Pentingnya Kompetensi dalam Proyek Konstruksi Jalan

 

Dalam dunia konstruksi, khususnya proyek jalan raya, kualitas tidak hanya ditentukan oleh bahan bangunan atau teknologi semata, tetapi juga oleh manusia di balik pengerjaan proyek. Manajer lapangan memegang peran krusial dalam menjamin proyek berjalan sesuai rencana dan bebas dari kegagalan. Namun, sayangnya, banyak proyek yang mengalami keterlambatan, pembengkakan biaya, bahkan kegagalan teknis karena kurangnya kompetensi pada level manajerial.

 

Paper karya Wahyudi P. Rahadi dkk., yang dipublikasikan dalam MATEC Web of Conferences pada ajang ICDM 2018, mengangkat urgensi pelatihan kompetensi bagi manajer lapangan di proyek jalan. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penulis menyusun daftar prioritas topik pelatihan yang dinilai paling berdampak dalam mencegah kegagalan konstruksi. Artikel ini akan membedah temuan tersebut, membandingkannya dengan praktik industri, serta menawarkan opini dan nilai tambah untuk pembaca yang ingin memahami bagaimana pelatihan bisa menjadi senjata utama mencegah kerugian besar dalam proyek jalan.

 

Latar Belakang: Kenapa Proyek Jalan Rentan Gagal?

 

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam sektor konstruksi jalan. Menurut data BPS, hanya 61% dari total jaringan jalan nasional dalam kondisi baik pada tahun 2017. Sisanya rusak ringan hingga berat, sering kali disebabkan oleh kesalahan teknis, spesifikasi tak terpenuhi, hingga lemahnya pengawasan.

 

Faktor manusia, terutama kemampuan manajerial di lapangan, menjadi penyumbang utama. Para manajer lapangan sering kali dipromosikan karena pengalaman, bukan karena pelatihan formal atau sertifikasi teknis. Di sinilah urgensi pelatihan kompetensi menjadi penting—tidak hanya sekadar formalitas, tetapi sebagai alat mitigasi risiko proyek.

 

Metodologi Penelitian: Gabungan Survei dan Analytical Hierarchy Process (AHP)

 

Rahadi dan tim menggunakan pendekatan AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk menyusun prioritas topik pelatihan. Sebanyak 30 narasumber dari berbagai latar belakang—kontraktor, konsultan, akademisi, dan pemilik proyek—dilibatkan dalam proses penilaian. Mereka diminta untuk mengevaluasi topik pelatihan berdasarkan tiga kriteria utama:

• Tingkat keterkaitan topik dengan penyebab kegagalan konstruksi
• Urgensi pelatihan dalam mendukung performa proyek
• Efektivitas topik dalam mengurangi risiko lapangan

 

Proses ini menghasilkan urutan prioritas pelatihan berdasarkan bobot komparatif. Hasilnya cukup mengejutkan dan memberikan arah strategis baru bagi industri konstruksi jalan.

 

Topik Pelatihan Prioritas Tinggi: Fokus pada Teknis & Supervisi

 

Dari total topik yang disusun, tiga yang paling diprioritaskan adalah:

 

1. Manajemen Mutu Konstruksi (Construction Quality Management)

Topik ini menempati posisi tertinggi karena berkaitan langsung dengan hasil akhir proyek. Kegagalan banyak terjadi karena kurangnya kontrol mutu, tidak sesuai spesifikasi, atau lemahnya pengujian.

 

2. Pemeriksaan Kualitas Material di Lapangan (On-Site Material Inspection)

Banyak kerusakan jalan terjadi akibat material di bawah standar. Pelatihan ini membantu manajer memahami karakteristik material seperti agregat, aspal, dan stabilisasi tanah.

 

3. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

K3 tidak hanya mencegah kecelakaan kerja, tetapi juga menjamin proses berjalan tanpa gangguan. Kecelakaan yang mengakibatkan penghentian proyek dapat berdampak langsung pada kualitas dan waktu penyelesaian.

 

Kritik terhadap Temuan: Di Mana Pelatihan Soft Skill?

 

Menariknya, pelatihan soft skill seperti komunikasi tim, negosiasi, atau kepemimpinan berada pada prioritas menengah hingga rendah. Hal ini patut dikritisi. Di lapangan, kegagalan komunikasi antara kontraktor, subkontraktor, dan pemilik proyek sering menyebabkan miskomunikasi spesifikasi atau jadwal. Dalam konteks ini, pelatihan seperti “manajemen konflik” atau “koordinasi antar-pihak” justru memiliki nilai strategis yang tinggi.

 

Kemungkinan bias terjadi karena mayoritas responden berasal dari latar teknis, yang cenderung menilai tinggi pelatihan teknis dibandingkan interpersonal. Penelitian lanjutan seharusnya mempertimbangkan pandangan psikolog industri atau praktisi HRD proyek konstruksi.

 

Studi Kasus: Jalan Nasional di Jawa Tengah

 

Salah satu contoh nyata terjadi pada proyek perbaikan Jalan Nasional Semarang–Surakarta tahun 2016, yang mengalami kerusakan kembali hanya enam bulan pasca selesai. Audit menunjukkan bahwa penyebab utamanya adalah kualitas material agregat di bawah standar dan ketidaksesuaian campuran aspal. Jika manajer lapangan saat itu memiliki kompetensi kuat dalam pengawasan material, kerugian negara miliaran rupiah bisa dihindari.

 

Nilai Tambah: Integrasi Pelatihan dengan Sertifikasi

 

Salah satu implikasi praktis dari studi ini adalah pentingnya mengintegrasikan pelatihan kompetensi ke dalam skema sertifikasi resmi. LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) bisa menggunakan hasil studi ini untuk menyusun modul pelatihan yang wajib diikuti sebelum manajer lapangan menerima Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).

 

Lebih lanjut, perusahaan konstruksi bisa menyusun KPI (Key Performance Indicators) berbasis kompetensi. Misalnya, manajer lapangan yang telah mengikuti pelatihan “Manajemen Mutu” harus mampu menunjukkan penurunan rasio cacat proyek minimal 30% dalam satu tahun.

 

Kaitkan dengan Tren Industri: Digitalisasi dan Pelatihan Berbasis Teknologi

 

Di tengah gelombang transformasi digital, industri konstruksi mulai memanfaatkan Building Information Modeling (BIM), Internet of Things (IoT), hingga drone untuk pengawasan proyek. Maka dari itu, topik pelatihan baru seperti “Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pengawasan Jalan” seharusnya mulai dimasukkan dalam daftar prioritas pelatihan masa depan.

 

Perusahaan seperti PT Waskita Karya bahkan sudah mulai menggunakan dashboard digital untuk memantau progres proyek. Maka kompetensi manajer lapangan juga harus naik kelas—tidak hanya mampu memeriksa material secara manual, tapi juga mengoperasikan perangkat pemantauan digital.

 

Kesimpulan: Investasi Pelatihan Adalah Investasi untuk Mencegah Kegagalan

 

Artikel ini memberikan kontribusi penting dalam perencanaan pelatihan tenaga kerja konstruksi, khususnya manajer lapangan. Dengan pendekatan sistematis menggunakan AHP, penulis berhasil memetakan topik-topik pelatihan yang memiliki dampak langsung terhadap pengurangan risiko kegagalan proyek jalan.

 

Namun untuk menjawab tantangan industri masa depan, pelatihan harus terus dievaluasi, diperluas cakupannya, dan diintegrasikan dengan sertifikasi serta teknologi. Pelatihan bukan sekadar formalitas, tapi strategi utama dalam menjaga mutu, keselamatan, dan keberlanjutan proyek konstruksi jalan di Indonesia.

 

 

Referensi:

Rahadi, W. P., Huda, M. K., Arifianto, E., & Azis, N. (2018). Priority Setting for Competency Development Training Topics for Road Construction Site Managers to Reduce the Risk of Construction Failure. MATEC Web of Conferences, 229, 01003. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201822901003

Pendahuluan: Urgensi Konstruksi Berkelanjutan di Indonesia

 

Di tengah geliat pembangunan infrastruktur nasional, isu kegagalan bangunan di Indonesia, khususnya proyek-proyek milik pemerintah daerah, masih menjadi tantangan serius. Paper yang disusun oleh Hermawan dkk. (2013) berjudul "Toward Sustainable Practices in Indonesian Building Projects: Case Studies of Construction Building Failures and Defects in Central Java" menyajikan sebuah studi penting mengenai penyebab dan pola kegagalan bangunan di Jawa Tengah, serta mendorong perbaikan menyeluruh menuju praktik konstruksi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan studi kasus mendalam pada proyek-proyek lokal, penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana praktik tak berkelanjutan dapat muncul dari kegagalan teknis maupun kelemahan sistemik dalam pengelolaan proyek konstruksi.

 

Definisi dan Konteks Kegagalan Bangunan

 

Kegagalan bangunan dalam penelitian ini merujuk pada malfungsi atau ketidaksesuaian kondisi bangunan pasca serah terima akhir (Final Handover/FHO), baik secara teknis, fungsional, maupun keselamatan sebagaimana tertuang dalam UU Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 dan PP No. 29 Tahun 2000. Sedangkan kegagalan konstruksi (defect) didefinisikan sebagai ketidaksempurnaan atau kesalahan dalam desain, proses konstruksi, maupun pemasangan material yang menyebabkan penurunan kualitas dan nilai bangunan. Kedua definisi ini menyoroti rentang waktu yang berbeda, di mana defect dapat muncul bahkan sebelum proyek diserahterimakan, sementara failure lebih mengacu pada performa bangunan pasca-penyerahan.

 

Dalam konteks keberlanjutan, definisi ini penting karena membantu mengidentifikasi titik-titik kritis dalam siklus hidup proyek konstruksi yang dapat dievaluasi dan diperbaiki untuk mencegah kerugian jangka panjang, baik dari segi ekonomi maupun keselamatan pengguna bangunan.

 

Metodologi: Studi Kasus Multi-Proyek di Jawa Tengah

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus eksploratif dengan metode observasi langsung, dokumentasi kontrak, pengujian material lapangan dan laboratorium, serta tinjauan analitis terhadap lima proyek dari total 34 proyek yang dianalisis. Keunikan pendekatan ini terletak pada perpaduan data kualitatif dan kuantitatif yang memberikan pemahaman mendalam terhadap dinamika proyek konstruksi lokal di Indonesia. Proyek-proyek yang dikaji mewakili berbagai jenis bangunan seperti puskesmas, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.

 

Data dikumpulkan melalui lima tahapan: pengumpulan data administrasi (termasuk dokumen kontrak, gambar desain, notulen rapat), observasi lapangan, inventarisasi bangunan, pengambilan dan pengujian sampel material, serta analisis laboratorium. Studi ini tidak hanya mendokumentasikan kegagalan secara fisik, tetapi juga menelusuri akar penyebab melalui perbandingan antara spesifikasi kontrak dan realisasi di lapangan.

 

Temuan Utama: Tingkat Kegagalan dan Elemen Rawan

 

Dari total 34 proyek bangunan, 12 proyek mengalami kegagalan atau cacat konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga proyek pemerintah daerah di Jawa Tengah menghadapi permasalahan serius dalam hal kualitas bangunan. Rata-rata deviasi anggaran dari estimasi pemilik proyek mencapai 7–8%, sebuah angka yang cukup signifikan dalam konteks proyek-proyek berskala kecil hingga menengah.

 

Elemen bangunan yang paling sering mengalami kegagalan antara lain:

• Struktur: 11,91% (tertinggi), mencakup keretakan beton, pelat lantai yang melengkung, hingga kegagalan sambungan kolom.
• Atap: 4,68%, termasuk kebocoran dan keruntuhan ringan.
• Pondasi: 0,66%, seperti penurunan tanah dan ketidakseimbangan beban.
• Utilitas: 0,48%, seperti kerusakan sistem pipa air atau listrik.
• Finishing: 0,25%, berupa pengerjaan akhir yang tidak rapi atau cepat rusak.

 

Hal ini menandakan bahwa permasalahan bukan hanya terletak pada aspek estetika, namun lebih serius menyangkut keselamatan dan keberlangsungan fungsi bangunan.

 

Akar Masalah: Sistemik, Bukan Sekadar Teknis

 

Penelitian ini mengungkap berbagai faktor penyebab kegagalan bangunan yang bersifat sistemik:

 

1. Kurangnya tenaga ahli bersertifikat: Ketersediaan SDM profesional sangat timpang antar wilayah. Di luar Kota Semarang, jumlah tenaga ahli bangunan dan tukang bersertifikat kurang dari 500 orang. Ini menyebabkan banyak proyek dikerjakan tanpa keahlian teknis memadai.

 

2. Dokumentasi proyek yang tidak lengkap: Banyak proyek tidak memiliki laporan bulanan, buku arahan, dan catatan komunikasi antara pihak-pihak terkait. Minimnya dokumentasi menghambat proses pengawasan dan evaluasi proyek.

 

3. Pengadaan berbasis harga terendah: Lelang proyek pemerintah yang dimenangkan dengan penawaran 70–80% dari estimasi nilai pemilik proyek sering kali menghasilkan kompromi terhadap kualitas material dan pengerjaan.

 

4. Waktu pelaksanaan yang sempit dan tidak realistis: Banyak proyek dimulai pada musim hujan, mempersulit pelaksanaan lapangan. Pekerjaan lembur yang dilakukan untuk mengejar ketertinggalan justru menurunkan produktivitas dan meningkatkan risiko kegagalan.

 

5. Jenis kontrak yang kaku dan tidak adaptif: Mayoritas proyek menggunakan kontrak harga tetap (lump-sum/fixed price) tanpa fleksibilitas untuk mengakomodasi perubahan kondisi lapangan.

 

Analisis Statistik dan Korelasi: Kuantifikasi Risiko

 

Hasil analisis korelasi dalam studi ini memperkuat hubungan antara faktor manajerial dan hasil akhir proyek:

• Periode konstruksi berkorelasi negatif dengan tingkat keberhasilan proyek (r = -0.562; p < 0.001), menunjukkan bahwa waktu yang terlalu singkat meningkatkan risiko kegagalan.
• Durasi proyek berkorelasi positif terhadap peningkatan biaya (r = +0.497; p < 0.003), menandakan bahwa semakin lama waktu pengerjaan, semakin besar risiko pembengkakan anggaran.
• Jenis kontrak tidak menunjukkan hubungan signifikan terhadap waktu penyelesaian (r = +0.025; tidak signifikan), yang menunjukkan bahwa struktur kontrak saja tidak cukup menentukan kesuksesan proyek jika tidak didukung oleh sistem pengelolaan yang adaptif.

 

Tiga Rekomendasi Strategis untuk Konstruksi Berkelanjutan

 

Dari hasil temuan di atas, Hermawan dkk. mengajukan tiga proposisi sebagai arah perbaikan:

 

1. Hindari jadwal proyek yang terlalu padat: Penjadwalan yang realistis, terutama dengan mempertimbangkan musim dan kondisi lokal, sangat penting untuk menghindari tekanan waktu yang memicu kompromi kualitas.

 

2. Kelola durasi proyek secara efisien untuk menghindari pembengkakan biaya: Pemantauan proyek secara berkala dan sistematis harus dilakukan untuk menjaga kesesuaian antara progres dan anggaran.

 

3. Revisi sistem kontrak agar lebih fleksibel dan adaptif: Kontrak harus disusun dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul di lapangan dan memberikan ruang negosiasi jika diperlukan.

 

Opini Kritis dan Perbandingan dengan Praktik Global

 

Jika dibandingkan dengan studi serupa dari negara lain, seperti Malaysia (Ahzahar et al., 2011) atau Inggris (Richardson, 2001), ditemukan bahwa Indonesia belum optimal dalam menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan proyek konstruksi. Faktor iklim, perubahan fungsi bangunan, serta korupsi dalam sistem pengadaan menjadi tantangan serius yang perlu ditangani dengan pendekatan sistemik dan multisektoral.

 

Contohnya, pendekatan post-occupancy evaluation yang umum dilakukan di negara maju, hampir tidak ditemukan dalam proyek konstruksi pemerintah Indonesia. Padahal, pendekatan ini penting untuk mengukur kinerja bangunan secara jangka panjang dan menjadi bahan evaluasi kebijakan pengadaan.

 

Studi Kasus Nyata: Refleksi Praktis Temuan Penelitian

 

Kita dapat melihat implikasi langsung dari temuan ini dalam berbagai kejadian aktual. Misalnya, kasus ambruknya bangunan SDN Genteng, Banyumas pada 2018, mengindikasikan kegagalan struktural akibat rendahnya kualitas material dan pengawasan. Sementara itu, keberhasilan proyek RSUD Kota Semarang yang menerapkan manajemen mutu berbasis ISO menunjukkan bahwa dengan sistem pengawasan yang ketat dan tenaga kerja profesional, proyek dapat berjalan dengan sukses.

 

Hal ini membuktikan bahwa upaya menuju konstruksi berkelanjutan bukan hal mustahil, asalkan didukung dengan kebijakan yang tepat dan pelaksanaan teknis yang profesional.

 

Strategi Praktis Menuju Konstruksi Berkelanjutan di Indonesia

 

Untuk mewujudkan sistem konstruksi publik yang berkelanjutan, berikut strategi yang disarankan:

• Peningkatan kapasitas SDM konstruksi: Melalui pelatihan, sertifikasi, dan kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri.
• Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan proyek: Seperti Building Information Modeling (BIM) dan sistem pelaporan berbasis digital.
• Reformasi regulasi pengadaan: Menyusun ulang kebijakan tender agar berbasis kualitas dan bukan semata harga terendah.
• Penegakan hukum yang tegas: Memberikan sanksi nyata kepada kontraktor atau konsultan yang gagal memenuhi kewajiban teknis sesuai kontrak.
• Audit pasca-proyek dan publikasi laporan evaluasi: Agar transparansi dan akuntabilitas proyek dapat terukur secara objektif dan menjadi acuan bagi proyek selanjutnya.

 

Kesimpulan: Mendorong Konstruksi yang Tangguh dan Tanggung Jawab

 

Studi Hermawan dkk. memberikan sumbangan berharga dalam diskursus konstruksi berkelanjutan di Indonesia. Dengan menunjukkan secara empiris bagaimana praktik buruk dalam pengadaan dan pelaksanaan proyek berdampak langsung terhadap kegagalan bangunan, studi ini mendorong pergeseran paradigma menuju sistem konstruksi yang lebih tangguh dan bertanggung jawab.

 

Dengan mendorong praktik pengawasan yang transparan, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta reformasi sistem kontrak dan pengadaan, sektor konstruksi Indonesia dapat mencapai kualitas dan keberlanjutan yang setara dengan standar internasional.

 

Sumber Asli Paper:

Hermawan, F., Wahyono, H.L., Wibowo, M.A., Hatmoko, J.U.D., & Soetanto, R. (2013). Toward Sustainable Practices in Indonesian Building Projects: Case Studies of Construction Building Failures and Defects in Central Java. Conference Paper. https://www.researchgate.net/publication/259466449

 

Pendahuluan: Tantangan Strategis di Tengah Pertumbuhan Industri Konstruksi

 

Industri konstruksi Indonesia saat ini tengah berada di titik persimpangan antara peluang besar dan tantangan sistemik. Meskipun tercatat sebagai salah satu pasar konstruksi terbesar di dunia dengan nilai investasi mencapai USD 120,1 miliar pada 2010 dan pertumbuhan 567%, kenyataannya banyak perusahaan lokal masih terjebak dalam performa rendah dan profitabilitas yang minim. Hal ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam memanfaatkan peluang pertumbuhan secara strategis.

 

Tesis ini meneliti akar persoalan tersebut dengan pendekatan yang mendalam melalui lensa Dynamic Capabilities Framework, yakni kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dan berevolusi di tengah perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Fokus utama adalah pada bagaimana perusahaan konstruksi Indonesia dapat merancang strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

 

Permasalahan Struktural dalam Industri Konstruksi Nasional

 

Salah satu isu utama yang diangkat adalah rendahnya daya saing perusahaan lokal. Berdasarkan data LPJK tahun 2006, dari total 116.460 perusahaan konstruksi, hanya 1% yang dikategorikan sebagai perusahaan besar. Ironisnya, kelompok kecil inilah yang mendominasi pasar nasional, sering kali melalui afiliasi asing.

 

Di sisi lain, perusahaan kecil dan menengah (UKM) menghadapi hambatan seperti:

• Persaingan tidak sehat dalam tender proyek publik.
• Ketergantungan pada jaringan informal dan kolusi.
• Keterbatasan akses modal dan teknologi.
• Kurangnya tenaga kerja profesional terlatih.

 

Suraji (2007) bahkan mencatat bahwa banyak perusahaan terjebak dalam sistem pengadaan publik yang tidak efisien dan penuh transaksi biaya tinggi.

 

Urgensi Manajemen Strategis dan Dynamic Capabilities

 

Berbeda dengan pendekatan strategi tradisional seperti Five Forces Porter yang bersifat eksternal dan VRIO yang fokus pada internal, kerangka Dynamic Capabilities yang dikembangkan oleh Teece, Pisano, dan Shuen (1997) memadukan kedua perspektif tersebut. Tesis ini memanfaatkan framework ini untuk membangun model strategis yang relevan bagi konteks Indonesia.

 

Dynamic Capabilities mencakup tiga elemen kunci:

• Sensing: Kemampuan mendeteksi peluang dan ancaman.
• Seizing: Kemampuan memanfaatkan peluang melalui sumber daya dan proses internal.
• Transforming/Reconfiguring: Kemampuan menyesuaikan struktur organisasi dan kompetensi dengan lingkungan bisnis yang dinamis.

 

Dengan model ini, perusahaan tidak hanya bereaksi terhadap perubahan tetapi juga mampu menciptakan perubahan pasar.

 

Analisis Data: Studi Kasus dan Temuan Kunci

 

Penulis melakukan survei empiris terhadap perusahaan konstruksi Indonesia untuk memverifikasi model konseptual yang dikembangkan. Temuan penting dari studi ini antara lain:

• Sebagian besar perusahaan masih memiliki orientasi jangka pendek, lebih memilih keuntungan cepat dibanding strategi pertumbuhan berkelanjutan.
• Ketiadaan strategi korporat jangka panjang menjadi penghambat utama dalam menghadapi persaingan global dan dampak krisis keuangan.
• Kinerja organisasi tidak selalu mencerminkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Banyak perusahaan yang unggul secara performa keuangan namun rentan secara strategis.

 

Dalam konteks ini, competitive advantage tidak boleh disamakan dengan performance. Keduanya adalah dua konstruk berbeda yang saling berkaitan, namun perlu dikelola secara terpisah.

 

Kritik terhadap Praktik Strategi Konvensional

 

Salah satu kekuatan tesis ini adalah kritiknya terhadap praktik strategi konvensional di sektor konstruksi. Banyak peneliti terdahulu cenderung menggunakan pendekatan tunggal (single-based strategy) yang tidak mencerminkan kompleksitas nyata di lapangan. Padahal, lingkungan bisnis konstruksi sangat dinamis dan memerlukan pendekatan multi-tahap seperti dynamic capabilities.

 

Model Porter (1990) memang memberikan kerangka awal melalui teori klaster industri, namun belum menyentuh aspek transformasi organisasi dan inovasi strategis yang lebih mendalam sebagaimana difasilitasi oleh Dynamic Capabilities.

 

Implikasi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan

 

Tesis ini menyarankan beberapa langkah strategis yang dapat diadopsi oleh pemerintah dan pelaku industri:

• Penerapan strategi berbasis pengetahuan (knowledge-based management) untuk memperkuat daya saing jangka panjang.
• Revitalisasi peran lembaga pengatur seperti NCSDB agar lebih transparan dan tidak didominasi oleh aktor-aktor besar.
• Pengembangan SDM dan manajemen proyek berbasis inovasi untuk mengatasi ketimpangan antara perusahaan lokal dan asing.

 

Lebih lanjut, pembuat kebijakan perlu mengurangi hambatan institusional dan memperbaiki ekosistem bisnis agar investasi domestik dan asing dapat berjalan seimbang.

 

Nilai Tambah: Relevansi dengan Tren Industri Global

 

Dari sudut pandang global, pendekatan Dynamic Capabilities sangat relevan dengan tren industri konstruksi masa kini yang makin terdigitalisasi dan bergantung pada efisiensi teknologi. Negara-negara maju seperti Jepang dan Jerman telah menerapkan strategi berbasis kapabilitas dinamis dalam menangani proyek infrastruktur berskala besar.

 

Indonesia pun mulai mengikuti tren ini melalui skema Public-Private Partnership (PPP), namun tanpa fondasi strategis yang kuat, perusahaan lokal akan sulit bersaing dengan perusahaan asing yang lebih siap.

 

Kesimpulan: Dinamika Kapabilitas sebagai Jawaban atas Ketimpangan Strategis

 

Tesis Muhammad Pamulu memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur dan praktik strategi manajemen di sektor konstruksi Indonesia. Dengan pendekatan dynamic capabilities, tesis ini mampu menjawab pertanyaan kunci: bagaimana perusahaan lokal bisa tetap relevan dan unggul dalam lingkungan yang terus berubah?

 

Model yang dibangun tidak hanya menjadi panduan teoritis, tetapi juga menyediakan kerangka kerja praktis bagi pelaku industri, regulator, hingga akademisi. Jika diimplementasikan secara menyeluruh, pendekatan ini bisa menjadi titik balik dalam transformasi industri konstruksi Indonesia.

 

 

Sumber

Pamulu, M. (2010). Strategic Management for Indonesian Construction Enterprises: A Dynamic Capabilities Approach. Curtin University. Diakses dari https://espace.curtin.edu.au/handle/20.500.11937/476

Korupsi dalam Proyek Konstruksi: Masalah Lama, Wajah Baru

 

Proyek konstruksi di Indonesia, terutama yang dibiayai oleh pemerintah, telah lama menjadi ladang subur bagi praktik korupsi. Tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga membahayakan keselamatan publik karena berdampak pada kualitas bangunan dan infrastruktur. Paper karya Felix Hidayat dan Sherly Mulyanto mengangkat urgensi isu ini dengan pendekatan empiris, menganalisis 15 kasus nyata yang ditangani Mahkamah Agung. Hasilnya memberikan gambaran konkret tentang anatomi korupsi yang sistemik—mulai dari pola, aktor, hingga besaran kerugian.

 

Mengapa Sektor Konstruksi Rentan Terhadap Korupsi?

 

Sektor konstruksi memiliki karakteristik unik: melibatkan anggaran besar, jangka waktu yang panjang, serta banyak pihak dengan kepentingan yang tumpang tindih. Kombinasi inilah yang menciptakan celah besar bagi praktik manipulasi, baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

 

Data dari Transparency International tahun 2014 menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-107 dari 175 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Bandingkan dengan Singapura di peringkat 7 dan Malaysia di peringkat 52. Artinya, korupsi di Indonesia tidak hanya akut, tetapi juga bersifat struktural, terutama di proyek-proyek pemerintah yang melibatkan kontraktor swasta.

 

Metodologi: Grounded Theory sebagai Alat Bedah Kasus

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan grounded theory, yaitu teknik analisis kualitatif melalui proses open coding, axial coding, dan selective coding. Data utama diambil dari situs resmi Mahkamah Agung RI, yaitu www.putusan.mahkamahagung.go.id, dengan fokus pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan proyek konstruksi.

 

Analisis dilakukan terhadap 15 kasus nyata yang mewakili beragam jenis proyek infrastruktur, dengan karakteristik yang beragam dalam hal lokasi, jenis proyek, nilai kontrak, dan tahapan proyek saat korupsi terjadi.

 

Karakteristik Proyek Konstruksi yang Terlibat Korupsi

 

Dari 15 kasus yang dianalisis, ditemukan pola-pola umum yang menjadi ciri khas proyek-proyek yang rawan korupsi:

 

Pelaksana swasta, pemberi kerja pemerintah: Pola ini mendominasi. Sebagian besar proyek adalah milik instansi pemerintah yang menunjuk kontraktor swasta melalui lelang atau penunjukan langsung.

 

Proyek infrastruktur di Jawa dan Sumatera: Lokasi proyek paling sering berada di dua pulau ini, meskipun nilai kerugian terbesar justru ditemukan di wilayah terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara.

 

Nilai kontrak tinggi dan waktu pengerjaan singkat: Rata-rata nilai proyek sebesar USD 195.000 dengan durasi pelaksanaan sekitar 166 hari, menciptakan tekanan waktu yang tinggi dan peluang untuk manipulasi.

 

Vulnerabilitas: Di Mana Korupsi Paling Sering Terjadi?

 

Penelitian ini membagi tahap proyek ke dalam tiga fase:

 

1. Pra-konstruksi: Tahap perencanaan, penganggaran, dan pengadaan.

2. Konstruksi: Tahap pelaksanaan fisik di lapangan.

3. Pasca-konstruksi: Tahap pemeliharaan dan audit.

 

Dari ketiganya, fase konstruksi merupakan fase paling rentan, terutama karena:

• Adanya perbedaan antara volume pekerjaan di lapangan dengan laporan progres.
• Banyak terjadi rekayasa berita acara (BA) untuk memalsukan progres.
• Penyimpangan spesifikasi teknis dan penggunaan material di bawah standar.

 

Pola Korupsi: Volume Kerja Fiktif dan Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

 

Dari hasil analisis, ditemukan pola korupsi yang berulang:

 

• Volume kerja fiktif menjadi modus utama. Pekerjaan yang dilaporkan dalam progres tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selisih inilah yang menjadi celah untuk menilap anggaran.
• PPK sebagai aktor utama. Sebanyak 80% kasus melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen, karena mereka memiliki kewenangan dalam memverifikasi progres dan mencairkan pembayaran.

 

Studi Kasus: Kerusakan Jalan dan Proyek Gagal di Wilayah Terpencil

 

Salah satu contoh nyata ditemukan di Papua, di mana kerugian mencapai hingga 80% dari nilai kontrak. Ini disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal seperti sulitnya akses material, intervensi masyarakat adat, serta lemahnya pengawasan dari pusat.

 

Sebaliknya, proyek di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya cenderung mengalami penyimpangan dalam bentuk "penggelembungan harga" atau mark-up biaya non-fisik.

 

Kerugian Finansial dan Dampak Hukum

 

Besaran kerugian dalam kasus-kasus korupsi yang diteliti bervariasi dari 16,7% hingga 33,4% dari nilai proyek, dengan satu kasus ekstrem mencapai 80%. Dari segi hukum:

• Rata-rata hukuman penjara adalah 44,8 bulan.
• Denda rata-rata hanya USD 10.716.
• Kompensasi kerugian (uang pengganti) jarang diputuskan, bahkan di tingkat Mahkamah Agung.

 

Hal ini memunculkan pertanyaan besar tentang efek jera dan proporsionalitas hukuman terhadap kerugian negara yang ditimbulkan.

 

Dampak Korupsi: Dari Bangunan Runtuh hingga Hilangnya Kepercayaan

 

Korupsi dalam proyek konstruksi tidak hanya soal uang, tetapi juga menyangkut nyawa dan kualitas hidup masyarakat. Dari 15 kasus yang diteliti:

• Empat proyek mengalami kegagalan konstruksi, seperti bangunan roboh atau jalan cepat rusak.
• Satu proyek gagal mencapai usia desain bangunan.
• 73% kasus naik banding ke pengadilan tinggi, dan 33% ke Mahkamah Agung, mencerminkan kompleksitas dan perlawanan hukum dari para terdakwa.

 

Opini Kritis: Apakah Sistem Lelang Transparan Cukup?

 

Selama ini, pemerintah telah menerapkan e-procurement dan tender terbuka. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur formal telah diperbaiki, substansi pengawasan dan akuntabilitas tetap lemah. Lelang yang terlihat "transparan" bisa jadi hanya formalitas belaka ketika dokumen dan laporan dipalsukan.

 

Kelemahan Sistemik: Pengawasan Lemah dan Insentif Salah Kaprah

 

Beberapa kelemahan yang diidentifikasi dari studi ini antara lain:

• Kurangnya pelatihan integritas dan teknis untuk PPK dan pengawas.
• Insentif proyek berbasis hasil kuantitatif, bukan kualitas.
• Minimnya sanksi bagi kontraktor yang melanggar.
• Tidak adanya blacklist nasional yang efektif bagi pelaku korupsi di sektor konstruksi.

 

Rekomendasi dan Solusi Strategis

 

1. Reformasi Proses Seleksi PPK dan Pengawas: Mereka harus melalui pelatihan dan sertifikasi integritas serta teknis.

2. Audit Independen dan Forensik Konstruksi: Audit harus berbasis inspeksi lapangan, bukan hanya pada dokumen.

3. Sistem Blacklist Kontraktor Nasional: Semua kontraktor dan konsultan yang terlibat kasus hukum harus dilarang mengikuti tender selama minimal 5 tahun.

4. Pelibatan Masyarakat dan Teknologi: Gunakan drone, AI, dan pelibatan LSM untuk memantau progres proyek secara real time.

 

Kesimpulan: Korupsi Bukan Sekadar Pelanggaran, Tapi Krisis Sistemik

 

Makalah ini berhasil membongkar kerangka sistemik dari praktik korupsi di sektor konstruksi Indonesia. Korupsi bukan hanya akibat moral individu, tetapi hasil dari sistem yang membiarkan celah hukum, lemahnya pengawasan, dan minimnya efek jera. Dibutuhkan perubahan menyeluruh, dari proses tender, pelatihan SDM, hingga reformasi hukum, untuk mengubah wajah sektor konstruksi dari ladang korupsi menjadi pilar pembangunan berkelanjutan.

 

 

Referensi:

Felix Hidayat & Sherly Mulyanto. (2017). Analysis Characteristic of Corruption in Construction Project in Indonesia. MATEC Web of Conferences, SICEST 2016. DOI: 10.1051/matecconf/201710105018

Pendahuluan: Ketika Batu Menyimpan Sejarah Manusia

Di balik kerasnya batu, tersimpan kisah panjang manusia purba Nusantara. Situbondo, daerah pesisir di timur laut Jawa Timur, ternyata bukan hanya kaya secara alam, tetapi juga sejarah. Penelitian arkeologi ini menyingkap berbagai situs megalitik yang tersebar di tiga lokasi utama: Plalangan, Patemon, dan Bayeman.

Karya ini bukan sekadar pendataan tinggalan arkeologis, tetapi juga penafsiran historis dan kultural terhadap sistem budaya dan sosial masyarakat megalitik di Situbondo. Inilah dokumentasi sejarah yang menjembatani masa lalu dan masa kini.

Tujuan Penelitian: Mengungkap, Memahami, dan Menafsirkan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan memetakan jumlah, jenis, serta persebaran tinggalan megalitik.

2. Menggali sistem budaya dan kepercayaan komunitas megalitik.

3. Merekonstruksi sistem sosial dan ekonomi masyarakat masa itu.

Metode yang digunakan adalah pendekatan sejarah, dengan penafsiran hermeneutik yang mencakup analisis bentuk, konteks, perbandingan, serta analogi etnoarkeologi.

Temuan Arkeologis: 47 Jejak Megalit dan Ragam Fungsinya

🔍 Jumlah dan Sebaran:

• Total Megalit: 47 buah

• Situs Patemon: 27 megalit, tersebar di 4 dusun

• Situs Bayeman: 16 megalit, tersebar di 2 dusun

• Situs Plalangan: 4 megalit, tersebar di 2 dusun

🪨 Tipe Megalit:

• Punden berundak

• Sarkofagus (pandhusa)

• Perigi batu

• Lubang batu

• Lumpang batu

• Landasan batu

• Dakon batu

Sarkofagus merupakan jenis yang paling melimpah dan tersebar luas. Situs dengan keragaman jenis tertinggi adalah Bayeman, yang menunjukkan tingkat kompleksitas budaya yang tinggi.

Tafsir Budaya: Leluhur Tak Pernah Mati

Komunitas megalitik Situbondo memiliki sistem kepercayaan yang sangat kuat terhadap roh leluhur. Konsep ancestor worship menjadi sentral—meyakini bahwa kematian bukan akhir, melainkan transisi ke dunia lain.

Dua hal utama dari sistem religi ini:

• Martabat seseorang tidak hilang saat mati

• Roh akan tetap eksis di dunia lain dan bisa berinteraksi dengan yang hidup

Inilah sebabnya mengapa tinggalan megalitik seperti sarkofagus dan punden berundak dibangun megah dan orientasinya diarahkan ke Pegunungan Iyang, simbol sakral dari dunia leluhur.

Sistem Sosial: Bukti Masyarakat Maju

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Situbondo purba telah:

• Bermukim secara permanen, bukan nomaden

• Mengenal teknologi gerabah dan pengendalian lingkungan

• Menguasai teknik pertambangan dan pemahatan batu

• (Diduga) mengenal teknologi logam untuk alat dan peralatan

Struktur sosialnya menunjukkan adanya diferensiasi dan stratifikasi sosial, terlihat dari variasi ukuran dan bentuk sarkofagus—semakin besar, menunjukkan status sosial lebih tinggi.

Sistem Ekonomi: Bukan Sekadar Bertani

Masyarakat ini menjalani:

• Pertanian sebagai sumber utama subsistensi

• Meramu dan berdagang, serta indikasi awal dari peternakan

• Kemampuan mengatur sumber daya—sebuah indikator penting menuju masyarakat kompleks

Dalam sistem budaya, mereka hidup dalam pola egalitarian, berbasis gotong royong, kesetiakawanan sosial, dan semangat komunal. Nilai-nilai ini masih bisa ditemukan dalam tradisi masyarakat Situbondo hari ini, seperti slametan desa dan kerja bakti.

Studi Kasus: Tiga Situs, Tiga Cerita

1. Plalangan

• Megalitnya tersebar di Winong dan Jambaran

• Menarik: adanya batu tangga dan palongan yang mengarah ke gunung

• Batu dakon dan lubang batu mengindikasikan fungsi ritual

2. Patemon

• Dikenal dengan pandhusa, sebutan lokal untuk sarkofagus

• Variasi ukuran menunjukkan struktur sosial yang kompleks

• Ditemukan beliung batu dan batu masjid—indikasi kesinambungan budaya hingga masa Islam

3. Bayeman

• Batu lesung dan batu dakon mendominasi

• Situs dengan tipe megalit paling variatif

• Fungsi: ritual, agrikultur, dan sosial ekonomi

📊 Fakta menarik: Perbandingan dengan situs megalitik lain di Indonesia menunjukkan kesamaan struktur dengan situs Lembah Bada (Sulawesi Tengah) dan Gunung Padang (Jawa Barat), memperkuat teori difusi budaya megalitik di Asia Tenggara.

Nilai Tambah Penelitian

✅ Keunggulan:

• Dokumentasi menyeluruh dan sistematis

• Menyatukan pendekatan arkeologi, sejarah, dan antropologi

• Menyertakan tafsir lokal dan istilah asli (seperti pandhusa) yang memperkaya perspektif budaya

⚠️ Catatan Kritis:

• Masih terbatas pada tiga situs, belum mencakup seluruh Situbondo

• Belum menggunakan teknologi pemetaan digital atau LIDAR

• Penafsiran simbolik bisa dikembangkan lebih jauh melalui studi etnografi lanjutan

Dampak Praktis dan Rekomendasi

• Pemerintah daerah dapat menjadikan situs-situs ini sebagai destinasi ekowisata sejarah, memperkaya ekonomi lokal.

• Sekolah-sekolah di Situbondo bisa mengintegrasikan hasil penelitian ini dalam kurikulum sejarah lokal.

• Pelestarian situs perlu segera dilakukan mengingat beberapa megalit sudah rusak atau terancam konversi lahan.

• Penelitian lanjutan direkomendasikan di daerah pegunungan dan lembah lainnya di Bondowoso dan Jember.

Penutup: Batu-Batu yang Bicara

Penelitian ini menunjukkan bahwa masa lalu tak pernah sepenuhnya hilang. Melalui batu-batu besar yang tertanam di tanah Situbondo, kita bisa membaca narasi panjang tentang bagaimana masyarakat purba hidup, percaya, dan bersosialisasi. Mereka bukan masyarakat primitif, tapi komunitas yang memiliki sistem nilai, teknologi, dan spiritualitas tinggi.

Situbondo tidak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga peradaban purba yang belum banyak disentuh publik. Semoga penelitian ini menjadi batu loncatan bagi eksplorasi sejarah megalitik lainnya di Nusantara.

Sumber:

Sumarjono, Kayan Swastika, & Mohamad Na’im. (2019). Kebudayaan Megalitik di Situbondo: Jejak-Jejak dan Tafsir Historisnya. LaksBang PRESSindo.
📚 Digital Repository Universitas Jember

Pendahuluan: Saat Tikus Menjadi Masalah Kesehatan Masyarakat

Tikus bukan sekadar gangguan rumah tangga. Di beberapa wilayah Indonesia, terutama daerah pegunungan yang lembab dan padat, hewan pengerat ini adalah ancaman nyata bagi kesehatan publik. Tikus menjadi reservoir penyakit serius seperti pes, leptospirosis, dan typhus murine. Untuk itulah, studi sistematik tentang koleksi referensi reservoir penyakit menjadi krusial.

Penelitian oleh Ristiyanto dkk. ini merupakan upaya konkrit Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) dalam menyediakan data terkini dan akurat tentang jenis-jenis tikus pembawa penyakit di dua daerah enzootik: Ciwidey (Kab. Bandung, Jawa Barat) dan Nongkojajar (Kab. Pasuruan, Jawa Timur).

Tujuan dan Signifikansi Penelitian

🎯 Tujuan Umum:

Mengembangkan koleksi referensi reservoir penyakit terkini untuk peningkatan kapasitas penelitian dan pelatihan vektor penyakit.

🎯 Tujuan Khusus:

• Mengumpulkan spesimen tikus dari habitat asli

• Mengidentifikasi secara taksonomis dan ekologi

• Menyusun basis data yang bisa dijadikan acuan nasional

🔍 Manfaat Strategis:

• Meningkatkan kualitas penelitian kesehatan

• Menjadi dasar penyusunan strategi pengendalian vektor penyakit

• Edukasi petugas lapangan dalam mengenali reservoir wabah

Lokasi Penelitian: Ciwidey vs Nongkojajar

Ciwidey, Jawa Barat

• Dataran tinggi dengan ketinggian 1.200 mdpl

• Hutan lindung, pertanian, dan wisata alam

• Curah hujan: ±2.950 mm/tahun

• Daerah enzootik pes sejak lama, lokasi strategis konservasi dan catchment area Waduk Saguling

Nongkojajar, Jawa Timur

• Berada di kawasan Bromo-Tengger

• Curah hujan: 3.450 mm/tahun

• Suhu 17–25°C, kelembaban 80–90%

• Terdapat dusun fokus wabah seperti Sulorowo, yang pernah mengalami wabah pes dengan kematian

📌 Analisis tambahan: Dua lokasi ini mewakili kondisi geografis dan ekosistem berbeda, memungkinkan perbandingan biodiversitas reservoir penyakit.

Metodologi: Menjebak, Mengidentifikasi, dan Mengawetkan

Proses Penelitian

• Desain cross-sectional: memotret kondisi saat itu

• Penangkapan tikus menggunakan perangkap hidup selama 5 hari berturut-turut

• Identifikasi kuantitatif (pengukuran tubuh) dan kualitatif (warna rambut, bentuk gigi, dan organ reproduksi)

• Spesimen diawetkan secara kering dan disimpan di museum B2P2VRP, Salatiga

Hasil dan Temuan Kunci

📍 Spesies Tikus yang Ditemukan:

LokasiSpesiesJumlahCiwideyRattus tanezumi (tikus rumah)4 ekor
Rattus tiomanicus (tikus pohon)3 ekor
Suncus murinus (celurut)2 ekorNongkojajarRattus tanezumi8 ekor
Rattus exulans (tikus polinesia)3 ekor

 

🧬 Analisis Morfologis:

• Tikus dari Ciwidey memiliki tubuh lebih besar daripada holotype di Museum Zoologi Bogor.

• R. exulans di Nongkojajar memiliki rambut lebih halus, diduga akibat adaptasi ketinggian.

💡 Temuan menarik: Habitat kebun di Ciwidey cenderung dihuni R. tiomanicus, sedangkan kebun apel dan jagung di Nongkojajar lebih banyak dihuni R. exulans. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekologis lokal sangat mempengaruhi spesies dominan.

Studi Kasus: Tikus Polynesia dan Risiko Wabah

Rattus exulans – Tikus dengan Reputasi Buruk

• Ditemukan di Nongkojajar, di kebun sayuran dan apel

• Komensal: hidup dekat manusia

• Dikenal sebagai pembawa pes, leptospirosis, scrub typhus, dan murine typhus

📉 Reproduksi: Dalam kondisi alami, betina R. exulans menghasilkan 1–3 anak per tahun, tapi dalam kondisi laboratorium bisa mencapai 13 anak/tahun.

Komparasi Antar Wilayah: Mengapa Penting?

• Ciwidey lebih dominan spesies arboreal (tikus pohon) → lingkungan kebun bambu dan hutan

• Nongkojajar lebih dominan spesies ladang dan rumah → intensitas pertanian tinggi

Perbedaan jenis tikus ini berdampak pada strategi pengendalian yang harus disesuaikan. Misalnya:

• Di Ciwidey perlu kontrol tikus di area pohon dan semak

• Di Nongkojajar harus fokus pada sanitasi rumah dan pertanian

Kritik dan Kelebihan Studi

✅ Kelebihan:

• Penelitian lapangan langsung di dua lokasi strategis

• Data morfologi rinci yang dapat diakses peneliti lain

• Kontribusi besar pada pembaruan database nasional reservoir penyakit

⚠️ Keterbatasan:

• Rentang waktu survei hanya 4 bulan (tidak menangkap musim reproduksi tahunan)

• Sampel terbatas (jumlah tikus relatif kecil)

• Belum menghubungkan data dengan kasus klinis penyakit

🎯 Rekomendasi: Studi lanjutan perlu memperluas wilayah survei dan memasukkan data mikrobiologi untuk mendeteksi patogen aktif.

Implikasi Kesehatan Masyarakat

• Informasi ini bisa menjadi dasar program pengendalian hama berbasis ekologi lokal.

• Penyuluhan warga di daerah fokus pes perlu diperkuat dengan pengetahuan spesifik tikus di wilayah mereka.

• Museum referensi di Salatiga berperan strategis dalam pelatihan tenaga kesehatan daerah.

Kesimpulan: Koleksi Tikus untuk Kesehatan Bangsa

Penelitian ini membuktikan bahwa pengumpulan, pengidentifikasian, dan penyimpanan spesimen tikus dari habitat alaminya sangat penting bagi pencegahan penyakit. Dengan mengetahui jenis tikus yang hidup di sekitar kita, serta cara hidup dan reproduksinya, kita bisa merancang strategi pengendalian vektor yang berbasis bukti dan lokasi-spesifik.

Pentingnya menjaga habitat tetap bersih, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengendalian populasi tikus harus menjadi bagian dari upaya preventif kesehatan masyarakat.

Sumber:

Ristiyanto, A., Mulyono, A., Yuliadi, B., & Sukarno. (2008). Studi Koleksi Referensi Reservoir Penyakit di Daerah Enzootik Pes di Jawa Barat dan Jawa Timur. Jurnal Vektora, Vol. II No. 1. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP).
Link ke jurnal jika tersedia