Len memiliki seluruh saham Seri B dari keempat anggota holding industri pertahanan.

PT Len Industri (Persero) resmi menjadi Holding BUMN Industri Pertahanan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan akta inbreng atau pengalihan saham pemerintah antara Len Industri selaku induk holding dengan empat anggota industri pertahanan lainnya yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad dan PT Dahana di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/3/2022). 

Wamen I BUMN Pahala Nugraha Mansury mengatakan Kementerian BUMN telah resmi mengalihkan saham empat indhan kepada Len Industri. Saat ini, ucap Pahala, Len sebagai induk holding Defend ID memiliki seluruh saham Seri B dari keempat anggota holding Defend ID. Sementara itu, pemerintah memiliki satu lembar saham seri A Dwiwarna keempat perusahaan tersebut serta 100 persen saham Len. "Proses holding Indhan tidak menyebabkan perubahan pengendalian negara terhadap anggota holding. Negara tetap memegang kontrol, baik secara langsung melalui kepemilikan saham seri A Dwiwarna maupun secara tidak langsung melalui Len," ujar Pahala.

Pahala menyampaikan pengalihan saham ini sebelumnya telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo pada Januari lalu melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.5 Tahun 2022 tentang penambahan penyertaan modal negara (PMN) ke dalam modal saham Len. PP juga telah dilengkapi Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.40/KMK.06/2022 tentang penetapan nilai PMN ke dalam modal saham Len yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 14 Februari lalu. 

Direktur Utama Len Industri Bobby Rasyidin mengatakan holding BUMN Indhan akan membawa manfaat bagi seluruh anggota holding, terutama peningkatan kemampuan anggota holding dalam hal finansial, serta akses terhadap pendanaan. Bobby optimistis kehadiran holding juga dapat memperluas pasar industri ke skala regional dan internasional, termasuk meningkatkan bargaining power dalam kerja sama alih teknologi dengan mitra asing.

"2 Maret 2022 merupakan hari lahirnya holding Indhan dengan brand dan nama Defend ID. Terima kasih kepada Kementerian BUMN dan seluruh stakeholder BUMN Indhan yang terus mendukung proses pembentukan holding ini," ungkap Bobby. Bobby menjelaskan pembentukan Holding BUMN Indhan harus menjadi solusi dalam membangun industri pertahanan nasional yang maju, kuat, mandiri dan berdaya saing. Menurutnya, tujuan jangka panjang holding menciptakan kemandirian alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) TNI dan Polri, mengintegrasikan industri pendukung Command, Control, Communication, Computer, Cyber, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (C5ISR) dan energetic material, pengembangan rantai pasok, serta mendukung program prioritas pemerintah.

Dalam kesempatan ini, lanjut Bobby, juga dilakukan penandatanganan pernyataan komitmen bersama holding Indhan untuk mensukseskan program-program serta pengembangan industri pertahanan di Indonesia."Anggota holding berkomitmen melaksanakan upaya terbaik dalam melaksanakan program strategis klaster industri pertahanan dan membentuk empat tim taskforce guna mendukung pelaksanaannya," kata Bobby.

Komitmen bersama tersebut ditandatangani kelima direktur utama anggota holding yaitu Direktur Utama Len Industri Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT Dahana Wildan Widarman, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose, PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan dan PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod. Selain penyerahan akta inbreng, acara ini juga diisi dengan peluncuran komunitas Milenial Defend ID yang diberi nama Young Defend dan Talkshow yang dipandu langsung oleh Wamen Pahala. 

Sumber: republika.co.id

Pos Indonesia, yang didirikan pada 26 Juli 1995, menandai tonggak sejarah layanan pengiriman di Indonesia, tetap relevan dalam era digital melalui transformasi yang signifikan. Walaupun berdiri pada 1995, sejarah Pos Indonesia bermula dari masa pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-18, ketika layanan pos pertama di Batavia (sekarang Jakarta) berdiri pada tahun 1746. Seiring waktu, layanan pos dan telegraf diubah menjadi Jawatan PTT pada tahun 1906 oleh pemerintah kolonial Belanda, membentuk dasar pengembangan Pos Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

Setelah kemerdekaan, Jawatan PTT diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan berkembang menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Postel) pada tahun 1965, yang kemudian menjadi Pos Indonesia. Dalam perjalanannya, Pos Indonesia mengalami transformasi signifikan dari penyedia layanan pengiriman tradisional menjadi entitas modern yang mengadopsi teknologi terkini, termasuk dalam sistem pelacakan pengiriman.

Pos Indonesia telah melangkah lebih jauh dengan berinovasi dalam beberapa tahun terakhir, memperkenalkan layanan daring yang memberikan kemudahan pelacakan dan pengiriman paket bagi pelanggan. Sebagai mitra strategis untuk distribusi barang dan pertumbuhan bisnis lokal di seluruh Indonesia, Pos Indonesia bukan hanya sebagai perantara antara pelanggan dan layanan pengiriman nasional, tetapi juga berperan kunci sebagai pelopor e-commerce di Indonesia.

Perannya yang krusial dalam membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk masuk ke pasar daring menandai keberhasilan Pos Indonesia dalam menciptakan ekosistem e-commerce yang berdaya saing di Indonesia. Ini membuktikan bahwa Pos Indonesia tidak hanya bertahan di era digital, tetapi juga tumbuh dan berkembang menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang semakin terkoneksi secara global.

Dalam menghadapi transformasi digital, Pos Indonesia terus mengembangkan layanan dan infrastruktur untuk memenuhi tuntutan pasar yang terus berubah. Pada tahun 2021, Pos Indonesia meluncurkan layanan Pos Digital yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses layanan pos melalui platform digital. Hal ini mencakup layanan pengiriman online, pembelian tiket, pembayaran tagihan, dan layanan keuangan lainnya. Dengan langkah-langkah progresif ini, Pos Indonesia tidak hanya menjaga keberlanjutan operasionalnya tetapi juga menghadirkan kemudahan dan aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia.

Tujuan PT Pos Indonesia (Persero) dan DHL Express Indonesia adalah untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dan meningkatkan dan memperkuat akses jaringan global. Untuk menyinergikan kurir swasta terbesar di Malaysia dengan kekuatan jaringan nasional Pos Indonesia, PT Pos Indonesia (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama dengan GD Express Carrier Berhard.

Kerja sama ini akan meningkatkan waktu pengiriman di negara tujuan dari H+1 s/d H+5 menjadi H+2 maksimal. Akses pasar yang lebih luas ke Malaysia adalah keuntungan tambahan. Karena itu, bagi pengangkut GD Express Berhard, kerja sama ini sangat penting untuk mendapatkan akses ke pasar pengiriman ekspres. Kerja sama dengan Pos Indonesia dianggap sangat strategis bagi GD Express karena memungkinkan mereka untuk memperluas pasar pengiriman ekspres ke Indonesia.

Nanti, Badan Ekonomi Kreatif (BeKraf) akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyediakan logistik untuk bisnis e-commerce. Ini adalah bagian dari rencana e-commerce BeKraf saat ini. Revitalisasi PT Pos Indonesia menjadi logistik dapat membantu pengiriman barang yang dihasilkan dari transaksi online.

PT Pos Indonesia (Persero) telah menandatangani nota kesepahaman bersama dengan dua belas perusahaan swasta lainnya untuk menjalankan Sistem Logistik Nasional (Silognas), juga dikenal sebagai seamless logistic, secara kian mulus. PT Pos berperan sebagai fasilitator untuk terbangunnya seamless logistic. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai melalui nota kesepahaman ini. Pertama-tama, diharapkan sinergi antara BUMN ini dapat mengurangi biaya logistik nasional, yang saat ini berkisar sekitar 27%. Kedua, tujuan adalah untuk mengurangi perbedaan harga barang dan jasa antara daerah pedesaan dan kota. Ketiga, adalah untuk mendukung sistem perdagangan elektronik, atau e-commerce, sebagai inti dari prosesnya. Keempat, keinginan untuk mendorong UMKM dan membantu mereka menjadi lebih kompetitif juga terlihat.

Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi W. Setijono menandatangani MoU ini bersama dengan pimpinan dua belas BUMN, yaitu Direktur Utama PT Angkasa Pura I Sulistyo Wimbo S. Hardjito, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Plt Direktur Utama DAMRI Sarmadi Usman, Direktur Utama PT Djakarta Lloyd Arham Sakir Torik, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I Bambang Eka Cahyana,

Sumber:

https://id.wikipedia.org