Pemerintah mempercepat transformasi pendidikan vokasi di tahun 2024. Ada 5 program utama bantuan pemerintah, 3 kunci sukses hingga 1.000 pengusaha mengajar untuk pendidikan vokasi.

5 Program bantuan utama pemerintah untuk pendidikan vokasi 2024

5 Program utama bantuan pemerintah untuk jenjang SMK pada tahun 2024 sebagai berikut dalam rilis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

1. Bantuan sertifikasi kompetensi siswa SMK
Bantuan sertifikasi ini diberikan dalam rangka penjaminan lulusan SMK untuk dapat diakui oleh dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri. "Harapannya dengan program bantuan ini adalah meningkatnya jumlah siswa dan lulusan SMK yang bersertifikasi sesuai dengan konsentrasi keahlian masing-masing. Program ini menyasar 85 ribu siswa dengan total anggaran Rp 42,5 miliar. Pendaftaran untuk program dimulai pada 31 Januari s.d. 9 Maret 2024," ucap Tim Kerja Bidang Penjaminan Mutu Implementasi Kurikulum Merdeka dan Penilaian, Direktorat SMK, Kurniati Restuningsih.

2. Bantuan pembelajaran SMK berbasis industri
Bantuan ini diberikan untuk menyediakan model pembelajaran yang dirancang bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (Dudika) untuk pemenuhan kompetensi khusus lulusan SMK. Sasaran bantuan ini adalah untuk 25 SMK dengan total anggaran Rp 2,5 miliar. Pendaftaran dimulai pada 31 Januari s.d. 4 Mei 2024.

3. Bantuan SMK yang mengembangkan pengajaran berbasis pabrik reguler
Bantuan ini diberikan dalam rangka mengawali atau mengembangkan pengajaran berbasis Tefa sehingga menghasilkan perangkat ajar pengajaran berbasis pabrik, terselenggaranya model pembelajaran project based learning (PBL), dan mampu menghasilkan barang/jas a yang dapat diserap oleh dunia kerja.Sasaran program ini adalah 25 SMK dengan total anggaran Rp 7,5 miliar. Pendaftaran program ini dapat dimulai sejak 31 Januari s.d. 6 Maret 2024.

4. Bantuan SMK yang mengembangkan pengajaran berbasis pabrik dalam rangka pengimbasan
Bantuan ini ditujukan untuk SMK pelaksana program SMK PK (Pusat Keunggulan) atau SMK yang telah melaksanakan pengembangan pengajaran berbasis Tefa (teaching factory).

Kriteria SMK yang dimaksud ialah SMK yang berproduksi aktif serta memiliki omzet yang cukup stabil dan ingin meningkatkan layanan pengajaran berbasis pabrik. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 265 miliar untuk 265 SMK. Pendaftaran program ini dimulai dari 31 Januari s.d. 27 April 2024.

5. Bantuan SMK yang mengembangkan proyek kreatif dan kewirausahaan
Bantuan ini ditujukan untuk menumbuhkan karakter kewirausahaan siswa SMK serta untuk mendorong sekolah agar selalu berinovasi dalam mengembangkan produk kreatif yang berorientasi pada wirausaha. Pendaftaran untuk program ini dapat dimulai sejak 31 Januari s.d. 19 April 2024.

"Hasil yang diharapkan ialah berkembangnya kreativitas siswa dalam mengembangkan proyek yang bernilai jual, mendorong peningkatan jumlah siswa yang berwirausaha setelah lulus dari SMK dan meningkatkan. Terdapat 240 SMK yang menjadi sasaran dengan total anggaran Rp 12 miliar," ucap Tim Kerja Bidang Penjaminan Mutu Implementasi Kurikulum Merdeka dan Penilaian, Direktorat SMK, Laila Nasyaliyah.

3 kunci sukses pendidikan vokasi

Ditambahkan Direktur SMK Kemendikbud, Wardani Sugiyanto, ada 3 kunci sukses pendidikan vokasi yakni:

Pertama, pendidikan vokasi akan efektif dan efisien apabila penyelenggaraan pendidikannya merupakan replikasi industri. Replika inilah yang sedang disasar oleh pemerintah untuk setiap satuan pendidikan memiliki replika pembelajaran berbasis industri dalam bentuk Tefa.

Kedua, pendidikan vokasi akan efektif dan efisien apabila diajar oleh guru yang profesional di bidangnya. Melalui kegiatan upskilling dan reskilling guru vokasi yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini, diharapkan para guru SMK dapat meningkatkan kemampuan dan mengembangkan potensi sesuai bidangnya.

Ke depan, untuk pengembangan guru vokasi tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga diarahkan untuk pengembangan guru vokasi selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun di luar negeri.

Ketiga, tidak boleh main-main dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. "Kita terus berupaya mencari kelengkapan melalui Matching Fund, pembiayaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat," ucap Wardani. Wardani menambahkan bahwa setiap SMK harus memperkokoh Tefa. Hal ini berlaku untuk SMK yang telah menerima program SMK Pusat Keunggulan (PK) dan SMK lain yang sudah memasuki proses pengembangan keunggulannya dalam kegiatan Tefa.

"Penguatan Tefa akan diproyeksikan untuk PKL (praktik kerja lapangan) siswa. Secara bertahap nanti kita bisa kembangkan di tahun 2025-2029. Selama lima tahun kita bisa mencapai 50% siswa PKL di Tefa-nya. Ini dorongan yang akan kita lakukan untuk lima tahun ke depan," ucap Wardani.

Sumber: detik.com

Menteri Tenaga Kerja, Penyandang Cacat dan Sosial Dao Ngoc Dung dengan terus terang menunjukkan masalah di sektor pendidikan kejuruan pada sidang Majelis Nasional baru-baru ini dan menegaskan bahwa ia akan merestrukturisasi sistem secara drastis untuk meningkatkan efisiensi.

Sekitar 400 lembaga pendidikan kejuruan terletak di wilayah Tenggara dengan skala pelatihan kejuruan tahunan rata-rata lebih dari 250.000 orang.

Saat ini, 376 lembaga pendidikan kejuruan didirikan di Kota Ho Chi Minh yang mencakup 12,51 persen dari lembaga pendidikan kejuruan di negara tersebut. Setiap tahun, rata-rata lebih dari 195.000 siswa lulus dari fasilitas pendidikan kejuruan dan berpartisipasi dalam angkatan kerja.

Namun, sekolah pelatihan kejuruan menghadapi pekerjaan alokasi lahan dan sewa lahan untuk pendirian pendidikan kejuruan yang belum dilaksanakan secara efektif, beberapa fasilitas mengalami kerusakan.

Setelah hampir 35 tahun terbentuk dan berkembang, Sekolah Tinggi Teknik dan Teknologi Hung Vuong saat ini menjadi salah satu unit pelatihan kejuruan terbaik di Kota Ho Chi Minh dan wilayah Selatan. Hampir 1.000 siswa lulus dari sekolah ini setiap tahunnya dan puluhan siswa sekolah ini memenangkan penghargaan dalam kompetisi keterampilan kejuruan di tingkat kota, nasional, dan internasional.

Namun, Wakil Kepala Sekolah Nguyen Ngoc Hanh mengeluh karena fasilitas yang rusak dan kurangnya investasi yang memadai, dan kondisi belajar siswa tidak sebaik yang diharapkan. Menurutnya, pada tahun 2016, proyek renovasi area B-C-D dan pembangunan baru sekolah telah disetujui oleh Dewan Rakyat Kota Ho Chi Minh dengan total investasi lebih dari VND100 miliar (lebih dari US $ 4 juta), tetapi karena adanya hambatan, proyek pembangunan tersebut tertunda.

Namun, sekolah pelatihan kejuruan menghadapi pekerjaan alokasi lahan dan sewa lahan untuk pendirian pendidikan kejuruan yang belum dilaksanakan secara efektif, beberapa fasilitas mengalami kerusakan.

Setelah hampir 35 tahun terbentuk dan berkembang, Sekolah Tinggi Teknik dan Teknologi Hung Vuong saat ini menjadi salah satu unit pelatihan kejuruan terbaik di Kota Ho Chi Minh dan wilayah Selatan. Hampir 1.000 siswa lulus dari sekolah ini setiap tahunnya dan puluhan siswa sekolah ini memenangkan penghargaan dalam kompetisi keterampilan kejuruan di tingkat kota, nasional, dan internasional.

Namun, Wakil Kepala Sekolah Nguyen Ngoc Hanh mengeluh karena fasilitas yang rusak dan kurangnya investasi yang memadai, dan kondisi belajar siswa tidak sebaik yang diharapkan. Menurutnya, pada tahun 2016, proyek renovasi area B-C-D dan pembangunan baru sekolah telah disetujui oleh Dewan Rakyat Kota Ho Chi Minh dengan total investasi lebih dari VND100 miliar (lebih dari US $ 4 juta), tetapi karena adanya hambatan, proyek pembangunan tersebut tertunda.

Wakil Kepala Komite Majelis Nasional untuk Kebudayaan dan Pendidikan Ta Van Ha mengatakan bahwa selain perlunya mempercepat penataan dan perencanaan ulang jaringan pendidikan kejuruan, juga muncul ketidakcukupan dalam kontribusi sosial di bidang ini. Banyak provinsi dan kota belum mengembangkan perencanaan dan rencana untuk jaringan lembaga pendidikan kejuruan untuk periode setelah 2020; Perencanaan dan rencana tata guna lahan belum dikembangkan untuk investasi dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas yang dibangun di atas mobilisasi sosial keuangan.

Di sisi lain, beberapa daerah lalai dalam pengelolaan dalam menyewakan lahan untuk proyek investasi tanpa menyelesaikan izin lokasi atau mengalokasikan dan menyewakan lahan kepada lembaga pelatihan kejuruan tanpa merencanakan dana lahan untuk kegiatan berbasis kontribusi sosial, tidak sesuai dengan perencanaan jaringan lembaga pelatihan kejuruan setempat.

Oleh karena itu, Ta Van Ha mengusulkan agar Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Cacat dan Sosial perlu terus fokus pada peningkatan konten seperti meningkatkan kapasitas dan kualitas manajemen negara yang efektif untuk pendidikan kejuruan; mempromosikan pelaksanaan program, proyek, dan rencana yang diusulkan; dan mengatur jaringan secara terbuka dan fleksibel.

Pada saat yang sama, lembaga terkait harus membangun dan meningkatkan mekanisme untuk mendorong organisasi dan individu untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan kejuruan serta memperkuat kerja sama internasional untuk meramalkan dan menggeser struktur tenaga kerja dan struktur pelatihan pendidikan kejuruan.

Wakil Ketua Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh Duong Anh Duc mengatakan bahwa Kota Ho Chi Minh mempromosikan pelatihan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Pada tahun 2025, Kota Ho Chi Minh akan menggabungkan setidaknya 50 persen sekolah menengah ke dalam perguruan tinggi, menggabungkan perguruan tinggi yang tidak efektif ke dalam sekolah yang efektif. Pada tahun 2030, setidaknya 80 persen sekolah menengah akan digabungkan menjadi perguruan tinggi.

Selain itu, kota ini akan mendorong dan memberikan insentif dalam kontribusi sosial untuk menerapkan kebijakan pendidikan kejuruan dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat pekerja terlatih pada akhir tahun 2025 menjadi 87 persen dari total jumlah pekerja yang bekerja dan pada tahun 2030 menjadi 89 persen.

Disadur dari: en.sggp.org.vn

Menteri Tenaga Kerja, Penyandang Cacat dan Sosial Dao Ngoc Dung dengan terus terang menunjukkan masalah di sektor pendidikan kejuruan pada sidang Majelis Nasional baru-baru ini dan menegaskan bahwa ia akan merestrukturisasi sistem secara drastis untuk meningkatkan efisiensi.

Sekitar 400 lembaga pendidikan kejuruan terletak di wilayah Tenggara dengan skala pelatihan kejuruan tahunan rata-rata lebih dari 250.000 orang.

Saat ini, 376 lembaga pendidikan kejuruan didirikan di Kota Ho Chi Minh yang mencakup 12,51 persen dari lembaga pendidikan kejuruan di negara tersebut. Setiap tahun, rata-rata lebih dari 195.000 siswa lulus dari fasilitas pendidikan kejuruan dan berpartisipasi dalam angkatan kerja.

Namun, sekolah pelatihan kejuruan menghadapi pekerjaan alokasi lahan dan sewa lahan untuk pendirian pendidikan kejuruan yang belum dilaksanakan secara efektif, beberapa fasilitas mengalami kerusakan.

Setelah hampir 35 tahun terbentuk dan berkembang, Sekolah Tinggi Teknik dan Teknologi Hung Vuong saat ini menjadi salah satu unit pelatihan kejuruan terbaik di Kota Ho Chi Minh dan wilayah Selatan. Hampir 1.000 siswa lulus dari sekolah ini setiap tahunnya dan puluhan siswa sekolah ini memenangkan penghargaan dalam kompetisi keterampilan kejuruan di tingkat kota, nasional, dan internasional.

Namun, Wakil Kepala Sekolah Nguyen Ngoc Hanh mengeluh karena fasilitas yang rusak dan kurangnya investasi yang memadai, dan kondisi belajar siswa tidak sebaik yang diharapkan. Menurutnya, pada tahun 2016, proyek renovasi area B-C-D dan pembangunan baru sekolah telah disetujui oleh Dewan Rakyat Kota Ho Chi Minh dengan total investasi lebih dari VND100 miliar (lebih dari US $ 4 juta), tetapi karena adanya hambatan, proyek pembangunan tersebut tertunda.

Namun, sekolah pelatihan kejuruan menghadapi pekerjaan alokasi lahan dan sewa lahan untuk pendirian pendidikan kejuruan yang belum dilaksanakan secara efektif, beberapa fasilitas mengalami kerusakan.

Setelah hampir 35 tahun terbentuk dan berkembang, Sekolah Tinggi Teknik dan Teknologi Hung Vuong saat ini menjadi salah satu unit pelatihan kejuruan terbaik di Kota Ho Chi Minh dan wilayah Selatan. Hampir 1.000 siswa lulus dari sekolah ini setiap tahunnya dan puluhan siswa sekolah ini memenangkan penghargaan dalam kompetisi keterampilan kejuruan di tingkat kota, nasional, dan internasional.

Namun, Wakil Kepala Sekolah Nguyen Ngoc Hanh mengeluh karena fasilitas yang rusak dan kurangnya investasi yang memadai, dan kondisi belajar siswa tidak sebaik yang diharapkan. Menurutnya, pada tahun 2016, proyek renovasi area B-C-D dan pembangunan baru sekolah telah disetujui oleh Dewan Rakyat Kota Ho Chi Minh dengan total investasi lebih dari VND100 miliar (lebih dari US $ 4 juta), tetapi karena adanya hambatan, proyek pembangunan tersebut tertunda.

Wakil Kepala Komite Majelis Nasional untuk Kebudayaan dan Pendidikan Ta Van Ha mengatakan bahwa selain perlunya mempercepat penataan dan perencanaan ulang jaringan pendidikan kejuruan, juga muncul ketidakcukupan dalam kontribusi sosial di bidang ini. Banyak provinsi dan kota belum mengembangkan perencanaan dan rencana untuk jaringan lembaga pendidikan kejuruan untuk periode setelah 2020; Perencanaan dan rencana tata guna lahan belum dikembangkan untuk investasi dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas yang dibangun di atas mobilisasi sosial keuangan.

Di sisi lain, beberapa daerah lalai dalam pengelolaan dalam menyewakan lahan untuk proyek investasi tanpa menyelesaikan izin lokasi atau mengalokasikan dan menyewakan lahan kepada lembaga pelatihan kejuruan tanpa merencanakan dana lahan untuk kegiatan berbasis kontribusi sosial, tidak sesuai dengan perencanaan jaringan lembaga pelatihan kejuruan setempat.

Oleh karena itu, Ta Van Ha mengusulkan agar Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Cacat dan Sosial perlu terus fokus pada peningkatan konten seperti meningkatkan kapasitas dan kualitas manajemen negara yang efektif untuk pendidikan kejuruan; mempromosikan pelaksanaan program, proyek, dan rencana yang diusulkan; dan mengatur jaringan secara terbuka dan fleksibel.

Pada saat yang sama, lembaga terkait harus membangun dan meningkatkan mekanisme untuk mendorong organisasi dan individu untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan kejuruan serta memperkuat kerja sama internasional untuk meramalkan dan menggeser struktur tenaga kerja dan struktur pelatihan pendidikan kejuruan.

Wakil Ketua Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh Duong Anh Duc mengatakan bahwa Kota Ho Chi Minh mempromosikan pelatihan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Pada tahun 2025, Kota Ho Chi Minh akan menggabungkan setidaknya 50 persen sekolah menengah ke dalam perguruan tinggi, menggabungkan perguruan tinggi yang tidak efektif ke dalam sekolah yang efektif. Pada tahun 2030, setidaknya 80 persen sekolah menengah akan digabungkan menjadi perguruan tinggi.

Selain itu, kota ini akan mendorong dan memberikan insentif dalam kontribusi sosial untuk menerapkan kebijakan pendidikan kejuruan dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat pekerja terlatih pada akhir tahun 2025 menjadi 87 persen dari total jumlah pekerja yang bekerja dan pada tahun 2030 menjadi 89 persen.

Disadur dari: en.sggp.org.vn

Percepatan transformasi pendidikan vokasi terus dilakukan. Untuk mendukung percepatan transformasi pada jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK), Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggaungkan berbagai program utama dan pendukung.

Terdapat 5 program utama bantuan pemerintah yang ada pada bidang Penjaminan Mutu Implementasi Kurikulum Merdeka dan Penilaian untuk mewujudkan transformasi pendidikan SMK di Indonesia ke arah yang lebih baik. Bantuan tersebut antara lain Bantuan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK, Bantuan Pembelajaran SMK Berbasis Industri, Bantuan SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik Reguler, Bantuan SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik dalam Rangka Pengimbasan, dan Bantuan SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan. Sebagai upaya untuk memberikan penguatan pemahaman program bantuan pemerintah untuk jenjang SMK tahun 2024, Direktorat SMK mengadakan webinar dengan tajuk “Sosialisasi Program Bantuan Pemerintah Tahun 2024”.

Dalam kesempatan itu, Direktur SMK, Wardani Sugiyanto, menyampaikan 3 kunci keberhasilan pendidikan vokasi. Pertama, pendidikan vokasi akan efektif dan efisien apabila penyelenggaraan pendidikannya merupakan replikasi industri. Replika inilah yang sedang disasar oleh pemerintah untuk setiap satuan pendidikan memiliki replika pembelajaran berbasis industri dalam bentuk teaching factory (Tefa).

Kunci kedua ialah pendidikan vokasi akan efektif dan efisien apabila diajar oleh guru yang profesional di bidangnya. Melalui kegiatan upskilling dan reskilling guru vokasi yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini, diharapkan para guru SMK dapat meningkatkan kemampuan dan mengembangkan potensi sesuai bidangnya. Ke depan, untuk pengembangan guru vokasi tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga diarahkan untuk pengembangan guru vokasi selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun di luar negeri.

“Ketiga, kita tidak boleh main-main dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Kita terus berupaya mencari kelengkapan melalui Matching Fund, pembiayaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ucap Wardani dalam keterangannya dikutip di Jakarta.

Wardani menambahkan bahwa setiap SMK harus memperkokoh Tefa. Hal ini berlaku untuk SMK yang telah menerima program SMK Pusat Keunggulan dan SMK lain yang sudah memasuki proses pengembangan keunggulannya dalam kegiatan Tefa.

“Penguatan Tefa akan diproyeksikan untuk PKL (praktik kerja lapangan) siswa. Secara bertahap nanti kita bisa kembangkan di 2025 - 2029. Selama lima tahun kita bisa mencapai 50 persen siswa PKL di Tefa-nya. Ini dorongan yang akan kita lakukan untuk lima tahun ke depan,” ucap Wardani.

Program Bantuan Pemerintah

Terdapat 5 program utama bantuan pemerintah untuk jenjang SMK pada tahun 2024 yang ada pada bidang Penjaminan Mutu Implementasi Kurikulum Merdeka dan Penilaian. Bantuan tersebut antara lain Bantuan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK dan Bantuan Pembelajaran SMK Berbasis Industri. Bantuan sertifikasi ini diberikan dalam rangka penjaminan lulusan SMK untuk dapat diakui oleh dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

“Harapannya dengan program bantuan ini ialah meningkatnya jumlah siswa dan lulusan SMK yang tersertifikasi sesuai dengan konsentrasi keahlian masing-masing. Program ini menyasar 85 ribu siswa dengan total anggaran 42,5 miliar rupiah. Pendaftaran untuk program dimulai pada 31 Januari s.d. 9 Maret 2024,” ucap Kurniati Restuningsih, Tim Kerja Bidang Penjaminan Mutu Implementasi Kurikulum Merdeka dan Penilaian, Direktorat SMK.

Bantuan Pembelajaran SMK Berbasis Industri diberikan untuk menyediakan model pembelajaran yang dirancang bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (Dudika) untuk pemenuhan kompetensi khusus lulusan SMK. Sasaran bantuan ini ialah untuk 25 SMK dengan total anggaran 2,5 miliar rupiah. Pendaftaran dimulai pada 31 Januari sampai 4 Mei 2024.

Kemudian untuk bantuan SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik Reguler diberikan dalam rangka mengawali atau mengembangkan pengajaran berbasis Tefa sehingga menghasilkan perangkat ajar pengajaran berbasis pabrik, terselenggaranya model pembelajaran project based learning (PBL), dan mampu menghasilkan barang/jasa yang dapat diserap oleh dunia kerja. Sasaran program ini ialah 25 SMK dengan total anggaran 7,5 miliar rupiah. Pendaftaran program ini dapat dimulai sejak 31 Januari sampai 6 Maret 2024.

Berbeda dengan program sebelumnya, Program Bantuan SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik dalam Rangka Pengimbasan ini ditujukan untuk SMK pelaksana program SMK PK atau SMK yang telah melaksanakan pengembangan pengajaran berbasis Tefa.

Kriteria SMK yang dimaksud ialah SMK yang berproduksi aktif serta memiliki omzet yang cukup stabil dan ingin meningkatkan layanan pengajaran berbasis pabrik. Total anggaran yang disiapkan sebesar 265 miliar rupiah untuk 265 SMK. Pendaftaran program ini dimulai dari 31 Januari sampai 27 April 2024.

Kemudian, untuk Program Bantuan SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan ditujukan untuk menumbuhkan karakter kewirausahaan siswa SMK serta untuk mendorong sekolah agar selalu berinovasi dalam mengembangkan produk kreatif yang berorientasi pada wirausaha.

“Hasil yang diharapkan ialah berkembangnya kreativitas siswa dalam mengembangkan projek yang bernilai jual, mendorong peningkatan jumlah siswa yang berwirausaha setelah lulus dari SMK dan meningkatkan. Terdapat 240 SMK yang menjadi sasaran dengan total anggaran Rp12 miliar,” ucap Laila Nasyaliyah, Tim Kerja Bidang Penjaminan Mutu Implementasi Kurikulum Merdeka dan Penilaian, Direktorat SMK.

Sumber: www.menpan.go.id

Astra Motor selaku Main Dealer Region Kalimantan Barat berupaya untuk memberikan dukungan terhadap dunia Pendidikan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Dalam rangka relaisasi program kerja link and match antara industry dan sekolah binaan dari Honda, salah satu wujud dukungan tersebut dilakukan melalui assessment facility dan menjadi guru tamu di SMK binaan Astra Motor Kalbar. Kegiatan tersebut di gelar di salah satu SMK Binaan Honda, yaitu SMKN 1 Sekadau.

Kegiatan ini juga merupakan wujud komitmen kerja sama antara Astra Motor Kalbar dengan SMK Negeri 1 Sekadau yang berkesinambungan untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan di sekolah dengan dunia industri agar sejalan.

“Kunjungan ini menjadi salah satu bukti nyata dari realisasi link and match antar pendidikan dan industry, sehingga para peserta didik dapat mengetahui gambaran dari dunia industry yang akan mereka hadapi dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menyongsong masa depan tersebut.” ujar Manager Technical Service Department, Iwan Hary Susilo.

Berlandaskan Chatur Dharma Astra, yang berbunyi “Menjadi Milik yang Bermanfaat Bagi Bangsa dan Negara” serta komitment Sinergi Bagi Negeri, kunjungan Astra Motor Kalimantan Barat ke SMK – SMK Binaan Honda ini merupakan wujud komitmen untuk mengamalkan dan mengimplementasikan Chatur Dharma Astra tersebut.

Lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) diharapkan dapat memiliki keterampian dan keahlian khusus sehingga mereka bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan studi. Namun kenyataannya, angka pengangguran di Indonesia didominasi oleh lulusan SMK. Sebaliknya, angka pekerja di Indonesia lebih banyak diisi para lulusan SD.

Mengutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), SMK merupakan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain sederajat. Tujuan pendidikan di SMK adalah membentuk lulusan yang siap memasuki dunia kerja, dipekerjakan, atau sebagai wiraswasta.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, ada 219.485 sekolah di Indonesia pada tahun ajaran 2022/2023. Dari angka tersebut ada 14.265 SMK, yang artinya naik tipis 0,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 14.199 unit.

Ketidakselarasan pelajaran dengan kebutuhan

Lulusan SMK diharapkan mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Namun kenyataan berkata sebaliknya. Menurut data BPS sampai Februari 2023 terdapat 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Pengangguran tertinggi masih lulusan SMK sebesar 9.60 persen, sedangkan lulusan SMA 7,69 persen.

Tahun 2021, lulusan SMK tertinggi menyumbang 11,45 persen dari total 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Tahun 2023 turun menjadi 9,60 persen. Artinya selama dua tahun terakhir upaya pemerintah menggenjot pendidikan vokasi hanya berhasil mengurangi 1,85 persen pengangguran SMK.

Menurut Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan banyaknya angka pengangguran dari lulusan SMK disebabkan multifaktor. Pertama adalah ketersediaan lapangan kerja itu sendiri. Diakui Anindito pandemi COVID-19 berdampak pada ekonomi, tapi selain itu ketidakselaran antara pendidikan di sekolah dan kebutuhan dunia kerja juga menjadi faktor penyebab.

“Dari sisi pendidikannya sendiri masih ada miss match, ketidakselarasan. Jadi masih tidak nyambung apa yang dipelajari di SMK dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja,” kata Anindito.

Angka tenaga kerja lulusan SD tinggi

Di sisi lain, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyayangkan ketiga calon presiden yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo tidak menyentuh isu tersebut dalam Debat Kelima Pilpres 2024. Padahal debat pamungkas itu mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

“Menyimak debat Capres isu pendidikan, P2G menilai belum menyentuh persoalan fundamental pendidikan nasional,” katanya Satriwan.

BPS menunjukan sampai tahun 2023 secara bertingkat angkatan kerja lulusan SD 39,76 persen, lulusan SMA 19,18 persen, lulusan SMP 18,24 persen, sisanya lulusan Perguruan Tinggi D1-3 2,20 persen dan D4, S1,S2,S3 sebesar  9,13 persen. Ini artinya produktivitas tenaga kerja Indonesia masih dihasilkan lulusan SD.

“Kenapa keterserapan angkatan kerja lulusan SD masih dominan? Mestinya makin tinggi jenjangnya, maka makin besar angkatan kerjanya. Ini seharusnya bisa dijawab dalam Debat Capres, tapi tidak disentuh,” ucap Satriwan lagi.

Sementara itu, menurut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan ini menjadi tantangan pemerintah dalam mengatasi pengangguran intelektual yang sekarang marak terjadi di Indonesia.

Sumber: voi.id