Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset (PR) Geoinformatika mengembangkan sistem BRIN Fire Hotspot berbasis data satelit pengindraan jauh.

Kepala PR Geoinformatika BRIN Rokhis Khomarudin menjelaskan, sistem ini secara otomatis menerima dan memproses data titik api dan kebakaran hutan dari ground station.

“Data tersebut disimpan dan ditampilkan langsung di website, dan sistem mengirim data kepada pengguna," jelas Rokhis, dalam Bincang Sains Kawasan Bandung Garut, secara daring, Selasa (19/3).

Rokhis menyampaikan, BRIN Fire Hotspot merupakan prototipe dari salah satu program kegiatan Geoinformatika Multi Input Multi Output (Geomimo). Ini merupakan konsep yang memungkinkan banyak data dapat dimasukkan dalam satu mesin, dilengkapi dengan berbagai plugin yang terspesialisasikan. Setiap plugin dirancang untuk menghasilkan output yang beragam, disebut sebagai multi output.

“Tantangan bagi para peneliti geoinformatika adalah untuk mengembangkan plugin-plugin ini agar dapat menghasilkan produk dengan cepat, akurat, dan biaya terjangkau. Dengan demikian, Geomimo dapat menjadi solusi efektif dalam pengolahan dan analisis data geografis yang kompleks,” katanya.

Dalam pengembangan Geomimo, jelas Rokhis, prototipe ini akan menjadi plugin sendiri yang terus diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman dan ketersediaan data.

Menurut Rokhis, tantangan selanjutnya adalah mengurangi ketergantungan pada sumber data asing. Diperlukan upaya untuk membangun sumber data dan infrastruktur sendiri, termasuk satelit untuk mendukung riset geoinformatika dengan baik. 

Sumber: https://brin.go.id/

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Organisasi Riset Elektronika dan Informatika tengah fokus melakukan penelitian terkait geoinformatika.

“Banyak permasalahan saat ini, seperti perubahan lingkungan dan ketahanan pangan yang dapat diatasi dengan geoinformatika,” ungkap Plt. Kepala Pusat Riset (PR) Geoinformatika BRIN Rokhis Khomarudin, dalam Bincang Sains Kawasan Bandung Garut, secara daring, Selasa (19/3).

Rokhis menjelaskan, geoinformatika merupakan sebuah disiplin yang menggabungkan ilmu dan teknologi komputer, sistem informasi, dan ilmu geografi. Ilmu ini telah menjadi kunci dalam menjawab permasalahan kompleks di bidang kebumian dengan data yang besar.

Data besar yang dimaksud adalah data kebumian, seperti yang dihasilkan dari pengindraan jauh menggunakan satelit.

“Pada ketahanan pangan, kita dapat memonitor pertumbuhan tanaman pangan di seluruh Indonesia. Ini memungkinkan kita untuk dapat mengidentifikasi gangguan yang mungkin terjadi dalam memantau produksi serta kondisi tanaman tersebut,” kata Rokhis.

Informasi diperoleh dengan cara mengambil gambar permukaan bumi dari satelit, yang kemudian menjadi sumber utama dalam bidang geoinformatika.

“Selain itu, terdapat data seperti pengukuran GPS, data yang dihasilkan dari penggunaan drone, dan data spasial lainnya yang penting dari sumber daya kebumian dalam konteks geoinformatika,” tuturnya.

Dalam bidang geoinformatika, lanjut dia, informasi geografis tidak hanya berasal dari satelit pengindraan jauh saja. Namun, dimungkinkan untuk menggabungkan dengan data sosial ekonomi yang tersedia untuk diintegrasikan dalam informasi spasial dan peta.

Pemetaan data kebumian dengan penambahan data sosial ekonomi, tambah Rokhis, memungkinkan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

“Hal ini memungkinkan kita untuk tidak hanya memantau pertumbuhan tanaman, tetapi aspek lainnya seperti daya beli masyarakat, distribusi, dan lain sebagainya. Informasi dapat disajikan dalam satu peta atau rangkaian informasi yang komprehensif, sehingga dapat memberikan jawaban pada permasalahan,” jelasnya.

Pihaknya fokus membangun ilmu komputer untuk menjawab tantangan permasalahan data yang semakin besar dan kompleks. Proses akusisi, penyimpanan, pengolahan data, pengembangan model atau metode, dan visualisasi dalam riset geoinformatika menjadi penting.

Perkembangan teknologi big data, machine learning, dan artificial intelligence telah mengubah lanskap ilmu ini, memungkinkan solusi yang cepat, akurat, dan terjangkau.

“Kita dapat menggunakannya, mengotomatisasikan, dan bisa berjalan cepat, akurat, dengan biaya yang murah,” tegasnya.

Empat Kelompok Riset

Lebih rinci dijelaskan Rokhis, ada empat kelompok riset (kelris) di PR Geoinformatika. Pertama, Kelris Geodata, bertanggung jawab untuk menyiapkan data dengan standar riset. Sehingga, data tersebut siap untuk digunakan. Kedua, Kelris Geokomputasi, membangun komputasi dan metode atau model pengolahan data pengindraan jauh maupun data lapangan.

Ketiga, Kelris Geoinformasi, menyajikan data dalam bentuk GIS untuk pengambilan keputusan, sementara. Dan keempat, Kelris Geovisulisasi dan Infrastruktur Geoinformatika, bertugas menghasilkan visualisasi data, agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 

Sumber: https://brin.go.id/

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggandeng PT. Inti Konten Indonesia untuk hilirisasi produk inovasinya berupa aplikasi pemilu elektronik (e-voting). Pemanfaatan aplikasi e-voting untuk pemilu akan menjadi bagian dari kemajuan yang signifikan dalam demokrasi berbasis digital.

Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OREI) Budi Prawara menjelaskan perjalanan pengembangan aplikasi e-voting telah dimulai sejak 2010. Guna memastikan keandalan aplikasi tersebut, telah dilakukan uji coba dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

"Keberhasilan uji coba di berbagai daerah memberikan bukti bahwa aplikasi ini tidak terlepas dari kontribusi kelompok riset digital dalam pengembangan aplikasi tersebut," kata Prawara pada penandatanganan perjanjian lisensi hak cipta aplikasi pemilu elektronik di Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta, Selasa (19/03).

Prawaran menekankan pentingnya keamanan, kepercayaan, dan transparansi dalam pengembangan sistem e-voting, serta pentingnya memperhatikan aspek sosial dan dampaknya terhadap masyarakat.

“Dengan inovasi ini, kita akan terus berusaha untuk menyempurnakannya. Karena yang namanya produk riset tentu selalu membutuhkan improvement. E-voting juga saat ini sedang menjadi salah satu hot topic, karena kebetulan Indonesia juga baru selesai melaksanakan Pemilu,” terangnya.

Prawara berharap adanya kerjasama lisensi aplikasi e-voting dengan PT Inti Konten Indonesia akan memberi peluang besar bagi kedua belah pihak. Dengan menghasilkan produk riset yang berkualitas, ia meyakini produk riset Indonesia dapat bersaing tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di pasar internasional.

Dalam kesempatan yang sama, Perekayasa Ahli Utama dari Pusat Riset Sains Data dan Informasi sekaligus sebagai ketua tim pengembangan aplikasi e-voting Andrari Grahitandaru penjelasan perkembangan aplikasi e-voting. Dia menjelaskan bahwa aplikasi ini telah diujicobakan dalam pemilihan kepala desa (pilkades).

Sebelumnya, dijelaskan Andrari, aplikasi e-voting telah melewati uji materi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengembang e-voting memastikan kesesuaian teknologi dengan regulasi yang berlaku.

Dalam Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009 menyebutkan bahwa metode e-voting dapat diartikan sama dengan metode mencoblos. Untuk itu diperlukan kesiapan terhadap lima komponen yaitu teknologi, legalitas undang-undang, penyelenggara, masyarakat, dan asas luber jurdil.

Berbeda dengan negara lain yang mengadopsi e-voting secara online, e-voting Indonesia didesain agar tidak terhubung ke internet secara langsung. Selain itu, sistemnya dapat berjalan terus meskipun terjadi pemadaman listrik, dengan kemampuan untuk memulai kembali tanpa kehilangan data.

“Walaupun tiba-tiba terjadi pemadaman listrik, sistemnya ini akan nyambung terus sehingga tidak memulai dari awal, karena Pemilu itu kan tidak boleh putus di tengah jalan, harus berjalan terus” jelas Andrari.

Dia menjelaskan mekanisme pelaksanaan e-voting, pemilih akan diberikan smart card yang berguna untuk mengidentifikasi status pemilih. "Smart card ini juga dimanfaatkan untuk mendeteksi apakah pemilih mempunyai hak suara di wilayah tersebut atau tidak," jelasnya

Smart card digunakan pemilih dalam bilik suara untuk menentukan pilihannya. Menurutnya, selama proses pemilihan, perangkat e-voting tidak tersambung dengan Internet, sehingga mengurangi potensi dihack oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

"Perangkat e-voting akan tersambung dengan internet ketika data dikirimkan ke pusat data nasional langsung dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tampilan hasil pemungutan suara akan disampaikan dalam bentuk tahapan berjenjang seperti per kabupaten, per provinsi, dan lain-lain," jelasnya.

Andrari berharap, momentum penandatanganan lisensi hak cipta e-voting ini menjadi langkah besar dalam memperkenalkan demokrasi digital di Indonesia dan siap mengubah wajah pemilihan umum di Tanah Air. 

Sumber: https://brin.go.id/

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mengembangkan Watershed Health Assessment System (WHAS). Sistem ini bertujuan untuk memonitor kondisi hidrologi, tanah, dan aspek sosial-ekonomi dalam upaya mengelola aktivitas manusia dan sumber daya alam secara bersama-sama. Peneliti BRIN, Prof Irfan Budi Pramono menjelaskan bahwa Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu merupakan pendekatan yang mengharuskan pengelolaan aktivitas manusia dan sumber daya alam dilakukan secara bersama-sama, dengan mempertimbangkan keterkaitan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat.

"Untuk mengetahui keberhasilan tujuan pengelolaan DAS perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Parameternya adalah lahan, hidrologi dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya dalam Webinar International bertajuk "International-Based Water Resources Management for Shared Prosperity", Senin (19/3).

Dijelaskan Irfan, WHAS mampu memonitoring berbagai parameter kunci seperti koefisien aliran, beban sedimen, indeks penggunaan air, kualitas air, persentase tutupan vegetasi, dan Indeks Pembangunan Manusia. Ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam mengelola DAS dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat.

Menurut Irfan, pengelolaan sumber daya air berbasis DAS dianggap penting untuk menjamin pasokan air yang berkelanjutan. Untuk itu, perhatian khusus diberikan pada pengelolaan lahan di daerah hulu guna menjaga keseimbangan air. Salah satu solusi yang diusulkan adalah melalui program Pembayaran Jasa Lingkungan (PES) yang memungkinkan masyarakat di hilir DAS sebagai pengguna jasa lingkungan untuk berkontribusi kepada masyarakat di hulu DAS sebagai penyedia jasa lingkungan, terutama jasa air.

Dalam konteks ini, DAS Cidanau diidentifikasi sebagai salah satu contoh praktik terbaik pengelolaan DAS terpadu di Indonesia. Namun, masih terdapat sejumlah masalah yang perlu diatasi, seperti perambahan hutan, fluktuasi debit sungai yang tinggi, dan perlindungan di bagian hulu DAS. Melalui program PES, air sungai Cidanau diharapkan dapat diolah menjadi air bersih untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 120 industri besar, menjadikannya sebagai contoh nyata dari win-win solution dalam pengelolaan DAS.

Irfan menyoroti beberapa peluang dan tantangan dalam pengelolaan DAS terpadu, termasuk carbon trading, PES, dan ekowisata. Tantangan utamanya adalah memanfaatkan dana dari berbagai sumber, memberdayakan pemangku kepentingan, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk berbagi data dan memfasilitasi koordinasi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan sinergis seperti ini, diharapkan pengelolaan DAS dapat menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bersama bagi masyarakat Indonesia.

"Ada beberapa peluang dan tantangan dalam pengelolaan DAS terpadu seperti carbon trading, PES, dan Ecotourism. Sedangkan tantangannya adalah memanfaatkan dana dari berbagai sumber yang tersedia, memberdayakan berbagai pemangku kepentingan, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk berbagi data dan memfasilitasi koordinasi," tandasnya.

Sementara itu, Profesor dari Shinshu University Japan, Kazuhiro Komatsu menawarkan penelitian mengenai karakterisasi Dissolved Organic Matter (DOM) atau Bahan Organik Terlarut pada danau dangkal dan dalam dengan menggunakan Excitation Emission Matrix (EEM)- PARAFAC Analysis. Hal ini seperti yang sudah dilakukannya di beberapa danau Jepang. "Excitation Emission Matrix (EEM) merupakan salah satu metode karakterisasi DOM, Pengukurannya sendiri sangat mudah dan sederhana. Hanya membutuhkan waktu 10 menit per sampel," ungkapnya.

Dijelaskan Kazuhiro, karakterisasi Bahan Organik Terlarut (DOM) menjadi kunci dalam pemahaman ekosistem akuatik dan siklus karbon global. Dua teknik terkini yang mendapatkan perhatian besar dalam hal ini adalah Matriks Emisi Eksitasi 3D dan Analisis Faktor Paralel (PARAFAC).

Lebih jauh, Kazuhiro menjelaskan bahwa Metode Excitation Emission Matrix (EEM) 3D memungkinkan pemetaan kontur 3-D dari panjang gelombang eksitasi, panjang gelombang emisi, dan intensitas fluoresensi dari DOM. Dengan karakteristik yang unik ini, peneliti dapat mengidentifikasi variasi kualitatif dan kuantitatif dalam komposisi DOM dengan detail yang tinggi. Keunggulan utamanya adalah kesederhanaan metodenya, yang memungkinkan pengukuran banyak sampel dalam waktu singkat. Hal ini membuatnya menjadi alat yang efisien dalam survei lapangan dan studi lingkungan yang luas.

Sedangkan, PARAFAC adalah metode analisis faktor yang digunakan untuk memecah Matriks Emisi Eksitasi 3D menjadi beberapa zat fluoresen hipotetis berdasarkan posisi puncaknya. Dengan demikian, PARAFAC menciptakan apa yang sering disebut sebagai "sidik jari organik", memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan memahami kontribusi masing-masing komponen DOM secara lebih terperinci. Penggunaan pemrosesan statistik memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap data yang kompleks.

Kedua teknik ini membuka jalan baru dalam pemahaman DOM dan peranannya dalam ekosistem akuatik. Matriks Emisi Eksitasi 3D memberikan gambaran yang luas dan rinci tentang distribusi fluoresensi DOM, sementara PARAFAC memungkinkan identifikasi zat fluoresen kunci dan pemahaman tentang faktor yang memengaruhi distribusi mereka. Dengan menggunakan kedua metode ini secara bersamaan, para peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang komposisi dan dinamika DOM dalam berbagai lingkungan akuatik, dari sungai hingga lautan, yang pada gilirannya dapat mendukung upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif.

Untuk itu, pihaknya membuka kolaborasi dengan Indonesia melalui BRIN dalam melakukan penelitian tersebut. Salah satunya melalui kolaborasi dengan laboratorium di Jepang mulai dari survey lapangan, analisis sampel, eksperimen bersama, analisis data, seminar hingga publikasi bersama. 

Sumber: https://brin.go.id/

Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Kepala Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Hidayat menyatakan, peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pengelolaan sumber daya air berbasis daerah aliran sungai (DAS) terpadu.

“Pengelolaan DAS terpadu menghadirkan solusi holistik terhadap tantangan air yang kita hadapi. Strategi pengelolaan air yang proaktif terbukti mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat, dan menumbuhkan ketahanan regional,” ungkap Hidayat, pada seminar internasional bertajuk “Watershed-Based Water Resources Management for Shared Prosperity,” secara hibrida, Senin (18/3).

Karena itu, lanjut dia, perlu kolaborasi, keterlibatan masyarakat, dan pendanaan berkelanjutan, untuk menjamin keamanan air jangka panjang dan lingkungan yang sehat. Hal ini mencakup praktik konservasi tanah dan air yang mencegah erosi, meminimalkan limbah, dan mendorong siklus air yang berkelanjutan.

“Pendekatan terpadu ini menumbuhkan win-win scenario, yang menguntungkan masyarakat dan lingkungan,” tambahnya.

Komite Pengarah Program Hidrologi Internasional (IHP) UNESCO Indonesia yang juga Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Mego Pinandito, mengatakan, pertumbuhan populasi global, gangguan iklim, polusi air, dan ketimpangan akses terhadap air bersih memerlukan peralihan ke praktik pengelolaan air berkelanjutan.

Tantangan-tantangan ini memerlukan solusi inovatif. Pengelolaan DAS menjadi solusi yang tepat.

“Dengan memahami aliran air di dalam DAS dan menerapkan langkah-langkah seperti dataran banjir dan penyangga alami, kita dapat meminimalkan dampak banjir dan kekeringan. Ini melindungi masyarakat, infrastruktur, dan lahan pertanian,” ungkap Mego.

Selain itu, pengelolaan DAS dinilai mendorong efisiensi biaya. Mengoptimalkan penggunaan air berarti meminimalkan kehilangan air akibat penguapan dan kebocoran.

“Hal ini dapat mencakup promosi teknologi hemat air di bidang pertanian dan perkotaan. Serta penerapan teknik pemanenan air hujan. Sehingga, mengurangi permintaan terhadap sumber daya yang ada dan menurunkan biaya pengolahan air,” jelasnya.

Dikatakan Mego, seminar ini menjadi batu loncatan gelaran World Water Forum 2024 bulan Mei mendatang.

“Dengan mendorong dialog dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, membuka jalan bagi pengembangan solusi inovatif dan kolaboratif terhadap tantangan air global yang kita hadapi,” tandasnya.

Rehabilitasi hutan dan lahan

Dalam kesempatan ini, Martin Doviyanti dari Direktorat Konservasi Tanah dan Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan, pengelolaan DAS mencakup produksi, regulasi, distribusi, dan konsumsi air yang melibatkan banyak pihak.

Karena itu, konservasi tanah dan air menjadi upaya mencegah erosi tanah, menjaga kualitas air, dan mengelola penggunaan sumber daya tanah dan air secara berkelanjutan.

Menurutnya, dalam hal pengembangan energi baru terbarukan, rehabilitasi hutan dan lahan dapat menjadi salah satu alternatif. Pemilihan jenis tanaman yang tepat perlu dilakukan.

“Rehabilitasi hutan dan lahan (forest and land rehabilitation/FLR) merupakan upaya pemulihan, pemeliharaan, dan peningkatan fungsi hutan dan lahan. Agar daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menunjang sistem penyangga kehidupan tetap terjaga,” terang Martin.

Sasarannya, lanjut Martin, FLR diprioritaskan pada daerah hulu DAS yang rawan banjir, kekeringan, tanah longsor, daerah tangkapan air dari waduk, bendungan, danau, daerah imbuhan air tanah, dan daerah sempadan sungai. Serta, daerah hilir DAS yang rawan terhadap tsunami, intrusi air laut, dan abrasi sungai.

“Implementasi FLR sudah diterapkan antara lain di Jawa Tengah, Kawasan Hutan Gunung Balak Lampung, Desa Girimulyo, Kawasan Bukit Menoreh Yogyakarta, dan Hutan Cyclop Papua. Juga dilakukan sentra pembibitan tanaman tertentu di sejumah daerah seperti Mentawir, Labuan Bajo, Toba, Rumpin, dan mangrove di Bali,” pungkasnya.

Sebagai informasi, seminar internasional ini diselenggarakan oleh Komite Nasional Indonesia untuk IHP UNESCO bekerja sama dengan BRIN dan Masyarakat Limnologi Indonesia. Pertemuan ini menjadi contoh pentingnya kolaborasi dalam berbagi pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya air secara terpadu. 

Sumber: https://brin.go.id/

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggandeng PT. TUV Rheinland Indonesia (TRID) untuk melakukan riset bersama terkait  standar keberlanjutan dan sistem pelaporan terkait penilaian keberlanjutan industri dan produk. Kolaborasi kedua belah pihak ini merupakan upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya dalam bidang Low Carbon Development Initiative.

Kerja sama ini diwujudkan dengan penandatanganan naskah kerja sama yang dilakukan di Gedung BJ. Habibie, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta, Jumat (15/03).  Naskah kerja sama ini ditandatangani antara Kepala Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup (PR SPBPDH)  Nugroho Adi Sasongko dengan Presiden Direktur PT. TRID I Nyoman Susila.

Nugroho menjelaskan, upaya mencapai SDGs khususnya dalam pengurangan emisi karbon telah menjadi target untuk semua negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia telah menetapkan sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional di tahun 2030.

"Selain itu, mitigasi dan aksi pengurangan gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan oleh aktivitas perorangan, perusahaan, atau negara diharapkan terpenuhi melalui komitmen nasional dalam Enhanced National Determined Contribution (ENDC) juga di Tahun 2030," ujar Nugroho.

Guna mencapai target yang telah ditetapkan, lanjut Nugroho, pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait dengan Gas Rumah Kaca (GRK) untuk mendukung target untuk memenuhi net zero emission maksimal pada tahun 2060. Dalam Pemenuhan target-target tersebut, terdapat banyak Norm, Standards dan Technical Regulations terkait Industri dan Produk yang ramah lingkungan diwajibkan terpenuhi oleh Komunitas Internasional.

"Diperlukan riset dan pengembangan standarisasi industri serta produk, untuk meningkatkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, riset dan pengembangan sistem produksi berkelanjutan dan penilaian daur hidup menjadi rancangan strategi yang paling penting untuk mendukung hal-hal tersebut," jelasnya.

Menurut Nugroho, BRIN dalam hal ini PR SPBPDH merupakan pusat riset yang memiliki bidang kepakaran terkait sistem produksi berkelanjutan dan penilaian daur hidup dan secara spesifik mengenai Norm, Standards, serta Technical Regulations dalam Pengukuran, Verifikasi, Sistem Pelaporan serta Penilaian Keberlanjutan Industri Serta Produk dalam Industri dan Perdagangan Global. Sedangkan PT. TRID merupakan lembaga swasta di bidang jasa layanan sertifikasi, inspeksi, pengujian serta pelatihan, dan merupakan bagian dari TUV Rheinland Group.

"Saat ini perusahaan sedang berkonsentrasi dalam topik upaya untuk mereduksi GRK di Indonesia dan mendorong strategi kepada berbagai perusahaan terkait dengan sustainability. Karenanya membutuhkan peran dari PRSPBPDH BRIN dalam melakukan riset dan dan pengembangan keilmuan yang terkait bidang tersebut," ujar Nugroho.

Presiden Direktur TRID I Nyoman Susila merasa bangga mempunyai kesempatan bisa bekerja sama dengan BRIN. Kerja sama ini merupakan bentuk kolaborasi dua institusi yang saling membutuhkan.

"Kerja sama ini bisa menjadi momentum untuk kolaborasi antara dua institusi yang saling membutuhkan, dan kami merasa bangga bisa bekerja sama dengan BRIN," kata I Nyoman.

Kerja sama kata I Nyoman, diharapkan mendapatkan dokumen riset terkait dengan standar keberlanjutan dan sistem pelaporan terkait penilaian keberlanjutan industri dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh industri di Indonesia serta global. 

Sumber: https://brin.go.id/