Pendahuluan: Air, Nyawa Irak yang Kian Menipis

Pernah dijuluki sebagai “negara kaya air” di kawasan Timur Tengah, Irak kini menghadapi ironi yang mencemaskan. Menurut studi yang diterbitkan oleh Journal of Water Resource and Protection (2014) oleh Nadhir Al-Ansari dan tim, Irak diprediksi akan menghadapi krisis udara total pada tahun 2040 jika tidak ada perubahan signifikan dalam tata kelola dan kebijakan airnya. Sungai Tigris dan Efrat—sumber kehidupan sejak zaman Mesopotamia—terancam mengering total.

Artikel ini membedah secara sistematis kondisi terkini, menyebabkan krisis eksternal dan internal, serta solusi kebijakan berbasis strategi manajemen udara terpadu.

Statistik Mengkhawatirkan: Menuju Kehabisan Air

Menurut studi proyeksi:

• Pada tahun 2015, ketersediaan udara diperkirakan hanya 43 BCM (miliar meter kubik), sementara kebutuhan mencapai 66,8 BCM .
• Pada tahun 2025, pasokan udara akan turun drastis menjadi hanya 17,61 BCM , sedangkan kebutuhan melonjak menjadi 77 BCM .
• Jika tren ini berlanjut, Tigris dan Efrat diprediksi akan kering sepenuhnya pada tahun 2040 .

Kesenjangan antara pasokan dan permintaan ini bukan hanya soal statistik, melainkan ancaman terhadap ketahanan pangan, stabilitas sosial, dan bahkan eksistensi negara.

Sumber Krisis: Faktor Eksternal dan Internal

Faktor Eksternal: Politik Udara dan Perubahan Iklim

• Turki dan Suriah secara masif membangun bendungan seperti proyek GAP dan Tabqa , yang secara signifikan mengurangi aliran udara ke Irak.
• Perubahan iklim memperparah keadaan dengan menurunnya curah hujan dan peningkatan suhu. Kenaikan suhu 0,4°C per dekade—1,5 kali rata-rata dunia—mengakibatkan peningkatan evaporasi hingga 1900 mm/tahun.
• Proyeksi menunjukkan bahwa Irak akan mengalami musim kering yang lebih panjang, panas yang lebih intens, dan penurunan curah hujan hingga 15% pada akhir abad ini.

Faktor Internal: Mismanajemen dan Infrastruktur Usang

• Infrastruktur irigasi sebagian besar masih merupakan warisan era pra-1990, banyak yang rusak atau tidak efisien.
• Sistem drainase buruk menyebabkan tanah menjadi asin dan tidak produktif.
• Kurangnya pemantauan dan regulasi terhadap eksploitasi udara tanah menyebabkan penurunan drastis cadangan udara bawah tanah.

Tigris dan Efrat: Sungai Hidup yang Terancam Mati

Sungai Tigris dan Efrat menyediakan lebih dari 90% pasokan udara di Irak. Tapi data historis menunjukkan:

• Debit Tigris menurun dari 106 BCM (1969) menjadi hanya 19 BCM ( 1930menjadi hanya 19 SM (1930-an) dalam kondisi kering.dalam kondisi kering.
• Debit Efrat menurun dari 63 BCM (1969) menjadi 9 BCM (1974) .
• Irak hanya memiliki kendali atas 40% dari DAS (daerah aliran sungai) Efrat dan 52% DAS Tigris —sisanya berada di luar negeri.

Dengan konflik geopolitik yang terus berlangsung, pengendalian terhadap sumber ini menjadi rumit dan politis.

Tantangan Utama

1. Ketergantungan lebih pada permukaan udara

92% udara digunakan untuk sektor pertanian, namun efisiensi irigasi hanya 28%. Sistem kanal tua menyebabkan hilangnya besaran udara sebelum sampai ke lahan pertanian.

2. Degradasi Air Tanah

Hanya 5–7% dari total kebutuhan air yang berasal dari air tanah. Namun eksploitasi tanpa pengawasan membuat banyak sumur mulai kering, terutama di wilayah gurun barat.

3. Salinitas dan Penggundulan Tanah

6 juta hektar lahan pinggiran kota kini mengandung garam karena irigasi yang berlebihan dan buruknya drainase. Banyak petani yang meninggalkan lahannya karena tidak lagi produktif.

Strategi Solusi: Dari Proyek Infrastruktur hingga Perubahan Paradigma

Penulis menyarankan lima strategi besar:

1. Visi Nasional Manajemen Udara

Sebuah kerangka kebijakan terpadu berbasis Visi Pengelolaan Air Strategis diperlukan untuk menyinergikan pembangunan, konservasi, dan adaptasi iklim.

2. Modernisasi Sistem Irigasi

• Mengganti sistem kanal terbuka dengan pipa tertutup.
• Mengadopsi irigasi tetes (irigasi tetes) dan irigasi mikro.

3. Penggunaan Udara Non-Konvensional

• Desalinasi air laut untuk kebutuhan domestik di wilayah selatan seperti Basra.
• Pemanenan air (panen air hujan) di daerah pegunungan utara.

4. Pendidikan dan Teknologi

• Menggunakan penginderaan jauh dan sistem GIS untuk memetakan kebutuhan udara dan potensi air tanah secara presisi.
• Edukasi masyarakat dan petani tentang konservasi udara.

5. Kerja Sama Regional

Membangun kerangka diplomasi udara dengan Turki dan Suriah berdasarkan prinsip keadilan dan hak bersama atas sungai lintas negara.

Opini Tambahan: Apa yang Bisa Dipelajari dari Israel dan Australia?

Dua negara ini sukses mengatasi krisis air ekstrem:

• Israel menerapkan teknologi daur ulang udara dan sistem irigasi presisi tinggi, mengolah 85% udara limbahnya menjadi air irigasi .
• Australia membatasi penggunaan air pertanian dan memberikan insentif untuk konversi metode irigasi hemat air.

Irak bisa meniru sistem distribusi udara berbasis kuota digital dan sistem pemantauan berbasis IoT yang sudah mulai diterapkan di negara-negara tersebut.

Kesimpulan: Menyelamatkan Irak Dimulai dari Menyelamatkan Airnya

Makalah ini merupakan peringatan keras bahwa tanpa tindakan sistematis, Irak bisa menjadi negara tanpa sungai di masa depan. Air bukan lagi sumber daya, tapi sumber krisis.

Namun dengan:

• Reformasi manajemen udara,
• Investasi teknologi,
• Kerja sama regional,
• Dan pendidikan publik,

Irak masih bisa menghindari bencana ekologi dan sosial dalam skala besar.

Sumber Referensi:

Al-Ansari, N., Ali, AA, & Knutsson, S. (2014). Kondisi Saat Ini dan Tantangan Masa Depan Masalah Sumber Daya Air di Irak . Jurnal Sumber Daya Air dan Perlindungan, 6, 1066–1098.

Air Sebagai Sumber Kehidupan dan Tantangan Global Abad ke-21

Air adalah sumber daya yang lebih penting dari minyak di abad ke-21. Namun, ironisnya, sebagian besar masyarakat dan pemerintah di berbagai belahan dunia masih gagal menempatkan isu tata kelola air sebagai prioritas. Artikel ilmiah karya Juan Bautista Grau dan kolega dari Universidad Politécnica de Madrid bersama mitra mereka dari UCASAL, Argentina, menyoroti tantangan ini secara tajam dengan mengajukan solusi: pendidikan tingkat tinggi berbasis kerja sama internasional.

Latar Belakang: Dua Realitas, Satu Tujuan

Spanyol dan Argentina menghadapi tantangan berbeda namun saling melengkapi. Spanyol memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan air, bahkan memiliki lembaga seperti Tribunal de las Aguas de Valencia yang sudah berusia 500 tahun. Di sisi lain, Argentina baru beberapa dekade terakhir mengembangkan kerangka hukum dan kebijakan pengelolaan air, khususnya di wilayah NOA (Northwest Argentina).

Meski berbeda, kedua negara menghadapi tekanan yang sama: pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan konflik antar sektor pengguna air (pertanian, industri, domestik). Di tengah kebutuhan infrastruktur, muncul kebutuhan mendesak akan SDM profesional yang memahami perencanaan, kualitas, dan keberlanjutan pengelolaan air.

Solusi: Program Master Ganda Lintas Negara

Artikel ini merinci rancangan program master ganda antara Universidad Politécnica de Madrid dan Universidad Católica de Salta. Program ini tidak hanya menyatukan dua kurikulum pendidikan, tetapi juga menggabungkan dua perspektif geografis, sosial, dan teknis.

Tujuan Utama:

• Membangun tenaga ahli profesional di bidang manajemen sumber daya air
• Meningkatkan kualitas perencanaan dan tata kelola di negara berkembang
• Mendorong pertukaran akademik dan budaya antar institusi

Program ini ditujukan bagi lulusan teknik sipil, agronomi, geologi, lingkungan, dan sejenisnya yang ingin memperdalam keahlian dalam tata kelola air secara terpadu.

Isi Kurikulum dan Struktur Program

Semester 1: Perencanaan Sumber Daya Air (30 ECTS)

• Sumber air permukaan & bawah tanah
• Jaringan transmisi dan peralatan pengumpulan data
• Sistem pemrosesan data & manajemen risiko
• Metodologi pengambilan keputusan multikriteria (MCDM)

Semester 2: Kualitas Air dan Keberlanjutan Lingkungan

• Pengolahan limbah domestik dan organik
• Analisis kualitas air dan kontrol erosi
• Perencanaan wilayah berkelanjutan

Semester 3: Tata Kelola dan Infrastruktur

• Sistem irigasi dan distribusi air
• Regulasi dan lembaga pengelola air
• Tugas akhir master (tesis)

Studi Kasus: Masalah Nyata, Solusi Praktis

1. Sungai Arenales, Salta

Sungai yang dulunya menjadi sumber kehidupan, kini menjadi penyebab penyakit. Program ini mendorong pemulihan ekosistem sungai secara holistik.

2. Sistem Irigasi Sungai Toro

Dihadapkan pada manajemen air yang buruk dan sistem pertanian monokultur, studi ini menunjukkan pentingnya perencanaan berbasis data dan masyarakat.

3. DAS Arroyos Menores, Córdoba

Mengalami erosi parah dan degradasi lahan. Melalui DSS (Decision Support System) dan metode multikriteria seperti PROMETHEE dan AHP, area ini bisa dirancang ulang untuk produktivitas dan keberlanjutan.

Nilai Tambah: Pendidikan Sebagai Alat Perubahan

Program ini tidak sekadar akademik. Ia menjawab masalah nyata:

• Defisit ahli sumber daya air di Argentina
• Tantangan integrasi antar lembaga di Spanyol
• Kurangnya kapasitas lokal di wilayah terpencil

Dengan pendekatan lintas sektor, lintas negara, dan lintas disiplin, program ini membawa harapan baru bagi pengelolaan air global.

Kritik dan Opini: Jalan Masih Panjang

Kekuatan:

• Kurikulum kontekstual: disesuaikan dengan kebutuhan lokal
• Kolaboratif: memperkuat kerja sama akademik dan industri
• Akses dua negara: memperluas jaringan profesional dan akademik

Tantangan:

• Biaya tinggi dan akses terbatas bagi mahasiswa kurang mampu
• Kalender akademik berbeda utara-selatan menyulitkan sinkronisasi
• Ketimpangan kapasitas pengajar antara UPM dan UCASAL

Relevansi Global: Menginspirasi Kawasan Lain

Program serupa bisa direplikasi di kawasan lain seperti Asia Tenggara, Afrika, dan Timur Tengah. Negara-negara dengan tantangan serupa bisa mengadopsi prinsip:

• Pendidikan teknis berbasis kebutuhan lokal
• Kolaborasi institusi kuat dan berkembang
• Integrasi kurikulum dengan studi lapangan nyata

Penutup: Air Butuh Lebih dari Sekadar Infrastruktur

Air tidak cukup dikelola dengan bendungan dan pipa. Ia butuh pemikiran, analisis, dan SDM yang terlatih. Program master ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi bukan hanya ruang akademik, tapi juga alat perubahan untuk masa depan yang berkelanjutan.

Sumber: Grau, J.B., Tarquis, A.M., Martín-Sotoca, J.J., & Antón, J.M. (2019). High level education on integrated water resources management for sustainable development. Journal of Technology and Science Education, 9(3), 295-307. https://doi.org/10.3926/jotse.361

 

Pendahuluan: Air Sebagai Hak dan Tantangan Global

Di tengah krisis air bersih yang semakin meluas, negara dituntut hadir sebagai regulator sekaligus pelindung hak atas air. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjadi respons strategis atas ketimpangan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya air, sekaligus penegasan bahwa air adalah hak asasi manusia dan bagian dari cabang produksi penting yang dikuasai negara.

Paper karya Fauzan Ramon dan Abdul Halim secara kritis membedah bagaimana mekanisme perizinan dalam pemanfaatan sumber daya air bekerja di bawah regulasi ini. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan memetakan peran hukum dalam melindungi air sebagai sumber daya strategis sekaligus rentan.

Konteks Kelahiran UU No. 17 Tahun 2019

UU ini lahir sebagai respons atas kekosongan hukum setelah pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, UU No. 11 Tahun 1974 dinilai tidak lagi relevan dalam menjawab kompleksitas dan dinamika pengelolaan air di era modern. Dalam pertimbangannya, UU No. 17 Tahun 2019 menegaskan bahwa pengelolaan air harus mempertimbangkan tiga fungsi utama:

• Fungsi sosial
• Fungsi lingkungan
• Fungsi ekonomi

Prosedur Perizinan: Dimensi Hukum Administratif

Unsur-Unsur Perizinan

Menurut kajian hukum administrasi, sebuah izin harus memenuhi unsur:

• Wewenang yang sah
• Ketetapan konstitutif
• Peristiwa konkret
• Prosedur dan persyaratan administratif

Izin menjadi bentuk kontrol negara atas pemanfaatan sumber daya alam. Dalam konteks air, izin memastikan bahwa penggunaan air, khususnya untuk usaha komersial, dilakukan secara legal, proporsional, dan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Jenis Perizinan dalam UU No. 17 Tahun 2019:

• Tanpa izin: Untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam skala kecil.
• Izin bukan usaha: Jika mengubah kondisi alami sumber air atau digunakan oleh kelompok.
• Izin usaha: Untuk kegiatan ekonomi skala besar seperti PDAM, industri minuman, atau pembangkit listrik.

Studi Kasus: Eksploitasi Air Tanpa Izin di Lombok

Penulis menyoroti kasus nyata di Kabupaten Lombok Tengah, di mana individu melakukan pengeboran air dalam (hingga >30 meter) lalu mendistribusikan air secara komersial kepada warga sekitar. Praktik ini:

• Tidak memiliki izin resmi
• Melanggar asas keadilan dan keberlanjutan
• Mengindikasikan lemahnya pengawasan dan sosialisasi hukum oleh pemerintah daerah

Kasus ini menjadi cerminan bagaimana krisis air memunculkan bentuk-bentuk privatisasi liar atas sumber daya publik.

Keadilan Sosial vs Komersialisasi Air

Dalam UU ini ditegaskan bahwa:

“Air adalah hak rakyat dan tidak boleh dikuasai secara sewenang-wenang oleh pihak tertentu.”

Namun, realita di lapangan menunjukkan masih maraknya praktik penguasaan privat atas air, baik oleh individu maupun korporasi, yang:

• Membebani akses masyarakat kecil
• Mengancam keberlanjutan sumber daya
• Menimbulkan ketimpangan struktural

Contoh ekstrem keberhasilan pengelolaan ditunjukkan oleh Singapura, melalui Deep Tunnel Sewerage System (DTSS) yang memungkinkan air limbah diolah kembali menjadi air layak minum (newater). Sementara Jakarta, dengan 13 sungai besar, hanya mampu memenuhi 2,2% kebutuhan air bersih warganya—menunjukkan bahwa kunci bukan pada potensi, tapi pada tata kelola dan hukum yang efektif.

Konsekuensi Hukum: Dari Administrasi ke Pidana

UU No. 17 Tahun 2019 dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup membuka jalan penerapan sanksi:

Sanksi Administratif:

• Teguran lisan/tertulis
• Paksaan pemerintah (pemulihan/penghentian kegiatan)
• Denda administrasi
• Pencabutan izin

Sanksi Pidana:

• Hukuman penjara hingga 2 tahun
• Denda maksimal Rp5.000.000

Sementara UU Lingkungan Hidup lebih progresif dengan ancaman penjara hingga 3 tahun dan denda hingga Rp3 miliar.

Penekanan pada delik formil dalam penegakan hukum air menunjukkan pendekatan preventif: pelanggaran dikenai sanksi meski belum menyebabkan kerusakan fisik, agar kerusakan dapat dicegah sedini mungkin.

Kritik & Opini: Antara Regulasi dan Implementasi

Kelebihan UU No. 17 Tahun 2019:

• Menekankan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan
• Memberikan kerangka perizinan yang komprehensif
• Menempatkan negara sebagai penjaga hak atas air

Kekurangan dan Tantangan:

• Lemahnya sosialisasi regulasi ke masyarakat bawah
• Inkonsistensi antar wilayah dalam pelaksanaan
• Minimnya sinergi antar lembaga pusat dan daerah
• Masih membuka peluang komersialisasi melalui BUMN/BUMD sebelum memastikan ketersediaan publik

Penutup: Regulasi Tak Cukup, Butuh Kesadaran dan Tindakan

UU No. 17 Tahun 2019 memberi arah hukum yang jelas soal hak, kewajiban, dan prosedur perizinan air. Namun, regulasi saja tidak cukup. Dibutuhkan:

• Pendidikan hukum kepada masyarakat
• Penguatan kapasitas pemerintah daerah
• Partisipasi publik dalam pengawasan
• Integrasi teknologi (seperti DTSS Singapura

Tanpa itu, krisis air akan terus membesar dan hukum hanya menjadi teks tanpa daya. Air, sebagai sumber kehidupan, tak boleh dikorbankan demi keuntungan sesaat.

Sumber:
Ramon, F., & Halim, A. (2021). Mekanisme Perizinan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia. Journal Vol. 9 No. 2.