Pandemi COVID-19 seharusnya menjadi sebuah kewaspadaan bagi kita, terutama dalam hal obat-obatan dan alat kesehatan. Kebutuhan obat-obatan terus meningkat di masa pandemi saat ini. Sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan produksi obat dan alat kesehatan dalam negeri yang masih rendah dan rendah. Ada banyak permasalahan yang muncul terkait ketersediaan obat-obatan dan pengobatan rumahan. Distribusi, proses produksi serta ketersediaan bahan baku farmasi.

Dikutip Tempo.co edisi Kamis 23 September 2021, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan industri farmasi Indonesia sedang tidak sehat. Menurut dia, permasalahan utamanya adalah lebih dari sembilan puluh persen bahan baku pembuatan obat masih diimpor dari luar negeri. Padahal, keanekaragaman hayati Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, imbuhnya. Pencapaian kemandirian kesehatan memerlukan perbaikan di banyak bidang, terutama di industri farmasi dan alat kesehatan. Idenya adalah dengan dibentuknya holding farmasi yang mencakup seluruh institusi pemerintah dan swasta di Indonesia, maka akan terhindar dari permasalahan yang berkaitan dengan industri farmasi dan alat kesehatan.

Salah satu tujuan utama didirikannya perusahaan farmasi ini adalah agar para insinyur dan peneliti dapat berproduksi dari atas hingga bawah tanpa Indonesia bergantung pada bahan baku impor. Mengurangi impor bahan baku medis atau BBO tidak dapat dicapai dalam semalam. Meski kebutuhan obat dalam negeri sudah mencapai 90% dari permintaan, namun bahan baku farmasi masih bergantung pada impor yang mencapai 90-95%. Keluhan bermunculan mengenai ketersediaan pasokan medis selama pandemi COVID-19, dimana banyak perusahaan farmasi mengeluhkan keterlambatan produksi bahkan penundaan produksi karena kurangnya BBO.

Karena setiap negara yang mengimpor bahan baku obat-obatan menetapkan kebutuhan bahan bakunya masing-masing untuk menjamin pengendalian penyakit menular di negara tersebut. Kondisi ini menunjukkan sulitnya membicarakan pendirian perusahaan farmasi.

BBO penting karena Indonesia kalah bersaing. Harga bahan baku impor jauh lebih rendah dibandingkan investasi sendiri, kata Honesti Basyir dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI. Kini saatnya menciptakan persaingan agar Indonesia tidak bergantung pada obat-obatan impor. Kajian Raharni et al (2018) dari Balitbang Kementerian Kesehatan Indonesia dengan judul Kemandirian dan Ketersediaan Obat di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Kebijakan, Biaya dan Produksi Obat menyebutkan bahwa Indonesia tidak ada. begitulah aturannya. obat Masalah utama dalam mencapai kemerdekaan adalah ketergantungan Indonesia pada obat-obatan impor. Selain itu, Raharni dkk (2018) menunjukkan bahwa permasalahan swasembada terkait dengan kurangnya tenaga ahli yang mampu memproduksi bahan medis, masih terbatasnya infrastruktur teknologi medis, dan belum adanya sistem politik untuk memimpin industri farmasi pekerja.

Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan obat Jika berbicara tentang keanekaragaman hayati Indonesia, khasiat obat masih ada dalam bidang pengobatan. Dalam hal standardisasi, kontinuitas merupakan perhatian bersama bagi berbagai organisasi dan produsen. Bahan alam seperti singkong, sagu dan jagung dapat dimanfaatkan sebagai pati obat dan nantinya digunakan sebagai bahan baku obat.

Namun, tidak ada satu pun produsen pati obat. Saat ini, kebutuhan pati obat masih bergantung pada impor dari berbagai negara. Pengolahan bahan baku obat yang berasal dari keanekaragaman hayati Indonesia, khususnya singkong, merupakan salah satu cara untuk mencapai kemandirian kesehatan di sektor farmasi. Biji singkong atau ubi jalar dapat dipilih sebagai bahan baku obat-obatan yang kemudian diubah menjadi pati singkong, karena tanaman singkong sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan.

Menurut detik.com edisi Minggu 21 September 2021, produksi singkong akan mencapai 19 juta ton (2018), menjadikan Indonesia sebagai produsen singkong terbesar keempat di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa produksi singkong juga dapat menunjang produksi pati singkong untuk industri farmasi. Berdasarkan Global Cassava Starch Market 2018, industri tepung alami Indonesia terus tumbuh untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat hingga mencapai 2,5-3,7 juta ton per tahun. Sumber daya industri tepung dalam negeri masih bergantung pada satu produk pokok yaitu singkong (tapioka), namun persaingan masih sedikit karena model pengelolaan sumber daya tepung masih tradisional.

Jumlah pati alam yang dihasilkan biasanya tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga pada tahun 2016-2018 akan diimpor lebih dari 1.000.000 ton tapioka. Jumlah tapioka yang dijual di pasar dunia sekitar 6 hingga 8 juta ton atau setara dengan 6 hingga 7% dari jumlah pati alami yang dijual. Pati memegang peranan penting dalam industri pengolahan pangan. Pati dasar seperti tepung tapioka. Pati alami seperti tapioka, sorgum, sagu dan pati lainnya banyak menghadapi permasalahan ketika digunakan sebagai bahan baku industri makanan dan non makanan. Apabila dimasak, pati terbentuk dalam waktu yang lama (membutuhkan banyak tenaga) dan pastanya mengeras serta tidak transparan.

Selain itu, sangat lengket dan tidak tahan terhadap perlakuan asam. Di sisi lain, industri membutuhkan pati dan bahan yang sesuai untuk keperluan tertentu, dan pati yang tidak dimodifikasi atau alami adalah jenis pati yang diproduksi di pabrik pengolahan..

Pengawetan pati merupakan modifikasi fisik pati yang paling sederhana, dimana pati mengeras sempurna dengan cara memasaknya dalam air kemudian mengeringkan pasta pati menggunakan pengering semprot atau pengering ledakan. Karena telah melalui proses gelatinisasi, pati kering tidak lagi tampak seperti butiran pati. Pati agar-agar bersifat instan dan larut dalam air dingin. Proses modifikasi pati lainnya adalah penggunaan ekstruder. Teknologi ini menggabungkan pengangkutan, pencampuran, kenaikan suhu, pemotongan dan proses lain yang terjadi di ekstruder, sehingga menghasilkan modifikasi termokimia pati.

Kini setelah program inovatif penggunaan tepung singkong sebagai obat telah dilaksanakan, program inovatif ini harus terus mengurangi pangsa obat-obatan di banyak negara. Ketersediaan, kuantitas dan harga yang kompetitif bahan obat berkelanjutan dari pati singkong akan menjadi salah satu bahan baku terkait bioindustri senilai Rp 26 triliun per tahun.

Inisiatif pemanfaatan singkong sebagai bahan baku obat-obatan juga mendukung pemerataan pembangunan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah berpenghasilan rendah. Selain itu perolehan ilmu pengetahuan dan teknologi pembuatan obat dari pati singkong juga akan berdampak, karena teknologi pengolahan obat dari pati singkong belum tersedia dan dapat dikembangkan secara internasional.

Oleh karena itu, hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengurangi impor bahan baku medis dari berbagai negara. Secara keseluruhan, industri farmasi Indonesia masih mengimpor 95% bahan baku produk farmasi (BBO). Sekitar 851 jenis dan bahan tambahan BBO aktif dan bahan aktif farmasi/API. Dengan jumlah bahan sebanyak 441, mayoritas industri farmasi Indonesia bergerak di bidang farmasi manufaktur atau industri manufaktur. Industri farmasi masih bergantung pada impor BBO, termasuk API dan bahan baku/penolong terutama dari Tiongkok, India, Jepang, dan Eropa. Inovasi produksi obat dengan menggunakan tepung singkong (salah satunya di Pusat Teknologi Bati - Lampung) diharapkan dapat membuat industri farmasi dalam negeri tidak perlu lagi mengimpor obat dari luar negeri.

Jika didukung dengan beberapa aspek seperti sumber daya manusia yang baik, kebijakan medis dan metode produksi, maka akan dimungkinkan untuk mengurangi terulangnya penundaan dan mengurangi lamanya proses medis dengan mengurangi kegiatan Penelitian dan Pengembangan BBO. Kegiatan akan fokus pada upaya mendorong dan mengakui keistimewaan industri farmasi dalam produksi bahan baku farmasi.

Sumber: www.kompas.com
 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menetapkan industri farmasi dan alat kesehatan sebagai kawasan strategis penerapan Industri 4.0. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, karena kepentingan strategis sektor medis di masa pandemi COVID-19, industri terpaksa mengadopsi Industri 4.0. 

Oleh karena itu, pemerintah berupaya keras meningkatkan daya saing alat kesehatan dan industri kesehatan dengan mendorong teknologi digital. “Pemanfaatan teknologi digital mulai dari tahap produksi hingga distribusi ke konsumen,” ujarnya. Hal itu diungkapkannya pada acara Hannover Messe 2021, Rabu (14 April 2021).

Untuk mengetahui kesiapan sektor-sektor tersebut dalam melaksanakan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Keuangan, Industri, dan Energi melakukan penilaian Indeks Indonesia Siap Industri 4.0 (INDI 4.0). 

Sementara itu, Kepala Kementerian Kesehatan dan Alat Kesehatan Arianti Anaya mengatakan pihaknya telah membuat peta jalan untuk mempercepat pengembangan industri kesehatan dan alat kesehatan menuju Industri 4.0. Proyek Indonesia 4.0 dipimpin oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). 

“Guna mewujudkan peta jalan tersebut, dibutuhkan sinergi antara stakeholders guna meningkatkan kapabilitas dari pabrik untuk memproduksi alat kesehatan yang diperlukan,” ujarnya.

Sumber: money.kompas.com
 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung industri farmasi dan alat kesehatan menjadi swasta di Tanah Air. Mengurangi ketergantungan terhadap produk impor secara bertahap. 

“Kami mendorong industri kefarmasian dan alkes untuk menjadi pemain penting dan menjaga negara kita. Selain itu, sektor kefarmasian dan alkes termasuk sektor yang paling banyak diminati meski di tengah pandemi COVID-19. adalah salah satu sektor yang paling diminati karena kekuatannya." Hal itu diungkapkannya dalam keterangan yang dikeluarkan, Minggu (7 Mei 2020). 

Menperin menyebutkan, pihaknya punya beberapa strategi untuk mewujudkan kemandirian industri farmasi. Salah satunya mengurangi bahan baku impor dengan dibutuhkannya kerja sama yang erat dengan kementerian dan lembaga lain dalam menghasilkan regulasi dan kebijakan yang dapat menghadirkan ekosistem industri yang kondusif.

"Hal ini yang terus kami upayakan bersama-sama dengan berbagai kementerian maupun lembaga. Kami berharap melalui kebijakan yang ramah terhadap industri farmasi, maka target untuk mengurangi impor sebesar 35 persen pada akhir tahun 2022 dapat tercapai sehingga industri di Indonesia dapat lebih mandiri dalam memenuhi bahan bakunya," paparnya.

Industri farmasi Indonesia didukung oleh 220 perusahaan, lebih dari 90% diantaranya fokus pada back end manufaktur farmasi. Pemerintah terus bekerja keras untuk mengurangi impor bahan baku, khususnya di sektor hulu industri farmasi. Kementerian Perindustrian juga menargetkan untuk menambah industri farmasi dan kesehatan sebagai sektor pionir baru dalam penerapan Industri 4.0 melalui lima bidang utama yang diidentifikasi dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. 

“Sebab, dengan kondisi permintaan yang tinggi terhadap produk kedua sektor tersebut, perlu adanya dukungan teknologi modern dan ketersediaan SDM yang kompeten untuk mengembangkannya," katanya.

Di sektor alat kesehatan, Kemenperin semakin aktif mendorong kolaborasi yang erat antara sektor industri dengan akademisi. Hal ini terwujud dalam produksi ventilator yang digunakan untuk membantu penanganan pandemi Covid-19. Indonesia belum memiliki industri alat kesehatan yang secara khusus memproduksi ventilator.

"Ventilator hasil produksi perguruan tinggi dan pelaku industri memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 80 persen. Hal ini menunjukkan kemampuan kita dalam memproduksi ventilator secara mandiri ini cukup membanggakan," ujarnya.

Untuk itu, Kemenperin akan terus mendorong peningkatan utilisasi dari TKDN sehingga Indonesia dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan di sektor alat kesehatan. "Rata-rata TKDN dari alat kesehatan sudah mencapai 25-90 persen dan ini harus terus dijaga sehingga produksi alat kesehatan dapat terus mengoptimalkan bahan baku dari dalam negeri," katanya. Bahkan, Kemenperin berupaya untuk mewujudkan kemandirian di sektor kesehatan dengan mendorong sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) melakukan diversifikasi produknya. Industri TPT telah berhasil memproduksi alat pelindung diri (APD) dan masker yang digunakan oleh tenaga medis serta masker kain yang digunakan oleh masyarakat. 

Saat ini, terjadi peningkatan signifikan pada produksi pakaian bedah dan pakaian pelindung medis. Berdasarkan data yang dihimpun Kemenperin dan Kementerian Kesehatan, terjadi surplus produksi sampai Desember 2020, sebesar 1,96 miliar buah untuk masker bedah, kemudian 377,7 juta buah masker kain, sebanyak 13,2 juta buah pakaian bedah (gown/surgical gown), dan 356,6 juta buah untuk pakaian pelindung medis (coverall). 

Untuk itu, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 57 Tahun 2020. Regulasi ini memberikan kesempatan bagi pelaku industri TPT untuk melakukan ekspor produk alat pelindung diri seperti masker bedah, pakaian pelindung medis, dan pakaian bedah.

Sumber: money.kompas.com
 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kemandirian dan ketahanan industri farmasi secara nasional sangat penting dimiliki oleh Indonesia. Berkaca pada pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia khususnya, Luhut pun mendorong industri ini diwujudkan di dalam negeri. 

Menurut dia, Indonesia tidak boleh ketinggalan atau kecolongan lagi untuk membenahi sektor farmasi, umumnya dunia kesehatan. 

Luhut menyatakan, sudah cukup Indonesia merasakan kesulitan yang dialami saat pandemi Covid-19. Terkait hal ini Presiden Joko Widodo pun sudah memerintahkan dirinya bersama Menteri Kesehatan untuk bersama melakukan dan membawa industri obat-obat ke dalam negeri. Sebab Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan suplai dari luar negeri, sehingga jika ke depannya pandemi terjadi lagi tidak ada masalah lagi utamanya dari sisi kefarmasian.

"Kita tidak keteteran seperti yang kemarin dan pemerintah siap menjadi upstaker (penyerap) dari produksi di dalam negeri melalui program pengadaan. Produksi dalam negeri akan menjadi prioritas dan ini saya lihat berlaku di banyak negeri di dunia, mereka memprioritaskan produksi dalam negerinya," kata dia dalam sambutannya secera virtual pada Forum Nasional Kemandirian dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi, dikutip Selasa (9/11/2021). 

Luhut bilang, pandemi Covid-19 telah banyak memberikan pelajaran berharga bagi negara di dunia termasuk Indonesia. Pasalnya, ketika pandemi menghantam dunia banyak negara yang melakukan restriksi ekspor obat, vaksin dan alat kesehatan.
 
Kondisi itu menyulitkan Indonesia ketika itu dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama saat India dilanda Covid-19 varian Delta dan Tiongkok melaksanakan vaksinasi secara masif. 

"Kita sulit mendapatkan suplai vaksin, meskipun sudah ada perjanjian penjadwalan pengirimannya, misalnya dari India waktu itu," ungkapnya.

Mewujudkan kemandirian dan ketahanan industri farmasi di dalam negeri itu, Luhut telah melakukan komunikasi hingga penjajakan serius dengan perusahan-perusahan farmasi mancanegara, seperti Merck, Pfizer, dan Johnson & Johnson untuk mau berinvestasi di Indonesia. 

"Saya bertemu dengan mereka dan kami mengundang mereka untuk berinvestasi di Indonesia pada bidang farmasi terutama obat dan vaksin yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Dan kita sudah dalam proses penjajakan sehingga kita mau industri itu ada dalam di dalam negeri," ujarnya. Pemerintah juga akan mendorong skema insentif yang lebih baik untuk mendorong investasi di sektor farmasi, tidak hanya kepada perusahaan-perusahaan negara atau BUMN, namun juga mendorong sektor swasta.

 "Kami juga berencana memberikan insentif seperti tax holiday (pembebasan pajak) yang lebih menarik, kami juga menyiapkan kawasan industri untuk sektor industri farmasi, sehingga bisa terbentuk ekosistem produksi yang lebih baik," tuturnya.

Sumber:money.kompas.com 
 

 Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mengajukan pendapat sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor Perkara : 344/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL. antara Penggugat Muhammad Akbar Wijaya dengan PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) sebagai Tergugat, Meta Platforms Inc sebagai Turut Tergugat I, serta Telegram Messenger Inc sebagai Turut Tergugat II.

Sebelumnya, pada tanggal 24 September 2022, Muhammad Akbar Wijaya, seorang jurnalis yang bekerja dengan Narasi.tv, menjadi korban peretasan yang mengakibatkan hilangnya akses ke akun WhatsApp dan Telegram-nya. Peretasan ini merugikan dirinya untuk berkomunikasi dan menjalankan tugas jurnalistiknya. Muhammad Akbar Wijaya mengalami pelanggaran hak-haknya, baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai seorang jurnalis.

Pada tanggal 25 September 2022 Muhammad Akbar Wijaya menghubungi layanan konsumen yang disediakan oleh PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), sebagai upaya konfirmasi atas peristiwa peretasan tersebut. akan tetapi tidak mendapatkan penjelasan dan penyelesaian yang diinginkan. kemudian juga menghubungi Tergugat I dan Tergugat II namun hasilnya sama.

Bahwa atas peristiwa tersebut, Muhammad Akbar Wijaya mengalami kerugian karena pelanggaran atas hak perlindungan pribadi serta hak atas rasa aman dan perlindungan ancaman dari ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Selain itu, perbuatan PT Telekomunikasi Selular, pemblokiran yang dilakukan oleh Meta Platforms Inc serta adanya pihak lain yang telah masuk ke akun Telegram miliknya, Muhammad Akbar Wijaya mengalami kerugian materiil dan immateriil karena tidak dapat menggunakan nomor telepon dan akun  untuk kepentingan pribadi maupun dalam pekerjaannya sebagai jurnalis.

Untuk itu, PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Meta Platforms Inc, dan Telegram Messenger Inc telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Muhammad Akbar Wijaya karena telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak sebagai jurnalis serta pelanggaran hak-hak sebagai pengguna Internet, khususnya hak kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan pers, dan hak atas internet yang aman. Oleh karena itu, Tergugat dan Turut Tergugat I dan II harus mempertanggungjawabkan secara hukum.

Sumber: lbhpers.org

Kasus peretasan situs pemerintah bukanlah hal baru. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pernah mencatat, situs pemerintah diretas masuk dalam empat besar kasus peretasan di Indonesia. Salah satu penyebabnya karena sistem keamanan yang sangat kurang memadai.

Aksi peretasan pada situs pemerintah umumya terjadi dengan metode web defacement atau mengganti tampilan di halaman utama website. Tercatat, kasus web defacement terhadap situs pemerintah pusat sebanyak 9,2 persen dan situs pemerintah daerah sebanyak 17,57 persen.

Selain itu, sepanjang 2022 beberapa situs pemerintah yang pernah diretas antara lain Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Situs Akademi Kepolisian, Kejaksaan Negeri Garut, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Pemerintah Sulawesi Tenggara. Lalu, apa saja penyebab situs pemerintah mudah diretas dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya? Simak penjelasannya di artikel berikut.

5 Penyebab Situs Pemerintah Mudah Diretas

BSSN menyebutkan ada serangkaian penyebab situs pemerintah menjadi target peretasan. Mulai dari kerentanan aplikasi generik, parameter keamanan yang tidak memadai, hingga aplikasi yang tidak update. Lebih jelasnya berikut lima penyebabnya.

Belum Menggunakan Secure Coding

OpenSource CMS diakui dapat memudahkan untuk mengembangkan website. Tetapi di sisi lain, CMS masih mempunyai celah keamanan yang masih mudah ditembus oleh hacker. Hal ini diperparah dengan penggunaan default link untuk admin sehingga masih bisa diakses dari internet tanpa ada filter, akibatnya halaman admin akan semakin mudah dibuka. Kondisi tersebut tentu akan jauh lebih aman jika website dibangun secara mandiri dengan memerhatikan aspek secure coding.

Belum Pakai Secure Hosting

Pemilihan hosting provider yang tidak selektif dapat menyebabkan sistem web rentan di-deface. Pada kasus peretasan situs pemerintah yang telah terjadi, diketahui sistem web masih menggunakan share hosting. Padahal dibandingkan secure hosting, share hosting menjadi tempat favorit bagi hacker untuk melatih kemampuan melancarkan serangan siber

Jarang Melakukan Tes Keamanan

Tes keamanan sangat diperlukan saat membangun dan melakukan maintenance website. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan celah keamanan sehingga dapat diperbaiki dan mengamankan website.

Kurang Maintenance

Setiap website membutuhkan maintenance berupa perbaikan untuk celah keamanan yang ada. Hal ini yang kerap dilupakan oleh instansi pemerintah untuk memastikan keamanan situs mereka. Kurangnya maintenance memudahkan hacker menyisipkan malware untuk mencuri informasi penting hingga melakukan web defacement.

Kurangnya Kesadaran tentang Keamanan Siber

Keamanan situs menjadi tanggung jawab semua SDM, mulai dari atasan hingga staf. Dimulai dengan tidak mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak resmi untuk menjaga keamanan website dan aplikasi.

Sudah saatnya instansi pemerintah meningkatkan keamanan siber untuk memastikan data sensitif tetap terproteksi. Untuk itu, situs pemerintah membutuhkan solusi keamanan mumpuni seperti solusi WAAP dari Imperva.

Solusi WAAP dari Imperva untuk Lindungi Situs Pemerintahan

Imperva Web Application and API Protection (WAAP) adalah solusi perlindungan keamanan terhadap aplikasiweb dan API. WAAP bekerja dengan penskalaan otomatis untuk fitur mitigasi bot, Web Application Firewall (WAF), API Protection dan anti DDoS untuk melindungi API dan aplikasi web dari serangan serta menjaganya tetap aman dan produktif.

Imperva sebagai pionir cybersecurity menghadirkan solusi Imperva WAAP. Imperva juga telah diakui sebagai Leader oleh Gartner Magic Quadrant untuk Web Application and API Protection (WAAP).

Solusi WAAP dari Imperva mampu memberikan keamanan tingkat lanjut melindungi web dari serangan yang paling kompleks. Solusi ini memberikan stabilitas dan peningkatan bertahap dari UI serta kontrol keamanan ekstra hingga feedback intelijen ancaman.

Bagaimana Cara Imperva WAAP Lindungi Situs dari Serangan Siber?

Untuk memitigasi ancaman serangan pada aplikasi web dan API, Imperva WAAP memilliki beragam fitur sebagai berikut.

Web Application Firewall (WAF)

Cegah serangan terhadap aplikasi web dan API Anda dengan analisis web traffic terpercaya.

Runtime Application Self Protection (RASP)

Deteksi dan cegah serangan eksternal serta injection secara real-time untuk meminimalisir kerentanan API.

API Security

Perlindungan API otomatis untuk pastikan API endpoints terlindungi.

Advanced Bot Protection

Cegah serangan ke businnes logic di semua acces point seperti web, aplikasi seluler, dan API dengan visibilitas dan kontrol traffic bot.

DDoS Protection

Blokir serangan traffic di edge untuk memastikan bisnis tetap berjalan dengan jaminan uptime dan performa terbaik.

Analisis Serangan

Pastikan visibilitas lengkap dengan Machine Learning di pengaturan application security untuk mendeteksi serangan

Data Risk Analysis

Dapatkan visibilitas serta kode kontrol ke third party JavaScript untuk mengurangi risiko supply chain fraud, mencegah pelanggaran data, dan client-side attacks.

Selain itu, untuk semakin memperkuat keamanan API dan aplikasi WAP, Imperva menerapkan sistem perlindungan pengambilalihan akun dengan deteksi kredensial untuk menentukan adanya hacker yang gagal login.  

Dapatkan Solusi WAAP dari Imperva di BPT

Dapatkan solusi Imperva Web Application and API Protection Platform (WAAP) dari Blue Power Technology(BPT) sebagai authorized advanced partner Imperva di Indonesia didukung tim IT profesional, berpengalaman, dan bersertifikat.

BPT akan membantu Anda melalui setiap tahapan implementasi, mulai dari tahap konsultasi, deployment, management, hingga dukungan after sales untuk memastikan Anda terhindar dari trial and error. Ingin tahu lebih lanjut tentang solusi ini? Jangan ragu hubungi tim kami disini.

Sumber: bluepowertechnology.com