Studi ini bertujuan untuk mengkaji dinamika pengelolaan pupuk bersubsidi di wilayah produksi padi di Kabupaten Sidrap dan Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis kualitatif, studi ini menggabungkan data primer dari wawancara mendalam dan data sekunder yang berasal dari berbagai studi dan laporan dari organisasi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar antara anggaran pupuk pemerintah dan kebutuhan aktual petani, yang menyebabkan cakupan hanya 37%, sehingga memaksa petani untuk membeli pupuk nonsubsidi yang lebih mahal. Sistem distribusi yang tidak efisien mengakibatkan keterlambatan dan kelangkaan.

Akibatnya, akan terjadi dualisme pasar dan harga antara pasar bersubsidi dan non-subsidi, serta harga bersubsidi dan non-subsidi. Penegakan peraturan harga menghadapi rintangan karena adanya pasar gelap. Selain itu, petani menggunakan sistem “bapak angkat” untuk mendapatkan kredit. Untuk meningkatkan pengelolaan pupuk, studi ini merekomendasikan pendekatan multifaset: peningkatan alokasi anggaran, distribusi yang efisien, penegakan peraturan harga yang kuat, dan solusi pembiayaan yang inovatif seperti Kartu Tani. Strategi-strategi ini, bersama dengan peningkatan koordinasi antarlembaga, bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas kebijakan pupuk bersubsidi.

1. Pendahuluan

Ketahanan pangan di tengah populasi yang terus meningkat merupakan masalah yang signifikan, dan merupakan hak asasi manusia. Sektor pertanian merupakan komponen utama dalam mengatasi masalah pangan, baik dalam konteks pertanian kontemporer maupun pertanian dengan pendekatan teknologi yang beragam. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan pupuk bersubsidi sebagai sarana produksi yang strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Program Pupuk Bersubsidi telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1970-an, setelah itu anggaran subsidi mengalami masalah dan penurunan besar-besaran pada tahun 1990-an. Program ini mengalami pengkajian ulang dan evaluasi terhadap berbagai variabel subsidi pupuk, dan selama 3 tahun (1998-2001), kebijakan ini dihentikan sementara.

Kebijakan pupuk bersubsidi diberlakukan kembali di Indonesia pada tahun 2002, dan kemajuan terus dicapai. Pupuk bersubsidi digunakan untuk mengelola pertanian sesuai dengan persyaratan dan keberlanjutan kebijakan ini. Meskipun pemerintah telah menyetujui sejumlah anggaran untuk program ini, masih ada banyak tantangan atau masalah, terutama dalam hal tata kelolanya.

Efektivitas program pupuk bersubsidi telah menjadi subyek penelitian yang luas di Indonesia, termasuk penelitian yang dilakukan oleh Suryana dkk. Rachman, dan Nur dkk. Program pupuk bersubsidi saat ini masih menunjukkan adanya kesenjangan dalam berbagai variabel. Isu utamanya adalah kesenjangan distribusi pupuk bersubsidi yang menyebabkan keterlambatan atau tidak memadainya pasokan, yang secara langsung berdampak pada produktivitas pertanian.

Kemudian, terjadi kecurangan dalam proses distribusi pupuk, terutama oleh pengecer tidak resmi yang menjual kembali pupuk bersubsidi dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, ketidaksesuaian data usulan (e-GNDP) yang diajukan dengan kebutuhan petani, dan malapraktik lainnya.

Masalah lainnya adalah kurangnya fasilitas pendukung, seperti informasi pertanian digital , terbatasnya mesin perekam data elektronik di setiap kios pupuk, fasilitas jalan yang kurang memadai, dan sebagainya. Tantangan-tantangan ini muncul dari keterbatasan finansial, sehingga memenuhi kebutuhan petani dalam program pupuk bersubsidi merupakan tugas yang berat. Meskipun pemerintah telah berdedikasi untuk meningkatkan implementasi program pupuk bersubsidi di lapangan, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki.

Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas program pupuk bersubsidi, masih terdapat kesenjangan kritis dalam tata kelola distribusi, termasuk kesenjangan distribusi pupuk, keterlambatan, pelanggaran peraturan harga, dan praktik-praktik penipuan. Studi ini secara inovatif membahas isu-isu tersebut, mengeksplorasi tata kelola distribusi yang dinamis dari kebijakan tersebut, dengan fokus khusus pada bagaimana intervensi kebijakan dan tata kelola pupuk bersubsidi berdampak pada proses alokasi, dinamika distribusi, pelanggaran harga, dan strategi kompensasi yang adaptif bagi petani. Dengan demikian, studi ini tidak hanya berkontribusi pada pengetahuan yang ada, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan implementasi program guna memenuhi kebutuhan ketahanan pangan Indonesia yang terus meningkat.

Artikel ini disusun sebagai berikut: Metodologi penelitian disajikan pada menyajikan temuan penelitian. Hasil, perbandingan dengan penelitian lain, implikasi dan penjelasan temuan, kekuatan, dan keterbatasan akan dibahas di Bagian. Selanjutnya, Bagian membahas arah potensial untuk penelitian di masa depan.

2. Metodologi penelitian

Lokasi studi dan sampel penelitian

Studi ini dilaksanakan di Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang) dan Kabupaten Wajo, dua daerah penghasil beras utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Dirjen PSP, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia, 2023, kedua kabupaten ini menggunakan pupuk bersubsidi dengan tingkat yang relatif tinggi secara nasional. Dalam studi ini, data primer dan sekunder digunakan. Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Kantor Kecamatan, Kantor Penyuluh Pertanian Tingkat Kecamatan, distributor pupuk, pengecer/kios pupuk, kelompok tani, dan petani merupakan informan kunci yang menyediakan data primer melalui wawancara mendalam.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui laporan dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo, dan Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian), PT Pupuk Indonesia Holding Company (PT PIHC), dan situs web resmi pemerintah.

Kondisi umum lokasi penelitian

Kabupaten Sidenreng Rappang

Sebagai lumbung padi nasional, Kabupaten Sidenreng Rappang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sidrap merupakan salah satu daerah pertanian di Sulawesi Selatan. Terdapat 11 kecamatan di kabupaten ini, yang sebagian besar merupakan daerah pertanian padi. Di Kabupaten Sidrap, terdapat 49.396 ha lahan sawah pada tahun 2021, 10.854 ha lahan sawah non irigasi, dan 38.542 ha lahan sawah irigasi. Kecamatan Pitu Riawa, Watang Sidenreng, dan Pitu Riase memiliki lahan sawah terbanyak. Sekitar 45.576 ha (92,27%) sawah ditanami dua kali dalam setahun, dan sisanya hanya ditanami satu kali dalam setahun dan tidak ditanami padi. Kabupaten ini memiliki 71.248 kepala keluarga dalam rumah tangga petani pada tahun 2019. Jumlah terbanyak, 11.675 rumah, berada di Kecamatan Maritengngae, dan jumlah terkecil, 3.000 rumah, berada di Kecamatan Kulo.

Pada tahun 2022, petani di Kabupaten Sidrap membutuhkan 25.446.851 ton pupuk urea, 192.982 ton pupuk ZA, dan 28.037.105 ton pupuk NPK Phonska untuk tanaman padi mereka. Pupuk bersubsidi yang disalurkan meliputi 13.530 ton pupuk NPK Phonska, 190 ton pupuk ZA, dan 17.152 ton urea. Akibatnya, terjadi kelangkaan pupuk NPK, ZA, dan urea. Para petani membeli pupuk dari pasar terbuka untuk menutupi kekurangan tersebut.

Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo, dengan ibu kotanya Sengkang, terletak di pusat Provinsi Sulawesi Selatan, 242 km dari Makassar. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 2.506,19 ^km2 atau 4,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan terdiri dari 811,84 ^km2 pertanian lahan kering dan 916,62 ^km2 lahan sawah beririgasi. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap di sebelah utara, Kabupaten Bone dan Soppeng di sebelah selatan, Kabupaten Bone dan Soppeng di sebelah timur, serta Kabupaten Soppeng dan Sidrap di sebelah barat. Empat belas kecamatan dan 190 desa/kelurahan membentuk Kabupaten Wajo.

Jumlah penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 2022 adalah 379.706 jiwa, dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 195.313 jiwa (51%) dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 184.393 jiwa (49%). Rasio jenis kelamin pada tahun 2021 adalah 94,00, yang berarti terdapat 94 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Kabupaten Wajo pada tahun 2021. Kepadatan penduduknya adalah 151 jiwa/km2. Kecamatan Tempe memiliki kepadatan tertinggi (1.685 jiwa/km2), dan Kecamatan Keera memiliki kepadatan terendah (55 jiwa/km2).

Kabupaten Wajo menggunakan lahan pertanian terluas kedua di Provinsi Sulawesi Selatan, setelah Kabupaten Bone. Bahkan jika digabungkan dengan lahan sawah yang menggunakan irigasi teknis atau yang biasa disebut dengan sawah, sebagian besar lahan sawah tersebut merupakan sawah tadah hujan (65.083 ha). Sisanya adalah irigasi teknis (7.950 ha) dan irigasi setengah teknis (587 ha). Di Kabupaten Wajo, petani membutuhkan 30.984.205 ton pupuk urea, 441 ton pupuk SP36, dan 48.646.470 ton pupuk NPK Phonska untuk menanam padi. Pada tahun 2022, sebanyak 17.152 ton urea, 190 ton pupuk ZA, dan 13.530 ton pupuk NPK Phonska dialokasikan sebagai pupuk bersubsidi. Dengan demikian, terjadi kelangkaan pupuk NPK, urea, ZA, dan bahan kimia lainnya. Petani membeli pupuk dari pasar bebas untuk menutupi kekurangan tersebut.

Metode analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan informasi audiovisual. Data yang diperoleh terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan secara langsung dengan responden di lapangan atau di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai studi literatur dan sumber-sumber lain dari lembaga/instansi terkait sebagai data pendukung untuk melengkapi data primer.

Kerangka kerja metodologi penelitian

Pada awalnya, analisis dilakukan secara induktif dengan mengelompokkan data yang ada berdasarkan jenis gagasan dan kecenderungannya. Setelah ditemukan pola yang lengkap, analisis dilanjutkan dengan metode deduktif untuk menyempurnakan data dan gagasan. Analisis data diperkuat dengan menggunakan perspektif kekuasaan Michell Foucault. Kebijakan pemerintah merupakan bagian dari praktik kebijakan untuk membangun sistem kontrol dan pengawasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang pertanian, seperti ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani melalui penyajian data secara deskriptif.

3. Hasil dan pembahasan

Lokasi pupuk bersubsidi yang tidak mencukupi

Jumlah keseluruhan pupuk yang dibutuhkan oleh petani, menurut RDKK, adalah antara 22,57 hingga 26,18 juta ton, atau sekitar Rp 63-65 triliun per tahun, menurut data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jika pemerintah ingin meningkatkan ketahanan pangan dengan upaya yang paling signifikan dan hasil yang terbaik, maka anggaran tersebut harus dipenuhi. Namun, pada kenyataannya, kebutuhan pupuk tidak dapat sepenuhnya dipenuhi, menurut data dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Hanya Rp 25,27 triliun, atau 9 juta ton pupuk, yang dapat dibeli dengan anggaran subsidi pupuk yang tersedia dari pemerintah. Sederhananya, 37% dari total kebutuhan pupuk yang dapat dipasok, artinya petani harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mengisi kekosongan kebutuhan pupuk yang tidak dapat dipenuhi oleh pupuk bersubsidi.

Petani secara langsung merasakan dampak dari kurangnya alokasi subsidi pupuk. Sebagai contoh, petani akan menerima 250 kg urea dan 117 kg NPK setiap musim tanam (PS) pupuk bersubsidi di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sebaliknya, urea adalah 250 kg per PS, dan NPK adalah 100 kg per ha per PS di Kecamatan Pitumpanua. Petani mengklaim bahwa jumlah ini, terutama NPK, tidak mencukupi karena lahan mereka idealnya membutuhkan 300 kg pupuk NPK per PS dan 250 kg pupuk urea per ha. Penyuluh mengklaim bahwa alokasi tersebut jauh lebih sedikit daripada yang diberikan pada tahun 2021.

Saat ini, hanya 250 kg urea per ha, 150 kg NPK, 100 kg ZA, dan 25 kg SP36 per PS yang dialokasikan sebagai pupuk bersubsidi. Jatah untuk urea hanya 233 kg per ha dan hanya 129 kg per ha untuk pupuk NPK di Kabupaten Sidrap, namun kebutuhannya, menurut RDKK, adalah urea 275 dan NPK 250.

Petani juga memiliki masalah dalam menghapus pupuk SP36 dan ZA dari daftar pupuk yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi. Sebagai contoh, petani di Desa Pattirlokka, Kabupaten Wajo, menyatakan bahwa pupuk SP36 dan ZA tidak tersedia, padahal mereka membutuhkan pupuk tersebut karena sawah mereka merupakan sawah tadah hujan. Penyuluh pertanian lapangan yang bertugas di Kecamatan Keera memberikan pernyataan sebagai berikut:

Petani meminta agar subsidi SP36 diberlakukan kembali, dan mereka menuntut kepastian pada setiap pertemuan sehingga mereka dapat menyampaikan hal ini kepada para pengambil kebijakan. (Penyuluh kecamatan Keera, komunikasi pribadi penulis, 10 Februari 2023)

Menurut penyuluh lapangan di Kecamatan Keera, petani di daerah tersebut merekomendasikan alokasi pupuk sebagai berikut: 200 kg urea, 250 kg NPK, 50 kg ZA, dan 100 kg SP36 per ha per PS, terutama untuk daerah yang memiliki tanah tadah hujan. Menurut pengalaman petani, penggunaan pupuk lengkap dapat meningkatkan hasil panen hingga 70-80 karung, atau sekitar 7-8 ton per ha, sedangkan pupuk seadanya hanya menghasilkan panen sekitar 4-5 ton.

Oleh karena itu, ada perbedaan dalam menerapkan dosis yang direkomendasikan yaitu 3 ton beras per hektar, baik secara penuh maupun sebagian. Oleh karena itu, petani kehilangan sekitar Rp 12 juta per hektar jika menggunakan pupuk seadanya. Tiga karung NPK tambahan dapat dibeli dengan harga Rp 375.000 per karung. Petani yang menyadari kerugian ini mencari cara lain untuk mendapatkan pupuk, seperti harga non-subsidi, kredit, atau dengan membayar setelah panen. Petani tidak memiliki banyak pilihan selain membeli pupuk non-subsidi, meskipun harganya lebih mahal ketika subsidi tidak dapat menutupi kebutuhan pupuk mereka.

Ketidak cukupan lokasi pupuk bersubsidi juga dapat diamati di negara-negara Afrika Sub-Sahara yang menerapkan kebijakan yang sama[], meskipun dalam kasus ini, mekanisme distribusinya berbeda dengan Indonesia. Masalah ini bermula dari penurunan anggaran untuk pupuk bersubsidi akibat beban keuangan negara. Ketersediaan pupuk bersubsidi yang terbatas di lapangan menyebabkan adanya persaingan untuk mendapatkannya dan peluang penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu.

Disadur dari: degruyter.com

JAKARTA - Holding BUMN tambang, MIND ID , dipastikan akan menguasai 14 persen saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Untuk mengambil alih saham tersebut, MIND ID  telah menyiapkan sejumlah dana. Direktur Keuangan MIND ID  Akhmad Fazri mengatakan dana yang digunakan untuk membeli saham Vale berasal dari keuangan internal perusahaan.

Menurutnya, dividen dari PT Freeport Indonesia sudah mencukupi. “Mungkin dari kas internal kami, karena dividen Freeport cukup besar,” kata Fazri kepada wartawan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (29/8). Jumlah dana yang disiapkan oleh MIND ID  sebesar Rp 7 triliun.

Namun, Fazri menegaskan jumlah tersebut belum pasti karena belum ada harga pasti dan persentase saham yang akan diberikan Vale.“Mungkin sekitar Rp 7 triliun,” kata Fazri singkat. Mengenai penggunaan skema penerbitan obligasi untuk mendapatkan tambahan dana, Fazri mengatakan, hal tersebut belum perlu dilakukan mengingat dana internal perusahaan masih mencukupi.

Selain itu, dividen dari perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan MIND IDmasih rutin menyetor dividen, seperti PT Bukit Asam Tbk, TP timah dan freeport. Sebelumnya, dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI, Direktur utama MIND ID Hendi Prio Santoso menegaskan pihaknya telah menyiapkan dana jika PT Vale Indonesia melepas 14 persen sahamnya.

“Insya Allah siap, Pak,” kata Hendi. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan dari para pemangku kepentingan termasuk Kementerian dan Lembaga terkait mengenai pentingnya konsolidasi aset dan laporan keuangan serta peran MIND ID sebagai pemegang saham pengendali, mengingat dalam B2B kewajiban divestasi hanya 11 persen.

“Perlu dukungan dari pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, untuk memastikan bahwa pengaturan kewajiban investasi dan konsekuensi pelepasan wilayah yang tertuang dalam Kontrak Karya (KK) tahun 2014 juga diimplementasikan secara jelas dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang akan diberikan rencananya,” lanjut Hendi. Ia juga meminta dukungan untuk menyelesaikan proses divestasi sebelum memperpanjang KK menjadi IUPK. 

Disadur dari: voi.id

JAKARTA - Direktur utama PT Timah (Persero) Tbk (TINS) Ahmad Dani virsal buka suara terkait kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk selama 2015-2022 yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Virsal mengaku pihaknya belum bisa memberikan komentar lebih jauh terkait estimasi kerugian tersebut karena hasil tersebut dikeluarkan oleh ahli lingkungan hidup.

Asal tahu saja, taksiran kerugian tersebut dikeluarkan oleh pakar lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo yang menyatakan bahwa kerugian tersebut merupakan kerugian akibat kerusakan lingkungan di kawasan hutan dan non kawasan hutan.

“Kalau itu kan domainnya ahli lingkungan, jadi kita tidak bisa membuat tandingan atau apa, karena itu diumumkan oleh ahli di bidangnya. Ahli di bidang lingkungan hidup,” katanya kepada awak media di Senayan, dikutip Rabu, 3 April.

Terkait kerugian internal perusahaan, Virsal mengaku pihaknya masih menyelidiki apa saja yang terjadi selama 5 tahun terakhir sejak 2018.“Kami juga sedang menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi selama 5 tahun terakhir. Saat ini sedang kami selidiki dan investigasi di internal maupun dari kontrak dan kerjasama yang ada,” jelas Virsal.

Terkait adanya indikasi timah ilegal dari IUP PT Timah, Virsal mengakui bahwa memang ada praktik penambangan tanpa izin (PETI) atau illegal mining yang terjadi di wilayah pertambangan PT Timah dan di luar wilayah PT Timah seperti kawasan hutan. “Timah itu tidak ilegal, tapi pada dasarnya mengambilnya yang ilegal, bagaimana cara mengambilnya yang ilegal,” lanjut Virsal.

Untuk mengatasi praktik penambangan ilegal, Virsal mengatakan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penindakan. “Kami sendiri sudah melakukan pengawasan internal. Bekerjasama dengan APH setempat, kami akan melakukan penertiban,” pungkasnya.

Disadur dari: voi.id

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan porsi anggaran negara untuk subsidi pupuk, salah satu tindakan terakhir pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo menjelang pemilu 2024 mendatang. Jakarta Rabu, 17 Januari 2024 Seorang petani menabur pupuk di sawah di desa Mujur, Cilacap, Jawa Tengah. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan porsi anggaran negara untuk subsidi pupuk, salah satu tindakan terakhir pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo menjelang pemilu 2024 mendatang.

Keputusan ini menarik perhatian karena bertolak belakang dengan periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, yang sebelumnya memilih untuk memangkas subsidi pupuk. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa keputusan tersebut dilakukan dengan motif politik menjelang pemilu, dengan beberapa pihak meragukan keefektifannya terhadap pertanian Indonesia.

Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan Rp14 triliun (US$898,39 juta) dari anggaran negara yang dialokasikan untuk subsidi pupuk pada tanggal 2 Januari 2023. Ia menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk mengurangi impor beras dan komoditas pangan lainnya di tengah dampak El Nino terhadap hasil pertanian, terutama karena populasi Indonesia diproyeksikan meningkat 4 juta hingga 4,5 juta orang per tahun.

Presiden juga menjelaskan bahwa masalah pasokan pupuk di negara ini telah dipengaruhi oleh dampak krisis global, seperti Perang Rusia-Ukraina dan pandemi Covid-19, terhadap rantai pasokan pupuk di seluruh dunia. Kementerian Pertanian menyatakan stok pupuk yang ada saat ini sebanyak 1,7 juta ton cukup untuk memenuhi kebutuhan 1,6 juta ton pupuk untuk musim tanam pertama yang berlangsung dari oktober 2023 Perusahaan Induki hngga maret 2024 untuk 3,9 juta hektare (ha) lahan pertanian, yang akan digarap mulai Januari hingga Februari 2024.

Kementerian tersebut mengatakan bahwa kenaikan subsidi pupuk akan dialokasikan untuk musim tanam kedua. Jokowi, setelah berdiskusi dengan Pupuk Indonesia Holding Company, mengatakan bahwa 1,7 juta ton pupuk tersebut termasuk 1,2 juta ton pupuk bersubsidi. Namun, profesor Institut Pertanian Bogor dan Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mencatat bahwa biaya subsidi pupuk pemerintah melonjak dari Rp17,62 triliun di tahun 2013 menjadi Rp34,31 triliun di tahun 2019 berdasarkan data Kementerian Keuangan, tetapi produksi gabah kering giling turun dari 71,28 juta ton menjadi 54,6 juta ton di periode yang sama berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia mengatakan bahwa korupsi pada 20 persen dari subsidi tersebut berkontribusi pada kebijakan yang tidak berkorelasi dengan produksi beras. Keputusan Jokowi untuk menaikkan subsidi pupuk sebesar 70 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp40,68 triliun dari Rp26,68 triliun di tahun 2023 berbeda dengan kebijakan pupuk presiden pada periode kedua ketika ia memotong subsidi sebesar Rp10 triliun.

Keputusan ini diduga untuk mendukung kampanye kepresidenan Prabowo Subianto, yang menggandeng putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden, dengan cara meningkatkan tingkat persetujuan Jokowi sehingga orang-orang akan memberikan dukungan kepada kandidat yang paling mirip dengannya. Jokowi juga telah menaikkan subsidi pupuk menjelang pemilihan umum 2019, dan subsidi tersebut berkontribusi pada tingkat persetujuannya saat ini yang melebihi 73%. Kementerian Pertanian membantah bahwa kenaikan subsidi pupuk bermotif politik dan menyatakan bahwa keputusan tersebut dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian di tengah dampak fenomena cuaca El Nino.

Namun, Pusat Reformasi Ekonomi (Inti) Indonesia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya melakukan kebijakan ini ketika Perang Rusia-Ukraina menyebabkan lonjakan harga pupuk pada tahun 2022. Sudut pandang Setiap Kamis Apakah Anda ingin memperluas wawasan Anda atau tetap terinformasi dengan perkembangan terbaru, “Sudut pandang” adalah sumber yang tepat bagi siapa saja yang ingin terlibat dengan isu-isu yang paling penting.

Ombudsman Republik Indonesia menemukan masalah dalam tata kelola subsidi pupuk di Indonesia dari studi sistemik tentang pencegahan misadministrasi tata kelola subsidi pupuk yang dimulai pada tahun 2021, dan investigasi atas dugaan misadministrasi dalam data dan penebusan pupuk bersubsidi yang dimulai pada tahun 2022. Ombudsman menemukan bahwa permasalahan seputar pupuk bersubsidi meliputi ketidakjelasan dan ketidakefektifan tujuan kebijakan dan kriteria petani penerima subsidi, data penerima yang tidak akurat, distribusi subsidi yang tidak tepat, dan rancangan rencana anggaran yang tidak proporsional. 13 Sementara itu, calon presiden Ganjar Pranowo memasukkan penanggulangan kelangkaan pupuk secara nasional sebagai salah satu janji kampanyenya.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan perdagangan luar negeri dan kemitraan internasional lainnya untuk mendapatkan beberapa bahan baku pupuk, kecuali untuk gas alam yang menurutnya dapat diprioritaskan untuk diambil dari dalam negeri. Mantan gubernur Jawa Tengah ini juga menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan setidaknya tiga pabrik pupuk baru, baik untuk pupuk bersubsidi maupun non-subsidi, untuk mengatasi masalah ini.

Apa yang kami dengar Beberapa sumber mengatakan bahwa pemerintah belum mengirimkan proposal revisi anggaran untuk tambahan subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun ke DPR yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Para politisi di DPR menganggap penambahan subsidi pupuk ini lebih merupakan permainan politik untuk pemilihan umum yang akan datang, khususnya untuk mendulang suara dari masyarakat petani.

Calon presiden Prabowo Subianto juga mengangkat isu distribusi pupuk bersubsidi dalam debat capres pertama. Oleh karena itu, partai-partai politik di DPR yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak mempermasalahkan penambahan subsidi pupuk, meskipun perubahan anggaran tersebut melanggar hak-hak DPR atas anggaran. Sebagai komoditas politik, pasangan Ganjar-Mahfud juga menjanjikan tambahan subsidi pupuk jika mereka terpilih. Sebagai pengingat, penambahan subsidi pupuk juga pernah terjadi pada tahun 2019, sesaat sebelum pemilihan presiden.

Meskipun ada tambahan subsidi, beberapa petani tetap khawatir bahwa distribusi pupuk bersubsidi tidak akan adil. Masalah utama pupuk selalu ada pada distribusi. Banyak petani di daerah-daerah tertentu yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain itu, jumlah pupuk jenis tertentu yang didistribusikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan. Masalah lainnya adalah akurasi data penerima pupuk dan efektivitas pengawasan.

Biasanya, pupuk bersubsidi tidak tersedia bagi petani karena terlalu berharga bagi para politisi, dan dijual kembali sebagai pupuk non subsidi. Kementerian Pertanian juga diduga tidak transparan dalam menunjuk distributor dan pengecer resmi. Banyak perusahaan rekanan yang berafiliasi dengan pejabat atau anggota DPR. Hal ini semakin meningkatkan potensi maladministrasi, kerentanan terhadap penyimpangan, dan kemungkinan korupsi.

Sumber-sumber di Ombudsman Republik Indonesia mengkonfirmasi indikasi ini. Ombudsman menemukan bahwa kebocoran pupuk bersubsidi terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia. Disclaimer Konten ini disediakan oleh Tenggara Strategics bekerja sama dengan The Jakarta Post untuk menyajikan analisis terbaru yang komprehensif dan dapat diandalkan mengenai lanskap politik dan bisnis di Indonesia.

Akses edisi terbaru Tenggara untuk membaca artikel-artikel di bawah ini: Debat politik tidak banyak mengungkap kebijakan luar negeri, lebih banyak pada karakter kandidat Jokowi, PDI-P bertarung secara langsung di Jawa Tengah akankah Ganjar dan Anies bergabung untuk melawan Prabowo dalam pemilihan presiden? Mencari pengganti Firli pasca pemecatannya dari KPK Bisnis dan Ekonomi Menakar bisnis dan ekonomi Djarum, keterlibatan grup Wings dalam IKN Impor dan perluasan basis pajak untuk inisiatif susu gratis Prabowo Pemerintah bidik minuman manis dan plastik untuk kenaikan cukai tahun 2024.

Disadur dari: thejakartapost.com

Jakarta (Antara) - Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan jumlah pupuk bersubsidi yang disediakan, dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada tahun 2024. “Presiden sudah memenuhi kebutuhan petani seperti tahun 2014-2018. Kuantum pupuk (telah ditingkatkan menjadi) 9,55 juta ton,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah menghadiri rapat terbatas tentang pangan di Istana Negara di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan diskon pupuk juga mungkin akan diberikan oleh perusahaan-perusahaan milik negara yang diharapkan dapat meningkatkan akses petani terhadap pupuk. Selain itu, pemerintah juga telah mempermudah persyaratan bagi para petani yang ingin membeli pupuk dengan menggunakan KTP atau kartu tani.

“Semua harapan petani di Indonesia terpenuhi dalam rapat terbatas ini, dengan adanya penambahan kuantum pupuk hingga dua kali lipat,” ujar Mentan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan menyetujui pemberian diskon pupuk sekitar 40 persen untuk petani.

“Saya mengusulkan dan Pak Presiden (Joko Widodo) menyetujui itu nanti. Pupuk nonsubsidi akan didiskon sekitar 40 persen, sehingga kebutuhan pupuk bisa terpenuhi secara masif,” ujar Airlangga. Pemerintah sedang berupaya untuk mematangkan rencana penambahan kuota pupuk bersubsidi dan pemberian diskon pupuk untuk merespons tingginya harga beras di pasar.

Pemerintah juga telah memutuskan untuk meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun (sekitar US$894,5 juta). “Jika subsidi sudah diberikan, maka kebutuhan petani dapat dipenuhi lebih awal.

Dengan demikian, berapapun kebutuhannya, kita bisa memenuhinya. Oleh karena itu, selain menjaga (stabilitas) harga, kita juga harus menjaga produksi (beras) di semester kedua,” ujar Airlangga.

Disadur dari: en.antaranews.com

JAKARTA - Kinerja positif PT Pupuk Indonesia (Persero) kembali diakui sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbaik dan masuk dalam jajaran “Top Korporasi BUMN Awards 2023” bersama 10 BUMN lainnya dalam ajang TOP BUMN Awards 2023. Penghargaan secara simbolis diterima oleh SVP Corporate Secretary Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, mewakili manajemen di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Dalam acara tersebut, Wijaya menyampaikan bahwa penghargaan dari media Bisnis Indonesia ini merupakan bentuk pengakuan publik atas kinerja perusahaan yang optimal. Dia menjelaskan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari kinerja positif perusahaan di tahun 2022. “Kinerja positif ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan Kementerian BUMN kepada Pupuk Indonesia untuk memperkuat bisnis yang sudah ada dan berbagai pengembangan bisnis lainnya, terutama di sektor komersial,” ujar Wijaya.

Mulai tahun 2023, Wijaya menyebutkan bahwa Pupuk Indonesia akan menciptakan masa depan baru melalui berbagai pengembangan bisnis. Tidak hanya pupuk, namun juga bisnis kimia, khususnya blue ammonia dan green ammonia. Dalam pengembangan bisnis kimia, Pupuk Indonesia telah menjalin kerja sama dengan beberapa mitra strategis, baik dari dalam maupun luar negeri. Berkat inisiatif-inisiatif strategis tersebut.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, juga mendapatkan penghargaan sebagai “CEO Terbaik: Unggul dalam Solusi Intelijen Bisnis". Selain itu, setidaknya tiga anak usaha Pupuk Indonesia juga mendapatkan penghargaan Special Achievement dalam ajang ToP BUMN Awards 2023 untuk kategori “Industri Non Infrastruktur”. Ketiganya adalah Pupuk Kalimantan Timur yang mendapatkan penghargaan sebagai “Profitabilitas Terbaik”, disusul Pupuk Kujang sebagai peraih “ROA (Tingkat Pengembalian Aset) terbaik”, dan Petrokimia Gresik yang terpilih sebagai “Solvabilitas Terbaik”.

“Tentunya penghargaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh insan di lingkungan grup Pupuk Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menjadi pemimpin di pasar global dan menjadi yang terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” tegas Wijaya. Top BUMN Awards 2023 sendiri merupakan apresiasi dari Bisnis Indonesia Group kepada BUMN yang berprestasi. BUMN-BUMN tersebut dinilai berdasarkan kinerja, ide, inovasi, dan transformasi bisnis di tengah situasi ekonomi global dan domestik yang sangat dinamis. 

Sementara itu, deputi bidang hukum dan perundang-undangan kementerian badan usaha milik negara republik indonesia, Robertus Billitea, yang hadir dalam acara penganugerahan tersebut, mengatakan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang berperan sebagai perpanjangan tangan dan tulang punggung pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional.

Ia juga berharap agar para penerima penghargaan dapat semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi terbaiknya bagi kemajuan perekonomian. “Saya berharap para penerima penghargaan semakin termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi perekonomian dan kemajuan bangsa,” pungkas Robertus.

Disadur dari: pupuk-indonesia.com