PT Semen Padang melakukan Penandatanganan Naskah Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Bina Lavotas) Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (13/12/2021).

Bertempat di Ruang Tri Dharma Kementerian Ketenagakerjaan Lantai 2 A, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, MoU itu ditandatangani langsung oleh Dirut PT Semen Padang Yosviandri dan Dirjen Bina Lavotas Kementerian Ketenagakerjaan Budi Hartawan. Hadir pada acara MoU itu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Dirut PT Semen Padang Yosviandri mengatakan, MoU antara PT Semen Padang dengan Dirjen Bina Lavotas dilakukan dalam rangka pengembangan kejuruan dan program pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri atau link and match dengan tujuan, untuk meningkatkan kompetensi kualitas sumber daya manusia melalui vokasi dan sertifikasi.

"MoU ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Untuk fasilitas pelatihan dan sertifikasinya, bisa memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Kementerian Tenaga kerja yang ada di Indonesia," kata Yosviandri di Jakarta.

Bagi PT Semen Padang, sebut Yosviandri, MoU ini banyak manfaatnya, karena konsep MoU nya link and match dengan industri. Bahkan, buah dari MoU ini, akan diwujudkan dalam bentuk pelatihan sertifikasi pengelasan dan instalasi listrik yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat ini.

Pelatihan sertifikasi pengelasan dan instalasi listrik itu, katanya melanjutkan, akan bekerjasama dengan BLK Kota Padang, melibatkan tenaga kerja dari vendor di lingkungan PT Semen Padang, dan juga masyarakat sekitar perusahaan sebagai pesertanya.

"Pelatihan dan sertifikasi ini juga untuk membantu perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, bagi masyarakat lingkungan perusahaan PT Semen Padang yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan, bisa memanfaatkan peluang pelatihan dan sertifikasi ini," katanya didampingi Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan, Oktoweri, dan Kepala Unit CSR, Rinold Thamrin.

Sebelumnya, saat menyampaikan sambutan pada acara penandatanganan MoU tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, akselerasi peningkatan kompetensi SDM diperlukan untuk mengatasi sejumlah tantangan ketenagakerjaan seperti mismatch ketenagakerjaan, penyiapan SDM menuju bonus demografi, serta mengatasi dampak pandemi COVID-19 di sektor ketenagakerjaan.

"Tidak ada pilihan bagi kita semua selain kerja kolaboratif, kerja sinergi, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara pemerintah dengan dunia industri," katanya.

Menaker Ida menyampaikan apresiasinya kepada dunia industri yang telah menunjukkan komitmennya membangun SDM Indonesia melalui kerja sama dengan pemerintah. "Keberadaan industri sebagai mitra, dapat memberikan masukan atas kebutuhan keterampilan di industri, membantu memberikan masukan atas kekurangan keterampilan tenaga pengajar atau instruktur pelatihan, perkembangan peralatan yang digunakan di industri, bahkan softskills apa saja yang dibutuhkan oleh industri," kata Menaker Ida.(*)

Sumber: padek.jawapos.com

Memenuhi persyaratan aksesibilitas bagi semua pengguna jalan termasuk kelompok difabel atau berkebutuhan khusus adalah salah satu prinsip perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki.

Namun sayangnya, fakta yang kerap terjadi di lapangan tidak demikian. Masih banyak fasilitas pedestrian yang belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya pembangunan jalur pemandu atau guiding block berbentuk zig-zag di Solo yang sempat viral pada tahun 2019 hingga guiding block di Jakarta Selatan yang terhalang oleh truck yang sedang parkir pada awal tahun 2021.

Belum lagi beberapa ramp atau jalur landai yang terlalu curam sehingga bisa membahayakan pengguna kursi roda. Padahal, pembangunan jalur pedestrian yang aman untuk difabel telah diatur dalam Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2018.

Ruang gerak pedestrian difabel

Sesuai dengan pedoman yang ada, lebar ruang gerak yang diatur untuk pengguna kruk adalah minimal 95 sentimeter dari sisi kanan ke kiri dan minimal 120 sentimeter dari depan ke belakang. Sedangkan untuk tuna netra, lebar ruang gerak minimal dari sisi kanan ke kiri adalah minimal 90 sentimeter, dari depan ke belakang minimal 95 sentimeter dan tinggi minimal bangunan adalah 210 sentimeter. Sementara untuk pengguna kursi roda, lebar ruang gerak minimal dari sisi kanan ke kiri adalah 160 sentimeter dengan tinggi minimal bangunan sebesar 130 sentimeter.

Ramp atau jalur landai

Ramp adalah fasilitas yang digunakan untuk memudahkan pengguna jalan untuk berpindah ke area yang lebih tinggi maupun rendah. Fasilitas ini sangat membantu pengguna kursi roda untuk mobilisasi. Untuk syaratnya, tingkat kelandaian tidak boleh melebihi 8 persen dan dilengkapi dengan pegangan tangan minimal di salah satu sisi, meskipun sangat direkomendasikan untuk dimiliki kedua sisi. Selain itu, pegangan tangan harus dibuat dengan ketinggian 0,8 meter yang diukur dari permukaan tanah serta panjangnya harus melebihi ujung jalur landai.

Passing place

Passing place adalah area yang digunakan untuk mendahului pengguna jalan lain. Fasilitas tersebut biasanya digunakan pada trotoar yang lebarnya kurang dari 1,5 meter. Karenanya, untuk menambah kenyamanan pedestrian khususnya bagi difabel, disarankan area passing place ini untuk ada pada minimal setiap jarak 50 meter. Penyediaan informasi Bagi tuna netra atau low vision, mereka akan mengandalkan pemberian informasi dengan suara atau merasakannya ketika sedang berjalan.

Sumber: kompas.com

INFO NASIONAL - Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan dan memperkuat BLK Komunitas sebagai salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini. Tantangan ketenagakerjaan dimaksud adalah bonus demografi, revolusi industri 4.0, dan dampak pandemi. BLK Komunitas juga diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Hal ini disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dalam Workshop Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang berlangsung pada 7-9 Juni 2021 di Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Rangkaian perhelatan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan, serta Peresmian BLK Komunitas 2020 di Pondok Pesantren Cipasung kemarin, telah menoreh makna penting. Di samping menjadi penanda dimulainya operasional 1.014 BLK Komunitas yang dibangun tahun 2020, juga meneguhkan upaya penting untuk memastikan semua BLK Komunitas," kata Caswiyono melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis, 10 Juni 2021.

Caswiyono menyampaikan, saat ini BLK Komunitas yang mencapai 2.127 menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional. Kemandirian BLK Komunitas tersebut, menurut Caswiyono, ditandai dengan terbentuknya secara resmi Forum Komunikasi Nasional BLK Komunitas, terjalinnya kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders, adanya peta jalan kemandirian BLK Komunitas, serta ditetapkannya 25 BLK Komunitas terbaik menjadi inkubator kewirausahaan.

"Ini semua merupakan ikhtiar nyata Bu Menaker Ida Fauziyah dalam mempercepat pembangunan sumberdaya manusia dan pemulihan ekonomi nasional," katanya.

Penetapan 25 BLK Komunitas sebagai inkubator usaha adalah hasil seleksi dari 40 BLK Komunitas unggulan yang dibangun pada periode pembangunan 2017 serta mengikuti workshop bertajuk Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas di Tasikmalaya.

Menurut Caswiyono, pengembangan BLK Komunitas membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak. BLK Komunitas juga diproyeksikan untuk menjadi pemeran utama dalam ekosistem pelayanan ketenagakerjaan di Indonesia.

"BLK Komunitas harus jadi pemeran utama dalam link and match antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia kerja dan usaha. Karenanya, BLK Komunitas juga harus menjadi inkubator wirausaha, dan berperan menyiapkan kompetensi calon pekerja, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI), terutama di kantong PMI," katanya, menambahkan.

BLK Komunitas juga akan ditransformasikan sebagai wadah pengembangan talenta muda Indonesia, selaras dengan upaya peningkatan sumber daya manusia yang saat ini terus dilakukan. Dalam upaya transformasi BLK Komunitas tersebut, Kemnaker juga mengupayakan perluasan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholder dan perusahaan. Tujuannya, agar BLK Komunitas semakin mandiri, mampu meningkatkan kualitas pelatihan, serta menempatkan alumni pelatihannya sebagai pekerja terampil, maupun sebagai wirausahawan.

"Tahun ini kerja sama itu kami perluas. Kita akan melakukan penandatangan MOU-nya, Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak," katanya.

Mitra yang menjalin kerja sama, yaitu Masyarakat Ekonomi Syariah, PT Telkom, Martha Tilaar, Perhimpunan Paricara Usada Indonesia, PT Panasonic, Bank Syariah Indonesia, Himpunan Kawasan Industri, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Polytron.

Sementara itu, salah satu BLK Komunitas unggulan yang hadir, yakni BLK Komunitas Pondok Pesantren Giri Kusumo yang fokus pada satu program pelatihan teknik sepeda motor (TSM) di Kabupaten Demak, telah menunjukkan kemandiriannya dengan melahirkan lulusan yang ditampung oleh PT Astra dan Honda, serta wirausahawan yang membuka bengkel di kampung asalnya masing-masing.

“Alhamdulillah dan terima kasih kepada Kemnaker. Berdirinya BLK Komunitas memberi banyak manfaat dalam membekali santri-santri dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren keterampilan otomotif. BLK Komunitas Giri Kusumo telah lakukan MoU-Mou dengan banyak perusahaan otomotif dan bengkel diantaranya Bengkel Astra dan Honda. Kerja samanya dalam bentuk magang setelahnya mereka direkrut sebagai karyawan,” ucap Muhammad Hanif Maimun, Kepala BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo.

BLK Komunitas Giri Kusumo merupakan satu dari sekian lembaga atau yayasan yang menerima manfaat program pembangunan BLK Komunitas Kementerian Ketenagakerjaan. Sejak berdiri di tahun 2017, BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo sudah banyak meluluskan tenaga terampil dan berkompeten. 

Di tahun pertama berdiri telah melatih dan berikan sertifikat keahlian sebanyak 80 orang. Di tahun-tahun berikutnya BLK Komunitas Giri Kusumo meluluskan 32 peserta, setiap tahunnya, total 176 alumni di tahun 2020. Kemampuan dan keahlian dimiliki para alumni pun diminati dunia industri dan usaha. Kini BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo telah menjalin kerjasama dengan PT Astra dan Honda. (*)

Sumber: nasional.tempo.co

Bisnis.com, JAKARTA -- Kalangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengusulkan agar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) mengembangan program pelatihan bagi pekerja untuk meningkatkan keterampilan dalam upaya menghadapi tantangan perubahan industri. 

Wakil Ketua FSP Kimia Energi Pertambangan (KEP-KSPI) Sahat Butar Butar mengharapkan pekerja selaku pemangku kepentingan mendapat peluang membantu pengembangan keterampilan. 

"Daripada pengusaha mengambil tenaga kerja terlatih dari luar, lebih baik tenaga kerja yang di dalam perusahaan, ditingkatkan kemampuannya sesuai kebutuhan perusahaan," kata Sahat Butar Butar usai melakukan kunjungan lapangan ke  Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBPLK) Bandung dan BLK Lembang, Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/11/2021), dikutip dari siaran pers. 

Sahat Butar Butar mengatakan organisasinya akan meminta profil beberapa BBPLK milik Kemenaker, termasuk kejuruan yang dilatih, dan selanjutnya SP/SB akan menyesuaikan untuk mengembangkan atau meningkatkan program pelatihan sesuai kejuruan yang ada di BBPLK.

"Bagi yang sudah pensiun dapat re-skilling agar setelah pensiun mampu melakukan wirausaha sesuai keterampilan yang dimiliki usai mengikuti re-skilling," katanya. 

Gustaf Evert dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap BLK lebih maju ke depannya. Dia mengatakan pemerintah harus menyiapkan anggaran yang memadai agar BLK difungsikan untuk mengembangkan pelatihan bagi pekerja yang terdampak PHK, sehingga bisa dilatih dan mandiri menciptakan lapangan kerja sendiri.

"Peranan pemerintah melalui pengembangan pelatihan sangat diharapkan sekali untuk memberdayakan pekerja ter-PHK agar mampu mandiri," kata Gustaf yang membidangi Advokasi Tenaga Kerja Apindo. 

Sementara Plt. Kepala BBPLK Bandung Haryono mengatakan tujuan program pengembangan pelatihan sebenarnya diprioritaskan untuk pencari kerja sebagai tugas utama BLK. Dengan demikian pencari kerja siap  menghadapi dunia kerja. Namun, dia tak menutup kemungkinan pekerja memiliki hak untuk memperoleh pelatihan di BLK melalui kerja sama program up-skill. 

"BBPLK Bandung siap mendukung program atau rencana dari SP/SP untuk mengembangkan pelatihan melalui program upskilling," katanya.

 Sumber: ekonomi.bisnis.com

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan dan memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas sebagai salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini. Tantangan ketenagakerjaan dimaksud adalah bonus demografi, revolusi industri 4.0, dan dampak pandemi. BLK Komunitas juga diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. 

Hal ini disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker) Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, dalam workshop 'Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas', yang berlangsung selama tiga hari (7 s.d 9 Juni 2019) di Tasikmalaya, Jawa Barat. 

"Rangkaian perhelatan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan, serta Peresmian BLK Komunitas 2020 di Pondok Pesantren Cipasung kemarin, telah menoreh makna penting. Di samping menjadi penanda dimulainya operasional 1.014 BLK Komunitas yang dibangun tahun 2020, juga meneguhkan upaya penting untuk memastikan semua BLK Komunitas yang jumlahnya kini mencapai 2.127, menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional," ujarnya, Kamis (10/6/2021). 

Kemandirian BLK Komunitas tersebut, menurut Caswiyono, ditandai dengan terbentuknya secara resmi Forum Komunikasi Nasional BLK Komunitas, terjalinnya kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders, adanya peta jalan kemandirian BLK Komunitas serta ditetapkannya 25 BLK Komunitas terbaik menjadi inkubator kewirausahaan. 

"Ini semua merupakan ikhtiar nyata Bu Menaker Ida Fauziyah dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia dan pemulihan ekonomi nasional," katanya. 

Penetapan 25 BLK Komunitas sebagai inkubator usaha adalah hasil seleksi dari 40 BLK Komunitas unggulan yang dibangun pada periode pembangunan 2017, serta mengikuti workshop bertajuk Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas, di Tasikmalaya. 

Caswiyono mengatakan, pengembangan BLK Komunitas membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak. BLK Komunitas juga diproyeksikan untuk menjadi pemeran utama dalam ekosistem pelayanan ketenagakerjaan di Indonesia. 

"BLK Komunitas harus jadi pemeran utama dalam link and match antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia kerja dan usaha. Karenanya, BLK Komunitas juga harus menjadi inkubator wirausaha, dan berperan menyiapkan kompetensi calon pekerja, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI), terutama di kantong PMI," ujarnya. 

BLK Komunitas juga akan ditransformasikan sebagai wadah pengembangan talenta muda Indonesia, selaras dengan upaya peningkatan sumber daya manusia yang saat ini terus dilakukan. Dalam upaya transformasi BLK Komunitas tersebut, Kemnaker juga mengupayakan perluasan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai stakeholder dan perusahaan. 

Hal itu agar BLK Komunitas semakin mandiri, mampu meningkatkan kualitas pelatihan, serta menempatkan alumni pelatihannya sebagai pekerja terampil, maupun sebagai wirausahawan. "Tahun ini kerja sama itu kami perluas. Kita akan melakukan penandatangan MoU-nya, Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak, di antaranya adalah Masyarakat Ekonomi Syariah, PT Telkom, Martha Tilaar, Perhimpunan Paricara Usada Indonesia, PT Panasonic, Bank Syariah Indonesia, Himpunan Kawasan Industri, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Polytron," tuturnya.

Salah satu BLK Komunitas unggulan yang hadir, yakni BLK Komunitas Pondok Pesantren Giri Kusumo, yang fokus pada satu program pelatihan Teknik Sepeda Motor (TSM) di Kabupaten Demak, telah menunjukkan kemandiriannya dengan melahirkan lulusan yang ditampung oleh PT Astra dan Honda, serta wirausahawan yang membuka bengkel di kampung asalnya masing-masing. 

“Alhamdulillah dan terima kasih kepada Kemnaker. Berdirinya BLK Komunitas memberi banyak manfaat dalam membekali santri-santri dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren keterampilan otomotif," kata Muhamad Hanif, Kepala BLK Komunitas Pondok Pesantren Giri Kusumo. 

BLK Komunitas satu ini telah menandatangani MoU dengan banyak perusahaan otomotif dan bengkel, di antaranya Bengkel Astra dan Honda. Kerjasamanya dalam bentuk magang setelah mereka direkrut sebagai karyawan. 

BLK Komunitas Giri Kusumo, merupakan satu dari sekian lembaga atau yayasan yang menerima manfaat program pembangunan BLK Komunitas Kementerian Ketenagakerjaan. Sejak berdiri pada 2017, BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo sudah banyak meluluskan tenaga terampil dan berkompeten. 

Pada tahun pertama berdiri BLK Komunitas ini telah melatih dan memberikan sertifikat keahlian kepada sebanyak 80 orang. Tahun-tahun berikutnya BLK Komunitas Giri Kusumo meluluskan 32 peserta, setiap tahunnya, total 176 alumni di tahun 2020. 

Kemampuan dan keahlian dimiliki para alumni pun diminati dunia industri dan usaha. Kini BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo telah menjalin kerja sama dengan PT Astra dan Honda. CM

Sumber: ekbis.sindonews.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menuntaskan penataan Ruang Terbuka Publik (RTP) Pantai Bebas Parapat di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Kepala Balai Pengembangan Prasarana Wilayah (BPPW) Sumatera Utara Syafriel Tansier mengatakan, Pantai Bebas Parapat memiliki daya tarik keindahan pemandangan Danau Toba, dilansir dari laman resmi Kementerian PUPR. Penataan RTP ini dikerjakan di atas lahan seluas sekitar 10.150 meter persegi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Adapun pekerjaan dimulai sejak bulan Oktober 2020 dan baru berhasil dirampungkan pada bulan November 2021. Proyek yang dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya Bangun Gedung (WIKA) dengan PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Saranabudi Prakarsaripta sebagai konsultan ini menelan dana sebesar Rp 84,6 miliar.

“Lingkup pekerjaannya meliputi, penataan kawasan pantai bebas, penataan ruang terbuka publik Parapat, pembangunan gerbang KSPN arah Medan, dan pembangunan gerbang KSPN arah Silangit,” ujar Syarief. Sedangkan untuk fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung, meliputi wahana skateboard, jogging area, spot selfie yang tentunya dipadukan dengan hamparan semenanjung Pantai Parapat. Lebih lanjut, Pantai Bebas Parapat yang berlokasi di Kota Wisata Parapat tersebut berjarak sejauh 186 kilometer dari Kota Medan atau sekitar 3 jam 25 menit waktu tempuh melalui Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

Tidak hanya itu, Syarief kembali menjelaskan bahwa saat ini juga terdapat sejumlah penataan kawasan di Danau Toba yang direncanakan selesai pada akhir tahun ini. Salah satu proyek yang masih dikejar penyelesaiannya tersebut adalah penataan Kampung Ulos Huta Raja dan Huta Siallagan di Kabupaten Samosir.

Terkait hal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun Program Pengembangan KSPN Danau Toba secara terpadu. “Untuk pariwisata, pertama yang harus diperbaiki infrastrukturnya, kemudian amenities dan event, baru promosi besar-besaran. Itu yang harus kita jaga betul. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan akan datang sekali saja dan tidak kembali lagi,” jelas Basuki. Oleh karena itu, prinsip penataan yang diterapkan di kawasan ini adalah dengan merubah wajah kawasan dengan cepat, terpadu dan memberikan dampak bagi ekonomi lokal hingga nasional.

Sumber: kompas.com