Latar Belakang Teoretis

Valley Kashmir, termasuk kota Srinagar, dikenal sebagai wilayah interaksi budaya kaya akibat jalur sutra yang melewatinya. Dalam konteks pembangunan perkotaan modern, pendekatan konservasi warisan kota menekankan pentingnya mempertahankan keaslian fisik bangunan bersejarah sekaligus merawat nilai budaya bagi komunitas lokal. Program Smart City pemerintah India yang diterapkan di Srinagar mengangkat dua pilar utama: Pelestarian bangunan agama bersejarah dan revitalisasi pasar tradisional kota. Pendekatan ini selaras dengan teori konserasi heritage berbasis masyarakat dan kesetaraan sosial, di mana pemugaran situs bersejarah juga berfungsi sebagai instrumen peningkatan kohesi sosial dan ekonomi lokal.

Proyek St. Luke’s Church merupakan studi unik dalam kerangka ini karena berfokus pada bangunan gereja Protestan di luar kawasan inti heritage kota. Arsitekturnya menggabungkan gaya Gothic Eropa dengan elemen lokal Kashmir, yaitu plafon khatamband khas wilayah tersebut. Pendekatan konservasi yang diterapkan menitikberatkan pada pemulihan bentuk asli dan karakter gereja tanpa menghilangkan ciri khas historisnya. Selain aspek fisik, proyek ini juga berupaya mendukung sustainable development goals melalui inklusi sosial — misalnya, memberi perhatian khusus pada komunitas Kristen minoritas di Kashmir yang populasinya kini hanya sekitar 650 orang. Dengan demikian, secara teoretis proyek ini menempatkan konservasi warisan sebagai bagian integral dari pembangunan kota inklusif, di mana keadilan sosial dan dialog antar-komunitas menjadi tujuan penting.

Metodologi dan Kebaruan

Penelitian studi kasus ini menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui literatur yang ada – termasuk artikel berita, presentasi resmi proyek, dan beberapa publikasi akademik tentang kota Srinagar. Observasi lapangan dilakukan dengan mengunjungi lokasi gereja sebelum dan sesudah restorasi untuk menilai kondisi fisik dan menerapkan pedoman konservasi. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan pemangku kepentingan utama: perwakilan Srinagar Smart City Ltd. (SSCL) dan pemuka masyarakat Kristen setempat. Survei kepuasan juga diadakan di kalangan jemaat gereja guna mengukur tanggapan pengguna terhadap hasil renovasi. Pendekatan metodologis ini memungkinkan peneliti mengevaluasi proses restorasi dari segi teknis maupun dampak sosial-kulturalnya.

Aspek kebaruan proyek ini mencakup beberapa hal:

• Lokasi dan konteks unik: Berbeda dengan kebanyakan proyek heritage yang fokus di pusat sejarah (Shehr-e-khaas), gereja St. Luke’s berada di pinggiran kota dan tidak berdekatan dengan pasar warisan tradisional. Menariknya, proyek ini tetap dipilih oleh SSCL sebagai bentuk keadilan sosial terhadap minoritas Kristen.

• Karakter arsitektural langka: Pendekatan pemugaran memulihkan dekorasi plafon khatamband yang khas Kashmir, suatu elemen langka dalam bangunan Barat.

• Integrasi tujuan sosial dan ekonomi: Proyek tidak hanya menyasar pelestarian fisik tetapi juga memperkuat harmoni antar-agama dan menghidupkan ekonomi lokal melalui pariwisata heritage.

• Keterlibatan komunitas: Inisiasi restorasi datang dari permintaan langsung umat Kristen setempat kepada SSCL, yang mencerminkan pendekatan bottom-up dalam konservasi kota.

Metode Pelaksanaan

Penelitian dimulai dengan analisis dokumen dan pencatatan kegiatan restorasi, diikuti pengumpulan data kuantitatif maupun kualitatif. Pendekatan ini mencakup:

• Survei dan wawancara terstruktur dengan warga gereja dan pengurus SSCL, untuk memperoleh gambaran kepuasan dan proses pengambilan keputusan.

• Observasi langsung atas hasil restorasi (atap, plafon, dinding, dll) guna menilai kepatuhan terhadap prinsip konservasi etis.

• Kajian literatur pendukung terkait teori konservasi warisan, revitalisasi kota, dan implikasi sosial budaya di Kashmir.

Temuan Utama dengan Kontekstualisasi

Hasil penelitian menunjukkan pemugaran menyeluruh pada elemen arsitektur utama gereja. Struktur skeleton-bangunan (balok-balk, tiang) dibersihkan dan dicat ulang, atap seng bergelombang (CGI) diganti, serta plafon khatamband yang rusak direkonstruksi ulang dengan pola asli. Pintu utama dan jendela-jendela yang pecah diperbarui, sementara jalur pejalan kaki di sekitar bangunan ditata ulang menggunakan batu lokal. Secara keseluruhan, intervensi fisik restorasi berhasil mengembalikan bentuk gotik gereja ke kondisi hampir aslinya tanpa menambah elemen baru yang signifikan.

Respon publik terhadap restorasi ini sangat positif. Perayaan pembukaan kembali gereja pada Natal 2021 mendapat sambutan hangat dari media lokal, masyarakat, dan wisatawan. Umat setempat memandang proyek ini sebagai simbol harmoni antar-komunitas: kasus pertama SSCL dalam mengangkat isu keadilan bagi minoritas Kristen. Secara ekonomi, proyek ini juga terbukti mendorong pariwisata agama di Srinagar. SSCL melaporkan lonjakan kunjungan turis dan pengeluaran lokal di sekitar area gereja sejak dibuka kembali. Keberhasilan St. Luke’s bahkan menjadi contoh motivasi bagi pemerintah kota untuk mempercepat proyek konservasi bangunan bersejarah lainnya.

Survei kepuasan yang dilakukan kepada jemaat menyatakan tingkat puas yang tinggi terhadap perbaikan interior gereja, terutama fitur-fitur baru seperti furnitur gereja yang dipilih oleh pastor. Namun, kepuasan terhadap keseluruhan proyek restorasi sedikit lebih rendah karena beberapa faktor yang belum selesai—misalnya gereja belum secara resmi diresmikan ulang oleh otoritas gereja dan lonceng di menara gereja belum dipasang. Mayoritas responden berharap penggunaan gereja terus berlanjut; rencananya, mereka akan menggelar ibadah sore setiap Minggu di St. Luke’s Church pasca-restorasi. Temuan ini menunjukkan bahwa dari perspektif pengguna, restorasi tidak sekadar pelestarian fisik tetapi juga pemulihan fungsi sosial-temporal gereja dalam komunitas.

Secara kualitatif, pengamatan lapangan mengindikasikan bahwa meskipun mayoritas elemen bangunan asli dipertahankan dalam proses restorasi, beberapa material asli terpaksa diganti demi keamanan struktural atau ketersediaan bahan. Dengan kata lain, mayoritas pekerjaan mengikuti etika konservasi heritage, namun ada kompromi kecil pada material tertentu. Secara keseluruhan, proyek ini terbukti berhasil mengukuhkan nilai tambah warisan gereja: bangunan tua tersebut kini kembali berfungsi sebagai situs budaya kota yang juga membantu revitalisasi sosial-ekonomi masyarakat sekitar.

Ringkasan temuan utama:

• Konservasi fisik menyeluruh: Atap seng dan plafon kayu khatamband diganti dengan desain dan bahan serupa; fasad batu dibersihkan ulang; pintu-jendela barup dipasang.

• Harmoni sosial: Restorasi disambut sebagai perwujudan keadilan sosial antar-agama, mempererat hubungan antar komunitas Kristen dan kelompok lain.

• Peluang ekonomi: Peningkatan kunjungan wisatawan ke situs gereja memicu pertumbuhan usaha lokal dan perhatian media nasional.

• Kepuasan umat: Survei menunjukkan mayoritas jemaat puas dengan interior yang dipugar; kekurangan minor (seperti bel menara) tidak mengurangi apresiasi secara signifikan.

• Keaslian material: Sebagian besar karakter asli bangunan terjaga, meski ada penyesuaian material tertentu demi keandalan struktural.

Keterbatasan dan Refleksi Kritis

Kajian ini memiliki beberapa batasan penting. Pertama, ketersediaan data: tidak terdapat Dokumen Kerja Pelaksanaan (DPR) resmi proyek publik, sehingga sebagian besar informasi bersumber dari laporan SSCL dan media populer yang kadang kontradiktif. Informasi keadaan bangunan pra-restorasi bergantung pada dokumentasi terbatas; kunjungan lapangan pasca-restorasi menjadi sumber utama verifikasi kondisi. Kedua, metode survei: wawancara dan kuesioner penduduk hanya dilakukan saat kebaktian di gereja All Saints, dengan ukuran sampel relatif kecil. Hal ini dapat menimbulkan bias (responden umumnya bersukacita). Selain itu, penelitian ini lebih deskriptif, tanpa analisis statistik mendalam atau data keuangan terukur (misal jumlah kunjungan wisata yang spesifik).

Secara metodologis, kekuatan studi ini terletak pada kombinasi data primer (wawancara mendalam) dan observasi lapangan langsung, yang memberikan konteks kualitatif kaya mengenai nilai sosial proyek. Namun, tanpa data baseline atau kelompok kontrol, kesimpulan kuantitatif terbatas. Pendekatan ini juga sulit digeneralisasi ke wilayah lain tanpa modifikasi, karena St. Luke’s memiliki karakter demografis dan situasional yang sangat khusus. Secara kritis, sementara studi ini menggambarkan manfaat restorasi heritage bagi masyarakat kecil, riset lanjutan diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang: misalnya, evaluasi ekonomi kuantitatif pasca-restorasi, atau perbandingan dengan proyek konservasi serupa.

Implikasi Ilmiah di Masa Depan

Proyek St. Luke’s Church menawarkan implikasi penting bagi penelitian dan praktik konservasi warisan perkotaan berikutnya. Pertama, studi ini memperkuat literatur mengenai konservasi inklusif, yaitu pelestarian situs bersejarah sekaligus pemberdayaan komunitas lokal dan minoritas. Arah ini relevan dalam pengembangan teori heritage management, menegaskan bahwa keberhasilan restorasi juga diukur dari pemulihan kesetaraan sosial dan kohesi komunal. Kedua, hasil kajian mendorong pengembangan keahlian (capacity building) pengrajin lokal, misalnya dengan meng­empan­nel­tinya untuk proyek lain. Rekomendasi peneliti menekankan pentingnya melibatkan khatamband artisan dalam proyek serupa agar teknik tradisional tidak hilang.

Secara praktis, temuan ini dapat dijadikan pedoman bagi kota-kota lain di India yang memiliki situs warisan minoritas. Pendekatan bottom-up dan kolaboratif SSCL dengan otoritas gereja memberi contoh model tata kelola heritage yang responsif. Misalnya, disarankan pembentukan tim kerja lintas-lembaga (pemerintah kota, komunitas agama, ahli konservasi) serta pengintegrasian situs restored ke dalam rute wisata kota. Nilai lingkungan konservasi juga ditekankan: mempertahankan bangunan eksisting mengurangi jejak karbon dibanding konstruksi baru.

Bagi riset selanjutnya, studi ini merekomendasikan evaluasi jangka panjang dampak restorasi: survei kepuasan berulang, analisis pertumbuhan ekonomi kreatif lokal, dan studi komparatif dengan proyek heritage lain. Pendekatan multidisiplin (arsitektur, ekonomi, sosiologi) dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana proyek serupa dapat menstimulus pembangunan kota berkelanjutan. Lebih luas, konservasi St. Luke’s Church diharapkan menjadi referensi dalam agenda konservasi di India, terutama dalam mengintegrasikan nilai inklusi sosial dan pelestarian budaya ke dalam kebijakan pembangunan perkotaan.

Relevansi dalam Konteks India Modern

Secara keseluruhan, proyek restorasi Gereja St. Luke’s menegaskan pentingnya konservasi warisan perkotaan yang inklusif dan kontekstual di India masa kini. Sebagai salah satu cerita positif dari wilayah Kashmir yang telah lama dilanda konflik, keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemulihan situs bersejarah dapat menjadi simbol harmoni antar-agama. Dengan dukungan kerangka Kota Pintar India, proyek ini merepresentasikan penerapan SDG 11.4 (pelestarian warisan budaya) sekaligus SDG lain terkait kesetaraan dan pembangunan ekonomi. Keberlanjutan sosial-ekonomi yang ditimbulkan – berupa landmark baru untuk orientasi warga dan peningkatan rasa bangga lokal – menambah bukti bahwa konservasi heritage berperan strategis dalam perkembangan kota. Di tengah keragaman budaya India, inisiatif serupa yang menghargai suara komunitas minoritas berpotensi memperkaya lanskap perkotaan modern. Dengan demikian, studi kasus St. Luke’s Church tidak hanya penting sebagai dokumentasi akademik, tetapi juga sebagai inspirasi praktik pelestarian warisan yang menyeluruh bagi kota-kota India lainnya.

Referensi

Dikutip dari Bab Studi Kasus C14 “St. Luke’s Church – Heritage Restoration Project” dalam SAAR: Smart Cities and Academia towards Action and Research (Part C: Urban Infrastructure) (Jamia Millia Islamia, 2021). All citations refer to pages and lines of the source document.

Latar Belakang Teoretis 

Penelitian ini berakar pada aspirasi Jammu untuk mentransformasi citranya dari kota transit tradisional menjadi kota "kelas dunia" yang ramah pengunjung. Latar belakang masalahnya adalah kekacauan visual akibat rambu jalan ad-hoc yang tidak standar dan kondisi ruang bawah jembatan layang (flyover) yang terbengkalai menjadi tempat pembuangan sampah dan sumber bau. Kerangka teoretis proyek ini adalah konsep "Administrative Wakefulness" (kesadaran administratif) dan Placemaking. Tujuannya adalah meningkatkan legabilitas kota (city legibility) bagi komuter melalui informasi yang jelas dan mereklamasi ruang sisa infrastruktur abu-abu menjadi aset hijau ekologis.

Metodologi dan Kebaruan 

Studi SAAR ini mengadopsi metodologi studi kasus kualitatif dengan triangulasi data. Tim peneliti melakukan audit fisik terhadap kepatuhan standar rambu, observasi kondisi tanaman, dan wawancara dengan pemangku kepentingan kota serta warga. Kebaruan proyek ini terletak pada pendekatan ganda: pembenahan infrastruktur informasi (kognitif) dan remediasi ekologis (visual/lingkungan) pada koridor mobilitas utama secara bersamaan.

Temuan Utama dengan Kontekstualisasi Analisis implementasi proyek mengungkap dampak signifikan pada kualitas ruang publik:

1. Peningkatan Legabilitas: Penggantian rambu liar dengan signage standar IRC 67-2012 yang memiliki retro-reflektivitas tinggi berhasil mengurangi kebingungan navigasi bagi pengemudi dan turis, meningkatkan keselamatan lalu lintas.

2. Reklamasi Ruang Negatif: Instalasi taman vertikal di pilar-pilar flyover efektif mengubah area yang sebelumnya kumuh dan bau menjadi koridor hijau yang menyerap polusi udara dan meredam efek Urban Heat Island.

3. Persepsi Publik: Warga menganggap intervensi ini sebagai "perubahan pola pikir cerdas" (smart thinking change over), yang meningkatkan kebanggaan sipil terhadap estetika kota.

Keterbatasan dan Refleksi Kritis 

Studi ini mengidentifikasi risiko kritis pada aspek pemeliharaan berkelanjutan. Taman vertikal adalah sistem hidup yang menuntut irigasi dan perawatan konstan; kegagalan dalam hal ini akan mengubahnya menjadi "dinding mati" yang merusak pemandangan. Secara kritis, studi juga menyoroti tantangan tata kelola visual, di mana risiko iklan liar atau vandalisme kembali menutupi rambu dan infrastruktur baru masih tinggi.

Implikasi Ilmiah di Masa Depan 

Secara praktis, studi ini membuktikan bahwa pemulihan estetika dan fungsi dasar adalah langkah awal krusial sebelum melangkah ke teknologi tinggi dalam Smart City. Rekomendasi utamanya adalah pelembagaan protokol pemeliharaan yang ketat untuk aset hijau dan integrasi lapisan digital (seperti kode QR pada rambu) di masa depan untuk menghubungkan infrastruktur fisik dengan informasi pariwisata digital.

Sumber 

Studi Kasus C13: Urban mobility - Wayfinding Signage and Vertical Gardens. (2023). Dalam SAAR: Smart cities and Academia towards Action and Research (Part C: Urban Infrastructure) (hlm. 108-115). National Institute of Urban Affairs (NIUA).

Penulis: cakHP (Heru Prabowo)

Transisi energi bukan dongeng tiga paragraf. Ia lebih mirip orkestra: instrumennya beragam, iramanya kompleks, dan tidak pernah cukup hanya dengan “menggebuk satu drum paling keras”. Matahari penting. Sangat penting. Tapi ia tidak mungkin bekerja sendirian menggerakkan planet berpenduduk delapan miliar yang butuh listrik 24 jam, cuaca berubah-ubah, dan permintaan energi melonjak di malam hari ketika ia sedang tidur.

Di sinilah artikel ini berdiri: bukan untuk membantah peran solar, tetapi untuk mengembalikan akal sehat ke tengah gemuruh euforia. Karena jika masa depan memang ingin kita bangun, maka membangunnya dengan pemahaman yang jernih jauh lebih baik daripada membangunnya dengan harapan setengah matang.

.

Cahaya Besar Yang Sering Disederhanakan

Artikel New Scientist (Le Page, 2025) adalah salah satu opini yang mengangkat satu tesis provokatif: matahari adalah satu-satunya sumber energi jangka panjang yang benar-benar sustainable. Dari sisi fisika mentah, klaim itu tidak salah. Matahari memancarkan sekitar 173.000 terawatt energi ke Bumi setiap saat — sementara kebutuhan energi primer seluruh umat manusia hanya sekitar 18 terawatt (IEA, 2024). Space-wise, sejumlah kajian seperti Carbon Tracker (2021) maupun Nature Communications (2021) menunjukkan bahwa sekitar 0,3–0,5% daratan global cukup untuk memasang PV (panel surya) yang secara teoritis mampu mencukupi kebutuhan listrik dunia.

Secara ekonomi pun surya semakin memukau. Levelized Cost of Electricity (LCOE) solar utility-scale kini menjadi salah satu yang termurah di dunia (IRENA, 2023). Banyak negara kini membangun gigawatt demi gigawatt, dan kurva harga panel telah turun sekitar 90% sejak 2010.

Tapi fisika, ekonomi, dan transisi sistem energi bukan tiga bab yang bisa dibaca terpisah. Ada yang sering luput dari kesederhanaan narasi “solar bisa menyelamatkan semuanya”.

.

Matahari Tidak Menyala di Malam Hari: Variabilitas yang Menuntut Penopang

Masalah terbesar solar bukan pada jumlah energinya, tetapi pada ketersediaan waktunya. Matahari tidak bekerja di malam hari. Ia juga tidak konsisten di musim hujan. Bahkan di negara tropis seperti Indonesia, intensitas radiasi surya bisa turun hingga 60% pada musim puncak awan (BMKG, 2023).

Inilah sebabnya laporan IEA World Energy Outlook 2024 menekankan bahwa tanpa storage skala besar, kontribusi solar maksimal hanya 20–30% dari total energi suatu sistem listrik sebelum risiko blackouts meningkat. Untuk mentransisikan dunia ke sistem yang hampir sepenuhnya terbarukan, kita tidak hanya butuh panel — kita butuh baterai (BESS), pumped hydro, demand response, grid interkoneksi lintas negara, dan pembangkit fleksibel.

Sains energi jelas: Solar adalah pilar penting, tapi ia tidak bisa menjadi seluruh rumah.

.

Panel Surya Juga Punya Jejak Karbon dan Jejak Bumi

Ada satu lagi narasi populer yang sering disapu bersih: “solar itu nol emisi”. Ya — nol emisi saat operasi, tetapi tidak selama manufaktur.

IPCC (2022) menempatkan lifecycle emission PV pada kisaran 40–50 gCO₂/kWh, jauh lebih rendah daripada fosil, tetapi lebih tinggi dibandingkan nuklir (12 gCO₂/kWh) dan sebagian porsi geotermal (25–40 gCO₂/kWh). Panel juga menggunakan material intensif energi seperti aluminium, kaca, silikon, dan kadang kadmium, yang produksinya memiliki dampak lingkungan. Masalah daur ulang pun belum tuntas: meskipun PV mampu didaur ulang hingga 90–95% (IRENA, 2023), tingkat daur ulang aktual global masih <10%.

Ini bukan argumen anti-surya. Ini hanya pengingat bahwa tidak ada teknologi energi yang benar-benar “murni”. Kita harus jujur memandang seluruh siklus hidup.

.

Indonesia: Di Mana Matahari Berlimpah, Tapi Sistem Tidak Siap

Indonesia seolah diberkahi surga radiasi matahari: 4,5–5,5 kWh/m²/hari di sebagian besar wilayah.
Potensi teknis PV mencapai 3,3–20 terawatt peak (IESR, 2025).

Tapi potensi bukan realitas.

Hingga akhir 2025, total instalasi PV nasional masih di kisaran 300–350 MW, kurang dari 0,5% kapasitas pembangkit. Rooftop solar bahkan hanya ~100 MW, jauh dari target 1 GW/tahun RPJMN. RUPTL 2025–2034 memasukkan solar dengan porsi 11,9 GW saja — termasuk proyek-proyek yang kemungkinan besar tertunda karena persoalan interkoneksi, overcapacity PLN di Jawa, dan struktur tarif yang tidak memberi insentif.

Indonesia tetap negara dengan potensi besar, tetapi dengan hambatan struktural lebih besar: grid yang belum fleksibel, ketergantungan energi fosil (terutama batubara), dan model bisnis PLN yang konservatif.

-

Maka, Masa Depan Energi Bukan Satu Cahaya, Tetapi Konstelasi

Jika solar tidak cukup, lalu apa? Kita tidak kembali ke masa lalu dengan batubara. Kita justru memperluas opsi.

Para ilmuwan energi sepakat bahwa sistem masa depan adalah campuran :

— 1) Surya

Murah, modular, cepat dibangun. Pilar penting siang hari.

— 2) Angin (terutama offshore)

Lebih stabil pada malam hari di beberapa wilayah.

— 3) Hidro

Sumber fleksibel; dapat berfungsi sebagai storage (pumped hydro).

— 4) Geotermal

Sumber beban dasar alamiah, sangat cocok untuk Indonesia (potensi 24 GW, baru terpasang 2,4 GW).

— 5) Nuklir generasi baru & SMR

Lifecycle emission sangat rendah; bisa mengisi gap variabilitas. Banyak negara mulai kembali melirik nuklir karena kestabilan sistem.

— 6) Storage (BESS, hidrogen, pumped hydro)

Solar tanpa storage hanya setengah solusi.

— 7) Demand Response & Smart Grid

Menggeser konsumsi masyarakat agar selaras dengan profil produksi energi.

Sains mengajarkan: tidak ada satu pun teknologi yang sempurna. Tetapi kombinasi yang tepat bisa mendekati sempurna.

.

Pelajaran Penting: Optimisme Itu Perlu, Asal Tidak Buta

Optimisme terhadap surya adalah hal baik. Ia memberi arah. Ia memberi semangat. Ia mendorong inovasi. Tetapi optimisme yang tidak dilengkapi realisme justru bisa menjerumuskan negara ke dalam salah strategi: underinvestment in storage, grid, atau teknologi alternatif.

Indonesia butuh solar — itu pasti. Namun yang kita butuhkan lebih besar lagi: kebijakan energi yang jernih, bukan yang hanya mengikuti judul media yang paling terang. Matahari penting. Sangat penting. Tapi matahari tak pernah sendiri.

.

Glosarium Mini

PV (Photovoltaic): Teknologi panel surya yang mengubah cahaya menjadi listrik.

LCOE (Levelized Cost of Electricity): Biaya listrik rata-rata sepanjang umur pembangkit.

Lifecycle Emission: Total emisi dari pembuatan, operasi, hingga pembongkaran suatu teknologi.

Intermittency: Ketidakstabilan atau ketidakpastian produksi energi dari sumber seperti solar dan angin.

BESS (Battery Energy Storage System): Sistem penyimpanan energi berbasis baterai.

Pumped Hydro: Sistem penyimpanan energi dengan memompa air ke reservoir ketinggian.

SMR (Small Modular Reactor): Reaktor nuklir kecil generasi baru yang lebih fleksibel dan aman.

Demand Response: Langkah mengubah pola konsumsi listrik agar sesuai kondisi produksi energi.

.

PUSTAKA BACA

 Artikel Populer Ilmiah:

New Scientist. (2024, October). Why solar power is the only viable power source in the long run. New Scientist.

 Sains Energi & Studi Peer-Reviewed

Creutzig, F., Agoston, P., Goldschmidt, J. C., Luderer, G., Nemet, G., & Pietzcker, R. C. (2017). The underestimated potential of solar energy. Nature Energy, 2(9), 17140. https://doi.org/10.1038/nenergy.2017.140

Davis, S. J., & Lewis, N. (2022). Renewables and grid stability. Energy Policy, 164, 112887. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.112887

Smith, T., Hernandez, R. R., Gordon, L. J., & van Rensburg, B. J. (2023). Land-use implications of scaling solar photovoltaics. Nature Communications, 14, 5571. https://doi.org/10.1038/s41467-023-41164-z

Wilson, G. M., Joyce, A., Raman, A., Buonassisi, T., & Peters, I. M. (2020). Solar PV material supply chains and the need for diversification. Joule, 4(4), 763–778. https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.02.007

 Referensi Konteks Indonesia

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). Outlook Energi Indonesia 2023. KESDM.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2021–2030). Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Nasional 2021–2030. KESDM.

Perusahaan Listrik Negara. (2024). RUPTL 2024–2034 (Draft). PLN.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). Geothermal Potential Database (2024). Direktorat Panas Bumi.

 Referensi Global & Multi-Teknologi

IEA. (2023). Southeast Asia Energy Outlook 2023. International Energy Agency.

IPCC. (2022). Climate Change 2022: Synthesis Report. Intergovernmental Panel on Climate Change.

IRENA. (2023). World Energy Transitions Outlook 2023. International Renewable Energy Agency.

MIT Energy Initiative. (2018). The future of nuclear energy in a carbon-constrained world. Massachusetts Institute of Technology.

National Renewable Energy Laboratory. (2021–2023). Grid modeling, LCOE trends, and renewable integration reports. NREL.
 

Tantangan demografi global saat ini tidak lagi berdiri pada satu kutub—baik kekhawatiran terhadap angka kelahiran yang menurun maupun kecemasan mengenai pertumbuhan populasi yang dianggap tak terkendali. Di balik dinamika itu, terdapat isu yang lebih fundamental: kemampuan setiap individu untuk menentukan kehidupan reproduksinya secara bebas, aman, dan bermartabat. Inilah konsep yang semakin penting: reproductive agency.

Transisi Demografi dan Kekacauan Narasi Global

Seiring menurunnya tingkat fertilitas di berbagai negara, banyak pemerintah merespons dengan nada alarmis—seakan penurunan kelahiran identik dengan runtuhnya ekonomi atau “bunuh diri demografis”. Namun di sisi lain, sebagian negara masih khawatir akan pertumbuhan penduduk yang cepat. Pendekatan yang terpolarisasi seperti ini membuat upaya kebijakan menjadi parsial, sekaligus menutupi kenyataan bahwa di semua negara—baik berfertilitas tinggi maupun rendah—masih terdapat tingginya angka kehamilan tidak direncanakan serta keinginan memiliki anak yang belum terpenuhi Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar jumlah kelahiran, tetapi lingkungan sosial, ekonomi, dan kebijakan yang belum mampu memberi ruang bagi setiap orang untuk mencapai tujuan reproduktifnya.

Kebutuhan Mengubah Cara Kita Mengukur Fertilitas

Banyak negara masih terpaku pada angka “2,1” sebagai tingkat pengganti populasi. Padahal angka tersebut hanya berlaku pada kondisi yang sangat spesifik: tanpa migrasi, mortalitas rendah, dan rasio jenis kelamin seimbang. Faktanya, banyak negara dengan tingkat fertilitas di bawah 2,1 justru tetap mengalami pertumbuhan populasi karena migrasi masuk.

Lebih jauh, ukuran fertilitas konvensional sering gagal menangkap realitas hidup perempuan—seperti pergeseran waktu melahirkan, bukan perubahan jumlah anak sepanjang hidup. Ini menuntut penggunaan ukuran baru yang lebih kontekstual dan lebih berorientasi individu, bukan sekadar angka agregat negara

Kebijakan yang Lebih Adil dan Inklusif

Masih banyak negara yang menerapkan kebijakan reproduksi secara sempit: mendorong atau menekan kelahiran berdasarkan target populasi. Padahal, kebijakan semacam ini berisiko besar menggerus hak dan martabat warganya.

Kebijakan yang diperlukan justru harus:

1. Menjamin akses kesehatan reproduksi untuk semua

Mulai dari layanan kontrasepsi, perawatan kehamilan, persalinan aman, hingga penanganan infertilitas. Banyak hambatan masih bertahan: batasan usia, kebutuhan izin pasangan/orangtua, hingga larangan tertentu terhadap prosedur medis. Semua ini membatasi pilihan reproduktif terutama bagi kelompok rentan

.2. Menyediakan pendidikan seksual komprehensif

Informasi kesehatan seksual yang akurat makin tergerus oleh disinformasi. Padahal pendidikan seksual membantu remaja memahami peluang, risiko, dan hak reproduktif mereka sejak dini.

3. Memperkuat keamanan sosial dan ekonomi keluarga

Biaya pengasuhan, jam kerja yang panjang, kurangnya cuti ayah, dan budaya kerja yang keras sering menjadi penyebab orang menunda atau bahkan menghindari punya anak. Kebijakan sosial dan tenaga kerja harus menyesuaikan ritme kehidupan modern, bukan memaksakan pola lama pada generasi muda.

4. Menghapus kekerasan berbasis gender

Kekerasan dalam rumah tangga dan pemaksaan seksual berkontribusi besar pada kehamilan tidak diinginkan, rendahnya penggunaan kontrasepsi, dan trauma jangka panjang. Ini adalah hambatan langsung bagi reproductive agency.

Perubahan Norma Sosial: Kunci yang Tak Bisa Diabaikan

Bahkan kebijakan terbaik sulit bekerja tanpa perubahan norma sosial. Beban pengasuhan yang timpang masih menjadi alasan utama sebagian perempuan membatasi jumlah anak. Di sisi lain, banyak laki-laki ingin terlibat lebih banyak dalam pengasuhan namun menghadapi tekanan norma maskulinitas tradisional.

Upaya untuk menggeser norma ini—mulai dari pendidikan kesetaraan sejak kecil, role model laki-laki yang suportif, hingga kampanye publik yang menormalisasi pembagian peran—merupakan komponen penting dalam memperluas ruang kebebasan reproduksi.

Mengukur Reproductive Agency: Langkah Masa Depan

Banyak indikator global saat ini lebih fokus pada perilaku (misalnya penggunaan kontrasepsi), bukan pada kebebasan dalam membuat keputusan. Padahal data menunjukkan bahwa pembatasan terhadap agency terjadi pada laki-laki dan perempuan, termasuk tekanan untuk memiliki anak atau tekanan untuk mencegahnya, serta ketidakmampuan menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan. Angka prevalensi ini cukup tinggi di banyak negara, menunjukkan urgensi pendekatan baru dalam pengukuran dan kebijakan reproduksi

Daftar Pustaka

State of World Population 2025 – Chapter 4: Reproductive Agency and Demographic Futures.

Tiga dekade setelah Deklarasi Beijing menegaskan bahwa hak perempuan adalah hak asasi manusia, dunia telah bergerak maju dalam memperluas ruang hidup perempuan. Perubahan terlihat dari meluasnya norma yang menolak kekerasan berbasis gender hingga meningkatnya partisipasi perempuan dalam politik. Namun di saat yang sama, kemajuan ini tidak berdiri kokoh—ia rapuh, mudah berbalik, dan kini menghadapi tantangan baru dari pergeseran sosial, tekanan ekonomi, serta gerakan anti-gender yang semakin kuat.

Kesetaraan gender tidak pernah bekerja sendirian. Ia membentuk dan dibentuk oleh keputusan reproduksi, hubungan keluarga, kondisi kerja, dinamika pasangan, hingga cara sebuah masyarakat melihat nilai dari anak. Karena itu, memahami realitas gender hari ini berarti menyelami bagaimana orang membangun keluarga, bekerja, merawat, dan merayakan atau menunda peran sebagai orang tua. Semua ini saling berkaitan membentuk masa depan populasi dunia.

Transformasi Norma, Kemajuan yang Masih Rapuh

Beberapa indikator menunjukkan perubahan sikap global: lebih sedikit orang yang menganggap kekerasan pasangan sebagai hal yang dapat dibenarkan, lebih banyak negara memiliki undang-undang yang melindungi perempuan, dan representasi perempuan di parlemen meningkat secara signifikan. Di banyak negara, generasi yang lebih muda membawa pandangan yang lebih egaliter dibanding generasi sebelumnya.

Namun di balik tren progresif tersebut, stagnasi terlihat. Bias gender masih sangat tinggi, bahkan meningkat di beberapa negara. Akses perempuan terhadap otonomi tubuh tidak merata, dan sebagian mengalami kemunduran. Di titik inilah gerakan anti-gender muncul, menyerang hak-hak seksual dan reproduksi, serta mengintimidasi pembela hak perempuan.

Kemajuan yang ada tampak besar, namun fondasinya rapuh. Dalam kondisi tertentu, tekanan sosial dan politik dapat menggeser arah kebijakan, dan perubahan menuju kesetaraan dapat berjalan lebih lambat dibanding perubahan sosial yang terjadi.

Keinginan Memiliki Anak dan Tekanan Gender

Faktor gender memengaruhi cara orang memandang reproduksi. Di banyak negara, pria cenderung menginginkan lebih banyak anak dibanding perempuan. Perbedaan ini bukan sekadar angka—ia mencerminkan tekanan sosial, harapan keluarga, serta makna simbolik anak bagi masing-masing gender.

Di beberapa wilayah, seperti Asia Selatan dan Timur, preferensi terhadap anak laki-laki tetap kuat. Dampaknya tidak kecil: dalam kasus ekstrem, preferensi ini bisa memengaruhi rasio jenis kelamin populasi; dalam kasus lain, keluarga terus “mencoba lagi” hingga mendapatkan anak laki-laki, sehingga jumlah anak menjadi lebih besar daripada yang sebenarnya mereka inginkan.

Keinginan memiliki anak juga berubah mengikuti fase hidup. Ketika ekonomi membaik, sebagian orang membuka kemungkinan menambah anak; ketika kesehatan atau hubungan menurun, rencana pun berubah. Di hampir semua negara, faktor ekonomi tetap menjadi penentu besar.

Ketimpangan Peran di Rumah dan Tempat Kerja

Meski perempuan telah memasuki ruang publik dalam jumlah besar—berpendidikan tinggi, bekerja, berpolitik—ranah domestik masih sangat timpang. Perempuan melakukan pekerjaan perawatan dan pekerjaan rumah tangga jauh lebih banyak daripada laki-laki. Bagi banyak perempuan, hal ini menciptakan beban ganda: bekerja penuh waktu sekaligus bertanggung jawab atas rumah.

Perubahan-perubahan kecil memang terjadi. Di beberapa negara, laki-laki mulai terlibat lebih banyak dalam pengasuhan. Namun laporan global menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut masih terbatas pada aktivitas ringan, bukan pada tugas perawatan rutin yang melelahkan. Bahkan persepsi antara laki-laki dan perempuan mengenai “bagi tugas secara adil” berbeda jauh—lebih banyak laki-laki yang merasa sudah berbagi adil dibanding perempuan yang merasakannya.

Karena itulah banyak perempuan memilih menunda atau mengurangi jumlah anak untuk menjaga keseimbangan hidup dan karier. Sementara itu, laki-laki lebih jarang menyesuaikan pekerjaan dengan kebutuhan keluarga.

Intensitas Pengasuhan Modern dan Tekanan yang Meningkat

Pengasuhan kini jauh lebih intens dibanding generasi sebelumnya. Waktu yang dihabiskan orang tua bersama anak meningkat, tuntutan pendidikan lebih tinggi, dan ekspektasi terhadap peran orang tua makin besar.

Meski menyenangkan, pengasuhan modern melelahkan. Banyak keluarga menjalani pengasuhan tanpa dukungan, dan beban itu tidak hanya dirasakan ibu—ayah juga merasakannya. Namun, perempuan tetap menjadi kelompok yang paling terdampak, terutama jika layanan pendukung seperti penitipan anak tidak tersedia atau terlalu mahal.

Ketegangan antara harapan sosial dan kenyataan ekonomi inilah yang kemudian memengaruhi keputusan untuk memiliki anak, atau memilih tidak menambah jumlah anak.

Struktur Keluarga dan Dinamika yang Membentuk Keputusan Reproduktif

Keluarga inti, keluarga besar, keluarga poligami, hingga keluarga campuran memiliki pengaruh berbeda terhadap keputusan reproduksi.

Keluarga inti membuat peran pengasuhan terpusat pada orang tua, sehingga kecenderungan “sedikit anak tetapi investasi besar” menjadi umum. Sebaliknya, keluarga besar dapat mendorong angka kelahiran lebih tinggi karena tugas pengasuhan terbagi.

Dalam keluarga poligami, keinginan memiliki anak bisa lebih tinggi, terutama pada konteks budaya yang memberi status lebih bagi keluarga besar. Sementara itu, keluarga campuran yang terbentuk dari pernikahan ulang terkadang mendorong keinginan memiliki anak dengan pasangan baru.

Kebijakan yang baik harus mengakui keragaman bentuk keluarga, karena keragaman inilah yang menciptakan kebutuhan berbeda dalam hal dukungan pengasuhan dan layanan sosial.

Menunda Pasangan, Tingkat Kesendirian, dan Dampaknya pada Fertilitas

Tren global menunjukkan peningkatan jumlah orang yang hidup sendiri, menunda pernikahan, atau tidak menemukan pasangan jangka panjang. Di beberapa negara, perkawinan masih menjadi prasyarat untuk memiliki anak, sehingga penurunan angka pernikahan memengaruhi angka kelahiran.

Fenomena ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan “pilihan pribadi”. Banyak orang sebenarnya ingin menikah, tetapi tidak menemukan pasangan yang sesuai. Faktor ekonomi berperan penting: orang yang berpenghasilan rendah atau berpendidikan rendah lebih sulit mendapatkan pasangan. Di sisi lain, perubahan sikap gender pada perempuan berjalan lebih cepat dibanding laki-laki, sehingga terjadi ketidakselarasan nilai dalam hubungan.

Ketika ketimpangan gender tetap tinggi, hubungan menjadi lebih sulit terbentuk. Namun ketika kesetaraan meningkat, penelitian menunjukkan bahwa laki-laki berpendapatan rendah justru memiliki peluang lebih besar untuk bermitra—menandakan bahwa nilai pasangan tidak hanya bergantung pada kemampuan ekonomi.

Daftar Pustaka

State of World Population 2025 – Gender Equality and Dividends for All (Chapter 3).

Di berbagai negara, isu reproduksi sering dibahas dari sudut pandang angka kelahiran, proyeksi populasi, dan kekhawatiran tentang masa depan tenaga kerja. Namun di balik diskusi demografis tersebut terdapat persoalan yang jauh lebih personal: banyak orang, di hampir semua konteks sosial dan ekonomi, tidak dapat mewujudkan jumlah anak yang mereka inginkan. Sebagian memiliki anak pada waktu yang tidak direncanakan, sementara sebagian lainnya justru tidak bisa memiliki anak ketika mereka siap. Kesenjangan antara keinginan dan kenyataan inilah yang menjadi inti persoalan—sebuah celah yang tampak di setiap negara, baik yang berfertilitas rendah maupun tinggi.

Perjalanan reproduksi manusia tidak pernah berdiri sendiri. Ia dipengaruhi oleh kesehatan, kondisi ekonomi, ketersediaan perumahan, budaya, bahkan dinamika pasar tenaga kerja. Karena itulah kebijakan apa pun yang ingin mendukung keluarga dan reproduksi harus dimulai dari pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya dihadapi masyarakat.

Keinginan Reproduktif yang Tidak Terpenuhi

Survei global menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara jumlah anak yang ideal dengan jumlah yang pada akhirnya dimiliki atau diperkirakan akan dimiliki seseorang

Ada individu yang berharap memiliki lebih banyak anak tetapi terhalang oleh kesehatan, ekonomi, atau tekanan sosial. Ada pula yang justru memiliki anak lebih banyak dari keinginan awal karena keterbatasan dalam mencegah kehamilan.

Menariknya, sebagian orang mengalami kedua hal sekaligus: pernah memiliki kehamilan yang tidak direncanakan, tetapi juga pernah berada pada kondisi ketika mereka ingin memiliki anak namun terhalang situasi hidup. Hal ini menunjukkan bahwa reproduksi bukanlah persoalan jumlah semata, tetapi tentang waktu, kesiapan, keamanan, dan kapasitas seseorang dalam menghadapi konsekuensinya.

Tantangan Kesehatan yang Membentuk Pengalaman Reproduktif

Kualitas layanan kesehatan reproduksi sangat memengaruhi cara orang memandang masa depan keluarga mereka. Pengalaman buruk dalam persalinan, keterbatasan layanan kontrasepsi, atau minimnya fasilitas kesehatan ibu membuat banyak orang menunda atau bahkan mengurangi rencana memiliki anak.

Selain itu, infertilitas menjadi isu besar yang sering kali luput dari pembahasan karena dianggap hanya terjadi pada kelompok tertentu. Padahal, satu dari enam orang diperkirakan akan menghadapi kesulitan memiliki anak sepanjang hidupnya. Untuk sebagian besar, masalah ini dapat diatasi dengan teknologi reproduksi berbantu. Namun biaya yang tinggi, keterbatasan layanan, serta ketimpangan akses membuat harapan banyak pasangan tetap tidak terpenuhi.

Pada saat yang sama, meningkatnya usia rata-rata orang memiliki anak memberikan kelebihan—stabilitas finansial, pengalaman hidup yang lebih matang—namun juga membawa risiko biologis yang lebih besar. Banyak orang tidak menyadari batas usia kesuburan, sehingga baru mencari bantuan ketika peluang alami sudah menurun.

Ekonomi sebagai Penggerak Besar Keputusan Kelahiran

Kondisi ekonomi menjadi alasan utama di berbagai negara ketika seseorang menunda atau mengurangi rencana memiliki anak. Ketidakstabilan pekerjaan, biaya hidup yang tinggi, sulitnya membeli atau menyewa rumah, serta kurangnya jaminan pendapatan membuat banyak orang tidak merasa aman untuk membangun keluarga.

Selain itu, biaya membesarkan anak terus meningkat. Di banyak wilayah, layanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan konsumsi anak merupakan komponen pengeluaran yang paling membebani keluarga muda. Tidak mengherankan jika pikiran tentang masa depan ekonomi menjadi faktor dominan dalam keputusan reproduksi.

Pengasuhan dan Beban Kerja yang Tidak Merata

Peran perempuan dalam pengasuhan masih jauh lebih besar dibanding pria, bahkan ketika keduanya bekerja penuh waktu. Ketidakseimbangan ini menciptakan beban emosional dan fisik yang besar bagi perempuan, sehingga memengaruhi pilihan mereka untuk memiliki anak tambahan.

Ketersediaan layanan penitipan anak berkualitas terbukti mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja sekaligus membantu mereka mempertimbangkan memiliki anak. Namun layanan ini masih sangat terbatas, terutama di negara berpendapatan rendah dan menengah. Di banyak tempat, kakek-nenek berperan besar dalam pengasuhan, tetapi hal ini sering menjadi beban tambahan bagi generasi yang lebih tua.

Kebijakan cuti orang tua yang tidak setara juga memperlebar jurang ini. Ketika cuti bagi ayah sangat singkat atau tidak dibayar, beban pengasuhan kembali jatuh ke ibu, memperkuat norma gender yang menghambat partisipasi perempuan dalam pekerjaan.

Masa Transisi Menuju Dewasa yang Makin Panjang

Bagi generasi muda, masa transisi menuju kemandirian—memiliki pekerjaan tetap, rumah sendiri, dan pasangan stabil—cenderung terjadi pada usia yang lebih tua. Banyak yang belum siap secara finansial hingga melewati masa puncak biologis kesuburan. Hal ini menciptakan kesenjangan besar antara kapan seseorang ingin menjadi orang tua dan kapan mereka merasa mampu.

Biaya rumah, terutama di perkotaan, menjadi penghalang utama. Kesempatan kerja yang terbatas dan upah yang tidak cukup membuat anak muda kesulitan merencanakan masa depan, termasuk rencana memiliki keluarga.

Menciptakan Kebijakan yang Memberi Ruang untuk Pilihan

Kebijakan untuk mendukung masyarakat dalam mewujudkan aspirasi reproduktifnya harus mencakup lebih dari sekadar layanan kesehatan. Diperlukan reformasi yang menyentuh dunia kerja, kebijakan pengasuhan, akses perumahan, dan program pengurangan ketimpangan gender.

Tujuan besar yang ingin dicapai adalah memberi ruang bagi setiap orang untuk menjalani pilihan reproduksi mereka secara bebas, aman, dan bermartabat—baik itu memiliki anak lebih banyak, lebih sedikit, atau tidak memiliki anak sama sekali.

Ketika kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar angka statistik, maka terbuka kesempatan besar bagi negara untuk membangun masyarakat yang lebih stabil, sehat, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

State of World Population 2025 — Opening a Policy Window of Opportunity.