Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Penelitian dalam dokumen ini menyoroti potensi besar Digital Twin (DT) sebagai teknologi strategis yang mampu mentransformasi cara pembangunan infrastruktur jalan direncanakan, dipantau, dan dikelola. Digital Twin memungkinkan terciptanya model digital real-time dari proyek fisik, sehingga pengambil keputusan dapat melihat perubahan kondisi lapangan secara langsung, memprediksi risiko, serta meningkatkan efisiensi konstruksi.

Temuan penelitian menegaskan bahwa DT dapat mengurangi biaya operasional, mempersingkat durasi proyek, serta meningkatkan kualitas hasil konstruksi melalui simulasi berbasis data. Dalam era percepatan pembangunan Indonesia, khususnya proyek strategis nasional, temuan ini sangat relevan untuk mendorong kebijakan digitalisasi infrastruktur.

Bagi Indonesia, teknologi ini dapat memperkuat transparansi proyek, menekan potensi kebocoran anggaran, dan meningkatkan akurasi perencanaan. Penguatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan profesional seperti Kursus Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah serta Kursus Evaluasi Dampak Sosial dan Ekonomi Infrastruktur Publik di Diklatkerja. Manajemen Konstruksi dan Infrastruktur.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak Positif Penelitian menunjukkan berbagai manfaat implementasi Digital Twin dalam proyek jalan:

• Monitoring real-time memungkinkan identifikasi masalah konstruksi lebih cepat.

• Prediksi kerusakan dan kebutuhan pemeliharaan dilakukan secara lebih akurat.

• Kolaborasi antar tim meningkat, karena seluruh data terpusat dalam satu platform digital.

• Efisiensi biaya dan waktu, terutama dalam optimasi penggunaan alat berat dan material.

• Peningkatan keselamatan kerja, melalui simulasi potensi risiko sebelum pekerjaan dilakukan.

Hambatan Implementasi Meskipun potensinya besar, beberapa hambatan praktis masih ditemukan:

• Biaya awal pengembangan Digital Twin relatif tinggi.

• Kurangnya SDM dengan kemampuan teknis dalam pemodelan digital dan manajemen data.

• Infrastruktur digital (internet, server, sensor IoT) belum merata di seluruh wilayah.

• Tidak semua kontraktor siap mengubah metode kerja tradisional ke sistem digital.

Peluang Strategis Jika hambatan tersebut ditangani, peluang pengembangan Digital Twin sangat besar:

• Integrasi dengan Building Information Modeling (BIM) pada seluruh proyek pemerintah.

• Penerapan IoT dan sensor jalan untuk pemantauan kondisi infrastruktur nasional.

• Transformasi menuju pemerintahan digital di sektor konstruksi (e-government in construction).

• Optimalisasi anggaran perawatan jalan melalui prediksi berbasis data.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Wajibkan Pemanfaatan BIM dan Digital Twin pada Proyek Infrastruktur Skala Besar Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi bertahap untuk mengintegrasikan teknologi ini dalam proyek PSN.

2. Bangun Pusat Data Infrastruktur Nasional Data proyek dari seluruh wilayah harus terpusat agar analisis prediktif dapat dilakukan secara komprehensif.

3. Tingkatkan Literasi Digital SDM Konstruksi Pelatihan seperti Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah diperlukan untuk memperkuat kemampuan teknis kontraktor dan aparatur. Big Data Analytics: Data Visualization and Data Science.

4. Kembangkan Skema Pembiayaan Inovasi Teknologi Infrastruktur Pemerintah dapat menyediakan insentif bagi kontraktor yang mengadopsi teknologi DT untuk meningkatkan kualitas proyek.

5. Integrasikan Digital Twin dengan Sistem Monitoring dan Audit Proyek Teknologi ini dapat digunakan sebagai alat transparansi publik dan pengawasan berbasis data.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Meskipun menjanjikan, kebijakan adopsi Digital Twin dapat gagal jika:

• Fokus hanya pada pengadaan teknologi tanpa memperkuat kapasitas SDM.

• Tidak adanya standar nasional mengenai interoperabilitas data dan keamanan informasi.

• Investasi awal dianggap terlalu mahal sehingga ditolak oleh pelaku industri.

• Sistem digital tidak disinkronkan dengan kebutuhan lapangan, sehingga tidak digunakan secara optimal.

Selain itu, tanpa tata kelola data yang baik, Digital Twin justru dapat menciptakan fragmentasi informasi antarinstansi, bukan integrasi.

Penutup

Digital Twin adalah teknologi yang dapat merevolusi cara Indonesia membangun dan mengelola infrastruktur jalan. Dengan integrasi yang tepat, teknologi ini mampu meningkatkan transparansi, menghemat biaya, mengurangi risiko konstruksi, serta memperkuat perencanaan jangka panjang berbasis data.

Melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan pelatihan dari platform seperti Diklatkerja, Indonesia berpeluang besar untuk memodernisasi kebijakan infrastruktur dan memastikan pembangunan yang efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

Sumber

Pavard, et al. (2023). Digital Twin for Road Construction Projects. ITcon Journal.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Studi ini menunjukkan bahwa teknologi blockchain berpotensi besar meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan proyek infrastruktur jalan. Melalui karakteristik seperti immutability, traceability, dan secure information exchange, blockchain dapat mengatasi berbagai kelemahan sistem pengelolaan proyek tradisional, seperti manipulasi data, keterlambatan komunikasi, dan koordinasi antarpemangku kepentingan yang buruk.

Dalam konteks kebijakan publik, temuan ini sangat relevan karena proyek infrastruktur jalan sering berbiaya besar, berjangka panjang, dan melibatkan banyak aktor lintas sektor. Dengan mengadopsi prinsip blockchain, pemerintah dapat:

• Mengurangi potensi korupsi.

• Meningkatkan kualitas audit dan pemantauan proyek.

• Memastikan integritas dokumen konstruksi, kontrak, laporan progres, dan transaksi pembayaran.

Bagi Indonesia, yang menghadapi tantangan dalam pengawasan infrastruktur skala nasional, teknologi ini dapat menjadi alat penting untuk reformasi tata kelola proyek publik.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak Positif Berdasarkan hasil focus group discussion dan analisis dalam penelitian, implementasi prinsip blockchain dapat menghasilkan beberapa dampak penting:

• Peningkatan transparansi dalam seluruh siklus hidup proyek.

• Percepatan proses administrasi karena dokumen tidak perlu diverifikasi berulang kali.

• Penguatan kepercayaan antara pemerintah, kontraktor, konsultan, dan publik.

• Jejak audit digital otomatis, sehingga penyimpangan dapat dengan mudah dideteksi.

Hambatan Implementasi Namun, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan signifikan:

• Kurangnya pemahaman teknis di kalangan praktisi konstruksi.

• Biaya awal implementasi yang dianggap tinggi.

• Kebutuhan perubahan regulasi untuk melegalkan penggunaan ledger digital sebagai bukti hukum.

• Masalah interoperabilitas antara blockchain dan sistem manajemen proyek yang sudah ada.

Peluang Terlepas dari hambatan tersebut, peluang strategis cukup besar:

• Integrasi blockchain dengan BIM (Building Information Modeling), drone, dan IoT untuk sistem monitoring yang lebih akurat.

• Pengembangan sistem kontrak pintar (smart contract) untuk otomatisasi pembayaran berbasis progres.

• Penerapan blockchain sebagai standar nasional untuk proyek-proyek strategis pemerintah.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Kembangkan Kerangka Regulasi Blockchain untuk Proyek Infrastruktur Pemerintah perlu menetapkan aturan legal mengenai penggunaan dan validitas data berbasis blockchain.

2. Bangun Pilot Project pada Proyek Jalan Strategis Mulai dari proyek skala kecil untuk menguji efektivitas, sebelum diterapkan secara luas.

3. Tingkatkan Kapasitas Teknologi pada Instansi Terkait Berikan pelatihan kepada PUPR, konsultan, dan kontraktor untuk memahami arsitektur blockchain. Big Data Analytics: Data Visualization and Data Science.

4. Integrasikan Blockchain dengan Sistem Digital yang Sudah Ada Seperti e-procurement, e-monitoring, dan BIM agar rantai data konstruksi tidak terfragmentasi. Manajemen Konstruksi dan Infrastruktur.

5. Dorong Kolaborasi dengan Industri Teknologi dan Universitas Kolaborasi riset diperlukan untuk mengembangkan solusi blockchain yang sesuai konteks lokal.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kebijakan adopsi blockchain dapat gagal apabila:

• Berorientasi pada teknologi tanpa mempertimbangkan kesiapan SDM.

• Tidak disertai perubahan budaya kerja dan tata kelola organisasi.

• Pilot project tidak dievaluasi secara objektif sehingga adopsi hanya bersifat simbolis.

• Kurang adanya standardisasi, menyebabkan setiap instansi mengembangkan sistem yang tidak kompatibel.

• Fokus berlebihan pada aspek teknis dan melupakan analisis manfaat terhadap publik.

Tanpa mitigasi risiko ini, blockchain berpotensi menjadi sekadar tren, bukan solusi nyata bagi efisiensi proyek infrastruktur.

Penutup

Pemanfaatan prinsip blockchain menawarkan peluang besar untuk transformasi tata kelola proyek infrastruktur jalan. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, teknologi ini dapat membantu pemerintah mengurangi kebocoran anggaran, mempercepat penyelesaian proyek, dan membangun kepercayaan publik.

Agar implementasinya berhasil, diperlukan keselarasan antara kebijakan, kesiapan teknologi, serta penguatan kapasitas manusia. Jika diterapkan dengan tepat, blockchain bukan hanya alat digital, tetapi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih modern, efisien, dan berintegritas.

Sumber

Utilising the Principles of Blockchain Technology for Managing Road Infrastructure Projects,

Focus Group Analysis on Blockchain Implementation in Road Projects.

Indonesia tengah bergerak menuju fase pembangunan baru yang lebih modern dan berkelanjutan. Untuk keluar dari middle income trap dan mencapai visi Indonesia Emas 2045, negara membutuhkan transformasi ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga daya dukung lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan hijau menjadi pilar utama dalam perjalanan panjang menuju ekonomi berpendapatan tinggi yang inklusif dan tahan krisis.

Pembangunan Hijau sebagai Jalan Keluar dari Middle Income Trap

Indonesia telah berada dalam middle income trap selama puluhan tahun. Lonjakan ke kategori negara berpendapatan tinggi membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas enam persen setiap tahun. Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu pendorong utama, sebab pertumbuhan ekonomi modern kini tidak dapat dilepaskan dari kualitas lingkungan, produktivitas sumber daya manusia, dan ketahanan sosial.

Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Di dalamnya terkandung cita-cita menjadikan lingkungan hidup sebagai kekuatan fondasional bagi ekonomi jangka panjang, bukan sekadar pelengkap kebijakan.

Ekonomi Sirkular sebagai Mesin Transformasi Baru

Perubahan besar dalam pembangunan ekonomi tidak dapat dilakukan dengan pola yang sama. Ekonomi sirkular menawarkan pendekatan baru dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, dengan fokus pada efisiensi penggunaan sumber daya dan desain ulang model produksi.

Dalam kerangka transformasi ekonomi nasional, ekonomi sirkular menjadi bagian penting dari strategi ekonomi hijau. Ia berdiri sejajar dengan transisi energi dan pembangunan rendah karbon. Melalui konsep ini, Indonesia dapat membangun ekosistem industri yang lebih efisien, mengurangi limbah, dan meningkatkan produktivitas tanpa menambah tekanan terhadap sumber daya alam.

Penguatan ekonomi sirkular juga menjadi elemen penting dalam menjawab tantangan urbanisasi, modernisasi industri, dan kebutuhan untuk memperluas rantai nilai domestik.

Integrasi Ekonomi Hijau dalam Transformasi Nasional

Pembangunan hijau bukan sektor tunggal, melainkan strategi mencakup berbagai bidang—dari kesehatan, pendidikan, teknologi, hingga logistik. Pemerintah menempatkan ekonomi hijau sebagai salah satu dari tujuh game changer untuk mencapai Indonesia 2045. Ini melibatkan:

• pengembangan energi bersih,

• penerapan standar industri hijau,

• modernisasi manufaktur,

• pengembangan kota baru yang berkelanjutan,

• hingga integrasi rantai nilai domestik yang lebih kuat.

Kerangka ini menunjukkan bahwa pembangunan hijau bukan agenda sampingan, tetapi arah utama transformasi ekonomi.

Belajar dari Kota-Kota Dunia yang Sukses Menerapkan Ekonomi Sirkular

Berbagai kota global telah membuktikan bahwa ekonomi sirkular memberikan dampak positif yang besar. Baik melalui pemanfaatan limbah biomassa, inkubator bisnis sirkular, hingga insentif energi surya, hasilnya nyata: penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengurangan emisi, dan inovasi ekonomi lokal.

Contoh seperti Pécs, Phoenix, hingga Melbourne memperlihatkan bahwa strategi sirkular yang tepat dapat menghasilkan keuntungan sosial dan ekonomi yang jauh melebihi biaya implementasinya. Bagi Indonesia, pengalaman ini memberikan gambaran bagaimana pendekatan terintegrasi dapat mempercepat kemajuan.

Mendorong Pengelolaan Sampah yang Lebih Efisien

Sampah makanan menjadi isu global dan Indonesia tidak luput dari permasalahan tersebut. Dengan sepertiga makanan dunia terbuang setiap tahun, perlu kebijakan yang bukan hanya menekan limbah, tetapi juga memaksimalkan potensi pangan yang masih dapat dimanfaatkan.

Berbagai negara menerapkan kebijakan inovatif seperti pengaturan ukuran porsi, penyimpanan pangan berteknologi rendah energi, redistribusi makanan, hingga penggunaan silo kecil dan peti plastik untuk mengurangi kehilangan pascapanen. Model seperti ini dapat menjadi inspirasi kebijakan nasional untuk mengurangi limbah dan meningkatkan ketahanan pangan.

Kebijakan Pemerintah dalam Mempercepat Ekonomi Sirkular

Indonesia telah mulai menyiapkan fondasi kebijakan untuk mendukung ekonomi sirkular. Kebijakan tersebut mencakup penerapan Standar Industri Hijau, peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, hingga regulasi bangunan hijau untuk sektor konstruksi. Ketiga kebijakan ini memberi arah yang lebih jelas bagi dunia industri untuk bertransformasi.

Melalui standar industri hijau, produsen didorong untuk memperbaiki proses produksi, mengurangi limbah, dan meningkatkan efisiensi energi. Peta jalan pengurangan sampah memberi tekanan positif kepada produsen agar bertanggung jawab pada siklus hidup produknya. Sementara regulasi konstruksi hijau membantu menurunkan emisi dari sektor bangunan yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi nasional.

Stimulus Fiskal sebagai Penggerak Perubahan

Untuk mempercepat pembangunan hijau, pemerintah menyediakan stimulus fiskal yang menyasar sektor-sektor strategis seperti:

• peremajaan perkebunan,

• penguatan pengelolaan sampah melalui UMKM,

• pemasangan PLTS atap untuk gedung pemerintahan.

Selain dampak ekonomi yang signifikan, kebijakan ini menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru dan menurunkan emisi dalam jangka panjang. Melalui kombinasi penguatan ekonomi lokal, pengurangan sampah, dan peningkatan energi bersih, stimulus ini menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan fiskal dapat mempercepat transformasi.

Insentif Pajak untuk Mendukung Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah masih menjadi masalah besar di Indonesia, sehingga pemerintah menyediakan berbagai insentif pajak untuk mendorong investasi di sektor ini. Insentif tersebut mencakup pengurangan penghasilan kena pajak, penyusutan dan amortisasi dipercepat, tarif pajak dividen lebih rendah, hingga perpanjangan masa kompensasi kerugian.

Sektor yang mendapat prioritas termasuk produksi pupuk organik, pengelolaan sampah berbahaya dan non-berbahaya, serta aktivitas remediasi. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas investasi dan mempercepat penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah nasional.

Kesimpulan: Arah Transformasi Menuju Ekonomi Hijau Indonesia 2045

Transformasi menuju ekonomi hijau adalah proses panjang yang membutuhkan komitmen kuat, kolaborasi seluruh pihak, dan kebijakan yang konsisten. Indonesia telah menempatkan pembangunan hijau sebagai bagian inti dari transformasi ekonomi nasional. Dengan memperkuat ekonomi sirkular, mendorong investasi hijau, dan menciptakan kebijakan yang inklusif dan modern, Indonesia dapat membangun masa depan yang berdaya saing, resilien, dan seimbang antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Daftar Pustaka

Materi “Strategi Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi Sirkular,” Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, FGD PPI Seri 2, 12 September 2023.

Indonesia sedang berada pada persimpangan penting dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang hijau dan berkelanjutan. Meski agenda transisi energi, ekonomi sirkular, dan penguatan industri hijau semakin diperkuat di berbagai kebijakan nasional, perjalanan menuju pembangunan hijau tidak sederhana. Banyak tantangan struktural, ekonomi, dan kelembagaan yang harus dibenahi agar proses transformasi bisa berjalan efektif.

Akses Teknologi, Pendanaan, dan Kapasitas Kelembagaan Masih Rendah

Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi hambatan fundamental ketika ingin mempercepat ekonomi sirkular maupun agenda hijau lainnya. Keterbatasan akses terhadap teknologi ramah lingkungan dan minimnya investasi menjadi penghalang besar. Selain itu, kapasitas kelembagaan untuk merancang, mengimplementasikan, serta mengawasi kebijakan transisi masih belum cukup kuat.

Di lapangan, pelaku usaha seringkali bimbang: apa sebenarnya manfaat yang benar-benar dapat diperoleh dari ekonomi sirkular? Dan sektor mana yang paling siap untuk menerapkannya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menunjukkan masih terputusnya pemahaman antara kebijakan dan implementasi.

Ketergantungan Tinggi pada Energi Fosil

Meskipun porsi energi baru terbarukan (EBT) meningkat, Indonesia masih bergantung kuat pada bahan bakar fosil, khususnya batubara. Beberapa provinsi bahkan memiliki struktur ekonomi yang sangat bergantung pada sektor ini sehingga perubahan menuju energi hijau dianggap mengancam stabilitas ekonomi daerah.

Kontribusi pertambangan batubara terhadap PDB regional masih sangat besar, terutama di Kalimantan. Ketika harga batubara naik, daerah mengalami pertumbuhan signifikan; ketika harga turun, ekonomi mereka ikut melambat. Ketergantungan tinggi ini membuat transisi energi hijau menjadi tantangan politik dan ekonomi yang tidak mudah.

Pengembangan Industri Hijau Masih Sangat Terbatas

Industri ramah lingkungan di Indonesia masih berada pada tahap awal. Nilai tambah dari industri hijau hanya menyentuh persentase kecil dari total manufaktur nasional. Lebih memprihatinkan lagi, jumlah perusahaan yang telah mengantongi sertifikat industri hijau masih di bawah 1%.

Tiga kendala utama yang memperlambat perkembangan ini adalah:

• minimnya investasi hijau,

• kurangnya tenaga ahli dan SDM terlatih,

• dan keterbatasan akses teknologi bersih.

Jika tidak ada akselerasi besar-besaran di sektor manufaktur, Indonesia berisiko tertinggal dalam persaingan industri global yang semakin menuntut keberlanjutan.

Tantangan Besar dalam Pembiayaan dan Investasi Hijau

Salah satu tantangan paling krusial adalah pendanaan. Untuk mencapai target pengurangan emisi sesuai komitmen nasional (NDC), Indonesia membutuhkan pembiayaan hijau hingga ribuan triliun rupiah antara 2018–2030. Kebutuhan pendanaan tersebut mencakup sektor energi bersih, pengelolaan lahan, mitigasi risiko iklim, hingga perbaikan sistem pengelolaan sampah.

Walaupun anggaran iklim nasional terus meningkat, kontribusinya masih jauh dari kebutuhan aktual. Proyeksi jangka panjang menunjukkan bahwa proporsi pendanaan untuk energi bersih harus semakin besar seiring waktu, mencapai lebih dari 75% kebutuhan setelah 2030.

Tantangan Investasi Hijau yang Lebih Besar dari Perkiraan

Transformasi menuju ekonomi hijau tidak hanya memerlukan teknologi, tetapi juga investasi rutin dan jangka panjang. Sektor energi, pengelolaan sampah, kehutanan, dan lahan menjadi fokus utama untuk menarik investasi hijau. Namun, realitas menunjukkan bahwa:

• target bauran EBT masih jauh dari optimal,

• pengurangan sampah plastik masih belum mencapai skala yang diharapkan,

• dan kebutuhan pendanaan untuk mencapai target emisi masih sangat besar.

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan bukan hanya pada penyediaan investasi, tetapi juga kesiapan sistem untuk menerima dan memanfaatkan investasi tersebut secara efektif.

Hambatan yang Dihadapi Dunia Industri dalam Menerapkan Ekonomi Sirkular

Pelaku industri menghadapi kendala internal yang tidak kalah berat. Survei perusahaan di Indonesia menunjukkan beberapa hambatan paling dominan:

• kesulitan mengubah kebiasaan perusahaan,

• keterbatasan infrastruktur,

• tantangan teknis dalam implementasi,

• regulasi yang belum sepenuhnya mendukung,

• pasar produk daur ulang yang belum berkembang,

• dan kurangnya informasi serta modal.

Sebagian perusahaan juga menganggap bahwa ekonomi sirkular tidak secara langsung menghasilkan keuntungan, sehingga minat untuk berinvestasi dalam model bisnis sirkular masih rendah.

Merumuskan Jalan Maju untuk Indonesia

Melihat seluruh tantangan ini, jelas bahwa pembangunan hijau membutuhkan pendekatan yang jauh lebih terkoordinasi. Beberapa langkah strategis perlu diperkuat:

• memperluas investasi dan insentif industri hijau,

• mempercepat transisi energi yang realistis dan terjangkau,

• membuka akses teknologi ramah lingkungan,

• memperbaiki kualitas regulasi dan tata kelola,

• dan memperkuat kapasitas kelembagaan di pusat maupun daerah.

Selain itu, edukasi publik dan dunia usaha tentang manfaat jangka panjang ekonomi hijau harus diperluas agar perubahan perilaku dapat terjadi secara sistematis.

Pembangunan hijau bukan proyek jangka pendek—ia adalah perjalanan panjang menuju ekonomi yang lebih adil, efisien, tangguh, dan berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin transformasi ini, tetapi hanya jika tantangan-tantangan struktural tersebut diatasi dengan kebijakan yang kuat dan implementasi yang konsisten.

Daftsr Pustaka

Materi “Strategi Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi Sirkular Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, FGD PPI Seri 2, 12 September 2023.

Indonesia sedang memasuki fase penting dalam perjalanan pembangunannya. Krisis global, tekanan lingkungan, dan perubahan perilaku konsumen memaksa seluruh negara untuk meninjau ulang strategi pembangunan mereka. Dalam konteks ini, ekonomi sirkular muncul sebagai pendekatan yang bukan hanya relevan, tetapi krusial untuk masa depan Indonesia. Konsep ini membawa gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus berbanding lurus dengan eksploitasi sumber daya; justru sebaliknya, efisiensi material dan desain sistem menjadi faktor utama untuk menciptakan nilai baru yang berkelanjutan.

Transformasi Ekonomi: Membangun yang Lebih Baik dari Sebelumnya

Pemulihan ekonomi pasca krisis tidak cukup hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum gangguan terjadi. Indonesia membutuhkan transformasi struktural yang memastikan perekonomian menjadi lebih produktif, inklusif, dan ramah lingkungan. Pendekatan build forward better menegaskan bahwa pertumbuhan berkualitas harus menyatu dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, model pembangunan masa depan harus bersifat adaptif dan berbasis keberlanjutan.

Menurunkan Emisi untuk Mengamankan Masa Depan Ekonomi

Salah satu pilar penting transformasi adalah komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Melalui strategi pembangunan rendah karbon, proyeksi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi justru dapat meningkat jika intervensi hijau dijalankan secara konsisten. Penurunan intensitas emisi yang sangat drastis menjadi pondasi menuju target net-zero pada 2060. Hal ini bukan hanya isu lingkungan, melainkan upaya melindungi daya dukung ekonomi agar tidak runtuh akibat tekanan perubahan iklim.

Industri Masa Depan: Lebih Efisien, Lebih Bersih, Lebih Inovatif

Perubahan paradigma industri kini tidak bisa dihindarkan. Perusahaan-perusahaan besar dunia telah menunjukkan bagaimana ekonomi sirkular dapat diterapkan dalam kegiatan produksi, mulai dari pakaian berbahan botol plastik daur ulang hingga desain produk elektronik yang mengutamakan transparansi dan keberlanjutan. Industri dituntut tidak hanya menciptakan produk, tetapi mengelola seluruh siklus hidupnya — dari desain, pemakaian, hingga pemulihan material.

Transformasi ini bukan sekadar tren global. Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat modernisasi industrinya melalui pemanfaatan material daur ulang, sistem layanan produk, model berbagi, perpanjangan usia produk, dan pemulihan sumber daya dari limbah. Kelima pendekatan ini membuka ruang bagi inovasi lintas sektor.

Menggantikan Pola Linier dengan Sistem Sirkular

Pendekatan ekonomi linier — mengambil, membuat, membuang — telah menyebabkan tekanan besar terhadap sumber daya alam. Ekonomi sirkular hadir dengan logika berbeda: material dirancang agar dapat digunakan kembali, dipulihkan, atau didaur ulang, menciptakan siklus tertutup yang lebih efisien. Dengan sistem ini, pertumbuhan ekonomi tidak lagi menjadi ancaman bagi lingkungan, tetapi dapat berjalan beriringan.

Sektor Prioritas: Area yang Menentukan Keberhasilan Transformasi

Untuk mempercepat adopsi ekonomi sirkular, perlu ada fokus pada sektor-sektor yang memberikan pengaruh terbesar terhadap PDB, jumlah tenaga kerja, dan volume limbah nasional. Lima sektor utama memiliki potensi transformasi terbesar: makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, perdagangan grosir dan eceran, serta elektronika.

Kelima sektor ini mewakili sepertiga perekonomian Indonesia dan melibatkan lebih dari 43 juta pekerja. Praktik mereka saat ini masih menghasilkan limbah dalam jumlah besar, dan diprediksi akan terus meningkat jika tidak ada perubahan. Dengan mengadopsi pendekatan sirkular, potensi efisiensi meningkat drastis — mulai dari pengurangan limbah hingga optimasi bahan baku.

Manfaat Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial yang Signifikan

Studi pemodelan menunjukkan bahwa penerapan ekonomi sirkular pada tahun 2030 dapat memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar. Kontribusi tambahan terhadap PDB diproyeksikan mencapai ratusan triliun rupiah. Selain itu, efisiensi operasional dari penggunaan kembali material dan pemrosesan limbah bisa menghasilkan penghematan biaya yang besar bagi industri.

Dari sisi lingkungan, pengurangan limbah diperkirakan mencapai 18–52% dan penurunan emisi lebih dari 120 juta ton CO₂. Konsumsi air dan energi juga akan turun drastis melalui sistem produksi yang lebih efisien.

Namun manfaat terbesar datang dari aspek sosial. Ekonomi sirkular diproyeksikan menciptakan hingga 4,4 juta lapangan kerja baru, dengan mayoritas pekerja perempuan mendapatkan manfaat signifikan. Transformasi ini tidak hanya menawarkan peluang ekonomi, tetapi juga memperluas inklusivitas di pasar kerja.

Sektor dengan Dampak Ekonomi Terbesar

Subsektor makanan dan minuman muncul sebagai pendorong terbesar manfaat ekonomi, terutama dari pengurangan kerugian rantai pasokan. Di posisi berikutnya, industri tekstil mendapatkan manfaat besar dari penggunaan kembali material dan efisiensi proses produksi. Sementara sektor konstruksi, plastik, dan elektronika menunjukkan peningkatan nilai ekonomi melalui pemulihan material dan desain ulang produk.

Menuju Perekonomian yang Lebih Tangguh dan Kompetitif

Ekonomi sirkular bukan hanya strategi lingkungan — ini adalah strategi pembangunan dan industrialisasi. Dengan menerapkan pendekatan sirkular, Indonesia dapat menciptakan struktur ekonomi yang:

• lebih efisien,

• lebih tangguh terhadap guncangan global,

• lebih kompetitif,

• lebih rendah emisi,

• dan lebih mampu menyediakan lapangan kerja.

Transisi ini membutuhkan inovasi, investasi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Namun manfaat jangka panjangnya jauh melampaui biaya dan usaha yang diperlukan.

Daftar Pustaka

Materi “Strategi Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi Sirkular,” Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, FGD PPI Seri 2, 12 September 2023.

Perubahan iklim bukan lagi isu lingkungan semata, tetapi ancaman multidimensi yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, sosial, dan pembangunan jangka panjang. Dalam konteks Indonesia—sebuah negara kepulauan besar dengan kerentanan tinggi—dampak perubahan iklim semakin terasa dari tahun ke tahun. Realitas ini menuntut perubahan mendasar dalam strategi pembangunan nasional, dengan ekonomi sirkular menjadi salah satu pendekatan yang dinilai paling efektif untuk menciptakan ketahanan jangka panjang.

Materi kebijakan yang disampaikan pada forum nasional menunjukkan gambaran lengkap mengenai risiko yang dihadapi Indonesia serta urgensi untuk mengalihkan arah pembangunan menuju model yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Perubahan Iklim sebagai Megatren Global 2045

Dalam proyeksi megatren 2045, perubahan iklim ditempatkan sejajar dengan faktor besar lain seperti kemajuan teknologi, urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dinamika geopolitik, hingga transformasi ekonomi global. Posisi ini menggambarkan bahwa perubahan iklim akan menentukan seperti apa struktur perekonomian dunia terbentuk beberapa dekade ke depan.

Indonesia, dengan target menuju negara maju pada 2045, tidak dapat mengabaikan megatren ini. Tanpa respons kebijakan yang kuat, risiko yang muncul bukan hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi hambatan besar terhadap pencapaian visi pembangunan jangka panjang.

Tingkat Kerentanan Indonesia yang Sangat Tinggi

Data pada materi memperlihatkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi risiko yang serius, mulai dari air, pangan, ekosistem darat maupun laut, hingga kesehatan masyarakat.

Beberapa indikator utama yang memperkuat tingginya kerentanan tersebut:

• Kenaikan suhu 0,45–0,75°C dalam beberapa dekade terakhir, mendorong cuaca ekstrem dan perubahan pola musim.

• Perubahan pola curah hujan ±2,5 mm/hari, menciptakan frekuensi banjir dan kekeringan yang meningkat.

• Kenaikan permukaan laut 0,8–1,2 cm/tahun yang mengancam permukiman pesisir, infrastruktur pelabuhan, dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

• 18.000 km garis pantai berada pada tingkat kerentanan tinggi, membuka risiko banjir rob, erosi, hingga kehilangan lahan.

• Luas 5,8 juta km² wilayah laut berbahaya bagi kapal kecil, yang dapat menurunkan produktivitas perikanan dan menambah risiko keselamatan.

Selain itu, produksi padi—sebagai basis ketahanan pangan—diprediksi mengalami penurunan di sejumlah wilayah akibat anomali iklim. Dampak ini dapat mengganggu rantai pasok pangan domestik.

Frekuensi dan Intensitas Bencana Hidrometeorologi yang Meningkat

Indonesia mengalami lebih dari 5400 bencana hidrometeorologi pada 2021, angka yang termasuk yang tertinggi sepanjang satu dekade. Banjir, tanah longsor, angin kencang, badai, dan puting beliung menjadi bencana paling sering terjadi.

Fakta bahwa 99% bencana Indonesia adalah hidrometeorologi menandakan bahwa perubahan iklim telah memperparah kerentanan struktural yang sudah ada:

• perubahan tutupan lahan,

• urbanisasi cepat,

• degradasi lingkungan,

• sistem drainase yang tidak memadai.

Selain kerugian materi, bencana ini berdampak pada kesehatan masyarakat, mengganggu mobilitas, memicu kerusakan aset produktif, dan memperlambat aktivitas ekonomi harian.

4. Peningkatan Risiko Ekonomi: Ancaman bagi Pertumbuhan Nasional

Dampak perubahan iklim bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga muncul dalam bentuk kerugian ekonomi yang besar. Pemodelan ekonomi menunjukkan:

• Potensi kerugian 0,66%–3,45% dari PDB pada 2030 jika tidak ada intervensi.

• Kerugian dipicu oleh penurunan produktivitas pertanian, kerusakan pesisir, penurunan ketersediaan air, hingga penyakit tropis seperti demam berdarah.

Studi jangka menengah menunjukkan bahwa pada periode 2020–2024:

• kerugian ekonomi dapat mencapai Rp 544 triliun,

• dan dengan intervensi kebijakan ketahanan iklim, potensi kerugian dapat ditekan menjadi Rp 57 triliun.

Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan adaptasi dan mitigasi sebagai instrumen yang bukan hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional.

5. Bukti Ilmiah: Pemanasan Global Dipicu Aktivitas Manusia

Grafik dan visual pada materi memperlihatkan beberapa fakta penting:

• Suhu global telah naik 1,09°C dibanding periode pra-industri.

• 90% pencairan gletser sejak 1990-an berasal dari aktivitas manusia.

• Kenaikan permukaan laut saat ini hampir tiga kali lipat dibanding awal abad ke-20.

Dengan kata lain, pemanasan global bukan fenomena alam biasa. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk mengubah pola produksi, konsumsi, dan pengelolaan sumber daya.

Mengapa Ekonomi Sirkular Menjadi Kebutuhan Mendesak?

Ekonomi sirkular menawarkan pendekatan baru yang dapat menjadi jawaban atas tantangan tersebut. Indonesia selama ini masih mengandalkan model ekonomi linier: produksi → konsumsi → limbah. Model ini rentan terhadap gejolak sumber daya, tidak efisien, dan mempercepat degradasi lingkungan.

Ekonomi sirkular mengubah paradigma tersebut melalui:

• desain produk yang tahan lama dan mudah didaur ulang,

• pengurangan penggunaan material primer,

• maksimalisasi penggunaan kembali material,

• optimalisasi daur ulang,

• pengurangan emisi dan limbah secara signifikan.

Bagi Indonesia, ekonomi sirkular bukan hanya strategi lingkungan, tetapi fondasi pertumbuhan baru. Penerapannya dapat:

• mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam,

• menurunkan emisi gas rumah kaca,

• membuka peluang investasi baru,

• menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan,

• memperkuat ketahanan ekonomi.

Dengan sumber daya besar dan populasi produktif, Indonesia memiliki potensi menjadi pemain utama dalam ekonomi sirkular jika kebijakan yang tepat diterapkan.

Arah Kebijakan: Mempercepat Transisi Berkelanjutan

Materi kebijakan menegaskan bahwa keberhasilan transisi membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, pelaku industri, peneliti, hingga masyarakat.

Fokus utamanya mencakup:

1. Penguatan kerangka regulasi untuk mengintegrasikan ekonomi sirkular dalam rencana pembangunan nasional.

2. Investasi pada teknologi hijau, manajemen sampah, pengolahan air, dan energi terbarukan.

3. Transformasi industri menuju supply chain rendah karbon.

4. Pengembangan riset dan inovasi, termasuk pemodelan risiko iklim.

5. Edukasi dan partisipasi publik dalam perubahan pola konsumsi.

Pendekatan ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya beradaptasi, tetapi juga memanfaatkan peluang ekonomi baru yang muncul dari transisi global menuju ekonomi hijau.

Kesimpulan: Momentum Transformasi untuk Indonesia 2045

Dampak perubahan iklim tidak bisa dihindari, tetapi dapat diminimalkan. Saat risiko terus meningkat, Indonesia perlu bergerak dari respon reaktif menuju strategi transformasional. Dengan ekonomi sirkular sebagai pilar utama, Indonesia dapat membangun pertumbuhan yang tangguh, rendah karbon, dan berkelanjutan.

Penerapan ekonomi sirkular bukan sekadar solusi teknis, tetapi arah baru pembangunan nasional. Langkah ini bukan hanya mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi menuju 2045—tahun ketika Indonesia menargetkan diri menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Daftar Pustaka

Materi “Strategi Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi Sirkular,” Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, FGD PPI Seri 2, 12 September 2023.