Pendidikan

Masalah Pendidikan di Indonesia

Dipublikasikan oleh Kania Zulia Ganda Putri pada 25 April 2024


Pendidikan merupakan tempat belajar yang dapat dilakukan dimana saja. Setiap manusia pasti mengalami atau menjalankan pendidikan. Peran pendidikan sangat penting bagi manusia saat ini. Pendidikan juga berguna untuk membangun karakter manusia sejak dini. Untuk menyelesaikan pendidikan dasar di Indonesia membutuhkan waktu 12 tahun.

Manusia membutuhkan pendidikan untuk kehidupannya agar manusia dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui proses kegiatan belajar. Dimana ada pendidikan disitu pasti ada pembelajaran. Belajar sendiri dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan dilakukan oleh siapa saja. Proses belajar tidak hanya bisa dilakukan di sekolah atau di universitas atau perguruan tinggi. Belajar juga dapat dilakukan di rumah, yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya.

Pendidikan adalah proses transfer. Transfer di sini berarti guru menyandikan ilmu kepada murid. Selain itu, kita sebagai murid saling berbagi ilmu satu sama lain untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang semakin hari semakin berkembang. Pendidikan juga merupakan proses pembentukan warga negara yang baik. Dengan pendidikan, kita sebagai mahasiswa dapat membentuk moral bangsa yang bermartabat, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, inovatif, mandiri, dan cakap sehingga menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan juga merupakan penentuan nasib sendiri atau yang sering disebut dengan character building. Pendidikan merupakan dasar untuk membentuk perilaku yang baik dalam diri manusia. Semakin tinggi pendidikan yang ia tempuh, semakin banyak pengetahuan yang ia dapat maka ia dapat berpikir lebih sistematis seperti dalam contoh pendidikan karakter. Orang yang lebih berpendidikan dapat dengan mudah memahami karakter yang baik yang harus ia terapkan sebagai kepribadian, perilaku dan moral yang baik, serta cara-cara menghargai orang lain dengan cara memanusiakan manusia.

Namun berbeda dengan orang yang berpendidikan rendah, dimana mereka lebih sulit untuk menganalisa sebuah situasi karena kurangnya pengetahuan tentang karakter. Akan menganggap semua hal harus diperlakukan sama tanpa terlebih dahulu mengetahui situasi dan kondisi yang tepat seperti berbicara kasar, tidak dapat menghargai orang lain dengan menganggap semua orang sama tanpa melihat dari segi bahasa yang ia ucapkan dan kepada siapa ia berbicara, apakah lebih muda atau lebih tua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan selain untuk menambah pengetahuan, pengetahuan juga dapat dijadikan untuk terus memperbaiki individu dan melatih kemampuan diri menuju kehidupan yang lebih baik.

Tentunya, pasti ada beberapa masalah dalam dunia pendidikan. Salah satu masalah pendidikan di Indonesia adalah kurikulum pendidikan yang sering berubah-ubah. Hal ini membuat implementasinya selalu membutuhkan pelatihan dan training. Hingga saat ini, Kurikulum 2013 masih membutuhkan banyak pelatihan. Artinya, dalam 7 tahun penerapannya, penguasaan kurikulum ini belum final. Sehingga kurikulum ini sangat rumit untuk diimplementasikan di sekolah-sekolah.

Perubahan kurikulum yang berulang-ulang ini karena setiap kali menteri pendidikan diganti, selalu berganti pula kurikulumnya. Siswa yang menjadi korban, mereka sering dibuat bingung. Tidak hanya siswa, guru pun juga akan merasa bingung, hal ini terlihat dari gaya dan cara mengajar guru yang sama seperti cara mengajar dengan kurikulum sebelumnya. Mengapa guru juga merasa bingung? Karena jika kurikulum sering berganti, guru akan membuat ulang model-model perangkat pembelajaran, pengembangan silabus, dll.

Selain masalah kurikulum, masalah pendidikan di Indonesia adalah lamanya waktu belajar setiap harinya. Siswa diwajibkan untuk belajar setidaknya selama 12 tahun. Setiap harinya, siswa menghabiskan waktu 7-9 jam di sekolah. Siswa juga dibebani dengan tugas-tugas sekolah dan pekerjaan rumah.

Seringkali, tugas-tugas tersebut terlihat tidak masuk akal karena jumlahnya yang sangat banyak. Siswa harus bisa menguasai banyak mata pelajaran. Akhirnya siswa menerima lebih dari sepuluh mata pelajaran. Hal ini membuat pemahaman menjadi tidak fokus. Siswa mengetahui banyak hal namun dangkal. Berbeda jika mata pelajaran dipangkas menjadi sedikit mata pelajaran saja. Maka siswa akan mengetahui sedikit hal namun pengetahuannya mendalam dan terfokus.

Masalah lain dari pendidikan di Indonesia adalah infrastruktur yang buruk, program yang kurang berkembang, kualitas guru yang rendah. Beberapa kali kita dikejutkan dengan peristiwa runtuhnya gedung sekolah. Sayangnya, kejadian tersebut merenggut nyawa siswa dan guru. Ada juga seorang guru yang mengajar dengan mengenakan helm di kepalanya. Ia khawatir tertimpa benda-benda yang jatuh dari atap yang sudah rapuh. Perhatian terhadap infrastruktur perlu ditingkatkan.

Masalah lainnya adalah kualitas guru yang masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya peningkatan kapasitas guru dan pelatihan yang dapat meningkatkan pemahaman guru tentang proses belajar mengajar. Masih ada juga guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Misalnya, guru Matematika dipaksa mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris.

Disadur dari: beritalima.com

Selengkapnya
Masalah Pendidikan di Indonesia

Pendidikan

Pendidikan dan lapangan kerja kaum muda Indonesia masih tertinggal di ASEAN: Survei

Dipublikasikan oleh Kania Zulia Ganda Putri pada 25 April 2024


Indonesia telah mengalami peningkatan dalam hal kualitas pendidikan dan ketenagakerjaan kaum muda, namun masih berada di bawah rata-rata Asia Tenggara, demikian hasil survei ASEAN baru-baru ini.

Dengan jumlah penduduk usia muda yang besar dan secara signifikan kurang kompetitif dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di negara-negara tetangga, para ahli memperingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi rintangan besar jika tidak segera mengatasi masalah ini.

Peningkatan ini tercatat dalam Indeks Pembangunan Pemuda ASEAN 2022 yang diterbitkan pada akhir Juli. Laporan yang dibuat oleh Sekretariat ASEAN ini membandingkan data-data penting yang relevan bagi kaum muda di kawasan ini, yang berusia 15 hingga 35 tahun, yang bersumber dari berbagai organisasi termasuk Bank Dunia dan Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Indonesia memperoleh skor 0,544 untuk Indeks Pembangunan Pemuda (Youth Development Index/YDI) dalam kategori pendidikan, lebih tinggi dari Kamboja (0,24) dan Laos (0,239), namun berada di peringkat ke-7 di antara 10 negara anggota ASEAN, dan masih berada di bawah rata-rata kawasan sebesar 0,56.

Sementara itu, dalam kategori ketenagakerjaan kaum muda, Indonesia berada di peringkat ke-8 dengan YDI sebesar 0,437, di atas Brunei Darussalam (0,413) dan Filipina (0,341). Namun, Indonesia masih berada di bawah rata-rata regional (0,54).

Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan termasuk tingkat melek huruf kaum muda, tingkat pencapaian pendidikan, dan kefasihan digital. Sementara itu, indeks untuk kategori ketenagakerjaan diukur dengan menggunakan tingkat pengangguran kaum muda, partisipasi angkatan kerja, dan persentase kaum muda yang tidak berada dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan (NEET).

Indonesia juga mendapat nilai di bawah rata-rata dalam beberapa indikator lain, termasuk kesetaraan dan inklusi untuk fasilitas dasar dan partisipasi kewarganegaraan pemuda.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih dapat mengambil manfaat dari kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan persentase NEET. Untuk mengatasi isu-isu lain, Indonesia juga dapat mengambil manfaat dari peraturan yang ditargetkan untuk penyandang disabilitas berat dan pernikahan anak.

Kebutuhan yang tidak terkait 

Para ahli dan pejabat sepakat bahwa terdapat korelasi yang kuat antara sistem pendidikan Indonesia yang buruk dan tingkat ketenagakerjaan yang rendah.

Menurut mereka, sistem pendidikan di Indonesia merupakan inti dari masalah ini. Model pendidikan yang ada saat ini dianggap tidak cukup untuk mempersiapkan generasi muda beradaptasi dengan dunia modern yang berubah dengan cepat, yang kemudian mendorong naiknya tingkat pengangguran.

Dengan hanya 6 persen dari populasi yang memiliki gelar sarjana, sebagian besar orang Indonesia memasuki dunia kerja dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas atau lebih rendah. Namun, sistem pendidikan dasar di negara ini penuh dengan masalah dan tidak cukup untuk membekali para siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan agar dapat bersaing di pasar kerja.

"Ada banyak masalah, termasuk akses pendidikan yang buruk di banyak daerah di Indonesia, kompetensi guru yang di bawah standar, dan kegagalan untuk mengadaptasi sistem pendidikan ke dunia pasca-digital," ujar Feriansyah, Kepala Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Asosiasi Pendidikan dan Pengajar (P2G).

Sistem sekolah, lanjutnya, masih mengutamakan cara belajar lama yang berbasis pada hafalan, tes standar dan sistem peringkat. Sistem ini telah membuat sebagian besar generasi muda Indonesia tidak kompetitif dalam menghadapi dunia kerja modern yang lebih mengutamakan pemikiran kritis dan kolaborasi.

Triyono, seorang ahli tenaga kerja dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), juga sependapat dengan Feriansyah: "Kita hidup di masa 'revolusi industri 4.0', dan sistem sekolah tidak mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan tersebut."

Dita Indah Sari, staf ahli Kementerian Ketenagakerjaan, setuju bahwa kurangnya pendidikan dan pelatihan kejuruan yang layak telah menyebabkan Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga.

Setengah populas​​​​​​i

Kenyataannya mungkin lebih suram dari angka resmi yang ada. Tingkat pengangguran resmi saat ini kurang dari 6 persen, tetapi sebagian besar dari mereka yang bekerja terjebak dalam profesi yang tidak kompetitif, berketerampilan rendah, dan informal.

"Sektor-sektor ini sangat terbatas dalam hal kreativitas dan produktivitas, dan tidak dapat sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan pekerjanya," kata Dita. "Pekerjaan-pekerjaan ini hanya cukup untuk bertahan hidup."

Generasi milenial, yang secara resmi mengacu pada mereka yang lahir dari awal 1980-an hingga akhir 1990-an, dan Generasi Z, atau mereka yang lahir pada akhir 1990-an dan seterusnya, terdiri dari lebih dari separuh populasi Indonesia, menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemerintah perlu mulai berpikir untuk membuat sistem pendidikan yang lebih inklusif dan produktif, demikian Feriansyah memperingatkan P2G. "Jika kita tidak melakukan intervensi sekarang, anak-anak muda ini akan menjadi demografi yang membawa masalah bagi negara."

Disadur dari: asianews.network

Selengkapnya
Pendidikan dan lapangan kerja kaum muda Indonesia masih tertinggal di ASEAN: Survei

Pendidikan

Dubes Ukraina dan Walikota Yogyakarta Bahas Kerjasama Pendidikan dan Ekonomi

Dipublikasikan oleh Dimas Dani Zaini pada 24 April 2024


Wali Kota Yogyakarta Hariady Suyuti menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasil Hamianin. Berkaitan dengan hal tersebut, Dubes Ukraina menyarankan kerjasama antara Kota Yogyakarta dan Ukraina di bidang pendidikan, yakni. biaya siswa, biaya siswa atau biaya guru.

Kota Yogyakarta di Ukraina juga memiliki keunggulan dalam hal pendidikan. Ukraina memiliki banyak universitas seperti Kiev, Kharkiv dan Odessa. Keunggulan lain Ukraina adalah teknologinya yang bagus di industri pertahanan, perkapalan, industri logam, dll. .Saya harap kamu bisa. Ini mempengaruhi Ukraina dan kota Yogyakarta.

'' Ukraina ini mengetahui kalau Kota Yogyakarta memang unggul di bidang pariwisata dan pendidikan. Potensi Ukraina di industri juga sangat bagus yakni memiliki industri pesawat Antonov dan truk Graz. Kami bersama-sama saling bekerjasama untuk memajukan kota agar lebih baik kedepannya," ungkap Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Kamis (2/12) di Rumah Dinas Balaikota Yogyakarta.

Haryadi menyampaikan, Dubes Ukraina ini baru satu bulan berada di Jakarta, namun ingin memperkenalkan Ukraina kepada masyarakat di Indonesia. Dari Kota Yogyakarta nantinya Dubes Ukraina melanjutkan perjalanan ke Kota Semarang.

" Kami sangat senang kedatangan Dubes Ukraina ke Kota Yogyakarta. Jika memang ingin mengetahui tentang keunggulan potensi yang ada di kota ini, banyak sekali wisata ataupun tempat pendidikan yang harus dikunjungi," jelasnya.

Sementara itu, Duta Besar (Dubes) Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin mengatakan, dari Walikota yang ada di Ukraina berharap adanya kemungkinan nantinya akan menjadi sister city dengan Kota Yogyakarta.

" Kami tertarik sekali berkunjung ke Kota Yogyakarta. “Kota ini memiliki banyak sumber daya budaya, termasuk seni dan pendidikan tinggi, dan juga terdapat universitas yang bagus di sini,” ujarnya.

Kami berharap kedepannya Ukraina dan Kota Yogyakarta dapat menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik. . Ini digunakan di semua bidang pendidikan, ekonomi dan pariwisata.(Hes)

Sumber : tempo.co

Selengkapnya
Dubes Ukraina dan Walikota Yogyakarta Bahas Kerjasama Pendidikan dan Ekonomi

Pendidikan

Nadiem Pastikan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Akan Revisi dengan Menyertakan Frasa Agama

Dipublikasikan oleh Dimas Dani Zaini pada 24 April 2024


TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim menyebut, Kemendikbud akan merevisi draf Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 dan memastikan frasa agama akan dimuat secara eksplisit dalam Visi Pendidikan Indonesia.

"Kemendikbud menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas masukan dan atensi berbagai kalangan bahwa kata 'agama' perlu ditulis secara eksplisit untuk memperkuat tujuan Peta Jalan tersebut. Jadi, kami akan pastikan bahwa kata ini akan termuat pada revisi Peta Jalan Pendidikan selanjutnya," ujar Nadiem lewat akun Instagram @nadiemmakarim, Rabu, 10 Maret 2021.

Tidak tercantumnya frasa agama dalam visi pendidikan sebelumnya dikritik sejumlah Ormas Islam. “Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila," demikian bunyi Visi Pendidikan Indonesia, dalam draf PJPN 2020-2035 yang beredar.

Nadiem menjelaskan, meski tidak ada kata 'agama' secara eksplisit dalam visi tersebut, agama dan Pancasila tetap ada dalam Peta Jalan Pendidikan 2020-2035. Menurut dia, hal tersebut tercantum dalam tujuan membangun profil Pelajar Pancasila sebagai SDM Unggul. Di antara profil tersebut adalah pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.

"Agama bukan hanya hal yang sangat penting, namun hal esensial bagi pendidikan bangsa kita. Pada saat ini, Peta Jalan Pendidikan dirancang untuk menciptakan pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia," tuturnya.

Nadiem mengaku heran isu tersebut kemudian berkembang semakin liar menjadi Kemendikbud akan menghapus mata pelajaran agama. "Jelas isu ini tidak benar dan tidak akan pernah Kemendikbud menghapus mata pelajaran agama," tuturnya.

Kritik terhadap Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 awalnya disampaikan Pengurus Pusat Muhammadiyah karena tidak ditemukannya kata 'agama' dalam draf rumusan paling mutakhir tanggal 11 Desember 2020, terutama hilangnya frasa 'agama' dari Visi Pendidikan Indonesia 2035.
Hanya tercantum budaya sebagai acuan nilai mendampingi Pancasila.

“Saya bertanya, hilangnya kata agama itu kealpaan atau memang sengaja? Oke kalau Pancasila itu dasar (negara), tapi kenapa budaya itu masuk?” kata Haedar dalam keterangannya yang dikutip dari laman resmi Muhammadiyah.or.id, Selasa, 9 Maret 2021.

Menurut Haedar, hilangnya frasa agama dalam visi pendidikan bertentangan dengan konstitusi. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang". Selanjutnya pada ayat (5) disebut, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Sumber: tempo.co

Selengkapnya
Nadiem Pastikan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Akan Revisi dengan Menyertakan Frasa Agama

Pendidikan

Diponegoro Legacy: Perjalanan Panjang Universitas Diponegoro dalam Meningkatkan Pendidikan Tinggi dan Intelektualitas Bangsa

Dipublikasikan oleh Dimas Dani Zaini pada 24 April 2024


Universitas Diponegoro disingkat Undip, merupakan sebuah universitas negeri Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini Undeep memiliki 11 cabang dan dua sekolah. Kampus induk Undeep terletak di Kecamatan Tembalang, sedangkan kampus induk lainnya terletak di Kecamatan Pleburan. Undeep didirikan sebagai universitas swasta pada tanggal 9 Januari 1957 dan dipromosikan menjadi universitas nasional pada tanggal 9 Januari 1960. Foto oleh Pangeran Diponegoro. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015, Undip ditetapkan statusnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Sekitar awal tahun 1950-an masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan masyarakat Semarang khususnya, membutuhkan kehadiran sebuah universitas sebagai pelaksana pendidikan dan pengajaran tinggi. Tujuannya untuk membantu pemerintah dalam menangani dan melaksanakan pembangunan di segala bidang khususnya bidang pendidikan. Pada waktu itu di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta hanya memiliki Universitas Gadjah Mada yang berstatus sebagai universitas negeri.

Sementara jumlah lulusan sekolah menengah atas di Jawa Tengah bagian utara yang akan melanjutkan pendidikan tinggi di universitas makin meningkat, namun karena masih sangat terbatasnya universitas yang ada, maka tidak semua lulusan dapat tertampung. Menyadari akan kebutuhan pendidikan tinggi yang semakin mendesak, kemudian dibentuk Yayasan Universitas Semarang dengan Akte Notaris R.M. Soeprapto No. 59 tanggal 4 Desember 1956 sebagai langkah awal didirikannya universitas di Semarang dengan nama Universitas Semarang yang secara resmi dibuka pada tanggal 9 Januari 1957, dengan Presiden Universitas (sekarang disebut rektor) yang pertama adalah Mr. Imam Bardjo.

Pada Dies Natalis ketiga Universitas Semarang pada tanggal 9 Januari 1960, Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno mengganti nama Universitas Semarang menjadi Universitas Diponegoro. Perubahan nama ini merupakan penghargaan terhadap Universitas Semarang atas prestasinya dalam pembinaan bidang pendidikan tinggi di Jawa Tengah.

Keputusan Presiden ini kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No 101247/UU tanggal 3 Desember 1960.

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro di kampus Tembalang.
Keputusan tersebut berlaku surut mulai tanggal 15 Oktober 1957 dengan ketentuan tanggal tersebut ditetapkan sebagai Dies Natalis Undip mengingat pada tanggal tersebut terjadi “Pertempuran Lima Hari” revolusi fisik di kota Semarang. UNDIP memilih hari ini untuk melanjutkan gagasan para pejuang kemerdekaan untuk mencapai kemerdekaan dengan melakukan nasionalisasi negara. UNDIP merupakan bentuk sumbangsih para penerus negeri atas amanah yang ditinggalkan para pejuang kemerdekaan.

Mengenai sejarah Universitas Semarang sebagai perguruan tinggi swasta, maka tahun 1957 dipilih sebagai tahun berdirinya Undip. Universitas Diponegoro lahir pada tahun 1957. Keputusan dipilihnya tanggal 15 Oktober 1957 sebagai hari jadi pengukuhan Undeep tertuang dalam laporan Presiden dalam rangka memperingati 13 tahun pengukuhan Undeep.

Perjalanan panjang Undeep, berharap dapat meningkatkan daya saing universitas di kancah persaingan. negara dengan menghasilkan siswa. dibesarkan di salah satu universitas di negara itu. Aktivitas intelektual lainnya dalam penelitian dan filsafat.

Sumber : id.wikipedia.org

Selengkapnya
Diponegoro Legacy: Perjalanan Panjang Universitas Diponegoro dalam Meningkatkan Pendidikan Tinggi dan Intelektualitas Bangsa

Pendidikan

Jejak Sejarah UPI: Dari PTPG Hingga Perguruan Tinggi Negeri Multikampus

Dipublikasikan oleh Dimas Dani Zaini pada 24 April 2024


Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Sejak tahun 2012, UPI berstatus sebagai perguruan tinggi yang dijalankan oleh pemerintah, setelah sebelumnya berstatus sebagai perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

UPI merupakan perguruan tinggi multikampus dengan 6 kampus yang tersebar di dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan Banten. Kampus utamanya terletak di Jalan Setiabudhi 229, Bandung, dan kampus lainnya berlokasi di Cibiru, Tasikmalaya, Sumedang, Purwakarta, dan Serang.

Universitas Pendidikan Indonesia didirikan pada tanggal 20 Oktober 1954 di Bandung, dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Pendirian perguruan tinggi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pendidikan yang penting dalam membangun bangsa setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menyediakan guru berkualitas tinggi yang mendapatkan pendidikan universitas guna meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Gedung utama UPI awalnya merupakan puing-puing dari sebuah villa bernama Villa Isola yang rusak akibat Perang Dunia II. Puing-puing tersebut direnovasi dan dibangun menjadi gedung yang dikenal sebagai Bumi Siliwangi dengan gaya arsitektur aslinya. Inilah tempat di mana para pemuda pertama kali mendapatkan pendidikan guru di tingkat universitas, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pada tahun 1958, PTPG diintegrasikan menjadi fakultas utama Universitas Padjadjaran dengan nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), seiring dengan berdirinya Universitas Padjadjaran. Selanjutnya, pada tahun 1963, FKIP dan Institut Pendidikan Guru (IPG) yang ada di Bandung digabung menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung. IKIP Bandung saat itu sudah memiliki lima fakultas, termasuk Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni, Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta, dan Fakultas Keguruan Ilmu Teknik.

Untuk meningkatkan mutu tenaga pengajar, pada tahun 1970 IKIP Bandung membuka Program Pos Doktoral melalui pembentukan Lembaga Pendidikan Pos Doktoral (LPPD) yang kemudian menjadi Sekolah Pasca Sarjana pada tahun 1976. Selain itu, IKIP Bandung juga membuka Program Diploma Kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi guru. Pada tahun 1999, IKIP Bandung diubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia.

UPI terus mengembangkan dan meningkatkan diri dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang akademik dan infrastruktur. Melalui bantuan dari Islamic Development Bank (IDB), UPI merancang dan membangun gedung-gedung kampus yang modern dan representatif untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan tekad menjadi universitas terdepan dan unggul, Universitas Pendidikan Indonesia berupaya menjadi lembaga pendidikan yang menjadi pelopor dan terkemuka dalam bidangnya.

Sumber: id.wikipedia.org

Selengkapnya
Jejak Sejarah UPI: Dari PTPG Hingga Perguruan Tinggi Negeri Multikampus
« First Previous page 21 of 46 Next Last »