Badan Usaha Milik Negara
Dipublikasikan oleh Raynata Sepia Listiawati pada 19 Februari 2025
PT. Brantas Abipraya (Persero) adalah salah satu badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Melalui anak usahanya, perusahaan ini juga mengoperasikan sejumlah pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.
Sejarah
Perusahaan ini memulai sejarahnya sebagai bagian dari "Badan Pelaksana Proyek lnduk Serbaguna Kali Brantas" atau biasa disebut sebagai Proyek Brantas. Pada tahun 1970, setelah berkunjung ke lokasi pembangunan Bendungan Karangkates dan Bendungan Selorejo, Menteri Pekerjaan Umum dan tenaga listrik saat itu, Sutami, menggagas pendirian badan usaha yang bergerak di bidang konsultansi dan konstruksi pengairan, namun hingga ia selesai menjabat, badan usaha tersebut belum dapat terbentuk.
Pada tahun 1979, Menteri Pekerjaan Umum saat itu, Purnomosidi Hadjisarosa menggagas pemekaran Proyek Brantas menjadi tiga unit, yakni:
Proses pemekaran tersebut kemudian diserahkan kepada Direktur Jenderal Pengairan saat itu, Suyono Sosrodarsono. Sebagai wadah dari Unit Pelaksanaan, awalnya dipertimbangkan PN Buwana Karya yang saat itu kondisinya kurang sehat. Namun karena proses penyehatan perusahaan memerlukan waktu yang cukup lama, maka pada tanggal 16 Mei 1980, Purnomosidi Hadjisarosa pun meminta persetujuan Presiden Soeharto untuk mendirikan persero baru, dan ternyata disetujui. Purnomosidi Hadjisarosa kemudian memberi nama Brantas Abipraya pada persero baru tersebut, yang berarti "Semangat Brantas".
Pada tahun 1995, perusahaan ini memindahkan kantor pusatnya dari Malang ke Jakarta. Pada tahun 2011, Brantas Abipraya mendirikan anak usaha bernama PT. Brantas Energi, agar dapat lebih fokus mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Pada tahun 2016, PT. Brantas Energi mulai mengoperasikan PLTS berkapasitas 2 MW di Gorontalo.
Organisasi
Saat ini, Brantas Abipraya memiliki tiga divisi operasi, yakni Divisi Operasi 1 (pembangunan gedung), Divisi Operasi 2 (pembangunan pengairan), dan Divisi Operasi 3 (pembangunan jalan dan jembatan). Selain itu, perusahaan ini juga memiliki tiga unit bisnis, yakni Abipraya Properti (pengembangan properti), Abipraya Alat (persewaan alat berat), dan Abipraya Beton (percetakan beton).
Portofolio Proyek
Sumber artikel: id.wikipedia.org
Badan Usaha Milik Negara
Dipublikasikan oleh Anisa pada 18 Februari 2025
Semen Indonesia
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang juga dikenal sebagai Semen Indonesia Group atau SIG, adalah perusahaan milik negara Indonesia yang bekerja dalam produksi bahan bangunan. Hingga akhir tahun 2022, perusahaan ini memiliki pabrik di Indonesia dan Vietnam dengan kapasitas terpasang total 56,5 juta ton semen untuk mendukung kegiatan bisnisnya.
Sejarahnya, pabrik semen didirikan oleh pemerintah Indonesia sebagai NV Pabrik Semen Gresik pada tahun 1951 untuk membangun pabrik dengan kapasitas 250.000 ton semen per tahun. Pada tahun 1957, Presiden Soekarno meresmikannya. Perusahaan ini diubah menjadi perusahaan negara (PN) pada tahun 1961 dengan nama PN Semen Gresik. Kemudian, pada tahun 1969, badan hukumnya kembali diubah menjadi persero.
Perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tahun 1991. Kapasitas terpasang perusahaan pada saat itu mencapai 1,8 juta ton semen per tahun. Namun, setelah mengakuisisi Semen Padang dan Semen Tonasa pada tahun 1995, kapasitas terpasang perusahaan naik menjadi 8,5 juta ton semen per tahun. Pada tahun 1995, CEMEX resmi memiliki 14% saham perusahaan, yang kemudian meningkat menjadi 25,5% pada tahun berikutnya. Pada tahun 2006, Blue Valley membeli 24,9% saham CEMEX, yang kemudian meningkat menjadi 48,99% empat tahun kemudian.
Perusahaan tersebut membeli 80,64% saham Holcim Indonesia melalui Semen Indonesia Industri Bangunan pada Januari 2019. Kemudian, perusahaan tersebut berganti nama menjadi Solusi Bangun Indonesia. Selain itu, nama Holcim diubah menjadi Dynamix. Pada tahun 2020, perusahaan mengubah nama dagangnya dari Semen Indonesia menjadi SIG. Pada tahun 2021, Taiheiyo Cement asal Jepang memiliki 15% saham perusahaan, dan pada tahun 2022, pemerintah menyerahkan sebagian besar saham Semen Baturaja ke perusahaan.
- Semen Portland Tipe I, juga dikenal sebagai semen Portland biasa (OPC), adalah semen hidraulis yang banyak digunakan untuk konstruksi umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Contohnya termasuk perumahan, bangunan, gedung bertingkat, jembatan, landasan pacu, dan jalan raya.
- Semen Portland Tipe II, juga disebut sebagai semen yang tahan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang, digunakan untuk konstruksi di pinggir laut, tanah rawa, dermaga, saluran irigasi, beton massa, dan bendungan.
- Semen Portland Tipe III dibuat untuk memenuhi persyaratan bangunan yang membutuhkan kekuatan tekan awal yang tinggi setelah proses pengecoran dan harus diselesaikan secepat mungkin. Semen Portland Tipe V, misalnya, digunakan untuk membuat jalan raya, bangunan tingkat tinggi, dan bandara udara. Jenis semen ini cocok untuk membuat instalasi pengolahan limbah pabrik, konstruksi dalam air, jembatan, terowongan, pelabuhan, dan pembangkit tenaga nuklir, serta bangunan pada tanah dan air yang mengandung sulfat tinggi.
- Cement Blended Special (SBC). Semen khusus yang dibuat untuk digunakan dalam pembangunan megaproyek jembatan Surabaya-Madura, juga dikenal sebagai Suramadu, dan sesuai untuk digunakan dalam lingkungan dengan air laut. dikemas dalam cairan.
- Cement Portland Pozzolan (PPC). Semen hidraulis dibuat dengan menggiling gypsum, terak, dan bahan pozzolan. digunakan untuk konstruksi umum dan struktur yang membutuhkan ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. Jembatan, jalan raya, perumahan, dermaga, beton massa, bendungan, bangunan irigasi, dan fondasi pelat penuh adalah beberapa contohnya.
PT Semen Baturaja
PT Semen Baturaja Tbk adalah anak perusahaan Semen Indonesia yang bergerak di bidang produksi semen. Perusahaan ini memiliki pabrik utama di Baturaja serta fasilitas penggilingan dan pengantongan semen di Palembang dan Panjang, dan memiliki kantor perwakilan di Jakarta untuk membantu kegiatan bisnisnya.
PT Semen Baturaja didirikan pada tahun 1974 sebagai perusahaan patungan antara Semen Padang (55%) dan Semen Gresik (45%). Pada 9 November 1979, pemerintah Indonesia memiliki 88% saham perusahaan, sementara Semen Gresik dan Semen Padang hanya memiliki 7% dan 5%. Perusahaan ini juga diberi status persero karena mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah.Pemerintah Indonesia secara resmi membeli semua saham perusahaan pada tanggal 15 Oktober 1991. Perusahaan meningkatkan kapasitas terpasangnya hingga 500.000 ton semen per tahun pada tahun 1992. Selain itu, selama dua tahun, perusahaan juga menjalankan proyek Optimalisasi I (OPT I), yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas terpasangnya hingga 550.000 ton semen per tahun.
Pada tahun 1996, perusahaan ini memulai proyek Optimalisasi II (OPT II) dengan tujuan mencapai kapasitas terpasang sebesar 1,25 juta ton semen per tahun. OPT II akhirnya dapat diselesaikan pada tahun 2001. Sepuluh tahun kemudian, perusahaan membangun fasilitas baru yang memiliki kapasitas 750.000 ton semen per tahun. Setelah proyek selesai pada Juli 2013, perusahaan dapat mencapai kapasitas terpasang 2 juta ton per tahun. Perusahaan ini melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Juni 2013. Pabrik Baturaja II, yang dapat menghasilkan 1,85 juta ton semen per tahun, kemudian dibangun dengan dana dari penawaran umum perdana. Pabrik ini dibangun pada tahun 2015, dan dibuka secara penuh pada 1 September 2017. PT Semen Baturaja dapat memproduksi 3,85 juta ton semen setiap tahun berkat pabrik tersebut. Perusahaan ini tidak lagi berstatus persero setelah pemerintah menyerahkan sebagian besar sahamnya ke Semen Indonesia, yang menjadi induk usaha Semen Padang dan Semen Gresik pada 2014.
Disadur dari:
Badan Usaha Milik Negara
Dipublikasikan oleh Afridha Nu’ma Khoiriyah pada 18 Februari 2025
Menanggapi tuduhan baru-baru ini yang menjual senjata kepada militer Myanmar, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) dan DEFEND ID membantah keras keterlibatan mereka dalam kegiatan tersebut.Tuduhan tersebut muncul setelah adanya Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 75/287, yang melarang pasokan senjata ke Myanmar. Secara khusus, PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia, yang semuanya berada di bawah naungan DEFENF ID, diduga terlibat dalam dugaan penjualan senjata tersebut.
Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara menyatakan kurangnya pengetahuannya mengenai tuduhan ini, dengan menyatakan, "Saya belum mendengarnya. Saya tidak tahu informasinya. Jujur saja, saya tidak tahu, saya belum dapat informasi."Kartika menegaskan bahwa saat ini pihaknya sedang dalam proses pemeriksaan atas tuduhan tersebut. Dia menegaskan bahwa dia belum menerima informasi apapun terkait penjualan senjata ke Myanmar oleh BUMN.
Defend Id mengklaim tidak ada kegiatan ekspor
Laporan-laporan menyebutkan bahwa PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia adalah perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam penjualan senjata tersebut, yang semuanya beroperasi di bawah naungan DEFENF ID. Pada hari Jumat, 6 Oktober 2023, DEFENF ID mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan kembali bahwa tidak ada kegiatan ekspor oleh industri pertahanan Indonesia ke Myanmar setelah 1 Februari 2021, sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 75/287, yang melarang pasokan senjata ke Myanmar.
Defend Id, melalui PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding yang terdiri dari PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), dan PT PAL Indonesia menyatakan mendukung penuh upaya resolusi PBB untuk menghentikan kekerasan di Myanmar.PT Pindad, khususnya, menegaskan bahwa mereka tidak mengekspor produk apapun ke Myanmar setelah seruan Dewan Keamanan PBB pada 1 Februari 2021.
"Dapat kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan ekspor produk alphankam ke Myanmar, khususnya setelah seruan Dewan Keamanan PBB pada 1 Februari 2021, terkait dengan kekerasan di Myanmar," tegas DEFEND ID.
Ekspor amunisi olahraga
Lebih lanjut, DEFEND ID mengklarifikasi bahwa ekspor yang dilakukan sebelumnya ke Myanmar hanya terbatas pada amunisi dengan spesifikasi penggunaan untuk olahraga untuk partisipasi Myanmar dalam ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) 2016. Demikian pula, PTDI dan PT PAL tidak memiliki catatan kolaborasi atau penjualan produk ke Myanmar."Kami dapat memastikan bahwa tidak ada kerjasama atau penjualan produk alutsista dari kedua perusahaan ini ke Myanmar," pungkas mereka.
Sebagai perusahaan yang mampu mendukung sistem pertahanan negara, Defend Id secara konsisten menyelaraskan diri dengan sikap pemerintah Indonesia. Mereka tetap patuh dan teguh dalam mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk kebijakan luar negeri Indonesia.
Bantahan tegas dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan DEFEND ID terhadap tuduhan ini merupakan bantahan yang kuat terhadap klaim tersebut, dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjunjung tinggi peraturan internasional dan menjaga transparansi dalam operasi mereka. Masalah ini masih dalam penyelidikan karena pihak berwenang berusaha untuk memastikan keakuratan tuduhan tersebut.
Aktivis domestik dan internasional menyuarakan keprihatinan atas dugaan perdagangan senjata ilegal dengan Myanmar sekelompok aktivis hak asasi manusia telah menyoroti dugaan perdagangan senjata ilegal antara Indonesia dan Myanmar, yang menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi pelanggaran terhadap sanksi-sanksi internasional.
Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung Indonesia, yang sebelumnya memimpin misi pencari fakta PBB di Myanmar, menyoroti cakupan penjualan senjata ilegal, yang dilaporkan mencakup berbagai macam persenjataan, termasuk senapan serbu, pistol, amunisi, kendaraan militer, dan peralatan lainnya. Darusman dan para aktivis lainnya mengajukan pengaduan resmi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tanggal 2 Oktober 2023.
Menurut Darusman, penjualan senjata ini telah berlangsung selama satu dekade terakhir dan dikaitkan dengan dugaan kekejaman terhadap etnis minoritas rohingya di Myanmar sejak tahun 2021. Selain Marzuki Darusman, Za Uk Ling, pemimpin perusahaan hak asasi manusia etnis Chin, dan perusahaan hak asasi manusia Internasional Myanmar Accountability Project juga menyampaikan keprihatinannya kepada Komnas HAM.
Mereka menyampaikan bukti-bukti dari sumber-sumber terbuka dan laporan media yang mengindikasikan bahwa tiga perusahaan Indonesia telah melakukan transfer senjata dan amunisi ke Myanmar melalui True North Co Ltd. True North adalah perusahaan swasta yang menegosiasikan kesepakatan antara militer Myanmar dan produsen senjata Indonesia.
Yang perlu dicatat, Htoo Htoo Shein Oo, putra dari Menteri Perencanaan dan keuangan junta Myanmar, Win Shein, adalah pemilik True North. Win Shein saat ini menjadi target sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa.Tuduhan ini telah menarik perhatian dunia internasional, dimana para pembela hak asasi manusia dan ahli hukum terus memantau perkembangannya.
Pemerintah Indonesia, bersama dengan pihak-pihak yang berwenang, diharapkan untuk menyelidiki klaim-klaim ini secara menyeluruh untuk memastikan kebenarannya dan mengambil tindakan yang tepat jika diperlukan. Seiring dengan berkembangnya situasi, kekhawatiran akan potensi pelanggaran terhadap sanksi dan peraturan internasional terus meningkat.
Disadur dari: indonesiabusinesspost.com
Badan Usaha Milik Negara
Dipublikasikan oleh Afridha Nu’ma Khoiriyah pada 18 Februari 2025
Manfaat dari layanan organisasi pemberi kerja profesional (PEO)
Ketika harus mempekerjakan orang untuk menjalankan bisnis anda di negara asing seperti Indonesia, pendekatan tradisional yang dilakukan adalah mendirikan perusahaan yang beroperasi penuh yang mematuhi peraturan SDM, pajak, dan peraturan lainnya. Namun, proses pendirian perusahaan di Indonesia bisa memakan waktu beberapa bulan. Selama itu, perusahaan yang dimaksud tetap tidak beroperasi, menimbulkan biaya operasional yang signifikan dan membutuhkan modal investasi yang besar. Pendekatan ini juga berarti bahwa perusahaan yang berinvestasi mungkin tidak sepenuhnya memahami bisnis, lanskap keuangan, preferensi konsumen, atau budaya lokal pasar asing.
Strategi masuk pasar yang tetap ini dapat menyebabkan kesalahan yang dapat dihindari seperti:
Mempertimbangkan tantangan-tantangan ini, semakin banyak perusahaan saat ini memilih pendekatan yang lebih bijaksana, dengan menguji atau menargetkan kehadiran yang lebih kecil atau jangka pendek di Indonesia - yang memungkinkan perusahaan untuk memitigasi risiko dan mendapatkan wawasan pasar yang berharga sebelum membuat komitmen yang signifikan. Model yang kurang dikenal bagi perusahaan untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko masuk ke pasar tersedia di beberapa pasar Asia. Sebagai alternatif, model masuk pasar baru yang disebut Global Staffing memungkinkan investor asing untuk berbisnis di Indonesia dalam jangka waktu pendek tanpa harus memiliki badan hukum sendiri.
Memahami solusi kepegawaian global dan PEO: bagaimana cara kerjanya?
Global Staffing Solutions (GSS) adalah strategi masuk pasar dan rangkaian layanan yang dapat mempermudah bisnis untuk beroperasi secara internasional. Kunci utama dalam rangkaian GSS adalah layanan Professional Employer Organization (“PEO”). Professional Employer Organization (PEO) adalah penyedia layanan pihak ketiga yang bertindak sebagai pemberi kerja untuk bisnis, mengelola semua fungsi terkait sumber daya manusia, termasuk penggajian, tunjangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Dengan bermitra dengan PEO, investor dapat melibatkan karyawan lokal dan menavigasi seluk-beluk ketenagakerjaan di Indonesia, tanpa perlu mendirikan badan hukum.
Hal ini mengakibatkan perusahaan lokal mengambil beban manajemen SDM karyawan sehari-hari, penggajian, dan kepatuhan pajak, membebaskan sumber daya penting Anda sehingga Anda, sebagai perusahaan internasional, dapat fokus pada bisnis Anda dan mengeksplorasi pilihan Anda di pasar yang baru atau asing.
Ini berarti, sementara perusahaan luar negeri dan karyawan outsourcing-nya akan mempertahankan kontrol normal sehari-hari dan hubungan kerja dengan karyawan, penyedia layanan lokal di Indonesia akan menangani semua mitigasi risiko, kepatuhan, penggajian, dan tunjangan di lapangan.
Keuntungan mengadopsi strategi solusi kepegawaian global
Perusahaan asing dapat mengambil manfaat dari layanan GSS dengan mempekerjakan karyawan penuh waktu untuk bekerja di pasar luar negeri dengan tetap mematuhi hukum setempat, tanpa waktu dan investasi yang dibutuhkan untuk mendirikan dan mengoperasikan badan hukum di luar negeri.
Layanan ini secara khusus dapat memberikan keuntungan berikut bagi bisnis
Keahlian dan dukungan lokal
Dengan bermitra dengan penyedia layanan PEO, investor mendapatkan akses ke tim ahli lokal yang memiliki pengetahuan luas tentang pasar Indonesia. Para profesional ini dapat memberikan panduan dan dukungan dalam berbagai aspek, termasuk rekrutmen, hubungan karyawan, nuansa budaya, dan wawasan pasar. Keahlian lokal ini dapat sangat berharga bagi bisnis yang ingin membuat keputusan yang tepat dan menavigasi tantangan unik dalam beroperasi di Indonesia.
Mempekerjakan staf dengan biaya tenaga kerja lokal
Melalui GSS, perusahaan asing dapat dengan mudah mempekerjakan karyawan dengan upah lokal yang wajar, yang menghindari biaya yang tidak perlu karena kurangnya pengetahuan tentang standar upah lokal dan estimasi yang salah dari anggaran tenaga kerja.
Hal ini juga memberikan kesempatan kepada investor asing untuk menguji orang lokal dan menilai kesesuaian untuk dipekerjakan di bawah struktur permanen lokal atau, menentukan keahlian tambahan apa yang harus dimiliki oleh karyawan “pertama” perusahaan untuk memberikan hasil di negara tersebut.
Manajemen karyawan yang dialihdayakan
Karena hubungan kerja antara karyawan dan penyedia lokal, tim SDM dapat membantu pemberi kerja asing dengan perhitungan gaji, kontribusi asuransi sosial, deklarasi pajak penghasilan individu (IIT), dan penggantian biaya untuk karyawan lokal mereka. Layanan GSS membebaskan perusahaan asing dari urusan SDM dan administrasi sehari-hari, sehingga mereka dapat berkonsentrasi pada kegiatan bisnisnya.
Mempekerjakan karyawan yang sesuai dengan hukum ketenagakerjaan
Menavigasi peraturan ketenagakerjaan yang kompleks dan standar kepatuhan di negara asing bisa menjadi tugas yang menakutkan. Untungnya, bermitra dengan PEO di Indonesia dapat membantu investor mengurangi tantangan ini. Penyedia layanan PEO yang memiliki reputasi baik akan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum dan peraturan ketenagakerjaan setempat, memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan semua persyaratan hukum, meminimalkan risiko penalti dan komplikasi hukum.
Cukup banyak orang asing dan staf lokal yang terus dipekerjakan “di luar pembukuan” di Indonesia dan dikirimi uang dari perusahaan di luar negeri langsung ke rekening bank lokal mereka. Hal ini berisiko dari segi kepatuhan hukum karena tidak ada kontribusi sosial atau pajak yang dibayarkan. Selain itu, strategi ini juga tidak memberikan investor luar negeri pengaruh atau kendali hukum atas aset tersebut di lapangan.
Dengan strategi GSS, penyedia jasa lokal dapat memastikan bahwa karyawan asing tersebut tetap patuh terhadap hukum dan peraturan di Indonesia, dan secara proaktif membantu proses pengurusan visa dan izin kerja karyawan asing tersebut, membuat rekening bank, serta verifikasi IIT di Indonesia.
Hal ini memiliki manfaat tambahan untuk mengurangi banyak masalah hukum dan praktis yang muncul ketika pembayaran dilakukan ke rekening bank pribadi karyawan di luar negeri. Dengan adanya struktur GSS, karyawan asing dapat menerima uang secara langsung dari perusahaan lokal ke rekening bank lokal mereka di Indonesia.
Mendapatkan dukungan hukum untuk masalah kontrak kerja
Terakhir, tim hukum di Indonesia juga dapat membantu pembentukan dan penentuan kontrak kerja dengan karyawan, sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan setempat.
Fleksibilitas dalam hubungan kerja
Perusahaan asing dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja lokal dengan biaya yang terbatas jika terdapat ketidakcocokan dalam keahlian atau ekspektasi. Dengan cara yang sama, mereka dapat dengan mudah meningkatkan solusi kepegawaian mereka jika hubungan kerja terbukti berhasil.
Mengakses pasar Indonesia dengan mudah: Aplikasi serbaguna untuk model solusi kepegawaian global
Secara tradisional, strategi memasuki pasar yang sukses membutuhkan pertimbangan waktu, skala relatif terhadap persaingan, dan kemampuan untuk memanfaatkan aset yang saling melengkapi. Namun, di era baru dalam berbisnis ini, kelincahan operasional kini telah muncul sebagai penentu utama kesuksesan.
Dengan demikian, bisnis harus siap untuk merespons dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan lingkungan dengan cara yang produktif dan hemat biaya. Dalam hal merancang strategi memasuki pasar, hal ini menunjukkan pergeseran fokus ke pasar yang berbeda, dengan cepat dan dengan biaya dan risiko yang minimal.
Layanan, seperti solusi kepegawaian global, memberdayakan perusahaan asing dengan kemampuan untuk melihat alternatif dalam sektor tertentu dan mencoba berbagai strategi atau bahkan pasar di Asia untuk merencanakan menghadapi gangguan rantai pasokan dan membangun operasi jangka panjang yang berkelanjutan.
Secara lebih luas, GSS menyediakan strategi masuk pasar yang efektif bagi perusahaan yang ingin berekspansi ke negara-negara yang sedang berkembang pesat di Asia, seperti Vietnam, Singapura, dan Indonesia. Investor dapat menggunakan ini di pasar baru untuk mendapatkan pengetahuan langsung tentang lingkungan dan budaya bisnis lokal - untuk menentukan kesesuaian pasar dan merumuskan strategi masuk yang tepat.
Ketidakpastian merupakan faktor yang tak terelakkan dalam berbisnis dalam iklim ekonomi apa pun. Namun, peristiwa angsa hitam baru-baru ini seperti pandemi COVID-19 menggambarkan bahwa, sekarang, lebih dari sebelumnya, bisnis perlu merencanakan hal-hal yang tidak terduga - rantai pasokan global yang terganggu, ekonomi yang tidak stabil, dan/atau pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Salah satu keuntungan utama memanfaatkan layanan PEO adalah fleksibilitas yang ditawarkannya kepada investor. Bisnis dapat dengan cepat meningkatkan atau menurunkan skala operasi mereka, tergantung pada kondisi pasar dan persyaratan bisnis, tanpa perlu melakukan restrukturisasi atau perampingan. Tingkat fleksibilitas ini memungkinkan investor untuk beradaptasi dan merespons dinamika pasar yang berubah dengan cepat, memastikan kelincahan dalam operasi bisnis mereka di Indonesia.
Disadur dari: aseanbriefing.com
Badan Usaha Milik Negara
Dipublikasikan oleh Viskha Dwi Marcella Nanda pada 17 Februari 2025
Kantor pusat Bio Farma di Bandung
PT Bio Farma (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang berbisnis di bidang farmasi. Perusahaan ini adalah satu-satunya produsen vaksin manusia di Indonesia dan merupakan produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, selain kantor pusat dan pabrik seluas 91.058 meter persegi di Bandung, perusahaan ini juga memiliki fasilitas pengembangbiakan hewan laboratorium seluas 282.441 meter persegi di Bandung Barat. Perusahaan pun memiliki kantor perwakilan di Jakarta.
Dengan kapasitas produksi lebih dari 3,2 miliar dosis per tahun, perusahaan ini telah mengekspor produknya ke lebih dari 130 negara, yang mana 50 negara di antaranya merupakan anggota Organisasi Kerjasama Islam.
Sejarah
Perusahaan ini memulai sejarahnya di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 1890 dengan nama Parc Vaccinogene di lingkungan Groot Militaire Hospitaal (kini RSPAD Gatot Soebroto). Pada tahun 1895, nama organisasi tersebut diubah menjadi Parc Vaccinogene en Instituut Pasteur. Pada tahun 1902, nama organisasi tersebut kembali diubah menjadi Landskoepoek Inrichting en Instituut Pasteur. Pada tahun 1923, organisasi tersebut dipindah ke Bandung.
Produksi vaksin di laboratorium Bio Farma di Bandung
Gedung Pasteur Institut sekitar tahun 1930
Pada tahun 1942, saat Jepang menduduki Indonesia, nama organisasi tersebut kembali diubah menjadi Bandung Boeki Kenkyushoo. Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, nama organisasi tersebut kembali diubah menjadi "Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur", serta sempat pindah ke Klaten. Pada tahun 1946, saat terjadinya Agresi Militer dan Bandung kembali diduduki oleh Belanda, nama organisasi tersebut kembali diubah menjadi Landskoepoek Inrichting en Instituut Pasteur. Pada tahun 1950, nama organisasi tersebut kembali diubah menjadi "Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur" sebagai salah satu jawatan di lingkungan Departemen Kesehatan. Pada tahun 1955, unit produksi vaksin dan serum dari organisasi tersebut dipisah menjadi sebuah perusahaan negara dengan nama PN Pasteur.
Pada tahun 1961, nama perusahaan ini diubah menjadi PN Bio Farma. Pada tahun 1978, status perusahaan ini diubah menjadi perusahaan umum. Pada tahun 1997, status perusahaan ini kembali diubah menjadi persero. Perusahaan ini kemudian berhasil mendapatkan pra-kualifikasi WHO untuk 12 jenis vaksin sehingga dapat mulai mengekspor produk vaksinnya. Pada tahun 2013, perusahaan ini meluncurkan vaksin Pentavalent (difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B, HiB). Pada tahun 2020, perusahaan ini ditunjuk sebagai induk holding BUMN Farmasi, yang beranggotakan Kimia Farma dan Indofarma. Pada tanggal 22 Februari 2022, pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham Industri Nuklir Indonesia ke perusahaan ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat penerapan kedokteran nuklir di Indonesia.
Jasa
Laboratorium Mikrobiologi Industri
Laboratorium Mikrobiologi Industri merupakan laboratorium mikrobiologi yang dimiliki oleh Biofarma dengan standar Badan Kesehatan dunia serta tenaga ahli teruji melalui Proficiency Testing Program. Laboratorium ini mendukung Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Pangan misalnya pengujian mikrobiologi pada industri makanan, farmasi, kosmetik, katering hotel, dll. Terdapat juga layanan inspeksi bahan baku makanan hingga produk akhir dan peralatan makanan. Labortorium ini juga telah mendapatkan pengakuan internasional berupa akreditas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 dan KAN 17025 yang menjamin mutu pengujian, keselamatan dan kesehatan pekerja, dan ramah lingkungan.
Laboratorium Klinik
Jenis Pemeriksaan di Klinik Bio Farma dapat berupa:
Penghargaan
PT Bio Farma (Persero) Meraih penghargaan dalam kategori The Best GRC For Corporate Governance & Compliance 2022 dalam ajang GRC & Performance Excellence Award 2022.
Gedung Utama Bio Farma (2005)
Disadur dari: en.wikipedia.org
Badan Usaha Milik Negara
Dipublikasikan oleh Anisa pada 17 Februari 2025
PT Jasa Marga (Persero) Tbk adalah perusahaan milik negara Indonesia yang bergerak dalam pengusahaan jalan tol. Tidak lama setelah pembangunan jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor selesai, perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1978. Hingga akhir tahun 2020, perusahaan mengoperasikan 34 ruas jalan tol sepanjang 1.603 kilometer di Indonesia.
Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1978 dengan nama "PT Jasa Marga", dan pada tahun 1981, diubah menjadi "PT Jasa Marga (Persero)". Pada awalnya, perusahaan ini bertindak sebagai operator jalan tol dan otoritas jalan tol di Indonesia. Sampai tahun 1987, perusahaan ini adalah satu-satunya pengelola jalan tol di Indonesia. Mereka juga membangun jalan tol pertama di Indonesia, jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) mulai tahun 1978. Pada tahun 1990-an, perusahaan ini lebih banyak membantu investor swasta membangun jalan tol. Namun, sebagian besar investor tidak melakukannya, sehingga akhirnya diambil alih oleh perusahaan, termasuk Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta dan Jalan Tol Cipularang.
Setelah didirikan Badan Pengatur Jalan Tol pada tahun 2004, perusahaan ini tidak lagi bertanggung jawab atas jalan tol di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum sekarang bertanggung jawab untuk menetapkan tarif jalan tol. Perusahaan ini resmi masuk ke Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 November 2007. Untuk mengurangi antrian dan durasi pembayaran di gerbang tol, Jasa Marga mewajibkan penggunaan uang elektronik pada tahun 2017. Selain itu, pada tahun 2019, perusahaan juga menguji coba sistem pembayaran nirhenti, yang lebih mempersingkat durasi pembayaran di gerbang tol. Perusahaan mulai mengembangkan bisnis non-tol pada tahun 2018, terutama untuk mengoptimalkan asetnya, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan mitra strategis.
Sekretaris Jasa Marga meminta Pemerintah Indonesia untuk membangun Jalan Tol Jakarta-Cikampek elevated dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek 2 selatan. Ini diusulkan karena kapasitas jalan sudah melebihi jumlah kendaraan yang melintasi. Gubernur Jawa Timur meminta Jasa Marga menggratiskan biaya Jembatan Suramadu untuk mengurangi biaya angkutan kendaraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura.
Sistem e-toll yang terdiri dari empat bank—BRI, BNI, BTN, dan Mandiri—telah diresmikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara pada Agustus 2015. Diharapkan dengan penambahan jumlah bank ini, penetrasi penggunaan e-toll akan meningkat hingga 50%. Pengoperasian di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta diperkirakan akan dimulai pada April 2016.
Sebagai penyedia jasa jalan tol terbesar di Indonesia, Jasa Marga memiliki sejumlah anak usaha jalan tol seperti PT Marga Sarana Jabar , PT Jakarta Lingkar Baratsatu , dan PT Marga Lingkar Jakarta. Untuk perusahaan yang bukan jalan tol, Jasa Marga memiliki perusahaan PT Jasamarga Tollroad Maintenance, PT Jasamarga Related Business, dan PT Jasamarga Tollroad Operator.
Sumber: