Pinggiran kota, yang juga dikenal sebagai kawasan pinggiran kota, merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang cenderung lebih tinggi atau lebih rendah daripada kota inti, seringkali dengan jumlah rumah tangga tunggal yang lebih sedikit. Pertumbuhan penduduk di banyak wilayah metropolitan terus mendorong perluasan pinggiran kota, yang sering menjadi pusat pekerjaan dan aktivitas perdagangan. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, banyak pinggiran kota juga berfungsi sebagai komunitas independen yang dapat diakses oleh warga kota besar, seperti dalam konsep "kota komuter".

Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, fenomena yang dikenal sebagai "penerbangan kulit putih" telah terjadi, di mana kelompok kulit putih cenderung bermigrasi ke pinggiran kota, menyebabkan peningkatan penduduk dan tingkat pendapatan di sana dibandingkan dengan kota-kota inti.

Urban sprawl, yang sering terjadi di beberapa wilayah seperti India, Tiongkok, Selandia Baru, Kanada, Inggris Raya, dan sebagian Amerika Serikat, seringkali diiringi oleh pertumbuhan pinggiran kota baru. Namun, di beberapa tempat seperti Maroko, Perancis, dan sebagian besar Amerika Serikat, pinggiran kota tetap menjadi entitas terpisah yang dikelola secara independen atau sebagai bagian dari wilayah metropolitan yang lebih besar.

Di Amerika Serikat, wilayah di luar pinggiran kota sering disebut sebagai "pinggiran kota" atau "exurban", memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah daripada pinggiran kota namun lebih tinggi daripada daerah pedesaan. Hubungan ekonomi antara pinggiran kota dan kota inti, terutama melalui sistem transportasi komuter, sering terjalin kuat.

Perkembangan pinggiran kota secara luas terjadi pada abad ke-19 dan ke-20, didorong oleh peningkatan infrastruktur transportasi seperti jaringan kereta api dan jalan raya. Meskipun umumnya memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah daripada distrik di wilayah metropolitan, pinggiran kota menawarkan berbagai pengecualian, termasuk kawasan industri, kota-kota terencana, dan kota satelit, yang mungkin memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada konteksnya.

Disadur dari Artikel : en.wikipedia.org

Pedesaan adalah wilayah geografis di luar kota yang dicirikan oleh kepadatan penduduk yang rendah dan jumlah populasi yang terbatas. Wilayah pedesaan sering mencakup area pertanian dan hutan, dengan definisi yang bervariasi di setiap negara untuk keperluan administratif dan statistik.

Perekonomian pedesaan memiliki dinamika yang berbeda dengan perekonomian perkotaan karena adanya industri berbasis lahan seperti pertanian dan kehutanan. Faktor-faktor seperti siklus alamiah dan kondisi cuaca ekstrem seperti kekeringan dapat mempengaruhi ekonomi pedesaan. Fenomena migrasi pedesaan juga terjadi di mana penduduk muda cenderung bermigrasi ke kota untuk mencari peluang pendidikan dan pekerjaan, meninggalkan populasi lanjut usia dengan akses terbatas terhadap layanan dasar.

Dampak dari pembangunan ekonomi yang lebih lambat menyebabkan kurangnya perkembangan infrastruktur dan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di pedesaan. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian, sebagian besar populasi miskin di dunia tinggal di pedesaan, menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk memajukan ekonomi pedesaan, termasuk meningkatkan akses listrik dan internet. Pendekatan pembangunan pedesaan saat ini lebih menekankan pada keberlanjutan dan diversifikasi ekonomi, menggeser fokus dari industri ekstraktif besar menuju upaya yang lebih holistik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi pedesaan tidak dapat diabaikan. Kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan serta kurangnya infrastruktur menjadi masalah serius. Pentingnya memperhatikan dan mengatasi masalah-masalah ini dalam konteks pembangunan pedesaan merupakan salah satu tantangan utama bagi negara-negara yang berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan.

Disadur dari Artikel : en.wikipedia.org

Budaya perencanaan merupakan fenomena global yang mencerminkan kekhasan dan keragaman dalam praktik desain kota dan wilayah di seluruh dunia. Setiap komunitas memiliki pola pikir, model, dan gaya komunikasi dalam desain yang disesuaikan dengan lingkungan lokalnya. Desainer secara aktif terlibat dalam proses produksi budaya dengan mempertimbangkan pandangan dunia kolektif dan individual mereka, seperti yang diungkapkan oleh Simone Abram. Budaya desain juga mencakup bagaimana desain berkembang dalam suatu komunitas dan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang ada.

Sejarah budaya perencanaan berkembang dari upaya pemerintah untuk mempercantik kota hingga menjadi proses yang lebih kolaboratif dengan melibatkan partisipasi komunitas. Meskipun di beberapa negara, perencanaan masih merupakan proses top-down yang diputuskan oleh pemerintah, seperti yang terjadi di Tiongkok, di tempat lain seperti Kanada, budaya perencanaan telah berevolusi menjadi proses politik yang didasarkan pada nilai-nilai yang mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini mencerminkan keberagaman dalam pendekatan perencanaan di seluruh dunia, yang mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda.

Budaya desain asli merupakan ciri khas yang unik bagi suatu negara, sejarah, dan masyarakat tertentu. Di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi, ada dorongan untuk memulihkan dan mempertahankan warisan budaya desain asli. Hal ini mendorong kolaborasi antara desainer asli dan non-asli untuk menciptakan proses rekonsiliasi yang menghormati dan memperkuat identitas budaya lokal.

Selain itu, budaya desain tidak hanya terbatas pada praktik profesional, tetapi juga tercermin dalam institusi masyarakat. Institusi pendidikan di berbagai belahan dunia memiliki peran penting dalam mengembangkan dan memperkuat budaya desain melalui pendekatan dan penekanan yang berbeda dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Dengan demikian, budaya perencanaan dan desain tidak hanya merupakan hasil dari interaksi sosial, tetapi juga berkembang secara dinamis sebagai tanggapan terhadap perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi di masyarakat global saat ini.

Disadur dari Artikel : en.wikipedia.org

Bagaimana Kurangnya Infrastruktur Menghambat Pembangunan Ekonomi di Indonesia?

Ketika keadaan infrastruktur di sebuah negeri lemah, itu berarti bahwa perekonomian negara itu berjalan dengan cara yang sangat tidak efisien. Biaya logistik yang sangat tinggi, berujung pada perusahaan dan bisnis yang kekurangan daya saing (karena biaya bisnis yang tinggi). belum lagi adengan munculnya  ketidakadilan sosial, misalnya, sulit bagi sebagian penduduk untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan, atau susahnya anak-anak pergi ke sekolah karena perjalanannya terlalu susah atau mahal. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi makro seharusnya memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek multiplier. Sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada, untuk menyerap makin besarnya aliran barang dan orang yang beredar atau bersirkulasi di seluruh perekonomian. Namun, kalau infrastrukturnya tidak dapat menyerap peningkatan kegiatan ekonomi (dan tidak cukup banyak infrastruktur baru yang dikembangkan) maka akan terjadi masalah -- mirip dengan arteri yang tersumbat dalam tubuh manusia, yang menyebabkan kondisi bahaya yang mengancam kehidupan karena darahnya tidak bisa mengalir.

Ini menjelaskan situasi paradoks bahwa buah yang diproduksi di dalam negeri bisa saja lebih mahal dibandingkan dengan buah yang diimpor dari luar negeri. Beberapa tahun yang lalu konsumen di Jakarta sering mengeluh karena jeruk impor dari China lebih murah di supermarket-supermarket di Jakarta dibandingkan dengan jeruk buatan Indonesia sendiri. Selanjutnya, biaya logistik yang tinggi di Indonesia bisa menyebabkan perbedaan harga yang substansial di antara provinsi-provinsi di nusantara. Misalnya, beras atau semen jauh lebih mahal di Indonesia bagian timur daripada di pulau Jawa atau Sumatra karena biaya tambahan yang timbul dari titik produksi ke end user. Dengan kata lain, jaringan perdagangan yang lemah di Indonesia, baik antar-pulau dan intra-pulau, menyebabkan tekanan inflasi berat pada produk yang diproduksi dalam negeri.

sumber: www.indonesia-investments.com

Infrastruktur yang kurang memadai juga mempengaruhi daya tarik iklim investasi di Indonesia. Investor asing penuh kekhawatiran untuk berinvestasi di, misalnya, fasilitas manufaktur di Indonesia kalau pasokan listrik tidak pasti atau biaya transportasi sangat tinggi. Kenyataannya, Indonesia sering diganggu pemadaman listrik, meskipun negeri ini dinyatakan berkelimpahan sumber daya energi. Kasus pemadaman listrik cukup lumrah terjadi di daerah-daerah selain Jawa dan Bali. Menurut data yang diterbitkan oleh Kamar Dagang Indonesia dan Industri (Kadin Indonesia), dari total pengeluaran perusahaan di Indonesia, sekitar 17 persen diserap oleh biaya logistik. Padahal dalam ekonomi negara-negara tetangga, angka ini hanya di bawah sepuluh persen.

Infrastruktur fisik yang kualitasnya kurang baik dapat menyebabkan masalah yang lebih buruk. Tidak dapat dipungkiri, para investor harus mempertimbangkan kondisi Indonesia secara geografis. Lokasi Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa menyebabkan wilayahnya berada di area curah hujan tropis berat. Dipadukan dengan lokasinya yang terletak di Cincin Api Pasifik, membuat Indonesia rentan dengan bencana alam (misalnya gempa bumi dan tsunami). Hal ini dapat menjadi gangguan besar untuk arus barang dan jasa.

Bayangkan, bahkan gempa yang relatif kecil di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan serius -- termasuk mengakibatkan korban jiwa -- karena sebagian dari infrastruktur Indonesia tidak cukup kuat untuk menyerap kekuatan gempa itu. Sementara itu, selama musim hujan (tahunan), pemeliharaan infrastruktur yang buruk juga menyebabkan banjir, dan dengan demikian, mendorong inflasi -- karena kekurangan supply, akibat jaringan distribusi yang terganggu. Setelah segudang catatan infrastruktur di atas, mengerjakan infrastruktur sosial (termasuk sistem pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial), akhirnya masih menjadi tugas susulan bagi Indonesia. Bisa dikatakan Indonesia masih memiliki jalan panjang untuk mengejar ketertinggalan. Namun jika negeri ini sungguh-sungguh ingin mengembangkan tenaga kerja yang sehat, terampil, dan innovation-driven, maka Indonesia perlu mengatasi hal ini sesegera mungkin.

Pemerintah Indonesia & Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah Indonesia sadar akan pentingnya untuk memperbaiki keadaan infrastruktur sehingga iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik. Saat ini, tidak ada cukup banyak jalan, pelabuhan, bandara, dan jembatan di Indonesia (ekonomi terbesar di Asia Tenggara), sedangkan - tidak jarang - kualitas infrastruktur yang sudah ada tidak memadai. Namun, pengembangan infrastruktur Indonesia (baik infrastruktur keras maupun lunak) bukanlah tugas yang mudah. Nusantara terdiri dari sekitar 17,000 pulau (meskipun banyak dari pulau-pulau ini tidak ada penghuni dan tidak menunjukkan aktivitas ekonomi). Karena berbentuk kepulauan lebih kompleks (dan lebih mahal) untuk meningkatkan konektivitas dan menyiratkan ada kebutuhan untuk fokus pada infrastruktur maritim.

Saat ini, transportasi laut lebih mahal daripada transportasi darat karena infrastruktur maritim di Indonesia itu belum dikembangkan secara substansial. Ini juga menjelaskan mengapa - meskipun Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia dan, dengan demikian, memiliki perairan dan laut yang luas - bisnis makanan laut (seafood) di Indonesia masih tertinggal (ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya fasilitas transportasi cold storage, yang juga menghambat bisnis hortikultura di Indonesia).

Pembebasan Lahan: Salah Satu Kendala Utama Pembangunan Infrastruktur

Selain masalah pendanaan, kendala terbesar terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia tampaknya pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan itu adalah proses yang sangat rumit (makan waktu lama dan membawa ongkos mahal) karena banyak pemilik tanah menolak untuk menjual tanah mereka kepada pengembang proyek infrastruktur (misalnya banyak petani Indonesia enggan menjual tanah mereka kepada pengembang pembangkit listrik atau jalan) atau pemilik tanah ini minta harga yang sangat tinggi untuk tanah mereka. Karena kesusahan pembebasan tanah banyak proyek infrastruktur di Indonesia ditunda bertahun-tahun atau dibatalkan sama sekali.

Sebelumnya, selama pemerintahan Yudhoyono, pemerintah menaruh harapan tinggi pada kemitraan publik-swasta (KPS) untuk pembangunan infrastruktur. Namun, skema ini tidak menghasilkan sukses yang signifikan. Untuk memberikan kepastian kepada investor swasta, pemerintah juga membentuk Penjamin Infrastruktur Indonesia (Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, atau IIGF). Lembaga ini memberikan jaminan tertentu terhadap risiko infrastruktur untuk proyek-proyek di bawah skema KPS.

sumber: www.indonesia-investments.com

Penggunaan lahan mencakup pengelolaan dan konversi lingkungan alami atau liar menjadi lingkungan terbangun seperti pemukiman dan komunitas semi alami seperti lahan pertanian, padang rumput, dan hutan yang dikelola. Budidaya manusia mempunyai sejarah yang panjang, pertama kali muncul lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Hal ini didefinisikan sebagai "tujuan dan aktivitas manusia berinteraksi dengan bumi dan ekosistem bumi." dan sebagai "segala pengaturan, aktivitas, dan kontribusi yang dilakukan masyarakat pada suatu jenis tanah tertentu". Penggunaan lahan merupakan salah satu pendorong terpenting perubahan lingkungan global.

Praktik penggunaan lahan sangat bervariasi di berbagai belahan dunia. Divisi Pengembangan Air Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelaskan bahwa “Penggunaan lahan mengacu pada produk dan/atau manfaat yang diperoleh dari penggunaan lahan dan operasi (kegiatan) pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan produk dan manfaat tersebut. . “Pada awal tahun 1990an, sekitar 13% permukaan bumi merupakan lahan subur, dimana 26% diantaranya adalah padang rumput, 32% hutan dan hutan, dan 1,5% di wilayah perkotaan. Pemodelan perubahan lahan dapat digunakan untuk memprediksi dan menilai perubahan penggunaan lahan di masa depan.

Seperti yang ditulis Albert Guttenberg (1959) beberapa tahun yang lalu, "dan#039;Menggunakan tanah dan#039; adalah istilah kunci dalam bahasa perencanaan kota.” Umumnya, yurisdiksi politik merencanakan dan mengatur penggunaan lahan untuk menghindari konflik penggunaan lahan. Rencana penggunaan lahan dilaksanakan melalui alokasi lahan dan peraturan penggunaan serta peraturan perundang-undangan seperti peraturan zonasi. Perusahaan konsultan manajemen dan LSM sering kali mencoba mempengaruhi peraturan ini sebelum peraturan tersebut menjadi undang-undang.

Pengelolaan lahan dan budidaya mempunyai dampak besar terhadap sumber daya alam seperti air, tanah, makanan, tumbuhan dan hewan. Informasi penggunaan lahan dapat digunakan untuk mengembangkan solusi terhadap masalah pengelolaan sumber daya alam seperti salinitas dan kualitas air. Misalnya, badan air di kawasan bekas tebangan atau lahan yang tererosi mempunyai kualitas air yang berbeda dengan kawasan hutan. Silvikultur, sistem produksi pangan nabati, diyakini sebagai bentuk pertanian tertua di dunia.

Disadur dari Artikel : en.wikipedia.org

Dalam geografi, statistika, dan arkeologi, pemukiman, tempat, atau tempat berpenghuni adalah suatu komunitas masyarakat yang mendiami suatu tempat tertentu. Kompleksitas suatu pemukiman dapat bervariasi dari sejumlah kecil bangunan yang dikelompokkan hingga kota terbesar dengan kawasan perkotaan di sekitarnya. Daerah pemukiman dapat mencakup desa, kota kecil, kota besar dan kecil. Suatu pemukiman mungkin telah mengetahui ciri-ciri sejarahnya, seperti tanggal atau era pertama kali pemukiman tersebut atau pemukiman pertama suatu kelompok tertentu. Proses pemukiman melibatkan migrasi orang.

Dalam bidang pemodelan prediktif geospasial, pemukiman adalah "kota, kota kecil, desa, atau kumpulan bangunan lain tempat orang tinggal dan bekerja."

Permukiman mencakup fasilitas yang dibangun secara tradisional seperti jalan, pagar, sistem lapangan, pantai dan parit, kolam, taman dan hutan, kincir angin dan kincir air, rumah besar, parit dan gereja.

Bukti geografis paling awal mengenai tempat tinggal manusia terdapat di Jebel Irhoud, tempat delapan individu manusia modern awal berasal dari periode Paleolitik Tengah.

Sisa-sisa hunian tertua yang ditemukan adalah sisa-sisa gubuk yang terbuat dari lumpur dan ranting di lokasi Ohalo (sekarang berada di bawah air) dekat pantai Laut Galilea, sekitar SM. Bangsa Natufia membangun rumah, juga di Levant, sekitar SM. Sisa-sisa pemukiman mirip desa menjadi lebih umum setelah penemuan pertanian.

Disadur : id.wikipedia.org