Sektor konstruksi di Afrika Selatan, khususnya pada ranah proyek-proyek publik, menghadapi tantangan multidimensional yang secara signifikan menghambat efisiensi dan efektivitas pengiriman proyek. Keterbatasan sumber daya, kendala waktu, pembengkakan biaya, serta kualitas yang tidak optimal adalah isu-isu kronis yang kerap menghantui inisiatif pembangunan infrastruktur pemerintah. Dalam konteks ini, laporan penelitian berjudul "DESIGN AND BUILD PROCUREMENT APPROACH AS AN ALTERNATIVE FOR IMPROVING PUBLIC SECTOR CONSTRUCTION PROJECTS PERFORMANCE IN SOUTH AFRICA" oleh Nyiko Jeffrey Gudlhuza, yang disusun sebagai bagian dari persyaratan gelar Master of Science in Engineering di University of the Witwatersrand pada Maret 2020, menawarkan analisis mendalam tentang bagaimana pendekatan pengadaan Design and Build (D&B) dapat menjadi solusi transformatif. Laporan ini tidak hanya mengkaji potensi D&B dalam mengatasi masalah kinerja proyek, tetapi juga menggali persepsi para pemangku kepentingan dan hambatan yang ada dalam implementasinya di konteks Afrika Selatan.

Latar Belakang Tantangan Proyek Sektor Publik di Afrika Selatan

Gudlhuza memulai penelitiannya dengan menggarisbawahi urgensi pembangunan infrastruktur di Afrika Selatan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, laporan ini menyoroti bahwa banyak proyek konstruksi sektor publik di negara tersebut mengalami kendala signifikan, seperti:

• Pembengkakan Biaya (Cost Overruns): Proyek seringkali melebihi anggaran yang dialokasikan, membebani keuangan negara dan mengurangi jumlah proyek yang dapat direalisasikan.

• Keterlambatan Jadwal (Schedule Delays): Penundaan dalam penyelesaian proyek adalah hal yang umum, menyebabkan manfaat infrastruktur tertunda dan meningkatkan biaya tidak langsung.

• Kualitas yang Kurang Optimal: Meskipun investasi besar, kualitas hasil akhir proyek terkadang tidak memenuhi standar yang diharapkan.

Penelitian ini mengemukakan bahwa masalah-masalah ini sebagian besar berakar pada pendekatan pengadaan tradisional, yaitu Design-Bid-Build (DBB). Dalam metode DBB, proses desain dan konstruksi dipisahkan, menciptakan fragmentasi tanggung jawab dan seringkali memicu sengketa antara desainer dan kontraktor. Kurangnya integrasi ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak efisien, desain yang tidak dapat dibangun (unconstructible), dan perubahan desain yang mahal di kemudian hari.

Munculnya Design and Build sebagai Alternatif Strategis

Sebagai respons terhadap keterbatasan DBB, pendekatan D&B telah mendapatkan popularitas global, baik di sektor swasta maupun publik. D&B mengintegrasikan tanggung jawab desain dan konstruksi di bawah satu entitas kontrak tunggal, yang dikenal sebagai kontraktor D&B atau tim D&B. Integrasi ini diharapkan dapat membawa sejumlah manfaat, antara lain:

• Peningkatan Efisiensi: Dengan desainer dan kontraktor bekerja sama sejak awal, potensi konflik berkurang dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat.

• Inovasi: Tim D&B memiliki insentif untuk mengembangkan solusi desain dan konstruksi yang lebih inovatif yang dapat menghemat waktu dan biaya.

• Pengurangan Risiko Pemilik: Sebagian besar risiko terkait koordinasi desain dan konstruksi dialihkan kepada tim D&B, mengurangi beban pemilik proyek.

• Percepatan Jadwal: Proses desain dan konstruksi dapat tumpang tindih (fast-tracking), mempercepat waktu penyelesaian proyek.

• Satu Titik Akuntabilitas: Pemilik hanya berurusan dengan satu entitas kontrak, menyederhanakan komunikasi dan manajemen.

Gudlhuza berargumen bahwa potensi manfaat ini menjadikan D&B pilihan yang menarik untuk meningkatkan kinerja proyek sektor publik di Afrika Selatan.

Metodologi Penelitian: Menggali Persepsi Pemangku Kepentingan

Untuk menguji hipotesis tentang efektivitas D&B, Gudlhuza mengadopsi pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan survei kuesioner. Populasi target adalah para profesional yang terlibat dalam proyek konstruksi sektor publik di Afrika Selatan, termasuk:

• Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (DPWI): Sebagai entitas utama yang bertanggung jawab atas pengadaan proyek konstruksi publik.

• Dewan Pembangunan Industri Konstruksi (CIDB): Lembaga regulasi yang berperan dalam pengembangan kapasitas dan kebijakan industri konstruksi.

• Perusahaan Konsultan: Desainer, insinyur, dan manajer proyek yang menyediakan layanan kepada sektor publik.

• Perusahaan Kontraktor: Perusahaan yang melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Total 89 kuesioner didistribusikan, dan 65 respons yang valid berhasil dikumpulkan, menghasilkan tingkat respons yang sehat sekitar 73%. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), dengan teknik analisis deskriptif dan inferensial (misalnya, uji reliabilitas Cronbach's Alpha, analisis frekuensi, dan uji t).

Temuan Kunci: Persepsi Positif dan Potensi D&B

Hasil penelitian Gudlhuza mengonfirmasi bahwa sebagian besar responden di Afrika Selatan memiliki persepsi yang positif terhadap D&B sebagai pendekatan pengadaan. Beberapa temuan kunci yang menarik meliputi:

1. D&B sebagai Alternatif yang Efektif: Mayoritas responden (sekitar 70%) setuju atau sangat setuju bahwa D&B adalah alternatif yang layak dan efektif untuk meningkatkan kinerja proyek sektor publik. Ini menunjukkan adanya penerimaan yang signifikan di kalangan praktisi.

2. Manfaat Utama D&B: Responden mengidentifikasi berbagai manfaat D&B, dengan pengurangan waktu proyek dan pengurangan cost overrun sebagai manfaat yang paling sering disebut. Ini sejalan dengan temuan literatur global tentang keunggulan D&B. Sebagai contoh, laporan yang lebih awal oleh Molenaar, Songer, dan Barash (1999) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa proyek D&B rata-rata selesai 6% lebih cepat dari jadwal dan memiliki 50% lebih sedikit klaim dibandingkan metode DBB. Temuan Gudlhuza di Afrika Selatan mengkonfirmasi tren global ini.

3. Pengurangan Risiko: Responden juga setuju bahwa D&B membantu mengurangi risiko bagi pemilik proyek, memperkuat argumen bahwa D&B adalah metode yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian.

4. Tantangan Implementasi: Meskipun pandangan positif, responden juga mengidentifikasi tantangan dalam mengadopsi D&B. Kekhawatiran terbesar adalah kurangnya pemahaman dan pengalaman dengan D&B di sektor publik, serta kerangka regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi teoretis D&B dan realitas praktis implementasinya.

5. Kebutuhan untuk Panduan dan Legislasi: Mayoritas responden percaya bahwa CIDB harus menyediakan lebih banyak panduan dan kerangka kebijakan untuk implementasi proyek D&B. Selain itu, ada dukungan yang kuat (sekitar 75%) untuk diberlakukannya undang-undang yang mempromosikan pendekatan D&B di Afrika Selatan. Ini menunjukkan adanya konsensus bahwa dukungan institusional dan regulasi sangat dibutuhkan untuk mendorong adopsi D&B secara lebih luas.

Analisis Mendalam dan Nilai Tambah

Penelitian Gudlhuza memberikan nilai tambah yang signifikan melalui beberapa aspek:

• Fokus Kontekstual: Berbeda dengan banyak penelitian D&B yang bersifat global atau di negara maju, penelitian ini secara spesifik berfokus pada konteks Afrika Selatan. Ini sangat penting karena setiap negara memiliki kerangka hukum, praktik industri, dan tantangan unik yang memengaruhi adopsi D&B. Temuan ini memberikan wawasan yang relevan secara lokal bagi pembuat kebijakan di Afrika Selatan.

• Pendekatan Multi-Pemangku Kepentingan: Dengan mengumpulkan persepsi dari berbagai kelompok pemangku kepentingan (pemerintah, regulator, konsultan, kontraktor), penelitian ini menyajikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan peluang D&B dari berbagai sudut pandang. Ini adalah fondasi yang kuat untuk mengembangkan strategi implementasi yang holistik.

• Identifikasi Hambatan Kritis: Laporan ini secara jelas mengidentifikasi kurangnya pengetahuan dan pengalaman, serta kerangka regulasi yang belum matang, sebagai hambatan utama. Ini bukan hanya masalah teoretis, tetapi tantangan nyata yang perlu diatasi melalui capacity building dan reformasi kebijakan. Misalnya, di banyak negara berkembang, ketidakpahaman terhadap kompleksitas kontrak D&B dan alokasi risiko sering menjadi penyebab kegagalan proyek.

• Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti: Berdasarkan temuan survei, Gudlhuza mengajukan rekomendasi yang jelas, seperti perlunya legislasi pro-D&B dan panduan dari CIDB. Ini adalah rekomendasi yang sangat praktis dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Afrika Selatan.

Kritik dan Keterbatasan Penelitian

Meskipun kuat, laporan penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan:

• Metode Penelitian Kuantitatif Semata: Meskipun survei kuantitatif memberikan gambaran umum persepsi, penelitian ini dapat diperkaya dengan metode kualitatif, seperti wawancara mendalam atau studi kasus, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya tentang "mengapa" di balik persepsi tersebut. Misalnya, wawancara dengan manajer proyek yang berpengalaman dalam D&B dapat mengungkap detail operasional dan tantangan yang tidak tertangkap oleh kuesioner.

• Generalisasi Hasil: Meskipun sampel cukup representatif untuk tujuan tesis master, generalisasi ke seluruh sektor konstruksi publik di Afrika Selatan perlu dilakukan dengan hati-hati. Wilayah geografis atau jenis proyek yang tidak terwakili mungkin memiliki persepsi atau tantangan yang berbeda.

• Kinerja Aktual vs. Persepsi: Penelitian ini mengukur persepsi tentang manfaat D&B, bukan kinerja aktual proyek D&B yang telah selesai. Meskipun persepsi positif adalah langkah awal yang baik, validasi empiris melalui analisis kinerja proyek D&B yang sebenarnya (misalnya, perbandingan biaya dan jadwal proyek D&B dengan DBB) akan memberikan bukti yang lebih kuat. Pekerjaan selanjutnya dapat merujuk pada penelitian seperti Gordon (1994) atau Konchar dan Sanvido (1998) yang secara langsung membandingkan kinerja D&B dan DBB.

Kaitannya dengan Tren Industri dan Tantangan Global

Temuan Gudlhuza sangat relevan dengan tren global dalam manajemen proyek konstruksi:

• Globalisasi D&B: D&B terus menjadi metode pengiriman proyek yang dominan di banyak negara maju. Tantangan yang dihadapi Afrika Selatan dalam adopsi D&B (kurangnya pengalaman, regulasi) adalah cerminan dari kurva pembelajaran yang dialami negara-negara lain.

• Pentingnya Kerangka Hukum: Dorongan untuk legislasi pro-D&B di Afrika Selatan mencerminkan kesadaran akan pentingnya kerangka hukum yang jelas dan mendukung untuk memfasilitasi metode pengadaan inovatif. Banyak negara telah mereformasi undang-undang pengadaan mereka untuk mengakomodasi D&B dan model pengiriman proyek terintegrasi lainnya.

• Pembangunan Kapasitas: Kesadaran akan kebutuhan capacity building di kalangan pemangku kepentingan adalah kunci. Keberhasilan D&B tidak hanya bergantung pada adanya peraturan, tetapi juga pada kemampuan praktisi untuk memahami dan mengelola kontrak yang lebih kompleks serta risiko yang terintegrasi. Ini termasuk pelatihan untuk pemilik proyek dalam merumuskan kebutuhan proyek yang jelas dan mengevaluasi penawaran D&B yang komprehensif.

• Efisiensi dan Akuntabilitas: Di tengah tekanan fiskal dan tuntutan publik untuk transparansi dan akuntabilitas, D&B menawarkan jalan untuk mencapai proyek infrastruktur yang lebih efisien dan akuntabel. Ini sangat penting di negara-negara berkembang di mana setiap anggaran memiliki dampak besar.

Kesimpulan

Laporan penelitian Nyiko Jeffrey Gudlhuza memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang potensi pendekatan pengadaan Design and Build dalam meningkatkan kinerja proyek konstruksi sektor publik di Afrika Selatan. Dengan bukti empiris berbasis survei, Gudlhuza berhasil menunjukkan bahwa para profesional di Afrika Selatan memiliki pandangan yang positif terhadap D&B, mengakui kemampuannya untuk menghemat waktu, mengurangi biaya, dan memitigasi risiko.

Namun, laporan ini juga dengan jujur mengidentifikasi hambatan utama yang perlu diatasi, terutama terkait kurangnya pengetahuan dan perlunya kerangka regulasi yang lebih kuat. Rekomendasi untuk memberlakukan legislasi pro-D&B dan menyediakan panduan yang komprehensif dari lembaga seperti CIDB adalah langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk mempercepat adopsi D&B.

Pada akhirnya, laporan ini bukan hanya sekadar analisis akademis, tetapi juga panggilan untuk bertindak. Dengan menerapkan pendekatan D&B secara strategis dan didukung oleh kebijakan yang tepat serta peningkatan kapasitas, Afrika Selatan memiliki peluang besar untuk merevolusi pengiriman proyek-proyek infrastruktur publiknya, membuka jalan bagi pembangunan yang lebih efisien, tepat waktu, dan berkualitas, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi seluruh rakyat.

Sumber Artikel: Gudlhuza, N. J. (2020). DESIGN AND BUILD PROCUREMENT APPROACH AS AN ALTERNATIVE FOR IMPROVING PUBLIC SECTOR CONSTRUCTION PROJECTS PERFORMANCE IN SOUTH AFRICA. [Master's Research Report, University of the Witwatersrand]. ResearchGate. (Tidak ada DOI eksplisit dalam dokumen yang diberikan, namun ini adalah laporan penelitian yang kredibel dari institusi akademik).

Pendahuluan: Produktivitas sebagai Pilar Keberhasilan Proyek Konstruksi

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator vital dalam kesuksesan proyek konstruksi. Dalam sistem kerja yang masih sangat bergantung pada tenaga manusia, seperti yang lazim di Indonesia, efisiensi kerja sangat menentukan tercapainya waktu, mutu, dan biaya secara optimal. Sayangnya, banyak proyek konstruksi yang tidak memasukkan data produktivitas sebagai acuan penjadwalan. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan.

Paper karya Sandi Pawiro dan tim ini secara mendalam mengulas metode Time Study untuk mengukur dan mengoptimalkan produktivitas pekerjaan pembesian pada pembangunan Gedung Mantos Tahap III, Manado. Artikel ini menjadi sangat penting karena menghadirkan pendekatan kuantitatif yang aplikatif, sekaligus menyajikan rekomendasi praktis berbasis data nyata.

Metodologi: Mengukur Kinerja Pekerja Secara Objektif

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dan pengamatan langsung di lapangan. Fokus penelitian terbatas pada pekerjaan pembesian untuk elemen balok dan kolom, dengan metode pengukuran Time Study — teknik yang menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap elemen pekerjaan secara spesifik.

Langkah utama dalam metode ini meliputi:

• Mengobservasi aktivitas pekerja menggunakan stopwatch.

• Memecah pekerjaan menjadi elemen-elemen kecil.

• Menghitung waktu dasar (Basic Time), kemudian dikalibrasi menjadi Standard Time dengan mempertimbangkan faktor relaksasi dan kontingensi.

Ini memberikan manhour yang akurat — satuan waktu kerja untuk menghasilkan 1 satuan volume pekerjaan — yang menjadi dasar pengukuran produktivitas.

Hasil Utama: Angka Produktivitas dan Optimasi

Produktivitas Aktual (Metode Time Study)

• Pekerjaan Pembesian: 27.01 kg/manhour

• Artinya, satu pekerja dapat menyelesaikan 27,01 kg besi dalam satu jam kerja.

Jika diasumsikan dalam satu hari kerja terdapat 8 jam efektif, maka:

• Produktivitas harian: 8 × 27.01 = 216,12 kg/hari

Optimalisasi Produktivitas (Simulasi Desain 2)

• Dengan rekayasa ulang waktu standar, produktivitas meningkat menjadi 29.44 kg/manhour, atau setara dengan 235,55 kg/hari.
   

Analisis Tambahan: Mengapa Time Study Relevan di Proyek Nyata

Studi ini tidak hanya berhenti pada angka, tetapi menunjukkan bagaimana rekayasa produktivitas bisa dilakukan. Dalam dunia nyata, metode ini dapat:

• Mengurangi biaya upah per unit pekerjaan.

• Mempercepat penyelesaian proyek tanpa menambah tenaga kerja.

• Mengidentifikasi elemen kerja boros waktu, seperti pemasangan atau pemotongan besi.
   

Studi Kasus Serupa

Dalam penelitian oleh Nugroho (2021), peningkatan produktivitas pekerjaan beton pracetak dengan metode pengukuran serupa mampu menghemat waktu pengerjaan hingga 18%. Ini menunjukkan bahwa pendekatan seperti Time Study bukan hanya teoritis, tetapi juga sangat praktis dan repeatable di proyek lain.

Faktor Kritis dalam Perhitungan Standard Time

1. Waktu Relaksasi

Relaksasi mempertimbangkan kondisi fisik pekerja seperti suhu panas dan kelembapan. Sebagai contoh:

• Pada suhu 32°C, waktu relaksasi bisa mencapai 40% dari waktu kerja dasar.

2. Waktu Kontingensi

Mengakomodasi gangguan tak terduga seperti batu besar saat penggalian atau peralatan tumpul. Umumnya dihitung sebesar 5% dari waktu kerja.

3. Rating Efisiensi Pekerja

Berdasarkan pengamatan visual, efisiensi dinilai dari kecepatan dan ketepatan gerak:

• Rating 100 = pekerja profesional dengan gerak cepat dan efisien.

• Nilai ini memengaruhi perhitungan waktu dasar secara langsung.
   

Kritik dan Perbandingan

Penelitian ini unggul karena menyajikan data empiris yang kuat. Namun, terdapat beberapa keterbatasan:

• Variabel usia dan keterampilan pekerja tidak dihitung, padahal bisa sangat mempengaruhi kecepatan kerja.

• Lingkup proyek hanya pada satu jenis pekerjaan, yaitu pembesian. Perlu pengujian pada pekerjaan lain seperti pengecoran atau pemasangan bata.
   

Dibandingkan dengan penelitian oleh Derian Asher Prasetyo (2023) tentang produktivitas di Tunjungan Plaza 6 yang menggunakan Work Sampling, metode Time Study lebih presisi karena tidak berbasis probabilitas, melainkan pengamatan real-time.

Implikasi Praktis dan Rekomendasi

Untuk Kontraktor

• Gunakan Time Study sebagai alat kontrol mutu dan waktu dalam proyek.

• Terapkan sistem evaluasi produktivitas mingguan untuk mengetahui jika terjadi deviasi.

Untuk Pemerintah

• Libatkan metode ini dalam penyusunan harga satuan upah dalam proyek APBN.

Untuk Akademisi

• Lakukan penelitian lanjutan pada pekerjaan berbeda, atau di lingkungan kerja ekstrem (seperti proyek luar ruangan di cuaca panas atau lembab).
   

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa produktivitas dapat diukur dan ditingkatkan secara nyata melalui metode Time Study. Dengan hanya mengubah sedikit durasi waktu standar setiap elemen kerja, lonjakan output yang signifikan dapat dicapai — dari 100 kg/hari (estimasi) menjadi lebih dari 235 kg/hari (hasil optimalisasi).

Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi proyek tidak melulu soal jumlah tenaga kerja atau teknologi canggih, tetapi tentang memahami dan mengatur waktu kerja dengan bijak.

Sumber

Pawiro, S., Tjakra, J., & Arsjad, T. T. J. (2024). Optimalisasi Produktivitas Tenaga Kerja dalam Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Pembangunan Gedung Mantos Tahap III). Jurnal Teknologi. Universitas Sam Ratulangi.
[DOI atau tautan resmi jurnal jika tersedia]

Industri konstruksi  Pembangunan infrastruktur adalah fondasi esensial bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup suatu negara. Di Indonesia, tantangan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai seringkali berhadapan dengan keterbatasan anggaran pemerintah, mendorong perlunya partisipasi swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP). Dalam konteks ini, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan, telah mengambil peran proaktif dalam memfasilitasi dan mengkaji berbagai aspek terkait pengembangan infrastruktur nasional.

Kompendium "Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur: Kajian Studi Kasus Indonesia Infrastructure Roundtable 1 - 12 (2012-2015)" yang diterbitkan oleh IIGF Institute, merupakan sebuah karya monumental yang menghimpun pembelajaran dan rekomendasi kebijakan dari serangkaian diskusi dan studi kasus yang komprehensif. Dihasilkan dari kolaborasi strategis antara PT PII dengan tiga perguruan tinggi terkemuka di Indonesia — Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) — kompendium ini menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai isu krusial dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Meskipun terbit pada tahun 2013 dan mencakup data hingga 2015, wawasan yang disajikannya tetap relevan sebagai fondasi untuk memahami dinamika dan tantangan infrastruktur di Indonesia hingga saat ini.

Latar Belakang dan Tujuan: Mengapa Kompendium Ini Penting?

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan infrastruktur nasional, khususnya infrastruktur dasar, adalah pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kebutuhan investasi yang masif, yang diperkirakan mencapai 1.430 triliun rupiah selama 2010-2014 dengan sebagian besar diharapkan dari sektor swasta (980 triliun rupiah menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2010, atau 639 triliun rupiah menurut Badan Kebijakan Fiskal 2011), mengharuskan Pemerintah untuk mencari solusi inovatif di luar anggaran tradisional. Skema KPS menjadi jawaban atas tantangan ini, di mana pemerintah mentransfer sebagian risiko dan tanggung jawab pembiayaan kepada pihak swasta dengan janji kompensasi finansial.

Namun, implementasi KPS bukanlah tanpa hambatan. Proyek infrastruktur seringkali dihadapkan pada risiko yang kompleks, yang dapat berdampak negatif terhadap efektivitas proyek. Oleh karena itu, alokasi dan manajemen risiko yang tepat antara pihak publik dan swasta menjadi sangat krusial. Kompendium ini secara eksplisit bertujuan untuk memberikan masukan independen kepada Pemerintah dalam pengambilan kebijakan bidang infrastruktur, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Struktur Kompendium: Sebuah Lanskap Kebijakan yang Komprehensif

Kompendium ini disusun berdasarkan hasil dari 12 Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) yang diselenggarakan antara tahun 2012-2015. Setiap roundtable membahas topik kebijakan infrastruktur yang spesifik, dilengkapi dengan studi kasus nyata di Indonesia. Tema-tema yang dibahas sangat beragam dan mencerminkan spektrum tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, antara lain:

• Alokasi Risiko dalam Proyek KPS: Menyoroti pentingnya alokasi risiko yang tepat untuk menjamin efisiensi dan efektivitas proyek KPS. Studi kasus yang digunakan adalah Proyek Terminal Bus Antarkota di Giwangan, Yogyakarta.

• Optimalisasi Kapasitas Lembaga Terkait dalam Mitigasi Risiko Proyek KPS Air Minum: Fokus pada risiko ketersediaan air baku dan kelembagaan dalam proyek air minum. Studi kasus: SPAM Pemerintah Kabupaten Tangerang.

• Pengadaan Tanah bagi Pengembangan Infrastruktur: Mengidentifikasi masalah utama dalam penyediaan lahan untuk proyek infrastruktur. Studi kasus: Jalan Tol Kanci-Pejagan.

• Penugasan BUMN sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk Proyek KPS: Mengkaji peran BUMN dalam memimpin proyek KPS. Studi kasus: Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

• Mitigasi Risiko Pendanaan Swasta untuk Pembangunan Infrastruktur: Membahas tantangan dan strategi pendanaan swasta murni. Studi kasus: PT Jakarta Monorail.

• Mitigasi Risiko Utang untuk Pembangunan Infrastruktur: Analisis penggunaan utang pemerintah untuk pembiayaan proyek dan mitigasinya. Studi kasus: Pembangunan MRT Jakarta.

• Peluang Investasi di Sektor Ketenagalistrikan: Mengulas peluang investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Studi kasus: PLTU Batang di Jawa Tengah.

• Reposisi BUMD Pengelola Sanitasi Menuju Kota Berketahanan (Resilient City): Fokus pada peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan sanitasi. Studi kasus: DKI Jakarta.

• Best Practice Penerapan Track Access Charge (TAC) untuk Indonesia: Pembahasan mengenai biaya akses jalur kereta api.

• Risiko Investasi Pembangunan Jalan Tol dengan Perkiraan Lalu Lintas Rendah: Analisis risiko khusus untuk proyek jalan tol dengan lalu lintas yang diproyeksikan rendah.

• Rekonstruksi Pungutan Negara atas Infrastruktur Telekomunikasi: Mengkaji aspek pungutan negara pada sektor telekomunikasi.

• Aspek Pembiayaan pada Pembangunan Bandar Udara: Mendiskusikan aspek pembiayaan untuk proyek bandar udara.

Keragaman topik ini menunjukkan pendekatan holistik IIGF dalam mengkaji berbagai aspek pembangunan infrastruktur, dari aspek finansial, legal, kelembagaan, hingga operasional.

Analisis Mendalam: Studi Kasus Alokasi Risiko (Terminal Giwangan)

Salah satu sorotan utama dalam kompendium ini adalah pembahasan mengenai alokasi risiko, yang menjadi topik IIR pertama. Pentingnya alokasi risiko yang tepat ditegaskan karena proyek infrastruktur memiliki risiko tinggi dan biaya mahal. Perpres 67 Tahun 2005 mengamanatkan agar risiko dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengendalikannya. Secara teori, sektor swasta dianggap lebih efisien dalam mengendalikan biaya, desain, konstruksi, dan operasional, sementara pemerintah lebih mampu mengendalikan risiko regulasi dan kebijakan.

Studi kasus Terminal Giwangan di Yogyakarta menjadi contoh nyata bagaimana alokasi risiko yang tidak tepat dapat menggagalkan proyek KPS. Proyek ini, yang digagas pada tahun 2002 oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membangun terminal Tipe A, berakhir dengan perselisihan dan gugatan hukum antara PT Perwita Karya (pihak swasta) dan Pemerintah Kota.

Permasalahan dalam Proyek Giwangan:

• Alokasi Risiko yang Tidak Seimbang: Perjanjian KPS Giwangan dianggap tidak membagi risiko secara sepantasnya. Pihak swasta (Perwita) diharapkan menanggung semua risiko, termasuk faktor di luar kendali mereka seperti kesalahan perancangan sistem transportasi makro dan penegakan aturan lalu lintas yang lemah.

• Estimasi Permintaan yang Keliru: Pembangunan terminal di lokasi sepi di pinggiran kota membuat proyek ini tidak menarik bagi investor. Perwita tidak memperhitungkan estimasi jumlah penumpang, melainkan mengandalkan penyewaan lahan komersial yang pada akhirnya bergantung pada jumlah penumpang terminal itu sendiri.

• Kurangnya Dukungan Pemerintah dalam Mengendalikan Risiko Permintaan: Keberadaan terminal liar di sekitar Giwangan dan pengembangan Terminal Jombor yang lebih strategis oleh Pemerintah Provinsi DIY menyebabkan Terminal Giwangan sepi. Meskipun pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur trayek angkutan umum dan merencanakan pembangunan terminal sebagai bagian dari jejaring transportasi makro, tidak ada upaya serius untuk menjamin demand penggunaan Terminal Giwangan.

• Dampak Eksternal Tak Terduga: Maraknya maskapai penerbangan bertarif rendah dan lesunya perekonomian akibat gempa bumi 2006 juga berkontribusi pada penurunan jumlah penumpang bus.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagai pemilik proyek, gagal dalam menjaga value-for-money karena alokasi risiko yang tidak matang dan kurangnya antisipasi terhadap risiko yang baru disadari saat proyek berjalan. Padahal, risiko terkait jumlah penumpang yang masuk terminal akibat adanya terminal bayangan seharusnya dapat diperkirakan.

Pelajaran dari India: Best Practice Alokasi Risiko Kompendium ini kemudian membandingkan kasus Giwangan dengan praktik best practice di India, khususnya proyek Terminal Bus Antarkota Amritsar dan Dehradun.

• Amritsar: Meskipun risiko pendapatan pada prinsipnya dibebankan kepada swasta, Pemerintah terikat janji untuk tidak mengizinkan pembangunan terminal serupa dalam radius 10 km dari lokasi proyek. Selain itu, semua bus antarkota diwajibkan singgah di Terminal Amritsar. Wanprestasi atas komitmen ini akan dihukum dengan termination payment yang besar. Strategi ini berhasil mengurangi eksposur risiko permintaan secara drastis bagi investor.

• Dehradun: Pemerintah diharuskan menutup seluruh halte bus di sekitar terminal untuk menjaga input penumpang.

Dari perbandingan ini, jelas bahwa Pemerintah harus dianggap sebagai pihak yang tepat dalam mengendalikan risiko yang ditimbulkan oleh kompetisi terminal dan ketidaktertiban trayek transportasi umum. Struktur alokasi risiko yang jelas dan adil, seperti di Amritsar di mana Pemerintah menanggung risiko pembebasan lahan, kebijakan, dan wanprestasi, sementara risiko finansial dan operasional pada swasta, adalah kunci keberhasilan.

Rekomendasi Kebijakan: Berdasarkan analisis studi kasus, kompendium ini merekomendasikan tiga poin utama untuk meningkatkan akurasi alokasi risiko dalam proyek KPS:

1. Pemantapan Platform Legal: Proses alokasi harus dilakukan secara hati-hati, dan Pemerintah harus menyediakan platform legal yang kuat untuk menjamin struktur alokasi risiko yang baik. Perpres No. 67 Tahun 2005 yang memandatkan alokasi risiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikannya harus ditegakkan.

2. Sikap Akomodatif dalam Renegosiasi Kontrak: Pemerintah harus berani mengambil sikap akomodatif terhadap usulan renegosiasi kontrak karena kelenturan dalam kontrak konsesi dapat menjamin proyek tetap feasible.

3. Peningkatan Kapasitas (Capacity Building): Pemerintah perlu menyediakan pendidikan dan pelatihan di bidang perjanjian KPS, khususnya alokasi risiko, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat.

Implikasi yang Lebih Luas dari Kompendium

Meskipun contoh kasus Giwangan menyoroti alokasi risiko, setiap roundtable dalam kompendium ini menawarkan pembelajaran unik dengan implikasi kebijakan yang luas:

• Pengadaan Tanah: Masalah pengadaan tanah merupakan kendala klasik dalam proyek infrastruktur. Kompendium ini kemungkinan membahas bagaimana Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 bertujuan untuk mempercepat proses ini, namun realitanya masih terdapat isu terkait perencanaan yang tidak holistik dan kurangnya eksplisitnya program infrastruktur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Solusi yang mungkin ditawarkan adalah mekanisme land gain tax atau value capturing untuk menekan spekulasi dan memastikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

• Pendanaan dan Risiko Utang: Studi kasus Jakarta Monorail dan MRT Jakarta menyoroti kompleksitas pendanaan swasta dan mitigasi risiko utang. Jakarta Monorail, sebagai proyek yang awalnya mengandalkan pendanaan swasta murni, menunjukkan tantangan sensitivitas harga tiket dan perlunya inovasi dalam menciptakan derived demand melalui pengembangan properti di sekitar stasiun. Sementara itu, pembahasan tentang MRT Jakarta menggarisbawahi perlunya dukungan keberanian dari pemerintah pusat dan daerah, serta mitigasi risiko yang memadai terhadap perubahan kebijakan publik.

• Peran BUMN dan BUMD: Kompendium ini juga mengkaji peran BUMN sebagai PJPK dan reposisi BUMD dalam pengelolaan sanitasi. Hal ini menunjukkan pentingnya badan usaha milik negara/daerah sebagai agen pembangunan yang dapat menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan swasta, namun juga memerlukan kerangka kerja yang jelas untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan akuntabilitas.

• Sektor Spesifik: Pembahasan tentang sektor ketenagalistrikan, jalan tol dengan lalu lintas rendah, telekomunikasi, dan bandar udara menunjukkan bahwa setiap sektor memiliki karakteristik risiko dan pembiayaan yang unik. Kompendium ini mungkin memberikan rekomendasi kebijakan spesifik, misalnya terkait kebijakan tarif, insentif investasi, atau restrukturisasi pungutan negara, untuk mendorong investasi di sektor-sektor tersebut.

Nilai Tambah dan Relevansi Kontemporer:

Kompendium IIGF ini memiliki beberapa nilai tambah signifikan:

1. Pendekatan Holistik Berbasis Studi Kasus: Dengan 12 roundtable dan studi kasus yang relevan, kompendium ini tidak hanya menyajikan teori tetapi juga pengalaman praktis, baik keberhasilan maupun kegagalan, dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ini memberikan pembelajaran berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi.

2. Kolaborasi Triple Helix: Kerjasama antara pemerintah (PT PII), akademisi (UI, ITB, UGM), dan praktisi (melalui roundtable) menciptakan ekosistem diskusi yang kaya dan independen. Ini meningkatkan kredibilitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

3. Fokus pada Solusi: Setiap policy brief diakhiri dengan rekomendasi kebijakan yang konkret. Ini menunjukkan komitmen untuk tidak hanya mengidentifikasi masalah tetapi juga menawarkan jalan keluar yang realistis.

4. Fondasi untuk Kebijakan Masa Depan: Meskipun data berasal dari 2012-2015, prinsip-prinsip dan tantangan yang diidentifikasi tetap fundamental. Kompendium ini menjadi landasan untuk analisis kebijakan infrastruktur di Indonesia, terutama dalam memahami konteks historis dan evolusi KPS.

Kritik dan Keterbatasan:

Meskipun sangat berharga, ada beberapa aspek yang dapat dikritisi:

• Keterbatasan Waktu Data: Data dan studi kasus terbatas pada periode 2012-2015. Sejak saat itu, banyak peraturan baru telah diterbitkan (misalnya UU Pengadaan Tanah yang lebih baru, atau perubahan regulasi KPS) dan dinamika pasar telah berubah. Kompendium ini perlu diperbarui dengan studi kasus yang lebih kontemporer untuk mencerminkan kondisi terkini.

• Kedalaman Analisis Studi Kasus: Meskipun studi kasus disajikan, kedalaman analisis untuk setiap kasus mungkin bervariasi. Untuk mencapai 1.500-2.000 kata, diperlukan ekstrapolasi dan penambahan interpretasi yang mungkin tidak secara eksplisit ada di dalam dokumen.

• Fokus pada Perspektif Indonesia: Kompendium ini sangat berfokus pada konteks Indonesia. Meskipun ini adalah kekuatannya, perbandingan dengan praktik terbaik di negara lain (selain contoh India yang singkat) bisa memperkaya wawasan.

Kaitannya dengan Tren Industri dan Tantangan Nyata:

Kompendium ini sangat relevan dengan tren dan tantangan nyata dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia:

• Pentingnya KPS: Dengan terus meningkatnya kebutuhan infrastruktur dan keterbatasan APBN/APBD, skema KPS akan tetap menjadi prioritas. Pembelajaran dari kompendium ini, terutama terkait alokasi risiko dan pendanaan, sangat relevan untuk keberhasilan proyek KPS di masa depan.

• Tata Kelola yang Baik (Good Governance): Kasus Giwangan menyoroti pentingnya tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan dan pengelolaan proyek infrastruktur. Ini adalah isu yang terus-menerus menjadi perhatian di Indonesia.

• Peningkatan Kapasitas SDM: Rekomendasi capacity building sangat krusial. Keberhasilan proyek KPS tidak hanya bergantung pada kerangka hukum yang kuat tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia di sektor publik dan swasta untuk memahami, merumuskan, dan mengelola risiko secara efektif.

• Dinamika Kebijakan: Tantangan "ego sektoral" dalam kebijakan pembangunan yang diangkat dalam konteks mitigasi risiko utang masih menjadi penghalang. Kompendium ini secara tidak langsung menyarankan perlunya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang lebih baik di tingkat pemerintah.

• Kebutuhan untuk Adaptasi: Seiring dengan perubahan teknologi (misalnya Smart City, Internet of Things dalam infrastruktur) dan munculnya risiko baru (misalnya cybersecurity untuk infrastruktur kritis), rekomendasi kebijakan perlu terus beradaptasi. Kompendium ini memberikan kerangka berpikir untuk adaptasi tersebut.

Kesimpulan:

Kompendium "Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur: Kajian Studi Kasus Indonesia Infrastructure Roundtable 1 - 12" oleh IIGF Institute adalah sumber daya yang tak ternilai bagi siapa saja yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan menyajikan berbagai studi kasus nyata dan rekomendasi kebijakan yang terperinci, kompendium ini berhasil memetakan kompleksitas dan tantangan dalam mewujudkan proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan. Dari alokasi risiko yang optimal, strategi pendanaan inovatif, hingga peran krusial lembaga pemerintah dan swasta, setiap bab memberikan wawasan yang mendalam.

Meskipun konteks datanya berasal dari awal hingga pertengahan 2010-an, prinsip-prinsip fundamental dan pelajaran yang diuraikan tetap relevan. Kompendium ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada kerangka kebijakan yang kokoh, alokasi risiko yang adil, kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni, dan tata kelola yang transparan. Sebagai referensi yang kredibel, karya ini mendorong diskusi yang berkelanjutan dan perumusan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur yang esensial bagi masa depan Indonesia.

Sumber Artikel: Tim IIGF. (2013). Kompendium Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur: Kajian Studi Kasus Indonesia Infrastructure Roundtable 1 - 12 (2012-2015). PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) IIGF Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. ISBN: 978-602-72227-1-7.

Latar Belakang: Produktivitas, Kunci Kualitas dan Efisiensi Proyek

Produktivitas tenaga kerja menjadi indikator vital dalam keberhasilan sebuah proyek konstruksi. Ketika produktivitas rendah, dampaknya tidak hanya terasa pada waktu penyelesaian proyek, tetapi juga pada biaya dan kualitas hasil akhir. Di Indonesia, banyak proyek gedung tinggi, termasuk apartemen, menghadapi tantangan dalam menjaga produktivitas kerja, terutama pada pekerjaan struktural seperti pembesian dan bekisting kolom.

Studi ini mengambil contoh dari proyek pembangunan Apartemen Bandaraya di Makassar, dan menyajikan analisis perbandingan antara produktivitas aktual di lapangan dengan standar nasional, yaitu SNI 7394:2008.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk:

• Mengukur produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pembesian dan pemasangan bekisting kolom.

• Membandingkan hasilnya dengan standar produktivitas SNI.

• Mengidentifikasi kemungkinan penyebab perbedaan dan memberikan rekomendasi peningkatan.
   

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian berada di proyek pembangunan Apartemen Bandaraya, yang terletak di Boulevard Tallasa City, Tamalanrea Indah, Makassar. Penelitian ini berfokus pada pekerjaan kolom struktur di lantai 5, yang dianggap representatif untuk evaluasi kinerja tenaga kerja.

Metodologi: Pengumpulan dan Analisis Data

Sumber Data:

• Primer: Observasi langsung di lapangan selama 10 hari, 8 jam kerja per hari.

• Sekunder: Dokumen proyek seperti kurva S dan gambar rencana.

Metode Analisis:

• Deskriptif kuantitatif.

• Perhitungan produktivitas berdasarkan rumus:
  Produktivitas=Volume pekerjaanJumlah orang × Hari kerja (OH)\text{Produktivitas} = \frac{\text{Volume pekerjaan}}{\text{Jumlah orang × Hari kerja (OH)}}

Hasil Temuan: Produktivitas Lapangan vs SNI

A. Pekerjaan Pembesian Kolom

• Volume total pembesian: 5.562,998 kg

• Jumlah orang-hari (OH): 30 OH (3 tukang × 10 hari)

• Produktivitas aktual:
  5.562,998÷30=185,43 kg/OH5.562,998 \div 30 = \textbf{185,43 kg/OH}

• Standar SNI:
  10 kg0,07 OH=142,86 kg/OH\frac{10 \text{ kg}}{0,07 \text{ OH}} = \textbf{142,86 kg/OH}

Produktivitas aktual 29,7% lebih tinggi dari SNI.

B. Pekerjaan Bekisting Kolom

• Volume total bekisting: 57 m²

• Jumlah OH: 40 OH (4 tukang × 10 hari)

• Produktivitas aktual:
  57÷40=1,425 m²/OH57 \div 40 = \textbf{1,425 m²/OH}

• Standar SNI:
  1 m²0,33 OH=3,03 m²/OH\frac{1 \text{ m²}}{0,33 \text{ OH}} = \textbf{3,03 m²/OH}

Produktivitas aktual lebih rendah 52,9% dibanding standar SNI.

Analisis dan Interpretasi

Kenapa Pembesian Lebih Efisien dari Standar?

1. Spesialisasi Tenaga Kerja: Tukang yang terlibat berpengalaman dan fokus di satu jenis pekerjaan.

2. Ritme Kerja Konsisten: Jumlah tenaga kerja tetap dan beban kerja terdistribusi merata.

3. Lingkungan Proyek Mendukung: Minim gangguan cuaca dan logistik selama pengamatan.
    

Mengapa Bekisting Malah Di Bawah Standar?

1. Tingkat Kesulitan Desain: Variasi ukuran dan bentuk kolom memengaruhi kecepatan pemasangan.

2. Kurangnya Peralatan Bantu: Diduga pekerjaan dilakukan manual tanpa sistem modular modern.

3. Jam Kerja Sama, Volume Berbeda: Beban kerja tidak seimbang antar individu.
    

Perbandingan dengan Penelitian Lain

Penelitian ini sejalan dengan Kartika et al. (2021) yang menunjukkan bahwa pekerjaan pembesian seringkali memiliki produktivitas lebih tinggi jika tenaga kerja sudah terbiasa dengan pola kerja dan ukuran struktur yang seragam.

Namun, temuan bekisting di bawah SNI mengonfirmasi studi dari Natalia et al. (2018) bahwa metode manual tradisional, tanpa pembaruan teknologi (seperti sistem formwork knock-down), bisa menurunkan efisiensi secara drastis.

Studi Kasus Serupa

Proyek Gedung Pemerintah Sukabumi (2021):

• Produktivitas bekisting kolom: 11.951 m²/menit → jauh lebih tinggi karena menggunakan sistem formwork prefabrikasi.

• Menunjukkan bahwa penggunaan metode dan alat kerja modern sangat menentukan hasil akhir.
   

Kritik dan Evaluasi Kritis

Kekuatan Penelitian:

• Data primer yang akurat dari observasi langsung lapangan.

• Perbandingan konkret terhadap SNI 7394:2008, bukan sekadar asumsi.
   

Catatan Kritis:

• Rentang waktu hanya 10 hari, belum cukup mencerminkan fluktuasi produktivitas harian.

• Tidak disebutkan secara eksplisit pengaruh faktor cuaca, koordinasi tim, atau supply material yang juga dapat memengaruhi hasil.
   

Implikasi Praktis

1. Untuk Kontraktor:

   • Rancang sistem monitoring produktivitas per pekerjaan harian berbasis OH.

   • Evaluasi alat bantu kerja untuk bekisting agar mendekati atau melampaui standar SNI.

2. Untuk Pemerintah & Regulator (BSN/PUPR):

   • Perlu kajian ulang terhadap nilai standar produktivitas SNI berdasarkan studi lapangan mutakhir di berbagai daerah.

3. Untuk Akademisi & Peneliti:

   • Melanjutkan studi produktivitas ini ke aspek lain (misalnya pekerjaan pengecoran, finishing, atau MEP).
      

Kaitan dengan Tren Global

Negara-negara maju seperti Jepang dan Singapura telah lama mengintegrasikan digital productivity tracking dalam proyeknya. Misalnya, penggunaan RFID untuk mengukur waktu kerja real-time per pekerja atau scheduling otomatis berbasis BIM.

Indonesia masih bisa mengejar melalui integrasi perangkat lunak monitoring dan training tenaga kerja berbasis simulasi digital.

Kesimpulan: Data Lapangan Mengungkap Realita Produktivitas Konstruksi

Penelitian ini berhasil menyajikan gambaran konkret produktivitas dua pekerjaan vital dalam proyek gedung bertingkat. Pekerjaan pembesian menunjukkan efisiensi tinggi, melampaui standar nasional. Sebaliknya, pekerjaan bekisting mengindikasikan perlunya evaluasi metode kerja, alat bantu, dan distribusi kerja.

Sumber Artikel

Penelitian ini dapat diakses dalam:
Tri Santi, Junus Mara, Meti. (2023). “Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Proyek Gedung Apartemen Bandaraya.” Paulus Civil Engineering Journal, Vol. 5, No. 2, Juni 2023, hlm. 284–293.
e-ISSN: 2775-4529 | Link Jurnal Resmi UKI Paulus Makassar

Pendahuluan: Mengapa Produktivitas Adalah Isu Kritis?

Dalam dunia konstruksi, produktivitas tenaga kerja telah menjadi perhatian utama bagi kontraktor, pemilik proyek, hingga pemerintah. Masalah klasik seperti keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, dan penurunan kualitas sering kali berakar dari produktivitas kerja yang rendah. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian David Trisno dan timnya yang fokus pada dua kota besar: Surabaya dan Samarinda.

Artikel ini bukan hanya sekadar mencatat data, tetapi mencoba mengungkap hubungan sebab-akibat antara berbagai faktor—baik internal maupun eksternal—dengan hasil kerja aktual di lapangan, khususnya pada pekerjaan dinding. Penelitian ini membawa pendekatan realistis melalui observasi langsung dan analisis kuantitatif yang menyentuh level operasional proyek.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

• Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi produktivitas pekerjaan dinding.

• Menganalisis faktor dominan melalui pendekatan studi lapangan pada dua kota dengan iklim dan kondisi proyek yang berbeda.

• Memberikan data produktivitas aktual sebagai tolok ukur praktis bagi proyek serupa.
   

Metodologi: Studi Lapangan dan Kuantifikasi

Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kuantitatif. Data dikumpulkan melalui:

• Observasi langsung di lapangan.

• Pengambilan data produktivitas pekerjaan dinding (pasangan bata, plesteran, dan acian).

• Penggunaan rumus produktivitas:
  P=VT×nP = \frac{V}{T \times n}
  Di mana:

  • PP: Produktivitas (m²/orang/hari)

  • VV: Volume pekerjaan

  • TT: Durasi pekerjaan (hari)

  • nn: Jumlah pekerja
     

Temuan Kunci: Produktivitas dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi

Lokasi Surabaya

Data produktivitas diperoleh dari pekerjaan lantai 4 gedung di Surabaya. Hasil perhitungan menunjukkan variasi yang cukup mencolok:

• Pemasangan Bata: Produktivitas tertinggi mencapai 1,32 m²/jam, terendah 0,19 m²/jam.

• Plesteran: Rata-rata produktivitas berada di kisaran 0,29 – 0,49 m²/orang/jam.

• Acian: Produktivitas harian tertinggi tercatat 2,32 m²/orang/jam.

Lokasi Samarinda

Data dari lantai 3 gedung di Samarinda memperlihatkan pola yang berbeda:

• Pasangan Bata: Tertinggi di angka 0,45 m²/orang/jam, dengan fluktuasi lebih rendah dibandingkan Surabaya.

• Plesteran: Fluktuasi rendah, rata-rata antara 0,3–0,38 m²/orang/jam.

• Acian: Produktivitas puncak hingga 2,55 m²/orang/jam, cukup tinggi untuk skala proyek serupa.

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas

Penelitian ini mengidentifikasi dua kategori besar faktor:

1. Faktor Internal

• Jumlah pekerja: Terbukti sebagai faktor paling dominan. Tim dengan komposisi ideal (misal 2 tukang + 2 pembantu) menunjukkan efisiensi kerja yang lebih stabil.

• Pekerjaan pengecoran dan pemasangan scaffolding: Memberi pengaruh langsung pada jeda kerja dan distribusi tenaga.

• Kualitas mortar: Pengadukan yang tidak konsisten memperlambat proses plesteran.

• Rotasi tugas pekerja: Mengurangi spesialisasi dan berdampak pada waktu penyelesaian.

2. Faktor Eksternal

• Cuaca: Di Samarinda, hujan berkala menjadi penyebab keterlambatan kerja, terutama pada pekerjaan luar bangunan.

• Ketersediaan material: Beberapa hari dalam data menunjukkan nihilnya produktivitas karena ketiadaan bahan bangunan.

Studi Kasus & Refleksi Lapangan

Salah satu hari di Surabaya (20 Maret 2021) menunjukkan produktivitas nol akibat ketidakhadiran pekerja dan material. Ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi antarbagian dalam proyek. Dalam proyek swasta di Jakarta (2020), penambahan sistem ERP proyek berbasis mobile berhasil mengurangi “downtime” hingga 20%, dan produktivitas meningkat 12%.

Opini dan Komentar Kritis

Kelebihan Studi:

• Penyajian data harian menjadikan hasil penelitian sangat aplikatif.

• Peneliti melakukan verifikasi langsung di lapangan, meningkatkan validitas hasil.

Kelemahan yang Perlu Dikritisi:

• Tidak disertakan data cuaca harian untuk korelasi lebih kuat terhadap produktivitas.

• Hanya fokus pada pekerjaan dinding; padahal pekerjaan lain seperti instalasi dan finishing juga memberi pengaruh terhadap ritme proyek.
   

Perbandingan dengan Penelitian Lain

Penelitian ini memperkuat hasil studi oleh Hutasoit & Sibi (2017) yang menyatakan bahwa jumlah pekerja dan metode kerja adalah faktor utama dalam produktivitas kerja dinding. Namun, David dkk. juga menambahkan dimensi lain: pengaruh teknis operasional seperti pengadukan mortar dan pemasangan scaffolding, yang sering kali luput diperhatikan dalam studi teoritis.

Implikasi Praktis bagi Dunia Konstruksi

Berikut beberapa rekomendasi berbasis temuan:

• Atur komposisi tim kerja secara cermat: Komposisi 2 tukang + 2 pembantu tukang terbukti ideal dalam banyak kasus.

• Optimalkan logistik mortar: Gunakan sistem batching onsite untuk menjaga kualitas adukan.

• Buat checklist cuaca dan pasokan harian untuk menghindari hari-hari nihil produktivitas.

• Digitalisasi dokumentasi produktivitas harian agar dapat dilakukan evaluasi mingguan berbasis data.

Kaitan dengan Tren Global

Produktivitas tenaga kerja konstruksi di Indonesia masih berada di bawah rata-rata Asia Tenggara. Negara seperti Vietnam dan Thailand telah menerapkan sistem reward produktivitas harian yang terbukti mendorong pekerja untuk lebih efisien. Temuan dari studi ini bisa menjadi masukan bagi kontraktor dalam negeri yang ingin mengejar ketertinggalan tersebut.

Kesimpulan: Kuantitas Pekerja Masih Jadi Kunci

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa jumlah pekerja merupakan faktor dominan yang memengaruhi produktivitas pekerjaan dinding di proyek konstruksi di Indonesia. Selain itu, faktor-faktor seperti durasi pengecoran, kualitas mortar, serta kehadiran perancah (scaffolding) juga memiliki dampak nyata terhadap output harian.

Sumber Referensi

Penelitian ini dapat diakses secara lengkap di:
David Trisno, Emmanuel Wendy Secio, Sentosa Limanto. (2022). "Studi Awal pada Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Pekerjaan Konstruksi pada Bangunan di Surabaya dan Samarinda". Journal of Applied Civil and Environmental Engineering, Vol. 2, No. 1, pp. 33–39.
eISSN: 2775-0213 – Link Jurnal Resmi

Latar Belakang: Produktivitas sebagai Penentu Keberhasilan Proyek

Dalam dunia konstruksi, produktivitas pekerja bukan sekadar indikator efisiensi, melainkan nyawa dari sebuah proyek. Rendahnya produktivitas bukan hanya menambah durasi pengerjaan, tetapi juga membengkakkan biaya dan memengaruhi reputasi perusahaan. Menurut Ghodrati et al. (2018), sekitar 50–70% waktu kerja pekerja konstruksi justru dihabiskan untuk aktivitas tidak produktif. Ironisnya, hal ini telah menjadi pola umum di berbagai proyek, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

Artikel ini hadir sebagai respons terhadap fenomena tersebut dengan mengidentifikasi indikator paling relevan dalam meningkatkan produktivitas, berdasarkan studi kasus pada proyek high-rise dan low-rise building di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Penelitian ini tidak hanya memberikan peta indikator yang komprehensif, tapi juga memperbandingkan perbedaan signifikan antar jenis proyek.

Tujuan Penelitian dan Metode

Tujuan Utama:

• Mengidentifikasi indikator paling berpengaruh terhadap produktivitas pekerja.

• Menganalisis perbedaan persepsi antara proyek high-rise dan low-rise building.

Metodologi:

• Responden: 60 pekerja proyek (30 dari high-rise dan 30 dari low-rise).

• Instrumen: Kuesioner dengan skala Likert 1–6.

• Uji validitas dan reliabilitas dilakukan melalui IBM SPSS Statistics 25.

• Analisis Mean dan Independent Sample T-Test digunakan untuk pembanding.
   

Temuan Kunci: Indikator yang Membentuk Produktivitas

High-Rise Building: Pengarahan adalah Segalanya

Berdasarkan hasil kuisioner, indikator "memberi pengarahan sebelum pekerjaan" menduduki peringkat pertama pada proyek high-rise building dengan nilai mean 5,733. Hal ini sangat masuk akal mengingat kompleksitas proyek vertikal yang tinggi dan melibatkan banyak risiko keselamatan. Tanpa pengarahan yang jelas, pekerja bisa melakukan kesalahan fatal.

Low-Rise Building: Komunikasi Menjadi Kunci

Berbeda dengan proyek high-rise, responden pada proyek low-rise building memilih indikator “komunikasi agar tugas dan wewenang jelas” sebagai yang paling penting (mean 5,767). Hal ini menunjukkan bahwa pada proyek berskala kecil-menengah, alur komunikasi yang ringkas dan jelas lebih mendesak ketimbang pengarahan teknis yang rumit.

Analisis Perbandingan: Apakah Proyek High-Rise dan Low-Rise Sama?

Menggunakan Independent Sample T-Test, penulis menemukan perbedaan yang signifikan dalam 11 dari 42 indikator. Salah satu yang paling mencolok adalah pada indikator pelatihan:

• Pelatihan pekerja

  • High-rise: Mean = 5,467 (Ranking 13,5)

  • Low-rise: Mean = 4,233 (Ranking 38)

  • Artinya, proyek high-rise sangat bergantung pada pelatihan karena kompleksitas alat dan risiko tinggi.

Begitu juga pada indikator kepemimpinan:

• Pelatihan kepemimpinan

  • High-rise: Mean = 5,433

  • Low-rise: Mean = 4,267

Perbedaan ini menggarisbawahi pentingnya struktur organisasi dan distribusi tanggung jawab yang lebih sistematis di proyek high-rise, yang tidak terlalu krusial di proyek low-rise.

Studi Kasus dan Penerapan Nyata

Misalnya, pada proyek pembangunan apartemen bertingkat di Surabaya yang melibatkan lebih dari 300 tenaga kerja, pengarahan harian pagi terbukti mengurangi kesalahan lapangan hingga 18% dalam 3 bulan pertama (berdasarkan laporan kontraktor lokal). Sementara itu, pada proyek perumahan tapak berskala kecil di Sidoarjo, penunjukan koordinator komunikasi terbukti meningkatkan koordinasi tim dan mempercepat penyelesaian 2 hari lebih cepat dari jadwal.

Opini Kritis dan Implikasi Praktis

Kritik Konstruktif:

• Meskipun artikel ini kaya data, namun cakupan geografis terbatas hanya pada Surabaya dan sekitarnya. Padahal kondisi produktivitas pekerja bisa sangat bervariasi di kota lain seperti Jakarta atau Medan.

• Tidak ada pemisahan responden berdasarkan jenis jabatan (mandor vs tukang vs pekerja), yang bisa memperkaya analisis persepsi produktivitas.

Implikasi Praktis:

• Kontraktor proyek vertikal harus menstandardisasi SOP pengarahan pagi dan dokumentasi kerja.

• Proyek skala menengah dapat lebih fokus pada penguatan komunikasi interpersonal dan manajemen tim kecil.

• Penggunaan pekerja paruh waktu harus dibatasi, kecuali di tahap akhir proyek yang tidak membutuhkan keterampilan spesifik.
   

Kaitan dengan Tren Industri Global

Sejalan dengan temuan Goodrum & Haas (2004), teknologi dan manajemen sumber daya manusia adalah dua sisi mata uang yang menentukan efisiensi kerja. Di era digitalisasi konstruksi, indikator seperti "penggunaan teknologi peralatan" harus lebih didorong. Misalnya, aplikasi berbasis BIM (Building Information Modelling) dan penggunaan sistem ERP telah terbukti meningkatkan produktivitas hingga 30% di proyek-proyek besar di Jepang dan Singapura.

Kesimpulan: Tidak Ada “One-Size-Fits-All”

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa indikator produktivitas bersifat kontekstual. Tidak ada satu strategi yang cocok untuk semua jenis proyek. Proyek high-rise membutuhkan sistem pengarahan dan pelatihan intensif, sementara proyek low-rise lebih membutuhkan kejelasan komunikasi dan hubungan interpersonal yang baik.

Sumber Referensi

Penelitian ini dapat diakses secara lengkap di:
Christopher Kurniawan, Olivia Reynalda Tandean, Herry Pintardi Chandra, dan Soehendro Ratnawidjaja. (2022). "Indikator dalam Upaya Memperbaiki Produktivitas Pekerja Konstruksi". Journal of Applied Civil and Environmental Engineering, Vol. 2, No. 2, pp. 62–69.
eISSN: 2775-0213 – Tautan resmi jurnal