Pendahuluan: Air, Digitalisasi, dan Masa Depan Layanan Publik

Air merupakan infrastruktur vital yang menopang kehidupan sosial dan ekonomi. Di Swedia, tantangan seperti urbanisasi, infrastruktur menua, dan perubahan iklim mendorong kebutuhan untuk mendigitalisasi sistem penyediaan air. Namun, adopsi solusi digital masih tertinggal dibandingkan sektor lain. Laporan tesis "Aligning Currents" oleh Emelie Skantz (2024) menyoroti berbagai hambatan utama dalam proses digitalisasi utilitas air, berdasarkan wawancara dengan penyedia teknologi dan operator air di Swedia.

Tujuan dan Metodologi Studi

Penelitian ini mengeksplorasi dua pertanyaan utama:

• Apa saja hambatan utama digitalisasi utilitas air di Swedia?
• Bagaimana perbedaan persepsi antara operator air dan penyedia teknologi?

Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan 11 pemangku kepentingan dari utilitas air, penyedia teknologi, konsultan, dan akademisi, serta ditunjang dengan literatur sekunder.

Hambatan Utama Digitalisasi Utilitas Air

1. Tidak Ada Strategi dan Visi Digitalisasi yang Jelas
Banyak utilitas air tidak memiliki strategi digitalisasi formal. WU4 menyebut meski telah melakukan beberapa lokakarya, belum ada arah strategis yang konkret. WU1 menekankan digitalisasi dilakukan secara “instingtif” tanpa panduan tujuan jangka panjang.

2. Dukungan Manajemen dan Struktur Organisasi Lemah
Digitalisasi belum menjadi prioritas manajerial. Banyak CEO/utilitas masih menganggap digitalisasi sebagai proyek teknologi, bukan investasi strategis. Konsultan C1 menyebut banyak perusahaan air “belum siap secara budaya dan struktur” menghadapi proyek transformasi digital.

3. Kekurangan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia
Kekurangan tenaga ahli membuat inisiatif digitalisasi seringkali gagal dieksekusi meskipun sudah direncanakan. Bahkan, posisi seperti manajer digitalisasi kadang tidak dibekali dengan kewenangan atau dukungan memadai.

4. Isu Keamanan Siber dan Kepemilikan Data
Kekhawatiran tentang cybersecurity dan kontrol data jadi penghambat utama, terutama untuk layanan berbasis cloud atau “data as a service”. Risiko vendor lock-in juga menghambat adopsi luas.

5. Kurangnya Insentif Regulasi dan Kebijakan
Tidak ada mandat nasional untuk mendorong digitalisasi. Operator tidak diberi insentif dari pemerintah, padahal biaya investasi tinggi dan tarif air rendah membuat pengembalian investasi sulit dihitung.

Perspektif Penyedia Teknologi: Selaras tapi Terkendala

Penyedia teknologi, terutama yang sudah mapan dan tergabung dalam asosiasi industri seperti Vattenindustrin, merasa sudah cukup memahami kebutuhan pasar. Namun mereka menyebut tantangan utama datang dari organisasi pelanggan sendiri, terutama lambatnya pengambilan keputusan, struktur birokratis, dan sikap konservatif.

Peluang solusi yang diusulkan:

• Membangun “champion” internal di dalam utilitas air (pegawai dengan minat digitalisasi)
• Memberikan pelatihan bersama, bukan hanya menjual produk
• Mengemas digitalisasi sebagai solusi efisiensi atau penghematan energi, bukan sekadar proyek teknologi

Studi Kasus dan Angka-Angka Kunci

• 90% penduduk Swedia bergantung pada layanan air milik publik
• Infrastruktur air Swedia dibangun pada era 1950–1970 dan kini menua
• Swedia memiliki 1.200–1.300 IPAL dan 1.600 instalasi air bersih
• Selisih tarif antar kota bisa mencapai 500%
• 90% utilitas air menggunakan air tanah sebagai sumber

Data ini menunjukkan kompleksitas dan kebutuhan investasi besar yang sulit diatasi tanpa transformasi struktural dan digitalisasi yang sistemik.

Temuan Tambahan dari Literatur

• Digitalisasi belum didefinisikan secara universal; tiap organisasi punya interpretasi berbeda.
• Budaya organisasi konservatif dan keengganan terhadap risiko sangat tinggi di sektor air.
• Regulasi justru sering menghambat inovasi karena tumpang tindih otoritas dan kurangnya insentif eksplisit.
• Banyak teknologi canggih gagal diimplementasikan karena kurangnya model bisnis yang mendukung atau kegagalan dalam proses scaling-up.
• Kolaborasi lintas sektor (dengan penyedia teknologi, akademisi, pemerintah) belum optimal, padahal sangat krusial.

Rekomendasi Praktis

1. Bentuk Strategi Digitalisasi Nasional: Pemerintah perlu menetapkan arahan dan insentif untuk mendorong utilitas air melakukan transformasi digital.
2. Bangun Kapasitas Internal: Prioritaskan pelatihan SDM, pembentukan tim digital internal, dan pemberian otoritas pada manajer digital.
3. Dorong Kemitraan Strategis: Fasilitasi kolaborasi berkelanjutan antara utilitas air dan penyedia teknologi, termasuk sandbox regulasi.
4. Perbarui Infrastruktur dan Model Investasi: Pemerintah daerah perlu mendesain ulang skema investasi utilitas agar bisa menyerap solusi digital jangka panjang.
5. Gunakan Pendekatan Multistakeholder: Libatkan asosiasi industri, lembaga riset, dan komunitas pengguna dalam proses transformasi.

Kesimpulan: Digitalisasi Butuh Tata Kelola dan Budaya Baru

Digitalisasi sektor air bukan sekadar mengganti meter manual dengan sensor pintar. Ia menuntut perubahan budaya, restrukturisasi organisasi, penyesuaian regulasi, dan peningkatan kompetensi. Studi ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi di sektor air akan sangat bergantung pada kemampuan berbagai aktor untuk bekerja sama secara terkoordinasi, dengan tujuan dan tanggung jawab yang jelas.

Tanpa strategi menyeluruh dan reformasi institusional, digitalisasi hanya akan jadi buzzword—bukan solusi nyata atas tantangan air masa kini.

Sumber : Skantz, E. (2024). Aligning Currents: Uncovering Perspectives on Barriers in Water Utility Digitalization. Master of Science Thesis, KTH Royal Institute of Technology. TRITA-ITM-EX 2024:302.

Pengantar: Data Besar dan Inovasi Infrastruktur

Big data dan Internet of Things (IoT) telah menjadi penggerak utama dalam manajemen infrastruktur publik, termasuk air minum. Melalui data-driven innovation (DDI), operator jaringan bisa melakukan pemeliharaan prediktif, deteksi kebocoran, dan penghematan biaya secara signifikan. Namun, transformasi digital seperti penerapan Smart Water Meter (SWM) di Belanda menghadapi hambatan besar: aturan hukum yang belum siap.

Makalah oleh Espinosa dan Lavrijssen (2019) membedah tantangan regulasi SWM di Belanda. Penelitian ini jadi diskusi awal tentang bagaimana kerangka hukum lama berinteraksi (atau bertabrakan) dengan teknologi baru.

Fungsi dan Manfaat SWM: Lebih dari Sekadar Tagihan

Smart Water Meter bukan hanya alat ukur konsumsi, tapi sistem sensor real-time yang:

• Mendeteksi kebocoran dan pencurian air
• Menyediakan data berkualitas tinggi untuk analisis permintaan air
• Mengurangi biaya operasional dan tenaga kerja manual
• Memonitor kualitas air seperti suhu dan tekanan
• Memfasilitasi harga dinamis dan pengelolaan konservasi

Namun teknologi ini juga membawa risiko privasi dan keamanan data, karena informasi dikumpulkan secara real-time di rumah pelanggan dan bisa menggambarkan pola hidup pengguna.

Situasi Terkini di Belanda: Potensi Besar, Payung Hukum Kurang

Belanda belum memiliki kebijakan nasional untuk SWM. Tidak ada regulasi khusus, standar teknis, maupun mandat instalasi. Pilot project hanya dilakukan oleh tiga perusahaan air: Vitens, Oasen, dan Brabant Water.

Mengapa belum diluncurkan secara nasional?

• Biaya tinggi implementasi SWM belum sebanding dengan harga air yang relatif murah
• Tidak ada insentif regulasi atau mandat Uni Eropa
• Ketersediaan air masih tinggi—Belanda tidak (belum) mengalami krisis air serius

Namun, cuaca ekstrem seperti musim panas 2018 yang sangat kering menunjukkan bahwa krisis air bisa datang lebih cepat dari perkiraan.

Studi Kasus: Ketidaksiapan Regulasi Mikro dan Makro

Tingkat Mikro (Peraturan Metering)

Aturan yang ada hanya mengatur meteran untuk kebutuhan tagihan. Fitur-fitur baru seperti pengiriman data otomatis, deteksi kebocoran, atau pemantauan kualitas air tidak tercakup.

Masalah krusial:

• Tidak ada kerangka hukum untuk privasi dan keamanan data SWM
• Belum ada pengakuan hukum terhadap fungsi analitik SWM
• Pengguna masih diwajibkan mencatat meteran manual setahun sekali

Tingkat Makro (Kerangka Umum Sektor Air)

Sebagai sektor monopoli publik, perusahaan air Belanda terikat pada aturan ketat:

• Tarif dikontrol oleh Kementerian Infrastruktur dan ILT
• Investasi harus sesuai rencana lima tahunan
• Return of Investment dibatasi oleh WACC yang ditentukan regulator

SWM sebagai investasi baru sulit dimasukkan tanpa aturan nasional yang jelas, apalagi karena konsumen tidak bisa memilih operator air mereka (captive consumers).

Regulasi dan Teknologi: Empat Dilema Hukum

Berdasarkan kerangka Bennett Moses, regulasi menghadapi 4 dilema akibat perubahan teknologi:

1. Regulatory gap – teknologi baru belum diatur
2. Uncertainty – sulit menerapkan aturan lama untuk praktik baru
3. Over/under-inclusiveness – aturan terlalu sempit atau terlalu luas
4. Obsolescence – aturan lama menjadi tidak relevan

Dalam konteks SWM:

• Tidak ada dasar hukum yang jelas untuk pengumpulan data non-tagihan (misalnya, pemantauan tekanan air)
• Perlindungan privasi belum disesuaikan dengan frekuensi pengumpulan data yang tinggi
• GDPR mensyaratkan dasar hukum kuat untuk pengolahan data pribadi yang tidak berkaitan langsung dengan kontrak (misalnya, untuk deteksi kebocoran)

Perbandingan Internasional dan Potensi Solusi

Negara seperti Inggris sudah mewajibkan SWM di daerah rawan kekeringan. Beberapa negara, seperti Denmark, menggunakan GDPR Pasal 6(1)(e) dan 6(1)(f) sebagai dasar hukum pemrosesan data untuk kepentingan publik dan legitimasi pemilik data.

Di Belanda, pendekatan ini belum ada. Tanpa kebijakan nasional, setiap perusahaan air harus menafsirkan sendiri ruang geraknya, yang menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko hukum.

Rekomendasi dan Refleksi

1. Reformasi aturan mikro – definisikan kembali "meter air" sebagai alat multifungsi berbasis data
2. Tambahkan perlindungan privasi – frekuensi data tinggi = risiko tinggi, harus diimbangi dengan regulasi
3. Revisi aturan makro – beri insentif dan ruang investasi untuk teknologi digital dalam sektor publik
4. Tautkan SWM ke nilai publik – seperti efisiensi, konservasi air, dan pelayanan berkelanjutan
5. Eksperimen hukum – pemerintah bisa memulai dari sandbox regulasi untuk uji coba SWM dengan mitigasi risiko

Kesimpulan: Saatnya Aturan Mengejar Teknologi

Belanda memiliki potensi besar dalam transformasi digital sektor air. Namun tanpa penyesuaian regulasi, inovasi seperti SWM akan tetap berada di tahap uji coba. Tulisan ini menunjukkan bahwa tantangan bukan pada teknologi itu sendiri, tetapi pada kerangka hukum yang belum cukup adaptif untuk mengakomodasi perubahan digital yang cepat.

Langkah ke depan adalah mengkaji ulang aturan yang ada, bukan untuk menghambat teknologi, tapi untuk memastikan manfaatnya bisa dinikmati dengan tetap menjaga hak-hak dasar konsumen.

Sumber : Espinosa, B., & Lavrijssen, S. (2019). Exploring the regulatory challenges of a possible rollout of smart water meters in the Netherlands. Competition and Regulation in Network Industries, 19(3–4), 159–179.

Pendahuluan: Transisi Hijau Pasca Pandemi

Pandemi COVID-19 bukan hanya krisis kesehatan, tetapi juga momentum untuk reformasi struktural sektor air di Uni Eropa. Melalui skema Recovery and Resilience Facility (RRF) senilai €648 miliar, UE menyelaraskan pemulihan ekonomi dengan agenda transisi hijau, termasuk penguatan manajemen air berkelanjutan yang mendukung SDG 6 dan mitigasi perubahan iklim. Dokumen yang diterbitkan oleh European Parliamentary Research Service (2024) ini membahas bagaimana 15 negara anggota UE mengalokasikan dana pemulihan mereka untuk reformasi dan investasi air senilai lebih dari €12,9 miliar.

Latar Belakang: Tantangan Ketimpangan Akses dan Krisis Iklim

Walaupun sebagian besar penduduk UE memiliki akses air bersih, laporan mencatat masih ada ketimpangan regional dan musiman, serta 61 kasus pelanggaran lingkungan aktif terkait air di seluruh Eropa pada Juli 2024. Krisis iklim memperparah tekanan air, dengan kekeringan bahkan terjadi di wilayah lembab seperti Jerman dan Belgia. Indeks Eksploitasi Air (WEI+) menunjukkan stress parah di Siprus (113%) dan Malta (29,6%), di mana nilai di atas 40% mengindikasikan kelangkaan serius.

Struktur Dana: Dari Reformasi hingga Proyek Infrastruktur

Dana pemulihan terbagi ke dalam beberapa kategori intervensi:

• 72,3% untuk konservasi dan pengelolaan sumber daya air (termasuk dam dan cadangan air strategis)
• 19,6% untuk air minum sesuai efisiensi energi
• 8,1% untuk pengumpulan dan pengolahan air limbah efisien energi

Setiap negara wajib mengikuti prinsip Do No Significant Harm (DNSH) dan menyertakan reformasi yang berkontribusi pada 37% pengurangan emisi karbon, serta mematuhi standar kualitas air dan konservasi laut.

Studi Kasus 1: Italia dan Jaringan Distribusi Air

Italia mengalokasikan €1,924 miliar untuk memperbaiki kebocoran air, terutama di selatan di mana kerugian air melebihi 50%. Proyek mencakup digitalisasi sistem, kontrol cerdas, dan pembangunan 45.000 km jaringan air baru. Reformasi pendukung mencakup konsolidasi operator air menjadi satu entitas per wilayah guna efisiensi investasi.

Studi Kasus 2: Yunani dan Akses Air Minum

Yunani menjalankan proyek €200 juta untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan air, termasuk pembangunan tiga pabrik desalinasi, telemetri jaringan air, dan pengadaan 10.000 meter air digital. Targetnya adalah menghemat air di 45.000 rumah dan 10.000 bisnis pada akhir 2025.

Studi Kasus 3: Portugal dan Efisiensi di Pulau

Portugal menyasar pulau Madeira dan Porto Santo dengan proyek €82 juta untuk membangun dan memodernisasi jaringan irigasi, membuat 53 km pipa, serta menambah 4 hm³ cadangan air. Proyek ini bertujuan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim dan meningkatkan efisiensi distribusi.

Studi Kasus 4: Slovenia dan Air Limbah Ramah Iklim

Slovenia membiayai 25 proyek pengolahan air limbah kota berenergi nol dan efisiensi tinggi, senilai €54 juta, khusus untuk wilayah Natura 2000 dan area perlindungan air. Semua proyek harus selesai pada Juni 2026 dan menghasilkan sistem yang sesuai dengan Urban Waste Water Treatment Directive.

Progres Pelaksanaan: Revisi dan Tantangan Lapangan

Hingga Juli 2024, hanya 17% target dan milestone proyek air yang tercapai, dengan reformasi mencapai 41%, sementara investasi baru 11%. Hal ini disebabkan banyak proyek infrastruktur masih dalam tahap desain atau tender.

• Spanyol dan Italia mendominasi alokasi, menyumbang €10,3 miliar (79,5%)
• Negara seperti Hungaria dan Bulgaria menurunkan alokasi air akibat inflasi tinggi
• Hanya Finlandia dan Irlandia yang tidak mengubah rencana awal
• Rata-rata alokasi air dari NRRP: 2%, tertinggi di Kroasia (3,8%)

Dampak Reformasi: Hasil Nyata di Beberapa Negara

• Polandia mengadopsi peraturan baru untuk kontrol air limbah pedesaan dan penguatan air pertanian
• Slovakia menuntaskan reformasi legislasi air, membuka jalan untuk revitalisasi sungai dan proteksi banjir
• Ceko melampaui rata-rata dengan menyelesaikan 55% investasi, termasuk 900 proyek pengendalian banjir

Analisis Tambahan: Peluang untuk Indonesia dan Global South

Pendekatan yang berbasis pada reformasi dan investasi simultan seperti UE dapat menjadi inspirasi untuk negara berkembang. Indonesia bisa meniru:

• Penggabungan operator air untuk efisiensi investasi
• Skema desentralisasi air minum dan sanitasi berbasis komunitas
• Digitalisasi sistem distribusi untuk mengatasi kebocoran yang mencapai 30–40% di beberapa kota

Namun, keberhasilan Eropa juga bergantung pada dukungan regulasi kuat, tata kelola transparan, dan evaluasi berkala, yang masih menjadi tantangan di banyak negara Global South.

Kesimpulan: Air sebagai Prioritas Strategis Pemulihan Hijau

Laporan ini menunjukkan bahwa air bukan sekadar isu lingkungan, melainkan infrastruktur dasar pemulihan ekonomi dan sosial. Pendekatan UE membuktikan bahwa pengelolaan air yang efisien, adil, dan tahan iklim bisa dicapai melalui kombinasi investasi hijau, reformasi kelembagaan, dan dukungan kebijakan fiskal.

Tantangan terbesar ke depan adalah menjamin eksekusi proyek tepat waktu sebelum tenggat Agustus 2026, serta menutup kesenjangan investasi air yang kini mencapai €25,6 miliar per tahun.

Sumber : D'Alfonso, A. (2024). Sustainable water management in recovery and resilience plans. European Parliamentary Research Service. PE 762.375 – July 2024.

Pendahuluan: Krisis Air Bersih dan Sanitasi Belum Usai

Air bersih dan sanitasi layak adalah hak asasi manusia yang masih belum dinikmati miliaran orang. Laporan PBB tahun 2023 menegaskan bahwa dunia belum berada di jalur yang tepat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 6. Bahkan, lebih dari 2 miliar orang tidak memiliki akses ke layanan air minum yang dikelola dengan aman, dan sekitar 1,9 miliar masih hidup tanpa sanitasi dasar.

Laporan “Ensuring Safe Water and Sanitation for All: A Solution through Science, Technology and Innovation” yang disusun oleh UNCTAD, memberikan peta jalan teknologi dan inovasi yang dapat mempercepat capaian SDG 6, terutama di negara berkembang.

Tantangan Global: Ketimpangan dan Krisis Iklim

Laporan menunjukkan ketimpangan masif:

• 30% populasi Sub-Sahara Afrika memiliki akses air minum yang dikelola dengan aman, dibanding 96% di Eropa dan Amerika Utara.
• Di bidang sanitasi, hanya 21% di Sub-Sahara Afrika yang memiliki akses aman, dibanding 78% di Australia dan Selandia Baru.
• Rural vs Urban: Hanya 60% populasi pedesaan dunia punya akses air minum yang layak dibanding 86% populasi urban.

Perubahan iklim memperparah krisis, dengan meningkatnya kekeringan, banjir, kontaminasi air, dan beban air yang tidak seimbang antar wilayah.

Dimensi Inovasi: Teknologi Saja Tak Cukup

UNCTAD menekankan empat dimensi inovasi penting dalam sektor air:

1. Inovasi teknologi – seperti sensor, IoT, dan filter nano
2. Inovasi proses – efisiensi operasional, manajemen permintaan air
3. Inovasi sosial – partisipasi masyarakat dan pengetahuan lokal
4. Inovasi kebijakan dan tata kelola – kerangka hukum adaptif dan kolaboratif

Kunci sukses bukan hanya inovasi canggih, tetapi integrasi antara teknologi, masyarakat, dan kebijakan.

Studi Kasus Penting dari Berbagai Negara

1. Cina – Water Cellar for Mothers

Sejak tahun 2000, lebih dari 139.000 sumur air hujan dibangun untuk mengatasi krisis air di pedesaan. Proyek ini telah membantu 3,3 juta orang, terutama perempuan, meningkatkan pendapatan melalui pertanian dan peternakan.

2. Kenya – Pipa Air Gantung di Kibera

SHOFCO membangun sistem perpipaan udara dan tangki 100.000 liter, menyediakan air untuk 84.000 warga slum Kibera, Nairobi. Akses dipastikan dalam radius 8 menit jalan kaki.

3. Senegal – Swiss Fresh Water

Dengan sistem desalinasi berkapasitas 4.000 liter/hari, proyek ini mendirikan 120 kios air dan menciptakan 500+ pekerjaan di Sine Saloum Delta.

4. India – Swachh Bharat Mission

Dalam 5 tahun, membangun 95 juta toilet dan menurunkan angka defekasi terbuka dari 550 juta ke 50 juta, menyelamatkan puluhan ribu nyawa dari penyakit diare.

Teknologi Masa Depan: Dari Sensor Hingga Biofuel

• GivePower (Kenya): Memproduksi air tawar untuk 35.000 orang/hari dari air asin menggunakan tenaga surya.
• Toilet bebas air (Reinvented Toilets): Didukung Bill & Melinda Gates Foundation, menawarkan solusi sanitasi tanpa jaringan air, menghasilkan energi dan pupuk dari limbah manusia.
• Sanivation (Kenya): Ubah limbah tinja menjadi biofuel berkelanjutan.
• ECOLOO (Swedia-Malaysia): Toilet portabel bebas air dan energi, mengubah urin menjadi pupuk cair alami.

Inovasi Lokal: Teknologi Rakyat dan Kesiapsiagaan Iklim

• CBFEWS (Afrika Selatan): Sistem peringatan dini banjir berbasis komunitas yang menyelamatkan nyawa warga saat banjir bandang 2022.
• ISTP (Malaysia): Instalasi pengolahan limbah modular 360 liter yang bisa dipasang di desa pesisir terpencil.
• TI Bus (India): Bus bekas disulap jadi toilet perempuan lengkap dengan panic button, fasilitas bayi, dan distribusi produk menstruasi.

Data, Digitalisasi dan Sistem Informasi

• Mesir: Sistem online untuk memantau polusi air limbah industri.
• Hungaria: Monitoring curah hujan dengan sistem berbasis 5G untuk mengatur proses pengolahan air limbah.
• SIASAR: Platform data air pedesaan yang digunakan di 13 negara Amerika Latin.
• UN-SPIDER dan WMO: Platform data satelit untuk peringatan dini bencana air lintas negara.

Rekomendasi Kebijakan UNCTAD

1. Percepat adopsi teknologi terbukti seperti POU (Point of Use), toilet tanpa air, dan sensor digital.
2. Bangun kapasitas lokal untuk produksi dan pemeliharaan teknologi.
3. Dorong kerja sama Selatan-Selatan, bukan hanya bergantung pada negara maju.
4. Integrasikan pendekatan lintas sektor: air, iklim, energi, kesehatan.
5. Fokus pada kelompok rentan: perempuan, disabilitas, komunitas terpencil.
6. Libatkan komunitas dalam desain, implementasi, dan pemeliharaan sistem.

Analisis Tambahan: Peluang untuk Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan besar seperti:

• Infrastruktur air tak merata
• Urbanisasi cepat dan tak terencana
• Ketergantungan pada air tanah
• Minimnya fasilitas sanitasi di desa dan pesisir

Namun, Indonesia juga memiliki potensi besar:

• Energi surya melimpah untuk desalinasi
• Komunitas lokal yang kuat untuk solusi partisipatif
• Startup dan inovator lokal yang aktif di sektor WASH (Water, Sanitation, Hygiene)

Maka, mengadopsi pendekatan berbasis teknologi dengan adaptasi lokal dan partisipasi masyarakat menjadi sangat relevan.

Penutup: Teknologi Tanpa Inklusi Akan Gagal

Laporan UNCTAD menegaskan: ilmu pengetahuan dan teknologi tidak cukup tanpa keberpihakan sosial dan inovasi kelembagaan. Solusi air dan sanitasi hanya akan berkelanjutan jika dikembangkan bersama masyarakat, untuk masyarakat, dengan kebijakan yang mendukung keadilan sosial dan ketahanan iklim.

Sumber : United Nations Conference on Trade and Development. (2023). Ensuring Safe Water and Sanitation for All: A Solution through Science, Technology and Innovation. Geneva: UNCTAD.

Pendahuluan: Pandemi sebagai Titik Balik Ekonomi Hijau

Denmark menjadikan krisis COVID-19 sebagai momen strategis untuk mempercepat transisi hijau dan digital, sekaligus menguatkan daya tahan ekonomi pasca pandemi. Melalui Recovery and Resilience Plan (RRP) tahun 2021, Denmark merancang skema pembiayaan ambisius: total 11,6 miliar DKK dari UE dan dana nasional, dengan 60% dialokasikan untuk inisiatif hijau dan 25% untuk digitalisasi. Rencana ini bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 70% pada 2030, menjadikannya salah satu target iklim paling ambisius di dunia.

Pilar Rencana: Tujuh Komponen untuk Pemulihan dan Transformasi

Rencana ini dibagi menjadi tujuh komponen utama, dengan fokus dominan pada sektor-sektor emisi tinggi. Berikut ringkasan kontribusi terhadap target emisi CO2e (2030):

• Transportasi Jalan Berkelanjutan: -2,1 Mt
• Reformasi Pajak Hijau (Fase 1): -0,5 Mt
• Efisiensi Energi dan CCS: -0,1 Mt
• Pertanian dan Lingkungan: -0,1 Mt
• Total penurunan CO2e: -2,8 Mt pada 2030

Studi Kasus 1: Reformasi Pajak Karbon Berbasis Dua Fase

Denmark menjalankan Green Tax Reform dalam dua fase:

1. Fase Pertama: Pengalihan pajak energi ke emisi CO2 dan insentif investasi hijau.
2. Fase Kedua (2022–2025): Pengenalan pajak karbon menyeluruh di semua sektor, termasuk pertanian.

Fase awal menargetkan pengurangan emisi sebesar 0,5 Mt CO2e. Fase lanjutan diharapkan menciptakan dampak struktural, memperkuat investasi teknologi rendah karbon, dan menjaga daya saing industri lewat skema insentif cerdas seperti window investasi dan penyusutan dipercepat.

Studi Kasus 2: Transisi Hijau Sektor Transportasi

Sektor transportasi menyumbang sekitar 25% dari total emisi Denmark. Komponen ini menargetkan:

• 1 juta kendaraan rendah atau nol emisi pada 2030
• Reduksi CO2e sebesar 2,1 Mt
• Perubahan sistem pajak kendaraan untuk mendorong pembelian mobil listrik
• Subsidi infrastruktur seperti jalur sepeda dan feri ramah iklim

Langkah-langkah ini diperkirakan mempercepat transisi kendaraan pribadi, sekaligus mengurangi polusi udara dan kemacetan.

Transformasi Energi: Efisiensi, Panas Hijau, dan CCS

Sektor energi menjadi tulang punggung transisi. RRP Denmark mendukung:

• Konversi dari pemanas berbahan bakar fosil ke pompa panas listrik dan pemanas distrik
• Renovasi energi gedung publik dan rumah tangga
• Investasi pada potensi penyimpanan karbon (CCS)

Diproyeksikan kontribusi pengurangan emisi sebesar 0,1 Mt CO2e pada 2030, dengan potensi tambahan dari CCS sebesar 4–9 Mt jika teknologi sepenuhnya diterapkan.

Transformasi Pertanian dan Lingkungan

Sektor pertanian menyumbang sekitar ⅓ emisi nasional. Rencana Denmark meliputi:

• Pengeluaran sebesar 1,32 miliar DKK
• Transisi ke pertanian organik dan penghentian produksi di lahan kaya karbon
• Investasi riset dalam bio-refinasi menggunakan teknologi pirolisis

Potensi teknis pengurangan emisi dari sektor ini mencapai 2 Mt CO2e.

Riset dan Inovasi Hijau: Empat Misi Utama

Denmark berinvestasi 1,8 miliar DKK dalam riset hijau, dengan empat fokus:

1. CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)
2. Green Fuels (Power-to-X)
3. Pertanian ramah iklim
4. Ekonomi sirkular (pengurangan limbah plastik dan tekstil)

Hasilnya diproyeksikan menurunkan emisi antara 8,7–16,7 Mt CO2e pada 2030.

Digitalisasi dan Ekspor Teknologi

Sebagai pemimpin digital global menurut PBB, Denmark memperkuat infrastruktur dan strategi digital:

• Pembentukan kemitraan digital nasional
• 500 juta DKK untuk strategi digital lintas sektor
• Dukungan UMKM untuk ekspor teknologi digital dan hijau

Digitalisasi dianggap katalis penting dalam efisiensi energi, transportasi, hingga layanan publik.

Komitmen Sosial dan Kesehatan

Denmark menyisihkan 244 juta DKK untuk memperkuat sistem kesehatan nasional melalui:

• Stok strategis obat
• Digitalisasi konsultasi medis
• Studi vaksin COVID-19 jangka panjang

Langkah ini menegaskan bahwa transisi hijau tidak mengorbankan keadilan sosial dan kesehatan publik.

Dampak Makroekonomi dan Sosial

Menurut proyeksi pemerintah:

• Pertumbuhan PDB naik 2,1% (2021) dan 3,8% (2022)
• Penciptaan 55.000–85.000 pekerjaan selama 2020–2022
• Akselerasi investasi jangka panjang di sektor energi dan transportasi

Dengan demikian, RRP Denmark membuktikan bahwa transisi hijau dan pemulihan ekonomi dapat berjalan seiring.

Analisis Tambahan: Inspirasi Global untuk Ekonomi Hijau

Pendekatan Denmark relevan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Pengalaman Denmark menunjukkan bahwa reformasi fiskal progresif, riset berbasis misi, dan kemitraan multisektor bisa menciptakan pertumbuhan hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, keberhasilan ini juga menuntut:

• Konsistensi politik jangka panjang
• Partisipasi masyarakat dan dunia usaha
• Fleksibilitas kebijakan fiskal dan pajak
• Infrastruktur digital dan SDM yang siap

Kesimpulan: Investasi Hijau Jadi Pilar Pemulihan dan Ketahanan

Denmark memposisikan transisi hijau bukan sekadar respons terhadap krisis, tetapi strategi jangka panjang menuju ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Rencana ini menunjukkan sinergi antara kebijakan fiskal, insentif ekonomi, teknologi digital, dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau dan adil.

Sumber : Ministry of Finance, Denmark. (2021). Denmark's Recovery and Resilience Plan – Accelerating the Green Transition. April 2021.

Pendahuluan: Teknologi Maju Tak Cukup Tanpa Tata Kelola Inklusif

Infrastruktur air modular semakin dipertimbangkan sebagai solusi atas keterbatasan sistem konvensional yang besar, tersentralisasi, dan kaku. Namun, transisi ini bukan hanya persoalan teknologi, melainkan juga tantangan besar dalam tata kelola. Artikel ini merangkum dan menganalisis paper dari Katrin Pakizer dan Eva Lieberherr (2018) yang mereview tata kelola alternatif bagi infrastruktur air modular secara sistematis, terutama dalam konteks negara-negara OECD dan ekonomi berkembang.

Konteks Masalah: Ketergantungan pada Sistem Sentralisasi

Sebagian besar negara maju masih mengandalkan sistem air konvensional yang tersentralisasi dan hierarkis, padahal sistem ini rentan terhadap:

• Penuaan infrastruktur
• Teknologi usang
• Perubahan iklim
• Pertumbuhan populasi dan urbanisasi

Sementara sistem modular yang terdiri dari unit-unit kecil, otomatis, dan diproduksi massal memiliki potensi untuk lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan.

Namun, adopsi sistem modular sering terhambat oleh defisit inovasi, yaitu kecenderungan sektor air untuk bertahan pada sistem lama karena biaya awal tinggi, umur aset panjang (30–100 tahun), dan risiko perubahan kelembagaan.

Fokus Studi: Tinjauan Eksploratif Tata Kelola Alternatif

Penelitian ini mengevaluasi 115 publikasi yang relevan dan mengidentifikasi 11 studi kasus nyata dari 8 negara, termasuk Jepang, Jerman, Australia, Kanada, dan Finlandia. Fokus utama kajian ini:

• Instrumen kebijakan (formal dan informal)
• Bentuk organisasi dan aktor yang terlibat
• Mekanisme sosial seperti akuntabilitas dan norma masyarakat

Temuan Utama: Masih Dominannya Instrumen Formal

Sebagian besar studi mengandalkan instrumen kebijakan formal, seperti:

• Regulasi kualitas air dan standar instalasi
• Inspeksi dan monitoring langsung oleh negara
• Hukum khusus seperti Johkasou Law di Jepang yang mewajibkan sistem pengolahan air limbah on-site

Instrumen pasar seperti subsidi, lelang, dan insentif ekonomi juga muncul, misalnya dalam mendorong pemasangan kebun hujan dan tangki air di Amerika Serikat (Thurston et al., 2010).

Sementara itu, instrumen informal masih jarang digunakan, tapi efektif dalam tahap perencanaan, seperti:

• Kampanye edukasi masyarakat
• Benchmarking antar komunitas (misalnya di Finlandia)
• Pertemuan warga dan forum komunikasi langsung

Studi Kasus Kunci: Pelajaran dari Jepang dan Finlandia

• Jepang mewajibkan sistem pengolahan air limbah Johkasou untuk daerah tanpa saluran pembuangan. Hukum ini juga mengatur siapa yang bertanggung jawab memasang, mengelola, dan mengevaluasi teknologi.
• Finlandia menunjukkan bahwa infrastruktur mikro berbasis komunitas bisa berhasil bila didorong oleh kolektivitas, rasa percaya, dan akuntabilitas horizontal antarwarga.

Bentuk Organisasi: Publik Tetap Sentral, Tapi Komunitas Naik Peran

Tidak ada satu pun studi kasus yang sepenuhnya dikelola swasta. Sebagian besar layanan tetap berada di bawah pengawasan publik atau melalui koperasi air masyarakat.

Pengelolaan berbasis komunitas menjadi semakin penting, terutama untuk infrastruktur berskala rumah tangga atau desa. Misalnya, sistem air hujan di Australia atau koperasi air di Texas dan New Mexico yang dijalankan melalui kemitraan publik-swasta lokal.

Mekanisme Sosial: Dari Akuntabilitas Vertikal ke Horizontal

Dalam sistem modular, bentuk akuntabilitas cenderung bergeser dari vertikal (atas ke bawah) ke horizontal (antarwarga). Ini dicontohkan dengan:

• Partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan
• Rasa kepemilikan komunitas terhadap infrastruktur
• Munculnya prinsip keadilan prosedural, di mana warga merasa dihargai karena dilibatkan

Nilai-nilai seperti altruisme, kepercayaan, dan kerja sama sukarela menjadi kunci dalam kelangsungan sistem modular berbasis masyarakat.

Kritik dan Analisis Tambahan: Relevansi untuk Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan serupa: keterbatasan dana, ketimpangan pelayanan air, dan tekanan urbanisasi. Sistem modular dapat menjadi solusi alternatif, terutama di wilayah pinggiran dan rural, namun:

• Regulasi harus mendukung inovasi, bukan menghambatnya
• Peran masyarakat perlu diperkuat dengan edukasi dan dukungan teknis
• Kolaborasi antara pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta harus berbasis prinsip keadilan dan transparansi

Kesimpulan: Tata Kelola Modular Butuh Reformasi Bertahap

Studi ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi modular menjanjikan, tata kelola dan regulasi yang adaptif tetap jadi kunci keberhasilan. Dibutuhkan:

• Kombinasi instrumen formal dan informal
• Peran aktif komunitas lokal
• Akuntabilitas berbasis kolaborasi, bukan hanya kontrol

Modularisasi infrastruktur air bukan hanya proyek teknis, tetapi transformasi sosial-politik yang membutuhkan pendekatan lintas sektor dan partisipatif. Ke depan, penelitian harus menggali lebih dalam hubungan timbal balik antara teknologi dan institusi untuk merancang tata kelola yang benar-benar inovatif dan berkelanjutan.

Sumber : Pakizer, K., & Lieberherr, E. (2018). Alternative governance arrangements for modular water infrastructure: An exploratory review. Competition and Regulation in Network Industries, 19(1-2), 53–68.