Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), tahun ini akan memulai pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci). Di mana pembangunan tahap pertama ditargetkan rampung pada 2024.

Saat ini, progres sudah sampai pada penetapan lokasi (penlok) tahap pertama oleh Gubernur Jawa Barat dan sedang dalam pengurusan penlok dari Pemda Jawa Tengah. Setelah penlok, akan dilakukan proses pengadaan tanah seperti sosialisasi dan musyawarah.

“Dalam pelaksanaan pembangunan Tol Getaci saya ingin mengingatkan cepat is a must but not sufficient. Saya berharap untuk tetap menjaga kaidah-kaidah lingkungan hidup agar tidak merusak bukit-bukit yang ada. Selain itu juga agar menghindari memotong pohon yang tidak perlu. Ini merupakan perintah bapak Presiden Jokowi, pesannya adalah dalam membangun jangan merusak lingkungan,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan pers.

Jalan Tol Getaci (Gede Bage-Tasik Malaya-Cilacap).

Basuki melanjutkan, selama proses konstruksi juga harus tetap memperhatikan kualitas pembangunan. Sehingga hasilnya bukan hanya tersambung tapi juga agar lebih nyaman yang merupakan tuntutan untuk digunakan masyarakat.

"Jalan Tol Getaci khususnya di wilayah Gedebage ini struktur geologinya cukup rumit dengan banyak batuan gunung yang rawan longsoran, sehingga perlu penanganan khusus selama proses konstruksi," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, pembangunan Tol Getaci dilakukan untuk memperlancar konektivitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di selatan Jawa Barat.

Sumber:  viva.co.id

Bendungan Sindangheula di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, disebut menjadi penyebab banjir di Kota Serang. Bendungan yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada awal maret 2021 itu dinilai bermanfaat untuk mereduksi banjir saat intensitas hujan tinggi. Namun, pada awal maret 2021, Bendungan Sindangheula tidak dapat menampung air saat hujan turun dengan intensitas tinggi.

"Waduk Sindangheula sudah tidak bisa menampung debit air, ada kemungkinan jebol. Sebab, tidak pernah terjadi banjir Kota Serang seperti ini (parah)," kata Wali Kota Serang Syafrudin kepada wartawan di kantor Diskominfo Kota Serang. Syafrudin mengatakan, adanya sedimentasi Kali Cibanten juga disebut menjadi biang banjir di wilayahnya. Diketahui, Kali Cibanten melintasi Kota Serang karena muaranya berada di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Padahal, Pemkot Serang sudah mengusulkan sejak jauh hari untuk dilakukan normalisasi Kali Cibanten kepada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3).

Namun, sampai saat ini pihak BBWSC3 belum merespons dan melakukan normalisasi. "Banjir juga karena ada luapan air dari kali Cibanten. Ini akibat pendangkalan, sedimentasi,"  ujar Syafrudin.

Menurut Syafridun, banjir yang terjadi di 43 titik Serang menjadi yang terparah selama ini karena ketinggian air ada yang mencapai lima meter. "Belum pernah banjir seperti kali ini, ternyata tahun ini di awal bulan ini terjadi banjir yang tidak biasanya. (Biasanya banjir) paling 50-60 cm, sekarang malah ada yang sampai 5 meter," kata dia.

Bukan jebol, tapi kelebihan kapasitas tampungan Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3), I Ketut Jayada memastikan Bendungan Sindangheula tidak jebol saat banjir melanda Kota Serang, Banten pada awal maret 2021. Adapun penyebab banjir di Serang karena Bendungan Sindangheula di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang itu tidak dapat menampung air lebih dari hilir. "Kapasitas tampungan bendungan kami (Sindangheula) itu 9 juta kubik. Kemudian dari hasil perhitungan kami, debit yang diterima (kemarin) itu sekitar 11 juta. Jadi, ada kelebihan yang harus mengalir ke laut," kata I Ketut Jayada kepada wartawan saat meninjau Bendungan Sindangheula. Kelebihan kapasitas itu menyebabkan air mengalir secara alami ke Kali Cibanten yang hilirnya berada di Kasemen, Kota Serang. Namun, limpahan air itu tidak dapat ditampung oleh Kali Cibanten yang hilirnya berada di Kasemen, Kota Serang. Namun, limpahan air itu tidak dapat ditampung oleh Kali Cibanten karena terjadi penyempitan disebabkan bangunan berdiri di badan kali.

Menurut I Ketut, Bendungan Sindangheula di desain bilamana air melebihi kapasitas daya tampung akan mengalir secara otomatis ke Kali Cibanten. Sehingga, air limpahan dari Bandungan Sindangheula yang mengalir ke kali Cibanten pun meluap ke permukiman warga. "Secara alamiah, bukan disengaja, memang desainnya seperti itu mengalir melalui sungai (jika melebihi kapasitas), karena itu sudah koordinasi dengan Pemprov dan Pemkot untuk membenahi di hilirnya agar badan sungai itu siap menampung," ujar I Ketut Jayada.

Sumber: regional.kompas.com

Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan tenaga kerja untuk program Infrastruktur Berbasis Masyarakat/Padat Karya Tunai (IBM/PKT) tahun 2022 sebanyak 60.466 orang. Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI. "Ini pelaksanaan PKT di tahun 2022 kami lakukan dengan pemberdayaan masyarakat atau swakelola. Ini dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebesar 60.466 orang," jelas Diana. Untuk program IBM/PKT tahun 2022, pagu anggaran yang dikucurkan sebanyak Rp 2,11 triliun. Ada beberapa program yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dalam IBM/PKT yakni Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) yang dilaksanakan di 1.156 lokasi. Untuk program ini, anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 578 miliar dengan target serapan tenaga kerja 17.340 orang.

Kemudian, program Sanitasi Pendidikan dan Keagamaan akan dilaksanakan di 1.387 lokasi yang menargetkan penyerapan tenaga kerja 8.286 orang dengan kucuran dana senilai Rp 290,2 miliar.

Selanjutnya, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang dilaksanakan di 1.061 lokasi. TPS3R membidik 1.590 orang dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 63,6 miliar. Lalu, Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang menyasar 6.000 orang tenaga kerja akan dilaksanakan di 265 kelurahan.

Adapun kucuran dananya sebesar Rp 254,7 miliar. Tak hanya itu, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 690 miliar di 1.725 desa dengan serapan tenaga kerja 17.250 orang. Anggaran tersebut dikucurkan untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Sementara program terakhir adalah Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW) dengan kucuran dana Rp 225 miliar. PISEW dilaksanakan di 450 kecamatan yang nantinya akan menyerap 10.000 tenaga kerja.


Sumber: kompas.com

Peristiwa kecelakaan tunggal yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya, Febri Andriansyah masih hangat diperbincangkan. Salah satunya terkait kalaikan konstruksi jalan Tol Jombang dari arah Jakarta menuju Surabaya, Jawa Timur.

Pemerhati konstruksi jalan raya dan rel kereta api Gatot Rusbintardjo menilai kecelakaan maut itu bukti kontruksi jalan tol di Indonesia tidak aman.

"Jalan tol di Indonesia tidak aman," kata Gatot dalam keterangan tertulis

Gatot menjelaskan kontruksi jalan tol menggunakan perkerasan beton semen yang tidak memiliki atau minim tahanan gelincir (skid resistance). Skid resistance merupakan daya cengkeram ban dengan permukaan perkerasan jalan.

"Karena skid resistennya kecil atau bahkan nol, maka apabila mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan mengerem, mobil tidak segera berhenti karena tidak ada daya cengkeram yang memadai antara ban dan permukaan perkerasan jalan," terang Gatot.

Akibatnya, lanjut dia mobil akan meluncur cukup jauh sebelum berhenti. Sehingga sering terdengar mobil menabrak truk atau mobil lain yang ada didepannya. Untuk itu dia mengingatkan jalan yang menggunakan perkerasan beton semen tidak digunakan untuk kecepatan tinggi.

"Perhatikan, jalan beton bukan jalan untuk kecepatan tinggi! Sehingga salah membangun jalan tol dengan perkerasan kaku," kata Gatot.

Lebih lanjut dia menjelaskan di tengah jalan tol diberi pembatas berupa dinding beton yang tebal dan kokoh. Sehingga bila ada mobil yang mengalami selip atau kemudinya berbelok, maka akan menabrak beton. Bila saat terjadi hal tersebut mobil dalam kecepatan tinggi, akibatnya bisa fatal. Sebagaimana yang terjadi pada mobil yang ditumpangi Vanessa Angel.

"Jika ada mobil yang selip atau kemudinya berbelok maka akan menabrak tembok beton dan karena kecepatannya tinggi. Akibatnya fatal seperti yang dialami mobil VA dan juga dosen Fakultas Teknik Sipil UNDIP beberapa waktu yang lalu," kata dia.

Seharusnya kata Gatot, pembatas ruas jalan terbuat dari rumput dengan lebar minimal 2 meter x 5 meter. Lalu memiliki kelandaian 5 persen seperti jalan tol Jagorawi saat pertama kali dibuat. Sehingga bila ada pengemudi yang mengantuk atau terjadi ban pecah, dampaknya bisa diminimalisir.

"Jika ada sopir mengantuk atau mobil pecah ban, mobil tidak menabrak tembok beton, tetapi meluncur di atas rumput yang landai dan akhirnya berhenti dengan selamat," kata dia.

Untuk itu dia mengingatkan, kepada para pengemudi untuk tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi di tol. Dia meminta masyarakat untuk menaati rambu lalu lintas.

"Sekali lagi ingat!! Jalan Tol di Indonesia adalah jalan yang tidak aman terutama untuk kecepatan tinggi. Taatilah rambu pembatas kecepatan," kata dia.

Keberlanjutan dan kualitas pembangunan infrastruktur tentunya harus didukung dengan aspek keselamatan proses konstruksi yang matang dan mumpuni. Sistem yang digunakan dalam aspek tersebut diciptakan, dikelola, dan ditaati oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten. Berupaya menghadirkannya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Ahli Muda di Jayapura, Senin (8/11), secara daring.

Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK. Karena SMKK merupakan bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerja konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Hal tersebut telah diamanatkan pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Saat membuka secara resmi pelatihan, Kepala Pusbangkom Manajemen diwakili Kepala Bidang Manajemen dan Sistem Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Catherine Sihombing, menyampaikan “Kita perlu terus menjaga integritas, bersikap jujur, konsisten, dan tegas dalam menjalankan aturan salah satunya salah satunya penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)”.

Kerugian material, korban jiwa, gangguan Kesehatan, dan mengganggu produktivitas. Dampak serius dari kecelakaan kerja tersebut mendorong pemerintah melakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara maksimal. “Pemerintah turut bertanggungjawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan kerja dan untuk itu diperlukan SDM yang kompeten untuk menciptakan sistem manajemen keselamatan konstruksi,”tutur Catherine.

Untuk menjaga mutu peserta pelatihan, Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) PUPR Wilayah IX Jayapura berkomitmen tinggi untuk memfasilitasi pelatihan yang akan berlangsung hingga 16 November secara daring. Para pengajar yang berasal dari Widyaiswara, Pejabat Struktural, dan Perhimpunan Ahli Keselamatan dan Konstruksi Indonesia (PAKKI) akan memaparkan materi terkait SMKK. 25 orang peserta pun siap menjalani pelatihan dengan total 58 Jam Pelajaran (JP) ini.

Sumber: pu.go.id

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yudha Mediawan menyebutkan, ada 33 paket pekerjaan untuk mendukung sejumlah acara internasional. Acara internasional tersebut yakni, Presidensi G20 Tahun 2022, ASEAN Summit, serta penyelanggaran sejumlah acara di kawasan Mandalika.

"Jadi kalo paket jumlahnya secara detail 33 paket (pekerjaan)," kata Yudha usai acara penandatanganan kontrak payung e-katalog dengan 41 penyedia jasa. Pembangunan Infrastruktur tersebut dilaksanakan seiring diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2021. Perpres tersebut mengatur terkait Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Yudha melanjutkan, sejumlah 33 paket pekerjaan tersebut itu terdiri dari bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, juga perumahan. Masing-masing kegiatan infrastruktur itu terbagi dalam beberpa paket baik fisik, dan non fisik.

Beberapa paket pekerjaan tersebut adalah jalan akses dari Labuan Bajo-Tana Mori, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan penataan kawasan di Mandalika. "Proses revitalisasi dan pembangunan sudah berjalan," terang Yudha. Dia menargetkan, beberapa pekerjaan infrastruktur tersebut akan ada yang rampung pada April atau Mei, lalu ada juga September.

"Dan ini makanya itu dilakukan percepatan-percepatan, termasuk prosesnya juga melalui pengadaan langsung," lanjut dia. Namun demikian, Yudha belum mengetahui pasti berapa total dana dalam pembangunan ke-33 infrastruktur tersebut. "Ini Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA) juga sedang diproses juga kan, (kira-kira) lebih dari Rp 1 triliun," pungkasnya.

Sumber: kompas.com