks and balances yang memastikan bahwa janji kualitas kepada pelanggan tetap terjaga di atas relnya.

 

Filosofi Independensi: Memisahkan ‘Diri’ dari Objek

Satu pilar fundamental dalam audit adalah independensi. Seorang auditor tidak boleh mengaudit bidang kerjanya sendiri. Mengapa demikian? Karena secara psikologis dan administratif, sulit bagi seseorang untuk melihat cacat pada karyanya sendiri dengan mata yang murni objektif. Dalam praktik di lapangan, organisasi biasanya membentuk tim internal di mana auditor dari satu departemen akan memeriksa departemen lain secara acak.

Prasyarat bagi seorang auditor pun tidak main-main. Mereka harus melalui pelatihan intensif mengenai teknik bertanya, cara mengumpulkan bukti, hingga kemampuan menganalisis dokumen. Tanpa kompetensi ini, audit hanya akan menjadi percakapan dangkal yang tidak menyentuh akar masalah. Auditor harus mampu membedakan antara opini pribadi dengan bukti nyata, memastikan bahwa setiap temuan didasarkan pada fakta keras di lapangan.

 

Audit Internal vs. Eksternal: Antara Introspeksi dan Validasi Dunia

Audit internal adalah garis pertahanan pertama. Ini adalah momen introspeksi di mana perusahaan "memeriksa diri sendiri" sebelum pihak luar datang menjatuhkan penilaian. Manajemen biasanya menunjuk personel yang memiliki pemahaman mendalam tentang alur kerja organisasi namun tetap menjaga jarak objektivitas. Auditor internal bertugas mengidentifikasi area yang lemah dan mencari potensi perbaikan sebelum kesalahan tersebut menjadi fatal.

Namun, introspeksi saja tidak cukup untuk membangun kepercayaan publik. Di sinilah peran badan sertifikasi internasional melalui audit eksternal. Prosesnya dimulai dari registrasi, di mana perusahaan menyerahkan profil dan dokumen persyaratan seperti akta perusahaan. Setelah itu, dilakukan desk audit untuk memeriksa kelengkapan manual mutu, prosedur standar (SOP), dan formulir.

Jika dokumen dinyatakan laik, auditor eksternal akan turun langsung ke lapangan. Menariknya, sertifikat yang didapat bukanlah akhir dari perjalanan. Setiap tahun, organisasi akan menjalani surveillance audit atau audit pemeliharaan. Ini adalah pengingat keras bahwa kualitas bukanlah destinasi sekali jalan, melainkan komitmen yang harus dirawat setiap hari agar tidak "layu" termakan rutinitas.

 

Menembus Dinding Birokrasi melalui Semangat "Genba"

Seorang auditor investigatif tidak akan puas hanya dengan duduk di belakang meja sambil membolak-balik kertas. Mereka harus melakukan apa yang disebut sebagai Genba—turun langsung ke lokasi di mana proses berlangsung. Tujuannya adalah memverifikasi apakah realitas di lapangan selaras dengan apa yang tertulis di dalam SOP.

Sering kali terjadi anomali di mana dokumen menyatakan "Proses A dilakukan dengan alat B", namun saat diverifikasi secara fisik, karyawan menggunakan cara lain karena dianggap lebih cepat. Audit berfungsi untuk memotret ketidaksesuaian ini bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengevaluasi apakah SOP-nya yang terlalu kaku atau implementasinya yang memang menyimpang.

Dalam konteks ini, auditor harus mampu membangun narasi yang positif. Kesuksesan audit sangat bergantung pada kemampuan auditor meyakinkan auditi (pihak yang diaudit) bahwa mereka datang sebagai mitra perbaikan, bukan sebagai "polisi" yang mencari kesalahan. Jika auditi merasa terancam, mereka akan cenderung defensif, menyembunyikan data, atau bahkan memberikan jawaban bias yang menyesatkan proses evaluasi.

 

Risk-Based Thinking: Paradigma Baru Versi 2015

Salah satu revolusi dalam standar ISO 9001 versi 2015 dibandingkan versi sebelumnya adalah pengalihan fokus pada berpikir berbasis risiko (risk-based thinking). Auditor kini dituntut untuk menelusuri sejauh mana sebuah departemen memahami risiko yang mengintai dalam proses mereka.

Identifikasi risiko tidak boleh hanya sekadar daftar di atas kertas. Auditor akan menanyakan: "Apa rencana pencegahannya? Bagaimana implementasinya? Dan apa hasil evaluasinya?" Jika sebuah organisasi mengklaim telah mengidentifikasi risiko keamanan kerja namun tidak memiliki bukti tindakan mitigasi yang nyata, maka poin penilaian mereka akan rendah. Audit adalah tentang bukti, bukan janji.

 

Metodologi Audit: Alur Vertikal dan Horizontal

Untuk mendapatkan gambaran utuh, auditor menggunakan teknik yang presisi. Pendekatan pertama adalah Audit Vertikal, di mana auditor menelusuri satu proses secara mendalam dari awal hingga akhir. Misalnya, dimulai dari penerimaan pesanan pelanggan (order), masuk ke perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, proses manufaktur, hingga barang dikirim ke gudang. Penelusuran ini bisa dilakukan secara maju (forward) atau mundur (backward) untuk mengecek ketertelusuran produk.

Pendekatan kedua adalah Audit Horizontal, yang lebih berbasis pada klausul standar. Auditor memeriksa satu persyaratan spesifik—misalnya pengendalian informasi terdokumentasi—di semua departemen yang relevan. Dengan kombinasi dua metode ini, auditor dapat memastikan bahwa sistem manajemen mutu tidak hanya kuat secara sektoral, tetapi juga terintegrasi secara organisasional.

 

Anatomi Temuan: Membedah Major, Minor, dan Observasi

Hasil akhir dari setiap audit adalah laporan temuan yang dikategorikan berdasarkan tingkat keparahannya. Pemahaman mengenai kategori ini sangat krusial bagi manajemen untuk menentukan prioritas perbaikan:

1. Major (Ketidaksesuaian Berat): Ini adalah temuan yang bersifat sistemik atau kegagalan fatal yang berdampak langsung pada kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Contohnya adalah pengabaian total terhadap pengujian bahan baku atau tidak dilakukannya audit internal secara periodik. Temuan ini biasanya menahan keluarnya sertifikat dan wajib diperbaiki dalam waktu singkat, umumnya 1 hingga 2 bulan.

2. Minor (Ketidaksesuaian Kecil): Penyimpangan yang bersifat insidental dan tidak berdampak sistemik pada mutu. Misalnya, adanya salah ketik pada kode dokumen atau satu instansi di mana SOP tidak ditandatangani. Perbaikan diberikan waktu sekitar 1 bulan.

3. Observasi (Peluang Perbaikan): Ini bukan merupakan pelanggaran terhadap standar, melainkan saran dari auditor untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya, auditor menyarankan perusahaan menggunakan perangkat lunak otomatis untuk menggantikan pencatatan manual guna mengurangi risiko kesalahan manusia (human error).

Ada satu catatan penting dalam kebijakan audit: temuan minor yang ditemukan secara berulang pada audit-audit berikutnya dapat "dinaikkan kelasnya" menjadi temuan Major. Hal ini dilakukan karena pengulangan kesalahan menunjukkan bahwa manajemen gagal melakukan perbaikan yang efektif, yang pada gilirannya mencerminkan kelemahan sistemik dalam organisasi.

 

Isu Sektoral: Menembus Batas Mutu hingga Anti-Fraud

Dalam diskusi kebijakan publik yang lebih luas, sering muncul pertanyaan apakah audit mutu bisa mendeteksi kecurangan atau fraud keuangan. Secara teknis, ISO 9001 berfokus pada manajemen mutu. Namun, seorang auditor yang jeli dapat menemukan indikasi inefisiensi atau kebocoran anggaran melalui pemeriksaan proses pengadaan (procurement).

Jika perusahaan ingin benar-benar memitigasi risiko korupsi dan suap, mereka harus mengintegrasikan sistem mutu dengan ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan). Di sini, fokusnya bukan lagi sekadar kualitas produk, melainkan integritas proses. Audit akan melibatkan pemeriksaan komisi etika, uji tuntas (due diligence) terhadap rekanan bisnis, hingga perlindungan bagi pelapor pelanggaran (whistleblowing). Kebijakan ini memastikan bahwa organisasi tidak hanya "bermutu" dalam produk, tetapi juga "bersih" dalam praktik bisnis.

 

Menutup Celah: Pentingnya Tindak Lanjut dan Perbaikan Berkelanjutan

Audit bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari babak baru perbaikan. Setelah closing meeting dilakukan dan laporan dibacakan, tanggung jawab berpindah ke tangan manajemen. Mereka harus merumuskan tindakan korektif yang menyentuh akar masalah (root cause analysis).

Menggunakan alat bantu seperti diagram Ishikawa (Fishbone), organisasi harus mampu menjawab mengapa kesalahan tersebut terjadi dan bagaimana mencegahnya agar tidak terulang kembali. Audit yang sukses adalah audit yang menghasilkan perubahan nyata dalam cara kerja organisasi, bukan sekadar tumpukan kertas laporan yang berdebu di lemari arsip.

Pada akhirnya, audit ISO 9001:2015 adalah cerminan dari kematangan sebuah organisasi. Ia menunjukkan apakah sebuah perusahaan dijalankan berdasarkan keinginan sesaat atau berdasarkan sistem yang terukur. Bagi pelanggan, sertifikat ISO adalah jaminan ketenangan; bagi investor, itu adalah sinyal risiko yang terkendali; dan bagi organisasi itu sendiri, audit adalah kompas yang memastikan mereka tetap berada pada jalur keunggulan di tengah samudera kompetisi yang kian ganas.

 

•  

• Certification process flow ISO

• Risk assessment matrix business

• Root cause analysis fishbone diagram

• Difference ISO 9001 vs ISO 37001

Di sebuah sudut gedung tinggi di Jakarta, para komisioner Wasit Persaingan Usaha seringkali harus berhadapan dengan dilema yang tua: bagaimana menjaga agar "tangan tak terlihat" Adam Smith tidak berubah menjadi kepalan tangan yang mencekik pemain kecil. Persaingan usaha di Indonesia bukan sekadar teks hukum di atas kertas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ia adalah napas bagi demokrasi ekonomi. Tanpa pengawasan yang jeli, pasar bebas hanyalah sebuah sirkuit di mana kuda liar berlari tanpa kendali, menabrak siapa saja yang mencoba menyalip.

 

Filosofi di Balik Arena: Mengapa Persaingan Lebih Berharga dari Aset

Banyak orang salah kaprah dengan menganggap bahwa kekuatan ekonomi sebuah negara diukur dari seberapa banyak aset yang dimiliki negara atau segelintir konglomerat. Namun, sejarah memberikan pelajaran pahit melalui runtuhnya Uni Soviet atau transformasi dramatis China. Kepemilikan aset yang masif tanpa adanya kompetisi hanya akan melahirkan inefisiensi yang karatan. Kita belajar bahwa Fair Competition jauh lebih krusial dibandingkan sekadar Free Competition.

Dalam konsep Free Competition, siapa yang kuat, dialah yang menang—sebuah hukum rimba ekonomi. Namun, dalam Fair Competition, negara hadir melalui otoritas seperti KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) untuk memastikan semua orang memiliki titik start yang sama. Filosofi dasarnya adalah: bukan soal siapa yang memiliki pabriknya, tapi apakah pabrik tersebut dipaksa untuk terus berinovasi karena takut kehilangan pelanggan kepada pesaingnya. Persaingan adalah mesin abadi inovasi; tanpa itu, sebuah bangsa hanya akan menjadi bangsa pemungut rente yang statis.

 

Membedah Anatomi Monopoli: Antara Posisi dan Praktik

Satu hal yang seringkali luput dari mata publik adalah pembedaan antara memiliki posisi monopoli dengan melakukan praktik monopoli. Dalam kacamata hukum persaingan usaha, menjadi besar atau menjadi satu-satunya pemain di pasar bukanlah sebuah dosa. Jika sebuah perusahaan menguasai pasar karena produknya paling unggul dan harganya paling kompetitif, itu adalah prestasi. Yang menjadi masalah—dan yang dilarang—adalah ketika posisi dominan tersebut disalahgunakan untuk menghambat pemain baru masuk ke pasar.

Mari kita bedah kasus PLN sebagai studi kasus klasik mengenai Essential Facilities (Fasilitas Esensial). PLN menguasai infrastruktur hulu hingga hilir, dari pembangkitan hingga kabel transmisi yang masuk ke rumah-rumah kita. Secara teknis, sangat tidak efisien jika setiap perusahaan listrik membangun kabel sendiri-sendiri di jalan yang sama. Inilah yang disebut fasilitas esensial. Namun, kebijakan publik yang sehat harus mampu memisahkan antara pengelolaan infrastruktur esensial (kabel transmisi) dengan niaganya. Di sinilah tantangannya: bagaimana memastikan bahwa penguasaan atas fasilitas esensial tidak digunakan untuk menjegal inovasi energi terbarukan dari pihak swasta yang ingin ikut serta dalam jaringan tersebut.

 

Memahami Perilaku Pasar melalui Kacamata SCP

Untuk memahami mengapa harga sebuah komoditas di Indonesia sulit turun, jurnalis dan analis sering menggunakan kerangka kerja Structure-Conduct-Performance (SCP). Struktur pasar kita yang masih bersifat oligopolistik di banyak sektor (hanya dikuasai beberapa pemain besar) secara otomatis akan memengaruhi conduct atau perilaku perusahaan di dalamnya.

Ketika struktur pasar hanya diisi oleh tiga atau empat pemain besar, godaan untuk melakukan koordinasi harga—daripada berperang harga—menjadi sangat tinggi. Perilaku ini kemudian bermuara pada performance atau kinerja pasar yang buruk: harga tinggi bagi konsumen dan keuntungan berlebih bagi produsen tanpa adanya peningkatan kualitas. Memutus rantai SCP yang toksik ini memerlukan lebih dari sekadar denda; ia memerlukan keberanian untuk mengubah struktur pasar itu sendiri melalui kebijakan deregulasi dan kemudahan akses bagi pemain baru.
 

Jejak Keberhasilan: Dari Kasus Temasek hingga Langit Murah

Indonesia pernah mencatat sejarah emas ketika KPPU membongkar kasus kepemilikan silang oleh Temasek Holdings di Telkomsel dan Indosat. Ini bukan sekadar urusan hukum korporasi, melainkan urusan pulsa rakyat. Sebelum kasus ini terbongkar, tarif SMS di Indonesia termasuk yang tertinggi di kawasan. Melalui intervensi persaingan usaha, monopoli terselubung ini dipatahkan, menghasilkan ledakan efisiensi yang kita rasakan sekarang: tarif komunikasi yang jauh lebih terjangkau.

Contoh nyata lainnya adalah liberalisasi industri penerbangan. Generasi lama mungkin ingat ketika naik pesawat adalah kemewahan yang hanya milik segelintir orang. Namun, dengan dibukanya akses pasar dan diberlakukannya aturan main yang mencegah maskapai incumbent menjegal pemain baru, lahirlah era Low Cost Carrier (LCC). Persaingan memaksa maskapai mencari cara paling efisien untuk terbang, dan hasilnya, langit Indonesia kini terbuka bagi siapa saja, dari mahasiswa hingga pedagang pasar.

 

Lubang Menganga dalam Regulasi: Dilema Merger dan Wewenang

Namun, di balik keberhasilan itu, masih ada lubang besar yang menganga dalam regulasi kita. Salah satu yang paling kritikal adalah sistem Post-Notification dalam proses merger dan akuisisi. Di Indonesia, perusahaan boleh bergabung dulu, baru melapor ke otoritas persaingan usaha kemudian. Secara naratif, ini seperti memisahkan telur yang sudah dikocok. Jika setelah merger ternyata terbukti terjadi monopoli yang merugikan publik, sangat sulit bagi otoritas untuk memaksa perusahaan tersebut "bercerai" kembali.

Bandingkan dengan sistem Pre-Notification yang dianut banyak negara maju, di mana rencana merger harus disetujui wasit sebelum sah dilakukan. Selain itu, KPPU kita masih seperti macan yang ompong dalam hal wewenang penggeledahan. Jika otoritas persaingan usaha di Jerman atau Uni Eropa memiliki wewenang untuk melakukan penggerebekan mendadak guna menyita bukti kartel, KPPU seringkali harus mengetuk pintu dengan sopan dan menunggu izin yang lama, yang memberikan waktu bagi pelaku kartel untuk menghilangkan jejak digital mereka.

 

Isu Sektoral: Luka di Petani dan Permainan Tender

Masalah persaingan usaha di Indonesia juga merambat ke sektor akar rumput. Kita sering membicarakan monopoli di kota, tapi lupa pada Oligopsoni yang menjerat petani di desa. Dalam struktur pasar ini, banyak petani (penjual) hanya berhadapan dengan sangat sedikit pembeli besar (tengkulak atau pabrik pengolah). Akibatnya, petani tidak memiliki daya tawar dan terpaksa menerima harga rendah, sementara konsumen di kota tetap membayar harga tinggi. Inilah inefisiensi pasar yang paling menyakitkan secara sosial.

Di sisi lain, anggaran negara pun terus bocor akibat penyakit kronis tender kolutif. Data menunjukkan bahwa sekitar 70-80% kasus yang ditangani otoritas persaingan usaha berkaitan dengan persekongkolan tender. Proyek-proyek infrastruktur seringkali sudah "diatur" pemenangnya sebelum diumumkan, membuat negara membayar lebih mahal untuk kualitas yang seringkali di bawah standar. Jika kita bisa membersihkan praktik ini, triliunan rupiah uang pajak rakyat bisa diselamatkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

Terakhir, kita tidak bisa mengabaikan tingginya suku bunga perbankan kita dibandingkan negara tetangga. Struktur perbankan yang cenderung kaku dan kurangnya mobilitas nasabah antar bank menciptakan inefisiensi sistemik. Persaingan di sektor keuangan bukan hanya soal jumlah bank, tapi soal seberapa mudah nasabah berpindah ke bank yang menawarkan layanan lebih baik tanpa dihambat oleh birokrasi yang sengaja dipersulit.

 

Menuju Horison Baru: Refleksi dan Harapan

Masa depan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada seberapa berani kita memperkuat wasit persaingan usaha kita. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan ekonomi kita dikuasai oleh segelintir pemain yang nyaman dalam lindungan regulasi yang usang. Memperkuat KPPU, mengubah sistem notifikasi merger, dan memperluas wewenang investigasi adalah harga mati untuk mewujudkan keadilan ekonomi.

Pasar yang sehat bukanlah pasar yang tanpa aturan, melainkan pasar yang aturan mainnya ditaati oleh semua orang, tanpa kecuali. Seperti menjinakkan kuda liar, tugas negara bukan untuk membunuh semangat pasar, melainkan memberikan pelana dan kendali agar ia berlari ke arah yang membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir penunggangnya.

Dunia pasar adalah sebuah ekosistem yang penuh gejolak, diibaratkan sebagai seekor kuda liar yang memiliki tenaga luar biasa untuk memacu pertumbuhan, namun sekaligus menyimpan potensi destruktif jika dibiarkan berlari tanpa kendali. Di satu sisi, tenaga sang kuda mampu mendorong efisiensi, memicu inovasi teknologi, dan memperluas pilihan bagi konsumen. Namun, tanpa pelana hukum yang kuat dan wasit yang jeli, kuda liar ini bisa mengamuk, menginjak-injak hak-hak pengusaha kecil, dan mengeksploitasi masyarakat melalui praktik monopoli yang menyesakkan. Inilah esensi dari perjalanan panjang Indonesia dalam membangun tata kelola persaingan usaha yang sehat sejak fajar reformasi menyingsing.

Krisis ekonomi tahun 1997-1998 memberikan pelajaran yang sangat pahit namun berharga bagi bangsa ini. Saat itu, fundamental ekonomi kita terbukti rapuh karena fondasinya dibangun di atas pasir sentralisasi kekuasaan dan akses eksklusif para kroni. Ketika angin krisis bertiup kencang, bangunan ekonomi yang tampak megah itu runtuh seketika. Dari puing-puing itulah, kesadaran kolektif muncul bahwa ekonomi nasional memerlukan "aturan main" yang menjamin keadilan bagi semua pemain, bukan hanya bagi mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan. Lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai komitmen untuk beralih dari sistem ekonomi terpimpin menuju mekanisme pasar yang berkeadilan.

 

Antara Fair Competition dan Free Competition: Sebuah Pembedaan Filosofis

Dalam diskursus ekonomi global, sering kali terjadi kesalahpahaman yang mencampuradukkan antara konsep persaingan bebas (free competition) dengan persaingan sehat atau jujur (fair competition). Persaingan yang sepenuhnya bebas tanpa aturan cenderung berakhir pada hukum rimba, di mana yang kuat memangsa yang lemah, yang pada akhirnya justru melahirkan monopoli baru yang lebih kuat. Sebaliknya, persaingan sehat adalah sebuah mekanisme di mana kebebasan dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan koridor hukum agar tidak mengganggu kebebasan orang lain serta tidak merugikan kepentingan orang banyak.1

Secara filosofis, persaingan sebenarnya merupakan karakteristik dasar manusia. Manusia memiliki insting untuk bersaing, namun sejarah tata nilai dan ideologi suatu bangsa akan menentukan bagaimana persaingan itu dikelola. Belajar dari runtuhnya Uni Soviet pada akhir dekade 1980-an melalui program glasnost dan perestroika Mikhail Gorbachev, kita memahami bahwa sistem ekonomi terpimpin yang mengabaikan persaingan akan berakhir pada kegagalan alokasi sumber daya. Namun, perubahan kepemilikan aset dari negara ke sektor swasta pun tidak serta-merta menjamin kesejahteraan jika tidak dibarengi dengan aturan persaingan. Di Rusia pasca-Soviet, privatisasi massal tanpa regulasi persaingan yang kuat justru melahirkan kelompok oligarki yang menguasai sektor-sektor strategis.1

Hal unik terjadi di China dan Vietnam. Meskipun secara ideologis masih memegang kendali kepemimpinan komunis, negara-negara ini justru merangkul undang-undang persaingan usaha sebagai instrumen untuk mendisiplinkan para pelaku ekonomi mereka. Mereka menyadari bahwa persaingan jauh lebih penting daripada sekadar kepemilikan aset oleh negara. Persaingan mendorong efisiensi yang tidak bisa dihasilkan oleh komando administratif semata. Di Indonesia, semangat ini diterjemahkan ke dalam upaya mengendalikan pasar agar tidak disalahgunakan, sebuah upaya yang secara visual sering diibaratkan dengan patung pengendalian kuda di markas Federal Trade Commission Amerika Serikat.1

Kebutuhan akan persaingan sehat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah penanda identitas bagi ekonomi modern. Saat ini, lebih dari 120 negara telah mengakomodasi hukum persaingan dalam sistem hukum mereka. Persaingan sehat menjadi prasyarat dalam berbagai perjanjian perdagangan bilateral maupun multilateral. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas ekonomi global, tidak bisa menghindar dari arus ini jika ingin membangun iklim investasi yang berkelanjutan dan kompetitif.

 

Klarifikasi Konsep: Memahami Batas Antara Dominasi dan Pelanggaran

Salah satu kerancuan paling mendasar yang sering menghantui persepsi publik, bahkan sebagian pelaku usaha, adalah pandangan bahwa memiliki posisi monopoli adalah sebuah tindakan kriminal. Secara legal, menjadi dominan atau bahkan menjadi satu-satunya pemain di pasar bukanlah sebuah pelanggaran hukum. Yang dilarang secara tegas oleh UU No. 5 Tahun 1999 bukanlah posisi monopolinya, melainkan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan tersebut.1

Posisi dominan adalah sebuah keadaan di mana seorang pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang berarti di pasar bersangkutan atau memiliki posisi yang lebih tinggi di antara pesaingnya. Dalam terminologi hukum kita, angka 50% untuk satu pelaku usaha atau 75% untuk tiga pelaku usaha merupakan ambang batas bagi otoritas pengawas untuk mulai memberikan perhatian ekstra. Namun, "kebesaran" (bigness) tidak identik dengan "kejahatan" (badness). Perusahaan bisa menjadi besar karena inovasi mereka yang luar biasa atau efisiensi yang tiada banding. Otoritas persaingan hanya akan melakukan intervensi jika raksasa ini mulai menggunakan kekuatan pasarnya (market power) untuk menyingkirkan pesaing secara tidak adil atau mengeksploitasi konsumen melalui harga yang eksesif dan pasokan yang sengaja dibuat langka.1

Doktrin Fasilitas Esensial dan Anatomi Sektor Listrik

Dalam lanskap ekonomi, terdapat beberapa sektor di mana persaingan murni secara fisik maupun ekonomi hampir tidak mungkin dilakukan. Inilah yang melahirkan konsep Essential Facilities atau Fasilitas Esensial. Doktrin ini menyatakan bahwa sebuah fasilitas dikategorikan esensial jika bersifat unik, dikendalikan oleh pemegang monopoli, tidak mungkin direplikasi secara wajar oleh pesaing, dan tanpanya pesaing tidak dapat masuk ke pasar hilir.6

Studi kasus paling relevan di Indonesia adalah sektor ketenagalistrikan yang dikelola oleh PT PLN (Persero). Industri listrik dapat dibedah menjadi empat elemen utama: hulu (pembangkitan), transmisi (jaringan kabel tegangan tinggi), distribusi (jaringan kabel ke rumah-rumah), dan hilir (penjualan/retail). Secara teknis, segmen pembangkitan bisa dikompetisikan dengan melibatkan produsen listrik swasta (Independent Power Producers atau IPP). Namun, segmen transmisi dan distribusi adalah monopoli alamiah karena membangun jaringan kabel sejajar milik dua atau tiga perusahaan berbeda di satu wilayah akan sangat boros biaya dan tidak efisien bagi konsumen.

Karena transmisi dan distribusi merupakan fasilitas esensial, negara melakukan intervensi melalui regulasi. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kuasa usaha ketenagalistrikan harus dikembalikan kepada negara melalui PLN. Namun, untuk mencegah terjadinya praktik monopoli yang merugikan, pemerintah memiliki peran vital sebagai regulator yang menetapkan tarif dan standar pelayanan. Ini adalah bentuk keseimbangan: monopoli tetap ada untuk efisiensi infrastruktur, namun perilakunya dijinakkan oleh regulasi harga agar rakyat tidak menjadi korban dari kekuatan pasar yang absolut.

 

Pisau Analisis SCP: Membedah Perilaku dan Kinerja Pasar

Untuk memahami mengapa sebuah industri tertentu menghasilkan harga yang mahal, kualitas rendah, atau inovasi yang mandek, para analis kebijakan sering menggunakan kerangka kerja Structure-Conduct-Performance (SCP). Paradigma ini mengajarkan bahwa terdapat hubungan linear dan kausal antara bagaimana sebuah pasar terstruktur, bagaimana pelaku usaha berperilaku di dalamnya, dan hasil akhir yang dirasakan oleh masyarakat.10

Pertama, Struktur (Structure) mengacu pada komposisi pemain di pasar. Apakah pasar tersebut berbentuk persaingan sempurna dengan banyak pemain kecil, ataukah bersifat oligopoli di mana hanya ada segelintir raksasa? Semakin terkonsentrasi sebuah pasar, semakin besar kekuatan pasar yang dimiliki oleh para pemain utama. Hal ini diukur melalui rasio konsentrasi (seperti CR4) yang menunjukkan persentase pangsa pasar yang dikuasai oleh empat perusahaan terbesar.13

Kedua, Perilaku (Conduct) menggambarkan tindakan nyata perusahaan dalam merespons struktur pasar tersebut. Dalam struktur oligopoli yang ketat, perusahaan cenderung saling mengamati satu sama lain. Perilaku ini bisa bersifat kompetitif, misalnya melalui perang inovasi dan iklan, namun bisa juga mengarah pada perilaku kolusif seperti penetapan harga secara rahasia (price fixing), pembagian wilayah pemasaran, atau pemboikotan pesaing baru.10

Ketiga, Kinerja (Performance) adalah muara dari seluruh interaksi tersebut. Kinerja diukur dari tingkat profitabilitas perusahaan, efisiensi alokasi sumber daya, dan kesejahteraan konsumen. Jika kinerja pasar menunjukkan harga yang jauh melampaui biaya produksi atau inovasi yang lamban meskipun permintaan tinggi, maka dapat dipastikan ada yang salah dalam perilaku atau struktur pasar tersebut.16

Sebagai contoh, di industri telekomunikasi seluler Indonesia, struktur pasar telah bergeser dari monopoli negara menjadi oligopoli ketat. Analisis SCP menunjukkan bahwa meskipun jumlah pemain sedikit, tekanan persaingan antar-operator telah memaksa mereka untuk berperilaku efisien, yang pada gilirannya menghasilkan kinerja berupa tarif yang semakin terjangkau dan adopsi teknologi yang cepat.

 

Investigasi Kasus Landmark: Keberhasilan Penegakan Hukum Persaingan

Keandalan sebuah otoritas persaingan usaha tidak diukur dari berapa banyak denda yang berhasil dikumpulkan untuk kas negara, melainkan dari seberapa besar surplus ekonomi yang berhasil dikembalikan kepada masyarakat. Dalam sejarahnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menangani beberapa kasus landmark yang memberikan dampak sistemik bagi ekonomi nasional.

Kasus Temasek dan Runtuhnya Tembok Tarif SMS

Salah satu kasus paling monumental dalam penegakan hukum persaingan di Indonesia adalah perkara kepemilikan silang (cross-ownership) oleh Temasek Holdings, perusahaan investasi milik pemerintah Singapura. Pada pertengahan 2000-an, Temasek melalui anak usahanya, SingTel dan ST Telemedia, secara efektif mengendalikan dua operator seluler terbesar di Indonesia, yakni Telkomsel dan Indosat. Secara kolektif, kedua perusahaan ini menguasai lebih dari 80% pangsa pasar saat itu.4

Penyelidikan mendalam KPPU mengungkap sebuah anomali: tarif SMS di Indonesia merupakan salah satu yang termahal di dunia, berkisar antara Rp250 hingga Rp350 per pesan. Padahal, analisis ekonomi menunjukkan bahwa biaya produksi pengiriman satu SMS hanya berkisar di angka Rp70. Adanya kepemilikan silang tersebut diduga menciptakan situasi "pemimpin harga" (price leadership) di mana tidak ada insentif bagi kedua operator untuk saling bersaing menurunkan harga.5

Keputusan KPPU yang memerintahkan Temasek untuk melakukan divestasi saham di salah satu perusahaan tersebut memicu gelombang perubahan besar. Pasca putusan yang akhirnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung, struktur pasar telekomunikasi Indonesia menjadi lebih cair. Divestasi saham Indosat kepada Qatar Telecom (kini Ooredoo) mengakhiri era kepemimpinan harga yang kaku. Dampaknya terasa seketika: perang tarif SMS pecah, harga jatuh ke level yang lebih rasional, dan miliaran rupiah uang konsumen berhasil diselamatkan setiap tahunnya.19

Revolusi Langit: Liberalisasi Industri Penerbangan

Sebelum tahun 2001, bepergian dengan pesawat terbang adalah simbol status sosial yang eksklusif bagi kalangan atas. Industri penerbangan saat itu dikelola dengan tangan besi melalui asosiasi maskapai (INACA) yang memiliki kewenangan dari pemerintah untuk menetapkan tarif batas bawah secara kolektif. Kompetisi hampir tidak ada, dan efisiensi maskapai sangat rendah karena mereka merasa terlindungi oleh kesepakatan harga tersebut.1

KPPU melakukan langkah berani dengan memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah untuk mencabut kewenangan asosiasi dalam menetapkan tarif. Hasilnya adalah lahirnya era Low Cost Carrier (LCC) atau penerbangan berbiaya murah. Liberalisasi ini mengubah wajah transportasi Indonesia secara permanen.

Penerapan prinsip persaingan di langit Indonesia tidak hanya menguntungkan konsumen secara langsung melalui tiket murah, tetapi juga meningkatkan konektivitas antar-wilayah, mendorong pertumbuhan pariwisata, dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Maskapai nasional seperti Lion Air Group tumbuh menjadi raksasa regional, sementara Garuda Indonesia dipaksa untuk terus berinovasi dalam layanan full service agar tetap relevan di tengah gempuran maskapai murah.

 

Kritik Regulasi: Menyoroti Kelemahan Struktural KPPU

Meskipun telah menorehkan banyak prestasi, KPPU tetap beroperasi di bawah bayang-bayang keterbatasan wewenang yang sering kali membuat penegakan hukum terasa seperti macan kertas. Jika dibandingkan dengan otoritas persaingan di negara-negara maju seperti Jerman atau Jepang, terdapat celah regulasi yang sangat lebar yang perlu segera ditambal.1

Masalah Penggeledahan: Macan Tanpa Taring Pro-Justitia

Di Jerman, otoritas persaingan (Bundeskartellamt) memiliki wewenang yang sangat luas dalam melakukan pengumpulan bukti. Mereka dapat melakukan penggeledahan mendadak (dawn raids) di kantor perusahaan yang dicurigai tanpa pemberitahuan sebelumnya, menyita dokumen fisik maupun digital, serta mendapatkan bantuan penuh dari kepolisian. Wewenang ini sangat vital karena bukti-bukti kartel biasanya disembunyikan dengan sangat rapi dalam bentuk perjanjian rahasia.1

Sebaliknya, KPPU di Indonesia tidak memiliki kewenangan pro-justitia untuk melakukan upaya paksa secara mandiri. KPPU tidak bisa menyita barang bukti atau melakukan penggeledahan tanpa izin pengadilan yang prosesnya sering kali memakan waktu lama, memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menghilangkan jejak bukti. Selain itu, KPPU juga kesulitan dalam memanggil saksi secara paksa jika mereka enggan bekerja sama. Tanpa instrumen penggeledahan dan penyadapan, pembuktian kasus kartel di Indonesia sering kali hanya mengandalkan bukti tidak langsung (indirect evidence) atau analisis ekonometrika yang lebih mudah digoyahkan di meja hijau.1

Kutukan Post-Notification: Memisahkan Telur yang Sudah Dikocok

Kritik tajam juga diarahkan pada sistem pengendalian merger dan akuisisi di Indonesia. Sejak berdirinya, Indonesia menerapkan sistem Post-Notification, di mana pelaku usaha hanya diwajibkan melaporkan transaksi penggabungan atau peleburan usaha kepada KPPU paling lambat 30 hari setelah transaksi tersebut berlaku secara yuridis.1

Ini adalah sebuah anomali dalam praktik internasional. Analogi yang sering digunakan adalah "mencoba memisahkan kuning telur yang sudah dikocok merata di dalam mangkuk." Jika setelah merger terjadi, KPPU menemukan bahwa transaksi tersebut mengakibatkan monopoli yang merugikan masyarakat, maka upaya membatalkan merger tersebut akan sangat sulit secara praktis dan hukum. Aset telah digabungkan, karyawan telah dipindahkan, dan sistem operasional telah menyatu. Membatalkan merger yang sudah jadi (post-factum) bisa menimbulkan guncangan ekonomi yang lebih besar bagi perusahaan tersebut.1

Sistem Pre-Notification, yang mewajibkan perusahaan melapor dan mendapatkan lampu hijau dari otoritas sebelum transaksi sah, jauh lebih ideal karena memberikan kepastian hukum bagi investor dan perlindungan dini bagi pasar. Meskipun regulasi terbaru melalui UU Cipta Kerja mencoba mempercepat proses penilaian, transisi menuju Pre-Notification yang mandatori tetap menjadi agenda reformasi hukum yang mendesak bagi Indonesia.

 

Penyakit Kronis Sektoral: Benalu dalam Ekonomi Nasional

Sejarah penegakan hukum di KPPU mencerminkan adanya penyakit kronis dalam struktur ekonomi kita. Terdapat beberapa sektor yang terus-menerus menjadi lumbung pelanggaran, yang menunjukkan bahwa budaya persaingan sehat belum sepenuhnya mendarah daging di tanah air.1

Kanker Persekongkolan Tender: Pencurian Uang Rakyat secara Halus

Fakta yang mengejutkan adalah bahwa sekitar 70% hingga 80% dari total perkara yang ditangani oleh KPPU dari tahun ke tahun merupakan kasus persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran negara, baik di pusat maupun di daerah, masih menjadi sasaran empuk praktik kolusi antar-pengusaha dan oknum birokrasi.1

Persekongkolan ini biasanya dilakukan melalui pengaturan pemenang secara bergantian, pemberian akses eksklusif terhadap informasi teknis, atau penggunaan perusahaan boneka untuk menciptakan ilusi persaingan. Dampaknya bukan hanya pada kerugian keuangan negara akibat harga yang dikatrol naik (mark-up), tetapi juga pada rendahnya kualitas infrastruktur publik karena kontraktor yang menang bukanlah yang paling kompeten, melainkan yang paling pandai bersekongkol. Meskipun denda administratif kini telah ditingkatkan hingga mencapai 10% dari omzet penjualan, godaan untuk merampok uang negara melalui tender kolutif tetap menjadi tantangan terbesar bagi integritas pasar di Indonesia.37

Tragedi di Hulu: Oligopsoni dan Nasib Petani Pangan

Jika di sisi hilir kita sering mengeluhkan monopoli penjual, maka di sisi hulu kita berhadapan dengan masalah Oligopsoni, yaitu kondisi di mana terdapat banyak penjual (petani) namun hanya ada sedikit pembeli yang dominan. Struktur pasar ini sangat lazim ditemukan dalam komoditas strategis seperti beras, tebu, dan jagung.1

Petani kita sering kali berada dalam posisi sebagai penerima harga (price taker). Karena keterbatasan modal, teknologi penyimpanan yang minim, dan akses pasar yang terputus, mereka terpaksa menjual hasil panen kepada segelintir pedagang besar atau tengkulak dengan harga yang sangat rendah, terutama saat musim panen raya. Dalam rantai pasok beras, panjangnya distribusi yang melibatkan 6 hingga 7 tingkatan perantara mengakibatkan harga yang diterima petani tetap rendah, namun harga yang dibayar konsumen di pasar tetap tinggi. Oligopsoni menciptakan inefisiensi yang sistematis: kekayaan hanya terkonsentrasi di tangan para spekulan, sementara produsen sejati (petani) tetap terperangkap dalam kemiskinan.40

Teka-Teki Suku Bunga Perbankan: Mengapa Biaya Modal Kita Mahal?

Isu sektoral lain yang sering dikeluhkan oleh pelaku usaha di sektor riil adalah tingginya suku bunga kredit perbankan di Indonesia. Jika kita membandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia, terdapat jurang perbedaan yang sangat mencolok dalam biaya meminjam modal.

Tingginya suku bunga ini sering kali dipicu oleh Net Interest Margin (NIM) perbankan Indonesia yang sangat tebal. Bank-bank besar di Indonesia menikmati margin keuntungan dari selisih bunga simpanan dan pinjaman yang jauh lebih besar daripada bank di luar negeri. Fenomena ini mengindikasikan kurangnya tekanan persaingan yang efektif antar-bank untuk menjadi lebih efisien. Selain itu, tingginya biaya operasional (overhead cost) dan risk premium akibat risiko gagal bayar yang dianggap tinggi di sektor tertentu menjadi alasan pembenaran bagi perbankan untuk tetap menjaga bunga kredit di level yang menyesakkan bagi pengusaha kecil dan menengah.

 

Analisis Reflektif: 25 Tahun Menjaga Integritas Pasar

Seperempat abad perjalanan UU No. 5 Tahun 1999 telah memberikan banyak warna bagi ekonomi Indonesia. Kita telah berhasil meruntuhkan beberapa tembok monopoli kuno yang selama puluhan tahun menghambat kemajuan bangsa. Namun, kita juga harus mengakui bahwa tantangan yang ada kini semakin kompleks. Era ekonomi digital membawa fenomena baru seperti kolusi algoritmik, monopoli data, dan praktik diskriminasi dalam ekosistem platform yang sulit dijangkau dengan instrumen hukum konvensional.2

Hukum persaingan usaha tidak boleh dipandang hanya sebagai instrumen penghukuman. Ia adalah penjaga integritas pasar yang berfungsi memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama di atas kepentingan korporasi yang rakus. Keberadaan KPPU sebagai lembaga independen harus diperkuat, baik dari sisi wewenang investigasi maupun dari sisi anggaran, agar mereka tidak hanya menjadi penonton dalam panggung persaingan global yang semakin agresif.2

Diperlukan sinergi yang lebih erat antara regulator sektor (seperti OJK, BI, Bapanas, dan Kemenhub) dengan otoritas persaingan. Sering kali, kebijakan kementerian tertentu yang bertujuan melindungi industri dalam negeri justru tanpa sengaja memfasilitasi praktik kartel atau memperkuat posisi dominan pemain lama yang inefisien. Harmonisasi kebijakan yang pro-persaingan adalah kunci utama agar "kuda liar" pasar dapat terus berlari kencang memacu pertumbuhan, namun tetap berada dalam lintasan yang adil dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia.1

Masa depan ekonomi kita sangat bergantung pada kemampuan kita untuk terus menjaga agar tidak ada satu pun kekuatan ekonomi yang menjadi begitu besar hingga mampu mendikte nasib bangsa. Persaingan sehat adalah nyawa dari inovasi, dan inovasi adalah satu-satunya jalan bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menjadi bangsa yang benar-benar kompetitif di panggung dunia.

 

Sumber Artikel:

1. Persaingan Usaha Series #1_ Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia

2. Persaingan Usaha Sehat, Konsumen Sejahtera, Ekonomi Efisien & Inovatif, diakses Januari 4, 2026, https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2025/12/Persaingan-Usaha-Sehat-Konsumen-Sejahtera-Ekonomi-Efisien-Inovatif-Optimized.pdf

3. PERBANDINGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DENGAN KOREA FAIR TRADE COMMISSION (KFTC) JURNAL ILMIAH HANIFAQILA MAGDHEA - Universitas Mataram, diakses Januari 4, 2026, https://eprints.unram.ac.id/50831/2/JURNAL_HANIFAQILA%20MAGDHEA_D1A021422.pdf

4. KEPEMILIKAN SILANG SAHAM PT. INDOSAT DAN PT. TELKOMSEL OLEH TEMASEK HOLDING COMPANY - Neliti, diakses Januari 4, 2026, https://media.neliti.com/media/publications/40507-ID-kepemilikan-silang-saham-pt-indosat-dan-pt-telkomsel-oleh-temasek-holding-compan.pdf

5. Temasek and the KPPU investigation, diakses Januari 4, 2026, https://www.temasek.com.sg/content/dam/temasek-corporate/news-and-views/news/files/kppu_09may.pdf

6. REFLEKSI HUKUM ESSENTIAL FACILITIES DOCTRINES PADA PENGUASAAN PASAR OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA, diakses Januari 4, 2026, https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/download/6104/2271/32367

7. Analisis Hukum Kompetisi terhadap “Big Data” dan Doktrin “Essential Facility” dalam Transaksi Mergerdi Indonesia - KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, diakses Januari 4, 2026, https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/download/14/15

8. ESSENTIAL FACILITIES DOCTRINE UNTUK MEMBATASI HAK EKSKLUSIF PATEN ESSENTIAL FACILITIES DOCTRINE TO RESTRICT PATENTS 'EXCLUSIVE, diakses Januari 4, 2026, https://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/download/14254/7285

9. KPPU Internalisasikan UU No. 5/1999 di PT PLN (Persero), diakses Januari 4, 2026, https://kppu.go.id/blog/2025/08/kppu-internalisasikan-uu-no-5-1999-di-pt-pln-persero/

10. analisis scp (strukture, conduct, performance) di industri transportasi online di indonesia - http: //openjournal. unpam. ac. id, diakses Januari 4, 2026, https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JITM/article/download/20578/10610

11. A Structure-Conduct-Performance Analysis Of Commercial Air Transportation Industry In Indonesia - ResearchGate, diakses Januari 4, 2026, https://www.researchgate.net/publication/368964086_A_Structure-Conduct-Performance_Analysis_Of_Commercial_Air_Transportation_Industry_In_Indonesia

12. STRUKTUR DAN PERILAKU INDUSTRI MASKAPAI PENERBANGAN DI INDONESIA TAHUN 2003-2007 - Neliti, diakses Januari 4, 2026, https://media.neliti.com/media/publications/52723-ID-struktur-dan-perilaku-industri-maskapai.pdf

13. Analisis Structure Conduct Performance Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. - Neliti, diakses Januari 4, 2026, https://media.neliti.com/media/publications/490098-none-97ac20c8.pdf

14. lisis industri telekomunikasi bidang jasa unikasi bergerak ( gsm ) di indonesia ndekatan structure conduct performance skripsi, diakses Januari 4, 2026, https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-8/20249895-S50385-Nanda%20Prasetya%20Taswanda.pdf

15. Analisis Industri Telekomunikasi Seluler di Indonesia: Pendekatan SCP (Structure Conduct Perfoemance) | INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia, diakses Januari 4, 2026, https://inobis.org/ojs/index.php/jurnal-inobis/article/view/146

16. Market Structure, Conduct, and Performance in Indonesia's Cellular Telecom Industry, diakses Januari 4, 2026, https://journal.unnes.ac.id/journals/jejak/article/view/14358

17. The Structure-Conduct-Performance Paradigm in the Indonesian Manufacturing Industry, diakses Januari 4, 2026, https://journals2.ums.ac.id/jep/article/view/9649

18. Analisis SCP Industri E-Commerce Indonesia dan Dampaknya pada Kesejahteraan Konsumen - Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, diakses Januari 4, 2026, http://jerkin.org/index.php/jerkin/article/download/3248/2451/18852

19. Jejak Kartel Tarif SMS Beromzet Rp 133 Triliun yang Berakhir di MA - detikNews, diakses Januari 4, 2026, https://news.detik.com/berita/d-3155584/jejak-kartel-tarif-sms-beromzet-rp-133-triliun-yang-berakhir-di-ma

20. KARTEL TARIF SMS OFF-NET (Short Message Service) ANTAR OPERATOR SELULER DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR, diakses Januari 4, 2026, https://repository.unsri.ac.id/18140/3/KARTEL_TARIF_SMS_OFF_simbur_cahaya_Januari_2010.pdf

21. KPPU 26-2007.pdf, diakses Januari 4, 2026, https://wplibrary.co.id/sites/default/files/KPPU%2026-2007.pdf

22. JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM - Repository, diakses Januari 4, 2026, https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/KASUS-KEPEMILIKAN-SAHAM-SILANG-PT-TEMASEK-HOLDINGS-converted.pdf

23. Buku Sejarah INACA Cetak 2 Okt Final Rev Compressed | PDF | Bisnis | Perjalanan - Scribd, diakses Januari 4, 2026, https://id.scribd.com/document/502029050/Buku-Sejarah-INACA-Cetak-2-Okt-Final-Rev-Compressed

24. pelanggaran hukum persaingan usaha di bidang - https ://dspace.uii.ac.id, diakses Januari 4, 2026, https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9365/RizkiaAmelia_PascasarjanaFHUII_Tesis_2015%20FIX.pdf?sequence=1&isAllowed=y

25. Kecelakaan SJ-182: Tantangan Berat Industri Penerbangan Semasa Pandemi - Asumsi.co, diakses Januari 4, 2026, https://asumsi.co/post/59697/kecelakaan-sj-182-tantangan-berat/

26. PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk., diakses Januari 4, 2026, https://web.garuda-indonesia.com/static/content/dam/garuda/files/pdf/investor-relations/corporate-action/Prospektus%20IPO%20In.pdf

27. Perbandingan mengenai wewenang yang dimiliki badan kartel Jerman (Bundeskartellamt) dan Japan fair trade commision (JFTC) dalam - Universitas Indonesia, diakses Januari 4, 2026, https://lib.ui.ac.id/abstrakpdf?id=20440736&lokasi=lokal

28. KONSEP PENGUATAN KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA SEBAGAI LEMBAGA QUASI-PERADILAN DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN NASIO, diakses Januari 4, 2026, https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/557/pdf_77/1497

29. PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK KARTEL HARGA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT - Portal Jurnal ULB, diakses Januari 4, 2026, https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/download/6310/4967

30. Indonesia legal insights: merger filing procedures and requirements in Indonesia in accordance with competition law | International Bar Association, diakses Januari 4, 2026, https://www.ibanet.org/merger-filing-procedures-and-requirements-Indonesia-competition-law

31. Indonesian Competition Commission Rolls Out Major Overhaul of Merger Control Regime | ABNR - Counsellors at Law, diakses Januari 4, 2026, https://www.abnrlaw.com/news/indonesian-competition-commission-rolls-out-major-overhaul-of-merger-control-regime

32. Adopting Pre-Merger Notification to Achieve Legal Certainty and Efficiency in Indonesia, diakses Januari 4, 2026, https://blc-ugm.com/2023/11/24/adopting-pre-merger-notification-to-achieve-legal-certainty-and-efficiency-in-indonesia/

33. Major overhaul of Indonesia Merger Regulation - Ashurst, diakses Januari 4, 2026, https://www.ashurst.com/en/insights/major-overhaul-of-indonesia-merger-regulation/

34. Persekongkolan Tender di Sektor Infrastruktur sebagai Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha - Dinasti Review, diakses Januari 4, 2026, https://dinastirev.org/JIHHP/article/download/4084/2214

35. PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER TERKAIT PEMBORONGAN SUATU PEKERJAAN - OJS Unud, diakses Januari 4, 2026, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/87865/46606/

36. 70% Tangani Kasus Tender, Kok Bisa KPPU? - CNBC Indonesia, diakses Januari 4, 2026, https://www.cnbcindonesia.com/news/20190701195946-4-81977/70-tangani-kasus-tender-kok-bisa-kppu

37. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Terjadinya Persekongkolan Tender - Ranah Research, diakses Januari 4, 2026, https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/download/1446/1238/

38. DIMENSI YURIDIS DAN EKONOMIS DALAM PENANGANAN PERSEKONGKOLAN TENDER PEMERINTAH: STUDI KOMPARATIF ATAS PUTUSAN KPPU NO. 17/KPPU-L - Jurnal AL-AZHAR INDONESIA, diakses Januari 4, 2026, https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/download/4581/1782

39. Sanctions Against Working Groups for the Selection of Goods/Services Providers in Cases of Tender Collusion (Study: Comparison between Indonesia and Malaysia) | Rechtsidee, diakses Januari 4, 2026, https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/1093

40. KAJIAN RENDEMEN DAN RANTAI PASOK KOMODITAS BERAS, diakses Januari 4, 2026, https://psekp.setjen.pertanian.go.id/web/wp-content/uploads/2022/12/2018-ANJAK-SPTN.pdf

41. Peran Pemerintah dalam Rantai Pasok Beras Indonesia - Center for Indonesian Policy Studies, diakses Januari 4, 2026, https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/338076-peran-pemerintah-dalam-rantai-pasok-bera-051fa471.pdf

42. KPPU: Pasar Beras di Sulsel Oligopsoni | Republika Online, diakses Januari 4, 2026, https://ekonomi.republika.co.id/berita/p2hs0d383/kppu-pasar-beras-di-sulsel-oligopsoni

43. PENETAPAN HARGA PENJUALAN PADI OLEH TENGKULAK TERHADAP PENDAPATAN EKONOMI KELUARGA PETANI PADI DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM - Repository UIN Suska, diakses Januari 4, 2026, https://repository.uin-suska.ac.id/22900/2/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf

44. Kenapa Suku Bunga Kredit Bank di Indonesia Setinggi Langit?, diakses Januari 4, 2026, https://www.mikirduit.com/kenapa-suku-bunga-kredit-bank-di-indonesia-mahal/

45. Rata-rata Tingkat Suku Bunga Semalam Singapura (SORA) | 1988-2025 Data, diakses Januari 4, 2026, https://id.tradingeconomics.com/singapore/interest-rate

46. Suku Bunga Malaysia | 2004-2025 Data | 2026-2028 Perkiraan, diakses Januari 4, 2026, https://id.tradingeconomics.com/malaysia/interest-rate

47. Tingkat Fasilitas Pinjaman Indonesia | 2006-2025 Data | 2026-2028 Perkiraan, diakses Januari 4, 2026, https://id.tradingeconomics.com/indonesia/lending-rate

48. Suku Bunga Indonesia | 2005-2025 Data | 2026-2028 Perkiraan - ID | TRADINGECONOMICS.COM, diakses Januari 4, 2026, https://id.tradingeconomics.com/indonesia/interest-rate

49. UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN LEMBAGA PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DAN JEPANG - Jurnal Media Akademik (JMA), diakses Januari 4, 2026, https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/1595/1390/4709

50. Menilai Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan Usaha terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan di Industri Penerbangan Indonesia (, diakses Januari 4, 2026, https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/download/1392/1426/7326

51. Harga Beras Terus Naik, KPPU Akan Bentuk Tim Investigasi Khusus - DataIndonesia.id, diakses Januari 4, 2026, https://dataindonesia.id/berita/detail/harga-beras-terus-naik-kppu-akan-bentuk-tim-investigasi-khusus

52. Analisis Tantangan dan Strategi Ketahanan Pangan di Indonesia, diakses Januari 4, 2026, https://ojs.uma.ac.id/index.php/agrica/article/view/11883/6179

Lanskap ekonomi Indonesia pasca-reformasi sering kali diibaratkan sebagai sebuah padang sabana yang luas, di mana kekuatan pasar dilepaskan layaknya "Kuda Liar" yang bertenaga besar namun tak terduga arahnya. Sebelum fajar reformasi menyingsing, struktur ekonomi kita terjepit dalam kepalan tangan konglomerasi yang tumbuh subur di bawah naungan proteksi kekuasaan. Namun, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, negara mencoba memasang pelana dan tali kekang pada kuda liar tersebut agar energinya yang meluap-luap dapat diarahkan demi kemakmuran rakyat, bukan sekadar memperkaya segelintir entitas.

Dua puluh lima tahun telah berlalu sejak wasit persaingan, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), mulai meniup peluit pertamanya. Namun, investigasi terhadap dinamika kebijakan publik saat ini menunjukkan bahwa arsitektur persaingan kita masih menyimpan retakan-retakan serius. Dari jeratan kartel pesan singkat yang menguras triliunan rupiah dari saku warga, hingga penguasaan infrastruktur esensial yang membuat inovasi digital terengah-engah, jalan menuju pasar yang benar-benar adil masihlah panjang dan terjal. Laporan ini akan membedah secara anatomis mengapa persaingan usaha bukan sekadar urusan teknis efisiensi, melainkan jantung dari demokrasi ekonomi yang diamanatkan konstitusi kita.

 

Akar Filosofis: Antara Persaingan Bebas dan Persaingan Sehat

Dalam perdebatan di ruang ganti kebijakan, sering kali terjadi tumpang tindih antara pemahaman Free Competition (persaingan bebas) dengan Fair Competition (persaingan sehat). Secara filosofis, Indonesia telah menetapkan pilihan yang sangat tegas di bawah naungan Pancasila: kita tidak menganut persaingan bebas yang bersifat laissez-faire tanpa batas. Persaingan bebas murni cenderung mengarah pada hukum rimba, di mana yang kuat memangsa yang lemah (survival of the fittest), yang pada akhirnya justru akan mematikan kompetisi itu sendiri melalui terbentuknya monopoli absolut.

Sebaliknya, filosofi Fair Competition yang kita anut menekankan pada keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan publik.1 Di sini, persaingan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, yakni kesejahteraan umum dan perlindungan hak-hak ekonomi warga negara.4 Keadilan dalam persaingan berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke pasar (equal business opportunity), sebuah prinsip yang secara eksplisit tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 5/1999.

Pelajaran sejarah dari runtuhnya Uni Soviet dan transformasi ekonomi China memberikan refleksi mendalam bagi Indonesia. Di Uni Soviet, negara menguasai seluruh aset produktif (kepemilikan aset tunggal), namun karena tidak ada mekanisme kompetisi, industri mereka mengalami stagnasi kronis, miskin inovasi, dan sangat tidak efisien. China menyadari kegagalan ini dengan tetap mempertahankan peran negara pada sektor strategis namun memperkenalkan mekanisme persaingan yang sangat ketat untuk memacu produktivitas.4 Pesan moralnya jelas: persaingan jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang memiliki aset. Tanpa tekanan dari pesaing, pemilik aset paling besar sekalipun akan kehilangan motivasi untuk berinovasi, dan pada akhirnya konsumenlah yang menanggung beban harga tinggi dan kualitas rendah.

 

Klarifikasi Konseptual: Membedah Monopoli dan Posisi Dominan

Ada kesalahpahaman yang mengakar di benak publik maupun sebagian pelaku usaha bahwa memiliki posisi monopoli adalah sebuah kejahatan. Secara hukum, memiliki posisi monopoli atau posisi dominan tidak dilarang. Jika sebuah perusahaan menjadi besar karena kejeniusan inovasinya, efisiensi operasionalnya, atau karena produknya memang paling disukai pasar, itu adalah hasil wajar dari proses kompetisi yang sehat.

Yang dilarang keras oleh UU No. 5/1999 adalah Praktek Monopoli, yakni perilaku pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominannya untuk menutup akses pasar bagi pesaing lain atau merugikan konsumen secara tidak wajar. Dalam terminologi hukum persaingan, KPPU menggunakan dua alat uji utama:

1. Per Se Illegal: Tindakan yang dianggap otomatis melanggar hukum tanpa perlu membuktikan dampak ekonominya, seperti perjanjian penetapan harga (price fixing), pemboikotan, atau kartel pembagian wilayah.

2. Rule of Reason: Tindakan yang perlu dianalisis lebih dalam apakah dampaknya lebih banyak membawa mudarat (kerugian publik) atau justru menciptakan efisiensi yang bisa dinikmati masyarakat.

 

Doktrin Essential Facilities: Kasus PLN dan Jeratan Infrastruktur

Dalam ekosistem industri yang kompleks, muncul konsep Essential Facilities (Fasilitas Esensial). Doktrin ini menyatakan bahwa sebuah fasilitas dikategorikan esensial jika: (a) dikuasai oleh monopolis, (b) tidak mungkin atau sangat sulit diduplikasi oleh pesaing secara ekonomi, (c) aksesnya sangat menentukan bagi kelangsungan usaha di pasar hilir, dan (d) monopolis tersebut menolak memberikan akses tanpa alasan yang sah.

Studi kasus yang paling relevan di Indonesia melibatkan PT PLN (Persero). Secara konstitusional, berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, PLN memonopoli transmisi dan distribusi listrik (monopoly by law). Namun, jaringan kabel dan tiang listrik PLN kini bukan sekadar saluran energi, melainkan infrastruktur esensial bagi industri telekomunikasi dan penyedia jasa internet (ISP) yang ingin memasang serat optik.18

Dalam investigasi kebijakan, ditemukan kasus di mana PLN diduga melakukan Refusal to Deal (penolakan untuk berurusan) secara halus dengan menetapkan syarat sewa lahan atau tiang yang sangat mahal atau diskriminatif terhadap ISP pesaing demi memberikan keuntungan bagi anak usahanya sendiri di sektor internet.18 Ini adalah contoh nyata di mana penguasaan sektor hulu digunakan secara ilegal untuk mematikan kompetisi di pasar hilir. Hukum persaingan bertugas memastikan bahwa hak eksklusif yang diberikan negara pada satu sektor tidak disalahgunakan untuk melumpuhkan dinamika pasar di sektor lainnya.

 

Kerangka Kerja SCP: Memahami Perilaku Pasar Melalui Struktur

Untuk menganalisis kesehatan sebuah industri, kita tidak bisa hanya melihat satu kejadian terisolasi. Kita harus menggunakan lensa Structure-Conduct-Performance (SCP). Lensa ini bekerja secara linier namun saling mempengaruhi: struktur pasar akan mendikte perilaku perusahaan, yang kemudian menentukan kinerja industri tersebut bagi masyarakat luas.

1. Structure (Struktur): Mengukur seberapa terkonsentrasi sebuah pasar. Indikator yang umum digunakan adalah Concentration Ratio (CR4) atau pangsa pasar dari empat perusahaan terbesar.20 Jika CR4 lebih dari 40% hingga 60%, pasar tersebut dikategorikan sebagai oligopoli ketat dengan hambatan masuk (entry barriers) yang tinggi.20

2. Conduct (Perilaku): Menganalisis strategi pelaku usaha. Apakah mereka bersaing melalui inovasi produk dan efisiensi biaya, atau justru sibuk berkolusi dalam penetapan harga dan membangun hambatan bagi pemain baru?.12

3. Performance (Kinerja): Mengevaluasi hasil akhir bagi konsumen. Apakah pasar menghasilkan harga yang kompetitif, layanan yang berkualitas, dan profitabilitas yang wajar? Ataukah justru terjadi keuntungan eksesif di atas penderitaan konsumen?

Dalam industri kakao di Indonesia, misalnya, struktur pasar yang sangat terkonsentrasi membuat pemain besar memiliki kekuatan pasar (market power) yang signifikan, yang sering kali berujung pada penekanan harga beli di tingkat petani namun harga jual tetap tinggi. Inilah mengapa pemantauan struktur pasar menjadi krusial bagi KPPU untuk mendeteksi potensi penyimpangan perilaku sejak dini.

 

Studi Kasus Nyata: Mengakhiri Tirani Tarif dalam Industri Seluler

Salah satu keberhasilan paling spektakuler dalam sejarah KPPU adalah penanganan kasus Temasek Holdings. Perusahaan investasi milik pemerintah Singapura ini terbukti secara hukum melakukan kepemilikan saham silang (cross-ownership) di dua raksasa seluler Indonesia, yakni Telkomsel (melalui SingTel) dan Indosat (melalui ST Telemedia).

Investigasi menemukan bahwa kepemilikan silang ini telah menciptakan struktur pasar yang sangat tidak sehat. Sebagai pengendali efektif di kedua perusahaan yang seharusnya bersaing, Temasek memiliki kemampuan untuk mengatur strategi kedua operator tersebut. Akibatnya, terjadi apa yang disebut sebagai Price Leadership oleh Telkomsel, di mana tarif seluler sengaja dipertahankan pada level yang sangat tinggi karena tidak adanya ancaman persaingan harga yang nyata dari Indosat.

Efek dominonya sangat merusak. Konsumen Indonesia selama bertahun-tahun dipaksa membayar salah satu tarif SMS tertinggi di dunia. Bahkan, investigasi lanjutan membongkar adanya Kartel SMS yang melibatkan beberapa operator besar lainnya, dengan omzet yang diperkirakan mencapai Rp 133 triliun selama periode 2004-2008.

KPPU akhirnya menjatuhkan putusan berani: memerintahkan Temasek untuk melepas kepemilikannya di salah satu operator dan menghukum para pelaku dengan denda puluhan miliar rupiah.5 Putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2008. Pasca putusan tersebut, wajah industri telekomunikasi kita berubah total:

• Penurunan Tarif: Tarif layanan seluler turun sekurang-kurangnya 15% hingga lebih rendah lagi seiring dengan masuknya pemain baru.

• Ledakan Inovasi: Operator mulai berlomba-lomba memberikan paket data yang kompetitif, yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi digital kita saat ini.

 

Liberalisasi Udara: Demokratisasi Langit Indonesia

Contoh lain dari kekuatan persaingan adalah transformasi industri penerbangan nasional. Hingga tahun 1970-an, industri ini adalah eksklusifitas bagi segelintir pemain dengan regulasi harga yang sangat ketat. Terbang adalah barang mewah yang hanya terjangkau oleh kaum borjuis dan pejabat pemerintah.

Namun, angin perubahan berembus kencang setelah tahun 1999. Pembukaan akses pasar bagi pihak swasta dan penerapan aturan persaingan usaha memicu lahirnya fenomena Low-Cost Carrier (LCC). Maskapai seperti Lion Air, AirAsia, dan kemudian Citilink mengubah paradigma bisnis penerbangan dari orientasi margin tinggi menjadi orientasi volume tinggi.

Liberalisasi ini membawa dampak ganda:

• Sisi Positif: Terjadi efisiensi operasional yang luar biasa. Tarif tiket pesawat turun drastis hingga separuh dari harga biasanya, sehingga memungkinkan masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menggunakan moda transportasi udara.28 Ini mempercepat mobilitas manusia dan logistik yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil.

• Tantangan: Persaingan yang terlalu tajam terkadang memicu perang harga di bawah biaya produksi (predatory pricing), yang jika tidak diawasi dapat mengorbankan standar keselamatan dan kenyamanan konsumen.28 Di sinilah peran KPPU dan Kementerian Perhubungan sebagai regulator sangat vital untuk memastikan "Kuda Liar" persaingan tidak menabrak pagar-pagar keselamatan publik.

 

Kritik Regulasi: Kelemahan Sistemik yang Menghambat Wasit

Meskipun telah menorehkan prestasi, KPPU masih bertanding dengan satu tangan terikat di belakang punggungnya. Ada dua kelemahan regulasi utama dalam UU No. 5/1999 yang harus segera diperbaiki melalui amandemen:

1. Jebakan Post-Notification dalam Merger

Saat ini, Indonesia masih menggunakan sistem Post-Notification, di mana pelaku usaha baru wajib melaporkan penggabungan atau akuisisi perusahaan maksimal 30 hari setelah transaksi itu efektif secara hukum.34 Ini adalah sebuah anomali jika dibandingkan dengan standar global yang menggunakan sistem Pre-Notification.37

Filosofi di balik kritik ini menggunakan analogi "Memisahkan Telur yang Sudah Dikocok". Jika dua raksasa bisnis sudah bergabung, menyatukan aset, sistem IT, dan sumber daya manusia, sangat sulit bagi KPPU untuk membatalkan penggabungan tersebut di kemudian hari meskipun ditemukan potensi monopoli yang merugikan rakyat.34 Risiko hukum dan ekonomi bagi investor sangat besar jika sebuah transaksi yang sudah selesai harus dibatalkan (unwound) oleh regulator.37 Pre-notification akan memberikan kepastian hukum sejak awal: wasit memeriksa kelayakan pemain sebelum pertandingan dimulai, bukan setelah gol dicetak.37

2. Keterbatasan Wewenang Penggeledahan

Kelemahan fatal lainnya adalah nihilnya wewenang penggeledahan mandiri bagi KPPU. Bandingkan dengan Bundeskartellamt di Jerman yang memiliki kekuatan "polisi persaingan" penuh. Otoritas Jerman dapat melakukan penggeledahan mendadak dan penyitaan dokumen secara langsung untuk membongkar kartel yang sering kali beroperasi sangat rahasia.39

Di Indonesia, KPPU hanya memiliki wewenang administratif. Mereka tidak bisa memaksa masuk ke kantor perusahaan untuk mengambil bukti-bukti fisik atau digital tanpa bantuan kepolisian, yang sering kali memberikan waktu bagi para kartelis untuk menghapus jejak kejahatan mereka.39 Tanpa "gigi" yang tajam berupa wewenang penggeledahan dan penyitaan bukti secara mandiri, upaya memerangi kartel besar akan selalu terasa seperti mengejar bayangan.39

Isu Sektoral: Luka di Nadi Ekonomi Nasional

Analisis investigatif terhadap persaingan usaha juga menyingkap adanya masalah struktural menahun di beberapa sektor kunci yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat kecil:

Persekongkolan Tender: Pencurian Terstruktur APBN

Secara statistik, sekitar 70% hingga 80% dari seluruh kasus yang ditangani KPPU setiap tahun adalah persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.43 Ini adalah ironi besar. APBN yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur berkualitas justru menjadi bancakan para pengusaha kolutif yang mengatur pemenang tender sejak awal.44 Perilaku ini bukan hanya anti-persaingan, tetapi juga merupakan bentuk korupsi terstruktur yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah.43

Oligopsoni: Petani yang Tercekik di Tanah Sendiri

Di sektor pertanian, kita menemukan fenomena Oligopsoni, di mana jutaan petani kecil (penjual) hanya berhadapan dengan segelintir pembeli besar atau tengkulak.45 Kondisi ini menciptakan daya tawar yang sangat timpang. Pada saat panen raya, harga gabah sering kali dijatuhkan serendah-rendahnya oleh para pembeli besar ini melalui praktek penetapan harga kolektif, sementara harga beras di pasar ritel tetap mahal.45 Petani kita terjebak dalam lingkaran kemiskinan, di mana sekitar 70% dari mereka termasuk golongan berpendapatan rendah yang bahkan tidak mampu membeli beras yang mereka tanam sendiri.

 

Suku Bunga Perbankan: Beban Modal yang Mencekik

Isu lain yang terus diawasi adalah tingginya suku bunga pinjaman perbankan di Indonesia. Terdapat indikasi adanya perilaku Price Fixing atau keengganan bank-bank besar untuk menurunkan suku bunga pinjaman meskipun Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan berkali-kali. Fenomena ini merugikan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan modal murah untuk tumbuh, namun terpaksa menanggung biaya dana yang sangat tinggi akibat ketiadaan kompetisi bunga yang agresif di sektor perbankan.

 

Dinamika Startup: Memperpanjang Runway di Tengah Ketidakpastian

Ekonomi digital membawa tantangan baru. Bagi startup, persaingan sering kali dipandang melalui kacamata "Runway" (landasan pacu). Sebuah startup membutuhkan landasan pacu yang cukup panjang—berupa modal dan akses pasar—sebelum mereka bisa "take off" menjadi perusahaan yang stabil.50 Namun, dalam pasar yang dikuasai monopoli, pemain besar sering kali melakukan Predatory Pricing atau "bakar uang" secara ekstrem untuk mematikan startup baru sebelum mereka sempat berkembang.

Kegagalan startup yang mencapai 99% di tahun pertama sering kali bukan disebabkan oleh ide yang buruk, melainkan karena ketiadaan kebutuhan pasar atau hambatan masuk yang sengaja dibangun oleh petahana. Hukum persaingan harus hadir untuk memastikan bahwa startup-startup inovatif ini tidak dihancurkan oleh penyalahgunaan posisi dominan pemain raksasa, sehingga ekosistem ekonomi digital kita tetap dinamis dan tidak hanya dikuasai oleh segelintir "naga" digital.

 

Menuju Indonesia Emas: Lompatan Persaingan sebagai Syarat Mutlak

Mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah bukanlah sekadar angka statistik, melainkan sebuah lompatan tingkat persaingan usaha.49 Penelitian menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam Indeks Persaingan Usaha (IPU) berkorelasi positif dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.49

Keadilan ekonomi tidak akan jatuh begitu saja dari langit perdagangan bebas. Ia menuntut orkestrasi kebijakan yang responsif, penegakan hukum yang berbasis analisis data yang mendalam, serta penguatan kelembagaan KPPU yang tidak bisa lagi ditunda.6 Amandemen UU No. 5/1999 adalah kunci untuk memberikan wasit persaingan kita peluit yang lebih keras dan gigi yang lebih tajam.49

Hukum persaingan usaha adalah instrumen keadilan yang memastikan bahwa kemakmuran bangsa tidak hanya menumpuk di puncak piramida, melainkan mengalir deras hingga ke akar rumput melalui pasar yang adil, efisien, dan beradab. Hanya dengan cara itulah, "Kuda Liar" ekonomi Indonesia dapat membawa seluruh rakyat kita melintasi garis finis kesejahteraan di tahun 2045.

 

Sumber Artikel:

1. MEAT IMPORT POLICY IN INDONESIA ON THE PERSPECTIVE OF COMPETITION LAW, diakses Januari 4, 2026, https://www.russianlawjournal.org/index.php/journal/article/download/2499/1408/2915

2. praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait persetujuan perpanjangan kontrak - Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, diakses Januari 4, 2026, https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/830/373

3. PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA, diakses Januari 4, 2026, https://myjournal.stihsa-bjm.ac.id/index.php/dejure/article/download/162/65

4. The Realization of Fair Business Competition as a Strengthening of Human Rights - Atlantis Press, diakses Januari 4, 2026, https://www.atlantis-press.com/article/126007203.pdf

5. Jejak Kartel Tarif SMS Beromzet Rp 133 Triliun yang Berakhir di MA - detikNews, diakses Januari 4, 2026, https://news.detik.com/berita/d-3155584/jejak-kartel-tarif-sms-beromzet-rp-133-triliun-yang-berakhir-di-ma

6. Persaingan Usaha Sehat, Konsumen Sejahtera, Ekonomi Efisien & Inovatif, diakses Januari 4, 2026, https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2025/12/Persaingan-Usaha-Sehat-Konsumen-Sejahtera-Ekonomi-Efisien-Inovatif-Optimized.pdf

7. RULE OF REASON AND PER SE ILLEGAL ... - Jurnal UNS, diakses Januari 4, 2026, https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/15020/13692

8. Dumping Practices and Competition as Double-edged ... - PP OTODA, diakses Januari 4, 2026, https://ppotoda.org/wp-content/uploads/2023/10/Dumping-and-Business-Competition.pdf

9. IBLAM LAW REVIEW COMPARISON OF BUSINESS COMPETITION INSTITUTIONS BETWEEN INDONESIA AND THAILAND AS A FORM OF STRENGTHENING THE I, diakses Januari 4, 2026, https://ejurnal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/download/153/163/811

10. 2. ASPEK YURIDIS TERHADAP LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI - EJURNAL UNTAG SAMARINDA, diakses Januari 4, 2026, http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/download/2857/2795

11. Catatan Kuliah Bisnis dan Etika | PDF | Karier & Perkembangan - Scribd, diakses Januari 4, 2026, https://id.scribd.com/document/723469737/Catatan-Kuliah-Etika-Bisnis-Joyo-Winoto

12. 11 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori Salah satu kerangka dasar dalam analisis ekonomi industri adalah hubungan antara S, diakses Januari 4, 2026, https://e-journal.uajy.ac.id/102/3/2EP17203.pdf

13. 1 BAB III TINJAUAN TEORITIS A. Pengertian Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Monopoli merupakan suatu kondisi bis - Repository UIN Suska, diakses Januari 4, 2026, https://repository.uin-suska.ac.id/19319/8/8.%20BAB%20III__20187460IH.pdf

14. HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Temmy Wijaya Universitas Nurul Jadid Paiton, diakses Januari 4, 2026, https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/download/2859/1050

15. MONOPOLI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PRAKTIK MONOPOLI YANG MENGHALANGI PELAKU USAHA TERTENTU UNTUK MELAKUKAN, diakses Januari 4, 2026, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/40792/36498/88387

16. Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.pdf - Universitas Mataram, diakses Januari 4, 2026, https://eprints.unram.ac.id/38696/1/Pengantar%20Hukum%20Persaingan%20Usaha%20Di%20Indonesia.pdf

17. KASUS KEPEMILIKAN SAHAM SILANG PT TEMASEK HOLDINGS, diakses Januari 4, 2026, https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/download/731/516

18. REFLEKSI HUKUM ESSENTIAL FACILITIES DOCTRINES PADA ..., diakses Januari 4, 2026, https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/download/6104/2271/32367

19. PENGUATAN TATA KELOLA PENYEDIAAN ENERGI PRIMER, diakses Januari 4, 2026, https://cmsadmin.plnepi.co.id/storage/media/AR%20EPI%202023%20-%200310.pdf

20. Analisis Structure-Conduct-Performance (SCP) pada Industri Kecil dan Menengah di Indonesia - ResearchGate, diakses Januari 4, 2026, https://www.researchgate.net/publication/383280940_Analisis_Structure-Conduct-Performance_SCP_pada_Industri_Kecil_dan_Menengah_di_Indonesia

21. ANALISIS STRUCTURE-CONDUCT PERFORMANCE (SCP) PADA UKM INDUSTRI BATIK TULIS LASEM SUMBER REJEKI - Digital Library : Fakultas Ekonomika dan Bisnis, diakses Januari 4, 2026, https://repofeb.undip.ac.id/16313/

22. Analisis Kinerja Industri Kakao di Indonesia: Pendekatan Structure-Conduct-Performance (SCP) | Amalia | Indicators : Journal of Economic and Business, diakses Januari 4, 2026, https://indicators.iseisemarang.or.id/index.php/jebis/article/view/78

23. analisis structure conduct performance (scp) pada iKM kue Kacang di Desa tegal Rejo, kecamatan mayang - Repository UM Jember, diakses Januari 4, 2026, http://repository.unmuhjember.ac.id/9623/10/j.%20ARTIKEL.pdf

24. Temasek and the KPPU investigation, diakses Januari 4, 2026, https://www.temasek.com.sg/content/dam/temasek-corporate/news-and-views/news/files/kppu_09may.pdf

25. KEPEMILIKAN SILANG SAHAM PT. INDOSAT DAN PT. TELKOMSEL OLEH TEMASEK HOLDING COMPANY - Neliti, diakses Januari 4, 2026, https://media.neliti.com/media/publications/40507-ID-kepemilikan-silang-saham-pt-indosat-dan-pt-telkomsel-oleh-temasek-holding-compan.pdf

26. KPPU Akan Selidiki Dua Kasus Terkait Indosat Versus Telkomsel - Kementerian Komunikasi dan Digital, diakses Januari 4, 2026, https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/kppu-akan-selidiki-dua-kasus-terkait-indosat-versus-telkomsel

27. Analisis dampak liberalisasi industri penerbangan Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan penumpang rute Jakarta-Denpasa - Repository IPB, diakses Januari 4, 2026, https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/126870

28. STRATEGI PEMASARAN PENERBANGAN BERKONSEP LOW COST CARRIER (LCC) DAN DAYA SAING PERUSAHAAN - Neliti, diakses Januari 4, 2026, https://media.neliti.com/media/publications/201918-strategi-pemasaran-penerbangan-berkonsep.pdf

29. Ukuran Pasar, Pangsa, dan Produsen Maskapai Berbiaya Rendah (LCC) pada Tahun 2030, diakses Januari 4, 2026, https://www.forinsightsconsultancy.com/id/laporan/pasar-maskapai-berbiaya-rendah-%28LCC%29

30. Dampak kebijakan regulasi penerbangan terhadap strategi perusahaan penerbangan Garuda Indonesia - Perpustakaan UI, diakses Januari 4, 2026, https://lib.ui.ac.id/detail?id=78095&lokasi=lokal

31. Liberalisasi Perdagangan Jasa Penerbangan Melalui Kebijakan Open Sky dan Implikasinya Bagi Indonesia - Journal UII, diakses Januari 4, 2026, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/7229/6390/12826

32. STRATEGI PEMASARAN PENERBANGAN BERKONSEP LOW COST CARRIER (LCC) DAN DAYA SAING PERUSAHAAN - Universitas Brawijaya, diakses Januari 4, 2026, https://repository.ub.ac.id/6082/1/HAWA%20BUNGA%20YOWANDA.pdf

33. Concerted Action dalam Menilai Praktik Penetapan Harga (Studi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019), diakses Januari 4, 2026, https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/patrika/en/article/view/131/127

34. Merger Control 2025 - Indonesia | Global Practice Guides ..., diakses Januari 4, 2026, https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/merger-control-2025/indonesia

35. Competition Authority Amends MCA Notification Rules, Adds Substantive New Provisions on Remedies, Foreign MCA Transactions - Assegaf Hamzah & Partners, diakses Januari 4, 2026, https://www.ahp.id/client-alert-18-october-2012/

36. Indonesia legal insights: merger filing procedures and requirements in Indonesia in accordance with competition law | International Bar Association, diakses Januari 4, 2026, https://www.ibanet.org/merger-filing-procedures-and-requirements-Indonesia-competition-law

37. Indonesia Antitrust Regulator Pushes Pre-Merger Reviews, Stronger Digital Oversight, diakses Januari 4, 2026, https://www.bricscompetition.org/news/indonesia-antitrust-regulator-pushes-pre-merger-reviews-stronger-digital-oversight

38. Adopting Pre-Merger Notification to Achieve Legal Certainty and Efficiency in Indonesia, diakses Januari 4, 2026, https://blc-ugm.com/2023/11/24/adopting-pre-merger-notification-to-achieve-legal-certainty-and-efficiency-in-indonesia/

39. Perbandingan mengenai wewenang yang dimiliki badan kartel ..., diakses Januari 4, 2026, https://lib.ui.ac.id/abstrakpdf?id=20440736&lokasi=lokal

40. Perbandingan mengenai wewenang yang dimiliki badan kartel Jerman (Bundeskartellamt) dan Japan fair trade commision (JFTC) dalam rangka meningkatkan wewenang yang dimiliki komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) untuk menangani perkara kartel di Indonesia = Comparison regarding to the privilege owned by the cartel agency of Germany (Bundeskartellamt) and the Japan fair trade commission (JFTC) - Perpustakaan Universitas Indonesia, diakses Januari 4, 2026, https://lib.ui.ac.id/detail?id=20440736&lokasi=lokal

41. KONSEP PENGUATAN KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA SEBAGAI LEMBAGA QUASI-PERADILAN DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN NASIO, diakses Januari 4, 2026, https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/557/pdf_77/1497

42. UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN LEMBAGA PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DAN JEPANG - Jurnal Media Akademik (JMA), diakses Januari 4, 2026, https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/1595/1390/4709

43. upaya hukum terhadap putusan kppu oleh panitian tender dalam hal diputus bersalah melanggar - Neliti, diakses Januari 4, 2026, https://media.neliti.com/media/publications/10541-ID-upaya-hukum-terhadap-putusan-kppu-oleh-panitian-tender-dalam-hal-diputus-bersala.pdf

44. 70% Tangani Kasus Tender, Kok Bisa KPPU? - CNBC Indonesia, diakses Januari 4, 2026, https://www.cnbcindonesia.com/news/20190701195946-4-81977/70-tangani-kasus-tender-kok-bisa-kppu

45. Meski Dianggap Solusi, Bunga Tinggi Bisa Jadi Jebakan Petani - Validnews.id, diakses Januari 4, 2026, https://validnews.id/ekonomi/Meski-Dianggap-Solusi--Bunga-Tinggi-Bisa-Jadi-Jebakan-Petani-uEQ

46. DINAMIKA PERUBAHAN HARGA PADI JAGUNG KEDELAI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAPATAN USAHA TANI The Dynamics of Price Changes an - Pertanian Press, diakses Januari 4, 2026, https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/download/1137/1110/1657

47. TINJAUAN KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN HARGA GABAH DAN BERAS DI INDONESIA The Critical Review of Unhulled Rice and - Neliti, diakses Januari 4, 2026, https://media.neliti.com/media/publications/393425-none-72525b99.pdf

48. Kajian larangan praktik anti persaingan dalam industri perbankan terkait penetapan suku bunga pinjaman = Legal review of the prohibition of anti competitive practices in the banking industries related to the price fixing of banking interest rates - lib@ui, diakses Januari 4, 2026, https://lib.ui.ac.id/detail?id=20467850&lokasi=lokal

49. Ketua KPPU: Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Hanya Bisa Dicapai dengan Lompatan Persaingan Usaha, diakses Januari 4, 2026, https://kppu.go.id/blog/2025/01/ketua-kppu-target-pertumbuhan-ekonomi-8-persen-hanya-bisa-dicapai-dengan-lompatan-persaingan-usaha/

50. Startup Series #1_ How to Setup Your Basic Startup Knowledge to be the Next Unicorn