Penyediaan air minum dan sanitasi di Indonesia ditandai dengan rendahnya tingkat akses dan kualitas layanan. Lebih dari 16 juta orang tidak memiliki akses terhadap sumber air bersih dan hampir 33 juta dari 275 juta penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap sanitasi dasar. Hanya sekitar 2% orang yang memiliki akses ke saluran pembuangan air limbah di daerah perkotaan; angka ini merupakan salah satu yang terendah di dunia di antara negara-negara berpenghasilan menengah. Polusi air tersebar luas di Bali dan Jawa. Wanita di Jakarta melaporkan bahwa mereka menghabiskan US$11 per bulan untuk merebus air, yang menyiratkan beban yang signifikan bagi masyarakat miskin.

Sumber: en.wikipedia.org

Perkiraan tingkat investasi pemerintah yang hanya sebesar US$2 per kapita per tahun pada tahun 2005 tidak cukup untuk memperluas layanan secara signifikan dan memelihara aset dengan baik. Selain itu, tanggung jawab kebijakan terfragmentasi antar Kementerian. Sejak desentralisasi diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2001, pemerintah daerah (kabupaten) telah memperoleh tanggung jawab atas penyediaan air dan sanitasi. Namun, hal ini belum menghasilkan peningkatan akses atau kualitas layanan, terutama karena pelimpahan tanggung jawab tidak diikuti oleh mekanisme penyaluran dana yang memadai untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Utilitas lokal masih lemah.

Sayangnya, penyediaan air minum bersih belum menjadi prioritas pembangunan, khususnya di tingkat pemerintah provinsi. Kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi masih menjadi tantangan serius, terutama di daerah kumuh dan pedesaan. Hal ini menjadi perhatian utama karena kurangnya air bersih mengurangi tingkat kebersihan masyarakat dan juga meningkatkan kemungkinan tertular penyakit kulit atau penyakit yang ditularkan melalui air lainnya . Kegagalan untuk mendorong perubahan perilaku secara agresif , khususnya di kalangan keluarga berpenghasilan rendah dan penduduk daerah kumuh, telah memperburuk dampak kesehatan dari situasi air dan sanitasi di Indonesia.

Disadur dari: en.wikipedia.org

Mengingat krisis air bersih yang akan segera terjadi di calon Ibu Kota Nusantara (IKN), PDAM Danum Taka, sebuah perusahaan air keran yang berkantor pusat di Kabupaten Penajam Paser Utara, telah meluncurkan cetak biru ekstensif yang bertujuan untuk mengatasi masalah mendesak ini.

Sistem Penyediaan Air Minum Daerah (SPAM) Mahakam muncul sebagai inti dari inisiatif strategis ini, yang diharapkan dapat menjadi jalur penyelamat bagi masyarakat yang mengalami kekeringan di wilayah ibu kota yang diharapkan.

Proyek SPAM, yang dirancang untuk menjangkau beberapa wilayah administratif dan memanfaatkan air Sungai Mahakam yang berlimpah, merupakan momen penting dalam upaya mengurangi kelangkaan air yang melanda daerah-daerah seperti Kota Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Abdul Rasyid, Direktur PDAM Danum Taka, menjelaskan pentingnya membina sinergi regional dalam mengelola sumber daya air yang berharga secara efisien.

Inti dari konstelasi infrastruktur SPAM adalah pendirian Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang canggih di Samarinda, yang siap menjadi mercusuar kehebatan teknik modern. Selain itu, jaringan pipa rumit yang menghubungkan Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Penajam Paser Utara akan berfungsi sebagai saluran arteri untuk mengalirkan air minum ke pelosok kota yang luas.

Proyeksi mencakup upaya transformatif ini mencakup perkiraan pengeluaran investasi sekitar Rp 1,5 triliun (US$94,9 juta), yang menunjukkan besarnya sumber daya keuangan yang diperlukan agar upaya tersebut dapat menghasilkan hasil. Dengan perkiraan kapasitas produksi WTP yang melonjak hingga 1.000 liter per detik, kemanjuran SPAM dalam meredakan krisis udara yang semakin meningkat menjadi hal yang sangat penting.

Dalam upaya bersama untuk mendapatkan izin pemerintah dan menggalang kolaborasi antarlembaga, PDAM Danum Taka dijadwalkan untuk menyampaikan proposal SPAM yang komprehensif kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 25 Maret 2024. Perundingan yang akan datang siap menandai babak baru dalam perekonomian Indonesia. lanskap infrastruktur, yang melambangkan komitmen tegas negara untuk mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya air minum untuk semua.

Sumber: indonesiabusinesspost.com

James Zulfan, seorang pegawai negeri sipil dan peneliti di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bercita-cita untuk membangun Indonesia yang lebih baik melalui infrastruktur air yang dirancang untuk menjadi lebih murah dan lebih ramah lingkungan.

Setelah lebih dari sepuluh tahun bekerja di bidang sumber daya air, James memahami banyak masalah pengelolaan air yang kompleks di Indonesia yang membutuhkan inovasi taktis. Dia telah mengembangkan desain dan teknologi bendungan modular untuk mengurangi durasi dan biaya pembangunan infrastruktur air.

Dengan teknologi ini, bendungan terbuat dari modul blok beton dengan dimensi dan berat yang dirancang khusus yang dapat diangkut dan dipasang secara manual. Bulan lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan paten untuk teknologi ini.

"Ini seperti bermain dengan Lego," jelas James. "Setelah dipasang, bendungan ini tetap memiliki kekuatan dan fungsinya sebagai bendungan pada umumnya. Anda bisa membongkarnya jika Anda perlu memindahkannya, atau sudah melewati masa berlakunya."

James mengakui bahwa membangun dengan Lego adalah hobi yang sangat cocok dengan pekerjaannya. "Siapa yang tidak suka bermain game atau Lego? Itu meningkatkan kreativitas kita, bukan?" jawabnya sambil tertawa.

Prototipe bendungan modular pertama dibangun pada tahun 2013 di Sungai Cikarang di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, bendungan ini dipasang di Sungai Kalisade di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016. Bendungan modular ketiga dibangun di Morotai, Provinsi Maluku Utara, di Sungai Gugubali, dan mulai beroperasi pada tahun 2019.

Ketika mengerjakan idenya, ia terpilih sebagai pemenang Falling Walls Lab Jakarta dengan idenya yang berjudul 'Mendobrak Tembok Konstruksi Bendungan'. Ia memenangkan kesempatan untuk pergi ke Berlin untuk mengikuti Final Falling Walls Lab tingkat global pada tahun 2019 untuk berbagi desainnya.

Falling Walls Lab adalah kompetisi pitching kelas dunia dan forum jaringan yang menyatukan kelompok mahasiswa dan profesional yang beragam dan interdisipliner. Acara ini menyediakan panggung untuk ide-ide terobosan baik secara global maupun lokal.

"Ketika di Jerman, saya menerima undangan dari beberapa kedutaan besar. Saya mengunjungi beberapa kampus. Ada di Prancis, Belanda, dan Austria untuk presentasi. Saat itu, sudah ada tawaran untuk kolaborasi. Masalahnya, saat itu patennya belum keluar," kata James.

Memperluas Jaringan dan Memulai Penelitian

James meraih gelar sarjana dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, pada tahun 2009 dan gelar master dari IHE Delft Institute for Water Education di Belanda pada tahun 2017.

Dia segera menyadari pentingnya membangun jaringan untuk mendukung studinya tentang teknologi konstruksi air dan kebutuhan akan penelitian tentang desain yang berkelanjutan. Pada bulan Mei 2023, James melanjutkan pendidikan doktoralnya di University of New South Wales, Sydney, setelah memperoleh Beasiswa G20 "Recover Together, Recover Stronger" yang berfokus pada Transisi Energi Berkelanjutan.

"Topik saya adalah merancang atau mengembangkan struktur air yang berkelanjutan yang juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air," jelasnya. "Selama ini bangunan air atau bendungan di Indonesia lebih banyak difungsikan sebagai irigasi. Saya juga ingin mengembangkannya untuk fungsi lain untuk sungai-sungai berskala besar."

Selain untuk memperluas jaringan, keputusannya untuk melanjutkan studi PhD di Australia juga dipengaruhi oleh para profesor yang berkualitas dan fasilitas laboratorium penelitian air yang sangat baik. "Awalnya saya mendekati profesor yang sering saya jadikan referensi dan pernah saya temui di perkuliahan," ujar James, yang bekerja sama dengan Profesor Stefan Felder.

Ada sekitar 300 bendungan besar dan sekitar 2.000 bendungan kecil di Indonesia. James mengatakan bahwa bendungan-bendungan tua yang masih berfungsi harus terus digunakan. "Alih-alih membuat bendungan baru, keberlanjutan lebih menekankan pada penggunaan bendungan yang sudah ada atau menentukan apakah bendungan tersebut dapat direnovasi dan ditingkatkan. Jadi, jangka panjang adalah tujuannya. Kita harus melihat lebih jauh ke depan," katanya.

Membangun bendungan yang berkelanjutan memberikan penekanan khusus pada dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan atau relokasi bendungan merupakan hal yang menantang. Indonesia memiliki berbagai jenis sungai. Interaksi dengan para pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan konstruksi yang tepat dan aman, termasuk penjangkauan kepada masyarakat.

James mengatakan bahwa meskipun sebuah lokasi dianggap cocok untuk bendungan, isu-isu lain dapat muncul dari konsultasi. "Misalnya, kami memastikan bahwa lokasi tersebut cocok. Namun ternyata hal ini berpotensi bertentangan dengan tradisi budaya setempat atau bahkan mengganggu lingkungan pendukung perikanan. Koordinasi harus dilakukan dengan kementerian terkait."

Penerima penghargaan Anugerah Aparatur Sipil Negara 2021 ini juga menikmati sistem koordinasi dan dukungan untuk penelitian selama di Australia. "Di kementerian yang terbiasa dengan birokrasi, ada banyak tahapan untuk mencapai suatu tujuan. Di sini (di Australia), semuanya lebih langsung dan terbuka. Ini mungkin budaya yang berbeda," kata James.

James berharap karyanya untuk meningkatkan pembangunan bendungan dan penggunaan air secara bijak dapat bermanfaat bagi masyarakat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Disadur: www.australiaawardsindonesia.org

Saat ini, banyak masyarakat yang sulit mendapatkan air karena kemarau berkepanjangan. Baca selengkapnya di sini. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan air perlu diupayakan dengan menggunakan sumber air baku yang bervariasi, salah satunya dengan memanfaatkan air laut. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki paparan yang begitu tinggi terhadap air laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019). Karenanya, pemanfaatan air laut untuk memenuhi kebutuhan air harian sangat mungkin dilakukan.

Air laut dapat diubah menjadi air minum melalui proses desalinasi. Desalinasi adalah suatu proses menghilangkan kandungan garam dari air laut atau air payau untuk menghasilkan air minum (Smart Water Magazine, 2023). Kadar garam dalam suatu sumber air dapat terukur melalui parameter Total Dissolved Solid (TDS) (Lianda dkk., 2015). Di Indonesia, nilai TDS air laut berkisar antara 18.000 – 35.000 ppm (Mapurna, 2022). Namun, nilai TDS dari air minum yang dapat dikonsumsi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 harus lebih kecil dari 300 ppm. Oleh sebab itu, desalinasi dilakukan agar air laut memiliki kualitas yang baik untuk diminum.

Meski bisa menjadi alternatif dalam penyediaan air minum, pemanfaatan desalinasi masih terbilang kecil. Voutchkov (2016) mengemukakan bahwa desalinasi baru menyediakan 1% dari seluruh air minum di dunia. Namun, penggunaan desalinasi senantiasa meningkat seperti terlihat pada gambar 2. Pada tahun 2022, terdapat lebih dari 21.000 instalasi desalinasi di seluruh dunia (Eyl-Mazzega dan Cassignol, 2022). Secara global, produksi air desalinasi dipimpin oleh Arab Saudi dengan kapasitas produksi harian sebesar 35,7 juta m3. Negara ini memiliki 27 instalasi desalinasi yang tersebar di sepanjang garis pantainya (Sawe, 2017).

Pertumbuhan desalinasi secara global

Sumber: nuwsp.web.id

Desalinasi di Indonesia

Tak hanya Arab Saudi, Indonesia pun telah menerapkan desalinasi dalam penyediaan air minum, salah satunya di Kepulauan Seribu. Pada tahun 2022, sebanyak 8 instalasi desalinasi telah tersedia di Kepulauan Seribu (Putri, 2023). Instalasi desalinasi ini dioperasikan dengan konsep Sea Water Reverse Osmosis sehingga sering disebut dengan nama SWRO. Skema pengolahan air laut menjadi air minum menggunakan SWRO

Skema pengolahan air laut menggunakan SWRO di Kepulauan Seribu

Sumber: nuwsp.web.id

Secara keseluruhan, SWRO di Kepulauan Seribu dapat menghasilkan air minum dengan kapasitas 17 liter/detik (PAM Jaya, 2022). Sebaran serta kapasitasnya dapat dilihat pada gambar 4. Air minum yang diproduksi diestimasikan dapat melayani 13.770 sambungan rumah (Berita Jakarta, 2021; Media Indonesia, 2017). Angka ini dapat bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah SWRO. Pada tahun 2023, Pemerintah DKI Jakarta membangun 1 SWRO tambahan di Pulau Sebira, Kepulauan Seribu 

Sebaran instalasi desalinasi (SWRO) di Kepualauan Seribu dan kapasitasnya

Sumber: nuwsp.web.id

Instalasi desalinasi di Kepulauan Seribu

Sumber: nuwsp.web.id

Itulah sekilas pembahasan mengenai desalinasi. Semoga ke depannya, pemanfaatan desalinasi dapat meningkat untuk mendukung variasi penggunaan sumber air baku, baik secara global maupun secara lokal di Indonesia

Sumber: nuwsp.web.id

Saat ini, lebih dari setengah (55%) populasi Indonesia hidup di perkotaan. Di tahun 2045, diperkirakan bahwa populasi penduduk perkotaan akan meningkat 63,8 juta dari tahun 2015 dimana 67,1% nya tinggal di perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2019). Angka tersebut menjadikan Indonesia, dibandingkan negara-negara di dunia, menempati urutan ke-4 sebagai negara dengan penduduk perkotaan tertinggi. Perkembangan penduduk perkotaan yang cepat di lahan yang semakin terbatas berimplikasi pada urgensi sistem penyediaan perumahan dan akses infrastruktur dasar yang tepat.

Namun, pada kenyataannya, kota-kota di Indonesia memiliki kapasitas terbatas dalam penyediaan pelayanan infrastruktur dasar dan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tingginya harga lahan dan rumah menyebabkan masyarakat harus tinggal di pinggiran kota tanpa akses transportasi publik yang memadai untuk berangkat ke tempat kerja. Akhirnya, banyak yang harus rela menempuh commuting time lebih dari 1 jam akibat kemacetan lalu lintas yang tidak dapat dihindari.

Kondisi fisik bangunan pun tidak menunjukan hal yang cukup baik. Menurut hasil pengolahan Susenas Tahun 2019, saat ini terdapat 15,5 juta (38,9%) rumah tangga perkotaan yang tinggal di unit rumah dengan kondisi di bawah standar yang mayoritas disebabkan oleh kondisi air bersih dan sanitasi. Selain itu, 3,9 juta rumah tangga perkotaan di Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah masih harus bersesakan tinggal di hunian yang berukuran tidak memadai padahal disana merupakan tempat dimana kawasan metropolitan terbesar di Indonesia berada. Kepadatan hunian sendiri bukan merupakan hal yang bisa diabaikan. Tingginya interaksi antar manusia di dalam hunian yang tidak layak akan beresiko terhadap cepatnya penyebaran penyakit yang menular akibat interaksi antar manusia seperti TBC atau Covid-19.

 Di tengah lahan perkotaan yang semakin terbatas sedangkan kebutuhan akan rumah layak juga terus meningkat, maka pilihan untuk meningkatkan kepadatan penduduk dalam satu wilayah ke dalam bentuk hunian vertikal, baik high rise atau pun low rise, menjadi satu-satunya cara dalam mengatasi kepadatan hunian sekaligus meningkatkan supply perumahan layak terjangkau bagi masyarakat. Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia dalam RPJMN 2020-2024 mendorong upaya peremajaan kota secara inklusif melalui konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan mengembangkan public housing berupa Rumah Susun Perkotaan, yang dicanangkan sebagai major project Tahun 2020-2024.

Tidak ada definisi pasti mengenai public housing karena setiap negara memiliki makna yang berbeda mengenainya. Namun, rata-rata seluruhnya memiliki latar belakang yang sama yaitu kebutuhan akan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat yang sulit mengaksesnya dari sektor privat, seperti masyarakat berpendapatan rendah. Definisi di Asia sendiri bervariasi, ada yang berupa perumahan sewa dan milik yang disediakan dan didanai langsung oleh pemerintah (Hong Kong dan Singapura) atau disediakan berupa rumah sewa yang dibangun dan dikelola melalui subsidi pemerintah untuk rumah tangga berpenghasilan rendah (China, Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang). Indonesia cenderung untuk menggunakan definisi public housing rumah susun perkotaan berupa apartemen transit yang mendukung implementasi sistem karir perumahan (sewa ke milik), bisa disediakan oleh pemerintah maupun swasta, namu dikelola oleh lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelolanya, termasuk memastikan kesesuaian target sasaran dan berjalannya sistem karir perumahan (housing career system).

Jehansyah Siregar, seorang pakar arsitektur dan perumahan di Indonesia menyebutkan bahwa Public housing dapat menjadi salah satu solusi praktis bagi penyediaan hunian layak skala besar di perkotaan, di tengah keterbatasan lahan, serta dapat menjangkau lapisan masyarakat menengah ke bawah. Public housing juga dapat menjadi bagian dalam penataan kota yang lebih komprehensif, baik dalam konteks urban renewal atau peremajaan, relokasi permukiman, atau pembangunan kota dan kawasan baru. Namun, hal yang terpenting adalah public housing menjadi salah satu bentuk perwujudan kehadiran negara dalam penyediaan rumah untuk seluruh rakyat, sebagai strategi pembangunan kota yang berkelanjutan.

Mungkinkah membangun hunian vertikal di kota-kota besar Indonesia? Hasil penelitian Van den Ouden, “The Vertical Village: Jakarta Impian (A Dream for Jakarta) Tahun 2016 yang dikutip oleh RUJAK Centre of Urban Studies menunjukan bahwa kepadatan penduduk kota-kota di Indonesia seperti DKI Jakarta masih berada di bawah negara lain seperti Singapura atau Hongkong. Penelitian tersebut juga menunjukan bahwa dengan kondisi kepadatan di Indonesia, jika kota seperti DKI Jakarta ingin membangun seluruh permukiman kota dengan kepadatan seperti Singapura dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 8 atau Hong Kong dengan KLB 15, maka hanya akan membutuhkan luas seperduabelas hingga seperempat luas Jakarta untuk menampung kepadatan penduduk eksisting. Artinya, upaya mengatasi kepadatan penduduk sekaligus meningkatkan supply akan perumahan terjangkau di perkotaan melalui public housing rumah susun perkotaan sangat mungkin dilakukan, namun diperlukan kreativitas dalam mencari potensi-potensi lahan/pembiayaan yang dapat dimanfaatkan. Contohnya kerjasama dengan masyarakat pemilik lahan, revitalisasi rusun-rusun perkotaan eksisting yang sudah mengalami penurunan fungsi dan kualitas, menjadikan pembangunan public housing rumah susun perkotaan sebagai bagian dari konsolidasi tanah permukiman padat, atau memanfaatkan kewajiban hunian berimbang bagi pengembang.

Pembangunan rumah susun sendiri bukan merupakan hal baru, baik di Indonesia maupun luar negeri. Di luar negeri, kesuksesan beberapa negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Hongkong dalam pembangunan rumah susun berkepadatan tinggi bisa dijadikan gambaran positif dari implementasi kebijakan dalam praktek di lapangan. Sedangkan di Indonesia, Sejak tahun 1981, Pemerintah telah memulai pembangunan Rumah Susun misalnya di Kawasan Tanah Abang DKI Jakarta. Pembangunan tersebut ditujukan untuk mengurai kepadatan penduduk di DKI Jakarta yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Namun, berbeda dengan negara di Asia lainnya seperti Korea dan Singapura, pembangunan rumah susun di Indonesia tidak berkembang pesat seperti yang diharapkan. Stok untuk Rusunawa yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan akan rumah sewa. Stok Rusunawa hanya sekitar 27.965 unit yang mana hanya memenuhi kurang lebih 5,2% kebutuhan di Kawasan Metropolitan. Angka tersebut belum memperhitungkan kebutuhan rumah sewa untuk rumah tangga yang saat ini menumpang, yang terdampak relokasi, dan peningkatan kebutuhan akan rumah sewa per tahun.

Pengembangan public housing ke depan diharapkan dapat menjadi bagian dalam penataan kota yang lebih komprehensif dalam konteks urban renewal, juga dapat secara bertahap mengatasi persoalan-persoalan penyediaan rumah terjangkau di perkotaan dengan pengelolaan yang lebih mumpuni, terutama dalam memastikan berjalannya housing career system perumahan, dimana masyarakat dapat secara bertahap menghuni rumah sesuai kebutuhan dari sewa sampai milik. Oleh karena itu, hal yang akan dibangun adalah konsep apartemen transit sebagai pilihan hunian yang layak dan terjangkau dengan lokasi yang strategis di perkotaan atau dekat dengan simpul transportasi dan pusat kegiatan. Konsep transit diimplementasikan dengan masyarakat menghuni apartemen transit yang tersedia sambil menabung untuk dapat membeli hunian milik. Setelah 3 – 5 tahun menghuni apartemen transit dan menabung, masyarakat kemudian mengakses fasilitas pembiayaan perumahan seperti KPR atau produk pembiayaan lainnya sehingga lama kemanaan masyarakat dapat menempati hunian milik sendiri sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya. Dalam memastikan berjalannya hal-hal tersebut, tentunya dibutuhkan sistem pengelolaan yang lebih mapan. Hal inilah yang akan membedakan proyek pembangunan rumah susun yang akan dilakukan dengan major project Public Housing.

Sistem hunian vertikal saat ini, walaupun masih banyak menyisakan permasalahan, namun pemenuhannya adalah keniscayaan. Di masa pandemi ini, kita semakin disadarkan pentingnya peningkatan akses setiap lapisan masyarakat terhadap hunian layak dan aman yang terjangkau. Oleh karena itu, penyediaan rumah layak dan aman yang terjangkau melalui penyediaan public housing rumah susun perkotaan ini menjadi suatu kewajiban yang harus kita perjuangkan bersama.

Sumber: www.nawasis.org

Latar Belakang 

Sektor pertanian di Indonesia dianggap oleh pemerintah sebagai sektor yang strategis dan merupakan inti utama dari program pembangunan nasional. Beberapa argumen yang mendasari pertimbangan ini adalah sebagai berikut:

• Sumber daya lahan dan air tersedia secara melimpah sebagai sumber daya dasar untuk mengembangkan kegiatan pertanian yang lebih produktif.
• Pertanian berperan penting sebagai pilar utama untuk menopang dan menyediakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia.
• Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian.
• Pertanian Indonesia sebagian besar menggunakan bahan baku dalam negeri dan lebih sedikit menggunakan bahan baku impor.
• Pertanian Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan komoditas bernilai tinggi untuk diekspor guna meningkatkan devisa negara.
• Pertanian di Indonesia telah menunjukkan kemampuannya untuk bertahan dan menjadi kekuatan pendorong untuk memutar 'roda' ekonomi akar rumput ketika krisis moneter dan ekonomi menghantam Indonesia pada tahun 1997.

Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." (Pasal 33)

Pernyataan "dikuasai oleh pemerintah" tidak berarti secara fisik diotorisasi oleh pemerintah. Melainkan bahwa semua eksploitasi sumber daya alam oleh individu atau kelompok dalam masyarakat, termasuk tanah dan air yang memiliki nilai ekonomi dan fungsi sosial, akan dikontrol oleh pemerintah. Eksploitasi dilakukan secara berkelanjutan dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Paradigma pembangunan pertanian mengalami kehidupan baru selama era reformasi di Indonesia, dengan transisi yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan baru. Paradigma ini berpusat pada tiga prinsip dasar:

• Pembangunan pertanian harus mencerminkan demokrasi, transparansi, akuntabilitas, tata kelola pemerintahan yang baik dan desentralisasi.
• Pembangunan pertanian harus mengutamakan partisipasi masyarakat, misalnya peran pemerintah dibatasi sebagai regulator, fasilitator, katalisator, dan dinamisator.
• Pembangunan pertanian dilaksanakan sesuai dengan hak atau kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000).

Potensi Sumber Daya Lahan dan Air

Total luas lahan di Indonesia adalah sekitar 192 juta hektar (Puslitbangtan, 1992). Meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya lahan yang sangat besar untuk pengembangan pertanian, pada kenyataannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

Menurut Biro Pusat Statistik (1998), total penggunaan lahan pertanian di Indonesia - sawah, kebun rumah tangga dan kebun buah-buahan, dataran tinggi tadah hujan dan dataran rendah, padang rumput, tambak air payau dan air tawar, rawa-rawa, perkebunan negara dan swasta - adalah sekitar 66 juta ha.

Luas lahan sawah adalah sekitar 11 juta ha dari total luas wilayah Indonesia (Kementerian Pekerjaan Umum, 1998). Tergantung pada sumber air dan penyediaan fasilitas irigasi, lahan diklasifikasikan sebagai daerah irigasi teknis (3,4 juta ha atau 31 persen), daerah irigasi semi-teknis (1,12 juta ha atau 10 persen), daerah irigasi sederhana (0,77 juta ha atau 7 persen), daerah irigasi desa (2,29 juta ha atau 21 persen), rawa pedalaman dan rawa pasang surut (1,677 juta ha atau 15 persen), dan daerah tadah hujan (1,77 juta ha atau 16 persen).

Selain lahan sawah, Indonesia juga memiliki lahan kering yang luas dan tidak beririgasi. Total luas lahan kering di Indonesia adalah sekitar 57 juta hektar dan umumnya digunakan untuk keperluan seperti pekarangan rumah tangga, pertanian tadah hujan, dataran tinggi/perkebunan dan padang rumput terbuka, sementara sisanya terbengkalai sebagai lahan tidur.

Sumber daya air

Meskipun Indonesia adalah negara tropis yang lembab dengan curah hujan rata-rata tahunan yang tinggi, masalah sumber daya air masih menjadi masalah utama. Beberapa masalah utamanya adalah:

Meningkatnya kebutuhan air. Permintaan masyarakat akan air yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kuantitas - dan kualitas cenderung meningkat. Sebaliknya, karena jumlah air yang tersedia relatif tetap, persaingan antar sektor seperti pertanian, rumah tangga, kota dan industri untuk mendapatkan air yang terbatas menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, kebijakan yang mengatur penggunaan dan distribusi air secara bijaksana sangat diperlukan.

Kurangnya pengelolaan lahan di dataran tinggi/hulu. Pengelolaan lahan di daerah hulu tanpa memperhatikan konservasi tanah dan air cenderung menciptakan lahan kritis yang menyebabkan banjir dan kekeringan yang dahsyat di daerah hilir. Indonesia saat ini memiliki sekitar 8 juta hektar lahan pertanian kritis.

Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Lahan dan Air

Kami telah menjelaskan bahwa potensi sumber daya lahan dan air cukup tersedia, namun pada kenyataannya masih banyak masalah kompleks yang harus dihadapi untuk mengembangkan penggunaan sumber daya lahan dan air yang lebih produktif.

Kementerian Pertanian Indonesia telah menetapkan visi untuk menghadapi kebijakan pembangunan pertanian nasional saat ini, yaitu membangun sistem agribisnis yang berdaya saing dan "berorientasi pada rakyat, berkelanjutan dan terdesentralisasi". Visi ini harus diwujudkan secara operasional dalam kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menjadikan sektor pertanian sebagai inti dari semua sektor pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dukungan yang kuat dari pengembangan sumber daya lahan dan air sangat penting dan menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan serangkaian kebijakan umum dan khusus mengenai pengembangan sumber daya lahan dan air. Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan secara berkesinambungan untuk memperbaiki substansi dan isi kebijakan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Disadur dari: www.fao.org