Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dipublikasikan oleh Natasya Anggita Saputri pada 17 Mei 2024
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan kembali/rekonstruksi Jembatan Palu IV Ponulele atau dikenal Jembatan Kuning di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang rusak akibat gempa dan tsunami pada 28 September 2018 silam.
Rekonstruksi ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Chief Representative Japan International Cooperation Agency (JICA) Takehiro Yasui, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, dan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto pada Rabu (20/7/2022).
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna saat menyampaikan sambutan Menteri PUPR mengatakan, program rekonstruksi Jembatan Palu IV diinisiasi sebagai upaya untuk memulihkan aksesibilitas dan mobilitas Kota Palu yang terdampak gempa bumi dan tsunami pada 2018 lalu .
"Dengan dibangunnya kembali jembatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi dan pembangunan wilayah Kota Palu, serta menjadi ikon Kota Palu sehingga dapat menarik wisatawan baik dari Sulawesi Tengah maupun dari luar," kata Herry.
Program rekonstruksi Jembatan Palu IV mendapatkan bantuan dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Coorporation Agency (JICA) yakni berupa dana hibah senilai 2,5 miliar Yen atau sekitar Rp325 miliar. Konstruksinya dilaksanakan oleh kontraktor Jepang Tokyu Construction dengan menggandeng PT Waskita Karya.
"Penandatanganan hibah tersebut sudah dilaksanakan pada 21 Juni 2019 lalu antara Dirjen Bina Marga dan JICA. Kegiatan rekonstruksi semula direncanakan dimulai pembangunannya pada tahun 2020, namun akibat adanya Pandemi dan penyelesaian pembebasan lahan yang membutuhkan waktu lebih lama, pelaksanaan rekonstruksi Jembatan Palu IV baru dimulai Juli 2022 dan direncanakan selesai pada Juni 2024," kata Herry.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, Jembatan Palu IV yang baru akan terkoneksi dengan jalan elevated yang merupakan bagian dari sistem mitigasi bencana tsunami, sehingga diharapkan akan terwujud kawasan Silebeta yang tangguh bencana.
"Pondasi dan ketinggian Jembatan Palu IV didesain dengan mempertimbangkan nilai seismik gempa dan tsunami berdasarkan peta risiko gempa dengan bentang total 250 meter. Desain Jembatan Palu IV telah mendapatkan persetujuan rekomendasi dari Menteri PUPR pada 5 Maret 2020, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) pada 3 Maret 2020," kata Arie.
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengatakan, rekonstruksi jembatan ini sudah lama dinanti masyarakat Palu, karena jembatan ini merupakan ikon Kota Palu dan sangat berperan dalam konektivitas yang menghubungkan kecamatan Palu Timur dan Palu Barat. "Hari ini adalah jawaban dari penantian masyarakat. Untuk Kementerian PUPR dan JICA kami mengucapkan terima kasih atas dukungan bantuan pembangunan kembali Jembatan Palu IV, karena jembatan ini bagi masyarakat Palu memiliki cerita dan kenangan tersendiri,"ujarnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly Akman, Direktur Pembangunan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Yudha Handita Pandjiriawan, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Thomas Setiabudi Aden, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tengah Arief Syarif Hidayat, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah Sahabuddin, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi II Bakhtiar, dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulteng Ronny Adriandri.
Sumber: pu.go.id
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dipublikasikan oleh Natasya Anggita Saputri pada 17 Mei 2024
Komisi V DPR RI dipimpin oleh Ketua Tim, Neng Eem Marhamah Zulfa, mengadakan Kunjungan kerja (Kunker) Spesifik ke Provinsi Jawa Barat pada 19 November 2020. Rombongan tiba di tol Cisumdawu yakni IC Cileunyi dan kemudian dilanjutkan dengan meninjau progres pembangunan di area IC Cileunyi.
Komisi V DPR RI didampingi oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta - Jawa Barat, Hari Suko Setiono, Anggota BPJT unsur Asosiasi/Profesi, Koentjahjo Pamboedi, Direktur Operasi Jasa Marga, Fitri Wiyanti, dan Direktur Teknik PT. Citra Karya Jabar Tol, Bagus Medi.
Pembangunan jalan tol Cisumdawu terdiri dari 6 seksi dengan panjang 61,7 km. Progres konstruksi dan lahan seksi Cileunyi – Rancakalong 65,10% dan 93% (11,45 km), Rancakalong – Sumedang 88,09% dan 95,64% (17,05 km), Sumedang – Cimalaka 100% (4,05 km), Cimalaka – Legok belum mulai dan 11,60% (8,2 km), Legok – Ujung Jaya belum mulai dan 18,48% (14,9 km), dan Ujung Jaya – Dawuan 5,01% dan 87,55% (6,07 km).
Kunker Spesifik dilanjutkan dengan ekspose/diskusi di Hotel Puri Khatulistiwa. Dalam diskusi tersebut, masalah pembebasan lahan masih menjadi kendala utama dalam pembangunan tol Cisumdawu seperti pemberkasan data masyarakat yang masih belum lengkap.
Ketua Tim Komisi V DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa seusai diskusi menyatakan, koordinasi berbagai stakeholder baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Tokoh Masyarakat terkait masalah pembebasan lahan Tol Cisumdawu agar ditingkatkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur.(19/11)
‘’Komisi V DPR RI mendorong koordinasi berbagai stakeholder baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Tokoh Masyarakat dalam menyelesaikan pembebasan lahan agar ditingkatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Kita mempunyai target selesai Tol Cisumdawu tahun 2021 dan tahun 2022 bisa segera dioperasikan. Manfaatnya produk lokal UMKM dapat bersaing dengan produk import sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,’’ jelas Neng Eem Marhamah Zulfa.
Seusai diskusi, Komisi V DPR RI, Anang Susanto memberikan trofi penghargaan kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta - Jawa Barat, Hari Suko Setiono dan sebaliknya Hari Suko Setiono memberikan trofi penghargaan kepada Komisi V DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa.
Dalam kunker Spesifik tersebut turut hadir Kasubdit Pembangunan Jalan Bebas & Hambatan Bina Marga, Hardy Siahaan, Kasatker Cisumdawu, Yusrizal Kurniawan, Kasi Wilayah I Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Jawa II, Agus, Operation Maintenance Management Group Head Jasa Marga, Bimawan, Regulator Management Departmen Head Jasa Marga, Setiaji, Manajer Konstruksi PT. Citra Karya Jabar Tol, Sugimantoro dan beserta jajaran masing-masing.
Sumber: pu.go.id
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dipublikasikan oleh Natasya Anggita Saputri pada 17 Mei 2024
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat penghargaan KPPU Award Tingkat Pratama dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk kategori Dukungan Persaingan Usaha Tingkat Pemerintah Pusat. Penghargaan ini diterima oleh Direktur Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Yudha Mediawan mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa (14/12/2021).
Penganugerahan KPPU Award 2021 untuk Dukungan Persaingan Usaha Tingkat Pemerintah Pusat ini diberikan berdasarkan penilaian interaksi aktif antara Kementerian PUPR dengan unit kerja di KPPU. Hasil penilaiannya menunjukkan kinerja terbaik Kementerian PUPR dalam menciptakan iklim persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM.
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan, berkaca pada praktek di masa lalu, ketika monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat belum mendapat perhatian yang serius, mengakibatkan terjadinya ketimpangan pada pendapatan masyarakat dan komposisi jumlah pelaku usaha besar, menengah dan kecil.
“Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, potret ketimpangan terkini dari sekitar 64 juta pelaku usaha, jumlah usaha mikro mendominasi sebesar 98%, usaha kecil 1,2%, usaha menengah 0,09%, usaha besar 0,01%,” kata Wapres K.H. Ma’ruf Amin.
Ketika reformasi bergulir, Indonesia melahirkan dua lembaga penting yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KPPU. “KPK dan KPPU pada hakekat dibentuk untuk memperbaiki iklim usaha dan pelayanan publik yang baik, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wapres K.H. Ma’ruf Amin.
Wapres K.H. Ma’ruf Amin melanjutkan, selama lebih dari dua dekade KPPU telah menerapkan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat,”Tumbuhnya industri penerbangan yang berdampak pada peningkatan jumlah maskapai hingga penurunan tarif penerbangan merupakan buah dari hasil kerja keras KPPU,” kata Wapres K.H. Ma’ruf Amin.
Lebih lanjut, Wapres mengimbau kepada KPPU untuk meningkatkan pengawasan dan selalu berkoordinasi dan memberikan masukan kepada pemerintah atas berbagai kebijakan yang berpengaruh pada peta persaingan usaha. “Sinergi KPPU dan Kementerian/Lembaga harus terus dibangun, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19,” kata Wapres K.H. Ma’ruf Amin.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Yudha Mediawan saat ditemui seusai acara mengatakan, Award 2021 ini diberikan oleh KPPU kepada Kementerian PUPR karena terkait implementasi dibidang barang dan jasa maupun investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang telah dilaksanakan.
Yudha Mediawan mengatakan, Kementerian PUPR juga senantiasa mengaplikasikan persaingan usaha yang sehat dan kompetitif, sehingga dunia usaha ini dapat tumbuh dengan baik,”Kementerian PUPR juga telah memiliki Peraturan Menteri (Permen) yang mendukung pelibatan dan pemberdayaan UMKM di bidang konstuksi. Ini yang menjadi koridor Kementerian PUPR untuk selalu menciptakan persaingan usaha yang sehat dan melibatkan UMKM,” ujar Yudha Mediawan.
Sementara Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih menekankan pentingnya persaingan usaha dalam pemulihan ekonomi ke depan. Sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) minggu lalu yang menyatakan bahwa globalisasi telah melahirkan dunia yang diwarnai kompetisi super ketat,” oleh karena itu, satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan adalah memenangkan kompetisi dan harus dilakukan dengan penemuan-penemuan baru atau inovasi,” ungkap Guntur.
Intensitas persaingan usaha nasional kata Guntur Syahputra Saragih, diukur dari indeks persaingan usaha nasional yang sudah dikembangkan KPPU sejak tahun 2018. Guntur memaparkan bahwa hasil penilaian indeks persaingan usaha Indonesia mengalami peningkatan dari angka 4,65 pada tahun 2020 menjadi 4,81 dari skala minimal 7,”Peningkatan indeks persaingan usaha tersebut dinilai positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia, terlebih pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19,” tandas Guntur.
Sumber: pu.go.id
Industri Otomotif
Dipublikasikan oleh Cindy Aulia Alfariyani pada 17 Mei 2024
KOMPAS.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menandatangani 149 skema sertifikasi nasional pendidikan tinggi vokasi di lima bidang, Kamis (25/3/2021).
Kelima bidang tersebut adalah permesinan, konstruksi, ekonomi kreatif, hospitality, dan care service. Sertifikasi kompetensi sendiri menjadi salah satu poin paket Link And Match 8+i yang sedang diterapkan Ditjen Pendidikan Vokasi. Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto memaparkan, pendidikan vokasi dan industri harus menyusun kurikulum bersama, melaksanakan pembelajaran berbasis project riil dari industri, meningkatkan pengajar dari industri, magang, dan melaksanakan sertifikasi profesi.
“Skema sertifikasi yang sudah disusun bersama dan disepakati ini diharapkan nantinya ikut mengintervensi kurikulum dan pembelajaran di pendidikan vokasi,” ujar Dirjen Wikan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (28/3/2021).
Adapun penyiapan skema sertifikasi untuk pendidikan D3 dan D4 mendapatkan apresiasi dari kalangan industri, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal tersebut menjadi tonggak sejarah baru karena baru kali pertama dilaksanakan.
Selain itu, penyusunan skema sertifikasi merupakan bukti “pernikahan” antara pendidikan vokasi dan industri. Plt. Direktur Bina Standardisasi, Kompetensi, dan Pelatihan Kerja Kemenaker Muchtar Aziz mengatakan, penandatangan 149 sertifikasi tersebut merupakan peristiwa bersejarah.
Oleh karena itu, kata dia, peristiwa tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Indonesia dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing melalui kolaborasi berbagai pihak, yakni pendidikan vokasi, industri, asosiasi profesi, serta kementerian terkait.
“Pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Kemendikbud, terutama Ditjen Pendidikan Vokasi, karena saat ini saya menyaksikan momentum dalam perjalanan sejarah. Jika kita mencoba mengungkit kembali sejarah masa lalu, langkah ini sebenarnya merupakan obsesi yang sudah dirintis sejak zaman Orde Baru,” ujar Muchtar di sesi diskusi panel bersama Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud.
Kemenaker menilai, sertifikasi kompetensi merupakan sebuah pertaruhan kepercayaan. Keseriusan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Pendidikan Tinggi Vokasi (LSP P1 PTV) dalam memberikan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa akan menentukan kepercayaan kalangan industri. Pasalnya, ketika lembaga sertifikasi tidak bisa melaksanakan uji kompetensi dan penilaian secara kredibel, reputasinya pun menjadi buruk di mata industri.
Muchtar menjelaskan, proses sertifikasi yang kredibel dapat dilihat dari asesor dan prosesnya. Ia pun mengingatkan agar lembaga sertifikasi internal tidak asal memberikan sertifikat.
“Di sinilah peranan BNSP penting dalam melakukan pengawalan terhadap proses sertifikasi, termasuk dari jenis skema sertifikasinya,” tutur Muchtar. Muchtar juga menyebut, kalangan industri pun harus mau memberikan rekognisi terhadap pemegang sertifikat kompetensi.
Pasalnya, selama ini kalangan industri hanya melihat latar pendidikan formal saat merekrut pekerja. Kalangan industri, imbuh Muchtar, juga dapat memberikan rekognisi lain berupa pembukaan kesempatan pengembangan karier bagi lulusan vokasi yang memegang sertifikat. Pihak Kemenaker, lanjutnya, sedang menjalankan kajian untuk meneliti kebutuhan kompetensi industri di masa pandemi Covid-19. Kajian ini juga untuk menjawab kebutuhan pekerja di masa depan.
Dari kalangan industri, Corporate Communication and CSR PT Trakindo Utama Candy Sihombing mengatakan, strategi yang dilakukan industri untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas adalah dengan terlibat dalam proses pendidikan di politeknik. Hal tersebut diwujudkan melalui penyusunan kurikulum bersama, pengembangan skill, on the job training di industri, hingga terlibat langsung dalam proses penyusunan skema sertifikasi, khususnya di bidang alat berat.
“Kami ingin menjaga komitmen untuk terlibat dalam proses pembelajaran di pendidikan vokasi. Kami tidak ingin menunggu di ujung jalan, tetapi kami ingin jemput bola dari awal untuk memastikan kualitas calon tenaga kerja,” ucap Candy.
Sumber: nasional.kompas.com
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dipublikasikan oleh Natasya Anggita Saputri pada 17 Mei 2024
PT Jasa Marga (Persero) Tbk adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol. Perusahaan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1978, tidak lama setelah jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor selesai dibangun. Hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memegang hak konsesi atas 34 ruas jalan tol sepanjang 1.603 kilometer di Indonesia, yang pengoperasiannya dibagi ke dalam tiga kantor regional.
Sejarah
Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tanggal 1 Maret 1978 dengan nama "PT Jasa Marga". Pada tahun 1981, perusahaan ini ditetapkan menjadi persero, dan namanya pun diubah menjadi “PT Jasa Marga (Persero)”. Pada awalnya, selain menjadi operator jalan tol, perusahaan ini juga berperan sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Hingga tahun 1987, perusahaan ini adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia. Perusahaan ini pun mengoperasikan jalan tol pertama di Indonesia, yakni jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) mulai tahun 1978. Pada dekade 1990-an, perusahaan ini lebih banyak berperan sebagai otoritas yang memfasilitasi investor-investor swasta dalam mengusahakan jalan tol, namun sebagian besar investor gagal mewujudkan jalan tolnya, sehingga akhirnya diambil alih oleh perusahaan ini, antara lain Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta dan Jalan Tol Cipularang.
Pada tahun 2004, setelah dibentuknya Badan Pengatur Jalan Tol, perusahaan ini tidak lagi berperan sebagai otoritas jalan tol di Indonesia, dan kewenangan penetapan tarif jalan tol juga diserahkan ke Menteri Pekerjaan Umum. Pada tanggal 12 November 2007, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2017, Jasa Marga mulai mewajibkan pembayaran tol dengan menggunakan uang elektronik, untuk mengurangi durasi pembayaran dan antrian di gerbang tol. Pada tahun 2018, perusahaan ini mulai mengembangkan bisnis non tol, terutama untuk mengoptimalkan asetnya, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan mitra strategis. Pada tahun 2019, perusahaan ini juga mulai menguji coba sistem pembayaran nirhenti, untuk makin mempersingkat durasi pembayaran di gerbang tol.
Pengelolaan jalan tol
Sumatera Utara
Jabodetabek
Jawa Barat (minus Bogor, Depok, Bekasi)
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Anak usaha
Jasa Marga sebagai perusahaan penyedia jasa jalan tol terbesar di Indonesia memiliki sejumlah anak usaha untuk mendukung jalannya bisnis inti perusahaan, yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu usaha jalan tol dan usaha bukan jalan tol.
Usaha jalan tol
Usaha bukan jalan tol
Rencana bisnis
Sekretaris Jasa Marga mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk membangun proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek elevated dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek 2 selatan, proyek diusulkan karena volume kendaraan sudah melebihi kapasitas jalan.[7]
Gubernur Jawa Timur meminta biaya Jembatan Suramadu digratiskan oleh Jasa Marga agar biaya angkutan kendaraan dapat dipangkas dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah Madura.
Sistem e-toll dengan melibatkan 4 bank, yaitu BRI, BNI, BTN, Mandiri yang telah diresmikan Menteri Badan Usaha Milik Negara pada Agustus 2015 akan dioperasikan oleh Jasa Marga akhir Januari 2016 di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Diharapkan penambahan jumlah bank akan meningkatkan penetrasi penggunaan e-toll hingga 50%, sedangkan untuk pengoperasian di Jalan Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta diperkirakan terlaksanan April 2016.
Sumber: id.wikipedia.org
Teknik Industri
Dipublikasikan oleh Syayyidatur Rosyida pada 17 Mei 2024
Apa yang dimaksud dengan kontrol kualitas?
Kontrol Kualitas (QC) adalah proses sistematis yang memainkan peran penting dalam memastikan pengiriman produk atau layanan berkualitas tinggi secara konsisten. Pada intinya, Kontrol Kualitas melibatkan serangkaian aktivitas dan teknik yang dirancang untuk memantau, menilai, dan mengatur berbagai elemen proses produksi, dengan tujuan akhir untuk memenuhi standar dan spesifikasi yang telah ditentukan. Pendekatan komprehensif ini mencakup setiap tahap, mulai dari tahap awal produksi hingga pengiriman akhir barang atau jasa. Dengan menerapkan langkah-langkah Kontrol Kualitas, organisasi dapat mengidentifikasi dan memperbaiki cacat, kesalahan, atau penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan, sehingga menjamin keandalan dan kesesuaian penawaran mereka.
Pada intinya, Kontrol Kualitas mencakup berbagai metodologi dan alat, termasuk inspeksi, pengujian, dan analisis statistik, yang bertujuan untuk memvalidasi bahwa produk atau layanan memenuhi tolok ukur kualitas yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya bersifat reaktif, menangani masalah setelah masalah tersebut muncul, tetapi juga proaktif, dengan memasukkan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan terjadinya cacat. Efektivitas QC terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa setiap output sesuai dengan kriteria kualitas yang ditentukan, mendorong kepuasan pelanggan, kepatuhan terhadap peraturan, dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan dalam pasar yang kompetitif.
Kesimpulan:
Mengapa kontrol kualitas dibutuhkan?
Mengapa kontrol kualitas penting?
Jenis-jenis kontrol kualitas
Proses kontrol kualitas
Apa saja manfaat dari kontrol kualitas?
Peran dan Tanggung Jawab Kontrol Kualitas
Metode kontrol kualitas
Karier kontrol kualitas
Contoh kontrol kualitas
Kontrol kualitas vs jaminan kualitas
Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)
Jawaban: Tidak, QC dan QA adalah proses yang berbeda namun saling berkaitan. QC berfokus pada pendeteksian dan koreksi cacat pada produk akhir, sedangkan QA berfokus pada pencegahan cacat dengan menetapkan dan meningkatkan proses.
Tidak, QC dan QA adalah proses yang berbeda namun saling terkait. QC berfokus pada pendeteksian dan koreksi cacat pada produk akhir, sedangkan QA berfokus pada pencegahan cacat dengan membangun dan meningkatkan proses.
Jawaban: QC berkontribusi terhadap profitabilitas dengan mengurangi cacat dan pengerjaan ulang, meminimalkan biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Produk berkualitas tinggi sering kali meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan.
QC berkontribusi pada profitabilitas dengan mengurangi cacat dan pengerjaan ulang, meminimalkan biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Produk berkualitas tinggi sering kali meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan.
Jawaban: Ya, proses QC tertentu dapat diotomatisasi menggunakan teknologi seperti visi mesin, sensor, dan kecerdasan buatan. Otomatisasi membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam kontrol kualitas.
Ya, proses QC tertentu dapat diotomatisasi menggunakan teknologi seperti visi mesin, sensor, dan kecerdasan buatan. Otomatisasi membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam kontrol kualitas.
Jawaban: Metode statistik dalam QC, seperti Six Sigma, membantu menganalisis data untuk mengidentifikasi pola, variasi, dan area untuk perbaikan. Metode-metode ini memberikan pendekatan kuantitatif untuk memastikan kualitas yang konsisten.
Metode statistik dalam QC, seperti Six Sigma, membantu menganalisis data untuk mengidentifikasi pola, variasi, dan area untuk perbaikan. Metode-metode ini memberikan pendekatan kuantitatif untuk memastikan kualitas yang konsisten.
Jawaban: QC memastikan bahwa produk atau layanan secara konsisten memenuhi atau melampaui standar kualitas, yang mengarah pada kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Pelanggan yang puas lebih cenderung setia dan merekomendasikan merek kepada orang lain.
Disadur dari: geeksforgeeks.org