Kedutaan Besar Jepang mengumumkan bahwa mereka menawarkan beasiswa bagi pelajar Indonesia yang telah lulus SMA atau SMK dan sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas/GAKUBU, Sekolah Tinggi Teknologi/KOSEN, dan Sekolah Tinggi Pelatihan Khusus/SENSHU di Jepang untuk tahun ajaran 2025 (April 2025). Beasiswa ini merupakan bagian dari Program Beasiswa Monbukagakusho Pemerintah Jepang.

Dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Jumat, 19 April 2024, sebelum masuk universitas/perguruan tinggi, penerima beasiswa akan terlebih dahulu mengikuti sekolah persiapan selama satu tahun. Selama di sekolah persiapan, penerima beasiswa akan dibekali dengan pembelajaran sesuai dengan program yang dipilih.

Program GAKUBU untuk bidang studi sosial akan mempelajari pengetahuan umum Jepang, matematika, dan bahasa Inggris. Program GAKUBU untuk bidang studi IPA akan mempelajari fisika, kimia, dan biologi.

Program KOSEN akan mempelajari bahasa Jepang sesuai dengan peminatan perguruan tinggi, pengetahuan umum bahasa Jepang, matematika, dan lain-lain. Program SENSHU akan mempelajari bahasa Jepang sesuai dengan peminatan perguruan tinggi, pengetahuan umum bahasa Jepang, dan lain-lain.

Bagi pendaftar yang memilih program GAKUBU bidang studi sosial, setelah dinyatakan lulus seleksi utama, jika MEXT menilai bahwa pendaftar memiliki kemampuan bahasa Jepang yang memadai, maka pendaftar akan langsung ditempatkan di universitas tanpa mengikuti sekolah persiapan terlebih dahulu. Hal ini tergantung pada keputusan MEXT dan universitas di Jepang. Ketentuan terkait hal ini akan dijelaskan setelah lulus seleksi utama.

Bagi pelamar yang memilih program GAKUBU di bidang studi sains yang memiliki kemampuan bahasa Jepang yang kuat dan berminat untuk langsung masuk ke universitas tanpa sekolah persiapan, permohonan dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus seleksi utama.

Untuk dapat mengajukan beasiswa ini, salah satu persyaratannya adalah memiliki nilai akademik yang baik dan lahir pada atau setelah bulan April 2000. Di antara fasilitas yang akan Anda dapatkan adalah biaya kuliah yang ditanggung sepenuhnya, tunjangan hidup sekitar 117.000 yen/bulan (Rp12 juta) dan tidak ada ikatan dinas.

Dokumen untuk seleksi beasiswa ini harus dikirim/diserahkan ke kantor Kedutaan Besar Jepang di Jakarta paling lambat tanggal 8 Mei 2024. Informasi lebih lanjut mengenai beasiswa ini dapat dilihat di situs Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.

Disadur dari: en.tempo.co

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah melakukan kunjungan ke Program Studi Sarjana Terapan Animasi Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) untuk meninjau praktik dan pembelajaran yang dilakukan di sana.

Kunjungan ini dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kejuruan dan Kebudayaan Kemendikbud guna melihat aktivitas yang telah dilakukan oleh Udinus di bidang animasi. Ketua Program Studi S1 Animasi Terapan Udinus, Dr. Khafiizh Hastuti, M.Kom beserta Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Dr. Abdul Syukur dan Wakil Dekan I Bidang Akademik FIK Udinus, Dr. Ahmad Zainul Fanani, Ssi, MKom, menyambut kedatangan mereka.

Drs. Abdul Syukur dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk pengakuan atas kualitas baik dari program pembelajaran dan lulusan Program Studi Sarjana Terapan Animasi Udinus. Hal ini menunjukkan bahwa Udinus patut dibanggakan atas prestasinya di bidang vokasi, terutama dalam animasi.

“Diharapkan dengan adanya visitasi ini dapat memunculkan semangat bagi para dosen dan mahasiswa yang telah mendapatkan pengakuan. Yang dapat digunakan untuk terus meningkatkan hibah dan penelitian untuk menghasilkan produk animasi lainnya,” ujarnya. 

Sementara itu, delegasi yang hadir adalah Cecep Somantri Ketua Tim Kerja Bidang Kerja Sama, Publikasi, Layanan Publik, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nur Arifin selaku Staf Tim Kerja Bidang Kerja Sama, Publikasi, dan Layanan Masyarakat, serta Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Khafiizh Hastuti, M.Kom. juga memandu para tamu untuk melihat seluruh fasilitas yang dimiliki oleh Program Studi Sarjana Terapan Animasi Udinus. Fasilitas utama yang dikunjungi adalah laboratorium animasi yang terletak di lantai 4 gedung H Udinus. Laboratorium tersebut merupakan bagian dari hasil hibah kedua yang telah memiliki fasilitas yang layak untuk menunjang sistem perkuliahan mahasiswa. 

“Selama ini sudah banyak sekali animasi karya mahasiswa sarjana terapan animasi Udinus. Salah satunya adalah 'Si Warik' yang telah mendapatkan banyak penghargaan dan apresiasi, salah satunya dari Mendikbud dan Menristekdikti termasuk Presiden Joko Widodo,” tambahnya. 

Sesi foto bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Riset dan Teknologi dilakukan oleh Cecep Somantri. Didampingi oleh staf Bagian Kerja Sama, Publikasi, Layanan Umum, dan Humas. Nur Arifin dan Tim Publikasi, Nur Laely Wijayanti. 

Cecep Somantri menyebutkan bahwa Udinus memiliki peran yang baik sebagai mitra yang sering menyumbangkan produk animasi. Setelah melihat langsung sistem pembelajaran yang ada, Cecep mengatakan bahwa praktik dan teori diselenggarakan secara selaras. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan lulusan. 

“Kualitas yang bagus ini di luar dugaan kami karena Udinus memang memiliki bidang animasi yang kuat. Terutama pada proses pembelajaran yang berdiferensiasi dimana mereka memiliki ruang ekspresi melalui proses pembelajaran,” ujar Cecep saat diwawancarai di laboratorium animasi. 

“Melalui potret ini, kami berharap Udinus dapat berkembang dan terus menghasilkan produk-produk unggulan bagi pendidikan vokasi di Indonesia. Juga patut dicontoh oleh perguruan tinggi vokasi lainnya, khususnya di bidang animasi,” tutupnya.

Disadur dari: dinus.ac.id

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 7,20 juta orang per Februari 2024. Jumlah pengangguran tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2013, yakni 7,99 juta orang.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto mengatakan pihaknya mendorong penyerapan tenaga kerja di industri dengan menyerap investasi yang masuk lebih besar.

“Yang kami dorong untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang paling cepat adalah investasi baru. Itu langsung, langsung. Kami tidak membedakan apakah itu padat modal atau padat karya,” kata Eko dalam acara temu media di Kantor Kemenperin, Jakarta, dikutip Rabu, 8 Mei.

Diketahui, investasi manufaktur pada kuartal II tahun 2024 sebesar Rp 161,1 triliun. Angka tersebut melanjutkan tren penurunan dari realisasi pada kuartal III tahun 2023 sebesar Rp163,7 triliun dan kuartal IV tahun 2023 sebesar Rp162,3 triliun.

Eko menilai, selain investasi di sektor industri pengolahan, ekspansi yang dilakukan industri juga dapat menjadi pendorong penyerapan tenaga kerja.

“Setelah ada investasi baru kemudian ekspansi. Penyerapan itu bisa besar. Yang sudah ada itu yang perlu dilakukan maintenance,” katanya.

Disadur dari: voi.id

Dua anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), yakni PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dan PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) bersama SKK Migas Perwakilan Kalimantan Sulawesi (Kalsul) memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi kejuruan bagi 20 putra daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Pelatihan Kejuruan (vocational training) berlangsung secara intensif selama 3,5 bulan di Batam, Kepulauan Riau, mulai 18 Oktober 2023.

Dalam acara pengukuhan dan pelepasan pada 29 Januari 2024, para peserta resmi mendapatkan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan sertifikasi internasional The Engineering Construction Industry Training Board (ECITB). Head Communication Relations & CID PHM Frans Alexander A.

Hukum yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa program pelatihan kejuruan ini merupakan bukti komitmen Perusahaan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pemuda-pemudi di sekitar wilayah operasi PHM. “Pelatihan dan sertifikasi ini merupakan implementasi pengelolaan kinerja Environmental, Social, and Governance, atau ESG, di aspek sosial tentang community impact dan berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau SDGs, khususnya Tujuan 4 terkait Pendidikan Berkualitas,” terang Frans.

Seluruh peserta terpilih berasal dari Kabupaten Kukar, termasuk tiga kecamatan di sekitar area operasi PHM, yakni Anggana, Samboja, dan Muara Jawa. Pelatihan kejuruan ini merupakan aksi nyata SKK Migas Kalsul dan PHM terhadap upaya peningkatan kualitas SDM di sekitar wilayah operasi hulu migas dan dukungan terhadap Program Pemkab Kukar, yaitu Program Kukar Siap Kerja. Inilah kolaborasi perdana industri hulu migas dengan Pemkab Kukar dalam penyelenggaran pelatihan kejuruan dan sertifikasi internasional.

Para peserta mengikuti pelatihan kejuruan dan sertifikasi las Welder 4G SMAW. Setelah menjalani pelatihan dan sertifikasi ini, para peserta akan mengikuti serangkaian wawancara kerja di beberapa perusahaan rekanan Petrotekno, salah satu penyelenggara keterampilan operasi pemelihara dan konstruksi internasional yang berlokasi di Batam.

Dalam sambutannya, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Kalsul Wisnu Wardhana menyampaikan, program ini diharapkan dapat mendukung Program Kukar Siap Kerja, di mana putra daerah Kukar akan mampu berkiprah di tingkat nasional, bahkan internasional. “Setelah lulus, para peserta mendapatkan sertifikat yang diakui oleh dunia sebagai welder internasional. Ini tentu sangat membanggakan,” tutur Wisnu.

Dia berharap, para peserta terus konsisten menjaga semangat belajar dan bekerja sebagai bentuk apresiasi terhadap kesempatan yang telah diperoleh dan jerih payah yang sudah dilakukan. Pelatihan ini memberikan bekal awal untuk berkompetisi di dunia kerja dan perjuangan menggapai masa depan yang lebih baik.

Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Kukar M. Hatta menyampaikan dalam sambutannya, “Bupati dan warga Kukar, yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alam yang kaya, tidak ingin melihat pemuda-pemudinya hanya menjadi penonton. Mereka harus mempunyai kualitas untuk ikut andil dan berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan mempunyai kapasitas SDM manusia yang mampu mengisi dunia kerja tak hanya di lokal Kukar, tapi juga di tingkat nasional dan internasional.”

Distransnaker, lanjut M. Hatta, mendapatkan apresiasi dari Pemkab Kukar karena telah berkontribusi menurunkan angka pengangguran dari 4,15% menjadi 4,04%. ”Karena itu, program pelatihan kejuruan seperti ini akan terus dilaksanakan dan ditingkatkan menjadi lebih baik,“ tegasnya.

Sementara itu, Manager Communication Relations & CID PHI, Dony Indrawan, menegaskan komitmen Perusahaan untuk terus menjalankan program-program CSR di bidang pendidikan yang inovatif, berdampak, dan berkelanjutan.

“Di PHI, kami terus menjalankan beragama program CSR di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, serta penanganan bencana dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Kami pun menerapkan inovasi sosial dan lingkungan dalam program CSR Perusahaan sehingga memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.

Pengembangan kapasitas SDM lokal melalui pelatihan vokasional seperti pada program ini menurut Dony merupakan salah satu fokus pengelolaan program CSR di bidang pendidikan PHI sehingga diharapkan dapat mendukung lahirnya generasi muda yang kompeten, kompetitif dan mandiri.

“Kami percaya bahwa keberhasilan program CSR Perusahaan merupakan buah kolaborasi Perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu di program ini, kami bekerja sama dengan SKK MIgas dan Pemerintah daerah Kukar,” pungkasnya.

PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) merupakan bagian Subholding Upstream Pertamina yang mengelola operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip ESG (Environment, Social, Governance) di Regional 3 Kalimantan. Tahun 2022 lalu, melalui anak perusahaan dan afiliasinya, PHI mencatatkan produksi minyak sebesar 57,8 ribu barel minyak per hari (MBOPD) produksi gas sebesar 668,3 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD). Dalam mencapai visinya menjadi perusahaan migas kelas dunia, PHI terus melakukan beragam inovasi dan aplikasi teknologi dalam menghasilkan energi yang selamat, efisien, handal, patuh, dan ramah lingkungan untuk mendukung.

Disadur dari: phi.pertamina.com

Pada hari kerja, asisten produksi Dandy Febriansyah bekerja berjam-jam di sebuah perusahaan rintisan di Jakarta. Dan di akhir pekan, ia menjadi fotografer lepas.

Semua ini dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mendukung ibu dan kakaknya yang sudah tua, yang baru saja di-PHK. 

Bagi pria berusia 24 tahun ini, keamanan kerja dan prospek pekerjaan yang lebih baik adalah yang paling utama dalam benaknya ketika ia mempertimbangkan kandidat mana yang akan dipilihnya dalam pemilihan presiden pada 14 Februari mendatang.

“Yang pasti, saya ingin pekerjaan dengan gaji yang layak,” kata Dandy, yang berhenti kuliah pada tahun 2020 karena kondisi keuangan yang ketat.

Dia mendapatkan sekitar lima juta rupiah (S$430) dari pekerjaan penuh waktunya, sekitar upah minimum bulanan di Jakarta.

“Saya takut kehilangan pekerjaan karena bisnis start-up di Indonesia saat ini tidak stabil. Saya khawatir karena perusahaan-perusahaan rintisan yang besar pun telah memberhentikan banyak karyawan mereka,” katanya.

Indonesia sedang menyaksikan pemutusan hubungan kerja (PHK) perusahaan rintisan sejalan dengan tren global di industri teknologi, yang sering disebut sebagai “musim dingin teknologi”.

Sementara itu, mahasiswa Aditya Teguh Anandar, 19 tahun, mengencangkan ikat pinggangnya untuk bertahan hidup dengan uang saku beasiswa bulanan sebesar satu juta rupiah. Selama beberapa bulan terakhir, ia telah mencoba untuk memasak lebih banyak di rumah, atau memilih opsi yang lebih murah ketika ia makan di luar misalnya, memesan tempe, yang terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi, dan hidangan sayuran alih-alih telur dan ikan.

“Saya berharap presiden berikutnya dapat menurunkan harga-harga bahan pokok, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang sangat terpengaruh oleh kenaikan harga,” kata Aditya.

Dihadapkan dengan pasar kerja yang suram dan meningkatnya biaya hidup, banyak pemilih muda seperti Bapak Dandy dan Bapak Aditya berharap presiden yang akan datang dapat mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, dan masalah-masalah ideologis seperti perubahan iklim. 

Dan dengan lebih dari separuh dari sekitar 205 juta pemilih berusia 17 hingga 40 tahun, memenuhi kepentingan para pemilih muda ini akan menjadi kunci kemenangan bagi kandidat presiden mana pun, kata para analis. 

Kekhawatiran akan segmen ini bukanlah hal baru. Sebuah survei pada tahun 2022 oleh lembaga think-tank yang berbasis di Jakarta, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menunjukkan bahwa para pemilih muda di negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini paling khawatir tentang tingginya biaya hidup, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan isu-isu lain, seperti degradasi lingkungan dan polusi.

Survei lain dari lembaga jajak pendapat Indikator Politik Indonesia pada bulan September 2023 mengungkapkan bahwa menjaga harga kebutuhan pokok tetap rendah, serta menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, adalah isu-isu utama yang harus diatasi oleh presiden berikutnya.  

Pada Agustus 2023, tingkat pengangguran umum di Indonesia adalah 5,3 persen, dengan 7,9 juta pengangguran dari 147,7 juta angkatan kerja, menurut Badan Pusat Statistik. Namun, tingkat pengangguran pada kelompok usia 15-24 tahun jauh lebih tinggi, yaitu 19,4 persen.

Sekitar 295.000 orang di-PHK dari Januari hingga November 2023, naik dua puluh kali lipat dari periode yang sama tahun sebelumnya. PHK besar-besaran ini sebagian besar menimpa pekerja di industri padat karya tekstil dan alas kaki, dan disebabkan oleh melemahnya permintaan global terhadap produk-produk ini.

Dengan satu tahun tersisa sebelum ia lulus, mahasiswa tahun ketiga, Adil Setyo Pangestu, 20, khawatir tentang mencari pekerjaan, karena gelar sarjana tidak menjamin seseorang akan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Kata Adil: “Teman-teman saya mengatakan kepada saya bahwa sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, dan mereka telah menganggur untuk waktu yang cukup lama. Beberapa harus bekerja sebagai pekerja lepas sebelum akhirnya mendapatkan pekerjaan tetap.”  

Disadur dari: www.straitstimes.com

Sektor ketenagakerjaan Indonesia mulai pulih berkat bantuan berbagai program pemerintah pasca dampak pandemi COVID-19.

Kementerian Ketenagakerjaan telah menerapkan beberapa upaya untuk melindungi sektor ketenagakerjaan antara lain mengurangi angka pengangguran dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat dan mendorong masyarakat menjadi wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya membantu mengurangi angka pengangguran di tanah air.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran menunjukkan penurunan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja.

Pada Agustus 2023, tercatat 139,85 juta orang atau 94,68% dari 147,71 juta tenaga kerja Indonesia terserap.

Dari 139,85 juta orang, 96,39 juta orang bekerja penuh waktu, 34,12 juta orang bekerja paruh waktu, dan 9,34 juta orang setengah menganggur atau bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

Jumlah pengangguran pada Agustus 2023 mencapai 7,86 juta orang, turun 0,56 juta orang (6,77%), dibandingkan Agustus 2022 sebanyak 8,42 juta orang.

Di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,32% pada Agustus 2023, turun 0,54 poin persentase dibandingkan Agustus 2022 yang mencapai 5,86%.

Berdasarkan jenis pekerjaannya, sebagian besar penduduk bekerja di Indonesia bekerja di sektor informal, yaitu sebesar 59,11%, sedangkan 40,89% lainnya bekerja di sektor formal.

Indonesia patut bersyukur karena sektor ketenagakerjaan masih mampu pulih pascapandemi dan di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Untuk menjaga kinerja positif sektor ketenagakerjaan, pemerintah perlu memperhatikan beberapa tantangan ke depan, salah satunya adalah penduduk pekerja di Indonesia masih didominasi oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah.

Jumlah penduduk bekerja yang berpendidikan tamatan SMP kebawah mencapai 86,33 juta jiwa atau merupakan 54,58% dari penduduk bekerja di Indonesia.

Sedangkan pekerja lulusan SMA mencapai 28,32 juta orang per Agustus 2023 dengan kontribusi sebesar 20,25%. Sebanyak 17,33 juta pekerja atau 12,39% merupakan lulusan sekolah kejuruan.

Sementara itu, terdapat 3,41 juta pekerja atau 2,44% yang memiliki gelar associate. Jumlah pekerja yang merupakan lulusan perguruan tinggi tercatat sebanyak 14,43 juta orang atau 10,32% dari total penduduk bekerja secara nasional.

Tingkat pendidikan yang lebih rendah dapat mempengaruhi daya saing di pasar kerja lokal dan global. Beberapa pihak juga berpendapat bahwa rendahnya tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi produktivitas.

Meskipun demikian, program pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan dirancang untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas.

Pemerintah menawarkan beberapa strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan, terutama meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Pertama, Kementerian Ketenagakerjaan didorong untuk memastikan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, mulai dari proses pelatihan hingga penyerapan tenaga kerja, termasuk menjamin produktivitas tenaga kerja.

Kedua, pemerintah menyoroti pentingnya pengusaha menjamin hak-hak pekerja serta mendukung upaya mencapai prioritas pembangunan.

Ketiga, pelaku usaha diimbau mendorong pengembangan kompetensi dan karir pegawai serta optimalisasi teknologi.

Hal ini termasuk mengedepankan prinsip inklusivitas, termasuk memberikan ruang kerja dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan penyandang disabilitas, serta memprioritaskan perekrutan pekerja lokal.

Keempat, pemerintah daerah didesak untuk membuat rencana dan anggaran sektor ketenagakerjaan dan memastikan proses bisnis berjalan sesuai kebijakan ketenagakerjaan.

Rencana tersebut mencakup upaya peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan, antara lain melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

Disadur dari: hr.asia