Indonesia, yang memiliki jumlah murid dan guru terbesar di Asia Tenggara dan sistem pendidikan terbesar keempat di dunia, telah menyoroti pentingnya transformasi digital dalam sistem pendidikan, terutama setelah pandemi COVID-19.
Mereka menjadi tuan rumah Pertemuan Regional Kedua ASEAN tentang Peta Jalan Deklarasi Transformasi Digital Sistem Pendidikan pada 8 Agustus di Surabaya, Jawa Timur.
Sebanyak tiga agenda utama dibahas dalam pertemuan tersebut: Post Transforming Education Summit 2022: Bagaimana dunia menegaskan kembali pembelajaran dan transformasi digital; presentasi dari negara-negara anggota ASEAN (AMS) mengenai strategi penerapan transformasi digital dalam sistem pendidikan; dan tinjauan AMS mengenai Peta Jalan Deklarasi Transformasi Digital Sistem Pendidikan di ASEAN.
Menjelang pertemuan tersebut, Anang Ristanto, Pj Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian, menekankan perlunya meningkatkan akses terhadap peluang pembelajaran digital yang aman, meningkatkan literasi digital, dan mengembangkan keterampilan digital, khususnya di kawasan ASEAN.
Dalam rangka kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2023, lanjutnya, Kementerian Pendidikan menginisiasi upaya koordinasi penyusunan peta jalan.
"Pengembangan peta jalan ini merupakan upaya bersama di antara negara-negara anggota ASEAN, dengan dukungan dari Sekretariat ASEAN," kata Anang.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Suharti mengatakan bahwa manfaat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dunia pendidikan telah banyak dibahas dalam satu dekade terakhir.
"Namun, pandemi COVID-19 menandai momen penting di mana sistem pendidikan menemukan potensi sebenarnya dari TIK dalam mentransformasi proses pembelajaran agar lebih relevan dengan tantangan abad ke-21," ujarnya dalam pertemuan tersebut.
Selama pandemi, teknologi digital pada awalnya digunakan untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar dapat terus berlangsung selama penutupan sebagian atau seluruh sekolah. Seiring perkembangannya, para pemangku kepentingan pendidikan semakin menyadari potensi teknologi digital dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan dan melanjutkan upaya mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 4 tentang Pendidikan Berkualitas.
"Pandemi ini semakin menegaskan perlunya memperkuat kolaborasi dan memperbarui komitmen serta upaya kita untuk menata ulang dan membangun kembali sistem pendidikan," kata Suharti.
"Indonesia secara konsisten memperjuangkan transformasi di semua tingkat pendidikan. Selama masa kepresidenan G20 tahun lalu, Indonesia mengedepankan pentingnya penggunaan TIK dalam pendidikan untuk mendukung pemulihan pembelajaran dan menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan relevan," ujarnya.
Mendigitalisasi pendidikan Indonesia
Suharti juga menyoroti upaya Indonesia untuk mentransformasi sistem pendidikannya melalui gerakan Merdeka Belajar (Pembelajaran Emansipasi) yang mengoptimalkan penggunaan TIK dalam pendidikan, dengan fokus utama pada mengatasi krisis pembelajaran.
“Terhitung pada tahun 2019, Indonesia telah memasuki paradigma baru dimana teknologi berperan sebagai motor penggerak transformasi sistem pendidikan,” ujarnya.
Suharti menambahkan, Merdeka Belajar bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem yang mampu menciptakan pembelajar yang kompeten sepanjang hayat dan mewujudkan karakter “siswa Pancasila”.
Gerakan ini juga menawarkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan memberdayakan siswa untuk mengeksplorasi mata pelajaran mereka, sementara guru dilatih untuk lebih efisien dalam bekerja sama dengan kepala sekolah untuk merancang kurikulum terbaik yang sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan siswa.
Menurut Suharti, Merdeka Belajar mengedepankan kebijakan transformasional yang mendukung empat aspek prioritas: komitmen terhadap pembelajaran dasar; dukungan untuk keterampilan mengajar; dedikasi kepada kelompok sasaran; dan meningkatkan serta mempercepat kemajuan dengan memanfaatkan teknologi.
“Di antara keempat aspek tersebut, kami memulai dengan menetapkan Asesmen Nasional sebagai sarana pelaksanaan prioritas pertama. Dengan asesmen yang dirancang secara komprehensif dan tes berbasis komputer, Asesmen Nasional dirancang untuk lebih memahami kemampuan siswa,” tuturnya.
Melalui Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan mendorong pembelajaran yang berfokus pada penguasaan pengetahuan, bukan kinerja ujian. Instrumen penilaiannya meliputi kemampuan kognitif, masukan dan proses pembelajaran, seperti kualitas pembelajaran, kepemimpinan kepala sekolah dan persepsi guru, serta risiko kekerasan, perundungan dan intoleransi.
“Seiring dengan reformasi penilaian, kami juga mengubah kurikulum sehingga lebih fokus pada kedalaman, bukan keluasan pengetahuan. Dengan begitu, topik yang dibahas lebih sedikit, namun keterlibatan yang lebih bermakna di kelas,” jelas Suharti.
Prioritas kedua adalah mendukung keterampilan mengajar dengan mengubah orientasi pendidikan calon guru dari teori ke praktik. Selain itu, guru menerima pelatihan praktis dan mendapatkan pengalaman mengajar yang nyata, serta didorong untuk membentuk komunitas belajar yang mendukung bersama rekan-rekannya untuk menghasilkan ide-ide pembelajaran yang kreatif.
Prioritas ketiga adalah serangkaian intervensi untuk mendukung kebutuhan sekolah, guru, dan siswa, serta mencakup pemberian bimbingan tambahan bagi siswa yang berminat mengajar melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka.
“Kebijakan ini memberikan win-win solution bagi siswa dan sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik, namun di sisi lain siswa mendapat kredit akademik penuh atas partisipasinya,” kata Suharti.
Dalam hal hibah sekolah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengalokasikan lebih banyak dana untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil sehingga mereka dapat lebih memenuhi kebutuhan logistik dan pengadaan alat pembelajaran.
Prioritas Merdeka Belajar yang keempat adalah pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan dan mempercepat proses pembelajaran. Langkah pertama untuk memastikan transformasi digital yang berguna dan berkelanjutan di sektor pendidikan adalah dengan mengumpulkan, mengintegrasikan, dan memanfaatkan data. Pemangku kepentingan daerah, seperti sekolah dan unit pelaksana teknis (UPT), kemudian memvalidasi dan mengatur data untuk digunakan lebih lanjut dalam pembuatan dan pengembangan platform digital.
Kementerian telah meluncurkan beberapa platform, antara lain Merdeka Mengajar, Rapor Pendidikan, Belajar.id, dan Kampus Merdeka, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pihaknya juga telah meluncurkan tiga perangkat digital terkait pengelolaan sumber daya sekolah: Aplikasi Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dan TanyaBOS.
“Transformasi digital melalui gerakan Merdeka Belajar dapat memperkuat ekosistem pendidikan Indonesia dan menginspirasi negara-negara anggota ASEAN,” tegas Suharti.
Transformasi pendidikan ASEAN secara digital
Selama kepemimpinan Indonesia di ASEAN, berupaya untuk menumbuhkan komitmen yang lebih kuat di antara negara-negara AMS untuk menggunakan ICT sebagai pendorong transformasi sistem pendidikan di kawasan.
“Kami menginisiasi penyusunan peta jalan untuk mewujudkan komitmen yang dituangkan dalam Deklarasi Transformasi Digital Sistem Pendidikan di ASEAN. Peta jalan ini juga berfungsi sebagai alat bagi negara-negara ASEAN untuk mencapai tujuan transformasi digital di sektor pendidikan melalui kesepakatan yang telah disepakati. bidang-bidang utama, pencapaian bersama, kerangka waktu indikatif, dan calon mitra,” kata Suharti.
Rodora T. Babaran, direktur pembangunan manusia di Departemen Komunitas Sosial Budaya ASEAN (SOCA) di Sekretariat ASEAN, mengatakan visi blok tersebut pada tahun 2025 menggarisbawahi pentingnya keterampilan dan pengetahuan di era digital, dengan pendidikan sebagai landasan dari visi tersebut. ASEAN yang inklusif.
“Visi Komunitas ASEAN 2025 mengedepankan upaya peningkatan integrasi dan konektivitas regional melalui teknologi digital, serta mendorong ekosistem pendidikan kolaboratif untuk mendukung pertukaran pengetahuan antar institusi, pendidik, dan siswa di seluruh ASEAN,” ujarnya.
Deklarasi ASEAN tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Dunia Kerja yang Berubah mengakui sifat dinamis dari angkatan kerja modern dan pentingnya peningkatan keterampilan dan pelatihan secara berkelanjutan, mengingat transformasi digital berperan dalam membentuk kembali industri dan pasar kerja.
“Pendidikan harus memainkan peran penting dalam mempersiapkan individu menghadapi dunia kerja yang terus berkembang. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya yang berkelanjutan dan strategis,” kata Babaran.
“Peta jalan Deklarasi Transformasi Digital Sistem Pendidikan di ASEAN memegang kunci untuk mewujudkan transformasi tersebut. Peta jalan ini bukanlah dokumen statis, melainkan dokumen hidup yang akan terus beradaptasi dan berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan teknologi dan pendidikan.”
Peta jalan kepemimpinan Indonesia bertujuan untuk mengoperasionalkan komitmen dan tindakan Deklarasi Transformasi Digital Sistem Pendidikan di ASEAN; menegaskan kembali visi untuk membangun komunitas ASEAN yang berketahanan; memajukan proses pemulihan dari kerugian pembelajaran; dan memanfaatkan potensi teknologi digital dalam meningkatkan akses dan partisipasi dalam pendidikan, meningkatkan praktik belajar mengajar, dan meningkatkan pengelolaan informasi pendidikan.
Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai alat bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mengoordinasikan upaya mereka untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan dengan demikian akan menguraikan bidang-bidang utama, pencapaian, kerangka waktu indikatif, dan calon mitra.
Roadmap Transformasi Digital Sistem Pendidikan di ASEAN akan disampaikan pada Pertemuan 35th Senior Officials Committee for the ASEAN Socio-Cultural Community (SOCA) dan 30th ASEAN Socio-Cultural Community Council (ASCC) Meeting. Pertemuan akan dilaksanakan pada akhir Agustus 2023. Peta jalan tersebut juga akan diserahkan kepada para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-43 pada September 2023 untuk disetujui.
Disadur dari: www.thejakartapost.com