Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dalam aturan ini disebutkan, Pemerintah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat sesuai standar teknis.

Untuk mengurus PBG, terdapat syarat yang harus disiapkan pemilih bangunan agar bisa mendapatkan PBG yaitu menyiapkan dokumen rencana teknis dan perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi.

Dokumen rencana teknis meliputi data rencana arsitektur, struktur, utilitas, dan spesifikasi teknik bangunan gedung.

Artikel ini menjadi terpopuler di kanal Properti Kompas.com, Kamis (3/2/2022).

Akhir tahun 2022, jalan tol terpanjang di Indonesia, Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) sepanjang 206,65 kilometer akan dimulai akhir tahun 2022.

Direktur Utama PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC) Jo Mancelly mengatakan Tol Getaci nantinya tersambung dengan Jalan Tol Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) atau Jalan Tol Dalam Kota Bandung yang sudah direncanakan.

Kehadiran Jalan Tol BIUTR dan Tol Getaci diyakini memberikan dampak positif bagi Kota Bandung dan juga bagi daerah-daerah lain di sekitarnya.

Kedua jalan tol tersebut dapat meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang serta mengurai kemacetan yang sering kali terjadi terutama pada waktu libur.

Sudah tuntas dikerjakan, kehadiran Jalan Tol Binjai - Langsa Seksi 1 Binjai - Stabat sepanjang 11,8 kilometer memberikan banyak manfaat.

Salah satunya adalah memangkas waktu tempuh dari Stabat menuju Bandara Kualanamu dari yang semula 1 jam menjadi 45 menit.

“Jalan Tol Binjai - Stabat terhubung langsung ke Tol Medan - Binjai. Kehadirannya akan memangkas waktu tempuh dari Stabat ke Bandara Kualanamu, dari semulanya 2 jam menjadi 45 menit saja,” ujar Erick dalam rilis, Rabu (2/2/2022).

Sumber Artikel: kompas.com

Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 12,51 triliun pada tahun 2022.

Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Pemberitahuan Penyusunan dan Penetapan Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA) Induk Kementerian/Lembaga (K/L) tertanggal 5 November 2020.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengungkapkan hal ini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (16/2/2022).

"Pagu Ditjen Cipta Karya tahun 2022 sesuai dengan Surat Menkeu tanggal 5 November 2022 mengenai penetapan DIPA Induk Kementerian/Lembaga adalah sebesar Rp 12,51 triliun," tegas Diana.

Tak jauh berbeda dengan program tahun 2021, anggaran yang diperoleh Ditjen Cipta Karya tahun ini akan diperuntukkan untuk beberapa sektor.

Ini dimulai dari kebutuhan air minum sebesar Rp 2,34 triliun yang terdiri dari pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 1.637 liter per detik.

Kemudian, perluasan SPAM sebesar 144.254 sambungan rumah (SR), optimalisasi SPAM 350 SR, serta SPAM berbasis masyarakat 276.600 SR.

Untuk penataan kawasan permukiman, anggaran yang dikucurkan senilai Rp 2,17 triliun, antara lain permukiman kumuh perkotaan yang ditangani secara terpadu seluas 802 hektar dan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat ini merupakan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dilaksanakan di 450 kecamatan, serta Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di 265 kelurahan.

Lalu, pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana (sarpas) pendidikan Rp 2,53 triliun.

Ini terdiri dari rehabilitasi dan renovasi sarpas sekolah atau madrasah yang tersebar di 696 sekolah di seluruh Indonesia, serta pembanguna dan rehabilitasi 22 unit Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTN/PTKIN).

Selanjutnya, pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana olahraga dan pasar dengan total nilai Rp 1,02 triliun.

Untuk sanitasi sebesar Rp 1,96 triliun akan digunakan untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebesar 8.410 kartu keluarga (KK), sistem pengelolaan persampahan 21.000 KK, dan sanitasi berbasis masyarakat 95.930 KK.

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran senilai Rp 1,26 triliun dalam pembangunan gedung.

Ini antara lain dalam pembangunan penyelenggaraan bangunan gedung sebesar 65.458 meter persegi dan pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 19 kawasan.

Adapun anggaran Rp 1,23 triliun dikucurkan bagi dukungan manajemen lainnya.

Sumber Artikel: kompas.com

Selama tahun 2021, program Padat Karya Tunai (PKT) bidang Cipta Karya telah menyerap 417.381 orang tenaga kerja.

Untuk realisasi keuangan PKT bidang Cipta Karya, dana yang terserap sebesar Rp 5,53 triliun atau 99,49 persen dari alokasi tahun lalu yakni Rp 5,56 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumatuti mengatakan, untuk progres fisik PKT tahun lalu mencapai 99,27 persen.

"Perlu kami sampaikan, realisasi keuangan kegiatan Ditjen Cipta Karya, khususnya PKT, yaitu 99,49 persen dan fisiknya 99,27 persen. Menyerap tenaga kerja sebanyak 417.381 orang," jelas Diana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (16/2/2022).

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam PKT Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yakni Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)/Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan yang dilakukan di 5.809 lokasi.

Kemudian, Sanitasi Perdesaan Padat Karya dilaksanakan di 1.771 lokasi dan Sanitasi Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Keagamaan di 5.419 lokasi.

Lalu, program Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) dilaksanakan di 182 lokasi, Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 1.500 lokasi, juga Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di 2.105 lokasi.

Selain itu, ada kontraktual proyek dengan pola padat karya yang pelaksanaannya dilakukan di 1.237 lokasi.

Di samping program PKT, Ditjen Cipta Karya juga menjalankan beberapa program lainnya pada tahun lalu dengan realisasi anggaran Rp 24,94 triliun.

Angka tersebut menerminkan 96,41 persen dari total alokasi anggaran yang diberikan pada tahun 2021 yakni Rp 26,34 triliun.

Ini terdiri dari air minum Rp 6,99 triliun, sanitasi Rp 5,15 triliun, dan kawasan permukiman Rp 4,81 triliun.

Lalu, rehabilitasi dan renovasi sarana olahraga dan pasar Rp 1,21 triliun, bangunan gedung Rp 2,5 triliun, serta rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan Rp 4,28 triliun.

Sumber Artikel: kompas.com

Infrastruktur dasar akan menjadi modal awal dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis H Sumadilaga kepada Kompas.com, Selasa (18/1/2022).

"Memang, kalau untuk development (pengembangan) di mana-mana infrastruktur basic (dasar) dulu. Nah, memang sebagian ini adanya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ya," ungkap Danis.

Danis melanjutkan, pembangunan infrastruktur dasar ini akan dilakukan secara beriringan, dimulai dari yang paling diprioritaskan.

Konstruksinya ini tergantung dengan method of construction (metode pelaksanaan) serta dari segi pembiayaan.

Pembangunan infrastruktur dasar ini dimulai dari sumber daya air (SDA) berupa drainase untuk pengendalian banjir.

Kemudian, penyediaan air baku dengan dibangunnya infrastruktur SDA seperti bendungan, bendung, dan sungai.

Lalu, infrastruktur konektivitas seperti jalan akses maupun logistik untuk memudahkan mobilitas orang bekerja maupun barang.

Sementara di bidang cipta karya, akan dilakukan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Pertama, kita ada land development (pengembangan lahan) lah ya, kita kembangkan dulu tanahnya. Nah, kita pasang drainase lingkungan," jelas Danis.

Sesudahnya, pihaknya akan membuat kavling untuk menentukan di mana kawasan istana, perkantoran, perumahan, maupun peruntukkan fungsi lainnya.

Untuk diketahui, Rancangan Undang-undang (RUU) IKN telah disetujui menjadi UU IKN dalam Rapat Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (18/1/2022).

Dengan disahkannya payung hukum tersebut, maka pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara, bisa segera dimulai.

Sumber Artikel: kompas.com

Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mengurangi penumpukan sampah dan mengolahnya agar bisa memberikan manfaat untuk kehidupan.

Salah satunya adalah dengan mewujudkan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Untuk mengoperasionalkan PSEL yang berpusat di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Putri Cempo Surakarta ini, 550 ton sampah per hari dibutuhkan agar mampu menghasilkan energi listrik sebesar 5 MegaWatt.

Sedangkan untuk komposisinya terdiri dari 350 ton sampah baru dan 200 ton sampah existing yang telah menumpuk di TPA Putri Cempo.

Mendukung percepatan upaya penanggulangan sampah tersebut, Kementerian PUPR juga telah mengalokasikan dana APBN 2021 sebesar Rp 4,4 miliar untuk pengadaan alat berat berupa 1 unit buldoser dan 1 unit ekskavator.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman (BPPW) Jawa Tengah Cakra Nagara dalam acara serah terima pengelolaan alat berat di TPA Putri Compo Surakarta, Senin (10/1/2022).

“Besar harapan kami dengan adanya pengadaan alat berat untuk TPA Putri Cempo ini dapat mendukung kelancaran terwujudnya PSEL di Kota Surakarta yang pada akhirnya dapat menjadi percontohan di kabupaten atau kota yang lain,” ujar Cakra.

Lebih lanjut, Cakra mengungkapkan bahwa Surakarta adalah salah satu dari 12 kota yang mendapatkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Adapun proyek yang juga berkolaborasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu rupanya telah dimulai sejak tahun 2016 dengan menggandeng PT Solo Citra Metro Plasma Tower dan saat ini telah masuk ke tahap konstruksi.

“Tetapi tidak dapat dipungkiri ada permasalahan eksisting di TPA ini, di antaranya usia teknis TPA yang sudah habis sejak tahun 2010 dan rusaknya sebagian alat berat yang ada di TPA,” jelas Cakra.

Sedangkan, jika mengacu pada perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan PT Solo Citra Metro Plasma Power, maka pihak pemerintah memiliki tugas untuk menyediakan lahan dan sampah.

Karenanya, guna memenuhi ketersediaan lahan lokasi pembangunan infrastruktur pengolahan sampah, diperlukan pemindahan tumpukan sampah antar zona.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka memaparkan, dengan mengubah sampah menjadi energi listrik akan membantu mengurangi jumlah sampah dalam 10 tahun dan tentunya akan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Sumber Artikel: kompas.com

Sebuah koin Indonesia diseimbangkan di ambang jendela kereta inspeksi komprehensif (CIT) selama pengujian Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (HSR) pada tanggal 22 Juni. Koin tersebut tetap berada di tempatnya bahkan ketika kereta mencapai kecepatan desainnya yaitu 350 km per jam untuk pertama kalinya. Hasil uji coba ini merupakan bukti kuat bahwa kereta api ini sudah hampir siap untuk beroperasi.

Dengan kecepatan ini, jalur kereta api sepanjang 142,3 km ini akan memangkas waktu tempuh antara Jakarta, ibukota Indonesia, dan Bandung, kota terbesar ketiga di Indonesia, dari lebih dari tiga jam menjadi sekitar 40 menit. HSR yang akan datang, yang merupakan yang pertama dari jenisnya baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara, telah menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan masyarakat setempat, yang sangat antusias untuk menggunakan kereta api berkecepatan tinggi di negara mereka sendiri.

Raksasa infrastruktur

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China di berbagai sektor telah berkontribusi dalam mewujudkan HSR dari kertas menjadi kenyataan. Sementara CIT dan kereta penumpang listrik yang akan digunakan di jalur kereta api dirancang dan diproduksi oleh pemasok peralatan angkutan kereta api terbesar di dunia, CRRC Corp. Ltd., jalan, jembatan, terowongan, dan stasiun di sepanjang jalur tersebut juga dibangun oleh China Railway Group Ltd., POWERCHINA, dan China Communications Construction Co. Ltd. (CCCC).

“Dengan pengalaman yang kaya dan kekuatan teknologi yang kuat, mereka mampu menawarkan desain, konstruksi, dan manajemen berstandar tinggi untuk memastikan kualitas dan efisiensi proyek-proyek besar,” ujar komentator keuangan Zhang Xuefeng kepada Beijing Review.

Menurut Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara (SASAC) dari Dewan Negara Tiongkok, selama dekade terakhir, perusahaan-perusahaan yang berada di bawah pengawasannya, yang umumnya dikenal sebagai BUMN yang dikelola secara terpusat, telah melaksanakan lebih dari 200 proyek besar di luar negeri seperti pelabuhan, kereta api, dan bandara.

Selain itu, jaringan layanan luar negeri dari operator telekomunikasi milik negara Tiongkok sekarang mencakup lebih dari 40 negara di seluruh dunia.

Untuk industri energi, BUMN yang dikelola secara terpusat telah menandatangani kontrak untuk membangun hampir 300 proyek pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, dan tenaga fotovoltaik di luar negeri. Proyek-proyek penting tersebut antara lain Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Karot di Pakistan dan proyek transmisi tegangan tinggi ultra tinggi Belo Monte di Brasil, yang telah mendorong pembangunan hijau dan rendah karbon di negara-negara tersebut.

“Selama 10 tahun pertama Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), pencapaian BUMN yang dikelola secara terpusat dalam proyek-proyek infrastruktur raksasa Sabuk dan Jalan sangat penting karena mereka telah membawa kapasitas produksi, teknologi, dan efisiensi Tiongkok ke negara-negara lain yang berpartisipasi,” ujar Qiu Wenxu, seorang peneliti dari Akademi Ilmu Sosial Jalur Sutra, kepada Beijing Review.

“Pengalaman masa lalu dari reformasi dan keterbukaan Tiongkok telah membuktikan bahwa infrastruktur yang dibangun dengan baik tidak hanya menjadi fondasi yang kuat untuk pembangunan ekonomi nasional, tetapi juga memberikan keuntungan bagi negara-negara ketika mempromosikan perdagangan dan investasi asing,” kata Qiu.

Jalan, rel, dermaga, dan fasilitas pergudangan semuanya menurunkan biaya transportasi dan penyimpanan barang yang diperdagangkan dan meningkatkan efisiensi, sementara infrastruktur di sektor energi, telekomunikasi, dan perumahan memfasilitasi jaringan dan menurunkan biaya energi, serta mengoptimalkan lingkungan bisnis lokal, tambahnya.

Anak-anak di sebuah desa di Guinea Khatulistiwa mengambil air dari keran umum, bagian dari proyek air yang dibangun oleh perusahaan milik negara Tiongkok yang melayani 24 desa dan kota di negara Afrika, pada 13 Juni (XINHUA)

Arsitek perubahan

Selain proyek-proyek infrastruktur raksasa, BUMN Tiongkok telah meningkatkan upaya untuk melakukan proyek-proyek tanggung jawab sosial yang kecil namun sering kali mengharukan. Di Afrika Barat,  berkomitmen untuk membangun “ruang persalinan Cina” untuk penyu.

Dalam pembangunan Terminal Peti Kemas Tema yang baru, proyek pelabuhan terbesar di Ghana, tim proyek menemukan bahwa area di sekitar proyek merupakan habitat utama spesies penyu yang terancam punah dan merupakan rumah bagi lima dari tujuh spesies penyu utama di dunia.

Untuk melindungi penyu, perusahaan mempekerjakan para ahli di bidang terkait, membeli instrumen canggih dan menciptakan sistem dinamis untuk perlindungan penyu. Tingkat penetasan telur penyu telah meningkat dari 10 hingga 20 persen dalam kondisi alami menjadi 80 persen di fasilitas yang dibangun oleh China.

Di Brasil, anak perusahaan Brasil dari State Grid Corp China, perusahaan utilitas terbesar di dunia, telah mensponsori Mare Orchestra of Tomorrow, sebuah proyek sosial di salah satu daerah kumuh di Rio de Janeiro. Direktur orkestra Carlos Eduardo Prazeres mengatakan bahwa musik dapat menciptakan keajaiban di antara mereka yang tinggal di daerah yang sarat dengan kejahatan.

Keajaiban ini sekarang mulai terjadi ketika anak-anak dari komunitas miskin mengubah nasib mereka dengan berpartisipasi dalam program ini. Peng Huagang, Sekretaris Jenderal SASAC, mengatakan bahwa BUMN yang dikelola secara terpusat menjunjung tinggi prinsip pembangunan berkualitas tinggi sembari memajukan bisnis internasional mereka.

Mereka mengejar pembangunan berkelanjutan dan pembangunan bersama. Sambil membawa produk, teknologi, dan standar Tiongkok ke negara lain, mereka juga memperkenalkan budaya dan pengalaman pembangunan Tiongkok kepada masyarakat setempat.

Proyek-proyek sosial tidak hanya mendorong pengembangan daerah tuan rumah, tetapi juga memberikan kesempatan kerja bagi penduduk setempat dengan cara yang lebih langsung, mendorong industri jasa dan meningkatkan hubungan antar masyarakat, menurut Qiu.

“Proyek-proyek sosial memiliki kepentingan strategis dalam kerja sama Sabuk dan Jalan,” kata Zhang. “Mengingat keragaman negara peserta BRI dan beragamnya tuntutan pembangunan mereka, proyek-proyek infrastruktur besar saja tidak dapat memenuhi kebutuhan semua mitra .”Proyek-proyek kecil menggarisbawahi pembangunan berkelanjutan, inovasi teknologi, dan kolaborasi regional, yang kondusif untuk meningkatkan struktur ekonomi lokal dan meningkatkan kapasitas mereka untuk pengembangan diri, tambahnya.

Disadur dari: bjreview.com