REPUBLIKA.CO.ID, IAKARTA . Dampak wabah Covid-19 telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Terbatasnya waktu pembelajaran tatap muka menghambat pembelajaran. Dalam beberapa kasus, penyampaian pendidikan terhenti.

Menyadari situasi ini, para profesor di universitas BSI (Bina Sarana Informatika) dilatih untuk menggunakan kursus online. Sekelompok pendidik Hadi Wibowo, Ida Hendarsih dan Diana Tambunan melakukan bakti sosial bergaya workshop dengan memanfaatkan Zoom Meeting sebagai wadah pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di Pondok Pesantren Tekno Qurani Desa Joglo. Kembangan, Jakarta Barat, sebelum Jumat (28/1).

Profesor Hadi Wibowo mengatakan, guru perlu mengetahui karakteristik siswanya untuk mendapatkan jawaban dan masukan dari siswa. “Platform pembelajaran online merupakan sebuah inovasi baru dalam pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan. Di masa pandemi COVID-19, banyak platform pembelajaran online yang diterapkan, salah satunya Zoom Meeting. “Zoom dinilai lebih efektif sebagai aplikasi pembelajaran daring yang dapat memperluas imajinasi siswa dan guru,” kata Hadi dalam keterangan yang diterima, Kamis (2 Oktober 2022).

Zoom memiliki jutaan pengguna. Sebuah platform Seluruh dunia Karena guru dapat mengajar siswanya melalui Zoom, tidak ada konflik antara siswa dan guru.

Guru harus kreatif dalam memberikan materi pembelajaran agar siswa tidak mudah bosan. “Saya berharap melalui pelatihan ini para siswa dapat belajar lebih banyak tentang keimanan dan para guru tidak mengalami kesulitan dalam menyampaikan apa yang telah mereka pelajari kepada siswanya. Siswa juga akan mendapat informasi secara langsung karena mereka akan berbicara secara tatap muka melalui aplikasi Zoom. “Selain itu, pelatihan ini mendorong siswa dan guru untuk memanfaatkan pembelajaran daring agar lebih meningkatkan kreativitasnya”, tutupnya..

Sumber: republika.co.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Kemendikburistek) berencana kembali menerapkan pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah mulai Juli 2021. Namun perkembangan pandemi Covid-19 belum menunjukkan penurunan yang signifikan. bahkan di beberapa daerah masih terus meningkat, dan beberapa daerah masuk dalam kategori zona merah. Variasi Praktik Pembatasan Kegiatan Masyarakat (CPP) di setiap daerah memang meresahkan, terutama bagi orang tua dan guru. Namun anak-anak semakin merindukan suasana sekolah sehingga meningkatkan keinginan mereka untuk kembali ke pendidikan reguler.

Strategi pembelajaran perubahan dan keterbatasan kemampuan siswa

Untuk mengatasi ancaman intrusi, beberapa sekolah menerapkan kebijakan pembelajaran dengan pertukaran siswa . (penularan). memasuki Misalnya, hanya sebagian kecil siswa yang bersekolah, selebihnya belajar di rumah. Jumlah siswanya juga dibatasi, misalnya hanya 25% dari jumlah kelas. Meski langkah ini dilakukan untuk menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan, namun terdapat pertanyaan mengenai efektivitas kegiatan pembelajaran dalam kondisi tersebut.

Tantangan pembelajaran tatap muka terbatas

Pembelajaran tatap muka terbatas memiliki beberapa pertanyaan dan tantangan, seperti bagaimana guru dapat secara efektif melayani semua siswa dengan keterbatasan ini.  Ditambah lagi, bagaimana anak-anak homeschooling dapat tetap terhubung dan mendapatkan pengalaman belajar serupa dengan teman-temannya di sekolah. Guru juga menghadapi tantangan untuk mengembangkan kurikulum yang tetap dapat diakses bahkan ketika siswa berganti nilai. Semua ini menjadi tantangan besar bagi guru dan pengembang teknologi pembelajaran.

Konsep flipped class sebagai solusi

Dengan kondisi seperti ini, konsep pembelajaran flipped class merupakan salah satu solusi yang diusulkan. Flipped Classroom merupakan model pembelajaran yang mengubah tradisi pembelajaran konvensional. Siswa mempelajari materi inti melalui bahan pembelajaran yang disediakan di rumah dan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut dalam kegiatan tatap muka di kelas. Dengan pendekatan ini, siswa dapat belajar mandiri di rumah, sedangkan waktu kelas digunakan untuk kegiatan yang memerlukan pemahaman tingkat lanjut.

Implementasi flipped class dan tiga fase pembelajaran

Flipped class memiliki model dasar dengan dua fase utama: latihan di rumah sebelum kelas dan belajar di kelas. Model ini dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan sekolah, ada pula yang berkembang menjadi tiga dan empat tahap. Beberapa langkah tersebut antara lain pembelajaran mandiri siswa di rumah, pembelajaran tatap muka di sekolah, penilaian dan monitoring. Model pembelajaran ini menawarkan alternatif yang dapat menjawab tantangan pembelajaran pandemi dan pascapandemi.

Sumber: kemdikbud.go.id

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di masa pandemi Covid-19. SKB ini memberikan arahan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat melibatkan hingga 100% siswa mulai semester kedua tahun ajaran 2021/2022.

Meskipun izin PTM hingga 100% diberikan, orang tua tetap memiliki kelonggaran untuk memilih tidak mengizinkan anaknya mengikuti PTM jika masih khawatir dengan penularan Covid-19. SKB ini ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 21 Desember 2021.

Dalam SKB tersebut, diatur bahwa seluruh satuan pendidikan pada wilayah PPKM level 1, 2, dan 3 wajib melaksanakan PTM terbatas mulai Januari 2022. Pembelajaran tatap muka terbatas tetap dapat dipilih oleh orang tua hingga akhir tahun ajaran 2021/2022.

Berikut adalah aturan PTM berdasarkan tingkat vaksinasi di wilayah PPKM:

Aturan PTM untuk tiap wilayah PPKM

1. Kondisi Capaian Vaksinasi Tinggi (80% - 100%):

• Pendidikan tatap muka dilaksanakan setiap hari.

• Jumlah peserta didik maksimal 100% dari kapasitas ruang kelas.

• Lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari.

• Kondisi Capaian Vaksinasi Menengah (50% - 80%):

2. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari secara bergantian.

• Jumlah peserta didik maksimal 50% dari kapasitas ruang kelas.

• Lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari.

• Kondisi Capaian Vaksinasi Rendah (<50%):

3. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari secara bergantian.

• Jumlah peserta didik maksimal 50% dari kapasitas ruang kelas.

• Lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari.

Aturan PTM di Wilayah PPKM Level 3 berdasarkan SKB 4 Menteri:

1. Kondisi Capaian Vaksinasi Menengah (40% - 100%):

• Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan setiap hari secara bergantian.

• Jumlah peserta didik maksimal 50% dari kapasitas ruang kelas.

• Lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari.

2. Kondisi Capaian Vaksinasi Rendah (<40%):

• Dilaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Aturan PTM di Wilayah PPKM Level 4 berdasarkan SKB 4 Menteri:

1. Kondisi Capaian Vaksinasi Tinggi (40% - 100%):

• Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan setiap hari secara bergantian.

• Jumlah peserta didik maksimal 50% dari kapasitas ruang kelas.

• Lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari.

2. Kondisi Capaian Vaksinasi Rendah (<40%):

• Dilaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Dalam aturan terbaru ini, kantin sekolah belum diperbolehkan beroperasi. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai pengaturan pembelajaran di ruang kelas. Adapun syarat mengikuti PTM termasuk kondisi kesehatan dan ketidakmampuan menunjukkan gejala Covid-19. Selain itu, dijelaskan pula penghentian sementara PTM apabila terjadi klaster penularan atau angka positivity rate yang tinggi. Tetap patuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama!

Sumber: kontan.co.id

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan efektivitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi mengalami penurunan. Nadiem mengatakan, tidak hanya di Indonesia, efektivitas PJJ pun mengalami penurunan di seluruh dunia. Hal itu ia peroleh dari berbagai pemberitaan mengenai kendala metode PJJ yang diterapkan selama pandemi. “Kita sudah mengetahui dari data yang dikumpulkan dari seluruh dunia bahwa efektivitas pembelajaran jarak jauh telah menurun secara global akibat pandemi ini. Kita mengetahui hal ini karena terdapat laporan yang berbeda-beda mengenai persepsi hambatan yang berbeda-beda,” kata Nadiem dalam pidato PDI Perjuangan. memperlihatkan akan merayakan Hari Pendidikan Nasional 2021 pada Rabu (5 Mei 2021).

Ia mengatakan efektivitas PJJ di Indonesia mengalami penurunan karena beberapa permasalahan seperti konektivitas yang belum memadai. Lebih lanjut dia mengakui, masih banyak masyarakat yang belum memiliki peralatan penunjang PJJ. Menurut Nadiem, kedua kendala tersebut merupakan permasalahan mendasar yang belum terselesaikan. “Ini persoalan mendasar yang menyulitkan pelaksanaan PJJ di berbagai daerah,” ujarnya. Faktor lain yang menurunkan efektivitas PJJ adalah rasa bosan siswa setelah berada di rumah selama lebih dari setahun.

Menurut Nadiem, ada rasa bosan siswa yang melakukan PJJ di masa pandemi. Selain itu, ia mendapat laporan siswa merasa kesepian saat melakukan PJJ di rumah. “Bahkan ada juga yang mengalami depresi karena tidak bertemu dengan teman atau gurunya. Dan berbagai permasalahan di rumah, seperti stres karena masyarakat terlalu banyak berada di rumah dibandingkan keluar rumah,” ujarnya. Nadiem menambahkan, pihaknya juga menerima laporan berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga yang mengganggu psikologi anak selama belajar di rumah. Menurutnya, permasalahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan seluruh dunia. Selain itu, pihaknya juga mendapat laporan dari para orang tua yang stres dengan meningkatnya beban homeschooling pada anaknya. “Tingkat stres semakin meningkat bagi para orang tua yang karena kesibukannya juga harus membimbing anaknya dalam pembelajaran jarak jauh ini,” kata Nadiem.

Program PJJ sudah dikenal luas. Sudah lebih dari setahun di Indonesia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengeluarkan surat edaran pada Minggu (3 September 2020) untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di bidang pendidikan. . institusi Surat tersebut ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, kepala perguruan tinggi, kepala universitas, dan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Nadiem mengajak berbagai pihak di dunia pendidikan untuk bergerak bersama menghadapi virus corona yang telah resmi ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO, dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di institusi pendidikan.

Sumber: kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencermati angka putus sekolah akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, efektivitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi juga dinilai mengharuskan pemerintah membenahi infrastruktur agar pembelajaran di seluruh daerah bisa merata.

Hal itu dikatakan Puan Maharani dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2021.

Puan berharap, Kemendikbud Ristek mencari penyebab mengapa anak bisa putus sekolah pada masa pandemi.

"Apakah karena terkendala pembelajaran jarak jauh (infrastruktur), atau anak berhenti sekolah karena persoalan ekonomi keluarga akibat pandemi," kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (2/5/2021).

Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 yang mengusung tema "Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar", menurut Puan, merupakan momentum tepat untuk memetakan persoalan dan menghadirkan solusinya.

Selain itu, mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung dan pembelajaran jarak jauh masih mungkin diterapkan di sekolah-sekolah, Puan juga meminta Kemendikbud Ristek melakukan pembenahan insfrastruktur kegiatan belajar mengajar.

Puan menegaskan, pemerataan infrastruktur pembelajaran jarak jauh adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi pemerintah.

“Agar merata dan tidak terjadi kesenjangan infrastrukur PPJ atau online antar daerah dan wilayah,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selain kesiapan dan pemerataan infrastruktur pembelajaran jarak jauh, Puan juga meminta Kemendikbud Ristek menguji efektivitas serta kualitas tenaga pendidik, peserta didik, dan materi pembelajarannya.

Menurut Puan, hal itu harus dilakukan untuk mencegah semakin lebarnya kesenjangan pendidikan, terutama pada masa pembelajaran jarak jauh yang mensyaratkan infrastruktur digital, akses internet, serta perangkat pendukung lainnya.

"Perlu menguji efektivitas belajar online selama ini. Bila tidak ada tindakan maka kesenjangan pendidikan bisa semakin lebar," ujar Puan.

"Karena pendidikan adalah hak, kebutuhan dasar, dan harus mampu mewujudkan national and character building," kata dia.

Sumber: kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan beberapa dampak negatif pandemi Covid-19 yang memaksa pembelajaran beralih ke pembelajaran jarak jauh. Nadiem mengungkapkan, salah satu dampak pandemi adalah banyak anak yang putus sekolah karena harus menghidupi keluarga secara finansial di tengah krisis pandemi Covid-19. “Kita sudah setahun pandemi Covid-19, sudah setahun, terlalu lama anak-anak kita tidak bersekolah,” kata Nadiem saat rapat kerja dengan Panitia X DPR, Kamis (18 Maret 2021). . "Dampaknya apa? Ada dampak nyata dan bertahan lama yang bisa terjadi ketika anak putus sekolah karena harus bekerja, itu nyata terjadi di lapangan," kata Nadiem.

Nadiem bercerita kepada PJJ tahun lalu. juga menyadarkan para orang tua bahwa sekolah tidak mempunyai peran dalam proses belajar mengajar jika tidak dilakukan secara tatap muka. Hal ini membuat tidak sedikit orang tua yang merasa tidak ada gunanya membayar biaya sekolah karena pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka dan dianggap tidak ada gunanya. Dampaknya, banyak anak yang putus sekolah. Nadiem mengatakan, PJJ juga menyebabkan penurunan hasil pembelajaran, dengan kesenjangan yang semakin lebar akibat perbedaan akses dan kualitas pembelajaran. “Kesenjangan dalam cakupan dan kualitas layanan kesehatan dapat menyebabkan kesenjangan ini semakin lebar dan kerugian pembelajaran permanen akan meningkat jika kita tidak mulai membuat janji temu tatap muka secara terbatas,” katanya. Guru tidak mendeteksi kekerasan terhadap anak dan praktik pernikahan dini. Selain itu, kelompok perempuan dinilai mempunyai beban lebih besar dalam pelaksanaan PJJ. “Karena bagi mereka yang sebelumnya bekerja dan harus bekerja di luar, semuanya menjadi lebih sulit karena mereka juga harus menjaga anak-anaknya di rumah, sehingga dampaknya nyata,” kata Nadiem.

katanya. juga menegaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya sudah mengaktifkan KBM tatap muka sekolah mulai Januari 2021 dengan syarat mendapat persetujuan pemerintah daerah. “Kalau ada masyarakat yang masih bingung kenapa sekolahnya tidak dibuka padahal di pelosok, padahal internet sulit dan sebagainya, itu hak prerogratif pemerintah daerah sejak Januari,” kata Nadiem. \N.

Sumber: kompas.com